DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belu Nomor 61 Tahun 2025

Nomor: 61
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; Bab 3. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2026; BUPATIBELU, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJ I\ DAERAH KABUPATEN BELU TAHUNANGGARAN2026 PERATURAN BUPATI BELU NOMOR 61 TAHUN 2025 BUP'\TT BELU PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disel mjutnya disingkat APBD adalah Anggaran dan Pendapatan Belanja Daera h Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2026.
2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan !

Pasal 1

Menetapkan MEMUTUSKAN: Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
6.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 ientang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 06);
4.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6.Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan vang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiyaan.
9.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabu paten atas Pokok PKB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10.Opsen Bea Batik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabuoaten atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,
11.Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan.
12.Dana Alokasi Umum yang selanjutnva disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai Kebutuhan Daerah dalam rangka Pelaksanaan Desentralisasi.
13.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK .idalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
14.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutn_va disingkat BLUD adalah sistem pengelolaan keuangan fleksibel untuk unit kerja pemerintah daerah agar bisa memberikan pelayanan publik lebih baik, efisien dan cepat tanpa mengutamakan laba, dengan keleluasaan mengelola anggaran dan pendapatan sendiri sebagai pengecualian aturan keuangan daerah biasa . .l.,

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUNANGGARAN2026.

Pasal 3

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp824 597 .507 .892.00 (delapan ratus dua puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
(2)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.PAD;
2. b.pendapatan transfer; dan
3. c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.!

Pasal 2

(1)APBD direncanakan sebesar Rp853.715.942.950,00 (delapan ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
(2)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pendapatan daerah;
2. b.belanja daerah; dan
3. c.pembiayaan daerah.
  1. 15.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya singkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Belu.
  2. 16.Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Belu
  3. 17.Daerah adalah Kabupaten Belu.
  4. 18.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belu.
  5. 19.Bupati adalah Bupati Belu.

Pasal 6

(1)Pajak reklame sebagairoana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah).
(2)Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berasal dari obyek Pajak meliputi:
1. a.reklame papan/billboard/videotron/megatron direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah): ,l

Pasal 5

(1)Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp36.644.900 000,00 (tiga puluh enam miliar enam ratus empat puluh empatjuta sembilan ratus ribu rupiah).
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pajak reklame;
2. b.pajak air tanah;
3. c.pajak mineral bukan logam dan batuan;
4. d.pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
5. e.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
6. f.pajak barang danjasa tertentu;
7. g.opsen PKB; dan
8. h.opsen BBNKB.

Pasal 4

(1)PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rpl 11.345.537.209,00 (seratus sebelas miliar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan rupiah).
(2)PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain PAD yang sah.

Pasal 11

(1)Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat
(2)huruf f direncanakan sebesar Rp12.687 000.000.00 (dua belas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).!,

Pasal 10

Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dunaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rpl 600.000.000,00 (satu miliar enam ratusjuta rupiah).

Pasal 9

Pajak burni dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp6.700.000.000.00 (enam miliar tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 8

(1)Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 5 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp3.010.000.000,00 (tiga miliar sepuluhjuta rupiah).
(2)Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berasal dari obyek pajak rnebputi:
1. a.pasir dan kerikil direncanakan sebesar Rpl.754 000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh empatjuta rupiah); dan
2. b.mineral bukan logam dan batuan lainnya direncanakan sebesar Rpl.256.000.000,00 (satu rniliar dua ratus lirna puluh enarn juta rupiah).

Pasal 7

Pajak air tanah sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp46.900.000,00 (empat puluh enarn juta sembilan ratus ribu rupiah).

b.reklame kain direncanakan sebesar Rpl00.000.000.00 (seratus juta rupiah); dan
c.reklame melekat/stiker direncanakan sebesar Rpl.000 000,00 (satu juta rupiah).

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…