DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Status Kepegawaian; Bab 4. Pengadaan Pegawai BLUD Non ASN; Bab 5. Pengangkatan Pegawai Non ASN BLUD; Bab 6. Hubungan Kerja; Bab 7. Hak dan Kewajiban; Bab 8. Pembinaan; Bab 9. Pemberhentian; Bab 10. Pembiayaan; Bab 11. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mengingat Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2 0 1 2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2 0 1 8 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 1 2 1 3 ) ;
7.Peraturan Bupati Belu Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD Atambua ( Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2 0 2 1 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belu Nomor 9 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mgr Gabriel Manek,SVD Atambua (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2023 Nomor 09): Menetapkan PERATURAN MEMUTUSKAN : BUPATI TENTANG MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MGR. GABRIEL MANEK, SVD.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1 . B a d a nLayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/ badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengeloaan daerah pada umumnya. 2 . Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mgr. Gabriel Manek, SVD yang selanjutnya UPTD RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD adalah Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Belu.

3.Direktur adalah Direktur UPTD RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD.
4.Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non ASN yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Non ASN adalah setiap pegawai bukan Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Direktur BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tug as yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
5.Daerah adalah Kabupaten Belu.
6.Bupati adalah Bupati Belu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

( 1 ) Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman pengangkatan dan pemberhentian tenaga profesi dan Pegawai BLUD Non ASN.

(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
1. a.mewujudkan pelayanan terbaik dan bermutu; dan
2. b.memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan kemampuan keuangan di Badan Layanan Umum Daerah.

BAB III

STATUS KEPEGAWAIAN

Pasal 3

(1)Status kepegawaian pegawai BLUD Non ASN terdiri dari
1. a.pegawai BLUD Non ASN Kontrak; b . pegawai BLUD Non ASN Tetap; dan
2. c.tenaga Profesi lainnya.
(2)Pegawai BLUD Non ASN Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a merupakan pegawai BLUD Non ASN yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan.
(3)Pegawai BLUD Non ASN Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat diangkat menjadi pegawai BLUD Non ASN tetap apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.mempunyai penilaian kinerja baik;
2. b.lulus seleksi oleh Tim Rekrutmen pegawai BLUD Non ASN;
3. c.tersedia formasi; dan
4. d.telah melaksanakan kontrak kerja setelah kerja selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
(4)Pegawai BLUD Non ASN Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b merupakan pegawai BLUD Non ASN yang dikontrak hingga batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
(5)Tenaga profesi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b merupakan tenaga yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas teknis, fungsional dan administratif.

BAB IV

PENGADAAN PEGAWAI BLUD NON ASN

Pasal 4

(1)Pemimpin BLUD UPTD RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD berkewajiban menyusun rencana kebutuhan pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.
(2)Kebutuhan penyusunan rencana kebutuhan pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mempertimbangkan :
1. a.jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
2. b.kemampuan pendapatan operasional;
3. c.sarana dan prasarana yang tersedia; dan
4. d.uraian tugas dan kebutuhan.
(3)Perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 5

(1)Setiap orang yang akan melamar menjadi pegawai BLUD Non ASN harus mengajukan lamaran dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.warga Negara Indonesia; b . berusia paling rendah 1 8 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 40 (empat puluh) tahun untuk jenjang pendidikan SMA/SMK, serta berusia paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun untuk jenjang pendidikan diploma tiga, strata satu dan strata dua;
2. c.tidak pernah mendapat sanksi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; d . tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN, pegawai honorer atau pegawai swasta;
3. e.memiliki ijazah sesuai dengan yang dipersyaratkan;
4. f.memiliki Surat Tanda Regitrasi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, khusus bagi tenaga profesional lainnya akan diatur oleh Direktur UPTD RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD;
5. g.memiliki surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian pada tingkat Daerah;
6. h.memiliki surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi / menggunakan narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit pemerintah;

Pasal 6

Pelaksanaan pengadaan pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a.pengumuman dan pendaftaran;
b.seleksi administrasi;
c.pelaksanaan tertulis; dan
d.wawancara.

Pasal 7

(1)Pengumuman Pengadaan pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a pengumuman BLUD UPTD RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD paling lama 5 (lima) hari kerja.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan;
2. b.persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar;
3. c.alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
4. d.batas waktu penerimaan lamaran.

Pasal 8

Setiap orang yang akan mendaftar menjadi pegawai BLUD Non ASN sebagimana dimaksud dalam pasal (3), mengajukan lamaran yang ditujukan kepada Bupati Cq Direktur.

Pasal 9

Seleksi administrasi, pelaksanaan tes tertulis dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf c dan huruf d pelaksanaannya diatur oleh Direktur BLUD UPTD RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD. BABV PENGANGKATAN PEGAWAI NON ASN BLUD

Pasal 10

Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati. t Pasal 1 1 Direktur dapat memberikan kesempatan kepada Pegawai BLUD Non ASN untuk mengembangkan kompetensi sesuai tenaga kebutuhan BLUD UPTD RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD.

(1)Hubungan kerja antara Direktur dengan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dilakukan dengan perjanjian Kerja.
(2)Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibuat atas d a s ar :
1. a.kesepakatan kedua belah pihak;
2. b.adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
3. c.kemampuan dan kecakapan melakukan perbuatan hukum; dan
4. d.pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang undangan.
(3)Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Direktur.
(4)Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling sedikit memuat :
1. a.nama dan jabatan pemberi kerja;
2. b.nama, tempat dan tanggal lahir, nomenklatur jabatan, pendidikan serta alamat Pegawai BLUD Non ASN;
3. c.lingkup kerja dan/ atau uraian tugas Pegawai BLUD Non ASN;
4. d.sifat hubungan kerja;
5. e.jangka waktu perjanjian;
6. f.kewajiban, hak dan tanggung jawab masing-masing pihak;
7. g.pengakhiran hubungan kerja;
8. h.sanksi;
9. i.penyelesaian perselisihan; dan
10. j.tuntutan hukum. u
(5)Perjanjian kerja untuk Pegawai BLUD Non ASN Kontrak, dibuat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(6)Perjanjian kerja untuk Pegawai BLUD Non ASN Tetap dibuat sampai dengan batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun.
(7)Pegawai BLUD Non ASN tetap yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun, dapat dikontrak kembali sesuai dengan kemampuan anggaran dan kebutuhan BLUD UPTD RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD sampai dengan usia maksimal 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

(1)Hak Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
1. a.honorarium;
2. b.cuti sakit dan/ atau melahirkan;
3. c.jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan; dan/ atau
4. d.pengembangan kompetensi.
(2)Selain mendapatkan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, Pegawai BLUD Non ASN dapat diberikan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan BLUD UPTD RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai hak Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) diatur oleh Direktur. Pasal 1 4 Kewajiban Pegawai BLUD Non ASN meliputi :
1. a.memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan dan tidak diskriminatif;
2. b.netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
3. c.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
4. d.mematuhi peraturan internal UPTD RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
5. e.menyimpan rahasiajabatan.
(1)Pembinaan Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.mutasi (promosi, rotasi dan demosi);
2. b.pendidikan dan pelatihan;
3. c.pemberian penghargaan dan sanksi.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tetap menjadi tanggung jawab Direktur.
1. a.mengundurkan diri;
2. b.meninggal dunia;
3. c.jangka waktu perjanjian telah selesai;
4. d.melanggar perjanjian kerja;
5. e.tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 1 5 (lima belas) hari kerja secara terus menerus dan/atau kumulatif selama 1 (satu) tahun;
6. f.melanggar ketertiban umum, norma kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. g.berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit; dan/ atau
8. h.terkena penyederhanan organisasi. B A B X PEMBIAYAAN Pasal 1 7 Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran BLUD UPTD RSUD Mgr. Gabriel Manek, SVD.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…