oleh Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belu Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2018 Nomor 42) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 374 ayat (3) huruf c diubah dan setelah huruf c ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 374 berbunyi sebagai berikut :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELU NOMOR : 42 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
(1)Penghapusan karena sebab lain dilakukan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
(2)Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang sedikitnya memuat :
a.pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
b.data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan / atau nilai perolehan.
(3)Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan :
a.hilang karena kecurian;
b.terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/ tanaman;
c.keadaan kahar (force majure);
d.barang milik daerah yang penggunaannya bersifat pribadi dan tidak dapat digunakan kembali oleh Pejabat Negara, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Sekretaris Daerah periode berikutnya.
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 120);
1.
2.Ketentuan Pasal 375 setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 375 berbunyi sebagai berikut :