DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Belu Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah; . I I ■’ BUPATI BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Menimbang : a. Pasal 18 ayat (b) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran j MEMUTUSKAN :

Pasal 374

oleh Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belu Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2018 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 374 ayat (3) huruf c diubah dan setelah huruf c ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 374 berbunyi sebagai berikut : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELU NOMOR : 42 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

(1)Penghapusan karena sebab lain dilakukan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
(2)Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang sedikitnya memuat :
1. a.pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
2. b.data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan / atau nilai perolehan.
(3)Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan :
1. a.hilang karena kecurian;
2. b.terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/ tanaman;
3. c.keadaan kahar (force majure);
4. d.barang milik daerah yang penggunaannya bersifat pribadi dan tidak dapat digunakan kembali oleh Pejabat Negara, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Sekretaris Daerah periode berikutnya. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  1. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  2. 6.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 120); 1.
  3. 2.Ketentuan Pasal 375 setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 375 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 375

(1)Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (3) huruf a harus dilengkapi :
1. a.surat keterangan dari kepolisian; dan b- surat keterangan dari pengguna barang / kuasa pengguna barang yang sekurang-kurangnya memuat: identitas pengguna barang /kuasa pengguna barang;
  1. 2.pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang milik daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
  2. 3.pernyataan apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan / atau kesengajaan dari pejabat yang menggunakan / penanggungjawab barang milik daerah / pengurus barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ ikan/ tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (3) huruf b harus dilengkapi :
1. a.identitas pengguna barang / kuasa pengguna barang;
2. b.pernyataan dari pengguna barang / kuasa pengguna barang;
3. c.pernyataan dari pengguna barang / kuasa pengguna barang bahwa barang milik daerah telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/ tanaman; dan
4. d.surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri hasil laporan pemeriksaan / penelitian.
(3)Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan kahar (force majeure) sebaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (3) huruf c harus dilengkapi :
1. e.barang milik daerah yang penggunaannya bersifat pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah tempat tidur dan lemari pakaian. ^TAOLIN AGUSTINUS V S4 ANES ANDES PRIHATIN BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025 NOMOR 08 ‘ .• * Diundangkan di Atambua pada tanggal 17 Februari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,^ Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu. J Ditetapkan di Atambua pada tanggal 17 Februari 2025 (f BUPATI BELU,y>
2. a.surat keterangan dari instansi yang berwenang:
  1. 1.mengenai teijadi keadaan kahar (force majeure); atau
  2. 2.mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force majeure) pernyataan bahwa barang milik daerah telah terken a
3. b.keadaan kahar (force majeure) dari pengguna barang / kuasa pengguna barang.
(4)Permohonan penghapusan barang milik daerah yang penggunaannya bersifat pribadi sebaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (3) huruf d harus dilengkapi dengan :
1. a.identitas pengguna barang / kuasa pengguna barang; dan
2. b.pernyataan dari pengguna barang / kuasa pengguna barang.

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…