DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Maksud dan Tujuan; Bab 3. Peserta dan Besaran Iuran; Bab 4. Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran; Bab 5. Rekonsiliasi; Bab 6. Ketentuan Peralihan; Bab 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Penerima Upah Komponen Jasa Pelayanan Pada Puskesmas Kabupaten Belu; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456), sebagaimana telah diubah UNdang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 3 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang ( Dipindai dengan Cam Scanner Memperhatikan Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6816);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Tahun 2023 Nomor 4 1 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6816 );
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Prsedien Nomor TaHUN 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presidan Nomor 82 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 900/3048/BKUDl/2021 tentang Komponen Dasar Perhitungan Juran Peserta Pekerja Penerima Upah Pemerintah Daerah Se Provinsi Nusa Tenggara Timur. ( Dipindai dengan CamScanner MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PEKERJA PENERIMA UPAH PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN BELU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1 . Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN adalah Program Pemerintah yang memberikan perlindungan finansial kepada rnasyarakat ubtuk memenuhi kebutuhan kesehatan.

2.uran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
3.Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Gaji atau Upah.
4.Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
5.Jasa Pelayanan adalah Imbalan yang diberikan kepada tenaga kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada pasien di Puskesmas.
6.Biaya Operasinal Kapitasi adalah bagian dari dana kapitasi yang dialokasikan untuk mendukung biaya operasional kesehatan di Puskesmas.
7.Badan Penyelenggara Jarninan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8.Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan keschatan tingkat pertama.
9.Dinas adalah Dinas Keschatan Kabupaten Belu.
10.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu. 1 1 . Bupati adalah Bupati Belu.
12.Dacrah adalah Kabupaten Belu
13.Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belu ( Dipindai dengan CamScanner

(1)Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan arah dan acuan teknis dalam pelaksanaan pemotongan, pembayaran dan penyetoran iuran jaminan kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Puskesmas
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam hal pemotongan, penyetoran, dan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPU, komponen jasa pelayanan di puskesmas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Belu

BAB III

PESERTA DAN BESARAN IURAN

Pasal 2

( 1) PPU di Puskesmas memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)PPU di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Pegawai Negeri Sipil;
2. b.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
3. c.Tenaga Kontrak.

Pasal 3

(1)PPU beserta anggota keluarganya wajib didaftarkan sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Pendaftaran sebagai Peserta program Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan cara didaftarkan melalui BPJS Kesehatan.

Pasal 4

(1)Iuran bagi PPU di Puskesmas adalah sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah clan pcnghasilan lainnya per bulan. r ( Dipindai dengan CamScanner
(2)luran bagi PPU sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibayar dengan ketentuan
1. a.4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
2. b.1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
(3)Batas paling tinggi Gaji atau Upah dan penghasilan lannya per bulan yang digunakan scbagai dasar perhitungan besaran luran bagi PPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menenai jaminan kesehatan, yaitu batas maksimal adalah Rp.12.000.000.-( dua belas juta rupiah)
(4)Gaji atau Upah dan penghasilan lannya scbagaimana dimaksud pada ayat ( I ) yang digunakan scbagai dasar perhitungan Iuran bagi Pekerja Penerima Upah di Puskesmus dihitung bcrdasarkan pcnghasilan tctap BAB 111 PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PEMBAYARAN IURAN

Pasal 5

(D) Bendahara JKN Puskesmas melakukan pemotongan Juran sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dari alokasi biaya Operasinal Kapitasi JKN Puskesmas.

(2)Alokasi biaya Operasional Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada kelompok belanja operasional jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.
(3)Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) di Puskesmas.
(4)Iuran 4% sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan yang bersumber dari Kapitasi JKN Puskesmas.

Pasal 6

Bendahara JKN Puskesmas melakukan penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ke Bendahara Penerima Dinas Kesehatan, yang sclanjutnya disetor ke BPJS Kesehatan melalui rekening BPJS Kesehatan scsuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

( 1 ) Bendahara JKN Puskcsmas melakukan pemotongan Iuran sebesar 1% (satu persen) scbayaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dari Jasa Pelayanan per Dulan. ( Dipindai dengan Cam Scanner

(2),Jnsa Pclayanan yang digunakan sebagai dasar pemotongan Iuran scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dihitung berdasarkan penghasilan PPU di Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jasa Pelayanan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan yang bersumber dari Kapitasi Puskesmas.

Pasal 8

Bendahara KN Puskesmas melakukan penyetoran Iuran pescrta 1% scbagaimana dimuksud dalam Pasal 7 ke Bendahara Penerima Dinas Kesehatan, yang sclanjutnya disetor ke BPJS Keschatan mclalui rckcning BPJS Kesehatan sesuni ketentuan peraturan perundang-undanan.

Pasal 9

(I) Pemotongan luran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat ( l ) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari hak masing-masing Puskesmas.

(2)Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari hak masing-masing PPU Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi PPU masing-masing Puskesmas.
(3)Rencana kebutuhan pembayaran Juran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten Belu dengan BPJS Kesehatan Cabang Atambua yang memuat:
1. a.rencana penerimaan Jasa Pelayanan dan Operasional dari Kapitasi JKN Puskesmas; dan
2. b.rencana anggaran Iuran bagi PPU masing-masing Puskesmas.
(4)Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Belu.

Pasal 10

(5)Bendahara Penerima Dinas Kesehatan melakukan penyetoran Iuran kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari Kapitasi JKN Puskesmas.
(6)Penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan. C Dipindai dengan Cam Scanner
(2)Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan untuk:
1. a.validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
2. b.validasi kebutuhan pembayaran luran Pasal 1 2 () Validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 l ayat
(2)huruf a berdasarkan data yang disampaikan oleh Puskesmas pada pendaftaran dan/atau perubahan data kepesertaan.
(2)Dalam hal terdapat perubahan data berdasarkan hasil validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya.

BAB IV

REKONSILIASI Pasal 1 1 ( 1 ) Pemerintah Daerah melakukan rekonsiliasi data pembayaran Iuran bagi PPU Puskesmas setiap bulan.

Pasal 13

(l) Validasi kebutuhan pembayaran luran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf b berdasarkan realisasi pembayaran Jasa Pelayanan Kapitasi JKN di Puskesmas.

(2)Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan dalam pembayaran luran bulan berikutnya.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…