DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Negata Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
8.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 6); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati mempertimbangkan standar harga satuan regional.
5.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan.
(2)Standar Harga Satuan meliputi :
1. a.satuan biaya honorarium;
2. b.satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. c.satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
4. d.satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
5. e.satuan biaya pemeliharaan;
6. f.satuan biaya jasa penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
7. g.satuan biaya honorarium narasumber, moderator dan pembawa acara profesional;
8. h.satuan biaya konsumsi rapat;
9. i.satuan biaya honorarium Forum Komunikasi Pimpinan Daerah;
10. j.satuan biaya diklat, pelatihan/bimbingan teknis pimpinan daerah, anggota DPRD dan ASN;
11. k.beban jasa dan belanja pajak kendaraan bermotor;
12. l.satuan biaya sewa; dan
13. m.satuan biaya umum pakaian dinas.

Pasal 3

(1)Standar Harga Satuan digunakan dalam :
1. a.perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, termasuk referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan penyusunan RKA SKPD; dan
2. b.pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD.
(3)Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN Standar Harga Satuan berfungsi sebagai :
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.batas tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

(1)Standar Harga Satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Standar Harga Satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD menggunakan Standar Harga Satuan dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas kepatutan dan kewajaran serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(2)Perangkat Daerah bertanggungjawab atas kesesuaian penggunaan dan kebenaran formal Standar Harga Satuan.
(3)Pengawasan atas penggunaan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran Kementerian Negara/Lembaga. BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar Harga Satuan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Standar Harga Satuan Regional yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

1.Satuan biaya honorarium;
2.Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:

a.Satuan biaya uang harian;
b.Satuan biaya uang representasi; dan
c.Satuan biaya penginapan.
1. 3.Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
2. 4.Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
3. 5.Satuan biaya jasa penyelenggara kegiatan pemerintah;
4. 6.Satuan biaya honorarium forum komunikasi pimpinan daerah;
5. 7.Satuan biaya diklat, pelatihan/bimbingan teknis pimpinan daerah, anggota DPRD, dan ASN; dan
6. 8.Beban jasa dan Belanja Pajak kendaraan bermotor.
7. 1.SATUAN BIAYA HONORARIUM Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi : 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas sebagai: 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD); 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu; Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut :
a.Kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah..
b.Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
c.Kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
d.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan: 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola. 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
e.Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan: 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen. 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran. 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
f.Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan: 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangan kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran. 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
g.Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut : 1) Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada Aparatur Sipil Negara Yang Diberikan Tugas Sebagai Pejabat Penatauasahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah. 2) Besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
h.Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
i.dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
j.Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola. BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN 1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa. 1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Honorarium dapat diberikan kepada anggota kelompok kerja pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi). Ketentuan : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun. 1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa (UKPBJ) Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negera yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perangkat UKPBJ tidak diberikan honor dimaksud. 1.4. Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia 1.4.1 Honorarium Narasumber atau Pembahas Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan, memberi paparan umum dan/atau materi khusus dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
a.satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
b.narasumber atau pembahas berasal dari : 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
c.dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas. 1.4.2 Honorarium Moderator Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group dicussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan :
a.moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
b.moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. 1.4.3 Honorarium Pembawa Acara Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, Gubernur/wakil BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN Gubernur, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat. 1.4.4 Honorarium Panitia Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang. 1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : No Jabatan Klasifikasi I II III 1 Pejabat Eselon I dan Eselon II 2 3 4 2 Pejabat Eselon III 3 4 5 3 Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan pejabat fungsional 5 6 7 Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :
a.Klasifikasi I dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
b.Klasifikasi II dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
c.Klasifikasi III dengan kriteria Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan. 1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
a.mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b.bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah :
1. 1.dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Kepala Daerah ; atau
2. 2.antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
c.bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
d.merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
e.dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. 1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
a.paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; atau BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN
b.paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah. 1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud. 1.6.2. Honorarium Beracara Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan. 1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Kepala Daerah ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum Kabupaten dengan ketentuan: a lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai dari upah minimum Kabupaten; b lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Kabupaten; c lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Kabupaten; BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN d lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (Seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Kabupaten; dan e lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Kabupaten. 1.8. Honorarium Rohaniawan Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan. 1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website 1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang baik cetak maupun elektronik. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal. 1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. 1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website Honorarium timpengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau Website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud. 1.9.4. Honorarium Penulis Artikel Honorarium penulis artikel jurnal/ buletin / majalah /website diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/website sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3. 1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun/pembuat naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. 1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten Honorarium penulisan butir soal tingkat Kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah. 1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan 1.12.1. Honorarium Penceramah Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
b.berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
c.dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah. BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN 1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara. 1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
a.bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang perundang- undangan; dan
b.satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen). 1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
a.merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan; BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN
b.dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
c.jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
d.jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
e.jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit. 1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota. 1.14. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah
a.Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada: 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang; 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang; 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu Aparatur Sipil Negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang. 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang. 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang milik daerah pada kuasa Pengguna Barang.
b.Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
c.Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud. Adapun daftar rincian besaran satuan biaya honorarium dapat dilihat pada tabel 1.1. berikut ini : BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM NO URAIAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) 1.1 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Pengguna Anggaran
1. a.Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta OB 1.040.000
2. b.Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta OB 1.250.000
3. c.Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta OB 1.450.000
4. d.Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar OB 1.660.000
5. e.Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar OB 1.970.000
6. f.Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar OB 2.280.000
7. g.Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar OB 2.590.000
8. h.Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 25 milyar OB 3.010.000
9. i.Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar OB 3.420.000
10. j.Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar OB 3.840.000
11. k.Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar OB 4.250.000
12. l.Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar OB 4.770.000
13. m.Nilai pagu dana di atas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar OB 5.290.000
14. n.Nilai pagu dana di atas Rp. 500 milyar s.d. Rp. 750 milyar OB 5.810.000
15. o.Nilai pagu dana di atas Rp. 750 milyar s.d. Rp. 1 triliun OB 6.330.000
16. p.Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun OB 7.370.000 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
17. a.Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta OB 1.010.000
18. b.Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta OB 1.210.000
19. c.Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta OB 1.410.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN
20. d.Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar OB 1.610.000
21. e.Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar OB 1.910.000
22. f.Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar OB 2.210.000
23. g.Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar OB 2.520.000
24. h.Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 25 milyar OB 2.920.000
25. i.Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar OB 3.320.000
26. j.Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar OB 3.720.000
27. k.Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar OB 4.130.000
28. l.Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar OB 4.630.000
29. m.Nilai pagu dana di atas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar OB 5.130.000
30. n.Nilai pagu dana di atas Rp. 500 milyar s.d. Rp. 750 milyar OB 5.640.000
31. o.Nilai pagu dana di atas Rp. 750 milyar s.d. Rp. 1 triliun OB 6.140.000
32. p.Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun OB 7.140.000 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
33. a.Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta OB 400.000
34. b.Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta OB 480.000
35. c.Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta OB 570.000
36. d.Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar OB 660.000
37. e.Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar OB 770.000
38. f.Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar OB 880.000
39. g.Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar OB 990.000
40. h.Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 25 milyar OB 1.250.000
41. i.Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar OB 1.520.000
42. j.Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d. OB 1.780.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN Rp. 75 milyar
43. k.Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar OB 2.040.000
44. l.Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar OB 2.440.000
45. m.Nilai pagu dana di atas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar OB 2.830.000
46. n.Nilai pagu dana di atas Rp. 500 milyar s.d. Rp. 750 milyar OB 3.230.000
47. o.Nilai pagu dana di atas Rp. 750 milyar s.d. Rp. 1 triliun OB 3.620.000
48. p.Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun OB 4.420.000 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan
49. a.Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta OB 340,000
50. b.Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta OB 420,000
51. c.Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta OB 500,000
52. d.Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar OB 570,000
53. e.Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar OB 670,000
54. f.Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar OB 770.000
55. g.Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar OB 860.000
56. h.Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 25 milyar OB 1.090.000
57. i.Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar OB 1.320.000
58. j.Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar OB 1.550.000
59. k.Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar OB 1.780.000
60. l.Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar OB 2.120.000
61. m.Nilai pagu dana di atas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar OB 2.470.000
62. n.Nilai pagu dana di atas Rp. 500 milyar s.d. Rp. 750 milyar OB 2.810.000
63. o.Nilai pagu dana di atas Rp. 750 milyar s.d. Rp. 1 triliun OB 3.160.000
64. p.Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun OB 3.840.000 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN
65. a.Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta OB 260.000
66. b.Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta OB 310.000
67. c.Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta OB 370.000
68. d.Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 milyar OB 430.000
69. e.Nilai pagu dana di atas Rp. 1 milyar s.d. Rp. 2,5 milyar OB 500.000
70. f.Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 milyar s.d. Rp. 5 milyar OB 570.000
71. g.Nilai pagu dana di atas Rp. 5 milyar s.d. Rp. 10 milyar OB 640.000
72. h.Nilai pagu dana di atas Rp. 10 milyar s.d. Rp. 25 milyar OB 810.000
73. i.Nilai pagu dana di atas Rp. 25 milyar s.d. Rp. 50 milyar OB 980.000
74. j.Nilai pagu dana di atas Rp. 50 milyar s.d. Rp. 75 milyar OB 1.150.000
75. k.Nilai pagu dana di atas Rp. 75 milyar s.d. Rp. 100 milyar OB 1.330.000
76. l.Nilai pagu dana di atas Rp. 100 milyar s.d. Rp. 250 milyar OB 1.580.000
77. m.Nilai pagu dana di atas Rp. 250 milyar s.d. Rp. 500 milyar OB 1.840.000
78. n.Nilai pagu dana di atas Rp. 500 milyar s.d. Rp. 750 milyar OB 2.090.000
79. o.Nilai pagu dana di atas Rp. 750 milyar s.d. Rp. 1 triliun OB 2.350.000
80. p.Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun OB 2.860.000 1.2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa OB 680.000 1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa 1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
81. a.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta OP 850.000
82. b.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar OP 1.020.000
83. c.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 milyar s/d Rp. 2,5 milyar OP 1.270.000
84. d.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 milyar s/d Rp. 5 milyar OP 1.520.000
85. e.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar OP 1.780.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN
86. f.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 milyar s/d Rp. 25 milyar OP 2.120.000
87. g.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar OP 2.450.000
88. h.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar OP 2.790.000
89. i.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar OP 3.130.000
90. j.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 milyar s/d Rp. 250 milyar OP 3.580.000
91. k.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 milyar s/d Rp. 500 milyar OP 4.030.000
92. l.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 milyar s/d Rp. 750 milyar OP 4.490.000
93. m.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 milyar s/d Rp. 1 triliun OP 4.940.000
94. n.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun OP 5.560.000 1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang
95. a.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta OP 760.000
96. b.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar OP 920.000
97. c.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 milyar s/d Rp. 2,5 milyar OP 1.140.000
98. d.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 milyar s/d Rp. 5 milyar OP 1.370.000
99. e.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar OP 1.600.000
100. f.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 milyar s/d Rp. 25 milyar OP 1.910.000
101. g.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar OP 2.210.000
102. h.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar OP 2.520.000
103. i.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar OP 2.820.000
104. j.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 milyar s/d Rp. 250 milyar OP 3.230.000
105. k.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 milyar s/d Rp. 500 milyar OP 3.640.000
106. l.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 milyar s/d Rp. 750 milyar OP 4.040.000
107. m.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 milyar s/d Rp. 1 triliun OP 4.450.000
108. n.Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun OP 5.010.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN 1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultasi
109. a.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta OP 480.000
110. b.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta OP 600.000
111. c.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 milyar OP 720.000
112. d.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp. 1 milyar s/d Rp. 2,5 milyar OP 910.000
113. e.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp. 2,5 milyar s/d Rp. 5 milyar OP 1.090.000
114. f.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar OP 1.270.000
115. g.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp. 10 milyar s/d Rp. 25 milyar OP 1.510.000
116. h.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar OP 1.750.000
117. i.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar OP 1.990.000
118. j.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar OP 2.230.000
119. k.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp. 100 milyar s/d Rp. 250 milyar OP 2.560.000
120. l.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp. 250 milyar s/d Rp. 500 milyar OP 2.880.000
121. m.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp. 500 milyar s/d Rp. 750 milyar OP 3.200.000
122. n.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp. 750 milyar s/d Rp. 1 triliun OP 3.520.000
123. o.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp. 1 triliun OP 3.960.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN 1.2.2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya
124. a.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 200 juta s/d Rp. 500 juta 600.000
125. b.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 Miliar 720.000
126. c.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2,5 milyar 910.000
127. d.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 2,5 milyar s/d Rp. 5 milyar 1.090.000
128. e.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 5 milyar s/d Rp. 10 milyar 1.270.000
129. f.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 10 milyar s/d Rp. 25 milyar 1.510.000
130. g.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 25 milyar s/d Rp. 50 milyar 1.750.000
131. h.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 50 milyar s/d Rp. 75 milyar 1.990.000
132. i.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 75 milyar s/d Rp. 100 milyar 2.230.000
133. j.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 100 milyar s/d Rp. 250 milyar 2.560.000
134. k.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 250 milyar s/d Rp. 500 milyar 2.880.000
135. l.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 500 milyar s/d Rp. 750 milyar 3.200.000
136. m.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp. 750 milyar s/d Rp. 1 Triliun 3.520.000
137. n.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp. 1 Triliun 3.960.000 1.3. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA 1.3.1. Kepala OB 1.000.000 1.3.2. Sekretaris/Staf pendukung OB 750.000 1.4. HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA 1.4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas
138. a.Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya OJ 1.700.000
139. b.Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan OJ 1.400.000
140. c.Pejabat Eselon I/yang disetarakan OJ 1.200.000
141. d.Pejabat Eselon II/yang disetarakan OJ 1.000.000
142. e.Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan OJ 900.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN 1.4.2. Honorarium Moderator OK 700.000 1.4.3. Honorarium Pembawa Acara OK 400.000 1.4.4. Honorarium Panitia
143. a.Penanggung jawab OK 450.000
144. b.Ketua/wakil ketua OK 400.000
145. c.Sekretaris OK 300.000
146. d.Anggota OK 300.000 1.5. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN 1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.5.1.1. Yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah
147. a.Pengarah OB 1.500.000
148. b.Penanggung jawab OB 1.250.000
149. c.Ketua OB 1.000.000
150. d.Wakil Ketua OB 850.000
151. e.Sekretaris OB 750.000
152. f.Anggota OB 750.000 1.5.1.2. Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
153. a.Pengarah OB 750.000
154. b.Penanggung jawab OB 700.000
155. c.Ketua OB 650.000
156. d.Wakil Ketua OB 600.000
157. e.Sekretaris OB 500.000
158. f.Anggota OB 500.000 1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 1.5.2.1. Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah
159. a.Ketua/wakil ketua OB 250.000
160. b.Anggota OB 220.000 1.6. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA
161. a.Honorarium Pemberi keterangan ahli/saksi ahli OK 1.800.000
162. b.Honorarium Beracara OK 1.800.000 1.7. HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL 1.7.1. SMA OB 2.100.000 1.7.2. DI/DII/DIII/Sarjana Terapan OB 2.400.000 1.7.3. Sarjana (S1) OB 2.600.000 1.7.4. Master (S2) OB 2.800.000 1.7.5. Dokter (S3) OB 3.000.000 1.8. HONORARIUM ROHANIAWAN OK 400.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN 1.9. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JUNAL/ BULETIN/ MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE 1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
163. a.Penanggung jawab Oter 500.000
164. b.Redaktur Oter 400.000
165. c.Penyunting/editor Oter 300.000
166. d.Design grafis Oter 180.000
167. e.Fotografer Oter 180.000
168. f.Sekretariat Oter 150.000 1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah
169. a.Penanggung jawab Oter 400.000
170. b.Redaktur Oter 300.000
171. c.Penyunting/editor Oter 250.000
172. d.Design grafis Oter 180.000
173. e.Fotografer Oter 180.000
174. f.Sekretariat Oter 150.000 1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website
175. a.Penanggung jawab OB 500.000
176. b.Redaktur OB 450.000
177. c.Editor OB 400.000
178. d.Web Admin OB 350.000
179. e.Web Developer OB 300.000 1.9.4. Honorarium Penulis Artikel
180. a.Penulis Artikel Jurnal Per Halaman 200.000
181. b.Penulis Artikel Buletin/Majalah/website Per Halaman 100.000 1.10. HONORARIUM PENYELANGGARA UJIAN 1.10.1. Honorarium Penyelanggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar
182. a.Penyusun atau pembuat bahan ujian Naskah/ pelajaran 150.000
183. b.Pengawas ujian OH 240.000
184. c.Pemeriksa hasil ujian Siswa/ mata ujian 5.000 1.10.2. Honorarium Penyelanggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah
185. a.Penyusun atau pembuat bahan ujian Naskah/ pelajaran 190.000
186. b.Pengawas ujian OH 270.000
187. c.Pemeriksa hasil ujian Siswa/ mata ujian 7.500 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN 1.11. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROPINSI/KABUPATEN/KOTA 1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kabupaten Per butir soal 100.000 1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten
188. a.Telaah materi soal Per butir soal 45.000
189. b.Telaah bahasa soal Per butir soal 20.000 1.12. HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) 1.12.1. Honorarium Penceramah OJP 1.000.000 1.12.2. Honorarium pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara OJP 300.000 1.12.3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara OJP 200.000 1.12.4. Honorarium penyusunan modul diklat Per modul 5.000.000 1.12.5. Honorarium panita penyelenggara kegiatan diklat
190. a.Lama Diklat s/d 5 Hari 1) Penanggung jawab OK 450.000 2) Ketua/wakil ketua OK 400.000 3) Sekretaris OK 300.000 4) Anggota OK 300.000
191. b.Lama Diklat 6 s/d 30 Hari 1) Penanggung jawab OK 675.000 2) Ketua/wakil ketua OK 600.000 3) Sekretaris OK 450.000 4) Anggota OK 450.000
192. c.Lama Diklat lebih 30 Hari 1) Penanggung Jawab OK 900.000 2) Ketua/wakil ketua OK 800.000 3) Sekretaris OK 600.000 4) Anggota OK 600.000 1.13. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH 1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
193. a.Pembina OB 3.500.000
194. b.Pengarah OB 3.000.000
195. c.Ketua OB 2.500.000
196. d.Wakil Ketua OB 2.000.000
197. e.Sekretaris OB 1.500.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN
198. f.Anggota OB 1.300.000 1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
199. a.Ketua OB 1.000.000
200. b.Sekretaris OB 900.000
201. c.Anggota OB 600.000 1.14. HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH 1.14.1. Pengurus Barang Pengelola OB 500.000 1.14.2. Pembantu Pengurus Barang Pengelola OB 450.000 1.14.3. Pengurus Barang Pengguna OB 400.000 1.14.4. Pembantu Pengurus Barang Pengguna OB 350.000 1.14.5. Pengurus Barang Pembantu OB 300.000
  1. 2.SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka :
202. a.Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
203. b.Mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
204. c.Pengumandahan (detasering);
205. d.Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
206. e.Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
207. f.Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
208. g.Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
209. h.Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
210. i.Mengikuti pendidikan dan pelatihan. Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
211. a.Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
212. b.Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
213. c.Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
214. d.Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas. BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi :
215. a.Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota): dan
216. b.Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota. Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi Contoh : - Perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dari pusat pemerintahan (Kecamatan Kota Manna) ke Kecamatan Seginim maka termasuk dalam kategori perjalanan dinas dalam kota. - Perjalanan dinas dari pusat pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan (Kecamatan Kota Manna) ke Kota Bengkulu termasuk perjalanan dinas melewati batas kota (luar kota). Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas :
217. a.Uang harian;
218. b.Biaya transpot;
219. c.Biaya penginapan; dan
220. d.Uang representasi perjalanan dinas. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati ini mengatur perjalanan dinas yang meliputi:
  1. 1.Uang harian;
  2. 2.Uang representasi; dan
  3. 3.Biaya penginapan. Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 2.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI
  4. 1.Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar Provinsi Bengkulu dan di dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota, Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas terinci pada tabel berikut ini : BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN Tabel 1.2 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH NO PROVINSI SATUAN LUAR PROV. BENGKULU (Rp) DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN)JAM (Rp) DIKLAT (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) (6)

1.ACEH OH 360.000 140.000 110.000
2.SUMATERA UTARA OH 370.000 150.000 110.000
3.RIAU OH 370.000 150.000 110.000
4.KEPULAUAN RIAU OH 370.000 150.000 110.000
5.JAMBI OH 370.000 150.000 110.000
6.SUMATERA BARAT OH 380.000 150.000 110.000
7.SUMATERA SELATAN OH 380.000 150.000 110.000
8.LAMPUNG OH 380.000 150.000 110.000
9.BENGKULU OH 380.000 150.000 110.000
10.BANGKA BELITUNG OH 410.000 160.000 120.000
11.BANTEN OH 370.000 150.000 110.000
12.JAWA BARAT OH 430.000 170.000 130.000
13.D.K.I. JAKARTA OH 530.000 210.000 160.000
14.JAWA TENGAH OH 370.000 150.000 110.000
15.D.I. YOGYAKARTA OH 420.000 170.000 130.000 1G. JAWA TIMUR OH 410.000 160.000 120.000
17.BALI OH 480.000 190.000 140.000 18. NUSA TENGGARA BARAT OH 440.000 180.000 130.000 19. NUSA TENGGARA TIMUR OH 430.000 170.000 130.000
20.KALIMANTAN BARAT OH 380.000 150.000 110.000 21. KALIMANTAN TENGAH OH 360.000 140.000 110.000 22. KALIMANTAN SELATAN OH 380.000 150.000 110.000
23.KALIMANTAN TIMUR OH 430.000 170.000 130.000
24.KALIMANTAN UTARA OH 430.000 170.000 130.000
25.SULAWESI UTARA OH 370.000 150.000 110.000
26.GORONTALO OH 370.000 150.000 110.000
27.SULAWESI BARAT OH 410.000 160.000 120.000
28.SULAWESI SELATAN OH 430.000 170.000 130.000 29. SULAWESI TENGAH OH 370.000 150.000 110.000 30. SULAWESI TENGGARA OH 380.000 150.000 110.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN
31.MALUKU OH 380.000 150.O00 110.000
32.MALUKU UTARA OH 430.000 170.000 130.000
33.PAPUA OH 580.000 230.000 170.000
34.PAPUA BARAT OH 480.000 190.000 140.000
35.PAPUA BARAT DAYA OH 480.000 190.000 140.000
36.PAPUA TENGAH OH 580.000 230.000 170.000
37.PAPUA SELATAN OH 580.000 230.000 170.000 38. PAPUA PEGUNUNGAN OH 580.000 230.000 170.000 Tabel 1.3 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI NO KABUPATEN/KOTA SATUAN BESARAN (Rp) KET

(1)(2) (3) (4) (5)

1.KAB. BENGKULU SELATAN OH 150.000 Lebih dari 8 Jam
2.KAB. KAUR OH 380.000 Lebih dari 8 Jam
3.KOTA. BENGKULU OH 380.000 Lebih dari 8 Jam
4.KAB. SELUMA OH 380.000 Lebih dari 8 Jam
5.KAB. BENGKULU TENGAH OH 380.000 Lebih dari 8 Jam
6.KAB. KEPAHIANG OH 380.000 Lebih dari 8 Jam
7.KAB. REJANG LEBONG OH 380.000 Lebih dari 8 Jam
8.KAB. LEBONG OH 380.000 Lebih dari 8 Jam
9.KAB. BENGKULU UTARA OH 380.000 Lebih dari 8 Jam
10.KAB. MUKOMUKO OH 380.000 Lebih dari 8 Jam
2.Uang Representasi Perjalanan Dinas Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum. Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 1.4 Tabel 1.4 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS NO. URAIAN SATUAN LUAR PROVINSI BENGKULU (Rp) DALAM PROVINSI BENGKULU LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)

(1)(2) (3) (4) (5) 1. PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH OH 250.000 125.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN 2 PEJABAT ESELON I OH 200.000 100.000 3 PEJABAT ESELON II OH 150.000 75.000 2.2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 1.5. Tabel 1.5 SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NO PROVINSI SATUAN TARIF HOTEL (Rp) KEPALA DAERAH / KETUA DPRD / PEJABAT ESELON 1 ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III,II,I
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.ACEH OH 4.420.000 3.526.000 1.533.000 770.000
2.SUMATERA UTARA OH 4.960.000 2.195.000 1.100.000 699.000
3.RIAU OH 3.820.000 3.119.000 1.650.000 852.000
4.KEPULAUAN RIAU OH 5.344.000 2.318.000 1.297.000 792.000
5.JAMBI OH 5.000.000 4.102.000 1.225.000 580.000
6.SUMATERA BARAT OH 5.236.000 3.332.000 1.353.000 701.000
7.SUMATERA SELATAN OH 5.850.000 3.083.000 1.955.000 861.000
8.LAMPUNG OH 4.491.000 2.488.000 1.425.000 580.000
9.BENGKULU OH 2.140.000 1.628.000 1.546.000 692.000
10.BANGKA BELITUNG OH 3.827.000 2.838.000 1.957.000 649.000
11.BANTEN OH 5.725.000 2.373.000 1.204.000 724.000 I2. JAWA BARAT OH 5.381.000 2.755.000 1.201.000 686.000
13.D.K.I. JAKARTA OH 8.720.000 2.063.000 992.000 730.000
14.JAWA TENGAH OH 5.303.000 1.850.000 1.201.000 750.000
15.D.I YOGYAKARTA OH 5.017.000 2.695.000 1.384.000 845.000
16.JAWA TIMUR OH 4.449.000 2.007.000 1.153.000 814.000
17.BALI OH 6.848.000 2.433.000 1.685.000 1.138.000
18.NUSA TENGGARA BARAT OH 4.375.000 2.648.000 1.418.000 907.000
19.NUSA TENGGARA TIMUR OH 3.750.000 2.133.000 1.355.000 688.000
20.KALIMANTAN BARAT OH 2.654.000 1.923.000 1.125.000 538.000
21.KALIMANTAN TENGAH OH 4.901.000 3.391.000 1.160.000 659.000
22.KALIMANTAN SELATAN OH 4.797.000 3.316.000 1.500.000 697.000
23.KALIMANTAN TIMUR OH 4.000.000 2.188.000 1.507.000 804.000
24.KALIMANTAN UTARA OH 4.000.000 2.735.000 1.507.000 904.000
25.SULAWESI UTARA OH 4.919.000 2.290.000 1.207.000 978.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN
26.GORONTALO OH 4.168.000 3.107.000 1.606.000 955.000
27.SULAWESI BARAT OH 4.076.000 3.098.000 1.344.000 704.000
28.SULAWESI SELATAN OH 4.820.000 1.938.000 1.423.000 745.000
29.SULAWESI TENGAH OH 2.309.000 2.027.000 1.679.000 951.000
30.SULAWESI TENGGARA OH 3.088.800 2.574.000 1.297.000 786.000
31.MALUKU OH 3.467.000 3.240.000 1.059.000 667.000
32.MALUKU UTARA OH 4.611.600 3.843.000 1.160.000 605.000
33.PAPUA OH 3.859.000 3.318.000 2.521.000 1.038.000
34.PAPUA BARAT OH 3.872.000 3.341.000 2.056.000 967.000
35.PAPUA BARAT DAYA OH 3.872.000 3.341.000 2.056.000 967.000
36.PAPUA TENGAH OH 3.859.000 3.318.000 2.521.000 1.038.000
37.PAPUA SELATAN OH 5.673.000 4.877.000 3.706.000 1.526.000
38.PAPUA PEGUNUNGAN OH 5.711.000 4.911.000 3.731.000 1.536.000 Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan).
3.SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR 3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapata atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a.Paket Fullboard Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
b.Paket Fullday Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya
c.Paket Halfday BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
d.Paket Residence Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
a.Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut: 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk (dua) orang; dan
b.Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 1.6 dan 1.7 : Tabel 1.6 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I NO URAIAN SATUAN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.ACEH OP 453.000 663.000 1.732.000 1.116.000
2.SUMATERA UTARA OP 451.000 675.000 1.350.000 1.126.000
3.RIAU OP 319.000 582.000 1.229.000 901.000
4.KEPULAUAN RIAU OP 471.000 634.000 1.484.000 1.105.000
5.JAMBI OP 465.000 595.000 1.538.000 1.060.000
6.SUMATERA BARAT OP 351.000 502.000 1.492.000 853.000
7.SUMATERA SELATAN OP 489.000 718.000 1.448.000 1.207.000
8.LAMPUNG OP 452.000 577.000 1.200.000 1.029.000
9.BENGKULU OP 383.000 538.000 1.262.000 921.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN
10.BANGKA BELITUNG OP 555.000 714.000 1.632.000 1.269.000
11.BANTEN OP 678.000 930.000 1.752.000 1.608.000 I2. JAWA BARAT OP 567.000 799.000 1.914.000 1.366.000
13.D.K.I. JAKARTA OP 760.000 993.000 2.257.000 1.753.000
14.JAWA TENGAH OP 426.000 738.000 1.576.000 1.164.000
15.D.I. YOGYAKARTA OP 458.000 607.000 1.470.000 1.065.000
16.JAWA TIMUR OP 442.000 710.000 2.159.000 1.152.000
17.BALI OP 737.000 907.000 2.523.000 1.644.000
18.NUSA TENGGARA BARAT OP 503.000 800.000 1.413.000 1.303.000
19.NUSA TENGGARA TIMUR OP 642.000 1.046.000 2.013.000 1.688.000
20.KALIMANTAN BARAT OP 462.000 617.000 1.247.000 1.079.000
21.KALIMANTAN TENGAH OP 455.000 679.000 2.092.000 1.134.000
22.KALIMANTAN SELATAN OP 380.000 545.000 1.340.900 925.000
23.KALIMANTAN TIMUR OP 423.000 750.000 1.250.000 1.173.000
24.KALIMANTAN UTARA OP 393.000 722.700 1.763.300 1.115.700
25.SULAWESI UTARA OP 490.000 620.000 1.250.000 1.110.000
26.GORONTALO OP 390.000 562.000 2.296.000 952.000
27.SULAWESI BARAT OP 390.000 574.000 1.301.000 964.000
28.SULAWESI SELATAN OP 403.000 583.000 2.218.000 986.000
29.SULAWESI TENGAH OP 440.000 652.000 1.672.000 1.092.000
30.SULAWESI TENGGARA OP 510.000 552.000 1.335.000 949.000
31.MALUKU OP 463.000 638.000 1.881.000 1.101.000
32.MALUKU UTARA OP 575.000 693.000 1.220.000 1.268.000
33.PAPUA OP 482.000 768.000 2.063.000 1.250.000
34.PAPUA BARAT OP 503.000 728.000 1.952.000 1.231.000
35.PAPUA BARAT DAYA OH 503.000 728.000 1.952.000 1.231.000
36.PAPUA TENGAH OH 482.000 768.000 2.063.000 1.250.000
37.PAPUA SELATAN OH 709.000 1.129.000 3.033.000 1.838.000
38.PAPUA PEGUNUNGAN OH 739.000 1.070.000 2.869.000 1.809.000 Tabel 1.7 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II NO URAIAN SATUAN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.ACEH OP 413.000 575.000 1.075.000 988.000
2.SUMATERA UTARA OP 411.000 511.000 1.011.000 922.000
3.RIAU OP 279.000 432.000 1.084.000 711.000
4.KEPULAUAN RIAU OP 431.000 531.000 1.170.000 962.000
5.JAMBI OP 425.000 525.000 1.298.000 950.000
6.SUMATERA BARAT OP 311.000 432.000 987.000 743.000
7.SUMATERA SELATAN OP 391.000 502.000 1.030.000 893.000
8.LAMPUNG OP 421.000 512.000 950.000 933.000
9.BENGKULU OP 343.000 468.000 1.062.000 811.000
10.BANGKA BELITUNG OP 449.000 582.000 1.115.000 1.031.000
11.BANTEN OP 502.000 632.000 1.201.000 1.134.000
12.JAWA BARAT OP 474.000 692.000 1.110.000 1.166.000
13.D.K.I. JAKARTA OP 542.000 667.000 1.347.000 1.209.000
14.JAWA TENGAH OP 303.000 474.000 919.000 777.000
15.D.I. YOGYAKARTA OP 332.000 507.000 1.204.000 839.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN
16.JAWA TIMUR OP 398.000 623.000 1.784.000 1.021.000
17.BALI OP 488.000 652.000 1.569.000 1.140.000
18.NUSA TENGGARA BARAT OP 488.000 713.000 1.213.000 1.201.000
19.NUSA TENGGARA TIMUR OP 463.000 602.000 1.294.000 1.065.000
20.KALIMANTAN BARAT OP 422.000 547.000 1.047.000 969.000
21.KALIMANTAN TENGAH OP 415.000 609.000 1.902.000 1.024.000
22.KALIMANTAN SELATAN OP 340.000 475.000 1.219.000 815.000
23.KALIMANTAN TIMUR OP 324.000 478.000 1.050.000 802.000
24.KALIMANTAN UTARA OP 373.000 657.000 1.603.000 1.030.000
25.S ULAWESI UTARA OP 450.000 550.000 1.050.000 1.000.000
26.GORONTALO OP 350.000 492.000 2.088.000 842.000
27.SULAWESI BARAT OP 350.000 504.000 1.101.000 854.000
28.SULAWESI SELATAN OP 363.000 513.000 1.574.000 876.000
29.SULAWESI TENGAH OP 400.000 582.000 1.520.000 982.000
30.SULAWESI TENGGARA OP 464.000 604.000 1.171.000 1.068.000
31.MALUKU OP 423.000 568.000 1.710.000 991.000
32.MALUKU UTARA OP 523.000 623.000 1.050.000 1.146.000
33.PAPUA OP 442.000 698.000 1.863.000 1.140.000
34.PAPUA BARAT OP 463.000 658.000 1.752.000 1.121.000
35.PAPUA BARAT DAYA OP 463.000 658.000 1.752.000 1.121.000
36.PAPUA TENGAH OP 442.000 698.000 1.863.000 1.140.000
37.PAPUA SELATAN OP 650.000 1.026.000 2.739.000 1.676.000
38.PAPUA PEGUNUNGAN OP 650.000 1.026.000 2.739.000 1.676.000 3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada Tabel 1.8 Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggung jawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. Tabel 1.8 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR NO URAIAN SATUAN FULLBOARD DI LUAR KOTA (Rp) FULLBOARD DI DALAM KOTA (Rp) FULLDAY/ HALFDAY DIDALAM KOTA (Rp) RESIDENCE DI DALAM KOTA (Rp)

(1)(2) (3) (4) (4) (6) (7)

1.ACEH OH 120.000 120.000 85.000 120.000
2.SUMATERA UTARA OH 130.000 130.000 95.000 130.000
3.RIAU OH 130.000 130.000 85.000 130.000
4.KEPULAUAN RIAU OH 130.000 130.000 95.000 130.000
5.JAMBI OH 130.000 130.000 95.000 130.000
6.SUMATERA BARAT OH 120.000 120.000 85.000 120.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN
7.SUMATERA SELATAN OH 120.000 120.000 85.000 120.000
8.LAMPUNG OH 130.000 130.000 95.000 130.000
9.BENGKULU OH 130.000 130.000 95.000 130.000
10.BANGKA BELITUNG OH 130.000 130.000 95.000 130.000
11.BANTEN OH 120.000 120.000 85.000 120.000
12.JAWA BARAT OH 150.000 150.000 105.000 150.000
13.D.K.I. JAKARTA OH 180.000 180.000 130.000 180.000
14.JAWA TENGAH OH 130.000 130.000 95.000 130.000
15.D.I. YOGYAKARTA OH 140.000 140.000 100.000 140.000
16.JAWA TIMUR OH 140.000 140.000 100.000 140.000
17.BALI OH 160.000 160.000 115.000 160.000 18. NUSA TENGGARA BARAT OH 150.000 150.000 105.000 150.000 19. NUSA TENGGARA TIMUR OH 140.000 140.000 100.000 140.000
20.KALIMANTAN BARAT OH 130.000 130.000 95.000 130.000 21. KALIMANTAN TENGAH OH 120.000 120.000 85.000 120.000 22. KALIMANTAN SELATAN OH 130.000 130.000 95.000 130.000
23.KALIMANTAN TIMUR OH 150.000 150.000 105.000 150.000
24.KALIMANTAN UTARA OH 150.000 150.000 105.000 150.000
25.SULAWESI UTARA OH 130.000 130.000 95.000 130.000
26.GORONTALO OH 130.000 130.000 95.000 130.000
27.SULAWESI BARAT OH 120.000 120.000 85.000 120.000
28.SULAWESI SELATAN OH 150.000 150.000 105.000 150.000
29.SULAWESI TENGAH OH 130.000 130.000 95.000 130.000 30. SULAWESI TENGGARA OH 130.000 130.000 95.000 130.000
31.MALUKU OH 120.000 120.000 85.000 120.000
32.MALUKU UTARA OH 130.000 130.000 95.000 130.000
33.PAPUA OH 200.000 200.000 140.000 200.000
34.PAPUA BARAT OH 160.000 160.000 115.000 160.000
35.PAPUA BARAT DAYA OH 160.000 160.000 115.000 160.000
36.PAPUA TENGAH OH 200.000 200.000 140.000 200.000
37.PAPUA SELATAN OH 200.000 200.000 140.000 200.000
38.PAPUA PEGUNUNGAN OH 200.000 200.000 140.000 200.000
4.SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel 1.9, tabel 1.10, tabel 1.11, tabel 1.12 dan tabel 1.13 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN Tabel 1.9 SATUAN BIAYA KENDARAAN DINAS PEJABAT NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)

(1)(2) (3) (4) I KENDARAAN DINAS PEJABAT

1.Pejabat Eselon I Unit 878.913.000
2.Pejabat Eselon II Unit 835.112.000 Tabel 1.10 SATUAN BIAYA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT) NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)

(1)(2) (3) (4) 1 Pick Up Unit 313.527.000 2 Minibus Unit 387.510.000 3 Double Gardan Unit 576.868.000 Tabel 1.11 SATUAN BIAYA KENDARAAN OPERASIONAL BUS NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4) 1 Roda 4 dan/ atau Bus Kecil Unit 498.810.000 2 Roda 6 dan/ atau Bus Sedang Unit 768.820.000 3 Roda 6 dan/ atau Bus Besar Unit 1.268.200.000 Tabel 1.12 SATUAN BIAYA KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA) NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4) 1 Operasional Unit 41.253.000 2 Lapangan Unit 49.325.000 Tabel 1.13 KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4) 1 Pejabat Eselon I Unit 966.804.000 2 Pejabat Eselon II Unit 746.110.000 3 Kendaraan Operasional Kantor Unit 430.080.000 4 Kendaraan Roda Dua Unit 28.000.000

5.SATUAN BIAYA JASA PENYELENGGARA KEGIATAN PEMERINTAH Satuan biaya jasa penyelenggaraan kegiatan pemerintah dapat diberikan sesuai ketentuan sebagai berikut : BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN 5.1. Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu diberikan kepada seseorang pegawai non ASN yang terdata di pangkalan data (database) Pegawai non ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN), Adapun standar jasa dimaksud ditetapkan sesuai dengan tabel 1.14 berikut ini : Tabel 1.14 JASA PPPK PARUH WAKTU NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)

(1)(2) (3) (4)

1.Tenaga Jabatan Guru OB 1.000.000
2.Tenaga Kependidikan OB 1.000.000
3.Tenaga Kesehatan OB 1.000.000
4.Tenaga Teknis OB 1.000.000
5.Pengelola Umum OB 1.000.000
6.Operator Layanan Operasional OB 1.000.000
7.Jasa Pengelola Umum Operasional OB 1.000.000
8.Jasa Penata Layanan Operasional OB 1.000.000 5.2. Jasa Pegawai Harian Lepas (PHL) Jasa pegawai harian lepas (PHL) diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja/Outsourcing, Adapun standar jasa dimaksud ditetapkan sesuai dengan tabel 1.15 berikut ini : Tabel 1.15 JASA/HONORARIUM PEGAWAI HARIAN LEPAS (PHL) NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)

(1)(2) (3) (4)

1.JASA TENAGA PELAYANAN UMUM

a.Pramusaji OB 1.000.000
b.Pramuwisma OB 1.000.000
c.Front office OB 1.000.000
d.Back office OB 1.000.000
1. 2.JASA TENAGA KEBERSIHAN
a.Cleaning service OB 700.000
b.Cleaning service khusus RSU OB 900.000 c. Penyapu jalan/pembersih taman/ kebersihan TPA OB 850.000 d. Pengangkut sampah/kruh mobil sampah/kruh armroll OB 1.000.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN e. Petugas pemeliharaan dan perawatan rusa OB 1.000.000
1. 3.JASA TENAGA SUPIR a. Sopir Bupati/Wakil Bupati/Sesda /Unsur Pimpinan OB 1.500.000
b.Sopir Kepala OPD OB 1.000.000
c.Sopir Pengangkut sampah/amroll OB 1.500.000
d.Sopir Bus Sekolah OB 1.500.000
e.Kondektur Bus Sekolah OB 1.000.000
f.Operator alat berat OB 2.000.000
1. 4.JASA TENAGA KEAMANAN
a.Penjaga malam OB 1.000.000
b.Satpam OB 1.000.000
c.Satpol PP OB 1.000.000
d.Penjaga BBI OB 1.000.000
e.Penjaga Hutan Kota OB 1.000.000 5. JASA TENAGA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN Petugas PBK OB 1.000.000 5.2. Jasa Pelayanan Kesehatan Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pemberian jasa pelayanan kesehatan diberikan jasa pelayanan sebagaimana tertera dalam tebel 1.16 berikut ini. Tabel 1.16 JASA PELAYANAN KESEHATAN URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)

(1)(2) (3) JASA TENAGA KESEHATAN

1.Jaga Sore OH 25.000
2.Jaga Malam OH 50.000
3.Piket Lebaran OH 35.000
4.Piket Dokter OH 100.000
5.Insentif Kepala Ruangan OB 250.000
7.Insenstif Penanggung Jawab Apotik OB 2.000.000
8.Insentif Elektromedik OB 1.500.000 9 Insentif Petugas Loundry OB 500.000
10.Insentif Anesthesi OB 1.500.000
11.Insentif Fisikawan OB 2.500.000
12.Insentif Petugas Proteksi Radiasi OB 1.000.000
13.Insentif Tenaga Honorer OB 100.000 14. Insentif Dokter Internship Puskesmas Se-Kabupaten Bengkulu Selatan OB 500.000
15.Insentif Dokter Internship Dokter OB 1.500.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN Umum dan Dokter Gigi (jauh) 16. Dokter Internship Dokter Umum dan Dokter Gigi (sedang) OB 1.250.000 17. Dokter Internship Dokter Umum dan Dokter Gigi (dekat) OB 1.000.000
18.Tenaga Kesehatan OB 450.000
19.Tenaga dokter klinik di Sesda OB 1.000.000
20.Tenaga medis/paramedis klinik Sesda OB 750.000
21.Apoteker OB 300.000 22. Tenaga pelayanan protesa gigi (gigi rahang atas/bawah) 1 s/d 8 gigi 250.000 23. Tenaga pelayanan protesa gigi (gigi rahang atas/bawah) 9 atau lebih gigi 500.000
24.Tenaga teknis vaksinator dosis 10.000
25.Jasa tenaga tracer OB 300.000
26.Tenaga Foging OK 150.000
27.Honor tenaga kesehatan lainnya OB 300.000 5.3. Jasa Tenaga Patroli Keamanan Jasa patroli keamanan diberikan pada saat kegiatan khusus atau hari-hari tertentu dalam rangka mendukung program/kegiatan Pemerintah. Adapun Pemberian jasa patroli keamanan diatur dalam tabel berikut ini : Tabel 1.17 JASA TENAGA PATROLI KEAMANAN NO. URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)

(1)(2) (3) (4) 1 Tenaga Patroli Keamanan OH 150.000 5.4. Jasa Publikasi/dokumentasi Jasa publikasi/dokumentasi media cetak, online, elektonik (TV), serta perizinan lisensi dibayarkan sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Jasa Publikasi / dokumentasi ditetapkan sebagaimana daftar yang tertera dalam table berikut ini : Tabel 1.18 JASA PUBLIKASI/DOKUMENTASI NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4)

1.MEDIA CETAK Banner atas warna halaman depan Bln/terbit setiap hari 10.000.000 Banner bawah warna halaman depan Bln/terbit setiap hari 5.000.000 Bannner atas warna halaman belakang Bln/terbit setiap hari 7.000.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN Bannner bawah warna halaman belakang Bln/terbit setiap hari 3.500.000 Banner atas hitam putih halaman sambung Bln/terbit setiap hari 6.000.000 Banner bawah hitam putih halaman sambung Bln/terbit setiap hari 3.000.000 Banner atas hitam putih halaman dalam Bln/terbit setiap hari 5.000.000 Banner bawah hitam putih halaman dalam Bln/terbit setiap hari 2.500.000 Potret/jepret/galeri/kegiatan 1 halaman belakang warna Terbit 1 hari 10.000.000 Potret/jepret/galeri/kegiatan 1 halaman dalam hitam putih Terbit 1 hari 6.000.000 Potret/jepret/galeri/kegiatan 1/2 halaman belakang warna Terbit 1 hari 5.000.000 Potret/jepret/galeri/kegiatan 1/2 halaman dalam hitam putih Terbit 1 hari 3.000.000 Potret/jepret/galeri/kegiatan 1/4 halaman belakang warna Terbit 1 hari 2.500.000 Potret/jepret/galeri/kegiatan 1/4 halaman dalam hitam putih Terbit 1 hari 1.500.000 Potret/jepret/galeri/kegiatan 1/8 halaman belakang warna Terbit 1 hari 1.250.000 Potret/jepret/galeri/kegiatan 1/8 halaman dalam hitam putih Terbit 1 hari 750.000 Potret/jepret/galeri/kegiatan 1/16 halaman belakang warna Terbit 1 hari 625.000 Potret/jepret/galeri/kegiatan 1/16 halaman dalam hitam putih Terbit 1 hari 375.000 Iklan 1 halaman warna Terbit 1 hari 10.000.000 Iklan 1 halaman hitam putih Terbit 1 hari 6.000.000 Iklan 1/2 halaman warna Terbit 1 hari 5.000.000 Iklan 1/2 halaman hitam putih Terbit 1 hari 3.000.000 Iklan 1/4 halaman warna Terbit 1 hari 2.500.000 Iklan 1/4 halaman hitam putih Terbit 1 hari 1.500.000 Iklan 1/8 halaman warna Terbit 1 hari 1.250.000 Iklan 1/8 halaman hitam putih Terbit 1 hari 750.000 Iklan 1/16 halaman warna Terbit 1 hari 625.000 Iklan 1/16 halaman hitam putih Terbit 1 hari 375.000 Berita Pariwara halaman depan Terbit 1 hari 2.000.000 Berita Pariwara halaman dalam/ halaman belakang Terbit 1 hari 1.500.000
2.ONLINE Berita Advetorial Terbit 1 hari 1.000.000
3.ELEKTRONIK (TV) BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN Video Ucapan Per Detik 41.700 Video Berita Per Detik 25.000 Liputan Khusus Per Detik 8.350 Wawancara Live Studio Per Detik 6.670
4.IZIN LISENSI RADIO Izin lisensi frekuensi RPU Per Tahun 1.500.000 5 LANGGANAN BERITA/MAJALAH Koran Radar Selatan 1 Bulan 100.000 5.5. Jasa Petugas Penjaga Telur Penyu Honorarium yang diberikan kepada petugas Penjaga Telur Penyu dalam rangka pelestarian biota laut yang dilindungi, diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja/Outsourcing, Standar Satuan Biaya Jasa Petugas Penjaga Telur Penyu diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.19 sebagai berikut : Tabel 1.19 SATUAN BIAYA JASA PETUGAS PENJAGA TELUR PENYU NO. URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)

(1)(2) (3) (4) 1 Jasa Petugas Penjaga Telur Penyu OB 350.000 5.6. Jasa Petugas Pintu Air (PPA) Honorarium diberikan kepada petugas pintu air yang merupakan daerah irigasi kewenangan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Standar biaya jasa Petugas Pintu Air diatur dan ditetapkan sesuai tabel berikut: Tabel 1.20 SATUAN BIAYA JASA PETUGAS PINTU AIR NO. URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4) 1 Petugas Pintu Air (PPA) OB 300.000 2 Pengamat pengairan OB 300.000 5.7. Jasa Tenaga Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Jasa Pengurus Rumah Ibadah Untuk pemberian jasa kepada pengurus rukun tetangga/rukun warga serta pengurus rumah ibadah dapat dilihat pada table berikut ini : BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN Tabel 1.21 JASA TENAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SERTA PENGURUS RUMAH IBADAH NO. URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4) 1. TENAGA KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1. a.Rukun Tetangga (RT) OB 400.000
2. b.Rukun Warga (RW) OB 400.000
  1. 2.JASA PENGURUS RUMAH IBADAH
3. a.Imam OB 500.000
4. b.Khatib OB 400.000
5. c.Gharim OB 350.000
6. d.Bilal OB 350.000
7. e.Guru Ngaji OB 500.000
8. f.Pengurus gereja OB 350.000 5.8. Jasa Tenaga Penanganan Sosial Penanganan sosial perlu dilakukan oleh tenaga kerja professional sehingga akselerasi program bisa berjalan dengan baik, diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja/Outsourcing,. Adapun besaran jasa yang diberikan untuk penanganan sosial adalah sebagai berikut : Tabel 1.22 JASA TENAGA PENANGANAN SOSIAL NO. URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4) 1 Tali Asih Fasilitator/Supervisor SLRT/ Puskesos OB 500.000 2 Tagana OB 200.000 3 Tenaga Pelopor OB 200.000 4 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) OB 1.000.000 5.9. Jasa Tenaga Fasilitator Lapangan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) adalah tenaga yang dipersiapkan secara khusus untuk menjadi fasilitator atau pendamping bagi masyarakat dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang sifatnya swakelola, TFL ini juga berfungsi sebagai komunikator dan juga mediator antara masyarakat dengan pemerintah, diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN tugas dan fungsinya berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja/Outsourcing, Besaran honor/jasa dimaksud adalah sebagai berikut : Tabel 1.23 JASA TENAGA FASILITATOR LAPANGAN NO. URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4) 1 Koordinator tenaga fasilitator lapangan OB 3.500.000 2 Tenaga fasilitator lapangan OB 3.000.000 3 Tenaga fasilitator lapangan OB 2.500.000 4 Tenaga fasilitator lapangan OB 2.000.000 5.10 Jasa Tenaga Ahli Jasa tenaga ahli ialah orang yang memiliki keahlian khusus dan memiliki sertifikat keahlian dalam bidangnya. Besaran honor/jasa dimaksud adalah sebagai berikut : Tabel 1.24 JASA TENAGA AHLI NO. URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4) 1 Tenaga Sandiman OB 2.000.000 2 Tenaga pembuat dokumen OB 10.000.000 3 Tenaga teknis laboratorium OB 1.100.000 4 Tenaga ahli kelompok pakar OB 2.000.000 5 Tenaga ahli kalibrasi Hari/jam 350.000 5.11 Jasa Kalibrasi Jasa kalibrasi adalah jasa yang dilakukan lembaga sertifikasi atau pemberi tera untuk melakukan pengecekan/pengetesan/maintenance suatu alat ukur/alat tera misal timbangan jalan, pompa meter, pom bensi, dan alat ukur lainnya sehingga alat tersebut bisa diyakini valid selama masa yang ditentukan. Adapun besaran jasa kalibrasi dapat dilihat pada tebel berikut ini : Tabel 1.25 JASA KALIBRASI NO. URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4) 1 Varinier caliper (jangka sorong) OK 150.000 2 Bejana Ukur Standar (BUS) kelas III BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN kapasitas < 20 liter OK 95.000 3 Bejana Ukur Standar (BUS) kelas III kapasitas < 20 liter OK 80.000 4 Stopwatch db 0,01 s OK 100.000 5 Timbangan kelas I OK 225.000 6 Timbangan kelas II OK 175.000 7 Timbangan kelas III < 500 kg OK 300.000 8 Anak timbangan kelas F OK 75.000 9 Anak timbangan kelas M1 dan M2 OK 50.000 10 Termometer ketelitian 0,1 'c kap. 1- 100 'c OK 175.000 11 Thermohygrometer OK 150.000 12 Tongkat ukur OK 75.000 13 Gelas ukur OK 75.000 14 Mistar baja OK 100.000 5.12 Jasa Tata Rias Upah atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang memiliki kompetensi di bidang tata rias atau kecantikan atas jasa tata rias dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau acara- acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Standar biaya jasa tata rias diatur dalam table berikut ini : Tabel 1.26 SATUAN BIAYA JASA TATA RIAS NO. URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4) 1 Jasa salon kecantikan Orang/kali 150.000 2 Jasa potong rambut Orang/kali 50.000 5.13 Reward Atlet/Pelatih/Pemuda Berprestasi Dan Reward Paskibrakab Tingkat Kabupaten, Provinsi Dan Nasional. Bonus Atlet/ Pelatih yang diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada Atlet/Pelatih/Pemuda berprestasi yang telah menyumbangkan Medali (Emas, Perak, Perunggu) dalam Multi Event dan Reward Paskibraka. Standar Satuan Biaya Bonus Atlet/ Pelatih dan Reward Paskibraka Tingkat Provinsi/Nasional diatur dan ditetapkan sesuai Tabel 1.27 sebagai berikut : BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN Tabel 1.27 REWARD PELATIH/ATLET/PESERTA PASKIBRAKA DAN PEMUDA BEPRESTASI TINGKAT KABUPATEN/PROVINSI/NASIONAL NO. URAIAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) 1 Pelatih Tingkat Provinsi/Nasional OB 3.000.000 2 Atlet Berprestasi Tingkat Provinsi/Nasional OK 3.000.000 3 Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi OK 3.000.000 4 Reward Cabor Sepak Bola Juara I Tim/keg 10.000.000 5 Reward Cabor Sepak Bola Juara II Tim/keg 8.000.000 6 Reward Cabor Sepak Bola Juara III Tim/keg 6.000.000 7 Reward Cabor Sepak Bola Juara IV Tim/keg 4.000.000 8 Reward Cabor Bola Voli Putra/Putri Juara I Tim/keg 8.000.000 9 Reward Cabor Bola Voli Putra/Putri Juara II Tim/keg 6.000.000 10 Reward Cabor Bola Voli Putra/Putri Juara III Tim/keg 4.000.000 11 Reward Cabor Bola Voli Putra/Putri Juara IV Tim/keg 2.000.000 12 Reward Cabor Sepak Takraw Juara I Tim/keg 6.000.000 13 Reward Cabor Sepak Takraw Juara II Tim/keg 4.000.000 14 Reward Cabor Sepak Takraw Juara III Tim/keg 3.000.000 15 Reward Cabor Sepak Takraw Juara IV Tim/keg 2.000.000 16 Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara I Tim/keg 8.000.000 17 Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara II Tim/keg 6.000.000 18 Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara III Tim/keg 4.000.000 19 Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara IV Tim/keg 2.000.000 20 Reward Cabor Olahraga Perorangan Putra/Putri Juara I Tim/keg 2.000.000 21 Reward Cabor Olahraga Perorangan Putra/Putri Juara II Tim/keg 1.500.000 22 Reward Cabor Olahraga Perorangan Putra/Putri Juara III Tim/keg 1.000.000 23 Reward Cabor Olahraga Perorangan Putra/Putri Juara IV Tim/keg 700.000 24 Reward Cabor Sepak Bola Juara I Tim/keg 10,000.000 25 Reward Cabor Sepak Bola Juara II Tim/keg 8.000.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN 26 Reward Cabor Sepak Bola Juara III Tim/keg 6.000.000 27 Reward Cabor Sepak Bola Juara IV Tim/keg 4.000.000 28 Reward Cabor Bola Voli Putra/Putri Juara I Tim/keg 8.000.000 29 Reward Cabor Bola Voli Putra/Putri Juara II Tim/keg 6.000.000 30 Reward Cabor Bola Voli Putra/Putri Juara III Tim/keg 4.000.000 31 Reward Cabor Bola Voli Putra/Putri Juara IV Tim/keg 2.000.000 32 Reward Cabor Sepak Takraw Juara I Tim/keg 6.000.000 33 Reward Cabor Sepak Takraw Juara II Tim/keg 4.000.000 34 Reward Cabor Sepak Takraw Juara III Tim/keg 3.000.000 35 Reward Cabor Sepak Takraw Juara IV Tim/keg 2.000.000 36 Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara I Tim/keg 8.000.000 37 Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara II Tim/keg 6.000.000 38 Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara III Tim/keg 4.000.000 39 Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara IV Tim/keg 2.000.000 40 Reward Cabor Olahraga Perorangan Putra/Putri Juara I Tim/keg 2.000.000 41 Reward Cabor Olahraga Perorangan Putra/Putri Juara II Tim/keg 1,500,000 42 Reward Cabor Olahraga Perorangan Putra/Putri Juara III Tim/keg 1.000.000 43 Reward Cabor Olahraga Perorangan Putra/Putri Juara IV Tim/keg 700.000 44 Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara II Tim/keg 6.000.000 45 Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara III Tim/keg 4.000.000 46 Reward Cabor Bola Basket Putra/Putri Juara IV Tim/keg 2,000,000 47 Reward Cabor Olahraga Perorangan Putra/Putri Juara I Tim/keg 2,000,000 49 Reward Paskibraka Tingkat Kabupaten OK 1,000,000 50 Reward Paskibraka Tingkat Provinsi OK 2,000,000 51 Reward Paskibraka Tingkat Nasional OK 2,500,000 Ketentuan : Dalam hal reward yang diberikan melebihi pagu anggaran di atas, maka pemberian bonus tersebut akan diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati. BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN 5.14. Uang Pembinaan Lomba Tim/Group/Kelompok/Perorangan/Guru Berprestasi Dan Uang Penghargaan Kepada Siswa Berprestasi serta Satuan Biaya Umum Hadia Berupa Uang bersifat Perlombaan Uang Pembinaan Lomba Tim/Group/Kelompok/Perorangan/Guru Berprestasi dan Uang Penghargaan Kepada Siswa Berprestasi. Standar Biaya ditetapkan sesuai Tabel berikut : Tabel 1.28 UANG PEMBINAAN LOMBA TIM/GROUP/ KELOMPOK/PERORANGAN/ GURU BERPRESTASI DAN UANG PENGHARGAAN KEPADA SISWA BERPRESTASI NO URAIAN SATUAN BESARAN(Rp)
(1)(2) (3) (4) 1 Uang Pembinaan Lomba Tim/Group/ Kelompok Juara I Or/Keg 3,000,000 Juara II Or/Keg 2,500,000 Juara III Or/Keg 2,000,000 2 Uang Pembinaan Lomba Perorangan Juara I Or/Keg 1,000,000 Juara II Or/Keg 750,000 Juara III Or/Keg 500,000 3 Uang Pembinaan Lomba Guru Berprestasi Juara I Or/Keg 5,000,000 Juara II Or/Keg 3,000,000 Juara III Or/Keg 2,000,000 4 Uang Penghargaan Kepada Siswa Berprestasi Penghargaan Siswa ke Tingkat Nasional Or/Keg 2,500,000 Penghargaan Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi I Or/Keg 5,000,000 Penghargaan Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi II Or/Keg 3,200,000 Penghargaan Siswa Peraih Nilai UN Tertinggi III Or/Keg 2,500,000 Beasiswa Siswa Peraih Nilai UN 100 Or/Keg 1,000,000 Beasiswa Kepada Siswa Tidak Mampu SMP Or/Keg 500,000 Beasiswa Kepada Siswa Tidak Mampu SD Or/Keg 300,000 Penghargaan Siswa ke Tingkat Nasional Or/Keg 2,500,000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN Tabel 1.29 SATUAN BIAYA UMUM HADIAH BERUPA UANG YANG BERSIFAT PERLOMBAAN NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4) 1 Penghargaan/hadiah berupa uang tipe I
1. a.Juara I Kali 10.000.000
2. b.Juara II Kali 7.500.000
3. c.Juara III Kali 5.000.000
4. d.Juara harapan I Kali 4.000.000
5. e.Juara harapan II Kali 3.000.000
6. f.Juara harapan III Kali 2.000.000 2 Penghargaan/hadiah berupa uang tipe II
7. a.Juara I Kali 5.000.000
8. b.Juara II Kali 4.000.000
9. c.Juara III Kali 3.000.000
10. d.Juara harapan I Kali 2.000.000
11. e.Juara harapan II Kali 1.500.000
12. f.Juara harapan III Kali 1.000.000 3 Penghargaan/hadiah berupa uang tipe III
13. a.Juara I Kali 4.000.000
14. b.Juara II Kali 3.000.000
15. c.Juara III Kali 2.000.000
16. d.Juara harapan I Kali 1.500.000
17. e.Juara harapan II Kali 750.000
18. f.Juara harapan III Kali 500.000 4 Penghargaan/hadiah berupa uang tipe IV
19. a.Juara I Kali 3.000.000
20. b.Juara II Kali 2.000.000
21. c.Juara III Kali 1.500.000
22. d.Juara harapan I Kali 1.000.000
23. e.Juara harapan II Kali 750.000
24. f.Juara harapan III Kali 500.000 5.15. Harga Satuan Biaya Uang Saku/Penggantian Biaya Transportasi Biaya transportasi atau uang saku dapat diberikan kepada peserta sosialisasi, petugas penagihan pajak di desa/kota, peserta paduan suara dan lain-lain. BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN Satuan biaya transportasi dapat dilihat pada tabel 1.30 dan 1.31 berikut ini : TABEL 1.30 HARGA SATUAN BIAYA TRANSPORTASI No ASAL TUJUAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (3) (4) 1 Kec. Kota Manna Kec. Kota Manna OH 75,000 Kec. Pasar Manna OH 100.000 Kec. Manna OH 100.000 Kec. Bunga Mas OH 100,000 Kec. Kedurang Ilir OH 100,000 Kec. Kedurang OH 100,000 Kec. Seginim OH 100,000 Kec. Air Nipis OH 100,000 Kec. Pino OH 100,000 Kec. Ulu Manna OH 100,000 Kec. Pino Raya OH 100,000 2 Kec. Pasar Manna Kec. Pasar Manna OH 75,000 Kec. Manna OH 100.000 Kec. Bunga Mas OH 100,000 Kec. Kedurang Ilir OH 100,000 Kec. Kedurang OH 100,000 Kec. Seginim OH 100,000 Kec. Air Nipis OH 100,000 Kec. Pino OH 100,000 Kec. Ulu Manna OH 100,000 Kec. Pino Raya OH 100,000 3 Kec. Manna Kec. Manna OH 75,000 Kec. Bunga Mas OH 100.000 Kec. Kedurang Ilir OH 100,000 Kec. Kedurang OH 100,000 Kec. Seginim OH 100,000 Kec. Air Nipis OH 100,000 Kec. Pino OH 100,000 Kec. Ulu Manna OH 100,000 Kec. Pino Raya OH 100,000 Kec. Bunga Mas OH 75,000 Kec. Kedurang Ilir OH 100.000 Kec. Kedurang OH 100,000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN 4 Kec. Bunga Mas Kec. Seginim OH 100,000 Kec. Air Nipis OH 100,000 Kec. Pino OH 100,000 Kec. Ulu Manna OH 100,000 Kec. Pino Raya OH 100,000 5 Kec. Kedurang Ilir Kec. Kedurang Ilir OH 75,000 Kec. Kedurang OH 100.000 Kec. Seginim OH 100,000 Kec. Air Nipis OH 100,000 Kec. Pino OH 100,000 Kec. Ulu Manna OH 100,000 Kec. Pino Raya OH 100,000 6 Kec. Kedurang Kec. Kedurang OH 75,000 Kec. Seginim OH 100.000 Kec. Air Nipis OH 100,000 Kec. Pino OH 100,000 Kec. Ulu Manna OH 100,000 Kec. Pino Raya OH 100,000 7 Kec. Seginim Kec. Seginim OH 75,000 Kec. Air Nipis OH 100.000 Kec. Pino OH 100,000 Kec. Ulu Manna OH 100,000 Kec. Pino Raya OH 100,000 8 Kec. Air Nipis Kec. Air Nipis OH 75,000 Kec. Pino OH 100.000 Kec. Ulu Manna OH 100,000 Kec. Pino Raya OH 100,000 9 Kec. Pino Kec. Pino OH 75,000 Kec. Ulu Manna OH 100.000 Kec. Pino Raya OH 100,000 10 Kec. Ulu Manna Kec. Ulu Manna OH 75,000 Kec. Pino Raya OH 100.000 11 Kec. Pino Raya Kec. Pino Raya OH 75,000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN Tabel 1.31 TRANSPORTASI KORSIK/PADUAN SUARA/PETUGAS UPACARA URAIAN SATUAN BESARAN(Rp) 1 2 3 Korsik/ Paduan Suara/ Petugas Upacara OH 70.000 5.14. Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Jasa tenaga kesenian dan kebudayaan ditetapkan sesuai Tabel berikut ini: Tabel 1.32 JASA TENAGA KESENIAN DAN KEBUDAYAAN NO. URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 2 3 4 1 Penari Orang/Kegiatan 1,000,000 2 Pemusik Orang/Kegiatan 1,000,000 3 Koreografer Orang/Kegiatan 1,500,000 4 Pelatih Musik Orang/Kegiatan 1,500,000 5 Penata Busana Orang/Kegiatan 900,000 6 Teknisi Alat Orang/Kegiatan 750,000 7 Pelatih Nari Orang/Kegiatan 1,500,000 5.15. Jasa Konsultasi Jasa Konsultasi yaitu jasa perencanaan dan jasa pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan fisik, Standar biaya ditetapkan sesuai dengan tabel berikut : Tabel 1.33 JASA KONSULTASI NO. Rentang Nilai Pekerjaan (Rp) Perencanaan (%) Pengawasan (%)
(1)(2) (3) (4) 1 0 s.d 400 juta 5 4 2 400 juta keatas 3 2 5.16. Jasa Pelatih/Instruktur dan Juri Lomba Jasa Pelatih/instruktur dan juri lomba. Standar Biaya ditetapkan sesuai Tabel 1.34 berikut : BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN Tabel 1.34 HONORARIUM INSTRUKTUR/PELATIH DAN JURI LOMBA NO. Uraian Satuan Honorarium (Rp)
(1)(2) (3) (4) 1 Instruktur/Pelatih Paskibraka Orang/Hari 150.000 2 Instruktur/Pelatih Lainnya Orang/Hari 150.000 3 Juri/Wasit Perlombaan
1. a.Koordinator Orang/Hari 200.000
2. b.Anggota Orang/Hari 200.000
  1. 6.SATUAN BIAYA HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH Satuan biaya Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan daerah di tetapkan oleh pemerintah daerah di tetapkan oleh kepala daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan biaya Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan daerah terinci pada tabel 1.35 di bawah ini. Tabel 1.35 SATUAN BIAYA HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4) 1 HONORARIUM FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
1. a.Ketua
2. b.Anggota OB OB 2,400,000 2,000,000
  1. 7.SATUAN BIAYA DIKLAT, PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS PIMPINAN DAERAH, ANGGOTA DPRD, DAN ASN Satuan biaya Diklat, Pelatihan/Bimbingan Teknis Pimpinan Daerah, Anggota DPRD, DAN ASN di tetapkan oleh kepala daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan biaya Diklat, Pelatihan/Bimbingan Teknis Pimpinan Daerah, Anggota DPRD, dan ASN terinci pada table berikut 1.36 dan 1.37 berikut ini: Tabel 1.36 SATUAN BIAYA DIKLAT/BIMBINGAN TEKNIS PIMPINAN DAERAH, ANGGOTA DPRD, DAN ASN NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4) 1 BIAYA DIKLAT, PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS PIMPINAN DAERAH, ANGGOTA DPRD, DAN ASN BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN

1.Diklat Kepemimpinan Nasional
2.Pelatihan Kepemimpinan Administrasi
3.Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
4.Diklat Dasar Gol. I, II dan III
5.Diklat Dasar Gol. I, II dan III
6.Diklat Dasar Gol. I, II dan III
7.Bimtek Asdeksi
8.Belanja Bimtek
9.Bimtek DPRD
10.Adkasi
11.Diklat Porensik OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK 30,261,000 22,125,000 20,230,000 9,296,000 5,260,000 2,242,000 5,500,000 5,500,000 7,500,000 7,500,000 20,000,000 Tabel 1.37 SATUAN BIAYA UMUM SETORAN KURSUS SINGKAT/PELATIHAN NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)

(1)(2) (3) (4) 1 Biaya setoran pendidikan dan pelatihan OK 25.000.000 2 Biaya setoran pendidikan dan pelatihan OK 20.000.000 3 Biaya setoran pendidikan dan pelatihan OK 15.000.000 4 Biaya setoran pendidikan dan pelatihan OK 10.000.000 5 Biaya setoran pendidikan dan pelatihan OK 7.500.000 6 Biaya setoran pendidikan dan pelatihan OK 6.000.000 7 Biaya setoran pendidikan dan pelatihan OK 5.000.000 8 Biaya setoran pendidikan dan pelatihan OK 4.000.000 9 Biaya setoran pendidikan dan pelatihan OK 3.500.000

8.BEBAN JASA DAN KENDARAAN BERMOTOR Beban Jasa dan Belanja Pajak Kendaraan Bermotor. Standar Biaya ditetapkan sesuai Tabel 1.38 berikut ini : Tabel 1.38 BEBAN JASA DAN BELANJA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1 Pajak Kendaraan Roda 2 (0-150CC) Tahun 150,000 2 Pajak Kendaraan Roda 2 (0-150CC) Tahun 200,000 3 Pajak Kendaraan Roda 2 (0-150CC) Tahun 250,000 4 Pajak Kendaraan Roda 2 (0-150CC) Tahun 300,000 5 Pajak Kendaraan Roda 2 (0-150CC) Tahun 350,000 6 Pajak Kendaraan Roda 2 (150-250 CC) Tahun 350,000 7 Pajak Kendaraan Roda 2 (150-250 CC) Tahun 400,000 8 Pajak Kendaraan Roda 2 (150-250 CC) Tahun 450,000 9 Pajak Kendaraan Roda 2 (150-250 CC) Tahun 500,000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN STANDAR HARGA SATUAN YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN DAN DAPAT DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas :
1.Satuan Biaya Honorarium narasumber, moderator dan pembawa acara profesional;
2.Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas :

a.Satuan biaya tiket pesawat;
b.Satuan biaya taksi;
c.Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke Kabupaten/Kota daam Provinsi yang sama (one way);
1. 3.Satuan biaya konsumsi rapat;
2. 4.Satuan biaya Pemeliharaan;
3. 5.Satuan biaya umum sewa penginapan/hotel/wisma, sewa tempat, sewa gedung ruang rapat/pertemuan dan sewa peralatan/perlengkapan;
4. 6.Satuan biaya diklat, pelatihan/bimbingan teknis pimpinan daerah; dan
5. 7.Standar biaya umum pakaian dinas serta biaya umum lainnya berdasarkan usulan perangkat daerah.
6. 1.HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator atau pembawa acara professional (pakar, praktisi atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat, koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada Tabel 2.1. LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN Tabel 2.1 HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR DAN PEMBAWA ACARA PROFESIONAL No. URAIAN SATUAN BESARAN (Rp) 1.1 Honorarium Narasumber OJ 1.700.000 1.2 Honorarium Moderator OK 1.000.000 1.3 Honorarium Pembawa Acara OK 750.000 Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator atau pembawa acara professional (pakar, praktisi atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 2.1 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
7. 2.SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan tiket terinci pada Tabel 2.2. TABEL 2.2 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) NO. KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS (Rp) EKONOMI (Rp)

(1)(2) (3) (4) (5) 1 JAKARTA AMBON 13.285.000 7.081.000 2 JAKARTA BALIKPAPAN 7.412.000 3.797.000 3 JAKARTA BANDA ACEH 7.519.000 4.492.000 4 JAKARTA BANDAR LAMPUNG 2.407.000 1.583.000 5 JAKARTA BANJARMASIN 5.252.000 2.995.000 6 JAKARTA BATAM 4.867.000 2.888.000 7 JAKARTA BENGKULU 4.364.000 2.621.000 8 JAKARTA BIAK 14.065.000 7.519.000 9 JAKARTA DENPASAR 5.305.000 3.262.000 10 JAKARTA GORONTALO 7.231.000 4.824.000 11 JAKARTA JAMBI 4.065.000 2.460.000 12 JAKARTA JAYAPURA 14.568.000 8.193.000 13 JAKARTA YOGYAKARTA 4.107.000 2.268.000 14 JAKARTA KENDARI 7.658.000 4.182.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN 15 JAKARTA KUPANG 9.413.000 5.081.000 16 JAKARTA MAKASSAR 7.444.000 3.829.000 17 JAKARTA MALANG 4.599.000 2.695.000 18 JAKARTA MAMUJU 7.295.000 4.867.000 19 JAKARTA MANADO 10.824.000 5.102.000 20 JAKARTA MANOKWARI 16.226.000 10.824.000 21 JAKARTA MATARAM 5.316.000 3.230.000 22 JAKARTA MEDAN 7.252.000 3.808.000 23 JAKARTA PADANG 5.530.000 2.952.000 24 JAKARTA PALANGKARAYA 4.984.000 2.984.000 25 JAKARTA PALEMBANG 3.861.000 2.268.000 26 JAKARTA PALU 9.348.000 5.113.000 27 JAKARTA PANGKAL PINANG 3.412.000 2.139.000 28 JAKARTA PEKANBARU 5.583.000 3.016.000 29 JAKARTA PONTIANAK 4.353.000 2.781.000 30 JAKARTA SEMARANG 3.861.000 2.182.000 31 JAKARTA SOLO 3.861.000 2.342.000 32 JAKARTA SURABAYA 5.466.000 2.674.000 33 JAKARTA TERNATE 10.001.000 6.664.000 34 JAKARTA TIMIKA 13.830.000 7.487.000 35 AMBON DENPASAR 8.054.000 4.471.000 36 AMBON JAYAPURA 7.434.000 4.161.000 37 AMBON KENDARI 4.824.000 2.856.000 38 AMBON MAKASSAR 6.022.000 3.455.000 39 AMBON MANO KWARI 5.177.000 3.027.000 40 AMBON PALU 6.140.000 3.508.000 41 AMBON SORONG 3.637.000 2.257.000 42 AMBON SURABAYA 8.803.000 4.845.000 43 AMBON TERNATE 4.022.000 2.449.000 44 BALIKPAPAN BANDA ACEH 12.739.000 6.749.000 45 BALIKPAPAN BATAM 10.354.000 5.305.000 46 BALIKPAPAN DENPASAR 10.739.000 5. 648.000 47 BALIKPAPAN JAYAPURA 19.071.000 10.086.000 48 BALIKPAPAN YOGYAKARTA 9.669.000 4.749.000 49 BALIKPAPAN MAKASSAR 12.664.000 6.150.000 50 BALIKPAPAN MANADO 15.702.000 7.295.000 51 BALIKPAPAN MEDAN 12.493.000 6.140.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN 52 BALIKPAPAN PADANG 10.942.000 5.369.000 53 BALIKPAPAN PALEMBANG 9.445.000 4.749.000 54 BALIKPAPAN PEKANBARU 10.996.000 5.423.000 55 BALIKPAPAN SEMARANG 9.445.000 4.674.000 56 BALIKPAPAN SOLO 9.445.000 4.813.000 57 BALIKPAPAN SURABAYA 10.889.000 5.113.000 58 BALIKPAPAN TIMIKA 18.408.000 9.445.000 59 BANDA ACEH DENPASAR 10.835.000 6.279.000 60 BANDA ACEH JAYAPURA 19.167.000 10.717.000 61 BANDA ACEH YOGYAKARTA 9.765.000 5.380.000 62 BANDA ACEH MAKASSAR 12.760.000 6.781.000 63 BANDA ACEH MANADO 15.798.000 7.926.000 64 BANDA ACEH PONTIANAK 9.990.000 5.840.000 65 BANDA ACEH SEMARANG 9.530.000 5.305.00O 66 BANDA ACEH SOLO 9.530.000 5.444.000 67 BANDA ACEH SURABAYA 10.985.000 5.744.000 68 BANDA ACEH TIMIKA 18.504.000 10.076.000 69 BANDAR LAMPUNG BALIKPAPAN 8.129.000 4.129.000 70 BANDAR LAMPUNG BANDA ACEH 8.225.000 4.760.000 71 BANDAR LAMPUNG BANJARMASIN 6.193.000 3.412.000 72 BANDAR LAMPUNG BATAM 5.840.000 3.316.000 73 BANDAR LAMPUNG BIAK 14.119.000 7.487.000 74 BANDAR LAMPUNG DENPASAR 6.236.000 3.647.000 75 BANDAR LAMPUNG JAYAPURA 14.568.000 8.097.000 76 BANDAR LAMPUNG YOGYAKARTA 5.155.000 2.760.000 77 BANDAR LAMPUNG KENDARI 8.354.000 4.482.000 78 BANDAR LAMPUNG MAKASSAR 8.161.000 4.161.000 79 BANDAR LAMPUNG MALANG 5.594.000 3.134.000 80 BANDAR LAMPUNG MANADO 11.199.000 5.305.000 81 BANDAR LAMPUNG MATARAM 6.246.000 3.626.000 82 BANDAR LAMPUNG MEDAN 7.979.000 4.150.000 83 BANDAR LAMPUNG PADANG 6.439.000 3.380.000 84 BANDAR LAMPUNG PALANGKARAYA 5.947.000 3.401.000 85 BANDAR LAMPUNG PALEMBANG 4.931.000 2.760.000 86 BANDAR LAMPUNG PEKANBARU 6.482.000 3.433.000 87 BANDAR LAMPUNG PONTIANAK 5.380.000 3.220.000 88 BANDAR LAMPUNG SEMARANG 4.931.000 2.685.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN 89 BANDAR LAMPUNG SOLO 4.931.000 2.824.000 90 BANDAR LAMPUNG SURABAYA 6.386.000 3.123.000 91 BANDAR LAMPUNG TIMIKA 13.905.000 7.455.000 92 BANDUNG BATAM 6.289.000 3.583.000 93 BANDUNG DENPASAR 5.626.000 3.252.000 94 BANDUNG JAKARTA 2.064.000 1.476.000 95 BANDUNG JAMBI 5.006.000 2.941.000 96 BANDUNG YOGYAKARTA 3.369.000 2.129.000 97 BANDUNG PADANG 6.129.000 3.508.000 98 BANDUNG PALEMBANG 4.385.000 2.631.000 99 BANDUNG PANGKAL PINANG 4.599.000 2.738.000 100 BANDUNG PEKANBARU 6.525.000 3.701.000 101 BANDUN G SEMARANG 3.027.000 1.957.000 102 BANDUNG SOLO 3.647.000 2.268.000 103 BANDUNG SURABAYA 4.824.000 2.856.000 104 BANDUNG TANJUNG PANDAN 4.439.000 2.663.000 105 BANJARMASIN BANDA ACEH 10.792.000 6.022.000 106 BANJARMASIN BATAM 8.407.000 4.578.000 107 BANJARMASIN BIAK 16.686.000 8.749.000 108 BANJARMASIN DENPASAR 8.792.000 4.920.000 109 BANJARMASIN JAYAPURA 17.135.000 9.359.000 110 BANJARMASIN YOGYAKARTA 7.723.000 4.0'22.000 111 BANJARMASIN MEDAN 10.546.000 5.412.000 112 BANJARMASIN PADANG 9.006.000 4.642.000 113 BANJARMASIN PALEMBANG 7.498.000 4.022.000 114 BANJARMASIN PEKANBARU 9.049.000 4.696.000 115 BANJARMASIN SEMARANG 7.498.000 3.958.000 116 BANJARMASIN SOLO 7.498.000 4.097.000 117 BANJARMASIN SURABAYA 8.942.000 4.385.000 118 BANJARMASIN TIMIKA 16.472.000 8.717.000 119 BATAM BANDA ACEH 10.439.000 5.936.000 120 BATAM DENPASAR 8.450.000 4.824.000 121 BATAM JAYAPURA 16.782.000 9.263.000 122 BATAM YOGYAKARTA 7.370.000 3.936.000 123 BATAM MAKASSAR 10.375.000 5.337.000 124 BATAM MANADO 13.413.000 6.482.000 125 BATAM MEDAN 10.193.000 5.316.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN 126 BATAM PADANG 8.653.000 4.546.000 127 BATAM PALEMBANG 7.145.000 3.936.000 128 BATAM PEKANBARU 8.707.000 4.599.000 129 BATAM PONTIANAK 7.594.000 4.396.000 130 BATAM SEMARANG 7.145.000 3.861.000 131 BATAM SOLO 7.145.000 4.000.000 132 BATAM SURABAYA 8.600.000 4.300.000 133 BATAM TIMIKA 16.119.000 8.621.000 134 BENGKULU PALEMBANG 2.899.000 1.893.000 135 BIAK BALIKPAPAN 18.622.000 9.477.000 136 BIAK BANDA ACEH 18.718.000 10.108.000 137 BIAK BATAM 16.333.000 8.664.000 138 BIAK DENPASAR 16.729.000 8.995.000 139 BIAK JAYAPURA 3.615.000 2.321.000 140 BIAK YOGYAKARTA 15.648.000 8.108.000 141 BIAK MANADO 11.734.000 6.353.000 142 BIAK MEDAN 18.472.000 9.498.000 143 BIAK PADANG 16.932.000 8.728.000 144 BIAK PALEMBANG 15.424.000 8.108.000 145 BIAK PEKANBARU 16.985.000 8.781.000 146 BIAK PONTIANAK 15.873.000 8.568.000 147 BIAK SURABAYA 12.782.000 7.081.000 148 BIAK TIMIKA 5.808.000 3.444.000 149 DENPASAR JAYAPURA 11.680.000 6.845.000 150 DENPASAR KUPANG 5.091.000 2.952.000 151 DENPASAR MAKASSAR 4.182.000 2.631.000 152 DENPASAR MANADO 7.851.000 4.278.000 153 DENPASAR MATARAM 1.840.000 1.390.000 154 DENPASAR MEDAN 10.589.000 5.658.000 155 DENPASAR PADANG 9.049.000 4.888.000 156 DENPASAR PALANGKARAYA 8.557.000 4.909.000 157 DENPASAR PALEMBANG 7.541.000 4.278.000 158 DENPASAR PEKANBARU 9.092.000 4.942.000 159 DENPASAR PONTIANAK 7.990.000 4.738.000 160 DENPASAR TIMIKA 10.140.000 6.129.000 161 JAMBI BALIKPAPAN 7.733.000 4.407.000 162 JAMBI BANJARMASIN 7.690.000 4.193.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN 163 JAMBI DENPASAR 7.733.000 4.439.000 164 JAMBI YOGYAKARTA 6.653.000 3.551.000 165 JAMBI KUPANG 11.434.000 6.075.000 166 JAMBI MAKASSAR 9.659.000 4.952.000 167 JAMBI MALANG 7.091.000 3.925.000 168 JAMBI MANADO 12.707.000 6.097.000 169 JAMBI PALANGKARAYA 7.444.000 4.193.000 170 JAMBI PONTIANAK 6.878.000 4.011.000 171 JAMBI SEMARANG 6.428.000 3.476.000 172 JAMBI SOLO 6.428.000 3.615.000 173 JAMBI SURABAYA 7.883.000 3.915.000 174 JAYAPURA YOGYAKARTA 13.274.000 7.690.000 175 JAYAPURA MANADO 22.109.000 11.263.000 176 JAYAPURA MEDAN 18.932.000 10.097.000 177 JAYAPURA PADANG 17.381.000 9.327.000 178 JAYAPURA PALEMBANG 15.873.000 8.717.000 179 JAYAPURA PEKANBARU 17.435.000 9.380.000 180 JAYAPURA PONTIANAK 16.322.000 9.177.000 181 JAYAPURA TIMIKA 3.615.000 2.289.000 182 YOGYAKARTA DENPASAR 3.861.000 2.481.000 183 YOGYAKARTA MAKASSAR 6.525.000 3.893.000 184 YOGYAKARTA MANADO 10.536.000 5.722.000 185 YOGYAKARTA MEDAN 9.519.000 4.770.000 186 YOGYAKARTA PADANG 7.969.000 4.000.000 187 YOGYAKARTA PALEMBANG 6.460.000 3.380.000 188 YOGYAKARTA PEKANBARU 8.022.000 4.054.000 189 YOGYAKARTA PONTIANAK 6.910.000 3.840.000 190 YOGYAKARTA TIMIKA 11.894.000 7.038.000 191 KENDARI BANDA ACEH 12.953.000 7.102.000 192 KENDARI BATAM 10.568.000 5.658.000 193 KENDARI DENPASAR 5.455.000 3.273.000 194 KENDARI YOGYAKARTA 8.129.000 4.706.000 195 KENDARI PADANG 11.167.000 5.722.000 196 KENDARI PALEMBANG 9.659.000 5.102.000 197 KENDARI PEKANBARU 11.220.000 5.776.000 198 KENDARI SEMARANG 9.659.000 5.027.000 199 KENDARI SOLO 9.659.000 5.166.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN 200 KENDARI SURABAYA 11.103.000 5.466.000 201 KENDARI TIMIKA 18.633.000 9.798.000 202 KUPANG JAYAPURA 14.386.000 8.108.000 203 KUPANG YOGYAKARTA 7.348.000 4.182.000 204 KUPANG MAKASSAR 7.637.000 4.311.000 205 KUPANG MANADO 11.648.000 6.140.000 204 KUPANG SURABAYA 6.749.000 3.722.000 207 MAKASSAR BIAK 8.493.000 4.931.000 208 MAKASSAR JAYAPURA 10.193.000 5.787.000 209 MAKASSAR KENDARI 2.663.000 1.786.000 210 MAKASSAR MANADO 5.327.000 2.909.000 211 MAKASSAR TIMIKA 11.723.000 6.567.000 212 MALANG BALIKPAPAN 10.108.000 5.134.000 213 MALANG BANDA ACEH 10.204.000 5.765.000 214 MALANG BANJARMASIN 8.161.000 4.407.000 215 MALANG BATAM 7.819.000 4.311.000 216 MALANG BIAK 16.087.000 8.482.000 217 MALANG JAYAPURA 16.536.000 9.092.000 218 MALANG KENDARI 10.322.000 5.487.000 219 MALANG MAKASSAR 10.129.000 5.166.000 220 MALANG MANADO 13.167.000 6.311.000 221 MALANG MEDAN 9.958.000 5.145.000 222 MALANG PADANG 8.418.000 4.385.000 223 MALANG PALANGKARAYA 7.915.000 4.407.000 224 MALANG PALEMBANG 6.899.000 3.765.000 225 MALANG PEKANBARU 8.461.000 4.439.000 226 MALANG TIMIKA 15.873.000 8.461.000 227 MANADO MEDAN 15.552.000 7.316.000 228 MANADO PADANG 14.012.000 6.546.000 229 MANADO PALEMBANG 12.504.000 5.926.000 230 MANADO PEKANBARU 14.055.000 6.599.000 231 MANADO PONTIANAK 12.953.000 6.396.000 232 MANADO SEMARANG 12.504.000 5.851.000 233 MANADO SOLO 12.504.000 5.990.000 234 MANADO SURABAYA 9.937.000 5.262.000 235 MANADO TIMIKA 16.183.000 8.995.000 236 MATARAM BALIKPAPAN 10.750.000 5.615.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN 237 MATARAM BANDA ACEH 10.846.000 6.246.000 238 MATARAM BANJARMASIN 8.803.000 4.888.000 239 MATARAM BATAM 8.461.000 4.803.000 240 MATARAM BIAK 11.552.000 6.546.000 241 MATARAM JAYAPURA 13.092.000 7.327.000 242 MATARAM YOGYAKARTA 4.417.000 2.781.000 243 MATARAM MAKASSAR 4.717.000 2.909.000 244 MATARAM MANADO 8.717.000 4.738.000 245 MATARAM MEDAN 10.600.000 5.637.000 246 MATARAM PADANG 9.060.000 4.867.000 247 MATARAM PALEMBANG 7.551.000 4.246.000 248 MATARAM PEKANBARU 9.102.000 4.909.000 249 MATARAM PONTIANAK 8.001.000 4.706.000 250 MATARAM SURABAYA 3.829.000 2.321.000 251 MEDAN BANDA ACEH 3.466.000 2.193.000 252 MEDAN MAKASSAR 12.514.000 6.172.000 253 MEDAN PONTIANAK 9.733.000 5.230.000 254 MEDAN SEMARANG 9.284.000 4.696.000 255 MEDAN SOLO 9.284.000 4.835.000 256 MEDAN SURABAYA 10.739.000 5.134.000 257 MEDAN TIMIKA 18.258.000 9.455.000 258 PADANG MAKASSAR 10.974.000 5.402.000 259 PADANG PONTIANAK 8.193.000 4.460.000 260 PADANG SEMARANG 7.744.000 3.925.000 261 PADANG SOLO 7.744.000 4.065.000 262 PADANG SURABAYA 9.199.000 4.364.000 263 PADANG TIMIKA 16.718.000 8.685.000 264 PALANGKARAYA BANDA ACEH 10.546.000 6.022.000 265 PALANGKARAYA BATAM 8.161.000 4.578.000 266 PALANGKARAYA YOGYAKARTA 7.477.000 4.022.000 267 PALANGKARAYA MATARAM 8.557.000 4.888.000 268 PALANGKARAYA MEDAN 10.300.000 5.412.000 269 PALANGKARAYA PADANG 8.760.000 4.642.000 270 PALANGKARAYA PALEMBANG 7.252.000 4.022.000 271 PALANGKARAYA PEKANBARU 8.803.000 4.696.000 272 PALANGKARAYA SEMARANG 7.252.000 3.947.000 273 PALANGKARAYA SOLO 7.252.000 4.086.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN 274 PALANGKARAYA SURABAYA 8.696.000 4.385.000 275 PALEMBANG BALIKPAPAN 9.894.000 5.220.000 276 PALEMBANG MAKASSAR 9.466.000 4.781.000 277 PALEMBANG PONTIANAK 6.685.000 3.840.000 278 PALEMBANG SEMARANG 6.236.000 3.305.000 279 PALEMBANG SOLO 6.236.000 3.444.000 280 PALEMBANG SURABAYA 7.690.000 3.744.000 281 PALEMBANG TIMIKA 15.210.000 8.076.000 282 PALU MAKASSAR 4.268.000 2.578.000 283 PALU POSO 1.957.000 1.423.000 284 PALU SORONG 6.878.000 3.883.000 285 PALU SURABAYA 6.878.000 3.883.000 286 PALU TOLI-TOLI 2.941.000 1.915.000 287 PANGKAL PINANG BALIKPAPAN 9.038.000 4.631.000 288 PANGKAL PINANG BANJARMASIN 7.091.000 3.915.000 289 PANGKAL PINANG BATAM 6.739.000 3.818.000 290 PANGKAL PINANG YOGYAKARTA 6.065.000 3.262.000 291 PANGKAL PINANG MAKASSAR 9.060.000 4.663.000 292 PANGKAL PINANG MANADO 12.097.000 5.808.000 293 PANGKAL PINANG MEDAN 8.888.000 4.653.000 294 PANGKAL PINANG PADANG 7.337.000 3.883.000 295 PANGKAL PINANG PALEMBANG 5.829.000 3.262.000 296 PANGKAL PINANG PEKANBARU 7.391.000 3.936.000 297 PANGKAL PINANG PONTIANAK 6.279.000 3.733.000 298 PANGKAL PINANG SEMARANG 5.829.000 3.187.000 299 PANGKAL PINANG SOLO 5.829.000 3.326.000 300 PANGKAL PINANG SURABAYA 7.284.000 3.626.000 301 PEKANBARU PONTIANAK 8.247.000 4.514.000 302 PEKANBARU SEMARANG 7.797.000 3.979.000 303 PEKANBARU SOLO 7.797.000 4.118.000 304 PEKANBARU SURABAYA 9.241.000 4.407.000 305 PEKANBARU TIMIKA 16.771.000 8.739.000 306 PONTIANAK MAKASSAR 9.915.000 5.241.000 307 PONTIANAK SEMARANG 6.685.000 3.765.000 308 PONTIANAK SOLO 6.685.000 3.904.000 309 PONTIANAK SURABAYA 8.140.000 4.204.000 310 PONTIANAK TIMIKA 15.659.000 8.535.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN 311 SEMARANG MAKASSAR 9.466.000 4.706.000 312 SOLO MAKASSAR 9.466.000 4.845.000 313 SURABAYA DENPASAR 3.198.000 1.979.000 314 SURABAYA JAYAPURA 12.675.000 7.231.000 315 SURABAYA MAKASSAR 5.936.000 3.433.000 316 SURABAYA TIMIKA 11.295.000 6.589.000

1.Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya riil).
2.Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standart biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). 2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Satuan biaya yang digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a.Keberangkatan 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
b.Kepulangan 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.3 : TABEL 2.3 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS NO PROVINSI SATUAN BESARAN (Rp)

(1)(2) (3) (4)

1.ACEH OK 127.000
2.SUMATERA UTARA OK 308.000
3.RIAU OK 101.000
4.KEPULAUAN RIAU OK 165.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN
5.JAMBI OK 147.000
6.SUMATERA BARAT OK 190.000
7.SUMATERA SELATAN OK 179.000
8.LAMPUNG OK 168.000
9.BENGKULU OK 109.000
10.BANGKA BELITUNG OK 97.000
11.BANTEN OK 536.000
12.JAWA BARAT OK 200.000
13.D.K.I. JAKARTA OK 256.000
14.JAWA TENGAH OK 108.000
15.D.I. YOGYAKARTA OK 267.000
16.JAWA TIMUR OK 233.000
17.BALI OK 227.000
18.NUSA TENGGARA BARAT OK 231.000
19.NUSA TENGGARA TIMUR OK 116.000
20.KALIMANTAN BARAT OK 171.000
21.KALIMANTAN TENGAH OK 134.000
22.KALIMANTAN SELATAN OK 180.000
23.KALIMANTAN TIMUR OK 533.000
24.KALIMANTAN UTARA OK 218.000
25.SULAWESI UTARA OK 138.000
26.GORONTALO OK 265.000
27.SULAWESI BARAT OK 313.000
28.SULAWESI SELATAN OK 187.000
29.SULAWESI TENGAH OK 165.000
30.SULAWESI TENGGARA OK 171.000
31.MALUKU OK 288.000
32.MALUKU UTARA OK 215.000
33.PAPUA OK 513.000
34.PAPUA BARAT OK 236.000
35.PAPUA BARAT DAYA OK 236.000
36.PAPUA TENGAH OK 513.000
37.PAPUA SELATAN OK 513.000
38.PAPUA PEGUNUNGAN OK 513.000
1.Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara at. cost (biaya riil).
2.Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel. 2.3, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost). Contoh 1 Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kabupaten Bengkulu Selatan ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a.Keberangkatan BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN 1) Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kabupaten Bengkulu Selatan ke Bandara Fatmawati Soekarno Putri; 2) Satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan 3) Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.
b.Kepulangan 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost; 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan 3) satuan biaya taksi dari Bandara Fatmawati Soekarno Putri ke tempat kedudukan (kantor). Contoh 2 Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kabupaten Bengkulu Selatan ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut :
a.Keberangkatan 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Kabupaten Bengkulu Selatan ke Bandara Fatmawati Soekarno Putri Bengkulu; dan 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar; 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.
b.Kepulangan 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost; 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan 3) satuan biaya taksi dari Bandara Fatmawati Soekarno Putri Bengkulu ke tempat kedudukan (kantor). BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN 2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN BENGKULU SELATAN KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY) Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Bengkulu Selatan ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (Pergi Pulang) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Kabupaten Bengkulu Selatan ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu Provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Bengkulu Selatan ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama (one way) terinci pada Tabel 2.4 berikut ini : TABEL 2.4 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN BENGKULU SELATAN KE KABUPATEN/ KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (PERGI PULANG) NO ASAL KEBERANGKATAN KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN (Rp)

(1)(2) (3) (4) (5) 1 Kab. Bengkulu Selatan Kota Bengkulu Pergi Pulang 344.000,00 Kab. Bengkulu Tengah Pergi Pulang 232.000,00 Kab. Bengkulu Utara Pergi Pulang 313.000,00 Kab. Kaur Pergi Pulang 385.000,00 Kab. Kepahiang Pergi Pulang 298.000,00 Kab. Lebong Pergi Pulang 375.000,00 Kab. Mukomuko Pergi Pulang 423.000,00 Kab. Rejang Lebong Pergi Pulang 313.000,00 Kab. Seluma Pergi Pulang 282.000,00 Pulau Enggano Pergi Pulang 650.000,00 2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN BENGKULU SELATAN KE KABUPATEN/KOTA LUAR PROVINSI (ONE WAY) Satuan biaya transportasi darat dari Kabupaten Bengkulu Selatan ke kabupaten/kota luar provinsi (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Kabupaten Bengkulu Selatan ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan luar provinsi atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN Satuan Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Bengkulu Selatan ke Kabupaten/Kota Luar Provinsi (One Way) terinci pada Tabel berikut ini TABEL 2.5 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI KABUPATEN BENGKULU SELATAN KE KABUPATEN/KOTA LUAR PROVINSI (ONE WAY) NO ASAL KEBERANGKATAN KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Kab. Bengkulu Selatan Pagar Alam Orang/Kali 150.000 Lahat Orang/Kali 200.000 Muara Enim Orang/Kali 250.000 Pali Orang/Kali 275.000 Prabumulih Orang/Kali 300.000 Palembang Kota Orang/Kali 350.000 Ogan Ilir Orang/Kali 350.000 Lubuklinggau Orang/Kali 300.000 Muratara Orang/Kali 300.000 Musi Rawas Orang/Kali 300.000 Sekayu Orang/Kali 350.000 Empat Lawang Orang/Kali 250.000 Bandar Lampung Orang/Kali 350.000 Pringsewu Orang/Kali 300.000 Kota Agung Orang/Kali 250.000 Krui Orang/Kali 250.000 Liwa Orang/Kali 200.000 Pesawaran Orang/Kali 300.000 Kota Bumi Orang/Kali 300.000 Metro Orang/Kali 400.000 Jakarta Orang/Kali 700.000 Yogyakarta Orang/Kali 800.000 Jambi Orang/Kali 400.000 Padang Orang/Kali 400.000 Pembiayaan transportasi dari Kabupaten Bengkulu Selatan ke Kabupaten/Kota Luar Propinsi Bengkulu dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya transportasi sepanjang di dukung dengan bukti pengeluaran rill (pembiayaan secara at cost). 2.5. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY) Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way) terinci pada Tabel berikut : TABEL 2.6 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY) NO IBUKOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4) (5) 1 Jakarta Kota Bekasi Orang/Kali 284.000 2 Jakarta Kab. Bekasi Orang/Kali 284.000 3 Jakarta Kab. Bogor Orang/Kali 300.000 4 Jakarta Kota Bogor Orang/Kali 300.000 5 Jakarta Kota Depok Orang/Kali 275.000 6 Jakarta Kota Tanggerang Orang/Kali 286.000 7 Jakarta Kota Tanggerang Selatan Orang/Kali 286.000 8 Jakarta Kab. Tanggerang Orang/Kali 310.000 9 Jakarta Kepulauan Seribu Orang/Kali 428.000

3.SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan :

a.Rapat koordinasi Tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya Menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
b.Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, Lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau Masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam. Satuan biaya konsumsi rapat terinci pada Tabel 2.7 dan 2.8 berikut ini: Tabel 2.7 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT No Provinsi Satuan Makan (Rp) Kudapan/ Snack (Rp)

(1)(2) (3) (4) (5)

1.RAPAT KOORDINASI TINGKAT KEPALA DAERAH/ ESELON I/ SETARA OK 110.000 49.000
2.RAPAT BIASA BENGKULU OK 48.000 16.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN
4.SATUAN BIAYA PEMELIHARAN 4.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifkasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk :

a.gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
b.gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.8 TABEL 2.8 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)

(1)(2) (3) (4) 1 Gedung Bertingkat M2/ Tahun 191.000,00 2 Gedung Tidak Bertingkat M2/ Tahun 131.000,00 3 Halaman Gedung/ Bangunan Kantor M2/ Tahun 10.000,00 4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi: 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 2.9, table 2.10, 2.11 dan 2.12 berikut ini : Tabel 2.9 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4) 1 Bupati / Ketua DPRD Unit/Tahun 45.670.000 2 Anggota DPRD Unit/Tahun 44.010.000 3 Pejabat Eselon I Unit/Tahun 42.350.000 4 Pejabat Eselon II Unit/Tahun 42.340.000 Tabel 2.10 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4) 1 Roda Empat Unit/Tahun 36.940.000

1.Roda Empat Mini bus 1-1000 cc Unit/Tahun 5.000.000
2.Roda Empat Mini bus 1000- 2000 cc Unit/Tahun 10.000.000
3.Roda Empat Mini bus 2000 cc keatas Unit/Tahun 15.000.000 2 Double Gardan Unit/Tahun 39.570.000
1.Double Gardan 1-1000 cc Unit/Tahun 5.000.000
2.Double Gardan 1000 – 2000 cc Unit/Tahun 10.000.000
3.Double Gardan 2000 cc keatas Unit/Tahun 15.000.000 3 Bus
1.Bus 1 – 7000 cc Unit/Tahun 5.000.000
2.Bus 7000 – 14.000 cc Unit/Tahun 10.000.000
3.Bus 14.000 cc keatas Unit/Tahun 15.000.000 4 Alat Berat Unit/Tahun 25.000.000 5 Roda Dua Unit/Tahun 5.000.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN Tabel 2.11 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR , RODA 6 DAN SPEED BOAT NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)

(1)(2) (3) (4) 1 Operasional dalam Lingkungan Kantor Unit/Tahun 9.750.000 2 Roda 6 Unit/Tahun 37.110.000 3 Speed Boat Unit/Tahun 20.240.000 Tabel 2.12 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS LISTRIK BERBASIS BATERAI NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4) 1 Pejabat Eselon I Unit/Tahun 11.100.000 2 Pejabat Eselon II Unit/Tahun 10.990.000 3 Kendaraan Operasional Kantor Unit/Tahun 10.460.000 4 Kendaraan Roda Dua Unit/Tahun 3.200.000 4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal Komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 2.13 Tabel 2.13 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4) 1 Inventaris Kantor Pegawai/Tahun 80.000 2 Personal Komputer/ Notebook Unit/Tahun 730.000 3 Printer Unit/Tahun 690.000 4 AC Split Unit/Tahun 610.000 5 Genset lebih Kecil dari 50 KVA Unit/Tahun 7.190.000 6 Genset 75 KVA Unit/Tahun 8.640.000 7 Genset 100 KVA Unit/Tahun 10.150.000 8 Genset 125 KVA Unit/Tahun 10.780.000 9 Genset 150 KVA Unit/Tahun 13.260.000 10 Genset 175 KVA Unit/Tahun 14.810.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN 11 Genset 200 KVA Unit/Tahun 15.850.000 12 Genset 250 KVA Unit/Tahun 16.790.000 13 Genset 275 KVA Unit/Tahun 17.760.000 14 Genset 300 KVA Unit/Tahun 20.960.000 15 Genset 350 KVA Unit/Tahun 22.960.000 16 Genset 450 KVA Unit/Tahun 25.620.000 17 Genset 500 KVA Unit/ Tahun 31.770.000

5.SATUAN BIAYA UMUM SEWA PENGINAPAN/HOTEL/WISMA, SEWA TEMPAT, SEWA GEDUNG RUANG RAPAT/PERTEMUAN DAN SEWA PERALATAN/PERLENGKAPAN Satuan biaya sewa penginapan/hotel/wisma, sewa tempat, sewa gedung ruang rapat/pertemuan dan sewa peralatan/perlengkapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa dalam rangka menunjang suatu kegiatan. Biaya penginapan berlaku pertanggungjawaban secara at cost (biaya rill). Satuan biaya sewa penginapan/hotel/wisma, sewa gedung pertemuan dan sewa peralatan/perlengkapan terinci pada tabel 2.14, table 2.15, table 2.16 berikut ini : Tabel 2.14 SATUAN BIAYA SEWA HOTEL/WISMA/PENGINAPAN NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)

(1)(2) (3) (4) 1 Hotel/Wisma/Penginapan 1 OH 450.000 Hotel/Wisma/Penginapan 2 OH 350.000 Hotel/Wisma/Penginapan 3 OH 250.000 Tabel 2.15 SATUAN BIAYA SEWA TEMPAT, SEWA GEDUNG DAN RUANG RAPAT/PERTEMUAN NO. URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4) 1 Sewa Stand Desain Spesial Paket/hari 10.000.000 2 Sewa Stand Booth 3D Paket/hari 3.500.000 3 Sewa Stand Booth 2D Paket/hari 1.500.000 4 Sewa Gedung 1 Paket/hari 2.500.000 5 Sewa Gedung 2 Paket/hari 1.500.000 6 Aula Hotel Paket/hari 3.750.000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN Tabel 2.16 SATUAN BIAYA SEWA PERALATAN, PERLENGKAPAN DAN KOMPUTER NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4) 1 Sewa tenda biasa Set 750.000 2 Sewa tenda lengkung Set 1.500.000 3 Sewa sound system Set 1.500.000 4 Sewa organ Tunggal Set 2.000.000 5 Sewa dekorasi taman Set 1.500.000 6 Sewa dekorasi lainnya Set 1.000.000 7 Sewa meja Buah 150.000 8 Sewa kursi Buah 5.000 9 Sewa Komputer CAT Unit 60.000

6.SATUAN BIAYA DIKLAT, PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS PIMPINAN DAERAH Satuan biaya Diklat, Pelatihan/Bimbingan Teknis Pimpinan Daerah, Anggota DPRD, DAN ASN di tetapkan oleh kepala daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan biaya Diklat, Pelatihan/Bimbingan Teknis Pimpinan Daerah, Anggota DPRD, dan ASN terinci pada table berikut 2.17 dan 2.18 berikut ini: TABEL 2.17 SATUAN BIAYA DIKLAT/BIMBINGAN TEKNIS PIMPINAN DAERAH, ANGGOTA DPRD, DAN ASN NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)

(1)(2) (3) (4) 1.1 BIAYA DIKLAT, PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS PIMPINAN DAERAH, ANGGOTA DPRD, DAN ASN

1.Diklat Kepemimpinan Nasional
2.Pelatihan Kepemimpinan Administrasi
3.Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
4.Diklat Dasar Gol. I, II dan III
5.Diklat Dasar Gol. I, II dan III
6.Diklat Dasar Gol. I, II dan III
7.Bimtek Asdeksi
8.Belanja Bimtek OK OK OK OK OK OK OK OK 30,261,000 22,125,000 20,230,000 9,296,000 5.260.000 2,242,000 5,500,000 5,500,000 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN
9.Bimtek DPRD
10.Adkasi
11.Diklat Porensik OK OK OK 7,500,000 7,500,000 20,000,000 Tabel 2.18 SATUAN BIAYA UMUM SETORAN KURSUS SINGKAT/PELATIHAN NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)

(1)(2) (3) (4) 1 Biaya setoran pendidikan dan pelatihan OK 25.000.000 2 Biaya setoran pendidikan dan pelatihan OK 20.000.000 3 Biaya setoran pendidikan dan pelatihan OK 15.000.000 4 Biaya setoran pendidikan dan pelatihan OK 10.000.000 5 Biaya setoran pendidikan dan pelatihan OK 7.500.000 6 Biaya setoran pendidikan dan pelatihan OK 6.000.000 7 Biaya setoran pendidikan dan pelatihan OK 5.000.000 8 Biaya setoran pendidikan dan pelatihan OK 4.000.000 9 Biaya setoran pendidikan dan pelatihan OK 3.500.000

7.STANDAR BIAYA UMUM PAKAIAN DINAS DAN BIAYA UMUM LAINNYA BERDASARKAN USULAN PERANGKAT DAERAH Standar Biaya Umum yang dimasukan di standar harga SIPD berdasarkan Kebutuhan dan usulan dari Perangkat Daerah . Adapun standar biaya umum tersebut dapat dilihat pada tabel 2.19, tabel 2.20 dan 2.21 berikut ini : Tabel 2.19 SATUAN BIAYA UMUM PAKAIAN DINAS NO. URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)

(1)(2) (3) (4) 1. Pakaian lengkap putih KDH/WKDH stel 5.500.000 2. Pakaian Dinas Harian (PDH)
1. a.Tipe I stel 2.150.000
2. b.Tipe II stel 1.500.000
3. c.Tipe III stel 950.000 3. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
4. a.Tipe I stel 5.500.000
5. b.Tipe II stel 3.675.000
6. c.Tipe III stel 2.500.000 4. Pakaian Sipil Resmi (PSR)
7. a.Tipe I stel 3.675.000
8. b.Tipe II stel 2.500.000
  1. 5.Pakaian Sipil Harian (PSH) BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU SALINAN
9. a.Tipe I stel 3.065.000
10. b.Tipe II stel 2.150.000
11. c.Tipe III stel 1.500.000
  1. 6.Pakaian Pramuka Lengkap stel 2.500.000 7. Pakaian Adat Daerah
12. a.Tipe I stel 5.500.000
13. b.Tipe II stel 3.675.000
14. c.Baju kebaya Stel 750.000 8. Pakaian batik
15. a.Tipe I Stel 2.500.000
16. b.Tipe II Stel 1.500.000
17. c.Tipe III Stel 750.000
  1. 9.Pakaian Paskibraka Lengkap Stel 1.500.000 10. Pakaian Komandan, Pengawal dan Penjaga Tiang Bendera (PDH) Stel 1.500.000 Tabel 2.20 SATUAN BIAYA UMUM ASURANSI BARANG MILIK DAERAH DAN BEBAN PAJAK NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4) 1 BEBAN JASA ASURANSI BARANG MILIK DAERAH
1. a.Asuransi kendaraan dinas Setwan tahun 200.000.000
2. b.Premi asuransi kendaraan dinas Bupati unit 20.000.000 c. Premi asuransi kendaraan dinas Wakil Bupati unit 11.000.000
3. d.Premi asuransi kendaraan dinas Sesda unit 9.000.000
4. e.Asuransi hewan ternak ekor 40.000 2 BEBAN PAJAK, BEA DAN PERIZINAN
5. a.PBB Sekretariat Daerah tahun 8.000.000
6. b.PBB Setwan tahun 3.000.000 Tabel 2.21 SATUAN BIAYA UMUM PREMI ASURANSI NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4) 1 BEBAN ASURANSI KESEHATAN NON PNS
1. a.Premi asuransi jamkesda kelas III OB 37.800 2 BEBAN ASURANSI KECELAKAAN KERJA
2. a.Premi asuransi nelayan Orang 201.600
3. b.Premi asuransi nelayan Orang 175.000

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…