Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang secara resmi berdiri pada 8 Maret 1949, merupakan entitas pemerintahan daerah vital yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan otonomi, pelayanan publik, dan pembangunan di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan, terutama setelah pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Kaur dan Seluma, dalam memastikan kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan bagi 177.753 jiwa penduduknya, serta program pembangunan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di 11 kecamatan, 16 kelurahan, dan 142 desa.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang secara resmi berdiri pada 8 Maret 1949, merupakan lembaga negara yang fundamental dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Kehadirannya sangat signifikan sebagai entitas pemerintahan yang bertanggung jawab atas pelayanan publik dan pembangunan di wilayahnya, terutama setelah mengalami pemekaran wilayah yang membentuk Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan di 11 kecamatan, 16 kelurahan, dan 142 desa. Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan lokal, menyediakan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta menjalankan program peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan potensi daerah.
Meskipun detail program strategis tidak disebutkan secara eksplisit, intervensi utama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan diasumsikan berfokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang saat ini berada pada angka 74,53. Program-program ini kemungkinan besar mencakup peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pemerataan pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor unggulan daerah.
Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkontribusi pada isu-isu nasional melalui pelaksanaan kebijakan pusat di daerah. Kontribusinya juga meliputi peningkatan produksi komoditas lokal, penyerapan tenaga kerja, serta pelestarian bahasa Melayu Tengah yang menjadi bagian dari kekayaan budaya nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk berbagai keperluan administrasi dan pelayanan publik. Ini meliputi pengurusan dokumen kependudukan, perizinan usaha, layanan kesehatan, pendaftaran sekolah, hingga pembayaran pajak daerah. Interaksi juga terjadi dalam proses pemilihan umum daerah untuk memilih pemimpin lokal dan wakil rakyat.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Dengan mandat yang jelas dan sejarah yang kuat, lembaga ini berkomitmen untuk mengatur, melayani, dan mengembangkan potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai program dan layanan, pemerintah kabupaten berupaya meningkatkan kualitas hidup penduduknya dan berkontribusi pada pembangunan nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2025
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2025-2029 BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: RPJMD BAB III: PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB IV: PERUBAHAN RPJMD BAB V: KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Selatan No. 1 Tahun 2017
Peraturan Daerah ini mengatur tentang tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah. Ada pengaturan tentang pembagian kewajiban pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha dan pengelola kawasan dalam melaksanakan pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dari lingkungan rumah tangga terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023
1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 2. SUSUNAN ORGANISASI 3. Kelompok Jabatan Fungsional 4. TATA KERJA 5. KEPEGAWAIAN
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Selatan No. 6 Tahun 2016
Materi Pokok: Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah, meliputi: a. menjamin terpenuhinya hak masyarakat dan pengungsi terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum; b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan dampak bencana; c. pengembangan dan penerapan kebijakan pengurangan resiko bencana secara berkelanjutan; d. mengurangi resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana melalui program pembangunan jangka panjang dan jangka menengah serta rencana kerja Pemerintah Daerah; e. mengalokasikan dana penanggulangan bencana dalam APBD serta dana siap pakai yang memadai; f. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai dengan kemampuan daerah; g. pemeliharaan dokumen otentik dari ancaman dan dampak bencana; h. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan; i. pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana baik yang berasal dari APBD maupun yang berasal dari non APBD sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan; dan j. memelihara warisan sejarah dan budaya bangsa dari ancaman dan dampak bencana
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Selatan No. 11 Tahun 2016
Materi Pokok: Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani dan atau Petambak yang telah bergabung dalam kelompoktani dan menyusun RDKK dengan ketentuan : a. Petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai dengan areal yang diusahakan setiap musim tanam; b. Petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; atau c. Petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam. Pupuk Bersubsidi tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan atau perusahaan perikanan budidaya. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Bupati melalui Dinas Pertanian Kabupaten kepada Dinas Pertanian Provinsi.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2020
Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2025
Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENDAFTARAN DAN PENDATAAN BAB III PEMBAYARAN DAN PENYETORAN BAB IV PENELITIAN SSPD BPHTB BAB V PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN BAB VI PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN BPHTB BAB VII PENAGIHAN PAJAK BAB VIII KADALUWARSA PENAGIHAN PAJAK BAB IX KEBERATAN DAN BANDING BAB X GUGATAN BAB XI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAB XII KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10 Tahun 2025
Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK REKLAME BAB III BESARAN TARIF PAJAK REKLAME DAN JANGKA WAKTU BAB IV TATA CARA PENETAPAN PAJAK REKLAME BAB V TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK REKLAME BAB VI PEMERIKSAAN PAJAK REKLAME BAB VII SURAT TAGIHAN PAJAK REKLAME BAB VIII PENAGIHAN PAJAK REKLAME BAB IX KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK REKLAME BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK REKLAME BAB XI KEBERATAN PAJAK REKLAME BAB XII BANDING PAJAK REKLAME BAB XIII GUGATAN PAJAK REKLAME BAB XIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK REKLAME BAB XV PERIZINAN REKLAME BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XVII KETENTUAN PENUTUP