DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024-2028 BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III: PENETAPAN RAD-KSB DAN KOMPONEN RAD-KSB BAB IV: STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN BAB V: PARTISIPASI MASYARAKAT BAB VI: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkebunan kelapa sawit merupakan sub sektor yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian daerah dan masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan yang perlu diselenggarakan secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, aspek sosial budaya dan aspek ekologi sehingga perlu disusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024-2028; . Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang, Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatandi Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5305);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75); SALINAN
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180)
14.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1243); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2024-2028

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan.
4.Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kabupaten Bengkulu Selatan.
5.Organisasi Penanggung Jawab adalah Dinas/Lembaga/Unit Pelaksana Teknis yang menjadi kunci (leading sector) dalam pelaksanaan suatu aksi dan menjalankan fungsi koordinasi.
6.Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Bengkulu Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai RAD–KSB Kabupaten Bengkulu Selatan adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi terbarukan, meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, dan mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Selatan.
7.Organisasi Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
8.Tim Pelaksana Daerah adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan RAD KSB Kabupaten Bengkulu Selatan. SALINAN
9.Kelembagaan petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani, yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
10.Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kecil kurang dari 25 hektar.
11.Sawit rakyat adalah usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh pekebun secara swadaya.
12.Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
13.Perusahaan Perkebunan adalah Badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan diwilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
14.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
15.Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran tanaman perkebunan.
16.Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
17.Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
18.Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
19.Legalitas Lahan adalah surat tanda bukti Hak kepemilikan dan/atau penguasaan yang sah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
20.Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
21.Kawasan Hutan adalah kawasan hutan yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan Surat Keputusan penunjukkan terakhir tentang kawasan hutan di Kabupaten Bengkulu Selatan.
22.Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan baik secara fisik, kimia maupun biologi yang disebabkan oleh alam dan perbuatan manusia sehingga tidak mampu menjadi media tumbuh tanaman/pohon (budidaya). SALINAN

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan dan pelaksanaan RAD-KSB Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024-2028 berasaskan:

a.manfaat dan berkelanjutan;
b.keterpaduan;
c.kebersamaan;
d.keterbukaan;
e.keharmonisasian; dan
f.berkeadilan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah yang lebih terarah dan terintegrasi dan pelaksanaannya mendapat dukungan para pihak.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk : a menjadi pedoman bagi perangkat daerah, masyarakat, dan pelaku usaha dalam perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan yang terintegrasi kedalam rencana pembangunan daerah. b menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan masyarakat berdasarkan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku; c restorasi dan perbaikan bentang alam; d memanfaatkan teknologi tepat guna dan kaidah-kaidah agribisnis yang sehat untuk meningkatkan produktivitas dalam rangka mensejahterakan masyarakat;

d.membangun dan memberdayakan kelembagaan perkebunan kelapa sawit rakyat untuk meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan dan pekebun.
e.membangun keterbukaan informasi dan akses pendanaan serta pasar untuk kelancaran investasi kebun masyarakat dan distribusi/pemasaran hasil kebun; dan
f.membangun komunikasi antar sektor untuk koordinasi pembangunan daerah secara optimal.

BAB III

PENETAPAN RAD-KSB DAN KOMPONEN RAD-KSB

Pasal 5

(1)Berdasarkan Peraturan Daerah ini ditetapkan RAD-KSB dalam jangka waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2028. SALINAN
(2)Komponen RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
2. b.peningkatkan kapasitas dan kapabilitas pekebun;
3. c.pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
4. d.tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
5. e.dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) dan meningkatkan akses pasar produk kelapa sawit.
(3)RAD-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)RAD–KSB dilaksanakan berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing organisasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)RAD–KSB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah yang terdiri dari Organisasi Penanggung Jawab dan Organisasi Pendukung dengan mengikutsertakan peran masyarakat, pelaku usaha dan para pihak terkait (stakeholders) perkebunan kelapa sawit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Sekretariat Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di Dinas.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN

Pasal 7

Strategi RAD KSB adalah :

a.mengimplementasikan regulasi terkait pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan;
b.menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
c.menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk optimalisasi hasil kebun masyarakat secara jangka panjang sekaligus menjaga kelestarian alam;
d.meningkatkan produktivitas dan pendapatan pekebun dengan memanfaatkan teknologi budidaya perkebunan tepat guna;
e.memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan usaha di sektor perkelapasawitan; SALINAN
f.meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan dengan perusahaan perkebunan dan badan usaha lainnya;
g.membangun keterbukaan akses terhadap informasi, pendanaan, pasar dan investasi bagi pekebun;
h.menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di sektor kelapa sawit;
i.membangun sinkronisasi dan koordinasi lintas lembaga/sektor untuk pembangunan daerah secara optimal.

Pasal 8

Arah Kebijakan RAD–KSB bertujuan untuk:

a.menjadi dokumen acuan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan daerah dan mendukung pemerintah mencapai target 70% produksi minyak sawit bersertifikat di tahun 2028;
b.sebagai alat untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas berbagai pihak dalam mencapai tujuan Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Daerah; dan
c.sebagai alat untuk meningkatkan pemantauan dan pengelolaan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

(1)Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD- KSB.
(2)Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian dan perkebunan dengan melibatkan perangkat daerah terkait di Daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Pasal 10

(1)Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
1. a.penyampaian aspirasi publik;
2. b.konsultasi publik;
3. c.rapat dengar pendapat umum;
4. d.kunjungan kerja;
5. e.sosialisasi; dan
6. f.seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
(2)Tata cara penyampaian partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan RAD-KSB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. SALINAN

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…