DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ARAH PENGATURAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA BAB V PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Taphun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
9.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.5/2022 Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
10.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 Nomor 08);
12.Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2014 Nomor 17);
13.Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 47);
14.Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 43 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kewenangan Pengadaan Barang dan/Jasa Pada Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 43). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD HASANUDDIN DAMRAH MANNA KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
3.Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD-RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna.
4.Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah yang prosesnya dilakukan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
5.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
6.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD.
7.Pimpinan BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna.
8.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
9.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10.Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.
11.Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk mengelola pemilihan Penyedia.
12.Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
13.Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14.Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
15.Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD, instansi lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
16.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
17.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
18.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
19.Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan diantaranya adalah peralatan, metodologi khusus dan keterampilan untuk menyelesaikan pekerjaan.
20.Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa.
21.Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk BLUD sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
22.Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis. BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
23.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
24.Pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau e- procurement adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara online dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
25.Pengadaan barang dan jasa secara non elektronik atau konvensional adalah proses pengadaan dan jasa yang dilakukan secara manual dan berbasis kertas yang antara pihak pengguna dan pihak penyedia barang dan jasa akan saling bertemu dan melakukan kontak fisik pada setiap pengadaan.
26.Seleksi adalah metode pernilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
27.Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia BaranglPekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
28.Pengadaan langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

BAB II

ARAH PENGATURAN

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri dari :

a.tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika Pengadaan Barang/Jasa; BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
b.pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
c.jasa layanan;
d.hibah tidak terikat;
e.hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
f.lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk :

a.menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD;
b.mendorong penggunaan produk dalam negeri;
c.mendorong peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan Koperasi;
d.mendorong peran serta pelaku usaha nasional; dan
e.mendorong pengadaan berkelanjutan.

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi :

a.meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
b.melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, dan kompetitif serta praktek bisnis yang sehat;
c.mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
d.mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;
e.memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Koperasi; dan
f.melaksanakan pengadaan berkelanjutan. BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

Pasal 6

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

a.efisien;
b.efektif;
c.transparan;
d.bersaing;
e.adil/tidak diskriminatif;
f.akuntabel; dan
g.ekonomis.

Pasal 7

(1)Pelaksana pengadaan yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :
1. a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
2. b.bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
3. c.tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
4. d.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
5. e.menghindari dan mencegah terjadinya kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
6. f.menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD;
7. g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
8. h.tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa; dan
(2)Ketentuan mengenai pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf e diatur dengan Peraturan Direktur RSUD.

BAB V

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

(1)Pengadaan Barang/Jasa meliputi, namun tidak terbatas pada :
1. a.barang;
2. b.pekerjaan konstruksi;
3. c.jasa konsultansi; dan
4. d.jasa lainnya.
(2)Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(3)Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
1. a.swakelola; dan/atau
2. b.penyedia.
(4)Tahapan Pengadaan Barang/Jasa secara umum meliputi :
1. a.perencanaan pengadaan;
2. b.persiapan pengadaan;
3. c.persiapan pemilihan;
4. d.pelaksanaan pemilihan; dan
5. e.pelaksanaan kontrak.

Pasal 9

(1)Sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari Aparatur Sipil Negara, atau tenaga profesional yang memahami tata cara pengadaan di lingkungan BLUD;
(2)Pemahaman di bidang pengadaan barang/jasa BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat ditunjukkan dengan :
1. a.Sertifikat kompetensi bidang Pengadaan Barang/Jasa;
2. b.Sertifikat pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa; atau
3. c.pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
(3)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh Lembaga yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Badan yang menangani sertifikasi profesi.
(4)Direktur RSUD dapat membentuk unit yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada BLUD.

Pasal 10

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari :

a.PA;
b.KPA;
c.PPK;
d.PPTK;
e.Pejabat Pengadaan;
f.Pokja Pemilihan;
g.Penyelenggara Swakelola; dan
h.Penyedia. Paragraf I Pengguna Anggaran

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…