DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAB III: PEMBAYARAN BAB IV: PENDANAAN BAB V: KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, SALINAN BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Nomor 10);
8.Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 Nomor 6); SALINAN BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan.
4.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah adalah Anggota DPRD Kabupaten.
5.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. SALINAN BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada Aparatur Negara.
(2)Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.PNS dan Calon PNS;
2. b.Bupati dan Wakil Bupati;
3. c.Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. d.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
5. e.Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
6. f.PPPK.
(3)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan :
1. a.Pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.Administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.Pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.Fungsional ahli madya;
5. e.Fungsional ahli muda;
6. f.Fungsional ahli pertama;
7. g.Fungsioanal penyelia;
8. h.Fungsional mahir;
9. i.Funsional terampil;
10. j.Fungsional pemula; dan
11. k.Pelaksana.
(4)Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS dan Calon PNS :
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara atau dengan sebutan lain; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SALINAN BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya bagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan pengahasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(4)Tunjangan Hari Raya bagi :
1. a.pimpinan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; dan
2. b.pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara. SALINAN BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
(5)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
(6)Tunjangan Hari Raya bagi CPNS meliputi :
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Tunjangan Hari Raya bagi PPPK berlaku ketentuan :
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan Tunjangan Hari Raya secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 4

(1)Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap Besaran Pemberian tunjangan Hari Raya.
(2)PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni 2025, tidak diberikan Gaji Ketiga Belas.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Negara dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. SALINAN BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret Tahun 2025.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025.
(6)Besaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 6

Proses Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari :

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. SALINAN BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Ditetapkan di Manna pada tanggal 14 Maret 2025 BUPATI BENGKULU SELATAN, ttd GUSNAN MULYADI Diundangkan di Manna pada tanggal 14 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN, ttd SUKARNI BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum ttd Doddy Aries, S.H. Nip.19770614 200604 1 009

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…