1. Ketentuan Umum; 2.Pembentukan dan Susunan Organisasi; 3. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas; 4. Kelompok Jabatan Fungsional; 5. Tata Kerja; 6. Kepegawaian; 7. Pembiayaan; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau, . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat b. 1 2. -.2- II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat IU Tabalong dengan mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor S1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451), . Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 43), . Peraturan Bupati Berau Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 24), 3. 4. 5. 6. 7. .3- MEMUTUSKAN. Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN BERAU.
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Berau. Bupati adalah Bupati Berau. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau.
BAB II
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas yang terdiri atas:
BAB III
UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 4
UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah menyelenggarakan fungsi:
Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pemrosesan akhir sampah.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah mempunyai uraian tugas:
Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah-— sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:
UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Membuka PDF…