Pemerintah Kabupaten Berau
Pemerintah Kabupaten Berau adalah lembaga negara di tingkat daerah yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Lembaga ini memiliki signifikansi penting sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal, serta bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Berau. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi melalui penetapan Peraturan Daerah, penyediaan berbagai layanan publik, dan pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor. Pemerintah Kabupaten Berau juga berperan dalam mendukung program ekonomi kerakyatan dan pengembangan koperasi, serta pengelolaan wilayah dan sumber daya alam yang berdampak pada isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau
Pemerintah Kabupaten Berau adalah lembaga negara di tingkat daerah yang memiliki mandat esensial untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kehadirannya sangat signifikan karena merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal, serta bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Berau.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Berau mencakup aspek regulasi melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda), seperti Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Dalam aspek pelayanan, pemerintah daerah menyediakan berbagai layanan publik, sementara dari sisi program, pemerintah daerah merencanakan dan melaksanakan pembangunan di berbagai sektor.
Salah satu intervensi program strategis yang dapat diidentifikasi adalah terkait dengan pengelolaan anggaran daerah, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026. Selain itu, terdapat fokus pada peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan melalui Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Administrator Berau 2026, serta kerja sama dengan institusi pendidikan untuk pemetaan batas wilayah kampung.
Pemerintah Kabupaten Berau berkontribusi pada isu nasional melalui pelaksanaan otonomi daerah, yang merupakan pilar penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Partisipasi dalam peresmian 1.061 Koperasi Merah Putih secara daring menunjukkan peran dalam mendukung program ekonomi kerakyatan dan pengembangan koperasi. Selain itu, pengelolaan wilayah dan sumber daya alam di Berau juga memiliki implikasi terhadap isu-isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Berau untuk berbagai keperluan, antara lain pengurusan perizinan dan dokumen kependudukan, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Masyarakat juga berinteraksi dengan pemerintah daerah untuk partisipasi dalam program pembangunan, penyampaian aspirasi, dan mencari informasi terkait regulasi daerah seperti APBD.
Sebagai entitas pemerintahan di tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Berau memegang peranan krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui mandat, ruang lingkup, dan program strategisnya, pemerintah daerah ini berupaya menjawab kebutuhan masyarakat serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2025
1. Ketentuan Umum; 2. Pedoman Penyusunan APB Kampung; 3. Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2018
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENGISIAN JABATAN PERANGKAT KAMPUNG; BAB III PENJARINGAN; BAB IV PENYARINGAN; BAB V PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG; BAB VI PEMBIAYAAN; BAB VII MASA JABATAN; BAB VIII LARANGAN DAN SANKSI; BAB IX PEMBERHENTIAN PERANGKAT KAMPUNG; BAB X KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT KAMPUNG; BAB XI PEJABAT YANG MEWAKILI; BAB XII UNSUR STAF PERANGKAT KAMPUNG; BAB XIII PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT KAMPUNG; BAB XIV KESEJAHTERAAN PERANGKAT KAMPUNG; BAB XV PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KAMPUNG; BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2021
Beberapa ketentuan dalam Perda Kabupaten Berau yang diubah adalah sebagai berikut: Perubahan pada Pasal 1, Pasal 3, dan Pasal 9, serta Penghapusan Pasal 11 ayat (1).
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2014
Dalam Peraturan Daerahi (Perda) ini membahas tentang Pembentukan Kampung Capuak Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau. Hal-hal yang dibahas dalam Perda ini diantaranya yaitu Ketetuan Umum, Pembentukan Kampung Capuak, Kecamatan Talisayan, Batas Wilayah, dan Luas Wilayah, Kedudukan dan Kewenangan, dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini membahas tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hal-hal yang dibahas dalam Perda ini diantaranya yaitu: BAB I: Ketentuan Umum BAB II: Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah BAB III: Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BAB IV: Staf Ahli BAB V: Ketentuan Peralihan BAB VI: Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan bantuan hukum, tugas dan wewenang pemerintah daerah, persyaratan, tata cara, hak dan kewajiban, larangan, pembiayaan, pengawasan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2025
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 11 ayat (2); Pasal 12 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf j; Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3); dan Pasal 16. Selain itu juga terdapat ketentuan yang dihapus, yaitu Pasal 12 huruf o sampai dengan huruf s.