DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 11 ayat (2); Pasal 12 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf j; Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3); dan Pasal 16. Selain itu juga terdapat ketentuan yang dihapus, yaitu Pasal 12 huruf o sampai dengan huruf s.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang- Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
5.Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590),
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546),
7.Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 43), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 21) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
(2)Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi perlindungan korban bencana alam dan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial keluarga.
(3)3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:
1. a.pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,
2. b.koordinasi penyusunan data base bencana alam dan sosial, data base fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima perlindungan dan jaminan sosial: Cc. pembinaan, pemberian perlindungan sosial, bantuan dan jaminan social:
3. d.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,
4. e.pelaksanaan administrasi di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial:
5. f.koordinasi penyiapan bahan dan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial dan penyelesaian permasalahannya,
6. g.koordinasi penyiapan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana: dan
7. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan. Ketentuan Pasal 12 huruf e, huruf f, huruf g, dan hurufj diubah dan huruf O sampai dengan huruf s dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 2.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas:

a.mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dapat selesai dengan baik dan tepat waktu, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja: menyusun data base fakir miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), korban bencana alam dan sosial, serta penerima perlindungan dan jaminan sosial, mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial, perlindungan korban bencana alam dan sosial, perlindungan korban bencana alam dan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial keluarga, mengarahkan pelaksanaan identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial yang meliputi perlindungan korban bencana alam dan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial keluarga, mengoordinasikan penyiapan bahan dan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial dan penyelesaian permasalahannya, mengoordinasikan penyiapan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana, b. d. e. g h.

(1)
(2)
(3)merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial keluarga, membuat standar dan evaluasi perlindungan korban bencana alam dan sosial yang berlaku, melaksanakan pengumpulan data, evaluasi, dan penilaian serta perlindungan korban bencana alam/sosial untuk mengetahui situasi dan kondisi serta kebenaran bencana, memberikan pelayanan dan bantuan sosial terhadap korban bencana alam/sosial, melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta pengendalian terhadap korban bencana alam/sosial, dihapus, dihapus, dihapus, dihapus, dihapus, memfasilitasi pemberian jaminan sosial kepada fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial serta pemeliharaan anak terlantar, melaksanakan bimbingan dan pengembangan jaminan kesejahteraan sosial: melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian, mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah, melaporkan kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut, dan k. 1 m. . melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(1)huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pemberdayaan sosial yang meliputi pemberdayaan kemiskinan perdesaan, perkotaan, pesisir dan perbatasan, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial, penyuluhan, bimbingan sosial, pemberdayaan komunitas adat terpencil, serta pemeliharaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi: n. o. Ke s. t u. v. w. b. y. z. a. 4. pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, pelaksanaan identifikasi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial, C. penyiapan bahan dan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin serta penyelesaian permasalahannya,
1. d.pelaksanaan pemeliharaan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, dan
2. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan. v » Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai uraian tugas:

a.mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Sosial berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dapat selesai dengan baik dan tepat waktu, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Pemberdayaan Sosial dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja, menyusun data base Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan kelembagaan kesejahteraan sosial dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), menyiapkan bahan, materi, metode, media serta kelengkapan lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemberdayaan kemiskinan, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan kelembagaan kesejahteraan sosial, penyuluhan, bimbingan sosial dan komunitas adat terpencil, melaksanakan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan kemiskinan, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan kelembagaan kesejahteraan social, penyuluhan, bimbingan sosial dan komunitas adat terpencil, memberikan bantuan stimulan dalam upaya pemberdayaan kemiskinan, pemberdayaan komunitas adat terpencil, melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kemiskinan untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah, melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan kelembagaan sosial untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah, melaksanakan kegiatan penyuluhan, bimbingan sosial dan pemberdayaan komunitas adat terpencil untuk mengetahui tingkat pencapaian kegiatan, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan masalah, mengusulkan penganugerahan tanda kehormatan/jasa tingkat kabupaten kepada para pahlawan dan perintis kemerdekaan berdasarkan data yang ada, b. d. e. £ h. 1. k. 1
m.menyelenggarakan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai kesetiakawanan sosial sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah maupun provinsi,
n.melaksanakan pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan taman makam pahlawan di Daerah,
o.menyelenggarakan peringatan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial tingkat nasional di Daerah,
p.menyiapkan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian kepada Presiden,
g.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas,
r.mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian, Ss. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah,
t.melaporkan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, Uu. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut, dan
v.melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau. Ditetapkan di Tanjung Redeb padatanggal 28 April 2025 I MAS Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 28 April 2025 “ SEKR DAERAH KABUPATEN BERAU, ” MUH DM BERITA WAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 11

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…