Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas:
a.mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan rencana strategis, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dapat selesai dengan baik dan tepat waktu, memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja:
menyusun data base fakir miskin, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), korban bencana alam dan sosial, serta penerima perlindungan dan jaminan sosial, mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial, perlindungan korban bencana alam dan sosial, perlindungan korban bencana alam dan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial keluarga, mengarahkan pelaksanaan identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial yang meliputi perlindungan korban bencana alam dan sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial keluarga, mengoordinasikan penyiapan bahan dan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial dan penyelesaian permasalahannya, mengoordinasikan penyiapan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana, b. d. e. g h. (1) (2)
(3)merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial, serta perlindungan dan jaminan sosial keluarga, membuat standar dan evaluasi perlindungan korban bencana alam dan sosial yang berlaku, melaksanakan pengumpulan data, evaluasi, dan penilaian serta perlindungan korban bencana alam/sosial untuk mengetahui situasi dan kondisi serta kebenaran bencana, memberikan pelayanan dan bantuan sosial terhadap korban bencana alam/sosial, melaksanakan pengawasan dan pembinaan serta pengendalian terhadap korban bencana alam/sosial, dihapus, dihapus, dihapus, dihapus, dihapus, memfasilitasi pemberian jaminan sosial kepada fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial serta pemeliharaan anak terlantar, melaksanakan bimbingan dan pengembangan jaminan kesejahteraan sosial:
melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian, mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah, melaporkan kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada Kepala Dinas berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah/tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut, dan k. 1 m. . melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: