Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 53 Tahun 2024 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 2, Pasal 3, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik a. b. N 2 Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756),
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp4.764.588.664.000,00 (empat triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), berkurang sebesar Rp78.361.071.000,00 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.686.227.593.000 (empat triliun enam ratus delapan puluh enam miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang bersumber dari :
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp5.252.593.000.000,00 (lima triliun dua ratus lima puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), berkurang sebesar Rp78.361.071.000,00 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp5.174.231.929.000,00 (lima triliun seratus 5 tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.App
Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp2.111.579.217.366,78 (dua triliun seratus sebelas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh delapan sen), berkurang sebesar Rp99.962.940.449,27 (sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah dua puluh tujuh sen), sehingga menjadi sebesar Rp2.011.616.276.917,51 (dua triliun sebelas miliar enam ratus enam belas juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah lima puluh satu sen), yang terdiri atas:
Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.012.406.992.519,10 (satu triliun dua belas miliar empat ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah sepuluh sen), bertambah sebesar Rp6.621.203.257,50 (enam miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah lima puluh sen), sehingga menjadi sebesar Rp1.019.028.195.776,60 (satu triliun sembilan belas miliar dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah enam puluh sen), yang terdiri atas: Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, dan
Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp973.335.418.825,68 (sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah enam puluh delapan sen) berkurang sebesar Rp106.584.143.706,77 (seratus enam miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus enam rupiah tujuh puluh tujuh sen), sehingga menjadi sebesar Rp866.751.275.118,91 (delapan ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah sembilan puluh satu sen)), yang terdiri atas:
Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp96.128.346.925,27 (sembilan puluh enam miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah dua puluh tujuh sen) sehingga menjadi sebesar Rp126.128.346.925,27 (seratus dua puluh enam miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah dua puluh tujuh sen).
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: 8 (S5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp191.134.649.000,00 (seratus sembilan puluh satu miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), berkurang sebesar Rp89.886.696.400,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp101.247.952.600,00 (seratus satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah).
Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) bertambah sebesar Rp96.128.346.925,27 (sembilan puluh enam miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah dua puluh tujuh sen) sehingga menjadi sebesar Rp126.128.346.925,27 (seratus dua puluh enam miliar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah dua puluh tujuh sen).
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari: 9
Membuka PDF…