Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 53 Tahun 2024 yang diubah adalah sebagai berikut: Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24.
Memuat teks peraturan…
Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran Anggaran antar obyek Belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Derah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, b. 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), . Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), 5. . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 20206. tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648), 7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2024 8. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 10): MEMUTUSKAN: PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp4.764.588.664.000,00 (empat trillun tujuh ratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah), berkurang sebesar Rp78.361.071.000,00 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.686.227.593.000,00 (empat triliun enam ratus delapan puluh enam miliar dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang bersumber dari:
Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp5.252.593.000.000,00 (lima triliun dua ratus lima puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), berkurang sebesar Rp78.361.071.000,00 (tujuh puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah), sehingga menjadi sebesar 6 Rp5.174.231.929.000,00 (lima triliun seratus tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp2.111.579.217.366,78 (dua triliun seratus sebelas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh delapan sen), berkurang sebesar Rp97.187.940.571,37 (sembilan puluh tujuh miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah tiga puluh tujuh sen), sehingga menjadi sebesar Rp2.014.391.276.795,41 (dua triliun empat belas miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah empat puluh satu sen), yang terdiri atas:
Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.012.406.992.519,10 (satu triliun dua belas miliar empat ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah sepuluh sen), bertambah sebesar Rp6.621.203.254,40 (enam miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus tiga ribu dua ratus lima puluh empat rupiah empat puluh sen), sehingga menjadi sebesar Rp1.019.028.195.773,50 (satu triliun sembilan belas miliar dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah lima puluh sen), yang terdiri atas:
Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp973.335.418.825,68 (sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah enam puluh delapan sen) berkurang sebesar Rp103.809.143.825,77 (seratus tiga miliar delapan ratus sembilan juta seratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah tujuh puluh tujuh sen), sehingga menjadi sebesar Rp869.526.274.999,91 (delapan ratus enam puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan puluh satu sen) yang terdiri atas:
Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.647.328.126.633,22 (dua triliun enam ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah dua puluh dua sen), berkurang sebesar Rp74.526.477.476,00 (tujuh puluh empat miliar lima ratus dua puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.572.801.649.157,22 (dua triliun lima ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus satu juta enam ratus empat puluh sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah dua puluh dua sen) yang terdiri atas: Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan
Membuka PDF…