1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan Pemerintah Daerah; 3. Pemberdayaan Koperasi; 4. Pembentukan Satuan Tugas; 5. Pelindungan Koperasi; 6. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Pendanaan; 9. Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Koperasi Kampung/Kelurahan Merah Putih: a. b. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, d. e. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang- Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor &6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6& Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), 4. 5. 7. MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI KAMPUNG/KELURAHAN MERAH PUTIH.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 10. 11 12. 13. 14. 15. Daerah adalah Kabupaten Berau. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau. Bupati adalah Bupati Berau. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja kecamatan. Pemerintah Kampung adalah kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung. Badan Pemusyawaratan Kampung adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Koperasi Kampung/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Kampung atau Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi. 4. 5. 6. 7. 8. . Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi Koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan Koperasi.
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: a. b. Cc. menjadi pedoman bagi penyelenggaraan Koperasi di Daerah, mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi, dan memajukan perekonomian Daerah.
BAB II
Dalam penyelenggaraan kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:
BAB III
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi intensif program pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Kampung/Kelurahan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi di setiap Kampung/Kelurahan. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja pada koperasi di Kampung/Kelurahan sesuai dengan kondisi kinerja koperasi dengan tujuan untuk pembentukan Koperasi. Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar. Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema 5
Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah Kampung khusus atau musyawarah Kelurahan khusus dengan memperhatikan karakteristik Kampung/Kelurahan, potensi Kampung/Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Kampung/Kelurahan. Model pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
Setiap Kampung/Kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah Kampung khusus untuk pembentukan Koperasi atau musyawarah pembangunan Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Kampung bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Kampung/Kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Kampung atau lembaga kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Kampung khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam forum musyawarah Kampung khusus atau musyawarah Kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama Kampung/Kelurahan
Pengurus dan Pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari Pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah Kampung khusus atau musyawarah Kelurahan khusus. Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Kampung khusus atau musyawarah Kelurahan khusus. Ketua Pengawas Koperasi dijabat oleh kepala Kampung sebagai ex-officio. Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa: gerai penyediaan sembako, gerai penyediaan obat murah, penyediaan kantor Koperasi, unit simpan pinjam Koperasi, gerai klinik Kampung/Kelurahan, penyediaan cold storage/ cold chain atau gudang, logistik/ distribusi, dan/atau lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Kampung setempat serta karakteristik wilayah. Koperasi dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang diatur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pa MPN UD
Pembentukan Koperasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Membuka PDF…