DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Berau Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan MPP; 3. Pengintegrasian dan Lingkup Pelayanan; 4. Kelembagaan; 5. Sumber Daya Manusia; 6. Pembinaan dan Pelaporan; 7. Monitoring dan Evaluasi; 8. Pembiayaan; 9. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756):
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
4.Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222):
5.Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573): MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 10. Daerah adalah Kabupaten Berau. Bupati adalah Bupati Berau. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 5. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP, adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. 6. 1 Penyelenggara Pelayanan Publik, yang selanjutnya disebut Penyelenggara, adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang 7. 8. selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Berau. 9. Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata- mata untuk kegiatan Pelayanan Publik. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik. Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP. Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN MPP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan MPP di Daerah. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan, dan
b.meningkatkan daya saing global dan memberikan kemudahan berusaha.

Pasal 3

Penyelenggaraan MPP dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.Keterpaduan,
b.berdaya guna: C. koordinasi:
d.akuntabilitas:
e.aksesibilitas: dan
f.kenyamanan. Prinsip keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu system. Prinsip berdaya guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan yang diberikan tidak menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat. Prinsip koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan jenis pelayanan yang dipadukan, tidak berjalan sendiri-sendiri, dan harus berjalan dalam 1 (satu) tim kerja (team work) yang terpadu dan terkoordinasi dengan misi yang sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

(5)Prinsip akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pelayanan yang diberikan melalui system pelayanan terpadu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Prinsip aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan suatu kemampuan untuk memberikan layanan yang mudah diakses oleh masyarakat umum.
(7)Prinsip kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan pelayanan yang diberikan harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, agar masyarakat merasa tenang, nyaman, dan terpuaskan.

Pasal 4

(1)MPP diselenggarakan oleh DPMPTSP.
(2)MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Gedung DPMPTSP, yang beralamat di Jalan Raja Alam Bedungun Tanjung Redeb Berau.
(3)DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Gerai Pelayanan.
(4)DPMPTSP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan:
2. b.penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP: C. pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP, penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai Standar Pelayanan, penyediaan tata tertib:
3. f.penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dalam penyelenggaraan MPP, dan
4. g.monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP. d. e.
(5)Pemerintah Daerah dapat menyediakan penambahan pelayanan MPP, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Bupati melalui Kepala DPMPTSP menyampaikan pemberitahuan penambahan pelayanan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara, dan
2. b.penambahan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Penyediaan sarana dan prasarana dan/atau ruang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, dapat berupa:
1. a.gedung/kantor, dan
2. b.prasarana perkantoran dan sarana perkantoran.
(2)Selain penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), penyediaan sarana dan prasarana dapat berupa ruang pendukung.
(3)Penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, disesuaikan dengan kondisi:
1. a.gedung,
2. b.ruangan, dan
3. c.Standar Pelayanan setiap Organisasi Penyelenggara.
(4)Pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c disusun dan ditetapkan oleh setiap Organisasi Penyelenggara. (S) Penjaminan kualitas pelayanan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d, dilakukan oleh DPMPTSP.
(6)Dalam penjaminan kualitas pelayanan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) DPMPTSP berkoordinasi dengan setiap Organisasi Penyelenggara.
(7)Penyediaan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e, berupa tata tertib pelaksanaan MPP yang ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP atau Pejabat yang ditunjuk.
(8)Penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f, dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan MPP melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
(9)Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf g, dilaksanakan oleh Penyelenggara MPP.

Pasal 6

Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) adalah sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap Penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik.

Pasal 7

(1)Organisasi Penyelenggara pada MPP terdiri dari:
1. a.instansi Pemerintah Pusat di Daerah:
2. b.Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur: Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah: dan pihak swasta.
(2)Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pelayanan berdasarkan perjanjian penempatan pelayanan pada MPP dalam bentuk:
1. a.kesepakatan bersama, jika perjanjian dilakukan antar Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi,
2. b.perjanjian kerja sama, jika perjanjian dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga, atau d. e. £ C. sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, jika perjanjian dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan kementerian/lembaga.
(4)Perjanjian penempatan pelayanan pada MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan atas usulan dari Kepala DPMPTSP dan disepakati oleh Organisasi Penyelenggara.
(5)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.efektivitas layanan,
2. b.kebutuhan masyarakat, dan/atau
3. c.ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana pendukung.

BAB III

PENGINTEGRASIAN DAN LINGKUP PELAYANAN

Pasal 8

(1)Pengintegrasian pelayanan merupakan upaya menempatkan berbagai pelayanan dalam MPP.
(2)Pelayanan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah serta Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.
(3)Penempatan penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik untuk keseluruhan pelayanan.
(4)Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui 1 (satu) Gerai Pelayanan.
(5)Dalam hal terdapat pelayanan pada MPP yang memerlukan pembayaran, metode pembayaran dapat dilakukan melalui:
1. a.penempatan atau pembukaan loket pembayaran lembaga perbankan, atau
2. b.penyediaan sistem pembayaran lain secara elektronik, yang ditetapkan oleh Organisasi Penyelenggara MPP.

Pasal 9

(1)Pelayanan Publik pada MPP terdiri dari:
1. a.Pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat setempat: dan/atau
2. b.Pelayanan yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat.
(2)Ruang lingkup Pelayanan Publik pada MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pelayanan Publik yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah: dan
2. b.Pelayanan Publik yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta.

Pasal 10

(1)Pemberian pelayanan dalam MPP dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan.
(2)Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP terdiri dari:
1. a.pelayanan langsung,
2. b.pelayanan secara elektronik, Cc. pelayanan mandiri, dan/atau
3. d.pelayanan bergerak.
(3)Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan secara tatap muka.
(4)Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (S5) Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pelayanan yang dilakukan sendiri oleh penerima pelayanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia.
(6)Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan pelayanan yang disediakan oleh DPMPTSP dan/atau Gerai Pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi.

Pasal 11

(1)Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dilakukan melalui Gerai Pelayanan.
(2)Penyelenggaraan pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dalam MPP dapat dilakukan untuk keseluruhan pelayanan.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…