DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan; 3. PSU Perumahan dan Permukiman; 4. Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman; 5. Persyaratan Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman; 6. Tim Verifikasi; 7. Mekanisme Penyerahan PSU; 8. Pencatatan Aset PSU; 9. Sertifikat PSU; 10. Pengelolaan PSU; 11. Pengawasan dan Pengendalian; 12. Peran Serta Masyarakat; 13. Sanksi Administratif; 14. Ketentuan Peralihan; 15. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman Kepada Pemerintah Daerah, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang b. . Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523), Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615), Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubagan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11 12. 13. 14. 15. 16. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), 9. . Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/ 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1216), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1216): sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 Tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 292), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05 JPRT/M/2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05J PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 82), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547),

17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor1891),
18.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 424),
19.Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2017 Nomor 9),
20.Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 5), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 10),
21.Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 12), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 15), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Berau. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau. Bupati adalah Bupati Berau. Dinas adalah Dinas perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau menangani Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten Berau. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Prasarana, Sarana dan Utilitas yang selanjutnya disebut PSU adalah Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian. .Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan PSU sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Penyerahan PSU adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah. Pengelolaan PSU adalah tahapan pekerjaan yang dilakukan untuk mengoperasikan PSU yang telah berfungsi agar berkelanjutan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Pengembang adalah setiap orang, institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan Perumahan dan Permukiman. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. Masyarakat adalah rukun tetangga dan rukun warga penghuni Perumahan, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun. Rencana Tapak adalah rencana tata letak bangunan dalam suatu lingkungan dengan fungsi tertentu yang memuat rencana tata bangunan, jaringan sarana dan prasarana fisik serta fasilitas lingkungan. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati untuk memproses Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman kepada Pemerintah Daerah. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Hak Atas Tanah adalah bukti dasar seseorang atau badan hukum dalam membuktikan hubungan hukum antara dirinya dengan hak yang melekat atas tanah, dapat berupa sertifikat, girik, surat bukti pelepasan hak, akta pejabat pembuat akta tanah dan surat bukti perolehan tanah lainnya. Kilowatt-jam Meter Pascabayar yang selanjut nya disebut kWh Meter Pascabayar adalah kWh meter analog dengan sistem pembayaran tagihannya pada akhir bulan sesuai dengan energi yang digunakan. Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (reduce, rense dan recycle), yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU di lingkungan Perumahan dan Permukiman.

BAB III

PSU PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 3

PSU Perumahan dan Permukiman terdiri atas:

a.Prasarana,meliputi:
1. 1.jaringan jalan,
2. 2.jaringan saluran pembuangan air limbah domestik,
3. 3.Jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase), dan
4. 4.tempat pembuangan sampah.
b.Sarana, meliputi sarana: perniagaan dan perbelanjaan, pelayanan umum dan pemerintah, pendidikan, kesehatan: peribadatan, rekreasi dan olahraga, pemakaman, pertamanan dan ruang terbuka hijau, dan . parkir. tilitas, meliputi : jaringan listrik, jaringan air bersih, jaringan telepon, jaringan transportasi, pemadam kebakaran, dan sarana penerangan umum.

(2)Setiap Orang yang menyelenggarakan pembangunan Perumahan berkewajiban menyediakan PSU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jenis dan luasan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam Rencana Tapak yang disahkan oleh Dinas.
(4)Pembangunan PSU Perumahan dan Permukiman harus terletak pada lokasi Perumahan sesuai Rencana Tapak yang disahkan Dinas, kecuali lahan yang akan diperuntukkan sebagai tempat pemakaman. 4. 5. 7. 9. Utc. 4. 5.

BAB IV

PENYERAHAN PSU PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 4

(1)Pengembang wajib menyerahkan PSU sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 kepada Pemerintah Daerah setelah dilakukan masa pemeliharaan paling singkat 1 (satu) tahun.
(2)Penyerahan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sekaligus dan secara bertahap dengan ketentuan paling sedikit 506 (lima puluh persen) jumlah rumah terbangun dari daya tampung dalam Perumahan.
(3)Untuk pembangunan Perumahan dengan luas lahan kurang dari 0,5 ha (nol koma lima hektare) Penyerahan PSU harus dilakukan secara sekaligus.

BAB V

PERSYARATAN PENYERAHAN PSU PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah menerima Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

a.Umum,
b.teknis: dan
c.administrasi 7

Pasal 6

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi: a. b.

(1)
(2)lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang sudah disetujui oleh pemerintah daerah, dan sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan.

Pasal 7

Persyaratan teknis untuk jalan meliputi:

a.lebar badan jalan dengan kriteria:
1. 1.pada Perumahan di wilayah Kampung, lebar badan jalan paling sedikit 6 (enam) meter, dan
2. 2.pada Perumahan di wilayah kelurahan, lebar badan jalan sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan oleh Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
b.konstruksi jalan dapat dipilih menggunakan salah satu dari jenis konstrusi berikut yaitu:
1. 1.konstruksi pengerasan jalan dengan lapis permukaan aspal beton atau hot roll sheet:
2. 2.konstruksi beton bertulang,
3. 3.perkerasan paving blok, atau
4. 4.kombinasi diantaranya.
c.konstruksi perkerasan jalan dengan lapis permukaan aspal beton atau hot roll sheet merupakan perkerasan lentur dengan konstruksi berlapis dari lapis pondasi bawah dan lapis pondasi atas yang ditutup menggunakan aspal beton atau hot roll sheet dengan ketebalan padat paling sedikit 3 cm (tiga sentimeter),
d.konstruksi beton bertulang (ring merupakan perkerasan kaku jalan dengan ketebalan paling sedikit 15 cm (lima belas sentimeter), dan
e.perkerasan paving block merupakan lapis permukaan sekaligus lapis pondasi dengan menggunakan paving blok ketebalan 8 cm (delapan sentimeter), yang disusun saling mengunci (interlocking) diatas lapisan pasir. Persyaratan teknis untuk jaringan saluran pembuangan air limbah meliputi:
a.pembuangan air limbah sistem komunal dengan instalasi pengolahan air limbah,
b.dimensi saluran dan/atau kapasitas instalasi pengolahan air limbah harus memperhatikan volume pembuangan dan kemampuan pengolahan serta daya resap tanah, C. instalasi pengolahan air limbah dapat menggunakan bio septic tank dengan memperhatikan volume sesuai dengan kapasitas yang dilayani, dan
d.penempatan instalasi pengolahan air limbah dapat memanfaatkan lokasi ruang terbuka hijau atau pada badan jalan dengan memperhatikan kekuatan dan keamanan konstruksi.

(3)
(4)
(1)
(2)Persyaratan teknis untuk jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase) sebagai berikut:
1. a.saluran drainase yang terbuka dan dilengkapi bangunan pelengkap dan kemiringan minimum 26 (dua persen) dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.pada perumahan di wilayah kampung, lebar badan jalan paling sedikit 6 m (enam meter), dan
  2. 2.pada perumahan di wilayah kelurahan, lebar badan jalan sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Berau.
2. b.sistem drainase harus terhubungkan dengan badan air penerima dan atau terintegrasi dengan sumur resapan, sehingga drainase dapat berfungsi dengan baik dan stabilitas komponen penerima tidak terganggu,
3. c.badan air penerima dapat merupakan saluran utama, sungai, laut, kolam dan drainase kawasan/perkotaan,
4. d.saluran drainase dapat berfungsi sebagai pembuangan air kotor bekas mandi, cuci dan tidak diperbolehkan untuk pembuangan air kakus (limbah), dan
5. e.bentuk dan ukuran drainase serta inlet harus memenuhi kapasitas sesuai dengan volume air pembuangan. Persyaratan teknis untuk TPS 3R meliputi:
6. a.luas bangunan TPS 3R minimal 10m2/ 100 rumah (sepuluh meter persegi per seratus rumah),
7. b.jarak bebas bangunan TPS 3R dengan lingkungan hunian minimal 30 m (tiga puluh meter), Cc. penempatan bangunan TPS 3R mudah diakses oleh penghuni maupun petugas kebersihan,
8. d.bangunan TPS 3R dan berupa bangunan permanen atau semi permanen yang tertutup sebagian atau seluruhnya yang dilengkapi dengan ventilasi dan penerangan yang memadai, dan
9. e.pengelolaan sampah menjadi tanggungjawab Pengembang dan penghuni Perumahan.

Pasal 8

Persyaratan teknis untuk lahan Sarana perniagaan dan perbelanjaan, pelayanan umum dan pemerintah, rekreasi dan olahraga, dan Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau meliputi:

a.tanah berikut bangunan yang terletak diatasnya dalam kondisi baik dan terpelihara,
b.luasan tanah sesuai dengan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan,
c.bangunan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan teknis yang berlaku: dan
d.lokasi harus di tengah kelompok hunian dengan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan. Persyaratan teknis untuk lahan Sarana pemakaman meliputi:
a.tanah diluar area Perumahan dengan luasan minimal sekitar 2x (dua persen) dari total luas Perumahan,
b.lokasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya, menghindari penggunaan tanah yang subur, memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup, mencegah pengerusakan tanah dan lingkungan hidup, dan mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.NPON

Pasal 9

(1)Persyaratan teknis untuk jaringan air bersih meliputi:
1. a.sumber air bersih menggunakan sumur bor atau non Perusahaan Daerah Air Minum,
2. b.jaringan air bersih beserta bangunan lainnya meliputi:
  1. 1.jaringan distribusi:
  2. 2.tangki penampungan,
  3. 3.rumah pompa, dan
  4. 4.sumur bor.
3. c.kapasitas minimum untuk melayani kebutuhan perumahan adalah 60 liter/orang/hari (enem puluh liter per orang per hari).
(2)Persyaratan teknis untuk Sarana penerangan jalan umum meliputi:
1. a.sumber arus listrik menggunakan kWh meter pascabayar, dan
2. b.persyaratan teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, harus memiliki: dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang dipersyaratkan, Ijin Penggunaan Bangunan (IPB) bagi bangunan yang dipersyaratkan, dan surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada pemerintah daerah. 2 op

BAB VI

TIM VERIFIKASI

Pasal 11

(1)Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk memproses Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman.
(2)Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.Sekretaris Daerah,
2. b.Badan yang membidangi Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kantor Pertanahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan yang membidangi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup, Dinas yang membidangi Perhubungan, Camat terkait: dan j- Lurah/Petinggi terkait.
(3)Susunan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah,
2. b.sekretaris, dijabat oleh Kepala Dinas, dan d. e. £ 1.
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)Cc. instansi/Perangkat Daerah/unit terkait lainnya sebagai anggota. Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.melakukan inventarisasi PSU yang dibangun oleh Pengembang di wilayah kerjanya secara berkala,
2. b.melakukan inventarisasi PSU sesuai permohonan Penyerahan PSU oleh Pengembang, menyusun jadwal kerja, melakukan verifikasi permohonan Penyerahan PSU oleh Pengembang:
3. e.menyusun berita acara pemeriksaan Penyerahan PSU oleh Pengembang, 2
4. f.menyusun berita acara serah terima Penyerahan PSU oleh Pengembang,
5. g.merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan PSU,
6. h.menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian PSU secara berkala kepada Bupati, dan
7. i.melakukan penilaian terhadap:
  1. 1.kebenaran atau penyimpangan antara PSU yang telah ditetapkan dalam Rencana Tapak dengan kenyataan di lapangan, dan
  2. 2.kesesuaian persyaratan teknis PSU yang akan diserahkan dengan persyaratan yang telah ditetapkan pada Rencana Tapak atau ketentuan teknis yang berlaku. Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada pada Dinas. Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (S) mempunyai tugas:
8. a.mengumpulkan dan menyajikan bahan/data yang berkaitan dengan inventarisasi, pengelolaan dan pemanfaatan PSU Perumahan dan Permukiman:
9. b.mengumpulkan dan menyajikan bahan/data berkaitan dengan penilaian PSU yang akan diserahkan, dan
10. c.menyiapkan dan melaksanakan proses administrasi.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…