Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2025
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Ringkasan
1. Ketentuan Umum; 2. Pedoman Penyusunan APB Kampung; 3. Ketentuan Penutup
1. Ketentuan Umum; 2. Pedoman Penyusunan APB Kampung; 3. Ketentuan Penutup
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2025, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 2756): Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914), 3. 10. 11. 12. 13. 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083): Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455), Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 4), Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62): 4. 5. 6. 7. 8. 9.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. (1) (2)
Bupati adalah Bupati Berau. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung. Pedoman Penyusunan APB Kampung adalah pokok kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintahan Kampung dalam penyusunan dan penetapan APB Kampung. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKP Kampung adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 4. 5. 6. 7. 1 BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APB KAMPUNG
BAB II
Pedoman Penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2025 meliputi:
Uraian Pedoman Penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Standardisasi barang dan jasa di Kampung untuk kegiatan fisik dibuat berdasarkan harga satuan pokok kegiatan bidang pekerjaan umum yang ditetapkan oleh Bupati. (2) (3)
Standarisasi harga barang/jasa dan sarana prasarana kerja keperluan pemerintah Kampung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan pemerintah Kampung sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan baik fisik dan Non Fisik. Dalam kondisi hasil survey harga pasar di lokasi setempat atas pengadaan Barang jasa di Kampung tidak sesuai dengan Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan oleh Bupati, Kepala Kampung mengajukan permohonan Justifikasi kepada Tim Pengadaan Barang Jasa di Kampung kepada Bupati Berau Cg. Tim LPSE Kabupaten Berau dengan lampiran daftar satuan harga barang / jasa di lokasi setempat. KETENTUAN PENUTUP
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau. Diundangkan di Tanjung Redeb .—-pada.tanggal 6 Maret 2025 Pa 7 & Ditetapkan di Tanjung Redeb Padetanggal 6 Maret 2025 KA E na TPA ERA /S AN MAS N5P (0 SEKR DAERAH KABUPATEN BERAU, al ea (& Ne MUBA D BERITA WAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR -. 54-
BUP RI JUN MAS
Membuka PDF…