1. Ketentuan Umum; 2. Dana Bagi Hasil; 3. Pengalokasian Pajak Daerah; 4. Pengalokasian Retribusi Daerah; 5. Ketentuan Penutup
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2025, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang- Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756): Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914): 3. bei ah dd sat ah AN HET DAN 1 Menetapkan 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161): Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2003 Nomor 65): Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 9): Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung di Kabupaten Berau (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1), Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang 4. 5. 6. 7. 8. 9. ' Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 62): MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.
BAB I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
BAB II
Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung merupakan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2025. Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 10X (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
BAB III
Pengalokasian Pajak Daerah untuk Kampung dilakukan dengan menggunakan pembagian berdasarkan:
Alokasi dana bagi hasil Pajak Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp9.855.000.000,00 (sembilan miliar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah).
BAB IV
Penghitungan Retribusi Daerah untuk Kampung dilakukan dengan menggunakan pembagian berdasarkan:
Alokasi dana bagi hasil Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Dana bagi hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian dari pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2025 dan/atau APB Kampung Perubahan Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Pemerintah Kampung tidak melakukan permohonan penyaluran dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Kampung sampai dengan batas waktu yang ditentukan Bupati, sisa dana bagi hasil Retribusi Daerah tersebut akan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran dalam APBD. Sisa dana bagi hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali ke Kampung pada tahun anggaran berikutnya. Rincian alokasi dana bagi hasil Retribusi Daerah untuk Kampung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau. Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal 6 Maret 2025 BU ERA MAS Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 6 Maret 2025 'SEKR DAERAH KABUPATEN BERAU, MUH D BERITA HAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 7 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BERAU NOMOR T TAHUN 2025 TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025 ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH UNTUK SETIAP KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025 NO KECAMATAN KAMPUNG JUMLAH 1 2 3 4 1 KELAY 1. Merabu 59.130.000
Membuka PDF…