DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Berau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; 3. Pembayaran; 4. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2025, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 3.

4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099),
5.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2024 Nomor 10), MEMUTUSKAN : Menetapkan : TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan, 1. 2. 3. 10. 11. 12. Daerah adalah Kabupaten Berau. Bupati adalah Bupati Berau. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Berau. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah. 4. Calon PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah. 5. Pegawai Negeri dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 6. Pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada Lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta Lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang gajinya dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau. 8. 9. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Berau. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. SPP adalah Surat Permintaaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaaan permbayaran. 13. 14.

(1)
(2)
(3)
(4)(S) Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tahun 2025 kepada Aparatur Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: PNS dan Calon PNS, PPPK: Bupati dan Wakil Bupati Pimpinan dan Anggota DPRD, Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Badan Layanan Umum Daerah. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi PNS dalam jabatan: pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi, administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator, pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas, fungsional utama, fungsional ahli madya, fungsional ahli muda, fungsional ahli pertama, fungsional penyelia, fungsional mahir, fungsional terampil, fungsional pemula, dan pelaksana. PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk:

a.PNS yang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah yang gajinya dibayarkan oleh pemerintah daerah,
b.PNS penerima uang tunggu, dan
c.PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS:
a.sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara, atau a. b. d. e. £ a. b. d. e. f£ 8 h. k. 1
b.sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK, Bupati dan Wakil Bupati terdiri atas:
1. a.Gaji pokok, Tunjangan keluarga, Tunjangan pangan, Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan Tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan pengahsilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS terdiri atas: 800 (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS, Tunjangan keluarga, Tunjangan pangan, Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan Tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan pengahsilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD seuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administrastif Pimpinan dan Anggota DPRD.
(4)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah, paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang peringkat jabatannya atau kelas jabatannya setara.
(5)Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada BLUD, diberikan berdasarkan standarisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(6)Tunjangan Hari Raya bagi bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebesar standarisasi satuan harga yang berlaku pada pemerintah Kabupaten Berau. b. d. e. a. b. d. e.

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 6

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025.
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dibayarkan setelah Bulan Juni Tahun 2025.
(6)Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarannya sesuai dengan ketentuan sebagimana dimaksud dalam Pasal 3, didasarkan pada besaran komponen Penghasilan yang dibayarkan pada Bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 7

Pembayaran tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2025.

Pasal 8

(1)Pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung oleh pejabat penanda tangan SPM ke rekening penerima.
(2)Pejabat penanda tangan SPM mengajukan SPM langsung tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada BPKAD.
(3)Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah (Kabupaten Berau 2024 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau. Ditetapkan di Tanjung Redeb padatanggal, 14 Maret 2025 BUPAELBERA RI JUNJARSTIH MAS Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal 44 Karet 2025 SEKR DAERAH KABUPATEN BERAU, MU D 5 BERITA BAE KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 8

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…