DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bireuen Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pembagian dan penetapan rincian pagu indikatif alokasi dana untuk setiap gampong dalam Kabupaten Bireuen pada tahun anggaran 2025. Peraturan ini menetapkan mekanisme pembagian dana serta rincian alokasi dana yang diterima oleh gampong guna mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat gampong secara terencana dan akuntabel

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana desa setiap tahun anggaran mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

Menetapkan Peraturan Bupati tetang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pagu Indikatif Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;

1.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Sirneulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
8.Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
9.Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong;
10.Peraturan Bupati Bireuen Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong; 11 . Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
12.Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
13.Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025; MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PAGU INDIKATIF ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2.Pemrintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang meminpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi pemerintah daerah otonomi. 3 . Bupati adalah Bupati Bireuen.
4.Gampong adalah Gampong dan Gampong adat selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Keuchik adalah Pimpinan Gampong sebagai kepala eksekutif Gampong yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan di Gampong.
6.Pemerintahan Gampong adalah Keuchik, dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
7.Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
8.Perangkat Gampong adalah unsur pembantu Keuchik, yang terdiri dari Sekretariat Gampong, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
9.Tuha Peuet Gampong atau nama lain adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.
10.Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Qanun;
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
13.Penghasilan tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Keuchik dan Perangkat Gampong setiap bulan. /1

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkan Peraturan bupati ini adalah dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan Masyarakat Gampong.
(2)Tujuan ditetapkan Peraturan bupati ini adalah untuk :
1. a.meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong sesuai kewenangannya;
2. b.meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Gampong dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Gampong;
3. c.meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Gampong;
4. d.meningkatkan swadaya Masyarakat Gampong; dan
5. e.meningkatkan kemandirian Gampong.

Pasal 3

Prinsip pengelolaan ADG meliputi:

a.pengelolaan ADG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Gampong dalam APBG;
b.seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.ADG digunakan secara cermat, terarah, dan terkendali.

BAB II

SUMBER DANA DAN PENGALOKASIAN ADG

Pasal 4

( 1) Dana ADG bersumber dari APBK Bireuen.

(2)ADG merupakan salah satu dana Gampong transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.

Pasal 5

(1)Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADG dalam APBK setiap tahun anggaran paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
(2)Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masing- masing Gampong dengan mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong; dan
2. b.jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Gampong.
(3)Data jumlah penduduk Gampong, angka kemiskinan dan luas wilayah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari Pemerintah Kabupaten.
(4)Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III

PENGGUNAAN ADG

Pasal 6

(1)ADG diprioritaskan penggunaannya untuk:
1. a.penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik;
2. b.penghasilan tetap Perangkat Gampong dan tunjangan Perangkat Gampong;
3. c.penyediaan Jaminan Sosial Bagi Keuchik dan Perangkat Gampong;
4. d.operasional pemerintah gampong; e . penyediaan Tunjangan Tuha Peuet;
5. f.operasional Tuha Peuet;
6. g.penyediaan insentif lembaga Gampong lainnya; dan
7. h.program/kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong lainnya.
(2)ADG dapat digunakan untuk kegiatan bidang pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB IV

PERHITUNGAN, PENYALURAN DAN PENGELOLAAN ADG

Pasal 7

(1)Besaran ADG yang diterima setiap Gampong pada tiap Tahun Anggaran terdiri atas :
1. a.alokasi dasar sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah ADG dibagi secara merata kepada setiap Gampong; dan
2. b.alokasi berdasarkan jumlah penduduk Gampong, tingkat kemiskinan Gampong, luas wilayah Gampong dan Indeks Kesulitan Geografis Gampong sebesar 10% (sepuluh persen) dari total jumlah ADG yang dibagi secara berkeadilan.
(2)Perhitungan jumlah besaran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan formula sebagai berikut: W = (0,40 * Zl) + (0,30 * Z2) + (0, 10 * Z3) + (0,20 * Z4) Keterang__an: W = ADU berdasarkan jumlah penduduk Gampong, tingkat kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis Gampong Zl = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Z2 = ~~ffJ3tlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk rmskiii. Gam}?ong Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadrJ.p total luas wilayah Gampong Z4 = rasio 1KG setiap Gampong terfiadap total 1KG Gampong.
(3)Rincian ADG untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2024 yang diberikan kepada masing-masing Gampong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(4)Dalam hal terjadi perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, sumber Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terealisasi, maka rincian ADO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilakukan penyesuaian kembali.

Pasal 8

(1)Penyaluran ADG dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.
(2)Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong dilakukan setelah usulan permohonan ADG yang diajukan Pemerintah Gampong kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
(3)Penyaluran ADG dilakukan secara bertahap: a . Tahap I (satu) diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
1. b.Tahap II (dua) diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
2. c.Tahap III (tiga) diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
3. d.Tahap IV (empat) diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen). Penyaluran ADG paling lambat disalurkan bulan Desember
(4)Rincian ADG yang diterima Gampong setiap tahun dianggarkan dalam APBG.

Pasal 9

Pengelolaan ADG setiap Gampong merupakan bagian dari pengelolaan keuangan Gampong yang dikelola sesuai dengan ketentuan perundang- undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. BABV SYARAT-SYARATPENYALURAN

Pasal 10

(1)Penyaluran ADG yang bersumber dari APBK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong.
(2)Penyaluran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah APBG disahkan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014