DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Nomor: 43
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Mei 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 332

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
6.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
7.Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8.Dana . . .
8.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12.Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
13.Hari adalah hari kerja.
14.Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

BAB II

PENATAAN DESA

Pasal 2

Pembentukan Desa diprakarsai oleh:

a.Pemerintah; atau
b.pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 3

(1)Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.
(2)Prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
(3)Usul prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri.

Pasal 4

Pembentukan Desa oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa:

a.pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
b.penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 5

(1)Usul prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibahas oleh Menteri bersama-sama dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian pemrakarsa serta pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
(2)Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta pertimbangan dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
(3)Dalam hal hasil pembahasan usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati untuk membentuk Desa, Menteri menerbitkan keputusan persetujuan pembentukan Desa.
(4)Keputusan . . .
(4)Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditindaklanjuti oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan menetapkannya dalam peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan Desa.
(5)Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah ditetapkan oleh bupati/walikota dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Keputusan Menteri.

Pasal 6

(1)Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memprakarsai pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
(2)Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memprakarsai pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pasal 7

Pembentukan Desa oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dapat berupa:

a.pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
b.penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 8

Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib menyosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 9

. . .

Pasal 9

(1)Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa induk dalam musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
(2)Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi bupati/walikota dalam melakukan pemekaran Desa.
(3)Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada bupati/walikota.

Pasal 10

(1)Bupati/walikota setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) membentuk tim pembentukan Desa persiapan.
(2)Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
1. a.unsur pemerintah daerah kabupaten/kota yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
2. b.camat atau sebutan lain; dan
3. c.unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
(3)Tim pembentukan Desa persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Hasil tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Desa persiapan.
(5)Dalam hal rekomendasi Desa persiapan dinyatakan layak, bupati/walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang pembentukan Desa persiapan.

Isi peraturan

Teks332PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (304)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toraja utara No. 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir No. 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulukumba Nomor 43 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang No. 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dairi No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya No. 01 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 12 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Datar No. 08 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 14 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai No. 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 31 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019