DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 8 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PRINSIP PENGELOLAAN BAB III SASARAN DAN RUANG LINGKUP BAB IV PERENCANAAN BABV PENGANGGARAN BAB VI PELAKSANAAN ANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BAB VII PENGADAAN BARANG / JASA BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri dilaksanakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
b.bahwa demi ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan telah dibentuk Peraturan Bupati Blitar Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
c.bahwa Peraturan Bupati Blitar Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembanguna Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sudah tidak sesuai dengan dinamika masyarakat sehingga perlu disesuaikan dan dicabut; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
9.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593); 4
10.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2018 Nomor 12/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 37);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 80);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 83);
14.Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 94/D);
15.Peraturan Bupati Blitar Nomor 143 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 143/E); 5 MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1.Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3.Bupati adalah Bupati Blitar.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan di Daerah sebagai perangkat Kecamatan.
7.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja atau Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 6
9.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar.
12.Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
13.Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang yang diberikan kepada satuan kerja Perangkat Daerah untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu uang persediaan yang ditetapkan.
14.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada pihak ketiga/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
15.Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
16.Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja 7 lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerimaan, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
17.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
18.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/ Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.
19.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
20.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
21.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
22.Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan adalah pembangunan fisik dengan konstruksi sederhana di lingkup Kelurahan dengan berpedoman pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan sesuai dengan skala prioritas. 8
23.Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
24.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
25.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
26.Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
27.Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat.
28.Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBD.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 2

(1)Prinsip pengelolaan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, meliputi:
1. a.transparan;
2. b.partisipatif;
3. c.akuntabel; dan
4. d.berkelanjutan. 9
(2)Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seluruh kegiatan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka di wilayah Kelurahan.
(3)Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah seluruh anggota masyarakat di lingkungan wilayah Kelurahan dapat berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan dengan berpegang teguh bahwa rembuk warga sebagai pengambilan keputusan tertinggi.
(4)Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah seluruh pelaksanaan kegiatan wajib dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
(5)Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. 10 Umum Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur kegiatan:
1. a.Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan; dan
2. b.Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

BAB III

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1)Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pembangunan infrastruktur pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat sesuai kewenangannya.
(2)Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
2. b.pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi;
3. c.pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan;
4. d.pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan;dan/atau
5. e.pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam. 11
(3)Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan sepanjang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah pengampu urusan.

Pasal 6

( 1) Pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

a.jaringan air minum;
b.drainase dan selokan;
c.sarana pengumpulan sampah dan sarana pengelolaan sampah;
d.sumur resapan;
e.jaringan pengelolaan air limbah domestik skala pemukiman;
f.alat pemadam api ringan;
g.pompa kebakaran portabel; dan/atau
h.penerangan lingkungan permukiman.

(2)Pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.jalan permukiman;
2. b.jalan poros kelurahan; dan/atau
3. c.jalan usaha tani.
(3)Pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.mandi, cuci, kakus untuk umum/komunal;
2. b.unit pelayanan lesehatan di tingkat Kelurahan;
3. c.perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan kelurahan yang meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan unit pelayanan kesehatan kelurahan dan pos pelayanan terpadu; 12
4. d.pemenuhan sarana prasarana kesehatan sesuai standar peralatan dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer pada pusat kesehatan masyarakat, unit pelayanan kesehatan di Kelurahan dan pos pelayanan terpadu; dan
5. e.pemenuhan bahan cetak pendukung Pos Pelayanan Terpadu.
(4)Pengadaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
1. a.taman bacaan masyarakat;
2. b.bangunan pendidikan anak usia dini;
3. c.wahana permainan anak di pendidikan anak usia dini;
4. d.pusat belajar masyarakat; dan/ atau
5. e.ruang untuk kegiatan olahraga dan adat/ seni budaya.
(1)Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri.
(2)Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat;
2. b.pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan;
3. c.pengelolaan kegiatan penumbuhan wirausaha pemula dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
4. d.pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan;
5. e.pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan/ atau 13
6. f.penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya.
(3)Kegiatan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sepanJang Masyarakat di Kelurahan pada ayat (2), dapat tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu urusan.

Pasal 8

( 1) Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:

a.pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
b.penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting;
c.penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan tidak menular;
d.penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional;
e.penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
f.penyediaan makanan tambahan di Pos Pelayanan Terpadu;
g.penyediaan makan bergizi untuk anak balita yang mempunyai masalah gizi dan ibu hamil mengalami kekurangan energi kronis;
h.penyelenggaraan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita;
i.keluarga berencana; J. pelatihan dan penilaian kader kesehatan masyarakat;
k.bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan lainnya yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan/atau 14
1. 1.pembayaran transpor kader yang ada di Pos Pelayanan Terpadu dan unit pelayanan kesehatan di Kelurahan.

(2)Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(2)huruf b, meliputi:
1. a.penyelenggaraan pelatihan kerja;
2. b.penyelenggaraan kursus seni budaya;
3. c.penyelenggaraan acara adat/budaya yang mendukung kearifan lokal kelurahan;
4. d.pembinaan Lembaga Adat Kelurahan;
5. e.pendampingan anak tidak sekolah untuk kembali ke sekolah; dan/atau
6. f.memberikan motivasi dan bimbingan kepada anak tidak sekolah yang kembali bersekolah agar tetap bersekolah.
(3)Pengelolaan kegiatan penumbuhan wirausaha pemula dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula, usaha mikro, kecil dan menengah; dan/atau
2. b.kegiatan pengelolaan pengembangan wirausaha pemula, usaha mikro, kecil dan menengah.
(4)Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:
1. a.pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; dan/atau
2. b.pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
(5)Pengelolaan kegiatan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi:
1. a.pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Kelurahan; dan/atau
2. b.penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan. 15
(6)Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, meliputi:
1. a.penyediaan layanan informasi tentang bencana;
2. b.pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
3. c.pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;dan/atau
4. d.edukasi manajemen pencegahan dan penanganan pertama kebakaran.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 9

( 1) Penentuan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kelurahan.

(2)Penentuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus selaras dengan prioritas pembangunan nasional, RPJMD, sesuai dengan tema RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
(3)Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah antara lurah dengan LPMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan dan/atau perubahan.
(5)Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat dalam bentuk berita acara. 16

Pasal 10

Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun dalam rencana kerja Kecamatan. BABV PENGANGGARAN

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dalam APBD dengan besaran paling sedikit dana desa terendah ditambah dengan DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang undangan.
(2)Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan. BABVI PELAKSANAAN ANGGARAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 12

(1)Bupati menetapkan lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan. 17
(2)Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagainiana dimaksud pada ayat ( 1) menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan di Kelurahan.
(3)Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan wewenang:
1. a.melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
2. b.menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
3. c.melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
4. d.menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
(4)Dalam hal tidak ada personil yang yang ditunjuk sebagai PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan wewenang verifikasi dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 13

( 1) Pelaksanaan anggaran untuk Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan melibatkan Kelompok Masyarakat dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

(2)Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan Kelompok Masyarakat yang berkedudukan di wilayah administrasi Kelurahan yang bersangkutan yang dibentuk melalui musyawarah Kelurahan dan ditetapkan dengan keputusan camat serta dikukuhkan oleh lurah. 18
(3)Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola, anggota Kelompok Masyarakat diutamakan yang memiliki kernampuan dan memahami teknis konstruksi.
(4)Organisasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)rnerupakan organ1sas1 masyarakat yang berkedudukan di wilayah adrninistrasi Kelurahan yang bersangkutan yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 29 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 29 Tahun 2019