DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Blora.
2.Bupati adalah Bupati Blora.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

a.lampiran I : Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029;
b.lampiran II : Rencana Strategis Dinas Kesehatan Daerah Tahun 2025- 2029;
c.lampiran III : Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2029;
d.lampiran IV : Rencana Strategis Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan Tahun 2025- 2029;
e.lampiran V : Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2025-2029;
f.lampiran VI : Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025-2029;
g.lampiran VII : Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029;
h.Lampiran VIII : Rencana Strategis Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Tahun 2025- 2029;
i.lampiran IX : Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025- 2029;
j.lampiran X : Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025-2029;
k.lampiran XI : Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025-2029;
l.lampiran XII : Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2025-2029;
m.lampiran XIII : Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029;
n.lampiran XIV : Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025-2029;
o.lampiran XV : Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029;
p.lampiran XVI : Rencana Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Tahun 2025-2029;
q.lampiran XVII : Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025-2029;
r.lampiran XVIII : Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2025-2029;
s.lampiran XIX : Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029;
t.Lampiran XX : Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025-2029;
u.lampiran XXI : Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Riset Inovasi Daerah Tahun 2025-2029;
v.lampiran XXII : Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029;
w.lampiran XXIII : Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029;
x.lampiran XXIV : Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029;
y.lampiran XXV : Rencana Strategis Kecamatan Blora Tahun 2025-2029;
z.lampiran XXVI : Rencana Strategis Kecamatan Jepon Tahun 2025-2029; aa. lampiran XXVII : Rencana Strategis Kecamatan Bogorejo Tahun 2025-2029; bb. lampiran XXVIII : Rencana Strategis Kecamatan Tunjungan Tahun 2025-2029; cc. lampiran XXIX : Rencana Strategis Kecamatan Banjarejo Tahun 2025-2029; dd. lampiran XXX : Rencana Strategis Kecamatan Cepu Tahun 2025-2029; ee. lampiran XXXI : Rencana Strategis Kecamatan Jiken Tahun 2025-2029; ff. lampiran XXXII : Rencana Strategis Kecamatan Sambong Tahun 2025-2029; gg. lampiran XXXIII : Rencana Strategis Kecamatan Kedungtuban Tahun 2025- 2029; hh. lampiran XXXIV : Rencana Strategis Kecamatan Ngawen Tahun 2025-2029; ii. lampiran XXXV : Rencana Strategis Kecamatan Kunduran Tahun 2025-2029; jj. lampiran XXXVI : Rencana Strategis Kecamatan Todanan Tahun 2025-2029; kk. lampiran XXXVII : Rencana Strategis Kecamatan Japah Tahun 2025-2029; ll. lampiran XXXVIII : Rencana Strategis Kecamatan Randublatung Tahun 2025- 2029; mm. lampiran XXXIX : Rencana Strategis Kecamatan Jati Tahun 2025-2029; nn. lampiran XL : Rencana Strategis Kecamatan Kradenan Tahun 2025-2029; dan oo. lampiran XLI : Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Pasal 5

(1)Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2)Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. Ditetapkan di Blora pada tanggal 19 September 2025 BUPATI BLORA, Cap Ttd. ARIEF ROHMAN Diundangkan di Blora pada tanggal 19 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, Cap Ttd. KOMANG GEDE IRAWADI BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2025 NOMOR 17 Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora, SLAMET SETIONO, SH, MM NIP. 19770111 200501 1 006

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Blora Nomor 17 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017