(1)Pelaksanaan pemberian pembebasan BPHTB mengacu kepada peraturan Bupati mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah dengan menambah kelengkapan persyaratan berupa:
a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
b.fotokopi Kartu Keluarga;
c.surat pernyataan yang memuat keterangan bahwa tanah dan/atau bangunan merupakan rumah tinggal pertama; dan
d.slip gaji/surat keterangan gaji yang diterbitkan lembaga/instansi tempat kerja atau kepala desa/lurah setempat untuk pekerja informal.
5
(2)Dalam hal memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan pembebasan BPHTB.
(3)Dalam hal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka Wajib Pajak wajib melaksanakan pembayaran BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan mengenai format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora. Ditetapkan di Blora pada tanggal 24 Februari 2026 BUPATI BLORA, Cap Ttd. ARIEF ROHMAN Diundangkan di Blora pada tanggal 24 Februari 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, Cap Ttd. KOMANG GEDE IRAWADI BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2026 NOMOR 5 Sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora, SLAMET SETIONO, SH, MM NIP. 19770111 200501 1 006 6 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH FORMAT SURAT PERNYATAAN BUPATI BLORA, Cap Ttd. ARIEF ROHMAN