DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2025

Nomor: 43
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Mengatur Mengenai Ketentuan Umum Maksud Dan Tujuan Azas Ruang Lingkup Perencanaan BLUD Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, Perubahan Dan Pengendalian RBA Pelaksanaan Anggaran BLUD Piutang BLUD Tata Cara Pengajuan Pinjaman Pengelolaan Investasi Pengelolaan SiLPA BLUD Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2), Pasal 64 ayat (3), Pasal 73, Pasal 80, Pasal 85 ayat (2), Pasal 87 ayat

(5), Pasal 94, dan Pasal 96 ayat (5), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 ten tang Badan Layanan Umurn Daerah, perlu diatur ketentuan mengenai Rencana Strategis, Penyusunan, Pengajuan, dan Penetapan, Perubahan dan Pengendalian Rencana Bisnis Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Tata Cara Penghapusan Piutang, Tata Cara Pengajuan Pinjaman, Pengelolaan Investasi, dan Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah;
1. b.bahwa dalam rangka melakukan simplifikasi beberapa Peraturan Bupati Bojonegoro dalam rangka efektivitas pelaksanaan fleksibilitas Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan;
2. c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Bojonegoro tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan; : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 19);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 1 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2162);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
16.Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Organisasi Bersifat Fungsional dan Unit Organisasi bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 38). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG PEDOMAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG KESEHATAN. 4

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang dikecualikan dari pengelolaan keuangan daerah pada umumnya, secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktik Bisnis Yang Sehat.

BAB III

AZAS

Pasal 3

Asas-asas dalam pengelolaan keuangan BLUD Bidang Kesehatan meliputi:

a.tertib administrasi, harus melaksanakan tahapan yang telah ditetapkan dan memperhatikan kelengkapan dokumen;
b.efektifitas pelayanan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat; JO
c.efisiensi, khususnya terkait dengan penggunaan anggaran belanja sesuai dengan skala prioritas sehingga dapat digunakan sesuai peruntukkannya masing-masing;
d.transparansi, dapat mengelola setiap sumber pendapatan BLUD Bidang Kesehatan yang ada dalam merealisasikan dalam bentuk belanja BLUD Bidang Kesehatan pada setiap kegiatan dan layanan yang ada yang diwujudkan dalam pergeseran RBA yang dapat memperlihatkan secara transparan; dan
e.dipertanggungjawabkan melalui pengawasan dari masing masing pejabat BLUD Bidang Kesehatan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.perencanaan BLUD;
b.penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan dan pengendalian RBA; C. pelaksanaan anggaran BLUD;
d.piutang BLUD;
e.tata cara pengajuan pinjaman;
f.pengelolaan investasi; dan
g.pengelolaan SiLPA BLUD.

Pasal 5

(1)BLUD Bidang Kesehatan menyusun Renstra BLUD sesuai periode 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada Renstra Dinas mengenai kebijakan strategis Dinas untuk periode Renstra yang akan disusun.
(2)Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
1. a.keterkaitan dengan rencana strategis Dinas dan/ atau kebijakan strategis Dinas;
2. b.visi, misi, program dan sasaran strategis;
3. c.evaluasi pelaksanaan Renstra sebelumnya;
4. d.analisis strategis bisnis BLUD; dan
5. e.target Renstra yang dirinci 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang terukur.
(3)Tata cara dan format penyusunan Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD Bidang Kesehatan dan di ketahui Dewan Pengawas. 11
(5)Pemimpin BLUD menyampaikan Renstra BLUD kepada Dinas paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya periode Renstra BLUD sebelumnya.
(6)Dalam ha! terjadi perubahan Renstra dan/atau kebijakan strategis Dinas yang berdampak pada Renstra BLUD dan/atau kondisi yang menyebabkan perlunya penyesuaian target capaian dalam Renstra BLUD, maka Pemimpin BLUD melakukan revisi / perubahan Renstra BLUD dimaksud sejak ditetapkannya perubahan Renstra Dinas oleh Bupati.
(7)Perubahan Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan di ketahui Dewan Pengawas.
(8)Pemimpin BLUD menyampaikan Renstra BLUD kepada Dinas paling lama 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya Renstra Perubahan.
(9)Mekanisme penyusunan Renstra BLUD lebih lanjut diatur dalam Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan Pemimpin BLUD.

BAB VI

PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN, PERUBAHAN DAN PENGENDALIAN RBA

Pasal 6

(1)BLUD Bidang Kesehatan menyusun RBA mengacu pada Renstra BLUD dan evaluasi kinerja pelaksanaan BLUD sebelurnnya.
(2)Proses/tahapan dan jadwal penyusunan dan penetapan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlepas dari proses pengajuan RKA SKPD Dinas menjadi Rancangan APBD dan mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
(3)Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukan proyeksi dari pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD Bidang Kesehatan setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 7

(1)RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disusun berdasarkan:
1. a.Anggaran berbasis kinerja;
2. b.SSH; dan 12
3. c.Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau basil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLVD lainnya
(2)Format RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (!) terdiri dari:
1. a.RBA Pendapatan;
2. b.RBA Belanja;
3. c.RBA Pembiayaan;
4. d.Rincian RBA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
5. e.Ringkasan RBA Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
(3)Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan analisa kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
(4)SSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.
(5)Dalam hal diperlukan kebutuban SSH untuk belanja barang/ jasa yang bersifat mendesak dan/ atau belum diatur dalam Keputusan Bupati, dapat ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLVD setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
(6)Keputusan Pemimpin BLVD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 8

(!) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (!) meliputi:

a.Ringkasan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan; danbelanjapendapatan,b. Rincian anggaran pembiayaan;
c.Perkiraan harga;
d.Besaran persentase ambang batas;
e.Perkiraan maju atau forward estimate; dan
f.Standar Pelayanan Minimal. 13

(2)RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
(3)RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 9

(1)Ringkasan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (l) huruf a terdiri dari ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
(2)Rincian Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri dari rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
(3)Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/ atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
(4)Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, merupakan besaran presentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
(5)Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinarnbungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
(6)Penyusunan perkiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan konsep Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) sesuai Renstra BLUD.

Pasal 10

(1)Rincian anggaran pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan komponen anggaran Pendapatan BLVD Bidang Kesehatan yang akan dimasukkan dalam RBA terdiri dari:
1. a.Jasa layanan berupa imbalan yang diperoleh dari jasa Jayanan yang diberikan kepada masyarakat;
2. b.Hibah berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan Jain; 14
3. c.Hasil kerjasama dengan pihak Jain berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama BLUD;
4. d.APBD berupa pendapatan yang berasal dari penerirnaan dari kas umum daerah yang digunakan untuk belanja kegiatan yang bersumber dari DPA APBD Dinas diluar DPA BLUD Bidang Kesehatan; dan
5. e.Lain-lain pendapatan BLUD Bidang Kesehatan yang sah meliputi:
  1. 1.jasa giro;
  2. 2.pendapatan bunga;
  3. 3.keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  4. 4.komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau Jasa oleh BLUD;
  5. 5.Investasi; dan
  6. 6.pengembangan usaha.
(2)Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dilaporkan sebagai penerimaan BLUD Bidang Kesehatan kepada PPKD.
(3)Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dilakukan pertanggungjawaban pendapatan BLUD Bidang Kesehatan berupa pengesahan pendapatan kepada PPKD.
(4)Pengesahan pendapatan kepada PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperlukan untuk hibah yang diterirna dalam bentuk barang, jasa, dan/ atau surat berharga.
(5)Hibah tidak terikat dan hibah terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
(6)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e angka 6 merupakan pengembangan usaha yang dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan Jayanan Kesehatan kepada masyarakat, dan merupakan bagian dari BLUD Bidang Kesehatan yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD. 15
(7)Pendapatan BLUD Bidang Kesehatan dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
(8)Pendapatan BLUD Bidang Kesehatan masuk melalui Rekening Kas BLUD untuk dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya.
(9)Pihak pemegang Kas BLUD Bidang Kesehatan adalah Pejabat Keuangan.

Pasal 11

(1)Rincian Anggaran Belanja BLUD Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan komponen belanja BLUD Bidang Kesehatan yang akan dimasukkan dalam RBA BLUD Bidang Kesehatan terdiri dari:
1. a.belanja operasional; dan
2. b.belanja modal.
(2)Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD Bidang Kesehatan untuk menjalankan tugas dan fungsi, meliputi:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga; dan
4. d.belanja lain.
(3)Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLVD Bidang Kesehatan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD Bidang Kesehatan, meliputi:
1. a.belanja tanah;
2. b.belanja peralatan dan mesin;
3. c.belanja gedung dan bangunan;
4. d.belanja jalan irigasi dan jaringan;
5. e.belanja aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja aset lainnya.
(4)Belanja modal BLUD Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PPKD dimasukan dalam akun belanja daerah yang selanjutnya di rinci dalam 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dalam 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan Pelayanan BLUD, serta 1 (satu) sub kegiatan Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Bidang Kesehatan, jenis belanja, namun tidak sampai obyek dan rincian obyek, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 16

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…