Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Lembaga ini sangat signifikan dalam memastikan pembangunan yang inklusif dan merata, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan, termasuk penetapan peraturan daerah, penyediaan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta berbagai program untuk mendukung produktivitas masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam memastikan pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah kabupaten, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat lokal.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Pemkab Bojonegoro menetapkan peraturan daerah dan kebijakan lokal yang relevan, serta bertanggung jawab atas penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan administrasi kependudukan. Program-programnya meliputi berbagai sektor untuk mendukung produktivitas masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.
Program strategis Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Tahun Anggaran 2026 berfokus pada sektor-sektor krusial yang melampaui ketentuan minimal pemerintah pusat. Intervensi utama meliputi alokasi Rp2,38 triliun untuk pendidikan, Rp1,26 triliun untuk kesehatan, dan Rp2,35 triliun untuk infrastruktur. Prioritas ini bertujuan untuk mendukung produktivitas masyarakat dan pembangunan yang inklusif.
Meskipun fokus utamanya adalah pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkontribusi pada isu nasional melalui komitmennya terhadap pelayanan dasar dan pembangunan berkelanjutan. Dengan mengalokasikan anggaran yang signifikan di atas mandatory spending untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, Pemkab secara tidak langsung mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Komitmen terhadap stabilitas fiskal daerah juga mencerminkan peran dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk berbagai layanan publik, di antaranya pendaftaran kependudukan, perizinan usaha dan pembangunan, serta pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik Pemkab. Selain itu, warga juga berinteraksi untuk pendidikan di sekolah-sekolah negeri, pengurusan pajak daerah dan retribusi, serta pengaduan terkait pelayanan publik atau masalah lingkungan.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi anggaran yang signifikan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, melampaui batas minimal yang ditetapkan pemerintah pusat. Dengan total pagu belanja APBD TA 2026 sebesar Rp6,49 triliun, Pemkab Bojonegoro berupaya memastikan pelayanan dasar tetap berjalan maksimal meskipun menghadapi tantangan penurunan pendapatan dari dana transfer pemerintah pusat. Prioritas pada sektor-sektor krusial ini diharapkan dapat mendorong pembangunan yang inklusif dan merata, serta mendukung produktivitas masyarakat di seluruh wilayah kabupaten.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur mengenai penerima THR dan Gaji Ketiga Belas yang meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pejabat dan pegawai lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, diatur pula komponen pembayaran, besaran penghasilan yang diberikan, sumber pendanaan, tata cara pembayaran, waktu pembayaran, serta ketentuan pemotongan pajak penghasilan atas pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2021
Materi Pokok: Mengatur mengenai Penyelenggaraan Hak-Hak Penyandang Disabilitas; memuat antara lain: ketentuan umum; asas, tujuan dan ruang lingkup, hak penyandang disabilitas (pendidikan, ketenagakerjaan, usaha, kesehatan, kesejahteraan sosial, pelayanan publik, seni buday dan olahraga, politik, hukum, aksesibilitas, tempat tinggal, bantuan sosial, peran setra masyarakat, insentif dan penghargaan, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, larangan, sanksi administratif, ketentuan pidana, ketentuan peralihan; ketentuan penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 22 Tahun 2019
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERBUP NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK PADA PASAL 14
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2020
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi wewenang. Tugas dan Tanggung Jawab: a. koperasi; dan b. usaha mikro.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA PADA PASAL 1; PASAL 2; PASAL 6; PASAL 9; PASAL 18; PASAL 21; PASAL 23; PASAL 25; PASAL 26; PASAL 28A, PASAL 28B; PASAL 29; PASAL 29A; PASAL 31A
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2025
Perda Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro Mengatur Mengenai Perubahan Susunan Perangkat Daerah Ketentuan Peralihan Pejabat Mengubah Peraturan Terdahulu dan Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2019
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG KETENTUAN UMUM; ASAS; MAKSUD DAN TUJUAN; TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH; PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA; PELAYANAN KEPEMUDAAN; KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN; PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN; ORGANISASI KEPEMUDAAN; PERAN SERTA MASYARAKAT; PENGHARGAAN; KERJA SAMA; PENDANAAN; KETENTUAN PERALIHAN; DAN KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2019
PERATURAN INI MENGATUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2018