DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 29 Tahun 2025

Nomor: 29
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, maka perlu menyusun rencana kerja perangkat daerah;
b.bahwa rencana kerja perangkat daerah menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja anggaran perangkat daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Pembangunan Daerah, penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah paling lambat l (satu) bulan setelah peraturan kepala daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Pcraturan Bupati tcntang Rencana Kcrja Pcrangkat Dacrah Tahun 2026;

1.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2.Undang- Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pememrintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

BAB. II BAB. III BAB. IV BAB. V PENDAHULUAN HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH PENUTUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2024 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat daerah Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD tahun 2024) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 3

(1)Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab iyang memuat pendahuluan;
2. b.bab ii yang memuat hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
3. c.bab iii yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
4. d.bab iv yang memuat rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
5. e.bab v yang memuat penutup.
(2)Ketentuan mengenai uraian mengenai Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Pada Tahun 2026, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah “Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, serta Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik” dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.
(2)Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 di lingkup Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Pasal 5

(1)Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada:
1. a.rancangan perubahan RPKD Tahun 2026; dan
2. b.hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2026.
(2)Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Ditet an di Bolaang Uki a tan gal 22 September 2025 OLAAN9 MONGONDOW SELATAN, .( 2 + ARU d Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal 22 September 2025 t SEKRETAR DAERAH KABUPATEN {OLAANG MONGONDOW SELATAN, • \ \ 2l -' �' , MARZANZIUS ARY AN OHY BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 992 PARAF KOORDINASI KEPALA BADAN PERENCANAAN . \, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DANPENGEMBANGANDAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM C/ ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN / SEKRETARIS DAERAH <¢ WAKIL BUPATI J LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 A. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Renja Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen resmi yang mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah secara khusus, serta pembangunan daerah secara umum. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja berperan penting sebagai penghubung antara dokumen perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) dengan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan. Dengan demikian, Renja menjamin kesinambungan perencanaan, sinkronisasi arah kebijakan, serta keterukuran capaian pembangunan melalui target tahunan yang konkret. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Renja Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Dokumen ini memuat informasi terkait program, kegiatan, lokasi pelaksanaan, kelompok sasaran, indikator kinerja, dan kebutuhan pendanaan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penyusunan Renja ini berpedoman pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025–2029 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Proses penyusunan Renja dilaksanakan secara simultan dan terpadu dengan penyusunan RKPD Kabupaten, melalui tahapan sebagai berikut:

a.Persiapan penyusunan,
b.Penyusunan rancangan awal,
c.Penyusunan rancangan Renja,
d.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e.Perumusan rancangan akhir, dan
f.Penetapan Renja. Lebih lanjut, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya digambarkan secara sistematis pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Berdasarkan Gambar 1.1, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RKPD dan Renstra Perangkat Daerah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran operasional dari dokumen RENSTRA KL RENJA KL Dipedo ani RPJP NAS RPJM NAS RKP Pem. Daerah I I DiserasikanDiacu Diperhatikan I I melalui I I MusrenbangI I I I ♦ ... RPJJD RPJMD RKPD Diacu Dipedomani Perm. Daerah RENSTRA RENJA SKPD SKPD perencanaan di atasnya, yaitu RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD. Renja Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif, dan demokratis, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah. Dokumen Renja ini berfungsi sebagai:
1. 1.Dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah,
2. 2.Rujukan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten, serta
3. 3.Acuan dalam pengusulan program dan kegiatan yang akan didanai melalui APBD Provinsi maupun APBN. Dengan demikian, Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen kunci yang menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara efektif dan terukur.. 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Ranwal Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:
4. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
7. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
9. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
12. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
18. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
22. 18.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
23. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
24. 20.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
25. 21.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
26. 22.Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 728; 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 memiliki maksud sebagai beriku:
27. 1.Menjadi dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
28. 2.Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan serta merumuskannya ke dalam program dan kegiatan yang bersifat prioritas;
29. 3.Menjadi dasar evaluasi dan penilaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan secara baik, transparan, akuntabel baik dari sisi keuangan maupun kinerja. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Ranwal Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026: 1) Menjamin keterpaduan dan kesesuaian antara dokumen perencanaan tahunan (Renja) dengan dokumen penganggaran (RKA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 2) Menjamin peningkatan kinerja dan pelayanan publik dalam urusan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; 3) Menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dalam pelaksanaan program/kegiatan pendidikan dan kebudayaan, dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas kinerja dan keuangan yang transparan. 1.4 Sistematika Penyusunan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BAB V PENUTUP Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 (tahun n-2) dan proyeksi capaian Tahun 2025 (tahun n-1) dilakukan dengan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan yang pada saat penyusunan Renja seharusnya telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk:
30. 1.Menilai konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan,
31. 2.Mengidentifikasi tingkat pencapaian target kinerja berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam Renstra,
32. 3.Menjadi dasar dalam perumusan prioritas dan strategi perencanaan tahun 2026. Capaian pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan estimasi capaian Tahun 2025 dikaitkan secara langsung dengan target-target dalam Renstra 2025– 2029, berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam:
33. 1.Laporan Kinerja Tahunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
34. 2.dan/atau realisasi APBD untuk urusan pendidikan dan kebudayaan. Hasil evaluasi dan capaian kinerja program/kegiatan tersebut disajikan secara sistematis dalam Tabel 2.1 (Format TC.29) yang memuat informasi mengenai indikator kinerja, target, realisasi, serta analisis pencapaian kinerja: Tabel 2.1 (TC-29) Rekapitulasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%)

(01)(02) (04) (03) (06) (08) (10) (06) (08) (10) 1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat 3.45 3 3,47 3,46 99,71 3,47 3,46 99,71 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) 1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1010 680 1020 1014 99,41 1015 1020 100,49 1.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5 5 5 5 100 5 1 20,00 1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 6 6 6 100 6 6 100,00 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) 1.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 3 4 4 100 0 0 0,00 1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 12 12 100 12 7 58,33 1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 12 12 12 100 12 7 58,33 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Urusan Pemerintahan Daerah 1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 5 4 4 100 4 4 100,00 1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 20 0 0 0 0 0 0,00 1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si 1 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang 1 0 0 0 0 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilita si 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Meningkatnya Parsitipasi Anak Usia Sekolah Iklim Kebinekaan SMP 71.00 73,07 72 69,00 95,83 72 69,00 95,83 Iklim Inklusivitas SD 61.10 52,32 63,6 56,1 88,21 63,6 56,1 88,21 Iklim Inklusivitas SMP 58.32 54,77 60,72 53,52 88,14 60,72 53,52 88,14 Iklim Keamanan SD 72.47 68,26 73,37 70,67 96,32 73,37 70,67 96,32 Iklim Keamanan SMP 67.90 68,98 69,4 64,9 93,52 69,4 64,9 93,52 Iklim Kebinekaan SD 71.47 70,69 72,47 69,47 95,86 72,47 69,47 95,86 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 PAUD 30.99 20,75 31,99 20,75 64,86 31,99 20,75 64,86 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B PAUD 95.58 49,48 100 57,25 57,25 100 57,25 57,25 Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional 48.94 43,78 51,44 43,94 85,42 51,44 43,94 85,42 Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional 48.45 35,73 51,35 42,65 83,06 51,35 42,65 83,06 Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 57.78 56,46 58,88 55,58 94,40 58,88 55,58 94,40 Rata-rata kompetensi Numerasi SMP 55.16 52,32 56,16 52,16 92,88 56,16 52,16 92,88 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) berdasarkan Asesmen Nasional Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 100 95,9 100 97,52 97,52 100 97,52 97,52 TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 100 75 100 68,16 68,16 100 68,16 68,16 Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 100 95,9 100 97,52 97,52 100 97,52 97,52 Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 100 95,9 100 97,52 97,52 100 97,52 97,52 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) 15 tahun dalam Pendidikan dasar Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100 13,48 100 21,45 21,45 100 21,45 21,45 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 2 1 1 100 1 0 0,00 1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 0 4 7 7 100 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) 1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 0 1 0 0 0 0 0 #DIV/0! 1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 28 5 3 3 100 5 0 0,00 1.01.02.2.01.0007 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 0 0 4 4 100 0 0 #DIV/0! 1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 0 1 1 100 0 0 #DIV/0! BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) 1.01.02.2.01.0013 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat 0 0 3 3 100 0 0 #DIV/0! 1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 750 0 0 0 0 300 0 0,00 1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 10 6612 10 10 100 0 0 #DIV/0! 1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 2 0 0 0 0 4 0 0,00 1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba 365 51 150 141 94 100 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Akademik dan Non Akademik 1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 125 211 205 205 100 102 100 98,04 1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 100 260 200 200 100 78 0 0,00 1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan 73 73 73 73 100 73 73 100,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Kelembagaan dan manajemen sekolah 1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 73 73 73 73 100 73 73 100,00 1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 73 0 0 0 0 73 73 100,00 1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 2 3 2 2 100 0 0 0,00 1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 0 4 4 100 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) 1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 73 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 6 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 73 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 7 0 0 0 0 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) 1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 10 0 0 0 0 1 0 0,00 1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 7 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.01.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 5 0 0 0 0 41 41 100,00 1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 73 0 0 0 0 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) 1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 73000 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 3500 3343 3000 3000 100 3500 0 0,00 1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 5 1 0 0 0 6 0 0,00 1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 0 0 0 0 2 0 0,00 1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas 365 0 0 0 0 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 73 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 4 3 3 100 3 0 0,00 1.01.02.2.01.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun 5 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 81 54 29 29 100 35 0 0,00 1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 73 0 0 0 0 3 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) dan Peraga Peserta Didik 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 0 1 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 0 5 3 3 100 0 0 0,00 1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) 1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 0 1 4 4 100 0 0 0,00 1.01.02.2.02.0007 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.02.0008 - Pembangunan Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.02.0009 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 9 3 0 0 0 1 0 0,00 1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah 10 1 0 0 0 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat 1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 1 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 1 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.02.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.02.0021 - Rehabilitasi Jumlah Rumah Dinas Kepala 0 0 0 0 0 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1.01.02.2.02.0022 - Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 77 2 1 1 100 1 0 0,00 1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 500 0 0 0 0 200 0 0,00 1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 5 4195 681 681 100 0 0 0,00 1.01.02.2.02.0030 - Pemeliharaan Rutin Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas 1 0 0 0 0 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 81 58 18 18 100 38 0 0,00 1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 105 54 62 62 100 53 0 0,00 1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 55 79 76 76 100 40 40 100,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) 1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 80 0 143 143 100 150 0 0,00 1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 21 21 21 21 100 21 21 100,00 1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 21 21 21 21 100 21 21 100,00 1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana 21 21 21 21 100 43 43 100,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Sekolah Menengah Pertama BOS Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.0046 - Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 21 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 4 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 21 0 0 9 0 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) 1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 7 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 10 0 0 0 0 8 5 62,50 1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 1 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, 21 0 0 0 0 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) kekerasan, dan intoleransi kekerasan, dan intoleransi 1.01.02.2.02.0056 - Penataan Ruang/Sudut Baca Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar 21 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 5 0 0 0 0 1 0 0,00 1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 105 0 105 105 100 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) 1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 21000 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 2000 1603 1500 1500 100 2000 0 0,00 1.01.02.2.02.0063 - Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 1 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.02.0065 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun 3 0 0 0 0 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) 1.01.02.2.02.0066 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia 5 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.02.0068 - Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 5 0 0 0 0 33 0 0,00 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 2 2 1 1 100 1 0 0,00 1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 21 0 0 0 0 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) 1.01.02.2.03.0008 - Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia 60 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 5 2045 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 81 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 35 68 52 52 100 20 0 0,00 1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, 150 150 147 147 100 146 146 100,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 115 103 103 103 100 105 105 100,00 1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 115 95 103 103 100 110 105 95,45 1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 249 0 16 16 100 16 16 100,00 1.01.02.2.03.0020 - Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara 0 0 0 0 0 110 110 100,00 1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Jumlah Orang yang Mendapatkan 0 0 0 0 0 110 50 45,45 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 115 0 0 0 0 95 95 100,00 1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 7 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Jumlah kegiatan sosialisasi dan 3 3 0 0 0 2 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Kebijakan Bidang Pendidikan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 0 0 0 0 1 0 0,00 1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 2 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 2 0 0 0 0 1 0 0,00 1.01.02.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.03.0032 - Penataan Ruang/Sudut Baca Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata 0 0 0 0 0 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) 1.01.02.2.03.0033 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 45 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.03.0035 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 2800 0 0 0 0 3014 0 0,00 1.01.02.2.03.0036 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, 1 0 0 0 0 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) perundungan, kekerasan, dan intoleransi kekerasan, dan intoleransi 1.01.02.2.03.0038 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 50 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1250 870 900 900 100 1100 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) 1.01.02.2.03.0042 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.03.0043 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.03.0044 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta 5 0 0 0 0 2 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) dan Peraga Peserta Didik PAUD Didik PAUD yang Tersedia 1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.03.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.03.0050 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah 0 0 0 0 0 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 400 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 15 13 9 9 100 9 9 100,00 1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, 15 0 0 0 0 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 4 2 4 4 100 4 4 100,00 1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 4 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0021 - Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel Pendidikan 0 0 0 0 0 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan 1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0025 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0026 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, 0 0 0 0 0 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 2 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0030 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 1 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 1 0 0 0 0 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) 1.01.02.2.04.0032 - Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0033 - Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0034 - Penataan Ruang/Sudut Baca Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0035 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 250 0 0 0 0 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) 1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik 500 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0038 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 0 1 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0039 - Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, 40 0 0 0 0 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1.01.02.2.04.0043 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0044 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0045 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar 0 0 0 0 0 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) 1.01.02.2.04.0047 - Pembangunan Ruang Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0048 - Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 50 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0049 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun 0 13 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) 1.01.02.2.04.0054 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia 1 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0056 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0057 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.02.2.04.0060 - Rehabilitasi Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang 0 0 0 0 0 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1.01.02.2.04.0061 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 0 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indeks Pemerataan Guru 16 0 18 17 94 20 17 85,00 Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik 53 0 58 55 95 60 55 91,67 1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 194 0 0 0 0 0 0 0,00 1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, 1 0 0 0 0 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Pendidikan Nonformal/Kesetaraan PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan 5 20,35 21,2 21,2 100,00 22,3 21,2 95,07 2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang 10 0 10 10 100,0 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 275 50 150 150 100,0 60 60 100,00 2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Meningkatnya warisan cagar budaya yang dilestarikan Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan 90 88 100 100 100 0 0 0,00 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan 90 88 100 100 100 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) 2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 6 0 0 0 0 0 0 0,00 2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 1 0 2 2 100 0 0 0,00 2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan 2 0 0 0 0 0 0 0,00 2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 3 0 1 1 100 0 0 0,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangka t Daerah) Tahun 2026 Realisas i Target Kinerja Hasil Program dan Keluara n Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangka t Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangka t Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Su b Kegiatan Tingkat Realisas i (%) 2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN Meningkatnya tata kelola museum Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum 50 0 0 0 0 0 0 0,00 2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 2.22.06.2.01.0013 - Pengelolaan Koleksi Museum Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola 25 0 0 0 0 0 0 0,00 2.22.06.2.01.0014 - Pengelolaan Operasional Museum Jumlah Layanan Operasional Museum 10 0 0 0 0 0 0 0,00 Berdasarkan hasil review pada tabel 2.1 (TC-29) diatas Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target dapat di uraikan sebagai berikut:

1.Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah: Tabel 2.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Faktor Pendukung Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%)

(01)(02) (06) (08) (10) 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat 3,47 3,46 99,71 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5 5 100 SDM keuangan yang kompeten; SOP jelas; sistem akuntansi terintegrasi; data dan dokumen lengkap; dukungan anggaran 1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 6 100 Petugas inventaris yang terlatih; sistem pencatatan barang; data aset akurat; dukungan anggaran; koordinasi antar unit PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Faktor Pendukung Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 4 100 Perencanaan kebutuhan yang tepat; penyedia yang berkualitas; proses pengadaan sesuai aturan; anggaran memadai; pengawasan ketat 1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 100 Ketersediaan kontrak layanan; infrastruktur teknis siap; pembayaran tepat waktu; koordinasi dengan penyedia jasa 1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 12 100 SDM pelayanan memadai; peralatan kerja lengkap; SOP pelayanan jelas; dukungan biaya operasional 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Faktor Pendukung Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) 1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 4 100 Jadwal pemeliharaan rutin; bengkel rekanan terpercaya; administrasi pajak tertib; anggaran cukup 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Meningkatnya Parsitipasi Anak Usia Sekolah Iklim Kebinekaan SMP 72 69,00 95,83 Iklim Inklusivitas SD 63,6 56,1 88,21 Iklim Inklusivitas SMP 60,72 53,52 88,14 Iklim Keamanan SD 73,37 70,67 96,32 Iklim Keamanan SMP 69,4 64,9 93,52 Iklim Kebinekaan SD 72,47 69,47 95,86 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 PAUD 31,99 20,75 64,86 PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Faktor Pendukung Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B PAUD 100 57,25 57,25 Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional 51,44 43,94 85,42 Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional 51,35 42,65 83,06 Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 58,88 55,58 94,40 Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 56,16 52,16 92,88 Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam 100 97,52 97,52 PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Faktor Pendukung Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) pendidikan menengah pertama TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 100 68,16 68,16 Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 100 97,52 97,52 Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 15 tahun dalam Pendidikan dasar 100 97,52 97,52 Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100 21,45 21,45 PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Faktor Pendukung Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 1 1 100 Perencanaan teknis matang; tenaga konstruksi berpengalaman; bahan bangunan berkualitas; anggaran cukup; pengawasan ketat 1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 7 7 100 Desain sesuai standar kesehatan; kontraktor kompeten; material berkualitas; pengawasan dan monitoring intensif 1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 3 3 100 RAB jelas; kontraktor handal; bahan berkualitas; pengawasan ketat; anggaran memadai 1.01.02.2.01.0007 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 4 4 100 Perencanaan matang; kontraktor terpercaya; material sesuai spesifikasi; dukungan dana penuh 1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 1 100 Data kondisi bangunan akurat; kontraktor berpengalaman; bahan sesuai standar; anggaran mencukupi PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Faktor Pendukung Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) 1.01.02.2.01.0013 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat 3 3 100 Tim teknis kompeten; perencanaan rehabilitasi detail; anggaran memadai; pengawasan lapangan intensif 1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 10 10 100 Daftar kebutuhan jelas; pemasok terpercaya; kualitas barang sesuai standar; anggaran cukup 1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 205 205 100 Rekrutmen sesuai kualifikasi; pelatihan rutin; distribusi tenaga merata; insentif memadai 1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 200 200 100 Program pelatihan berkelanjutan; dukungan sertifikasi; anggaran pengembangan SDM; monitoring capaian PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Faktor Pendukung Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) 1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 73 73 100 SOP manajemen sekolah; koordinasi antar pihak; dukungan regulasi; pendanaan operasional 1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 73 73 100 Transparansi dan akuntabilitas; bendahara terlatih; sistem pelaporan tepat waktu; pengawasan internal 1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 2 2 100 Perencanaan teknis sesuai standar pendidikan; kontraktor handal; peralatan laboratorium berkualitas 1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 4 100 Data kerusakan akurat; kontraktor berpengalaman; material sesuai standar pendidikan 1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 3000 3000 100 Kebutuhan teridentifikasi jelas; pemasok resmi; kualitas sesuai standar pendidikan; distribusi tepat waktu 1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah 3 3 100 RAB rinci; tim teknis berpengalaman; bahan berkualitas; pengawasan ketat PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Faktor Pendukung Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Direhabilitasi Sedang/Berat 1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 29 29 100 Alokasi dana memadai; administrasi keuangan tertib; distribusi dana tepat sasaran 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 3 3 100 Desain sesuai standar kesehatan; kontraktor berpengalaman; pengawasan intensif 1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 4 4 100 Perencanaan teknis matang; kontraktor berpengalaman; peralatan sesuai spesifikasi; anggaran cukup 1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 1 100 Data kerusakan lengkap; kontraktor handal; bahan berkualitas 1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 681 681 100 Perencanaan kebutuhan tepat; pemasok terpercaya; kualitas barang sesuai PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Faktor Pendukung Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) 1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 18 18 100 Dana cukup; administrasi rapi; penyaluran tepat waktu 1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 62 62 100 Program kegiatan kreatif; pembina kompeten; fasilitas memadai; anggaran mendukung 1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 76 76 100 Rekrutmen sesuai kualifikasi; pelatihan; distribusi merata; insentif memadai 1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 143 143 100 Program pelatihan; sertifikasi; dana pengembangan; monitoring PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Faktor Pendukung Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) 1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 21 21 100 SOP manajemen sekolah; koordinasi antar pihak; pendanaan operasional 1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 21 21 100 Transparansi; bendahara terlatih; pelaporan tepat waktu; pengawasan 1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 21 21 100 Pelatihan pengelolaan dana; sistem akuntansi; supervisi rutin 1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 105 105 100 Narasumber ahli; materi sesuai kebutuhan; fasilitas pelatihan lengkap 1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 1500 1500 100 Kebutuhan jelas; pemasok terpercaya; kualitas sesuai PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Faktor Pendukung Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 1 1 100 Perencanaan matang; kontraktor handal; bahan berkualitas 1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 52 52 100 Rekrutmen sesuai kualifikasi; pelatihan; distribusi merata 1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 147 147 100 Program pelatihan; sertifikasi; dukungan dana 1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 103 103 100 SOP kelembagaan; koordinasi pihak terkait; pendanaan operasional PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Faktor Pendukung Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) 1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 103 103 100 Transparansi; bendahara terlatih; pelaporan tepat waktu 1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 16 16 100 Pelatihan; sistem akuntansi; supervisi 1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 900 900 100 Kebutuhan jelas; pemasok resmi; kualitas sesuai 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 9 9 100 Rekrutmen sesuai kualifikasi; pelatihan; distribusi merata 1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 4 4 100 Transparansi; pelaporan; pengawasan 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Faktor Pendukung Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan 21,2 21,2 100,00 2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 10 10 100,0 Tenaga ahli budaya; dukungan regulasi; anggaran cukup; kerjasama instansi 2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 150 150 100,0 Program pelatihan; dukungan fasilitas; koordinasi lintas pihak 2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Faktor Pendukung Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Meningkatnya warisan cagar budaya yang dilestarikan Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan 100 100 100 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan 100 100 100 2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 2 2 100 Tim ahli cagar budaya; data dan dokumen lengkap; dukungan regulasi 2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 1 1 100 Tim teknis pelestarian; dana cukup; kerjasama pihak terkait; regulasi jelas

2.Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah Tabel 2.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penghambatnya PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Faktor Penghambat Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%)

(01)(02) (03) (04) (05) (06) 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat 3,47 3,46 99,71 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1020 1014 99,41 -Terjadi keterlambatan penyaluran dana dari pusat/daerah - Adanya perubahan regulasi penggajian di tengah tahun anggaran - Data ASN yang belum sepenuhnya terupdate sehingga Terjadi penyesuaian PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Faktor Penghambat Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) - Kendala teknis pada sistem pembayaran elektronik 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Meningkatnya Parsitipasi Anak Usia Sekolah Iklim Kebinekaan SMP 72 69,00 95,83 Iklim Inklusivitas SD 63,6 56,1 88,21 Iklim Inklusivitas SMP 60,72 53,52 88,14 Iklim Keamanan SD 73,37 70,67 96,32 Iklim Keamanan SMP 69,4 64,9 93,52 Iklim Kebinekaan SD 72,47 69,47 95,86 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 PAUD 31,99 20,75 64,86 PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Faktor Penghambat Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B PAUD 100 57,25 57,25 Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional 51,44 43,94 85,42 Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional 51,35 42,65 83,06 Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 58,88 55,58 94,40 Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan 56,16 52,16 92,88 PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Faktor Penghambat Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Asesmen Nasional Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 100 97,52 97,52 TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 100 68,16 68,16 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 100 97,52 97,52 PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Faktor Penghambat Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar 100 97,52 97,52 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100 21,45 21,45 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Faktor Penghambat Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) 1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 150 141 94 - Beberapa kegiatan pembinaan terpaksa dibatalkan akibat keterbatasan waktu dan anggaran - Partisipasi siswa menurun pada semester akhir karena padatnya jadwal akademik - Fasilitas pendukung tidak tersedia di semua sekolah target - Cuaca buruk yang mengganggu pelaksanaan kegiatan lapangan 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa : Tabel 2.4 (TC-30) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tabel 2.4 (TC-30) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SPM IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahu n 2026 Tahu n 2027 Tahu n 2028 Tahu n 2029 Tahu n 2030 Tahu n 2023 Tahun 2024 Tahu n 2027 Tahun 2028 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Rata- rata lama sekolah 8,6 8,85 8,93 9 9,1 8,17 8,28 8,85 8,93 Tren capaian menunjukkan kenaikan stabil dari 8,17 tahun
(2023)menjadi 8,28 tahun
(2024). Proyeksi tahun 2027– 2028 selaras dengan target Renstra, namun gap dengan target 2030 masih memerlukan percepatan peningkatan akses pendidikan formal. Diperlukan strategi intervensi pada kelompok usia produktif yang belum menamatkan pendidikan dasar/menengah. NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SPM IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahu n 2026 Tahu n 2027 Tahu n 2028 Tahu n 2029 Tahu n 2030 Tahu n 2023 Tahun 2024 Tahu n 2027 Tahun 2028 2 Harapan lama sekolah 12,4 5 12,5 12,54 12,58 12,65 12,3 3 12,34 12,5 12,54 Capaian 2023–2024 relatif mendekati target tahunan, menunjukkan stabilitas akses dan minat melanjutkan sekolah. Proyeksi konsisten dengan target Renstra, namun peningkatan masih kecil (<0,1 tahun per tahun). Perlu program motivasi melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi untuk mendorong percepatan. 3 Capaian SPM Pendidikan 57,7 58,4 61,5 63,46 65 46,5 6 56,92 58,4 61,5 Realisasi 2023 masih jauh di bawah target (selisih >10 poin), namun 2024 mengalami peningkatan signifikan. Proyeksi tahun 2027–2028 sudah sesuai target, tetapi keberlanjutan capaian perlu dijaga melalui peningkatan mutu guru, sarana, dan pembelajaran berbasis literasi- numerasi. Potensi risiko capaian kembali turun jika intervensi tidak konsisten. NO INDIKATOR KINERJA UTAMA SPM IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahu n 2026 Tahu n 2027 Tahu n 2028 Tahu n 2029 Tahu n 2030 Tahu n 2023 Tahun 2024 Tahu n 2027 Tahun 2028 4 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah 22,4 23,1 23,3 23,6 24 19,5 6 20,25 23,1 23,3 Realisasi 2023–2024 masih di bawah target Renstra, meskipun tren naik. Proyeksi 2027–2028 sudah sesuai target, tetapi memerlukan dukungan program promosi dan pemberdayaan komunitas budaya. Potensi capaian maksimal akan tercapai jika kolaborasi lintas sektor diperkuat. 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2024 merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Wajib Pelayanan Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut: Tabel 2.5 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Permasalahan Faktor Penghambat Belum meratanya distribusi Guru SMP, berdasarkan mata pelajaran - Penempatan guru belum berbasis analisis kebutuhan riil di sekolah - Terbatasnya minat guru untuk ditempatkan di daerah terpencil - Proses mutasi dan rekrutmen yang memakan waktu lama- Ketidaksesuaian formasi CPNS/PPPK dengan kebutuhan mata pelajaran Masih rendahnya pendidik yang bersertifikat pendidik - Keterbatasan kuota program sertifikasi guru setiap tahun - Persyaratan administrasi dan portofolio yang belum dipenuhi oleh sebagian guru- Minimnya informasi dan pendampingan terkait prosedur sertifikasi - Beban tugas guru yang tinggi sehingga sulit mengikuti pelatihan/pendidikan Rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga pendidik untuk PAUD - Sebagian tenaga pendidik PAUD berasal dari masyarakat umum tanpa latar belakang pendidikan formal kependidikan - Keterbatasan akses untuk Permasalahan Faktor Penghambat melanjutkan studi ke jenjang S1 PAUD - Minimnya dukungan beasiswa atau insentif peningkatan kualifikasi - Rendahnya kesadaran pentingnya kualifikasi akademik bagi pendidik PAUD Rendahnya tingkat partisipasi penduduk usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada pendidikan kesetaraan - Lokasi pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) yang jauh dari tempat tinggal peserta- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan kesetaraan - Faktor ekonomi keluarga yang memaksa anak bekerja - Minimnya tenaga pendidik di pendidikan non-formal Belum maksimalnya sinkronisasi data kependidikan dengan data kependudukan - Perbedaan format dan sistem pengelolaan data antara dinas pendidikan dan dinas kependudukan - Kurangnya koordinasi antar instansi dalam pembaruan data - Keterlambatan input data oleh satuan pendidikan - Keterbatasan SDM operator sekolah dalam mengelola data Rendahnya rata-rata lama sekolah - Tingginya angka putus sekolah di jenjang menengah - Faktor ekonomi yang membuat anak bekerja lebih awal - Akses pendidikan di daerah terpencil masih terbatas - Rendahnya motivasi belajar pada sebagian masyarakat Akses jaringan komunikasi untuk transaksi Dapodik, - Infrastruktur jaringan internet belum menjangkau seluruh Permasalahan Faktor Penghambat dan pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum wilayah - Kecepatan internet yang rendah di daerah tertentu - Biaya layanan internet yang relatif tinggi - Ketergantungan pada perangkat tertentu yang terbatas di sekolah Masih terbatasnya ketersediaan perpustakaan sekolah sesuai standar nasional - Keterbatasan anggaran pengadaan buku dan fasilitas perpustakaan - Minimnya tenaga perpustakaan yang kompeten - Kurangnya ruang khusus perpustakaan yang memadai- Rendahnya minat baca siswa yang mengurangi prioritas pengembangan perpustakaan Selain itu, selama Tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu:
1. a.Tantangan - Ketimpangan akses dan kualitas, infrastruktur terbatasMasih kekurangan guru pada setiap jenjang pendidikan - Kekurangan guru, kualitas PAUD, sertifikasi rendah - Anggaran nasional terbatas - Lemahnya pendidikan karakter dan vokasi
2. b.Peluang - Digitalisasi, pembelajaran hybrid - Pelatihan digital, rekrutmen adaptif - Sinergi daerah-pusat, kemitraan swasta - Penguatan Ketrampilan pada Pendidikan Kesetaraan SKB/PKBM dan pengembangan soft skills. Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
  1. 1.Distribusi dan Kualifikasi Pendidik Catatan:
  2. 1.Distribusi guru SMP belum merata, khususnya berdasarkan mata pelajaran.
  3. 2.Kualifikasi pendidikan tenaga pendidik PAUD masih rendah.
  4. 3.Persentase pendidik bersertifikat pendidik masih belum optimal. Rekomendasi:
  5. 1.Melakukan pemetaan kebutuhan guru berbasis mata pelajaran dan lokasi sekolah.
  6. 2.Memfasilitasi peningkatan kualifikasi akademik tenaga pendidik PAUD melalui kerjasama dengan perguruan tinggi.
  7. 3.Memperluas akses pelatihan sertifikasi guru melalui program Kemendikbudristek.
  8. 2.Akses dan Partisipasi Pendidikan Catatan:
  9. 1.Masih rendahnya tingkat partisipasi penduduk usia 7–18 tahun pada pendidikan formal maupun kesetaraan.
  10. 2.Rata-rata lama sekolah masih di bawah target nasional. Rekomendasi:
  11. 1.Mengembangkan program beasiswa dan bantuan perlengkapan sekolah bagi keluarga tidak mampu.
  12. 2.Mengoptimalkan pendidikan kesetaraan dengan metode pembelajaran fleksibel dan berbasis komunitas.
  13. 3.Melaksanakan kampanye “Sekolah Tuntas 12 Tahun” dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan dunia usaha.
  14. 3.Infrastruktur dan Teknologi Pendidikan Catatan:
  15. 1.Akses jaringan komunikasi untuk transaksi Dapodik dan pelaksanaan AKM belum merata.
  16. 2.Perpustakaan sekolah belum memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) baik dari sisi sarpras, koleksi, maupun SDM. Rekomendasi:
  17. 1.Mengajukan penguatan infrastruktur jaringan internet ke Kemenkominfo dan penyedia layanan swasta.
  18. 2.Mengalokasikan dana khusus untuk revitalisasi perpustakaan sekolah sesuai SNP.
  19. 3.Mengintegrasikan literasi digital sebagai bagian dari pembelajaran.
  20. 4.Data dan Perencanaan Pendidikan Catatan:
  21. 1.Sinkronisasi data kependidikan dengan data kependudukan belum maksimal. Rekomendasi:
  22. 1.Mengembangkan sistem integrasi data berbasis NIK yang terhubung dengan Dukcapil.
  23. 2.Membentuk tim validasi data tingkat kabupaten yang melibatkan operator sekolah dan dinas terkait.
  24. 5.Penguatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Catatan:
  25. 1.Tantangan era digital memerlukan penyesuaian kurikulum dan metode pembelajaran.
  26. 2.Masih perlunya penguatan program pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa. Rekomendasi:
  27. 1.Mengimplementasikan kurikulum yang adaptif dengan tren teknologi dan kebutuhan dunia kerja.
  28. 2.Mendorong kompetisi akademik dan non-akademik tingkat daerah maupun nasional.
  29. 3.Mengembangkan program ekstra kurikuler berbasis potensi lokal. 2.4 Review Terhadap R a n c a n g a n A w a l RKPD Tahun 2026 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.6 (T-C 31) berikut ini: Tabel 2.6 (T-C 31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF
(01)(02) (030 (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 82.000.000.00 0 92.369.512.99 5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat 3.45 82.000.000.00 0 Indeks Kepuasan Masyarakat 3.45 92.369.512.99 5 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 81.055.000.00 0 91.406.555.71 7 1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1010 81.000.000.00 0,00 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1010 91.351.555.71 7,00 1.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan Kabupate n 5 55.000.000,00 Jumlah Dokumen Penatausahaan Kabupate n 5 55.000.000,00 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Bolaang Mongond ow Selatan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Bolaang Mongond ow Selatan 1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 90.000.000,00 90.000.000,00 1.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 6 90.000.000,00 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 6 90.000.000,00 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.000.000,00 20.000.000 1.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 20.000.000,00 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 20.000.000,00 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF 1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 375.000.000 392.957.278 1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 12 55.000.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 12 55.000.000,00 1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 12 320.000.000,0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 12 337.957.278,0 0 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 460.000.000 460.000.000 1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Kabupate n Bolaang 9 300.000.000 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Kabupate n Bolaang 9 300.000.000,0 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Mongond ow Selatan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Mongond ow Selatan 1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 10.000.000 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 10.000.000,00 1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1 100.000.000 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1 100.000.000,0 0 1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1 50.000.000 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhab ilitasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1 50.000.000,00 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 41.307.497.34 8 52.654.023.86 9 Meningkatnya Parsitipasi Anak Usia Sekolah Iklim Kebinekaan SMP 71.00 41.307.497.34 8 Iklim Kebinekaan SMP 71.00 52.654.023.86 9 Iklim Inklusivitas SD 61.10 Iklim Inklusivitas SD 61.10 Iklim Inklusivitas SMP 58.32 Iklim Inklusivitas SMP 58.32 Iklim Keamanan SD 72.47 Iklim Keamanan SD 72.47 Iklim Keamanan SMP 67.90 Iklim Keamanan SMP 67.90 Iklim Kebinekaan SD 71.47 Iklim Kebinekaan SD 71.47 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 PAUD 30.99 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 PAUD 30.99 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B PAUD 95.58 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B PAUD 95.58 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional 48.94 Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional 48.94 Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional 48.45 Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional 48.45 Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 57.78 Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 57.78 Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 55.16 Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 55.16 Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan 100 Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan 100 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF menengah pertama menengah pertama TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 100 TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 100 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 100 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar 100 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar 100 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar 100 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi 100 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi 100 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF dalam pendidikan kesetaraan dalam pendidikan kesetaraan 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 22.568.749.00 6 27.636.901.05 6 1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2 274.764.954 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2 705.000.000,0 0 1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF 1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 28 2.619.036.158 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 28 2.240.000.000, 00 1.01.02.2.01.0007 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penja ga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.01.0013 - Rehabilitasi Jumlah Rumah Dinas Kepala Kabupate n 0 - Jumlah Rumah Dinas Kepala Kabupate n 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penja ga Sekolah Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat Bolaang Mongond ow Selatan Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat Bolaang Mongond ow Selatan 1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 750 745.373.013 Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 750 844.937.500,0 0 1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 10 379.994.085 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 10 295.268.000,0 0 1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2 233.842.513 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2 504.952.056,0 0 1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kabupate n Bolaang 365 204.612.199 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kabupate n Bolaang 365 316.000.000,0 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Bakat dan Kreativitas Siswa Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Mongond ow Selatan Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Mongond ow Selatan 1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 125 1.096.136.785 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 125 1.080.000.000, 00 1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 100 840.394.919 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 100 843.515.000,0 0 1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kabupate n Bolaang Mongond 73 876.909.427 Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kabupate n Bolaang Mongond 73 911.607.000,0 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Kelembagaan dan manajemen sekolah ow Selatan Kelembagaan dan manajemen sekolah ow Selatan 1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 73 4.676.850.283 Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 73 6.733.740.000, 00 1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 73 292.303.142 Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 73 319.240.000,0 0 1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2 292.303.142 Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2 235.000.000,0 0 1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar Kabupate n Bolaang 1 146.151.570 Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar Kabupate n Bolaang 1 470.000.000,0 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Mongond ow Selatan yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Mongond ow Selatan 1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 73 146.151.570 Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 73 91.838.500,00 1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 6 35.076.376 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 6 25.140.000,00 1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 73 146.151.570 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 73 540.200.000,0 0 1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Kabupate n 7 146.151.570 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Kabupate n 7 66.698.000,00 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Bolaang Mongond ow Selatan Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Bolaang Mongond ow Selatan 1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 10 292.303.142 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 10 159.585.000,0 0 1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 7 1.169.212 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 7 1.200.000,00 1.01.02.2.01.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 365.378.928 Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 360.000.000,0 0 1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan Kabupate n Bolaang 73 5.846.062 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan Kabupate n Bolaang 73 5.800.000,00 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Mongond ow Selatan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Mongond ow Selatan 1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 73000 3.200.719.412 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 73000 1.205.712.000, 00 1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 3500 1.636.897.598 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 3500 1.650.158.000, 00 1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 584.606.285 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 601.500.000,0 0 1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Kabupate n Bolaang 3 263.072.827 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Kabupate n Bolaang 3 3.170.000.000, 00 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Mongond ow Selatan yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Mongond ow Selatan 1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 365 832.187.046 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 365 1.377.990.000, 00 1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggaraka n Proses Belajar Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 73 2.923.030 Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggaraka n Proses Belajar Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 73 12.320.000,00 1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 10 1.256.903.513 Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 10 2.605.500.000, 00 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF 1.01.02.2.01.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 628.451.756 Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 235.000.000,0 0 1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 81 47.353.108 Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 81 29.000.000,00 1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 73 298.733.811 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 73 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 10.698.733.45 5 12.248.527.05 0 1.01.02.2.02.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond 0 - Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF ow Selatan ow Selatan 1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF 1.01.02.2.02.0007 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.02.0008 - Pembangunan Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.02.0009 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penja ga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 9 841.833.050 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 9 960.000.000,0 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF 1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 10 1.227.673.199 Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 10 210.000.000,0 0 1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.02.0019 - Rehabilitasi Jumlah Ruang Serba Guna/Aula Kabupate n 0 - Jumlah Ruang Serba Guna/Aula Kabupate n 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Bolaang Mongond ow Selatan yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Bolaang Mongond ow Selatan 1.01.02.2.02.0021 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penja ga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penj aga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penj aga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.02.0022 - Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 77 1.575.513.939 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 77 1.015.000.000, 00 1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Kabupate n Bolaang 500 496.915.342 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Kabupate n Bolaang 500 844.698.000,0 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Mongond ow Selatan Mongond ow Selatan 1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 175.381.885 Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 250.070.000,0 0 1.01.02.2.02.0030 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1 116.921.256 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1 1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 81 71.029.663 Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 81 37.500.000,00 1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Kabupate n Bolaang Mongond 105 146.151.570 Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Kabupate n Bolaang Mongond 105 501.516.550,0 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Akademik dan Non Akademik ow Selatan Akademik dan Non Akademik ow Selatan 1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 55 482.300.184 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 55 480.000.000,0 0 1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 80 634.005.515 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 80 673.401.000,0 0 1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Kabupate n Bolaang 21 584.606.285 Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Kabupate n Bolaang 21 783.889.000,0 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Dilaksanakan Pembinaan Mongond ow Selatan Dilaksanakan Pembinaan Mongond ow Selatan 1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 21 2.630.728.284, 00 Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 21 3.009.270.000, 00 1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 21 175.381.885 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 21 176.803.000,0 0 1.01.02.2.02.0046 - Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Jumlah Orang yang Mendapatkan Kabupate n Bolaang 21 87.690.942 Jumlah Orang yang Mendapatkan Kabupate n Bolaang 21 6.237.500,00 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Mongond ow Selatan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Mongond ow Selatan 1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 4 23.384.250 Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 4 25.160.000,00 1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 21 87.690.942 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 21 283.557.000,0 0 1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 7 146.151.570 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 7 50.535.000,00 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF 1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 10 175.381.885 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 10 74.501.000,00 1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1 1.169.212 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1 1.200.000,00 1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 21 4.092.243 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 21 4.000.000,00 1.01.02.2.02.0056 - Penataan Ruang/Sudut Baca Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF 1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 21 1.753.818 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 21 6.160.000,00 1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 584.606.285 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 160.000.000,0 0 1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 105 279.295.652 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 105 475.033.000,0 0 1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Kabupate n Bolaang Mongond 21000 920.754.898 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Kabupate n Bolaang Mongond 21000 827.298.000,0 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF ow Selatan ow Selatan 1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2000 935.370.056 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2000 932.698.000,0 0 1.01.02.2.02.0063 - Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.02.0065 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 3 412.147.431 Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 3 160.000.000,0 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF 1.01.02.2.02.0066 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 146.151.570 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 1.01.02.2.02.0068 - Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 365.378.928 Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 300.000.000,0 0 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 6.378.653.775 10.865.434.28 5 1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Kabupate n Bolaang 2 175.381.885 Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Kabupate n Bolaang 2 2.000.000.000, 00 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Mongond ow Selatan yang Telah Dibangun Mongond ow Selatan 1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 21 122.767.319 Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 21 400.000.000,0 0 1.01.02.2.03.0008 - Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 60 70.152.753 Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 60 69.000.000,00 1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 58.460.628 Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 376.290.000,0 0 1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Kabupate n Bolaang Mongond 81 35.514.831 Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Kabupate n Bolaang Mongond 81 35.250.000,00 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF ow Selatan ow Selatan 1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 35 306.918.299 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 35 300.000.000,0 0 1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 150 824.294.862 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 150 845.250.000,0 0 1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 115 1.753.818.856 Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 115 1.623.143.885, 00 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF 1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 115 993.830.684 Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 115 1.588.440.000, 00 1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 249 467.685.027 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 249 1.228.170.900, 00 1.01.02.2.03.0020 - Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 115 58.460.628 Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 115 76.693.000,00 1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 7 146.151.570 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 7 201.320.000,0 0 1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Kabupate n Bolaang Mongond 3 175.381.885 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Kabupate n Bolaang Mongond 3 98.536.000,00 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Pendidikan yang dilaksanakan ow Selatan Pendidikan yang dilaksanakan ow Selatan 1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2 233.842.513 Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2 600.000.000,0 0 1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2 1.169.212 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2 1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2 233.842.513 Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2 750.000.000,0 0 1.01.02.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF 1.01.02.2.03.0032 - Penataan Ruang/Sudut Baca Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.03.0033 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 45 29.230.313 Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 45 37.350.000,00 1.01.02.2.03.0035 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2800 196.427.711 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2800 285.000.000,0 0 1.01.02.2.03.0036 - Rehabilitasi Jumlah Perpustakaan Kabupate n 0 - Jumlah Perpustakaan Kabupate n 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Bolaang Mongond ow Selatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Bolaang Mongond ow Selatan 1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1 10.522.912 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1 9.000.000,00 1.01.02.2.03.0038 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 50 116.921.256 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 50 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Pendidikan yang dilaksanakan Pendidikan yang dilaksanakan 1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1250 221.726.548 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1250 333.762.000,0 0 1.01.02.2.03.0042 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.03.0043 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Telah Direhabilitasi Telah Direhabilitasi 1.01.02.2.03.0044 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 146.151.570 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 8.228.500,00 1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF 1.01.02.2.03.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.03.0050 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.04 - Pengelolaan 1.661.361.112 1.903.161.478 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Pendidikan Nonformal/Kesetara an 1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetara an Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetar aan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 400 584.606.285 Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetar aan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 400 584.606.285,0 0 1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetara an Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetar aan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 15 131.536.413 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetar aan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 15 120.000.000,0 0 1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetara an Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 15 87.690.942 Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan , Pemberian Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 15 88.910.000,00 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetara an Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetar aan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetar aan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetara an Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetar aan yang Mengelola Dana BOP Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 4 405.500.457 Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetar aan yang Mengelola Dana BOP Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 4 405.500.457,0 0 1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetara an Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetar aan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 4 1.880.093 Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetar aan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 4 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF 1.01.02.2.04.0021 - Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetara an Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetar aan yang Dilaksanakan Pemeliharaan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetar aan yang Dilaksanakan Pemeliharaan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.04.0025 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.04.0026 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang Kabupate n Bolaang Mongond 0 - Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang Kabupate n Bolaang Mongond 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF pendidikan yang dilaksanakan ow Selatan pendidikan yang dilaksanakan ow Selatan 1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2 116.921.256 Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2 117.000.000,0 0 1.01.02.2.04.0030 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1 29.230.313 Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1 29.380.000,00 1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan Kabupate n Bolaang Mongond 1 58.460.628 Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan Kabupate n Bolaang Mongond 1 58.696.000,00 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF perundungan, kekerasan, dan intoleransi perundungan, kekerasan, dan intoleransi ow Selatan perundungan, kekerasan, dan intoleransi ow Selatan 1.01.02.2.04.0032 - Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetara an Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetar aan yang mendapat sertifikat kompetensi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetar aan yang mendapat sertifikat kompetensi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.04.0033 - Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.04.0034 - Penataan Ruang/Sudut Baca Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.04.0035 - Pembinaan Minat, Bakat dan Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Kabupate n Bolaang Mongond 0 - Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Kabupate n Bolaang Mongond 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Kreativitas Peserta Didik Akademik dan Non Akademik ow Selatan Akademik dan Non Akademik ow Selatan 1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 250 58.460.628 Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 250 60.480.000,00 1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 500 35.076.376 Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 500 50.000.000,00 1.01.02.2.04.0038 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.04.0039 - Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF 1.01.02.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 40 116.921.256 Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 40 352.992.500,0 0 1.01.02.2.04.0043 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond 0 - Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF ow Selatan ow Selatan 1.01.02.2.04.0044 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.04.0045 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggaraka n Proses Belajar Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggaraka n Proses Belajar Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.04.0047 - Pembangunan Ruang Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF 1.01.02.2.04.0048 - Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 50 29.230.313 Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 50 29.700.236,00 1.01.02.2.04.0049 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.04.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.04.0054 - Rehabilitasi Ruang Jumlah Ruang Pusat Sumber Kabupate n 0 - Jumlah Ruang Pusat Sumber Kabupate n 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi Bolaang Mongond ow Selatan Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi Bolaang Mongond ow Selatan 1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1 5.846.152 Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1 5.896.000,00 1.01.02.2.04.0056 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.04.0057 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.02.2.04.0060 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Kabupate n Bolaang 0 - Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Kabupate n Bolaang 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Guru/Kepala Sekolah/TU Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Mongond ow Selatan Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Mongond ow Selatan 1.01.02.2.04.0061 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 - Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 275.110.318 276.865.000 Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indeks Pemerataan Guru 16 275.110.318 Indeks Pemerataan Guru 16 276.865.000 Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik 53 Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik 53 1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik 275.110.318 276.865.000 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetara an 1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetara an Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetar aan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 194 175.110.318 Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetar aan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 194 176.799.000,0 0 1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1 100.000.000 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1 100.066.000,0 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetara an Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetar aan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetar aan 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 153.712.775 153.500.000 Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan 5 153.712.775 Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan 5 153.500.000 2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 153.712.775 153.500.000 2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Kabupate n Bolaang Mongond 10 100.000.000,0 0 Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Kabupate n Bolaang Mongond 10 100.000.000,0 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Pemajuan Kebudayaan Pengembangan, Pemanfaatan ow Selatan Pengembangan, Pemanfaatan ow Selatan 2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 275 53.712.775,00 Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 275 53.500.000,00 2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 246.408.750 246.381.000 Meningkatnya warisan cagar budaya yang dilestarikan Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan 90 246.408.750 Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan 90 246.381.000 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan 90 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan 90 2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar 206.408.750 206.398.000 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 6 50.000.000 Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 6 50.008.000,00 2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1 100.000.000 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1 99.987.000,00 2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2 56.408.750 Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2 56.403.000,00 2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 40.000.000,00 39.983.000 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF 2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 3 40.000.000,00 Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 3 39.983.000,00 2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 80.000.000 80.000.000 Meningkatnya tata kelola museum Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum 50 80.000.000 Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum 50 80.000.000 2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 80.000.000 171.847.240 2.22.06.2.01.0013 - Pengelolaan Koleksi Museum Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 25 40.000.000 Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 25 45.906.120,00 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catat an Penti ng INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerj a Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF 2.22.06.2.01.0014 - Pengelolaan Operasional Museum Jumlah Layanan Operasional Museum Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 10 40.000.000 Jumlah Layanan Operasional Museum Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 10 125.941.120,0 0 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2026. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan pada tabel 2.8 berikut: Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2026 No Program/kegiatan/S ub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 1 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Pembangunan Tembok dan Pembuatan Paving Blok SDN Dayow 300 m Dayow 300 Meter 7 Orang Sesuaikan dengan Skala Prioritas dan Kemampuan Keuangan Daerah 2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Pembangunan Pagar Keliling SD Pidung 150 m Pidung 150 Mete 10 Orang Sesuaikan dengan Skala Prioritas dan Kemampuan Keuangan Daerah 3 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah - Rehabilitasi Rumah Dinas Guru 4 unit Dayow 1 unit 10 Orang Sesuaikan dengan Skala Prioritas dan Kemampuan Keuangan Daerah 4 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Pembangunan Lanjutan Pagar Sekolah Dasar 300m Botuliodu 100 Meter 10 Orang Sesuaikan dengan Skala Prioritas dan Kemampuan Keuangan Daerah 5 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah - Pembangunan Botuliodu 1 unit 3 Orang Sesuaikan dengan Skala Prioritas dan Kemampuan Keuangan Daerah Rumah Dinas Guru (RDG) 1 unit 6 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah - Pembangunan Rumah Dinas Guru (RDG) Pakuku Jaya 1 Unit 10 Orang Sesuaikan dengan Skala Prioritas dan Kemampuan Keuangan Daerah 7 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Pembuatan Pagar Paud/SD Pakuku Jaya 1 unit 11 Orang Sesuaikan dengan Skala Prioritas dan Kemampuan Keuangan Daerah RKP Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional tahunan yang memuat prioritas pembangunan, arah kebijakan, dan kerangka pendanaan, serta menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja masing-masing. Dokumen ini berfungsi untuk mengoperasionalkan sasaran RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 pada tahun berjalan, dengan tetap memperhatikan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan isu strategis nasional. Bagi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kebijakan nasional ini menjadi rujukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2026 selaras dengan prioritas pembangunan nasional, khususnya Prioritas Nasional Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Hal ini meliputi peningkatan akses pendidikan yang merata, penguatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik, transformasi pembelajaran berbasis teknologi, serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah. Sinkronisasi Renja Dinas dengan RKP 2026 dilakukan melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten hingga nasional, serta forum koordinasi lintas sektor yang difasilitasi oleh Bappenas, Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga terkait. Proses ini memastikan keterpaduan perencanaan, keterukuran indikator kinerja, dan konsistensi pendanaan antara APBD dan APBN. Dengan demikian, penyusunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 harus mengacu pada arahan Permen PPN/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025, dengan memperhatikan:

1.Keselarasan sasaran dan indikator kinerja daerah dengan target nasional pada RKP 2026.
2.Integrasi program prioritas pendidikan dan kebudayaan ke dalam kerangka pendanaan pusat dan daerah.
3.Penguatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan, termasuk dunia usaha, masyarakat, dan komunitas budaya.
4.Penggunaan data dan analisis evidence-based dalam menetapkan prioritas dan target tahunan. Telaahan ini menjadi dasar bagi perumusan arah kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja dalam Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, sehingga sejalan dengan visi pembangunan nasional dan tetap responsif terhadap kebutuhan lokal dengan Prioritas Nasional (PN) dan Program Prioritas (PP) yang ditetapkan dalam Rancangan RKP Tahun 2026 adalah sebagai berikut: Tabel 3.1 Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dengan Prioritas Nasional dan Program Prioritas sesuai RKP 2026 (Permen PPN/Bappenas No. 3 Tahun 2025): Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Prioritas Nasional Program Prioritas (RKP 2026) Program Pengelolaan Pendidikan PN 3 – Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Prioritas Nasional Program Prioritas (RKP 2026) investasi, hilirisasi, dan pengembangan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi PN 6 – Membangun kota dan desa untuk mengurangi kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan pemantapan ketahanan sosial Peningkatan Akses dan Pemerataan Layanan Dasar Pendidikan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan PN 6 – Membangun kota dan desa untuk mengurangi kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan pemantapan ketahanan sosial Peningkatan Kapasitas SDM Daerah dan Pemerataan Mutu Pendidikan PN 3 – Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja, termasuk Guru dan Tenaga Kependidikan Program Pengembangan Kebudayaan PN 3 – Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan PN 5 – Melanjutkan hilirisasi dan pengembangan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri Promosi, Investasi, dan Ekspor Produk Budaya dan Industri Kreatif Program Pelestarian Cagar Budaya PN 3 – Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan PN 6 – Membangun Penguatan Program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Prioritas Nasional Program Prioritas (RKP 2026) kota dan desa untuk mengurangi kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan pemantapan ketahanan sosial Identitas dan Nilai Lokal melalui Pelestarian Cagar Budaya Program Pengelolaan Museum PN 3 – Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan PN 6 – Membangun kota dan desa untuk mengurangi kemiskinan, pemerataan ekonomi, dan pemantapan ketahanan sosial Pemantapan Ketahanan Sosial dan Pendidikan Sejarah melalui Museum Pembangunan bidang pendidikan dalam RKP Tahun 2026 difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing untuk menjawab tantangan transformasi pendidikan di era digital dan masyarakat berpengetahuan. Arah pembangunan ini menekankan pemerataan akses, peningkatan mutu pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan abad ke-21, penguatan kompetensi pendidik, pelestarian nilai budaya, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025–2029, Renja Tahun 2026 diarahkan untuk memfokuskan program dan kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian target indikator kinerja Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Seluruh sasaran pembangunan yang dirumuskan mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah serta dituangkan berdasarkan kerangka Pohon Kinerja yang telah ditetapkan. Tujuan Mewujudkan sistem pendidikan dan kebudayaan yang inklusif, bermutu, berkarakter, serta berakar pada nilai-nilai budaya lokal untuk mendukung transformasi sosial dan peningkatan daya saing daerah. Sasaran dan Indikator Kinerja
1.Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pemerataan layanan pendidikan dasar yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). o Indikator Kinerja: Indeks SPM Pendidikan.
2.Sasaran 2 Penguatan budaya melalui partisipasi aktif masyarakat. o Indikator Kinerja: Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah. Dengan perumusan tujuan dan sasaran tersebut, Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu memberikan arah yang jelas dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga setiap kegiatan memiliki keterkaitan langsung dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, pelestarian budaya daerah, serta pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025–2029,maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No TUJUAN SASARAN Indikator Sasaran Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun 2026
1.Mewujudkan sistem pendidikan dan kebudayaan yang inklusif, bermutu, berkarakter, serta berakar pada nilai- nilai budaya lokal untuk mendukung transformasi sosial dan peningkatan daya saing daerah Meningkatnya kualitas pemerataan layanan pendidikan dasar yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Indeks SPM Pendidikan 57,25 Penguatan Budaya melalui Partisipasi Masyarakat Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah 22.40 3.3 Program dan Kegiatan Berdasarkan hasil telaahan permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diketahui bahwa masih terdapat kesenjangan dalam pemerataan akses pendidikan, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang belum merata, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pendidikan. Di bidang kebudayaan, tantangan terbesar adalah kurangnya dokumentasi dan pengelolaan aset budaya, rendahnya kesadaran masyarakat akan pelestarian warisan budaya, serta keterbatasan sumber daya pengelola museum dan cagar budaya. Di sisi lain, terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan, seperti dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah terhadap penguatan mutu pendidikan dan pelestarian budaya, perkembangan teknologi yang memungkinkan inovasi dalam pembelajaran, serta potensi besar sumber daya budaya daerah yang dapat dioptimalkan sebagai identitas dan kekuatan daya tarik daerah. Namun, pelaksanaan kebijakan juga dihadapkan pada hambatan, antara lain keterbatasan anggaran, distribusi tenaga pendidik yang belum optimal, rendahnya kapasitas manajerial sebagian satuan pendidikan, dan kurangnya sinergi lintas sektor dalam pelestarian budaya. Dengan mempertimbangkan tantangan, hambatan, dan peluang yang ada, tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan mutu, pemerataan, dan relevansi pendidikan, memperkuat tata kelola kelembagaan pendidikan dan kebudayaan, serta melestarikan dan memanfaatkan kekayaan budaya daerah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Sasaran yang diharapkan adalah tercapainya layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan di seluruh jenjang, peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, serta terlestarikannya warisan budaya daerah secara berkesinambungan. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, dirumuskan program dan kegiatan strategis sebagai berikut:
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3.1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.Program Pengelolaan Pendidikan
1.1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
2.1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
3.1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
4.1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
3.Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
4.Program Pengembangan Kebudayaan
1.2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
1.2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
2.2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
6.Program Pengelolaan Permuseuman
1.2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota Seluruh program dan kegiatan ini merupakan respons strategis terhadap permasalahan aktual sekaligus memanfaatkan peluang yang ada, sehingga diharapkan dapat mendorong terciptanya layanan pendidikan yang bermutu, pemerataan kesempatan belajar, peningkatan kapasitas pendidik, serta penguatan identitas dan kebanggaan daerah melalui pelestarian budaya. Pelaksanaan yang konsisten dan terukur dari program-program ini menjadi kunci pencapaian sasaran pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Perumusan program dan kegiatan Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.3 (T-C-32) berikut: Tabel 3.3 (T-C-32) Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) 1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 92.369.512.995 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 94.678.750.8 20 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat 3.45 92.369.512.995 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 3.46 94.678.750.8 20 1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 91.406.555.717 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 93.691.719.6 10 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF 1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1010 91.351.555.717 ,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1015 93.635.344.6 10 1.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 55.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 5 56.375.000 1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 90.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 92.250.000 1.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 6 90.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann 6 92.250.000 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF ya Bidang Pendidikan 1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.000.000 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 20.500.000 1.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 20.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 0 1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 392.957.278 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 402.781.210 1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Kabupate n Bolaang Mongond 12 55.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang 12 56.375.000 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan ow Selatan Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 12 337.957.278,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 12 346.406.210 1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 460.000.000 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 471.500.000 1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 9 300.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 9 307.500.000 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF 1.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 10.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 5 10.250.000 1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1 100.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1 102.500.000 1.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabili tasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1 50.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1 51.250.000 1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 52.654.023.869 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann 53.970.374.4 66 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF ya Bidang Pendidikan Meningkatnya Parsitipasi Anak Usia Sekolah Iklim Kebinekaan SMP 71.00 52.654.023.869 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 72.00 53.970.374.4 66 Iklim Inklusivitas SD 61.10 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 63.60 - Iklim Inklusivitas SMP 58.32 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 60.72 - Iklim Keamanan SD 72.47 [DANA KHUSUS] - DAU yang 73.37 - KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan Iklim Keamanan SMP 67.90 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 69.40 - Iklim Kebinekaan SD 71.47 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 72.47 - Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 PAUD 30.99 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 31.99 - KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B PAUD 95.58 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 100 - Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional 48.94 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 51.44 - Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional 48.45 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 51.35 - Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 57.78 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann 58.88 - KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF ya Bidang Pendidikan Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional 55.16 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 56.16 - Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama 100 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 100 - TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD 100 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 100 - Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang 100 [DANA KHUSUS] - DAU yang 100 - KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF berpartisipasi dalam pendidikan dasar Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar 100 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 100 - Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan 100 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 100 - 1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 27.636.901.056 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann 28.327.823.5 82 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2 705.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 2 722.625.000 1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 3 - 1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 0 1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Kabupate n Bolaang Mongond 28 2.240.000.000, 00 [DANA KHUSUS] - DAU yang 5 2.296.000.00 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun ow Selatan Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.01.0007 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjag a Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 3 - 1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1 - 1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 2 - KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF 1.01.02.2.01.0013 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjag a Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 3 - 1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 750 844.937.500,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 750 866.060.938 1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 10 295.268.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 10 302.649.700 1.01.02.2.01.0019 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2 504.952.056,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann 2 517.575.857 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 365 316.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 438 323.900.000 1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 125 1.080.000.000, 00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 135 1.107.000.00 0 1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 100 843.515.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 100 864.602.875 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF Kompetensi dan Kualifikasi 1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 73 911.607.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 73 934.397.175 1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 73 6.733.740.000, 00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 73 6.902.083.50 0 1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 73 319.240.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 73 327.221.000 1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Jumlah Ruang Laboratorium Kabupate n Bolaang Mongond 2 235.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang 2 240.875.000 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF Laboratorium Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang Telah Dibangun ow Selatan Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1 470.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1 481.750.000 1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 73 91.838.500,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 73 94.134.463 1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 6 25.140.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 6 25.768.500 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF 1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 73 540.200.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 73 553.705.000 1.01.02.2.01.0038 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 7 66.698.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 7 68.365.450 1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 10 159.585.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 10 163.574.625 1.01.02.2.01.0041 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 7 1.200.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann 7 1.230.000 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.01.0042 - Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 360.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 5 369.000.000 1.01.02.2.01.0043 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 73 5.800.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 73 5.945.000 1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 73000 1.205.712.000, 00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 73000 1.235.854.80 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF 1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 3500 1.650.158.000, 00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 3500 1.691.411.95 0 1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 601.500.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 0 1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 3 3.170.000.000, 00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 3 3.249.250.00 0 1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 365 1.377.990.000, 00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann 365 1.412.439.75 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF Kapasitas Bidang Pendidikan Pendidikan yang dilaksanakan ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 73 12.320.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 73 12.628.000 1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 10 2.605.500.000, 00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 10 2.670.637.50 0 1.01.02.2.01.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 235.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 5 240.875.000 1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Kabupate n Bolaang Mongond 81 29.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang 81 29.725.000 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Menerima Biaya Personil Peserta Didik ow Selatan Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 73 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 73 - 1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 12.248.527.050 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 12.554.740.2 26 1.01.02.2.02.0001 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF 1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1 - 1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1 - 1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1 - 1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann 2 - KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.02.0007 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1 - 1.01.02.2.02.0008 - Pembangunan Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 0 1.01.02.2.02.0009 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjag a Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1 - 1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Kabupate n Bolaang Mongond 9 960.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang 1 984.000.000 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun ow Selatan Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 10 210.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 10 215.250.000 1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 0 1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF 1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 0 1.01.02.2.02.0019 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.02.0021 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjag a Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penja ga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 0 1.01.02.2.02.0022 - Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 77 1.015.000.000, 00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1 1.040.375.00 0 1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 500 844.698.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 500 865.815.450 1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 250.070.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 5 256.321.750 1.01.02.2.02.0030 - Pemeliharaan Rutin Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Kabupate n Bolaang Mongond 1 [DANA KHUSUS] - DAU yang 1 - KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan ow Selatan Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 81 37.500.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 81 38.437.500 1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 105 501.516.550,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 105 514.054.464 1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 55 480.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 65 492.000.000 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF 1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 80 673.401.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 80 690.236.025 1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 21 783.889.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 21 803.486.225 1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 21 3.009.270.000, 00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 21 3.084.501.75 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF 1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 21 176.803.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 21 181.223.075 1.01.02.2.02.0046 - Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 21 6.237.500,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 21 6.393.438 1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 4 25.160.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann 4 25.789.000 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 21 283.557.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 21 290.645.925 1.01.02.2.02.0051 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 7 50.535.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 7 51.798.375 1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 10 74.501.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 10 76.363.525 1.01.02.2.02.0054 - Fasilitasi Komunitas Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kabupate n Bolaang Mongond 1 1.200.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang 1 1.230.000 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidik yang terfasilitasi ow Selatan Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.02.0055 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 21 4.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 21 4.100.000 1.01.02.2.02.0056 - Penataan Ruang/Sudut Baca Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 21 6.160.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 21 6.314.000 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF 1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 160.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 2 164.000.000 1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 105 475.033.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 105 486.908.825 1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 21000 827.298.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 21000 847.980.450 1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2000 932.698.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann 2000 956.015.450 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.02.0063 - Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 0 1.01.02.2.02.0065 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 3 160.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 3 164.000.000 1.01.02.2.02.0066 - Rehabilitasi Ruang Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Kabupate n Bolaang Mongond 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Khusus yang Telah Direhabilitasi ow Selatan Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 5 - 1.01.02.2.02.0068 - Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 300.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 5 307.500.000 1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 10.865.434.285 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 11.137.070.1 42 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF 1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2 2.000.000.000, 00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 2 2.050.000.00 0 1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 21 400.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 10 410.000.000 1.01.02.2.03.0008 - Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 60 69.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 60 70.725.000 1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 376.290.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann 4 385.697.250 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 81 35.250.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 81 36.131.250 1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 35 300.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 50 307.500.000 1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 150 845.250.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 150 866.381.250 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF Kompetensi dan Kualifikasi 1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 115 1.623.143.885, 00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 120 1.663.722.48 2 1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 115 1.588.440.000, 00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 120 1.628.151.00 0 1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 249 1.228.170.900, 00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 259 1.258.875.17 3 1.01.02.2.03.0020 - Pemeliharaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara Kabupate n Bolaang Mongond 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF ow Selatan Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.03.0022 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 115 76.693.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 120 78.610.325 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF 1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 7 201.320.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 7 206.353.000 1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 3 98.536.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 3 100.999.400 1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2 600.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 2 615.000.000 1.01.02.2.03.0029 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann 2 - KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2 750.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 2 768.750.000 1.01.02.2.03.0031 - Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.03.0032 - Penataan Ruang/Sudut Baca Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.03.0033 - Pembangunan Jumlah Perpustakaan Kabupate n Bolaang Mongond 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF Perpustakaan Sekolah Sekolah yang Telah Dibangun ow Selatan Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 45 37.350.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 45 38.283.750 1.01.02.2.03.0035 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2800 285.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 2800 292.125.000 1.01.02.2.03.0036 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF 1.01.02.2.03.0037 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1 9.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1 9.225.000 1.01.02.2.03.0038 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 50 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 50 - 1.01.02.2.03.0040 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF ow Selatan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1250 333.762.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1250 342.106.050 1.01.02.2.03.0042 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.03.0043 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.03.0044 - Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Kabupate n Bolaang Mongond 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Khusus yang Telah Dibangun ow Selatan Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 5 8.228.500,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 5 8.434.213 1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF 1.01.02.2.03.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.03.0050 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n 1.903.161.478 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.950.740.51 5 1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraa n Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetara an yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 400 584.606.285,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 400 599.221.442 1.01.02.2.04.0014 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetara an Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 15 120.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 30 123.000.000 1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Kabupate n Bolaang Mongond 15 88.910.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang 15 91.132.750 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi ow Selatan Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraa n Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetara an yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraa n Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetara an yang Mengelola Dana BOP Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 4 405.500.457,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 6 415.637.968 1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 4 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann 4 - KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF Nonformal/Kesetaraa n Nonformal/Kesetara an ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0021 - Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetara an yang Dilaksanakan Pemeliharaan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0024 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0025 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0026 - Pelatihan Jumlah peserta pelatihan Kabupate n Bolaang 0 [DANA KHUSUS] - KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan Mongond ow Selatan DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0028 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2 117.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 2 119.925.000 1.01.02.2.04.0030 - Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1 29.380.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1 30.114.500 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF 1.01.02.2.04.0031 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1 58.696.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1 60.163.400 1.01.02.2.04.0032 - Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetara an yang mendapat sertifikat kompetensi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0033 - Penyediaan infrastruktur TIK Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0034 - Penataan Ruang/Sudut Baca Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0035 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 250 60.480.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 300 61.992.000 1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 500 50.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 500 51.250.000 1.01.02.2.04.0038 - Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Guru/Kepala Kabupate n Bolaang Mongond 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah/TU yang Telah Dibangun ow Selatan Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0039 - Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF 1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 40 352.992.500,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 40 361.817.313 1.01.02.2.04.0043 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0044 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 0 1.01.02.2.04.0045 - Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0047 - Pembangunan Ruang Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1 - 1.01.02.2.04.0048 - Pengadaan Mebel Sekolah Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 50 29.700.236,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 0 1.01.02.2.04.0049 - Pemeliharaan Rutin Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Kabupate n Bolaang Mongond 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan ow Selatan Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0052 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0053 - Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0054 - Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF 1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1 5.896.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1 6.043.400 1.01.02.2.04.0056 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0057 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1 - 1.01.02.2.04.0060 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann 0 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF ya Bidang Pendidikan 1.01.02.2.04.0061 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 0 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 0 1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 276.865.000 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 283.786.625 Meningkatnya Mutu dan Distribusi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Indeks Pemerataan Guru 16 276.865.000 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 17 283.786.625 Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik 53 [DANA KHUSUS] - DAU yang 55 - KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n 276.865.000 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 283.786.625 1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetara an Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 194 176.799.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 194 181.218.975 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF 1.01.04.2.01.0002 - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetara an Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1 100.066.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 1 102.567.650 2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 153.500.000 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 157.337.500 Meningkatnya Peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan 5 153.500.000 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 10 157.337.500 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF 2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 153.500.000 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 157.337.500 2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 10 100.000.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 10 102.500.000 2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 275 53.500.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 280 54.837.500 2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 246.381.000 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann 252.540.525 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF ya Bidang Pendidikan Meningkatnya warisan cagar budaya yang dilestarikan Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan 90 246.381.000 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 90 252.540.525 Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan 90 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 90 - 2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 206.398.000 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 211.557.950 2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Kabupate n Bolaang Mongond 6 50.008.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang 7 51.258.200 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF Budaya yang Didaftarkan ow Selatan Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 1 99.987.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 0 2.22.05.2.01.0003 - Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 2 56.403.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 2 57.813.075 2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 39.983.000 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 40.982.575 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF 2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 3 39.983.000,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 3 40.982.575 2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 80.000.000 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 82.000.000 Meningkatnya tata kelola museum Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum 50 80.000.000 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 60 82.000.000 2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 171.847.240 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann 176.143.421 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT TAHUN 2026 Catata n Pentin g PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Keterang an INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaia n Progra m PAGU INDIKATIF SUMBER DANA Target Kinerja Capaia n Progra m KEBUTUHA N DANA/PAG U INDIKATIF ya Bidang Pendidikan 2.22.06.2.01.0013 - Pengelolaan Koleksi Museum Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 25 45.906.120,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 26 47.053.773 2.22.06.2.01.0014 - Pengelolaan Operasional Museum Jumlah Layanan Operasional Museum Kabupate n Bolaang Mongond ow Selatan 10 125.941.120,00 [DANA KHUSUS] - DAU yang Ditentukan Penggunaann ya Bidang Pendidikan 10 129.089.648 Penyusunan ini berpedoman pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Renstra Perangkat Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Permasalahan yang ditemukan pada periode sebelumnya, seperti keterbatasan sarana prasarana pendidikan, pemerataan distribusi guru, keterbatasan kompetensi pendidik, serta minimnya kesadaran masyarakat akan pelestarian budaya, menjadi dasar perumusan arah kebijakan program dan kegiatan Tahun 2026. Di sisi lain, adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, perkembangan teknologi, serta potensi budaya lokal menjadi peluang strategis untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan. Tantangan yang dihadapi meliputi dinamika kebutuhan pendidikan abad 21, tuntutan peningkatan kualitas layanan, dan perlunya adaptasi terhadap perkembangan kebijakan nasional, sedangkan hambatan yang perlu diantisipasi antara lain keterbatasan anggaran, ketimpangan wilayah, dan keterbatasan sumber daya manusia. Berdasarkan kondisi tersebut, tujuan yang ingin dicapai pada Tahun 2026 adalah meningkatnya mutu dan pemerataan pendidikan, meningkatnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta terjaganya kelestarian dan berkembangnya kebudayaan daerah. Sasaran yang hendak diraih mencakup peningkatan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, peningkatan indeks mutu pendidikan, pemerataan distribusi guru, serta meningkatnya jumlah cagar budaya dan karya budaya yang terkelola secara baik. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029, sekaligus mendukung prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Rumusan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 disusun secara sistematis untuk menjawab kebutuhan sektor pendidikan dan kebudayaan, serta menjadi instrumen operasional dalam mencapai target kinerja perangkat daerah. Daftar lengkap program dan kegiatan tersebut telah tercantum pada Bab III Tabel 3.1 yang memuat Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 serta Prakiraan Maju Tahun 2027. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2026, yang meliputi:

1.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
2.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
3.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
4.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
5.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6.Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.
7.Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
8.Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
9.Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
10.Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.
11.Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
12.Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.
13.Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota.
14.Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota. Pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 bersumber dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Dana Transfer dari Pemerintah Pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), serta sumber-sumber pendanaan sah lainnya yang tidak mengikat. Alokasi anggaran disusun secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, indikator kinerja, serta kemampuan keuangan daerah. Rencana kerja dan pendanaan ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pelaksana kegiatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga seluruh target kinerja Tahun 2026 dapat tercapai. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun tersebut akan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan mutu pendidikan, pemerataan layanan pendidikan, serta pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dokumen ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi seluruh unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan secara efektif, efisien, terukur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pencapaian sasaran pembangunan sektor pendidikan dan kebudayaan dapat lebih terarah dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta tuntutan pembangunan daerah. Pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari tantangan, hambatan, maupun peluang yang ada, sehingga diperlukan komitmen, koordinasi, dan sinergi dari seluruh pihak terkait, baik dari unsur pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, maupun masyarakat secara umum. Kerja sama yang solid akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan, penguatan karakter peserta didik, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Akhirnya, besar harapan kami agar Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat menjadi instrumen perencanaan yang bermanfaat, sekaligus memandu setiap langkah nyata dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah, demi terwujudnya masyarakat yang cerdas, berdaya saing, dan berbudaya. Demikian untuk dilaksanakan. B. DINAS KESEHATAN
1.Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi sehingga perlu lebih menekankan pada pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang dapat mencegah tingginya AKI dan AKB, data tahun 2024 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan termasuk salah satu yang tertinggi AKI dan AKB di Sulawesi Utara.
2.Permasalahan kekurangan gizi, terutama balita pendek (stunting), dimana berdasarkan data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting sebesar 33% Tahun 2023.
3.Penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan masyarakat dilain pihak angka kesakitan dan kematian yang disebabkan penyakit tidak menular cenderung meningkat termasuk masalah kesehatan jiwa semakin meningkat.
4.Rendahnya cakupan bayi dengan imunisasi dasar lengkap (IDL) 78,8% dan desa UCI (Universal Child Immunization) hanya 44,4% tahun 2024.
5.Masih rendahnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta dukungan lintas sektor dalam meningkatkan PHBS baik PHBS Rumah Tangga maupun tatanan lainnya.
6.Mutu pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut belum optimal, karena belum terpenuhinya semua sarana dan prasarana serta alat kesehatan sesuai standar.
7.Kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan di FKTP belum terpenuhi sesuai standar sembilan jenis tenaga kesehatan yang wajib di FKTP. Hal ini diakibatkan oleh tidak meratanya penempatan tenaga kesehatan di FKTP berdasarkan standar kebutuhan sembilan jenis tenaga kesehatan yang wajib di FKTP. Untuk mengatasi isu-isu kesehatan diatas dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan maka harus dilaksanakan program pembangunan kesehatan yang berkesinambungan. Agar pelaksanaan pembangunan kesehatan dapat terlaksana secara berkesinambungan, perlu dilakukan perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terarah. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dinyatakan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Perencanaan pembangunan daerah menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah suatu proses untuk menetukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantiknya sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penjabaran yang lebih tekhnis dari Renstra Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas Kesehatan khususnya dan pembangunan kesehatan daerah pada umumnya. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

a.Persiapan penyusunan,
b.Penyusunan rancangan awal,
c.Penyusunan rancangan,
d.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e.Perumusan rancangan akhir, dan
f.Penetapan Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini. Gambar 1.1. Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Berdasarkan gambar diatas bahwa dokumen Perencanaan Daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Disamping itu, Renja Perangkat Daerah akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dalam menyusun Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) serta dasar dalam mengusulkan program/kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Kabupaten dan APBN. Dipedoman Pedor an RENSTRA KL RENJA KL DipedomanT oacu T I RPJP NAS ] Dipedomanu RPJM NAS Diiabark RKP I I I ' ' 4 ] Lr=J Diacu Diperhatikan Diserasikan melalur Musrenbang ' ' ' • • ' • RPJPD I Dipartoman RPJMD Dijabarkan RKPD Dipedomant oo] Pem. Daerah I RENSTRA RENJA Dipedomany SKPD SKPD I 1.2 Landasan Hukum Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Kesehatan adalah:
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. 4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. 6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. 10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
11. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. 18.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
20. 20.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. 22.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
23. 23.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
24. 24.Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 728);
25. 25.Surat Edaran Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026. 1.3 Maksud dan Tujuan
26. 1.Maksud Maksud disusunnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan kesehatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan yang telah disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
27. 2.Tujuan
a.Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang kesehatan.
b.Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
c.Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2026.
d.Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026.
e.Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2026 tetap mengacu pada pencapaian indikator program kesehatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Kesehatan tahun 2025-2029 maupun dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029. Evaluasi terhadap Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan meliputi 4 (empat) hal, yaitu realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; dan Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan. Selain itu juga dibahas mengenai implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kesehatan dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Pada tahun berjalan yakni anggaran tahun 2024 dengan jumlah total anggaran Rp 114.485.391.153,- (Seratus Empat Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah) terurai dalam 5 program, 17 kegiatan dan 61 sub kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai target atau dengan kata lain lebih baik lagi dari pencapaian tahun sebelumnya, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program, kegiatan maupun sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 dan capaian Renja Dinas Kesehatan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tabel 2.1 T.C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra Dinas Kesehatan s/d Tahun 2025 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K % 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 57.046.365.225 0 57.046.365.225 121.580.214.777 224.990.305.247 129.658.824.552 254.327.917.492 730.557.262.068 730.557.262.068 1.280,6 4 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 57.046.365.225 0 57.046.365.225 121.580.214.777 224.990.305.247 129.658.824.552 254.327.917.492 730.557.262.068 730.557.262.068 1.280,6 4 Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan (Skor) 85 91,11 4 0 0 0 3,29 3,29 94,4 54,25 Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan (Skor) 32,90 0 73 0 0 0 0 0 0 0 Nilai SAKIP Dinas Kesehatan (Skor) 70 66,9 68 0 0 0 67 67 133,9 99,19 Jumlah Laporan Keuangan (Laporan) 8 11 11 11 11 11 11 11 11 100 Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan (Orang) 474 382 500 440 440 436 436 436 436 100 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 474 35.844.711.932 0 0 500 35.844.711.932 440 113.996.209.409 440 115.853.284.971 436 88.288.915.475 436 96.497.386.695 436 414.635.796.550 436 414.635.796.550 100 1.156,7 6 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 1 31.102.500 1 0 1 31.102.500 1 46.620.000 1 159.335.500 1 96.890.000 1 350.613.000 1 653.458.500 1 653.458.500 100 2.100,9 8 Jumlah Dokumen Perencanaan BMD (Dokumen) 1 11 11 11 11 11 11 11 11 100 Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD (Laporan) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 100 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 11 18.600.000 11 0 11 18.600.000 11 0 11 298.940.000 11 47.750.000 11 913.300.000 11 1.259.990.000 11 1.259.990.000 100 6.774,1 4 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) 100 249.942.543 100 0 100 249.942.543 100 567.120.900 100 908.813.123 100 398.150.200 100 93.146.850 100 1.967.231.073 100 1.967.231.073 100 787,07 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 32 6.454.543 5 0 2 6.454.543 2 0 2 20.975.850 2 2.500.000 2 37.804.350 2 61.280.200 2 61.280.200 100 949,41 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 73 243.488.000 30 0 43 243.488.000 10 567.120.900 10 887.837.273 16 395.650.200 6 55.342.500 42 1.905.950.873 72 1.905.950.873 98,63 782,77 1 1.157,5 7 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 18.600.000 0 18.600.000 0 298.940.000 47.750.000 913.300.000 1.259.990.000 1.259.990.000 6.774,1 4 35.875.814.432 0 35.875.814.432 114.042.829.409 116.012.620.471 88.385.805.475 96.847.999.695 415.289.255.050 415.289.255.050 III 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14=13/5 x100% 15 1 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 36.796.722.925 0 36.796.722.925 117.153.594.153 122.122.708.754 91.814.916.777 104.032.992.942 435.124.212.626 435.124.212.626 1.182,5 1 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah IV 2 3 4 5 6 7 8 No. Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2023) Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (%) Ket I II 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor (Persen) 100 404.590.130 100 0 100 404.590.130 100 2.487.843.844 100 3.832.690.330 100 2.506.223.102 100 5.265.342.897 100 14.092.100.173 100 14.092.100.173 100 3.483,0 6 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 100.022.500 0 0 12 100.022.500 3 282.068.844 3 326.220.630 3 223.883.102 3 451.706.897 12 1.283.879.473 12 1.283.879.473 100 1.283,5 9 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 304.567.630 0 0 12 304.567.630 3 2.205.775.000 3 3.506.469.700 3 2.282.340.000 3 4.813.636.000 12 12.808.220.700 12 12.808.220.700 100 4.205,3 8 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Persen) 100 247.775.820 100 0 100 247.775.820 100 55.800.000 100 1.069.644.830 90 476.988.000 90 913.203.500 90 2.515.636.330 90 2.515.636.330 100 1.015,2 9 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1 47.484.500 1 0 1 47.484.500 1 19.800.000 1 145.476.450 1 0 1 235.533.050 1 400.809.500 1 400.809.500 100 844,08 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 6 177.154.500 6 0 6 177.154.500 6 36.000.000 6 834.372.050 6 405.060.000 6 640.837.950 6 1.916.270.000 6 1.916.270.000 100 1.081,6 9 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 23 16.352.500 19 0 19 16.352.500 4 0 6 38.367.000 4 71.928.000 3 36.832.500 17 147.127.500 17 147.127.500 89,47 899,72 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 3 6.784.320 2 0 2 6.784.320 2 0 2 51.429.330 2 0 2 0 2 51.429.330 2 51.429.330 100 758,06 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (Persen) 90 0 90 22,89 20,58 19 15,43 77,9 77,9 86,56 Cakupan Penanganan KLB <24 Jam (Persen) 100 0 100 25 25 0 0 50 50 50 Cakupan Vaksinasi Covid 19 Dosis 1 (Persen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Cakupan Vaksinasi Covid 19 Dosis 2 (Persen) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (Persen) 100 0 100 14,8 55 29,5 0,7 100 100 100 Persentase balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (Persen) 100 0 100 31,4 25 29,1 14,5 100 100 100 Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (Persen) 100 0 100 20,2 26,2 19,7 30,6 96,7 96,7 96,7 Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (Persen) 100 0 100 17,4 34 3,8 35,7 90,9 90,9 90,9 Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (Persen) 100 0 100 18,4 29,5 2,6 32,2 82,7 82,7 82,7 Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar (Persen) 100 0 100 39,3 40 12,5 8,2 100 100 100 Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (Persen) 100 0 100 39,3 40 12,5 8,2 100 100 100 Persentase warga negara dengan resiko terinveksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (Persen) 100 0 100 22 38,5 30,2 9,3 100 100 100 Persentase warga negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (Persen) 100 0 100 21,8 39,7 7,5 31,0 100,0 100,0 100,0 Persentase warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (Persen) 100 0 100 20,3 29 23,6 22,6 95,5 95,5 95,5 Persentase warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (Persen) 100 0 100 13,6 20,4 52,5 13,5 100,0 100,0 100,0 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Fasilitas Layanan Kesehan yang memenuhi standar (Persen) 90 3.018.716.000 0 0 78 3.018.716.000 0 816.738.000 0 6.993.759.896 0 7.704.600.112 78 54.360.427.944 78 69.875.525.952 78 69.875.525.952 100 2.314,7 4 2 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 16.892.867.500 0 16.892.867.500 4.426.620.624 84.576.259.943 28.000.394.177 133.171.920.150 250.175.194.894 250.175.194.894 1.480,9 5 Persentase Fasilitas layanan kesehatan yang terakreditasi (Persen) 100 100 100 0 0 0 100 100 100 100 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit) 6 1.620.480.000 0 0 6 1.620.480.000 0 0 0 0 6 0 0 40.174.449.800 6 40.174.449.800 6 40.174.449.800 100 2.479,1 7 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit) 300 57.236.000 0 0 300 57.236.000 0 0 0 0 0 0 300 507.860.226 300 507.860.226 300 507.860.226 100 887,31 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket) 2 1.322.020.000 0 0 2 1.322.020.000 1 816.738.000 0 6.935.219.896 1 7.704.600.112 0 13.633.837.918 2 29.090.395.926 2 29.090.395.926 100 2.200,4 5 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Kali) 4 18.980.000 0 0 4 18.980.000 1 0 1 58.540.000 1 0 1 44.280.000 4 102.820.000 4 102.820.000 100 541,73 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Layanan Kesehatan (Persen) 100 13.591.388.000 100 0 100 13.591.388.000 100 3.609.882.624 100 76.751.875.248 100 19.414.237.265 100 77.343.188.844 100 177.119.183.981 100 177.119.183.981 100 1.303,1 7 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 1.372 130.641.000 0 0 1.372 130.641.000 252 0 219 158.051.200 222 0 441 32.400.000 1.134 190.451.200 1.134 190.451.200 82,65 145,78 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 5.263 42.000.000 0 0 5.263 42.000.000 1.651 0 1.802 122.403.100 1.045 0 765 138.622.400 5.263 261.025.500 5.263 261.025.500 100 621,49 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang) 6.117 42.000.000 0 0 6.117 42.000.000 2.127 0 1.848 58.032.000 1.951 0 140 261.882.000 6.066 319.914.000 6.066 319.914.000 99,17 761,7 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang) 1.221 58.094.000 1210 0 1.221 58.094.000 166 0 203 20.221.200 687 269.669.513 119 195.494.144 1.175 485.384.857 1.175 485.384.857 96,23 835,52 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen) 1 215.667.000 1 0 1 215.667.000 1 0 1 0 1 9.360.000 1 321.130.800 1 330.490.800 1 330.490.800 100 153,24 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen) 1 47.000.000 1 0 1 47.000.000 1 0 1 245.700.000 1 27.000.000 1 1.466.064.000 1 1.738.764.000 1 1.738.764.000 100 3.699,5 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen) 1 252.674.000 1 0 1 252.674.000 1 0 1 193.887.000 1 157.352.000 1 702.082.000 1 1.053.321.000 1 1.053.321.000 100 416,87 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen) 1 102.100.000 1 0 1 102.100.000 1 0 1 37.770.000 1 72.930.000 1 192.960.000 1 303.660.000 1 303.660.000 100 297,41 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen) 2 1.180.986.000 2 0 1 1.180.986.000 1 0 1 1.789.790.880 1 411.675.920 1 1.212.079.500 1 3.413.546.300 1 3.413.546.300 100 289,04 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen) 1 10.963.715.000 1 0 1 10.963.715.000 1 3.609.882.624 1 74.024.625.968 1 18.294.191.832 1 72.270.612.000 1 168.199.312.424 1 168.199.312.424 100 1.534,1 5 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen) 1 100.000.000 1 0 1 100.000.000 1 0 1 101.393.900 1 119.958.000 1 346.057.000 1 567.408.900 1 567.408.900 100 567,41 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen) 1 171.751.000 1 0 1 171.751.000 1 0 1 0 1 33.350.000 1 88.155.000 1 121.505.000 1 121.505.000 100 70,74 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit) 9 115.080.000 9 0 9 115.080.000 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 9 0 100 0 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan) 9 169.680.000 9 0 9 169.680.000 9 0 9 0 9 18.750.000 9 115.650.000 9 134.400.000 9 134.400.000 100 79,21 Jumlah Data dan Informasi Kesehatan (Dokumen) 1 1 1 0 1 0 0 1 1 100 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi (Unit) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen) 1 282.763.500 0 0 1 282.763.500 0 0 1 830.624.799 0 881.556.800 0 1.468.303.362 1 3.180.484.961 1 3.180.484.961 100 1.124,7 9 Persentase Puskesmas dengan jenis nakes sesuai Standar (Persen) 65 0 65 0 0 0 78 78 78 120 Persentase SDM Bidang Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai Standar (persen) 80 0 80 0 0 0 78 78 78 97,5 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Distribusi Tenaga Kesehatan (Kali) 2 2.349.082.900 2 0 2 2.349.082.900 0 0 1 16.847.314.650 1 7.123.518.750 0 13.015.170.700 2 36.986.004.100 2 36.986.004.100 100 1.574,4 9 Jumlah Puskesmas SDM yang memenuhi Standar (Puskesmas) 9 5 9 4 4 7 7 7 7 100 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang) 265 2.334.000.900 155 0 155 2.334.000.900 88 0 88 16.769.115.750 88 6.611.454.500 88 11.669.339.050 88 35.049.909.300 88 35.049.909.300 100 1.501,7 1 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen) 1 15.082.000 1 0 1 15.082.000 0 0 1 78.198.900 0 512.064.250 0 1.345.831.650 1 1.936.094.800 1 1.936.094.800 100 12.837, 12 Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi (Kali) 2 0 2 0 1 1 0 2 2 100 Jumlah SDM Kesehatan yang melaksanakan Peningkatan Kompetensi (Orang) 60 80 60 0 30 30 0 60 60 100 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang) 80 757.290.900 60 0 60 757.290.900 0 0 30 1.278.969.000 30 2.502.674.848 0 2.793.394.100 60 6.575.037.948 60 6.575.037.948 100 868,23 9.626.193.598 15.808.564.800 43.561.042.048 43.561.042.048 1.402,3 1 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 757.290.900 0 757.290.900 0 1.278.969.000 2.502.674.848 2.793.394.100 6.575.037.948 6.575.037.948 868,23 3 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 3.106.373.800 0 3.106.373.800 0 18.126.283.650 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 282.763.500 0 282.763.500 0 830.624.799 881.556.800 1.468.303.362 3.180.484.961 3.180.484.961 1.124,7 9 Cakupan Pemenuhan Obat- obatan (Persen) 100 100 100 20 21 25 33 99 99 99 Cakupan Pemenuhan Vaksin (Persen) 100 100 100 22 20 19 38 99 99 99 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase Industri RT Pangan yang memenuhi standar memperoleh sertifikat P-IRT/ijin produksi (Persen) 100 146.493.000 100 0 100 146.493.000 58 0 65 0 80 217.320.000 81 222.310.000 81 439.630.000 81 439.630.000 100 300,1 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen) 1 146.493.000 1 0 1 146.493.000 0 0 0 0 0 217.320.000 1 222.310.000 1 439.630.000 1 439.630.000 100 300,1 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Jumlah Pemeriksaan yang Dilakukan pada Industri Rumah Tangga yang Terdaftar dan Memiliki Izin Usaha (Kali) 4 103.908.000 2 0 4 103.908.000 1 0 1 165.052.900 1 0 1 1.092.129.600 4 1.257.182.500 4 1.257.182.500 100 1.209,9 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit) 38 103.908.000 24 0 38 103.908.000 3 0 6 165.052.900 10 0 6 1.092.129.600 25 1.257.182.500 25 1.257.182.500 65,79 1.209,9 57.046.365.225 0 57.046.365.225 121.580.214.777 224.990.305.247 129.658.824.552 254.327.917.492 730.557.262.068 730.557.262.068 90,71 1.280,64 91,53 1.280,6 4 Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya : 4 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 250.401.000 0 250.401.000 0 165.052.900 217.320.000 1.314.439.600 1.696.812.500 1.696.812.500 677,64 Dilihat dari Tabel TC 29, pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan telah mengacu pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 dimana terdapat 4 (empat) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Sub Kegiatan. Pada tahun 2024 terdapat 2 indikator program yang telah mencapai target (50%), sementara 2 program belum mencapai target (50%); 8 indikator kegiatan telah mencapai target (66,7%) dan 4 kegiatan belum mencapai target (33,3%); 27 indikator sub kegiatan telah mencapai target (77,1%) dan 8 indikator sub kegiatan belum mencapai target (22,9%) Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. 1.Kinerja Program/Kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 2.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukungnya No Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pembayaran administrasi keuangan yang dibayarkan seluruhnya yaitu gaji dan tunjangan serta honorarium pengelola keuangan dengan tepat waktu selain itu juga tersedianya surat keputusan (SK) Bupati/Kepala Dinas sebagai data dukung untuk dilakukan pencairan dana tersebut. 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Dokumen Barang Milik Daerah yang tercatat dengan Baik karena didukung adanya honorarium bagi pengelola barang milik daerah. 3 Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Tersedianya anggaran untuk pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terkait program kesehatan 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Ibu Hamil - Terlaksananya pelayanan kesehatan pada ibu hamil secara maksimal - Tersedianya rumah tunggu kelahiran No Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung bagi ibu hamil yang beresiko tinggi 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Terlaksananya posyandu lansia setiap desa 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - Sudah terlatihnya SDM untuk petugas pengelola Tuberculosis - Tersedianya insentif bagi petugas laboratorium dalam pemeriksaan Slide Tuberculosis 7 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar - Tersedia anggaran untuk pemenuhan kebutuhan tenaga honorer kesehatan - Sebagian THL kesehatan lulus dalam seleksi penerimaan pegawai maupun PPPK 8 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan - Terlaksana pengawasan terhadap produksi makanan minuman tingkat rumah tangga - Terlaksana kegiatan sosialisasi terkait pentingnya keamanan pangan pada bahan yang digunakan dalam produksi makanan minuman tingkat rumah tangga
2. 2.Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 2.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang direncanakan Dan Faktor-Faktor Penghambatnya No Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Penghambat 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Adanya indisipliner pegawai sehingga terjadi penahanan gaji dan pemotongan tunjangan kinerja 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Adanya peralatan kantor AC yang rusak berat sehingga tidak lagi dilakukan pemeliharaan 3 Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Penggunaan anggaran bukan hanya pada kegiatan rapat koordinasi tetapi membiayai kegiatan lain 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Ibu Hamil Pernikahan dini, faktor budaya setempat 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Usia Lanjut yang tidak mampu lagi berjalan sehingga tidak datang secara rutin dalam pemeriksaan kesehatan 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Adanya kekosongan alat dalam pelaksanaan kesehatan bagi terduga TB sesuai standar 7 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar - Adanya mutasi dan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata 8 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Belum semua pelaku industri rumah tangga mengetahui pentingnya keamanan pangan 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi daerah. Untuk pelaksanaan otonomi daerah tersebut, terdapat urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada Daerah, yang selanjutnya menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan pelayanan kesehatan. Dalam kerangka urusan ini Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki tugas dan tanggung jawab yang setara dengan perangkat daerah yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, dan IKU (Indikator Kinerja Utama) sesuai dengan Peraturan Pemerintan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta berdasarkan laporan hasil kinerja (LKJiP) sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat sejauh mana strategi pencapaian sasaran berupa kebijakan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan program-program yang menjadi tolok ukur pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan dan analisis kinerja Dinas Kesehatan yang dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta analisis kinerja terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditentukan targetnya. Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat dilihat pada tabel 2.4. Tabel 2.4 T.C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Angka Kematian Ibu IKU 290/100.000KH 287/100.000KH 284/100.000KH 191/100.000KH 188/100.000KH 185/100.000KH 293/100.000 KH 265/100.000 KH 263,6/100.000KH 587,7/100.000KH 188/100.000KH 185/100.000KH Capaian IKU ini belum mencapai target, masih terdapat kematian ibu 2 Angka Kematian Bayi IKU 18,5/1.000KH 17,6/1.000KH 16,6/1.000KH 15/1.000KH 14,6/1.000KH 13/1.000KH 12/1.000 KH 7,9/1.000 KH 9,7/1.000 KH 7,8/1.000 KH 14,6/1.000KH 13/1.000KH Capaian IKU ini belum mencapai target, masih terdapat kematian bayi 3 Indeks Kesehatan Keluarga IKU 0,09 0,2 0,4 0,6 0,7 >0,8 0,09 0,12 0,11 0,12 0,7 >0,8 Capaian IKU ini belum mencapai target, kegiatan penilaian keluarga sehat tidak ada lagi penganggarannya 4 Persentase Stunting IKU 0,02% 6,25% 6% 5,80% 5% 4,85% 0,05% 0,20% 2,97% 1,96% 5% 4,85% Capaian IKU ini belum mencapai target, masih terdapat balita stunting 5 Persentase Penurunan Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular IKU 20% 22% 25% 28% 30% 32% 17% 17,3% 13,3% 15,25% 30% 32% Capaian IKU ini belum mencapai target, masih terdapat jumlah kasus penyakit yang tinggi 8 Rasio Daya Tampung Rumah Sakit terhadap Jumlah Penduduk IKK 2,05% 2,08% 2,10% 2,12% 2,31% 2,35% 2,26% 2,0% 2,41% 2,6% 2,31% 2,35% Capaian IKK ini sudah mencapai target 9 Persentase RS Rujukan Kabupaten yang Terakreditasi IKK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100% 100% Capaian IKK ini sudah mencapai target karena RSUD Kabupaten yang ada sudah reakreditasi No Indikator SPM/Standar Nasional IKK ProyeksiTarget Renstra Dinas Kesehatan Realisasi Capaian Catatan Analisis 10 Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil SPM IKK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 74% 74,7% 91,0% 82,7% 100% 100% Capaian SPM ini belum mencapai target, standar pelayanan dan kualitas ketersediaan logistik belum terpenuhi 11 Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan SPM IKK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 71% 91,4% 99,1% 98,5% 100% 100% Capaian SPM ini belum mencapai target, masih terdapat persalinan diluar Faskes 12 Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir SPM IKK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 79% 99,2% 99,0% 99,4% 100% 100% Capaian SPM ini belum mencapai target, standar pelayanan dan kualitas ketersediaan logistik belum terpenuh 13 Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar SPM IKK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 66% 100% 100% 100% 100% 100% Capaian SPM ini sudah mencapai target, standar pelayanan dan kualitas ketersediaan logistik terpenuhi 14 Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SPM IKK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 69% 100% 100% 100% 100% 100% Capaian SPM ini sudah mencapai target, standar pelayanan dan kualitas ketersediaan logistik terpenuhi 15 Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (15 tahun s/d 29 tahun) Sesuai Standar SPM IKK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 93% 100% 83% 60% 100% 100% Capaian SPM ini belum mencapai target, standar pelayanan dan kualitas ketersediaan logistik belum terpenuh 16 Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar SPM IKK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 100% Capaian SPM ini sudah mencapai target, standar pelayanan dan kualitas ketersediaan logistik terpenuhi serta tersedianya posyandu lansia di setiap desa 17 Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SPM IKK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% Capaian SPM ini sudah mencapai target, standar pelayanan dan kualitas ketersediaan logistik terpenuhi serta tersedianya posbindu disetiap desa 18 Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar SPM IKK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 100% 100% 100% Capaian SPM ini sudah mencapai target, standar pelayanan dan kualitas ketersediaan logistik terpenuhi serta tersedianya posbindu disetiap desa 19 Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar SPM IKK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 92% 100% 100% 100% 100% 100% Capaian SPM ini sudah mencapai target, standar pelayanan dan kualitas ketersediaan logistik terpenuhi 20 Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar SPM IKK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 95,3% 100,0% 100,0% 100% 100% Capaian SPM ini sudah mencapai target, standar pelayanan dan kualitas ketersediaan logistik terpenuhi 21 Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar SPM IKK 100% 100% 100% 100% 100% 100% 78% 100% 100% 100% 100% 100% Capaian SPM ini sudah mencapai target, standar pelayanan dan kualitas ketersediaan logistik terpenuhi Hasil pencapaian SPM sesuai tabel 2.4 diatas dapat dikelompokkan dalam 2 bagian yaitu :
3. 1.Indikator Pelayanan Kesehatan Pada Balita, Indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hypertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM), Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat, Pelayanan Kesehatan Pada Orang Terduga TB dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV, capaian SPM ini telah mencapai target yang didukung dengan standar kualitas ketersediaan logistik terpenuhi.
4. 2.Indikator Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, capaian SPM ini belum mencapai target, standar kualitas ketersediaan logistik belum terpenuhi. Persentase rata-rata capaian SPM secara keseluruhan tahun 2024 adalah 95% mengalami penurunan jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya tahun 2023 sebesar 97,6%, walaupun belum mencapai target yang diharapkan yaitu 100%. Hal ini disebabkan beberapa hal diantaranya : - masih tingginya kematian ibu hamil - masih adanya persalinan yang dilakukan di rumah karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya bersalin di faskes - masih adanya dukun bersalin yang melakukan praktek persalinan di rumah - adanya rangkap jabatan/program sehingga tdk dapat fokus pada pelayanan dan program - belum ada aturan yang mengikat terkait persalinan tidak boleh dilakukan di rumah - belum semua wilayah Puskesmas memiliki jaringan internet - sebagian tenaga kesehatan belum terlatih penanganan kesehatan jiwa dan pasien ODGJ ada yang sudah meninggal Dari 8 Puskesmas hanya 1 Puskesmas yang sudah terlatih tatalaksana program kesehatan jiwa - tidak semua obat kesehatan jiwa tersedia di gudang farmasi Kabupaten 2.3 Isu-Isu Penting Dalam Penyelenggaraan Fungsi dan Tugas Dinas Kesehatan Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan. Isu-isu strategis yang terkait dengan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan didasarkan pada dinamika perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil analisis kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut: Tabel 2.5 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Permasalahan Hambatan Belum terpenuhinya sarana prasarana dan alat kesehatan di FKTP dan Instalasi Farmasi Kabupaten Terbatasnya dukungan anggaran kesehatan dari berbagai sumber untuk pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan di FKTP dan Instalasi Farmasi Kabupaten Kesenjangan pemenuhan tenaga kesehatan di daerah perkotaan, pedesaan dan daerah terpencil Distribusi SDM Kesehatan yang Belum Merata Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis yang belum memiliki STR /SIP Tenaga kesehatan dan Tenaga Medis wajib memenuhi kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Permasalahan Hambatan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1561/2024. Pengembangan kompetensi SDM Kesehatan yang belum memadai Terdapat kesenjangan antara kualitas SDMK yang ada dengan standar yang dibutuhkan Skrining deteksi dini usia produktif tidak mencapai target SPM Tidak Optimalnya Pelaksanaan Posyandu Prima Angka penemuan kasus baik penyakit menular dan tidak menular masih sangat rendah Kurang dukungan dari Pemerintah dalam menggerakkan dan memberdayakan masyarakat Masih adanya pemasungan, meningkatnya kasus Orang dengan gangguan Jiwa / Berat, Bunuh diri dan Gangguan Mental Emosional Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan (logistik maupun alkes yang digunakan dalam kegiatan deteksi dini) Terjadi KLB atau peningkatan Kasus Penyakit Menular Seperti DBD Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan Kesehatan secara dini dan berkala Keterlambatan Pelaporan baik secara online dan offline Stigma dan Diskriminasi yang membuat enggan untuk melakukan tes atau mendapatkan pengobatan yang tepat dan ketakutan akan diskriminasi menghalangi upaya pencegahan dan penanganan yang efektif Tidak optimalnya pemberian imunisasi pada usia anak bayi, balita, usia sekolah dan wanita usia subur. Adanya Kekosongan Vaksin beberapa Antigen seperti (DPT-HB-Hib, Polio dan Rotavirus) Tingkat Kepercayaan Masyarakat menurun karena adanya Hoaks Pasca Covid 19), tempat penyimpan vaksin tidak berfungsi baik, terbatasnya Refrigrator di Dinkes dan PKM, tidak ada Biaya pemeliharaan Rantai dingin terutama sparepart Refrigerator yg rusak ringan, Jurim yang belum berani melakukan Suntikan Ganda pada sasaran karena ketidakpercayaan diri dan takut orang Permasalahan Hambatan tua yang tidak mengijinkan. Belum optimalnya kolaborasi dengan program lain dalam pelaksanaan skrining sehingga kurang efektif dan efisien Perubahan Musim dan peralihan cuaca yang tidak menentu sehingga meningkatkan populasi nyamuk (DBD) Petugas rangkap kerja Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pencegahan DBD misalkan pelaksanaan PSN secara rutin Belum ada kerjasama lintas program dan atau lintas sektor terkait penanggulangan TBC Belum ada RAD (rencana aksi daerah) penanggulangan TBC dan Tim percepatan penanggulangan TBC Sudah berakhinya masa garansi pemeliharaan mesin TCM Keterlambatan diagnosis dan pengobatan : gejala TBC yabg sering diabaikan atau disalahartikan sebagai penyakit lain menyebabkan keterlambatan dalam diagnosis dan pengobatan sehingga meningkatkan risiko penularan kepada orang lain Skrining deteksi dini usia produktif tidak mencapai target SPM Akses terbatas terhadap layanan kesehatan hal ini menghambat deteksi dini dan pengobatan HIV /Aids sehingga infeksi tidak terdeteksi dan tidak tertangani dengan baik Angka Kematian Ibu tertinggi Kurangnya kesadaran masyarakat utamanya ibu hamil untuk melaksanakan pemeriksaan kehamilan secara rutin di Posyandu. Kurangnya Capaian Kunjungan Kehamilan (K1), (K4), (K6) Terdapat Resiko Tinggi dalam Kehamilan serta standar Pemeriksaan ibu hamil tidak terpenuhi kurangnya partisipasi lansia dan keluarga pada program kunjungan kesehatan lansia Terdapat Persalinan Non Nakes Permasalahan Hambatan kurangnya jumlah SDM yang terlatih Masih banyaknya keluarga dan para lansia yang tidak memeriksa kesehatan ke fasilitas kesehatan secara berkala Pelaksanaan survei kualitas air minum rumah tangga belum maksimal, belum semua desa menjadi desa STBM, Puskesmas belum memiliki cold storage Jumlah tenaga kesehatan dan kader yang belum mendapatkan pelatihan khusus yang memadai untuk menangani masalah kesehatan dan kebutuhan lansia Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan pj program pada pelaporan aplikasi sitko online Belum adanya anggaran untuk tersedianya bahan penunjang pemeriksaan kualitas baku mutu air Upaya Promosi Kesehatan Beban kerja yg berlebihan termasuk lingkungan kerja fisik, kimia, biologis ergonomis dan faktor psikososial dan kondisi tempat itu sendiri Masih Tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) Rendahnya cakupan masyarakat ber- PHBS serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang PHBS, keterbatasan sumber daya lingkungan yang kurang mendukung Masih Tedapat Masalah Status Gizi Balita Akses Layanan kesehatan yang terbatas, kepercayaan budaya, dan kurangnya pengetahuan tentang perawatan bayi yang tepat Kurangnya Capaian Kunjungan Kehamilan (K1), (K4), (K6) Kurangnya asupan makanan bergizi, infeksi penyakit, gangguan pencernaan dan kurangnya pengetahuan orang tua tentang gizi, faktor ekonomi keluarga yang minim dan kurangnya akses terhadap sanitasi yang baik Selain itu, permasalahan dan hambatan yang muncul selama Tahun 2024, Dinas Kesehatan juga memiliki beberapa peluang dan tantangan yaitu: Tabel 2.6 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Peluang Tantangan Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam dukungan pencapaian program kesehatan Mendorong peran serta masyarakat dan seluruh komponen dalam pembangunan kesehatan Tersedianya dukungan anggaran kesehatan dari berbagai sumber untuk pelaksanaan Program Kesiapan SDMK (Sumber Daya Manusia Kesehatan) Peningkatan Sarana, Prasarana dan alat kesehatan Pendukung Fasilitas kesehatan Diharapkan dapat memenuhi dan meningkatkan kinerja dan kualitas jenis pelayanan kesehatan Ketersediaan SDM di FKTP dan Instalasi Farmasi Kabupaten yang sudah terlatih Diharapkan dapat menjawab pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang bermutu Pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga Kesehatan diberbagai daerah termasuk daerah terpencil Pemerataan distribusi tenaga kesehatan terutama pada daerah pedesaan dan terpencil Transformasi digital membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen SDMK melalui penggunaan system informasi dan teknologi yang terintegrasi seperti SISDMK dan MPPD untuk pengurusan SIP Penggunaan aplikasi Plataran Sehat di Satu Sehat SDMK dan aplikasi MPPD yang terintegrasi untuk pengajuan SKP dan SIP (Surat Izin Praktek) utnuk tenaga kesehatan yang wajib SIP Adanya pelatihan dan pengembangan kompetensi yang difasilitasi oleh berbagai pihak, baik peerintah maupun swasta, membuka peluang bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualifikasi dan keterampilan Perlu adanya upaya berkelanjutan dalam pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan kualitas SDMK yang merata Ketersediaan dana DAU Spesific Grand dan DAK Merubah paradigma masyarakat tentang deteksi dini dan penyakit menular tertentu seperti TB kusta dan HIV Peluang Tantangan Tingginya penggunaan media sosial oleh masyarakat Merubah paradigma masyarakat tentang deteksi dini dan penyakit menular tertentu seperti TB kusta dan HIV Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan Terpadu Kesehatan Jiwa di FKTP lewat Pelatihan dan Koordinasi dengan lintas sektor seperti Dinsos, Aparat Desa, dan Keluarga Menghilangkan Stigma dan Diskriminasi terhadap kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sehingga masyarakat tidak lagi melakukan pemasungan dan dapat memilih berobat di fasilitas kesehatan. Penyebaran informasi dan edukasi tentang imunisasi lebih ditingkatkan baik media sosial dan penyuluhan tentang imunisasi, penggunaan media Sosial dapat membentuk grup ibu-ibu yang peduli imunisasi dan penyebaran informasi tercepat serta dapat mengevaluasi cakupan secara berkala Mengembalikan kepercayaan masyarakat tentang pentingnya Imunisasi pada Bayi dan balita, Jurim dapat dengan profesional melakukan suntikan ganda Meningkatkan program pendampingan ibu hamil oleh tenaga kesehatan atau kader terlatih untuk memberikan dukungan dan bimbingan selama kehamilan Merubah paradigma masyarakat tentang deteksi dini dan penyakit menular tertentu seperti TB kusta dan HIV Meningkatkan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi Menghimbau Masyarakat untuk peduli pada pemeriksaan dan deteksi dini Resiko pada kehamilan dan persalinan Meningkatkan kualitas hidup lansia melalui berbagai program seperti pelayanan kesehatan, pelatihan ketrampilan dan dukungan ekonomi Melakukan Kerja Sama Lintas Sektor, meningkatkan mitra antara Nakes- Tokoh Masyarakat atas Kepercayaan Masyarakat terutama pada persalinan non nakes Memperkuat jejaring antara lansia, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah dalam mendukung kesejahteraan lansia Merubah paradigma tentang pentingnya pemeriksaan dini kehamilan Peluang Tantangan Masalah kesehatan lingkungan bisa teratasi sebagian Keterbatasnya anggaran menjadi kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan lansia, keterbatasannya tenaga profesional yang memiliki kompetensi dalam bidang pelayanan lansia Kesehatan kerja dan olahraga dapat terlaksana dengan baik Beberapa daerah memiliki keterbatasan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kegiatan lansia Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan pada masyarakat dengan adanya kerjasama pemerintah lintas sektor untuk mendukung penyuluhan ataupun sosialisasi dari tenaga kesehatan Perubahan perilaku dan kebutuhan lansia sehingga program yang diselenggarakan dapat relevan dan efektif serta peran keluarga sangat penting dalam mendukung kesejahteraan lansia Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap akses pelayanan kesehatan anak, dan intervensi tepat sasaran Menganggarkan belanja alat pemeriksaan air Meningkatkan kesadaran orang tua terhadap pola asuh dan pemberian makan anak yang baik dan seimbang Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
5. 1.Angka Kematian Ibu dan Bayi masih tinggi
6. 2.Peningkatan kualitas mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat
7. 3.Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
8. 4.Pemenuhan capaian program pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan
9. 5.Pemenuhan akan kebutuhan SDMK sesuai standar
10. 6.Peningkatan Kerja sama lintas program dan lintas sektor dalam mendukung peningkatan pelayanan kesehatan 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Review terhadap Rancangan Awal RKPD meliputi kegiatan identifikasi program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel 2.7 Tabel 2.7 T.C 31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) Lokasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Rata-Rata Capaian Target Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 72 52.037.137.105 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Rata-Rata Capaian Target Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 72 52.681.038.166 Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan 450 Orang Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan 630 Orang 1.2 Jumlah Laporan Keuangan 8 Laporan Jumlah Laporan Keuangan 8 Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 630 Orang/bulan 46.648.533.790 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 630 Orang/bulan 46.648.533.790 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 96.298.950 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 96.298.950 Jumlah Dokumen Perencanaan BMD 1 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan BMD 1 Dokumen 1.3 Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD 11 Laporan Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD 11 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 144.990.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 144.990.000 Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 90% Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 90% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase Pemenuhan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 1 Paket 50.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase Pemenuhan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 3 Paket 50.002.170 Penambahan Pagu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 600.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 600.275.000 Penambahan Pagu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 118.999.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 380.213.000 Penambahan Pagu 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD Yang diadakan 30 Unit 25.500.000 SEMUA KECAMATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD Yang diadakan 30 Unit 25.641.000 SEMUA KECAMATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 15.000.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan 4 unit 14.541.000 Penambahan Pagu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 10.500.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 13 Unit 11.100.000 Penambahan Pagu No Rancangan Awal RKPD NO Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 768.999.000 SEMUA KECAMATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah SEMUA KECAMATAN Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 144.990.000 SEMUA KECAMATAN Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 144.990.000 SEMUA KECAMATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 46.744.832.740 SEMUA KECAMATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 46.744.832.740 1.030.490.170 SEMUA KECAMATAN 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor 100% 3.116.728.665 SEMUA KECAMATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor 100% 3.094.213.756 SEMUA KECAMATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 678.097.500 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jaringan Listrik Yang tersedia 12 Laporan 684.397.500 Penambahan Pagu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.438.631.165 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.409.816.256 Pengurangan pagu Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik 100% Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik 100% 1.8 Jumlah Barang yang Dipelihara 0 Unit Jumlah Barang yang Dipelihara 0 Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 269.784.500 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara 2 unit 83.790.000 Pengurangan pagu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 26 Unit 700.887.200 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 24 Unit 1.108.890.500 Penambahan Pagu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 264.225.000 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara 50 unit 250.000.000 Pengurangan pagu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 1.190.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Bangunan Gedung yang dipelihara/rehabilitasi 2 unit 198.190.000 Penambahan Pagu Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 1,80% Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 1,80% Angka Kematian Ibu (AKI) 188 per 100.000 KH Angka Kematian Ibu (AKI) 188 per 100.000 KH 2.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota Persentase Fasilitas Layanan Kesehan yang memenuhi standar 80% 6.477.098.880 SEMUA KECAMATAN Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota Persentase Fasilitas Layanan Kesehan yang memenuhi standar 80% 11.288.900.700 SEMUA KECAMATAN Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 Unit - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 Unit 4.811.801.820 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit 500.000.000 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit 500.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.236.086.700 SEMUA KECAMATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.640.870.500 SEMUA KECAMATAN II. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 18.491.977.440 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 34.593.556.936 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1 Unit 2.506.700.000 Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1 Unit 2.506.700.000 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 10 Unit 250.000.000 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 10 Unit 250.000.000 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 3 Paket 3.045.398.880 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 3 Paket 3.045.398.880 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 120 Unit 50.000.000 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 120 Unit 50.000.000 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 4 Paket 125.000.000 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 4 Paket 125.000.000 2.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Kesehatan 10 Unit 11.802.878.110 SEMUA KECAMATAN Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang Dilayani 10 Unit 23.127.229.786 SEMUA KECAMATAN Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1135 orang 525.854.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1135 orang 525.854.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1018 orang 52.410.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 967 orang 52.410.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1015 orang 50.000.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1079 orang 50.000.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5261 orang 50.000.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3202 orang 50.000.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1057 orang 350.890.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10868 orang 350.890.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 30.107 orang 50.000.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 41860 orang 50.000.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6560 orang 77.120.450 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6376 orang 77.120.450 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5041 orang 50.000.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4354 orang 50.000.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1183 orang 50.000.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 505 orang 50.000.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 63 orang 130.176.450 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 31 orang 130.176.450 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1241 orang 195.043.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1034 orang 195.043.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1651 orang 64.400.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1023 orang 64.400.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 30.000.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.558.857.500 Penambahan Pagu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 140.994.450 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 80.594.000 Pengurangan Pagu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 371.844.450 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 356.784.000 Pengurangan Pagu Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 100.000.000 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 100.000.000 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 307.020.800 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 277.137.000 Pengurangan Pagu Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 26 Orang 46.878.350 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 26 Orang 45.678.000 Pengurangan Pagu Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2 Dokumen 772.939.550 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2 Dokumen 721.494.000 Pengurangan Pagu Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 6.855.728.225 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 16.692.447.886 Penambahan Pagu Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 25 Paket 30.000.000 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 25 Paket 30.000.000 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 9 Dokumen 1.030.802.500 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 9 Dokumen 1.087.753.500 Penambahan Pagu Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 30.000.000 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 30.000.000 Pengelolaan Pelayanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 29.860.000 Pengelolaan Pelayanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 29.860.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 9 Dokumen 123.446.100 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 9 Dokumen 123.651.000 Penambahan Pagu Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 9 Dokumen 190.932.000 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 9 Dokumen 190.942.000 Penambahan Pagu Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 150 orang 29.934.540 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 150 orang 29.934.500 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 96.603.245 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 96.202.500 Pengurangan Pagu Jumlah Data dan Informasi Kesehatan 1 Dokumen Jumlah Data dan Informasi Kesehatan 1 Dokumen 2.3 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 5 Unit Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 5 Unit Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 212.000.450 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 177.426.450 Pengurangan Pagu Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 212.000.450 SEMUA KECAMATAN Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 177.426.450 SEMUA KECAMATAN Persentase SDM Bidang Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai Standar 80% Persentase SDM Bidang Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai Standar 80% Persentase Puskesmas dengan jenis nakes sesuai Standar 65% Persentase Puskesmas dengan jenis nakes sesuai Standar 65% 3.2 Jumlah Kegiatan Distribusi Tenaga Kesehatan 2 Kali Jumlah Kegiatan Distribusi Tenaga Kesehatan 2 Kali Jumlah Puskesmas yang memiliki SDM yang memenuhi Standar 6 Unit Jumlah Puskesmas yang memiliki SDM yang memenuhi Standar 6 Unit Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 217.000.000 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 217.000.000 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 265 Orang 2.669.086.000 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 150 Orang 896.307.500 Pengurangan pagu Jumlah SDM Kesehatan yang melaksanakan Peningkatan Kompetensi 60 Orang Jumlah SDM Kesehatan yang melaksanakan Peningkatan Kompetensi 25 Orang ### Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi 2 Kali Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi 2 Kali Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 100 Orang 420.000.000 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 100 Orang 378.338.000 Pengurangan Pagu Cakupan Pemenuhan Ketersediaan Obat dan Vaksin 100% Cakupan Pemenuhan Ketersediaan Obat dan Vaksin 100% IV. Persentase Sarana Kefarmasian dan Pengelolaan Makanan dan Minuman yang berizin 100% Persentase Sarana Kefarmasian dan Pengelolaan Makanan dan Minuman yang berizin 100% Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 12 Kali Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 12 Kali 4.1 Jumlah Ijin yang terbit 4 Sarana Jumlah Ijin yang terbit 4 Sarana Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 2 Dokumen 110.000.000 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 2 Dokumen 110.000.000 III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 3.306.086.000 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 2.886.086.000 SEMUA KECAMATAN Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 1.113.307.500 SEMUA KECAMATAN 1.491.645.500 SEMUA KECAMATAN PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 610.000.000 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 610.000.000 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerh Kabupaten/Kota 420.000.000 SEMUA KECAMATAN Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerh Kabupaten/Kota 378.338.000 SEMUA KECAMATAN Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 110.000.000 SEMUA KECAMATAN Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 110.000.000 4.2 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase Industri RT Pangan yang memenuhi standar memperoleh sertifikat P-IRT/ijin produksi 100% 180.000.000 SEMUA KECAMATAN Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase Industri RT Pangan yang memenuhi standar memperoleh sertifikat P-IRT/ijin produksi 100% 180.000.000 SEMUA KECAMATAN Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Dokumen 180.000.000 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Dokumen 180.000.000 4.4 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Jumlah Pemeriksaan yang Dilakukan pada Industri Rumah Tangga Pangan yang Terdaftar dan Memiliki Izin Usaha 4 Kali 320.000.000 SEMUA KECAMATAN Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Jumlah Pemeriksaan yang Dilakukan pada Industri Rumah Tangga Pangan yang Terdaftar dan Memiliki Izin Usaha 4 Kali 320.000.000 SEMUA KECAMATAN Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 50 Unit 320.000.000 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 50 Unit 320.000.000 V. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Masyarakat yang Melaksanakan GERMAS 75% 114.435.350 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Masyarakat yang Melaksanakan GERMAS 75% 114.996.000 5.3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan UKBM 1 Jenis 114.435.350 SEMUA KECAMATAN Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan UKBM 1 Jenis 114.996.000 SEMUA KECAMATAN Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 114.435.350 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 114.996.000 Penambahan Pagu 74.559.635.895 89.491.236.602 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan juga dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif. Program/kegiatan yang diusulkan pada pemangku kepentingan didapatkan dari usulan masyarakat melalui mekanisme Musrenbang, Pokok Pikiran DPRD, dan Usulan Teknokratis. Kemudian usulan- usulan tersebut diinventarisasi berdasarkan program yang ada pada tingkat Dinas Kesehatan. Usulan yang datang dari masyarakat pada umumnya terkait dengan pembangunan fisik serta pengadaan sarana kesehatan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.8. Tabel 2.8 T.C 32 Usulan Program dan Kegiatan Dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Volume Indikator Kinerja Catatan 1 2 3 4 5 6 I. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota Desa Meyambanga 1 Unit Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Diakomodir dengan penyesuaian Desa Motandoi 1 Unit Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Diakomodir dengan penyesuaian Desa Deaga 1 unit Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Diakomodir dengan penyesuaian Desa Linawan 1 unit Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun Diakomodir dengan penyesuaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut RSUD Kab. Bolaang Mongondow Selatan 6 unit Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Diakomodir dengan penyesuaian Pengembangan Puskesmas1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 untuk bidang kesehatan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai upaya di bidang kesehatan. RPJMN ini menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah dalam menyusun rencana strategis (Renstra) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Fokus Utama RPJMN 2025-2029 Bidang Kesehatan :
11. 1.Peningkatan Kualitas SDM: Kesehatan merupakan pilar penting dalam mewujudkan SDM berkualitas, yang tercermin dalam tiga pilar pembangunan: layanan dasar, pembentukan modal manusia, dan modal sosial budaya.
12. 2.Penyediaan Layanan Kesehatan Dasar: RPJMN menekankan pentingnya layanan kesehatan dasar yang inklusif, memperhatikan gender dan seluruh kelompok masyarakat.
13. 3.Pengendalian Penyakit: Fokus pada pengendalian penyakit, baik menular maupun tidak menular, serta upaya pencegahan dan penanggulangannya.
14. 4.Penguatan Pelayanan Kesehatan: Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan, termasuk di daerah terpencil dan perbatasan.
15. 5.Peningkatan Gizi Masyarakat: Upaya perbaikan gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak- anak.
16. 6.Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat: Peningkatan usia harapan hidup sehat dan penurunan angka kematian ibu dan anak.
17. 7.Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak: Penurunan angka kematian ibu dan prevalensi stunting.
18. 8.Penguatan Promosi Kesehatan: Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perilaku hidup sehat.
19. 9.Pemerataan Tenaga Kesehatan: Distribusi tenaga kesehatan yang merata ke seluruh wilayah.
20. 10.Peningkatan Kemandirian Perbekalan Kesehatan: Peningkatan produksi dan ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan dalam negeri. Secara bersamaan, Kementerian Kesehatan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan tahun 2025-2029, dimana Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat mengusulkan 4 (empat) Indikator Kinerja Program (IKP) yaitu :
21. 1.Penurunan Angka Kematian Ibu
22. 2.Prevalensi Stunting
23. 3.Peningkatan Cakupan Imunisasi
24. 4.Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Pada Tahun 2026, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 adalah “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”, yang dijabarkan dalam 5 prioritas nasional (PN) dan berpedoman pada 6 arah kebijakan antara lain : Tabel 3.1 Prioritas Nasional (PN) dan Arah Kebijakan dalam RKP Tahun 2026 NO Prioritas Nasional Arah Kebijakan
25. 1.Penguatan Kedaulatan Pangan dan Energi
26. 1.Peningkatan produksi pangan melalui optimalisasi bulog dan lumbung pangan, pengembangan enrgi baru terbarukan serta peningkatan kualitas air
27. 2.Ekonomi Produktif dan Inklusif 2. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif serta pemberdayaan desa, koperasi dan UMKM
28. 3.Pembangunan manusia 3. Pengurangan Kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar dan penguatan sumber daya manusia melalui bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas
29. 4.Pengurangan kesenjangan antar wilayah
30. 4.Penguatan Konektivitas dan kemaritiman serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia
31. 5.Transformasi Digital 5. Pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung berbagai sektor pembangunan termasuk pendidikan dan ekonomi
32. 6.Peningkatan kualitas lingkungan 6. Fokus pada pengelolaan sampah, pengembangan energi bersih dan pelestarian lingkungan hidup Dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Utara 2025-2029 juga telah dirumuskan prioritas pembangunan daerah oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selama 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :
33. 1.Penguatan Sumber Daya Manusia
34. 2.Pengembangan agrobisnis
35. 3.Pengembangan pariwisata
36. 4.Infrastruktur
37. 5.Peningkatan tata kelola Pemerintahan
38. 6.Penanggulangan kemiskinan
39. 7.Peningkatan daya saing Berdasarkan 7 Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, program yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara adalah pemeriksaan kesehatan gratis yang diperluas serta upaya penurunan stunting melalui melalui gerakan TP PKK. Adapun indikator kinerja utama yang menjadi target pembangunan daerah dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :
40. 1.Pemeriksaan kesehatan gratis
41. 2.Penurunan Kasus TBC
42. 3.Pembangunan Rumah Sakit lengkap Telaahan terhadap kebijakan pembangunan kesehatan baik di tingkat pusat maupun provinsi, merupakan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dimana baik kebijakan di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten diharapkan memiliki sinergitas yang akurat, sehingga pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat menyentuh sasaran yang tepat. Berdasarkan misi ketiga Bupati Bolaang Mongondow Selatan yaitu “Transformasi Sosial melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat, Berakhlak dan Berdaya Saing”, dimana tertuang didalamnya tentang tujuan dan sasaran strategis urusan kesehatan yaitu dengan tujuan “Mewujudkan Masyarakat Bolaang Mongondow Selatan yang Sehat, Mandiri dan Berdaya Saing di Tahun 2030” dan dengan 4 sasaran yaitu :
43. 1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
44. 2.Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau
45. 3.Penguatan Sumber Daya Manusia Kesehatan
46. 4.Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah “Inovasi, Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan Daerah yang Berdaya Saing”. Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut : Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Strategis TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET KINERJA Mewujudkan Masyarakat Bolaang Mongondow Selatan yang Sehat, Mandiri dan Berdaya Saing di Tahun 2030 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan Angka Kematian Ibu (AKI) 200/100.000 KH Angka Kematian Bayi (AKB) 7,5/1.000 KH Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%) 19% Presentase DAM (Depot Air Minum) Isi Ulang yang Melakukan Pemeriksaan Kualitas Air Minum 100% Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) 100% Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 100% Cakupan Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (Treatment Success Rate) 90% Cakupan Orang dengan Tuberculosis / Kasus (Treatment Coverage) 90% Penguatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase SDM yang memenuhi standar di fasilitas kesehatan 79% Cakupan peningkatan Kompetensi SDM dibidang kesehatan 100% 3.3 Program dan Kegiatan
a.Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Faktor-faktor yang menjadikan bahan pertimbangan perangkat daerah dalam merumuskan program dan kegiatan adalah sebagai berikut :
1. 1.Target Sustainable Development Goals (SDGs) SDGs merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari MDGs, terdapat 4 (empat) target SDGs yang berhubungan dengan Kesehatan - Tujuan 2 : Mengakhiri kelaparan - Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua disegala usia (SKN) - Tujuan 4 : Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan (akses kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana) - Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang (sanitasi dan air bersih)
2. 2.Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Kesehatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan menjadi salah satu program prioritas yang harus dilaksanakan Dinas Kesehatan. Adapun program dan kegiatan yang dirumuskan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ditujukan untuk meningkatkan capaian indikator SPM terhadap target yang telah ditetapkan.
3. 3.Pelayanan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin Penanggulangan Kemiskinan melalui program jaminan Kesehatan daerah (Jamkesda) dengan menganggarkan premi asuransi kesehatan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis.
b.Uraian garis besar rekapitulasi mengenai program dan kegiatan Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menetapkan program dan kegiatan pokok organisasi. Secara garis besar program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, untuk mengakomodir sebanyak 10 (sepuluh) Unit Pelaksana Teknis daerah (UPTD) (9 Puskesmas dan 1 RSUD), 3 (tiga) Bidang dan Sekretariat Dinas Kesehatan dengan rincian sebagai berikut
1. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. 1.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. 2.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. 1.Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. 1.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6. 2.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
7. 3.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. 1.Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9. 2.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10. 3.Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
11. 1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12. 2.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
13. 1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
14. 2.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
15. 3.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
16. 4.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
17. 2.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) 2.1 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
18. 1.Pengembangan Puskesmas
19. 2.Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
20. 3.Pengembangan Rumah Sakit
21. 4.Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
22. 5.Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
23. 6.Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
24. 7.Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 2.2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
25. 1.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
26. 2.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
27. 3.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
28. 4.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
29. 5.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
30. 6.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
31. 7.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
32. 8.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
33. 9.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
34. 10.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
35. 11.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
36. 12.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
37. 13.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
38. 14.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
39. 15.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
40. 16.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
41. 17.Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
42. 18.Pengelolaan Surveilans Kesehatan
43. 19.Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
44. 20.Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
45. 21.Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
46. 22.Operasional Pelayanan Puskesmas
47. 23.Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
48. 24.Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
49. 25.Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
50. 26.Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Gangguan Kejiwaan
51. 27.Pengelolaan Pelayanan Imunisasi
52. 28.Pengelolaan Pelayanan Reproduksi
53. 29.Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
54. 30.Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria 2.3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
55. 1.Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
56. 3.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3.1 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
57. 1.Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
58. 2.Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 3.2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerh Kabupaten/Kota
59. 1.Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
60. 4.Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4.1 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
61. 1.Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 4.2 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
62. 1.Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 4.3 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
63. 1.Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
64. 5.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 5.1 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
65. 1.Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
c.Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan rancangan awal Berdasarkan tabel 2.7 terdapat pengurangan dan penambahan anggaran program dan kegiatan pada renja Dinas Kesehatan tahun 2026. Berikut program kegiatan yang terdapat pengurangan anggaran yaitu :
1. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.1 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.2 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. 2.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2.1 Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota 2.2 Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
3. 3.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3.1 Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 3.2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerh Kabupaten/Kota Sedangkan program kegiatan yang terdapat penambahan anggaran yaitu :
4. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.2 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.3 Kegiatan Administrasi Umum 1.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. 2.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2.1 Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
6. 3.Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 3.1 Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 3.2 Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri 3.3 Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
7. 4.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 4.1 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Berikut ini adalah rekapitulasi program dan kegiatan sesuai dengan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026. Tabel 3.3 Rekapitulasi Program dan Kegiatan TARGET PAGU

(01)(02) (03) (04) (05) (14) (15) 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 85.245.844.070,00 1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 45.485.605.782,00 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat 3.29 3.45 45.485.605.782,00 1.02.0.00.0.00.02.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.000.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 4 7.000.000,00 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 1 1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.500.000,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 4 3.500.000,00 1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.500.000,00 Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 1 3.500.000,00 1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 43.146.063.662,00 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 603 633 43.146.063.662,00 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 1 1 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ,,. ,,. .... pr ... ... ... ... ... ,. ... ... ... 1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 43.083.163.662,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 603 633 43.083.163.662,00 1.02.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 62.900.000,00 Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 1 1 62.900.000,00 1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 73.010.000,00 Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 3 73.010.000,00 1.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 73.010.000,00 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 3 3 73.010.000,00 y y y y y y y y y y y y y y y y TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (14) (15) 1.02.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 2.832.000,00 Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1 1 2.832.000,00 Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data 1 1 1.02.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 1.515.000,00 Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1 1 1.515.000,00 1.02.01.2.04.0005 - Pengolahan Data Retribusi Daerah 1.317.000,00 Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data 1 1 1.317.000,00 1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 57.400.000,00 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 5 5 57.400.000,00 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 15 15 1.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 45.100.000,00 Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 15 15 45.100.000,00 PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN ,. p II" ,. ,, y y ,, ,, y ,, p ,. y p II" y II" II" II" ,. II" ,. p ,, ,, p ,, II" y ,, py 1.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 12.300.000,00 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 5 12.300.000,00 1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 958.750.000,00 Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 2 958.750.000,00 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 2 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 1 1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.000.000,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 2 3.000.000,00 1.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 750.000,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 2 750.000,00 1.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 955.000.000,00 y .. y ,. y y y ,. y y y y y .. y y y y y y y TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (14) (15) Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 1 955.000.000,00 1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 265.100.120,00 Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 1 265.100.120,00 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 2 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 2 2 1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 250.000.000,00 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 1 250.000.000,00 1.02.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.210.000,00 Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 2 9.210.000,00 1.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.330.120,00 Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 1 2.330.120,00 1.02.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.560.000,00 Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 2 3.560.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. .. .. ,.. p .. .. ,.. ,.. ,.. .. ,.. ,.. .. ,.. ,.. ,.. .. y .. .. .. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. 1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 649.000.000,00 Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 1 1 649.000.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 1 1.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 130.000.000,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 1 130.000.000,00 1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 519.000.000,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 1 519.000.000,00 ,. ,. y y ,. y y y y ,. y y y y TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (14) (15) 1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 294.450.000,00 Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 6 294.450.000,00 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 2 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 3 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 1 1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.000.000,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 1 38.000.000,00 1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 245.000.000,00 Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 6 6 245.000.000,00 KETERANGAN2026 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH .. .. .. .. .. y .. y .. .. .. .. .. .. .. .. 1.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.120.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 3 5.120.000,00 1.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.230.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 1 1.230.000,00 1.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.100.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 2 5.100.000,00 1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD 32.000.000,00 Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 4 32.000.000,00 TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (14) (15) 1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 32.000.000,00 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 4 32.000.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 .. y .. y .. y .. .. .. ,. .. y 1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 32.454.700.000,00 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 100 100 32.454.700.000,00 1.02.0.00.0.00.02.000 0 - DINAS KESEHATAN Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar 98.89 100 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 100 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 100 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar 100 100 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil 87.32 100 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan 89.7 100 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir 99.41 100 Angka Kematian Ibu (AKI) 587.7 188 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar 88.64 100 y y y y y r y y y y y y y y y y 1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000.000,00 Persentase Fasilitas Layanan Kesehatan yang memenuhi standar Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 4 1 20.000.000.000,00 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 125 130 Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 34 30 Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 216 216 Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 0 2 TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (14) (15) Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1 1 Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 1 Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 9 1 Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 9 4 Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 5 1 KETERANGAN2026 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH ,. ,. ,. ,. ,. ... ,. ,. ... ... Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 1 Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 1 Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 1 1 Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 3 1 1.02.02.2.01.0001 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 1.700.000.000,00 Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 1 1.700.000.000,00 1.02.02.2.01.0002 - Pembangunan Puskesmas 2.800.000.000,00 Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun 9 1 2.800.000.000,00 1.02.02.2.01.0003 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.000.000.000,00 Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 0 2 1.000.000.000,00 1.02.02.2.01.0004 - Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 350.000.000,00 ,.. ,.. .. .. ,.. ,.. ,.. .. .. ,.. .. .. .. ,.. .. .. .. .. .. ,.. .. TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (14) (15) Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun 5 1 350.000.000,00 1.02.02.2.01.0006 - Pengembangan Puskesmas 2.500.000.000,00 Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 9 4 2.500.000.000,00 1.02.02.2.01.0007 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 500.000.000,00 Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1 1 500.000.000,00 1.02.02.2.01.0009 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 250.000.000,00 Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 4 1 250.000.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 y y y y y y y y y y y y y y y y y ,, ,, y yr y y 1.02.02.2.01.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 330.000.000,00 Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 3 1 330.000.000,00 1.02.02.2.01.0011 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 120.000.000,00 Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 1 1 120.000.000,00 1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.000.000.000,00 Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 34 30 1.000.000.000,00 1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 850.000.000,00 Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 125 130 850.000.000,00 1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit 750.000.000,00 y y y y y .. .. y y y y y y y y y y TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (14) (15) Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit 1 1 750.000.000,00 1.02.02.2.01.0023 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 7.500.000.000,00 Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 1 1 7.500.000.000,00 1.02.02.2.01.0026 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 350.000.000,00 Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan 216 216 350.000.000,00 KETERANGAN2026 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH y y y y y ,. ,. y ,. ,. ,. ,. 1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12.359.700.000,00 Jumlah Layanan Kesehatan Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5150 5414 12.359.700.000,00 Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2011 2156 Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1150 1200 Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2 2 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 1 Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1 1 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 1 y .. ,. .. .. y y y y y .. y .. y y ,. y y .. y .. y TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (14) (15) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 1 Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 1 Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 1 Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 1 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 1 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 1 Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 1 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 y "' "' "' ,.. ,.. "' "' "' ,.. y ,.. "' ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 10 10 Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1065 1100 Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1346 1370 Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 1 Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 9 9 Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 63 63 Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 261 305 TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (14) (15) Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 2 3 Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1812 1482 Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 10 9 KETERANGAN2026 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH ,. y ,. y ,. y "' ,. ,. y ,. ,. y ,. ,. ,. ,. ,. y y y ,. ,. y ,. y ,. y Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 63 63 Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1200 1000 Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7200 7000 Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 18000 25000 Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 1 Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1150 1200 1.02.02.2.02.0001 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 50.000.000,00 Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1346 1370 50.000.000,00 1.02.02.2.02.0002 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 50.000.000,00 Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1065 1100 50.000.000,00 1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 50.000.000,00 Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1150 1200 50.000.000,00 ,. ,. ,. ,. .. .. ,. ,. .. .. ,. ,. ,. .. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. 1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 50.000.000,00 Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 5150 5414 50.000.000,00 1.02.02.2.02.0005 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 50.000.000,00 Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 2011 2156 50.000.000,00 TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (14) (15) 1.02.02.2.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 50.000.000,00 Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 18000 25000 50.000.000,00 1.02.02.2.02.0008 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 50.000.000,00 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 7200 7000 50.000.000,00 1.02.02.2.02.0009 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 50.000.000,00 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1200 1000 50.000.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 ,, y ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, y ,, ,, ,, y " ,, y y ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 1.02.02.2.02.0010 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 50.000.000,00 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 63 63 50.000.000,00 1.02.02.2.02.0011 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 50.000.000,00 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1812 1482 50.000.000,00 1.02.02.2.02.0012 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 50.000.000,00 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 2 3 50.000.000,00 1.02.02.2.02.0013 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 10.000.000,00 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 1 10.000.000,00 1.02.02.2.02.0015 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 55.000.000,00 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 1 55.000.000,00 1.02.02.2.02.0016 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 5.000.000,00 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 1 5.000.000,00 1.02.02.2.02.0017 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 250.000.000,00 y ... ... ... y ... ... ... y ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... y ... ... ... ... TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (14) (15) Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 1 250.000.000,00 1.02.02.2.02.0018 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 50.000.000,00 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 1 50.000.000,00 1.02.02.2.02.0020 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan 15.000.000,00 Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 1 15.000.000,00 1.02.02.2.02.0021 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) 11.000.000,00 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 63 63 11.000.000,00 1.02.02.2.02.0025 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 300.000.000,00 Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2 2 300.000.000,00 KETERANGAN2026 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH y y II' II' y y y y y y y y y y y y y y y y 1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 10.789.000.000,00 Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 1 10.789.000.000,00 1.02.02.2.02.0028 - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 7.500.000,00 Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 1150 1200 7.500.000,00 1.02.02.2.02.0029 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 25.000.000,00 Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 1 25.000.000,00 1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit 5.500.000,00 Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 1 5.500.000,00 1.02.02.2.02.0033 - Operasional Pelayanan Puskesmas 5.000.000,00 Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 1 5.000.000,00 1.02.02.2.02.0034 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 25.000.000,00 Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 1 25.000.000,00 y y y y y y ,. y y y y y y y y y y y ,. y y y y y TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (14) (15) 1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 35.000.000,00 Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 10 10 35.000.000,00 1.02.02.2.02.0036 - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 5.500.000,00 Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 1 5.500.000,00 1.02.02.2.02.0037 - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 5.500.000,00 Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 1 5.500.000,00 1.02.02.2.02.0038 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 5.500.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 y y y y y y y y y y y y y y ,. y Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 1 5.500.000,00 1.02.02.2.02.0040 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 15.000.000,00 Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 261 305 15.000.000,00 1.02.02.2.02.0041 - Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 15.000.000,00 Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 9 9 15.000.000,00 1.02.02.2.02.0042 - Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 10.000.000,00 Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 10 9 10.000.000,00 1.02.02.2.02.0044 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 15.000.000,00 Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 1 1 15.000.000,00 1.02.02.2.02.0045 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 25.000.000,00 Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 1 1 25.000.000,00 1.02.02.2.02.0046 - Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 35.000.000,00 Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 1 35.000.000,00 1.02.02.2.02.0047 - Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 25.000.000,00 .. .. .. .. .. ,., .. .. .. ,., .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (14) (15) Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 1 1 25.000.000,00 1.02.02.2.02.0048 - Pengelolaan Layanan Imunisasi 10.000.000,00 Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 1 10.000.000,00 1.02.02.2.02.0049 - Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik 5.200.000,00 Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1 1 5.200.000,00 1.02.02.2.02.0050 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 50.000.000,00 Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 1 1 50.000.000,00 1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 60.000.000,00 Jumlah Data dan Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 1 60.000.000,00 1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 60.000.000,00 Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 1 60.000.000,00 1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000,00 Jumlah Ijin yang Terbit Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 1 1 35.000.000,00 1.02.02.2.04.0003 - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 35.000.000,00 Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 1 1 35.000.000,00 KETERANGAN2026 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH ... ,. ,. ,. ,. ,. ... ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. ,. p ,. p p 1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 6.984.048.995,00 Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan 0 77 6.984.048.995,00 1.02.0.00.0.00.02.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 1.300.000.000,00 Jumlah Ijin yang terbit Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 1 1.300.000.000,00 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 1 1.02.03.2.01.0001 - Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 500.000.000,00 TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (14) (15) Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 1 500.000.000,00 1.02.03.2.01.0002 - Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 800.000.000,00 Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 1 1 800.000.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 ,.. ..- ..- y ..- ,.. ,.. ,.. ..- ..- ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. ..- ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. 1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 4.470.000.000,00 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memiliki SDM yang memenuhi Standar Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 10 10 4.470.000.000,00 Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 10 10 Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 61 64 1.02.03.2.02.0001 - Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.200.000.000,00 Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 10 10 1.200.000.000,00 1.02.03.2.02.0002 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 2.270.000.000,00 Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 61 64 2.270.000.000,00 1.02.03.2.02.0003 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1.000.000.000,00 Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 10 10 1.000.000.000,00 1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.214.048.995,00 Jumlah SDM Kesehatan yang melaksanakan Peningkatan Kompetensi Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 422 747 1.214.048.995,00 1.02.03.2.03.0001 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.214.048.995,00 ,. .. .. ,. .. .. .. .. ,. ,. ,. ,. TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (14) (15) Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 422 747 1.214.048.995,00 1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 289.052.182,00 Meningkatnya Kualitas dan Distribusi sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman Persentase Cakupan Sediaan Farmasi 100 100 289.052.182,00 1.02.0.00.0.00.02.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 50.000.000,00 Jumlah Ijin yang terbit Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 8 10 50.000.000,00 1.02.04.2.01.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 50.000.000,00 Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 8 10 50.000.000,00 KETERANGAN2026 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH II" .. .. y .. ,. ,. ,. .. II" II" ,. ,. .. ,. II" .. II" II" ,. .. p II" 1.02.04.2.03 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 139.000.000,00 Jumlah Industri RT Pangan yang memenuhi standar memperoleh sertifikat P-IRT/ijin produksi Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 30 30 139.000.000,00 1.02.04.2.03.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 139.000.000,00 TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (14) (15) Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 30 30 139.000.000,00 1.02.04.2.04 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 25.000.000,00 Jumlah Sertifikat Laik Higiene yang Terbit untuk Tempat Pengelolaan Makanan (Rumah Makan/Restoran, Jasa Boga dan Depot Air Minum) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 1 1 25.000.000,00 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH KETERANGAN2026 1.02.04.2.04.0001 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 25.000.000,00 Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 1 1 25.000.000,00 1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 75.052.182,00 Jumlah Pemeriksaan yang Dilakukan pada Industri Rumah Tangga Pangan yang Terdaftar dan Memiliki Izin Usaha Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 30 40 75.052.182,00 1.02.04.2.06.0001 - Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 75.052.182,00 Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 30 40 75.052.182,00 y ... ... .. ,, 1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 32.437.111,00 TARGET PAGU
(01)(02) (03) (04) (05) (14) (15) Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan 0 35 32.437.111,00 1.02.0.00.0.00.02.000 0 - DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 10.337.111,00 Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 4 4 10.337.111,00 1.02.05.2.01.0001 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 10.337.111,00 Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 4 4 10.337.111,00 1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 12.100.000,00 Jumlah Kegiatan Promotif dan Preventif Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 2 2 12.100.000,00 KETERANGAN2026 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN PERANGKAT DAERAH ., ,. ., ,. ,. ,. y ,. y ,. ,. ,.. ., ,. ,. y 1.02.05.2.02.0001 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 12.100.000,00 Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 2 2 12.100.000,00 1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 10.000.000,00 Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 2 10.000.000,00 1.02.05.2.03.0001 - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 10.000.000,00 Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 2 2 10.000.000,00 y y ,. y y y y y y ,. y y Dalam rangka mencapai target-target kinerja Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam bidang kesehatan, telah disusun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan tiap tahunnya yaotu kegiatan-kegiatan untuk tetap menjaga keberlangsungan capaian program dan kegiatan-kegiatan dan untuk meningkatkan cakupan program. Program dan kegiatan ini merupakan program dan kegiatan utama dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk menjaga agar Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan teteap terpenuhi, sehingga diharapkan program dan kegiatan ini dapat terlaksana dan teranggarkan secara maksimal pada tahun 2026. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 4.1. T.C 33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 7 8 9 10 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Rata-Rata Capaian Target Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 72 52.681.038.166 Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan 630 Orang Jumlah Laporan Keuangan 8 Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 603 orang 46.648.533.790 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 96.298.950 Jumlah Dokumen Perencanaan BMD 1 Dokumen Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD 11 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 144.990.000 NO Bidang Urusan Pemerintahan dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Tahun n Pagu Dana Tahun n Ket Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 144.990.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 46.744.832.740 Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 90% Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase Pemenuhan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 3 Paket 50.002.170 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 3 Paket 600.275.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 380.213.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD Yang diadakan 30 Unit 25.641.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan 4 unit 14.541.000 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 13 Unit 11.100.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor 100% 3.094.213.756 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jaringan Listrik Yang tersedia 12 Laporan 684.397.500 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 2.409.816.256 1.030.490.170Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik 100% Jumlah Barang yang Dipelihara 0 Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara 2 unit 83.790.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 24 Unit 1.108.890.500 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara 50 unit 250.000.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Bangunan Gedung yang dipelihara/rehabilitasi 2 unit 198.190.000 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 1,80% Angka Kematian Ibu (AKI) 188 per 100.000 KH Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota Persentase Fasilitas Layanan Kesehan yang memenuhi standar 80% 11.288.900.700 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun 1 Unit 4.811.801.820 Pengembangan Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 1 Unit 500.000.000 34.593.556.936 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.640.870.500 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 1 Unit 2.506.700.000 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 10 Unit 250.000.000 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 3 Paket 3.045.398.880 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar 120 Unit 50.000.000 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya 4 Paket 125.000.000 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan yang Dilayani 10 Unit 23.127.229.786 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1135 orang 525.854.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 967 orang 52.410.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1079 orang 50.000.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 3202 orang 50.000.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 10868 orang 350.890.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 41860 orang 50.000.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 6376 orang 77.120.450 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 4354 orang 50.000.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 505 orang 50.000.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 31 orang 130.176.450 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1034 orang 195.043.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 1023 orang 64.400.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 30.000.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 1.558.857.500 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 80.594.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen 356.784.000 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 100.000.000 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 277.137.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 26 Orang 45.678.000 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 2 Dokumen 721.494.000 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 16.692.447.886 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan 25 Paket 30.000.000 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 9 Dokumen 1.087.753.500 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1 Dokumen 30.000.000 Pengelolaan Pelayanan Imunisasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi 1 Dokumen 29.860.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi 9 Dokumen 123.651.000 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan 9 Dokumen 190.942.000 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 150 orang 29.934.500 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak 1 Dokumen 96.202.500 Jumlah Data dan Informasi Kesehatan 1 Dokumen Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 5 Unit Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 177.426.450 Persentase SDM Bidang Kesehatan yang memiliki Kompetensi sesuai Standar 80% Persentase Puskesmas dengan jenis nakes sesuai Standar 65% Jumlah Kegiatan Distribusi Tenaga Kesehatan 2 Kali Jumlah Puskesmas yang memiliki SDM yang memenuhi Standar 6 Unit Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 217.000.000 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 150 Orang 896.307.500 Jumlah SDM Kesehatan yang melaksanakan Peningkatan Kompetensi 25 Orang Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi 2 Kali Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 100 Orang 378.338.000 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 1.113.307.500 177.426.450 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.491.645.500 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerh Kabupaten/Kota 378.338.000 Cakupan Pemenuhan Ketersediaan Obat dan Vaksin 100% Persentase Sarana Kefarmasian dan Pengelolaan Makanan dan Minuman yang berizin 100% Jumlah Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 12 Kali Jumlah Ijin yang terbit 4 Sarana Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 2 Dokumen 110.000.000 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Persentase Industri RT Pangan yang memenuhi standar memperoleh sertifikat P- IRT/ijin produksi 100% 180.000.000 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 1 Dokumen 180.000.000 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Jumlah Pemeriksaan yang Dilakukan pada Industri Rumah Tangga Pangan yang Terdaftar dan Memiliki Izin Usaha 4 Kali 320.000.000 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan 50 Unit 320.000.000 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 610.000.000 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 110.000.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN Cakupan Masyarakat yang Melaksanakan GERMAS 75% 114.996.000 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan UKBM 1 Jenis 114.996.000 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 114.996.000 89.491.236.602 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 kegiatan yang tidak dapat teranggarkan yaitu :

1.Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).
2.Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota.
3.Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Untuk itu perlu penambahan anggaran dan tenaga untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Dalam rangka mencapai target-target kinerja Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam bidang kesehatan, telah disusun kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya yaitu kegiatan-kegiatan untuk tetap menjaga keberlangsungan capaian program dan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan cakupan program, dimana perkiraan program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:
1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA kegiatannya yaitu: - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT kegiatannya yaitu: - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3.PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN kegiatannya yaitu: - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah.
4.PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN kegiatannya yaitu: - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
5.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN kegiatannya yaitu: - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Program dan kegiatan ini merupakan Program dan kegiatan yang utama dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk menjaga agar Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan tetap terpenuhi, sehingga diharapkan Program dan Kegiatan ini dapat terlaksana dan teranggarkan secara maksimal pada tahun 2026. Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi oleh hasil kerja serta kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Oleh karena itu penyusunan rencana kerja ini memperhatikan rencana kerja perangkat daerah lintas sektor dalam pembangunan kesehatan di daerah. 5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian : Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah melaksanakan berbagai Program dan Kegiatan, sebagian telah mencapai target namun sebagian belum sesuai dengan harapan. Untuk itu hal-hal yang masih memerlukan banyak perhatian adalah mengenai :
1.Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi sehingga perlu lebih menekankan pada pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang dapat mencegah tingginya AKI dan AKB, data tahun 2024 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan termasuk salah satu yang tertinggi AKI dan AKB di Sulawesi Utara.
2.Permasalahan kekurangan gizi, terutama balita pendek (stunting), dimana berdasarkan data Survey Gizi Indonesia (SGI) angka stunting sebesar 33% Tahun 2023.
3.Beban ganda penyakit dimana penyakit menular masih muncul sedangkan tidak menular semakin meningkat dan masalah kesehatan jiwa semakin meningkat.
4.Rendahnya cakupan bayi dengan imunisasi dasar lengkap (IDL) 78,8% dan desa UCI (Universal Child Immunization) hanya 44,4% tahun 2024.
5.Masi rendahnya upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta dukungan Lintas Sektor dalam meningkatkan PHBS baik PHBS Rumah Tangga maupun tatanan lainnya.
6.Akses dan mutu pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pertama (FKTP) dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut yang belum optimal. Terdapat hal-hal yang penting juga dan belum dapat teranggarkan yaitu :
1.Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).
2.Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota.
3.Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Untuk itu perlu penambahan anggaran dan tenaga untuk melaksanakan kegiatan tersebut. 5.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan Tujuan penyusunan dan penetapan program dan kegiatan pembangunan kesehatan dalam Renja Tahun 2026 adalah untuk meningkatkan perencanaan pembangunan Kesehatan yang berkualitas dan profesional. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1.Renja Dinas Kesehatan tahun 2026 perlu dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang-bidang.
2.Renja Dinas Kesehatan tahun 2026 difokuskan pada pencapaian target-target indikator SPM dan SDG’s.
3.Dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran 2026 diharapkan tetap berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
4.Melaksanakan sinkronisasi dan sinergitas setiap program, kegiatan dan sub kegiatan baik yang bersumber APBD maupun APBN.
5.Proses penyusunan Renja harus memperhatikan/berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJMN, RPJMD, RKPD dan Renstra Dinas.
6.Renja Dinas Kesehatan tahun 2026, menjadi acuan bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya. 5.3 Rencana tindak lanjut Berdasarkan hasil analisis evaluasi hasil pelaksanaan renja tahun 2024 (TC.29) Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan maka perlu dilaksanakan rencana tindak lanjut sebagai berikut :
1.Melaksanakan peningkatan mutu sumber daya manusia Kesehatan melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan.
2.Menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor agar dapat menunjang kegiatan rutin kantor serta anggaran dalam pemeliharaan peralatan kantor.
3.Menyediakan anggaran dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat maupun pelayanan kesehatan perorangan (rujukan).
4.Menyediakan anggaran dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui sistem informasi kesehatan yang sudah terintegrasi baik sarana, sumber daya manusia kesehatan yang terlatih serta penyediaan dana dalam mendukung penggunaan sistem informasi melalui kerjasama dengan pihak eksternal.
5.Menyediakan anggaran dalam meningkatkan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan yang lebih baik dan sesuai standar.
6.Melaksanakan upaya promosi kesehatan yang lebih optimal.
7.Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencapai keberhasilan pelayanan kesehatan. Tujuan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2026 ini dapat dicapai apabila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur jajaran di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini kiranya dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan dan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan sebagai pedoman seluruh personil Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk meningkatkan kinerjanya. C. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Dokumen Renja PD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan PD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja PD sangat ditentukan oleh kemampuan PD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi PD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang disusun dengan tahapan:

a.Persiapan penyusunan;
b.penyusunan rancangan awal;
c.penyusunan rancangan;
d.pelaksanaan forum /lintas bidang;
e.perumusan rancangan akhir; dan
f.penetapan. Dalam penyusunannya Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra dan pada akhirnya Renja digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 1.2. Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas PUTR Tahun 2026, adalah sebagai berikut:
1. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. 2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
3. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. 5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
6. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. 7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. 11.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. 12.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. 15.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
16. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor … Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
17. 17.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2025-2045;
18. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor … Tahun 2025 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029; dan
19. 19.Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Renja Dinas pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Dinas PUTR) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah :
20. 1.Merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas PUTR Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
21. 2.Melakukan sinkronisasi serta menyelaraskan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan mengutamakan pengaruh isu strategis pada tahun 2026, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PUTR Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Tujuan dari penyusunan Renja Dinas PUTR Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai acuan bagi Dinas PUTR dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan tetap memperhatikan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dan menjadi tolok ukur penilaian capaian kinerja Dinas PUTR Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2026. 1.4. Sistematika Penulisan Renja Dinas PUTR Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan sistematika :
22. 1.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
23. 2.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
24. 3.Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Evaluasi Renja tahun 2024 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, Renstra Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang Tahun 2021-2026. 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2023 triwulan IV. Capaian target kinerja dan penyerapan dana program / kegiatan Tahun 2023, adalah sebagai berikut : Selama tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabuapten Bolaang Mongondow Selatan melaksanakan 9 Program, 15 kegiatan dan 35 subkegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 82.825.054.367,00,- dan terealisasi 81.704.282.550,00,- atau sebesar 98.65%, dengan rincian sebagai berikut :
25. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 88,89 atau Sangat Baik. Adapun besaran anggaran untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah sebesar Rp. 3.893.078.494,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.697.603.522,- atau 94,98%, program ini sendiri terdiri dari 6 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
a.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan hasil 3 5 orang yang menerima gaji dan 1 dokumen laporan keangan dan kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.495.821.977,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.316.932.612 atau 94,88%, kegiatan ini terdiri dari 2 subkegiatan yaitu : - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan keluaran 35 orang yang menerima gaji dan tunjangan dan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.467.661.977,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.288.772.612,- atau 94,84%; dan - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan keluaran 1653 dokumen dan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.160.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 28.160.000,- atau 100%;
b.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan hasil 2 dokumen perencanaan BMD dan 1 laporan BMD dan kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.400.000 dengan realisasi sebesar Rp. 23.400.000,- atau 100%, kegiatan ini terdiri dari 1 subkegiatan yaitu : - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, dengan keluaran 1 laporan dan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 23.400.000,- atau 100%.
d.Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan hasil 65% Administrasi umum PD dipenuhi dan kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.069.770,- dengan realisasi sebesar Rp. 78.949.300,- atau 99,85%, kegiatan ini terdiri dari 2 subkegiatan, yaitu : - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan keluaran 1 paket dan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.115.770,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.082.000,- atau 98,92%. - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan keluaran 15 Laporan dan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.954.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 75.867.300,- atau 99,89%.
e.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan hasil 5 unit BMD yang diadakan dan kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.210.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 4 9 . 5 7 8 . 0 0 0 , - atau 98,74%, kegiatan ini terdiri dari 1 subkegiatan yaitu : - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan keluaran 5 Unit dan mendapatkan alokasi anggaran sebesar 50.210.850,- dengan realisasi sebesar Rp. 4 9 . 5 7 8 . 0 0 0 , - atau 98,74%.
f.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan hasil 100% jasa penunjang kantor dapat dipenuhi dan kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 192.595.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 183.763.400,- atau 95,41% kegiatan ini terdiri dari 2 subkegiatan yaitu : - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan keluaran 12 laporan dan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 63.664.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 54.889.400,- atau 86,22%. - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan keluaran 12 laporan dan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 128.931.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 128.874.000,- atau 99,96%.
g.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan hasil barang milik daerah dalam kondisi baik dan kegiatan ini mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 51.980.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.980.210,- atau 86,53%, kegiatan ini terdiri dari 1 subkegiatan, yaitu : - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan keluaran 1 unit dan mendapatkan alokasi anggaran 51.980.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 44.980.210,- atau 86,3%
1. 2.PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan layanan irigasi yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang bermuara pada peningkatan produksi sektor pertanian, namun untuk capaian tahun 2024 belum dapat diukur dikarenakan belum tersedianya data. Capaian Kinerja dari program ini adalah 72% luas daerah irigasi yang dilayani, adapun besaran anggaran untuk program Pengelolaan Sumber Daya Air adalah sebesar Rp. 8.366.518.902,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.208.645.098,,- atau 98,11%, program ini sendiri terdiri dari 2 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
a.Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar 5.374.209.902,- dan terealisasi sebesar 5.256.509.794,- atau 97,81%, Kegiatan ini terdiri dari 3 subkegiatan : - Pembangunan Tanggul Sungai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.132.106.000,- dengan realisasi Rp. 1.131.119.000,- atau 99,91%. - Rehabilitasi Bendungan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.529.946.000,- dengan realisasi Rp. 2.413.347.000,- atau 95,39% - Normalisasi / Restorasi Sungai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.712.157.902,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.712.043.794,- atau 99,99%.
b.Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar 2.992.309.000,- dan terealisasi sebesar 2.952.135.304,- atau 98,66, Kegiatan ini terdiri dari 3 subkegiatan, yaitu : - Pembangunan Jairngan Irigasi Rawa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 799.465.000,- dengan realisasi Rp. 787.542.450,- atau 98,51%. - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.004.568.000dengan realisasi Rp. 992.566.000,- atau 98,81%. - Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi terhadap 20 Daerah Irigasi dengan alokasi alokasi anggaran sebesar Rp. 1.188.276.000,- dengan realisasi Rp. 1.172.026.854,- atau 98,63%.
1. 3.PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan, dengan capaian indikator Cakupan SPAM dan jaringannya dalam kondisi baik sebesar 62.38 %. Adapun besaran anggaran untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum adalah sebesar Rp. 19.302.644.645,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.038.639.661,- atau 98,63%, program ini sendiri terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :
2. 1.Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah SPAM yang dipelihara sebanyak 27 dan SPAM yang dibangun sebanyak 4 dengan rincian anggaran sebesar Rp. 19.302.644.645,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.038.639.661,- atau 98,63%, kegiatan ini terdiri dari 4 subkegiatan, yaitu : - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM, dengan keluaran 1 dok, adapun alokasi anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 471.558.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 430.938.841,- atau 91,39%. - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan, dengan keluaran 300 SR adapun alokasi anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 17.599.588.087,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.381.170.820,- atau 98,76%. - Operasi dan Pemeriliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dengan keluaran 4 Unit, adapun alokasi anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 682.968.558,- dan terealisasi sebesar Rp. 678.000.000,- atau 99,27%. - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan dengan alokasi anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 548.530.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 548.530.000,- atau 100%
3. 4.PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan akses masyarakat terhadap sanitasi layak yang berdampak pada penurunan angka stunting dan kemiskinan, dengan capaian indikator Persentase Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik sebesar 74.11%. Adapun besaran anggaran untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah adalah sebesar Rp. 5.542.245.905,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.483.533.455,- atau 98,94%, program ini sendiri terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :
a.”Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota” dengan hasil 380 unit rumah tangga yang tersambung dengan sistem IPAL, adapaun alokasi sebesar Rp. 5.542.245.905,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.483.533.455,- atau 98,94%, kegiatan ini terdiri dari 2 subkegiatan, yaitu : - Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SAPLD) Terpusat Skala Pemukiman berbasis Masyarakat dengan keluaran 300 rumah tangga alokasi anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 5.495.805.905,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.447.533.455,- atau 99,12%. - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD), dengan keluaran 2 unit dan alokasi anggaran subkegiatan ini sebesar Rp. 46.440.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.000.000 atau 77,52%.
1. 5.PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas drainase sehingga dapat berperan pada penurunan kejadian banjir, dengan capaian indikator Panjang Drainase / Gorong-Gorong yang dibangun dalam kondisi baik sepanjang 3.973 Meter. Adapun besaran anggaran untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase adalah sebesar Rp. 969.337.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 962.593.850,- atau 99,30%, program ini sendiri terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :
a.Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota”, dengan hasil 526 meter rincian anggaran sebesar 969.337.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 962.593.850,- atau 99,30%, kegiatan ini terdiri dari 1 subkegiatan : - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan dengan keluaran 526 meter dan alokasi anggaran sebesar 969.337.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 962.593.850,- atau 99,30%
1. 6.PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN GEDUNG Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas bangunan dan gedung, dengan capaian indikator Persentase Gedung daerah dalam kondisi baik sebesar 100%. Adapun besaran anggaran untuk program penataan bangunan dan gedung adalah sebesar Rp. 2.738.612.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.545.665.293,- atau sebesar 92,95%, program ini sendiri terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :
a.”Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung” dengan hasil 20 Ijin yang terbit rincian anggaran sebesar Rp. .738.612.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.545.665.293,- atau sebesar 92,95%, kegiatan ini terdiri dari 5 subkegiatan: - Pemeliharaan, Perawatan, Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Stragtegis Kabupaten/Kota dengan keluaran 2 bangunan dan alokasi anggaran sebesar Rp. 683.344.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 683.057.000,- atau sebesar 99,96%. - Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan keluaran 0 dokumen dan alokasi anggaran sebesar Rp. 81.674.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- atau sebesar 00,00%. - Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota dengan keluaran 1 bangunan dan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.098.449.350,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.096.129.350,- atau sebesar 99,79%. - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota dengan keluaran 1 bangunan dan alokasi anggaran sebesar Rp. 489.871.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 489.553.000 atau sebesar 99,94%. - Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG dengan keluaran 18 Dokumen dan alokasi anggaran sebesar Rp. 385.274.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 276.925.943,- atau sebesar 71,88%.
1. 7.PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Adapun besaran anggaran untuk program penataan bangunan dan lingkungannya adalah sebesar Rp. 2.584.049.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.527.355.913,- atau sebesar 97,81%, program ini sendiri terdiri dari1 kegiatan, yaitu :
a.” Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota”, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.584.049.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.527.355.913,- atau sebesar 97,81%, kegiatan ini terdiri dari 2 subkegiatan : - Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis lainnya dengan keluaran 2 lokasi dan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.199.074.000,- dengan realisasi Rp. 2.198.373.000,- atau sebesar 99,97%. - Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 384.975.750,- dengan realisasi Rp. 328.982.913,- atau sebesar 85,46%.
1. 8.PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sehingga berperan dalam peningkatan perekonomian di daerah, dengan capaian indikator Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik sepanjang 205,99 km. Adapun besaran anggaran untuk program penyelenggaran jalan adalah sebesar Rp. 38.465.356.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.351.943.754,- atau 9 9 , 7 1 %, program ini sendiri terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :
a.Penyelenggaraan jalan Kabupaten/kota dengan hasil 2 km jalan yang dibangun, 10,397 km jalan yang direkonstruksi, 106,90 km jalan yang dirawat, 1 unit jembatan yang dibangun dan 255 meter jembatan yang dirawat dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 38.465.356.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 38.351.943.754,- atau 9 9 , 7 1 %, kegiatan ini terdiri dari 5 subkegiatan yaitu : - Pembangunan Jalan, dengan keluaran 2 km jalan yang dibangun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.989.362.000 dan terealisasi sebesar Rp. 1.989.362.000 atau 100,00% - Rekonstruksi Jalan, dengan keluaran 1 0 , 3 9 7 km jalan yang direkonstruksi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 33.486.768.900 dan terealisasi sebesar Rp. 33.399.392.204,- atau 99,74%. - Pemeliharaan Rutin Jembatan, dengan keluaran 255 meter panjang jembatan yang dipelihara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.789.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 94.799.550,- atau 95,00%. - Pembangunan Jembatan, dengan keluaran jembatan sejumlah 1 unit yang dibangun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 99.441000 dan terealisasi sebesar Rp. 99.441000 atau 100%. - Pemeliharaan Rutin Jalan, dengan keluaran 106,94 km panjang jalan yang dipelihara, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.789.996.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.768.949.000,- atau 99,25%.
1. 9.PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Hasil yang diharapkan adalah persentase wilayah yang tersusun perencanaan tata ruang sebesar 77% sedangkan realisasi sebesar 50% , adapun besaran anggaran untuk program penyelenggaraan penataan ruang adalah sebesar Rp. 963.210.418,- dan terealisasi sebesar Rp. 888.302.004,- atau 92,22%, program ini sendiri terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :
a.”Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota” dengan hasil 3 Dokumen- dokumen pendukung dan alokasi sebesar Rp. 963.210.418,- dan terealisasi sebesar Rp. 888.302.004,- atau 92,22%, kegiatan ini terdiri dari 1 subkegiatan yaitu : - Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota dengan keluaran dan alokasi sebesar Rp. 963.210.418,- dan terealisasi sebesar Rp. 888.302.004,- atau 92,22%. Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun …. (tahun berjalan)* Provinsi/Kabupaten/Kota ……………… Nama Perangkat Daerah : .......................... Lembar : ........ Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun ......... Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 Urusan ....... 1 01 Bidang Urusan ...... 1 01 01 Program ........ 1 01 01 01 Kegiatan........ 1 01 01 02 Kegiatan........ 1 01 01 03 Dst…. 1 01 02 Program ........ 1 01 02 01 Kegiatan........ 1 01 02 02 Kegiatan........ 1 01 02 03 Dst .......... 1 01 03 Program ........ 1 01 03 01 Kegiatan........ 1 01 03 02 Kegiatan........ 1 01 03 03 Dst .......... ............, 20.... Kepala Perangkat Daerah *) .................... 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.2.1. Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA Selama periode 2021-2024, pengelolaan SDA secara umum ditunjukan dari tercapainya sasaran-sasaran untuk meningkatkan produksi pangan, ketahanan air dan pengurangan resiko bencana. Secara langsung penyebab bencana banjir berasal dari banyak hal, dan salah satu penyebabnya adalah pengelolaan sumber daya air, perkembangan desa yang mengalami banjir tahun 2022-2024 adalah sebagai berikut : Tabel 2.2. Jumlah desa yang mengalami banjir dan korban Tahun 2022-2024 Tahun Banjir Desa Terdampak Jumlah Korban Korban Jiwa 2022 13 1.176 1 2023 - 4.059 1 2024 54 19.397 - Total 67 24.623 2 Sumber : BPBD Kab. Bolsel Dalam meningkatkan produksi tanaman pangan, kondisi saluran di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, hal ini disebabkan karena terjadinya bencana banjir pada tahun 2020-2021. Data di tahun 2021 Luas daerah yang mampu dialiri infrastruktur irigasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan seluas 3.254 ha dari luas irigasi kabupaten yang tercatat seluas 4.769ha atau sebesar 68,23%, tabel berikut menjelaskan perkembangan luas irigasi dalam kondisi baik dari tahun 2016-2021 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Tabel 2…. Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Tahun 2021-2024 Indikator 2021 2022 2023 2024 Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (Persen) 57 72,43 68,14 66,23 Rasio luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir n/a n/a n/a 21,35 Sumber: LPPD/LKjIP Dinas PUTR Tahun 2021-2024 2.2.2. Penyelenggaraan Jalan Selama periode 2021-2024 penyelenggaraan jalan yang meluputi pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan secara umum ditujukan bagi peningkatan konektivitas dalam mendukung perkonomian daerah. Total Panjang jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 sepanjang 455,21 km, dengan rincian sebagai berikut : Tabel 2…. Perkembangan jalan Kabupaten Tahun 2021-2024 2.2.3. Penyelenggaraan Drainase Selama periode 2021-2024 penyelenggaraan drainase meliputi pembangunan serta pemeliharaan drainase / gorong-gorong yang secara umum ditujukan pada peningkatan infrastruktur dalam menurunkan angka resiko bencana banjir, dengan kondisi terakhir Panjang total drainase di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam kondisi baik sepanjang 3.973 meter dari total panjang 4.440 meter, Gambaran perkembangan drainase tahun 2021-2024 adalah sebagai berikut : Jumlah Sungai 72 72 72 72 Kondisi Jalan 2021 (%) 2022 (%) 2023 (%) 2024 (%) Baik 45,16 44,32 41,09 43,30 Sedang 0,49 8,34 1,48 0,98 Rusak Ringan 28,27 28,23 45,05 43,90 Rusak Berat 26,08 26,60 12,38 11,81 Tabel 2…. Drainase dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2021 Sumber : LKjIP Dinas PUTR 2.2.4. Penyediaan Akses Sanitasi Selama periode 2021-2024 penyediaan akses sanitasi meliputi pembangunan serta pemeliharaan akses sanitasi masyarakat yang secara umum ditujukan dalam menurunkan angka kemiskinan daerah yang masih tinggi, kondisi terakhir tahun 2024 capaian akses masyarakat terhadap sanitasi layak adalah sebesar 56,70%, dengan perkembangan sebagai berikut : Grafik 2. … Perkembangan Cakupan Layanan Sanitasi Tahun 2021-2024 Sumber data : BPS Sulawesi Utara 2.2.5. Penyediaan Akses Air Bersih (Air Minum) Selama periode 2021-2024 penyediaan akses air bersih/air minum meliputi pembangunan serta pemeliharaan akses air bersih masyarakat yang secara umum ditujukan dalam menurunkan angka kemiskinan daerah yang masih tinggi, kondisi terakhir cakupan layanan air bersih Kabupaten Bolaang Selatan tahun 2024 sebesar 89,09%, Adapun rincian perkembangan cakupan layanan air bersih di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat dilihat dalam grafik berikut : 67.62 61.92 71.33 73.31 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 Indikator 2021 2022 2023 2024 Drainase dalam Kondisi Baik 86,81 89,48 89,48 n/a Grafik 2. … Perkembangan Cakupan Layanan Air Bersih Tahun 2021-2024 Sumber data : BPS Sulawesi Utara 2.2.6. Pengelolaan Tata Ruang Pengelolaan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2013-2033 dan sementara dilaksanakan perubahan. Sementara dari segi ketaaatan terhadap RTRW dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2.7 Ketaatan Terhadap RTRW Tahun 2021 – 2024 Tahun Jumlah Ketaatan Terhadap RTRW Realisasi Rencana Peruntukan RTRW 2021 4 4 2022 8 8 2023 0 0 2024 6 6 Sumber: DPUPR Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 86.1 87.74 87.32 89.09 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3 2 0 2 4 Tabel T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan NO Indikator SPM/stan dar nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2022 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (Persen) √ 68,14 66,23 Rasio luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir √ n/a 21,35 Tingkat Kemantapan Jalan √ Drainase dalam Kondisi Baik √ 89,48 n/a Cakupan akses masyarakat terhadap sanitasi layak √ 100 100 100 100 71,33 73,31 cakupan layanan air bersih √ 100 100 100 100 87,32 89,09 Jumlah ketaatan terhadap RTRW 0 6 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahaan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Dalam menyelesaikan permasalahan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang, Solusi yang dilakukan harus disesuaikan dengan isu- isu strategis yang berkembang dimasyarakat. Isu strategis menjabarkan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan pelayanan daerah; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah serta dapaknya terhadap pencapaian visi misi kepala daerah, capaian program nasional maupun internasional, seperti SPM dan SDG’s; serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah. Isu strategis dapat dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam menentukan langkah-langkah penyelesaian pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran. Beberapa isu perangkat daerah, yaitu :

1.Masih Adanya Jaringan Jaringan Jalan Kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat
2.Masih Rendahnya Akses Air Minum Layak dan aman Masyarakat yang dalam hal ini belum memenuhi standar pelayanan minimal berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3.Masih Rendahnya Akses Sanitasi Layak dan aman Masyarakat yang dalam hal ini belum memenuhi standar pelayanan minimal berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4.Penanganan Banjir dan Pencegahan Longsor melalui pembangunan tebing dan pembangunan drainase;
5.Masih banyaknya wilayah yang belum tersentuh irigasi menyebabkan masih banyaknya wilayah sawah tadah hujan;
6.Perkembangan Penataang Ruang dan Wilayah;
7.Kualitas bangunan Gedung dna banyaknya instansi pemerintah yang belum memiliki Gedung kantor; dan
8.Percepatan dokumen perubahan RTRW yang sesuai dengan kebutuhan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berdasarkan rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas Pembangunan, program, kegiatan indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, Adalah sebagaimana tabel berikut : Tabel 2… Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nama Perangkat Daerah: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Lembar…….dari……… No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas 0,5 8.400.000.000 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas 0,5 9.491.838.615,43 Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob 25 Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob 25 Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir 35 Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir 35 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.000.000.000 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.000.233.815,43 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.400.000.000 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.491.604.800 2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Kapasitas Air Baku 0,33 9.500.000.000 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Kapasitas Air Baku 0,33 11.139.645.500 Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kot Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kot Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 9.500.000.000 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 11.139.645.500 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman 2,5 5.500.000.000 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman 2,5 6.530.912.555 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 0 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 0 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.500.000.000 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.530.912.555 4 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Cakupan Drainase dalam kondisi Baik 90,5 2.000.000.000 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Cakupan Drainase dalam kondisi Baik 90,5 2.000.000.000 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.000.000.000 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.000.000.000 5 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Bangunan Gedung dalam kondisi Baik 100 4.070.000.000 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Bangunan Gedung dalam kondisi Baik 100 9.378.708.000 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 4.070.000.000 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 9.378.708.000 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Tingkat Kemantapan Jalan 52 21.805.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Tingkat Kemantapan Jalan 52 35.049.737.073 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 21.805.000.000 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 35.049.737.073 7 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah 100 1.900.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah 100 3.199.607.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.900.000.000 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 3.199.607.000 8 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.583.493.298 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat 3,45 3.968.044.553 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.028.460.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.348.965.647 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 23.400.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.000.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah 121.633.298 Administrasi Umum Perangkat Daerah 174.558.000 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 85.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 108.841.050 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 270.000.000, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 268.439.856 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.240.000 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah ke atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Desa maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Kabuapten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Selain usulan yang berasal dari Desa. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang juga mendukung pokok-pokok pikiran dewan. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 2.. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang NO PENGUSUL USULAN STATUS CATATAN
(1)(2) (3) (4) (5) 1 UMAR LANGANAWA, S.T Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 2 PATRIS MAHANGGI Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 3 APRIS RUHBAN S.Psi Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jembatan Verifikasi TAPD 4 APRIS RUHBAN S.Psi Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 5 NEHRU OINTU Pengelolaan Sumber Daya Air Verifikasi TAPD 6 NEHRU OINTU Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 7 PAHRIN KAMARU Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 8 HAIRUN NAUS M.Pd Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Verifikasi TAPD NO PENGUSUL USULAN STATUS CATATAN
(1)(2) (3) (4) (5) 9 HAIRUN NAUS M.Pd Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 10 SUPARJAN BOTUTIHE Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 11 SUPARJAN BOTUTIHE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Verifikasi TAPD 12 HERMAN BOTUTIHE Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 13 HERMAN BOTUTIHE Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 14 HERMAN BOTUTIHE Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 15 SISMAN MOOTALU Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 16 SISMAN MOOTALU Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Verifikasi TAPD 17 AKRIS PAKAYA Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Dikembalikan 18 AKRIS PAKAYA Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 19 AKRIS PAKAYA Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 20 SISMAN MOOTALU Pengelolaan Sumber Daya Air Verifikasi TAPD 21 AKRIS PAKAYA Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jembatan Verifikasi TAPD 22 RONAL SAINI Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 23 YAMIN TANGAHU Pengelolaan Sumber Daya Air Verifikasi TAPD 24 YAMIN TANGAHU Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 25 AKRIS PAKAYA Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 26 YAMIN TANGAHU Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan Verifikasi TAPD 27 YAMIN TANGAHU Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jembatan Verifikasi TAPD 28 AKRIS PAKAYA Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Dikembalikan 29 RUSWAN LAMANAW Pengelolaan Sumber Daya Air Verifikasi TAPD 30 AKRIS PAKAYA Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Verifikasi TAPD 31 RUSWAN LAMANAW Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 32 RUSWAN LAMANAW Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Verifikasi TAPD 33 RUSWAN LAMANAW Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Dikembalikan NO PENGUSUL USULAN STATUS CATATAN
(1)(2) (3) (4) (5) 34 AKRIS PAKAYA Pembangunan/penyediaan fasilitas pemerintahan Verifikasi TAPD 35 AKRIS PAKAYA Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Verifikasi TAPD 36 AKRIS PAKAYA Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 37 AKRIS PAKAYA Pembangunan/penyediaan fasilitas umum lainnya Dikembalikan 38 KASRAN PAPUTUNGAN Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 39 KASRAN PAPUTUNGAN Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 40 KASRAN PAPUTUNGAN Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Verifikasi TAPD 41 SUFANDI BURHAN Pembangunan/peningkatan Irigasi Dikembalikan 42 SUFANDI BURHAN Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 43 ARISTOTELES WATULANGKOW Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 44 ARISTOTELES WATULANGKOW Pengelolaan Sumber Daya Air Verifikasi TAPD 45 ARISTOTELES WATULANGKOW Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 46 MASRI DILAPANGA Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 47 MASRI DILAPANGA Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 48 MATULENDE GENOS Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 49 MATULENDE GENOS Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 50 RUSDI MAMONTO Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 51 RUSDI MAMONTO Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Verifikasi TAPD 52 WILMAR P. KENI, S.Th Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 53 HAMRIN ABBAS Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 54 HAMRIN ABBAS Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 55 MUKHTAR DAMOPOLII Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 56 HAMRIN ABBAS Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jembatan Verifikasi TAPD 57 MUKHTAR DAMOPOLII Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Verifikasi TAPD 58 MUKHTAR DAMOPOLII Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD NO PENGUSUL USULAN STATUS CATATAN
(1)(2) (3) (4) (5) 59 RAMLAH BERAHIMA Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 60 RAMLAH BERAHIMA Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jembatan Verifikasi TAPD 61 RAMLAH BERAHIMA Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 62 AKRIS PAKAYA Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jembatan Verifikasi TAPD 63 AKRIS PAKAYA Pembangunan/penyediaan fasilitas pemerintahan Dikembalikan 64 DEDI BONDE Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud Verifikasi TAPD 65 DEDI BONDE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Verifikasi TAPD 66 DEDI BONDE Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 67 DEDI BONDE Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 68 DEDI BONDE Pengelolaan Sumber Daya Air Verifikasi TAPD 69 MASNI PILOMONU Pengelolaan Sumber Daya Air Verifikasi TAPD 70 MASNI PILOMONU Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jembatan Verifikasi TAPD 71 RUSTAM MAHMUD Pengelolaan Sumber Daya Air Verifikasi TAPD 72 RUSTAM MAHMUD Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 73 FELMA PAPUTUNGAN Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 74 FELMA PAPUTUNGAN Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 75 FELMA PAPUTUNGAN Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 76 FELMA PAPUTUNGAN Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 77 FELMA PAPUTUNGAN Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 78 FELMA PAPUTUNGAN Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jembatan Verifikasi TAPD 79 FELMA PAPUTUNGAN Penyediaan Jamban Masyarakat Verifikasi TAPD 80 FELMA PAPUTUNGAN Pengelolaan Sumber Daya Air Verifikasi TAPD 81 FELMA PAPUTUNGAN Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Dikembalikan 82 FELMA PAPUTUNGAN Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Verifikasi TAPD 83 AMIRUDIN MAKALALAG Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD NO PENGUSUL USULAN STATUS CATATAN
(1)(2) (3) (4) (5) 84 AMIRUDIN MAKALALAG Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Verifikasi TAPD 85 AMIRUDIN MAKALALAG Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Verifikasi TAPD 86 AMIRUDIN MAKALALAG Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jembatan Verifikasi TAPD 87 AMIRUDIN MAKALALAG Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 88 RONY ADJAMI Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Verifikasi TAPD 89 RONY ADJAMI Pengelolaan Sumber Daya Air Verifikasi TAPD 90 SIRTON RAUF Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 91 SIRTON RAUF Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Verifikasi TAPD 92 SIRTON RAUF Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 93 SIRTON RAUF Pengelolaan Sumber Daya Air Verifikasi TAPD 94 MUSANIF M. BONDE, SP Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 95 MUSANIF M. BONDE, SP Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jembatan Verifikasi TAPD 96 HIMRAN LAINGO Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud Verifikasi TAPD 97 HIMRAN LAINGO Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 98 HIMRAN LAINGO Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 99 HIMRAN LAINGO Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Dikembalikan 100 HIMRAN LAINGO Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Verifikasi TAPD 101 HIMRAN LAINGO Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD 102 HIMRAN LAINGO Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Verifikasi TAPD 103 RUSYANAH Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud Verifikasi TAPD 104 RUSYANAH Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Dikembalikan 105 IDRIS BAD''AMAN Pengelolaan Sumber Daya Air Verifikasi TAPD 106 IDRIS BAD''AMAN Pembangunan/peningkatan Irigasi Verifikasi TAPD 107 IDRIS BAD''AMAN Pembangunan/Peningkatan/Pemel iharaan/Rehabilitasi IPAL Komunal Verifikasi TAPD 108 ZULKIFLI LATEMBO Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi TAPD NO PENGUSUL USULAN STATUS CATATAN
(1)(2) (3) (4) (5) 109 ZULKIFLI LATEMBO Pembangunan/peningkatan Irigasi Verifikasi TAPD 110 ZULKIFLI LATEMBO Pembangunan/Peningkatan/Pemel iharaan/Rehabilitasi IPAL Komunal Verifikasi TAPD 111 ZULKIFLI LATEMBO Penyediaan Jamban Masyarakat Verifikasi TAPD 112 HITLER GINTULANGI Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud Verifikasi TAPD 113 HITLER GINTULANGI Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Verifikasi TAPD 114 HITLER GINTULANGI Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Dikembalikan 115 HITLER GINTULANGI Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Dikembalikan 116 HITLER GINTULANGI Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Dikembalikan 117 HITLER GINTULANGI Pembangunan/penyediaan fasilitas pemerintahan Verifikasi TAPD 118 HITLER GINTULANGI Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Verifikasi TAPD 119 HITLER GINTULANGI Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Dikembalikan 120 YAYAN KULIATI, S.Sos Pembangunan/penyediaan fasilitas pemerintahan Dikembalikan 121 YAYAN KULIATI, S.Sos Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud Verifikasi TAPD 122 YAYAN KULIATI, S.Sos Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Dikembalikan 123 MARHARITA PATONAUNG Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Dikembalikan 124 MARHARITA PATONAUNG Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Dikembalikan 125 MARHARITA PATONAUNG Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Dikembalikan 126 RONAL MOODUTO,.S.AP Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Dikembalikan 127 RONAL MOODUTO,.S.AP Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jembatan Dikembalikan 128 RONAL MOODUTO,.S.AP Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Verifikasi TAPD 129 RONAL MOODUTO,.S.AP Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud Verifikasi TAPD 130 SAHRIL FADLI TOI Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jembatan Verifikasi TAPD 131 SAHRIL FADLI TOI Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Dikembalikan 132 SAHRIL FADLI TOI Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Dikembalikan 133 SAHRIL FADLI TOI Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Dikembalikan NO PENGUSUL USULAN STATUS CATATAN
(1)(2) (3) (4) (5) 134 SAHRIL FADLI TOI Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Verifikasi TAPD 135 MOH ABD MASNUN LAISA Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Dikembalikan 136 MOH ABD MASNUN LAISA Pembangunan/penyediaan fasilitas pemerintahan Verifikasi TAPD 137 RONI ADJIM Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 138 RONI ADJIM Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jembatan Verifikasi Perangkat Daerah 139 RONI ADJIM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Verifikasi TAPD 140 RONI ADJIM Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 141 ALBERT TONTOLI Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Verifikasi TAPD 142 ALBERT TONTOLI Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Verifikasi TAPD 143 ALBERT TONTOLI Normalisasi Sungai Verifikasi TAPD 144 ALBERT TONTOLI Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud Verifikasi TAPD 145 OWAN LASELO Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Verifikasi TAPD 146 OWAN LASELO Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 147 OWAN LASELO Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 148 SUTOYO DJAHILA Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 149 SUTOYO DJAHILA Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud Verifikasi Perangkat Daerah 150 RIZAL HAMZAH Pengelolaan Sumber Daya Air Verifikasi Perangkat Daerah 151 NOLVIANTI KASIM Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jembatan Verifikasi Perangkat Daerah 152 RIDWAN MOHA Pembangunan/peningkatan/pemel iharaan fasilitas air minum Verifikasi TAPD 153 RIDWAN MOHA Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Verifikasi TAPD 154 BOBI NUPULO Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 155 NOLVIANTI KASIM Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 156 BOBI NUPULO Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud Verifikasi TAPD 157 BOBI NUPULO Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 158 BOBI NUPULO Pengelolaan Sumber Daya Air Verifikasi TAPD NO PENGUSUL USULAN STATUS CATATAN
(1)(2) (3) (4) (5) 159 BOBI NUPULO Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Verifikasi TAPD 160 SUKRI TULIABU Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud Verifikasi Perangkat Daerah 161 HENDRIK AMU Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 162 DETI MOKOAGOW Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 163 HENDRIK AMU Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 164 DETI MOKOAGOW Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 165 HUSEN BILONDATU Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Verifikasi TAPD 166 SIRADJUDIN YUSUF Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Verifikasi TAPD 167 SIRADJUDIN YUSUF Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jembatan Verifikasi TAPD 168 SIRADJUDIN YUSUF Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Verifikasi TAPD 169 SIRADJUDIN YUSUF Pembangunan/peningkatan/pemel iharaan fasilitas air minum Verifikasi TAPD 170 SIRADJUDIN YUSUF Pembangunan/peningkatan/pemel iharaan fasilitas air minum Verifikasi TAPD 171 HAMDAN MANYO Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 172 HAMDAN MANYO Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 173 HAMDAN MANYO Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 174 HANAFI TOBUHU Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Verifikasi TAPD 175 HANAFI TOBUHU Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 176 HANAFI TOBUHU Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jembatan Verifikasi Perangkat Daerah 177 HANAFI TOBUHU Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 178 HANAFI TOBUHU Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Verifikasi TAPD 179 HANAFI TOBUHU Pembangunan/penyediaan fasilitas pemerintahan Verifikasi Perangkat Daerah 180 ARSON K. IMRAN Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 181 ARSON K. IMRAN Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Verifikasi TAPD 182 REFLI MELI Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Verifikasi TAPD 183 REFLI MELI Pembangunan/peningkatan Irigasi Verifikasi TAPD NO PENGUSUL USULAN STATUS CATATAN
(1)(2) (3) (4) (5) 184 REFLI MELI Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud Verifikasi TAPD 185 REFLI MELI Pembangunan/peningkatan Irigasi Verifikasi TAPD 186 SYAMSUL HASAN,SE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Verifikasi TAPD 187 AMRUDIN PODOMI Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 188 AMRUDIN PODOMI Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 189 AMRUDIN PODOMI Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud Verifikasi TAPD 190 AMRUDIN PODOMI Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud Verifikasi TAPD 191 AMRUDIN PODOMI Pengelolaan Sumber Daya Air Verifikasi TAPD 192 RUSLIN PAPUTUNGAN Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud Verifikasi TAPD 193 RUSLIN PAPUTUNGAN Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 194 RUSLIN PAPUTUNGAN Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Tanggul/Talud Verifikasi Perangkat Daerah 195 RUSLIN PAPUTUNGAN Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 196 NOVITASARI MOKOAGOW, A.Md.Keb Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 197 NOVITASARI MOKOAGOW, A.Md.Keb Pembangunan/peningkatan/pemel iharaan fasilitas air minum Verifikasi TAPD 198 REPLAN PODOMI Pembangunan/peningkatan/pemel iharaan fasilitas air minum Verifikasi TAPD 199 REPLAN PODOMI Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 200 SADIPON MONGILONG Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jembatan Verifikasi Perangkat Daerah 201 SADIPON MONGILONG Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 202 RIDWAN Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jembatan Verifikasi TAPD 203 RAHJUN PODOMI Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 204 RAHJUN PODOMI Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 205 RAHJUN PODOMI Pembangunan/peningkatan Irigasi Verifikasi TAPD 206 AHMADI NUNTUNG Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jembatan Verifikasi Perangkat Daerah 207 AHMADI NUNTUNG Penanggulangan Bencana Banjir dan Tanah Longsor Verifikasi TAPD 208 AHMADI NUNTUNG Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah NO PENGUSUL USULAN STATUS CATATAN
(1)(2) (3) (4) (5) 209 AHMADI NUNTUNG Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Verifikasi TAPD 210 AHMADI NUNTUNG Pengelolaan Sumber Daya Air Verifikasi TAPD 211 PATMI MODEONG Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 212 PATMI MODEONG Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 213 ZULKIFLI LATEMBO Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 214 ZULKIFLI LATEMBO Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Verifikasi TAPD 215 LA ODE KIPAR PABELA Pembangunan/peningkatan Irigasi Verifikasi Perangkat Daerah 216 LA ODE KIPAR PABELA Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Verifikasi TAPD 217 LA ODE KIPAR PABELA Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 218 LA ODE KIPAR PABELA Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 219 HAJAR LAIYA Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 220 HAJAR LAIYA Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Verifikasi TAPD 221 HAJAR LAIYA Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Verifikasi TAPD 222 AWENG KAMARU Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 223 AWENG KAMARU Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Verifikasi TAPD 224 AWENG KAMARU Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Verifikasi TAPD 225 AWENG KAMARU Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jembatan Verifikasi Perangkat Daerah 226 AWENG KAMARU Pembangunan/peningkatan/pemel iharaan fasilitas air minum Verifikasi TAPD 227 SUHARTO DJUBAIR ENTE Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 228 SUHARTO DJUBAIR ENTE Pembangunan/peningkatan Irigasi Verifikasi TAPD 229 SULEMAN PAPUTUNGAN Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 230 SULEMAN PAPUTUNGAN Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 231 NARLIS MOHI Pembangunan/peningkatan/pemel iharaan fasilitas air minum Verifikasi TAPD 232 NARLIS MOHI Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 233 NARLIS MOHI Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Verifikasi TAPD NO PENGUSUL USULAN STATUS CATATAN
(1)(2) (3) (4) (5) 234 NARLIS MOHI Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 235 NARLIS MOHI Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 236 UMAR BASALAMA Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 237 UMAR BASALAMA Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Verifikasi TAPD 238 UMAR BASALAMA Pembangunan/penyediaan fasilitas umum lainnya Verifikasi Perangkat Daerah 239 AZIS AHYAR Pembangunan/Peningkatan/Reha bilitasi/Pemeliharaan Jalan Verifikasi Perangkat Daerah 240 AZIS AHYAR Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Verifikasi TAPD 241 RIKSON PAPUTUNGAN, S.Pd, M.Pd Perbaikan dan Peningkatan Ruas Jalan Usulan disetujui 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tema Rencana Kerja Nasional 2026 adalah Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan : Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Infrastruktur Berkualitas, dengan sasaran :

1.Meningkatnya kinerja dan kualitas infrastruktur serta pendukungnya dalam menunjang perkembangan perkonomian daerah;
2.Meningkatnya Akses terhadap air minum dan sanitasi layak dalam menurunkan angka kemiskiman; 3.3 Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, Adalah sebagai berikut : Tabel 3.1. RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANGKAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2026 No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Akhir Periode Renstra PD Realisasi Capaian RENJA PD Tahun 2024 Prakiraan Capaian Target RENJA PD Tahun 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perangk at Daerah Penang gung Jawab Target 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sumber Dana Prioritas Target Pagu Indikatif (Rp) Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 80.758.493.297,23 60.452.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 80.758.493.297,23 60.452.000.000,00 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 80.758.493.297,23 60.452.000.000,00 1 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat - 3.45 Indeks 3.968.044.553,00 - 4.572.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] Indeks Kepuasan Masyarakat 3.49 - - 3.45 3.968.044.553,00 4.572.000.000,00 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 03 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1 03 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Ver ifikasi Keuangan SKPD 1 Doku men 35.872.800,00 Kab. Bolaang Mongon dow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Des a DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal - 28.500.000,00 DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN TATA RUANG 1 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1 03 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Lapora n 12.000.000,00 Kab. Bolaang Mongon dow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Des a DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal - 23.500.000,00 DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN TATA RUANG 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 03 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1 03 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Lapora n 172.338.000,00 Kab. Bolaang Mongon dow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Des a DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal - 100.000.000,00 DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN TATA RUANG 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 03 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1 03 01 2.07 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1 03 01 2.07 0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 30.031.050,00 Kab. Bolaang Mongon dow Selatan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal - 10.000.000,00 DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN TATA RUANG - 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase kelancaran urusan penunjang pemerintahan daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor - 100 % 100 Persen 268.439.856,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal - - 270.000.000,00 1 03 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Lapora n 150.000.000,00 Kab. Bolaang Mongon dow Selatan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal - 150.000.000,00 DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN TATA RUANG 1 03 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] Indeks Kepuasan Masyarakat 3.49 - - 3.45 3.968.044.553,00 4.572.000.000,00 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat - 75.00 Persen 75 Persen 100 % 55.240.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal - - 60.000.000,00 1 03 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomodita s - 0.5 Persen 25 Persen 35 Persen 9.491.838.615,43 - 10.050.000.000,00 [ Meningkatnya Perlindugan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi ] 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi Panjang Sungai yang Dinormalisasi /Direstorasi Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun - undefi ned undefi ned undefi ned undefi ned undefi ned undefi ned 6.000.233.815,43 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Sumber Daya Air - 5.000.000.000,00 1 03 02 2.01 0093 Normalisasi/Restorasi Sungai Panjang Sungai yang Dinormalisasi /Direstorasi 1 KM 2.000.000.000,00 Kab. Bolaang Mongon dow Selatan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Sumber Daya Air 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN TATA RUANG 1 03 02 2.01 0112 Rehabilitasi Bendungan 1 03 02 2.01 0115 Pembangunan Tanggul Sungai 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara - undefi ned undefi ned 3.491.604.800,00 - 2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Irigasi - 5.050.000.000,00 1 03 02 2.02 0002 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun 1 KM 2.500.000.000,00 Kab. Bolaang Mongon dow Selatan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKA SI UMUM (DAU) - 2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Irigasi 2.500.000.000,00 DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN TATA RUANG - 1 03 02 2.02 0004 Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa 1 03 02 2.02 0023 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 KM 0,00 Kab. Bolaang Mongon dow Selatan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Irigasi 250.000.000,00 DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN TATA RUANG [ Meningkatnya Perlindugan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi ] Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomodita s Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir 33 5 55 0 21.35 29.08 0 22.50 30 0.5 25 35 9.491.838.615,43 10.050.000.000,00 1 03 02 2.02 0045 Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi 1 Doku men 391.604.800,00 Kab. Bolaang Mongon dow Selatan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Irigasi 700.000.000,00 DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN TATA RUANG 1 03 02 2.02 0054 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara 5 UNIT 600.000.000,00 Kab. Bolaang Mongon dow Selatan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKA SI UMUM (DAU) - 2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Irigasi 600.000.000,00 DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN TATA RUANG 3 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - - - - - - 11.139.645.500,00 7.400.000.000,00 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1 03 03 2.01 0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 1 Doku men 104.645.500,00 Kab. Bolaang Mongon dow Selatan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuhan Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlindungan Sosial Masyarak at 150.000.000,00 DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN TATA RUANG [ Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sediaan Air Minum ] Kapasitas Air Baku Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Ko ta 0.37 2 0 0.33 0.33 1.91 0.33 1.5 11.139.645.500,00 7.400.000.000,00 1 03 03 2.01 0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 10 Liter/ Detik 7.000.000.000,00 Kab. Bolaang Mongon dow Selatan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuhan Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlindungan Sosial Masyarak at 5.000.000.000,00 DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN TATA RUANG 1 03 03 2.01 0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Unit 435.000.000,00 Kab. Bolaang Mongon dow Selatan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuhan Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlindungan Sosial Masyarak at 750.000.000,00 DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN TATA RUANG 1 03 03 2.01 0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 100 SR 3.600.000.000,00 Kab. Bolaang Mongon dow Selatan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuhan Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlindungan Sosial Masyarak at 1.500.000.000,00 DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN TATA RUANG 4 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) - 2.5 Persen 6.530.912.555,00 - 5.500.000.000,00 [ Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Pengelolaan Air Limbah ] Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman 0.05 2.5 0 2.26 0 2.5 0 2.5 6.530.912.555,00 5.500.000.000,00 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 03 05 2.01 0019 Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi 0 Unit 0,00 Kab. Bolaang Mongon dow Selatan, Helumo , Trans Patoa - - 2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuhan Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlindungan Sosial Masyarak at 250.000.000,00 DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN TATA RUANG 1 03 05 2.01 0020 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat 1 03 05 2.01 0023 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat 5 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik - 90.5 Persen 2.000.000.000,00 - 2.000.000.000,00 [ Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase ] 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Panjang drainase dalam kondisi baik/pembua ngan aliran air tidak tersumbat Panjang Drainase / Gorong- Gorong yang dibangun dalam kondisi baik Panjang Drainase / Gorong- Gorong yang direhab dalam kondisi baik - 4.4 km 5177 Meter 5177 Meter 2.000.000.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuhan Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlindungan Sosial Masyarak at - 2.000.000.000,00 1 03 06 2.01 0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 200 M 2.000.000.000,00 Kab. Bolaang Mongon dow Selatan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuhan Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlindungan Sosial Masyarak at 2.000.000.000,00 DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN TATA RUANG 6 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG [ Meningkatnya kualitas bangunan gedung ] Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik 100 0 100 100 9.378.708.000,00 4.080.000.000,00 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - - - 9.378.708.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemantapan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Dan Teknologi Mulai Dari Desa Seluruh Kecamatan Masyarak at - 4.080.000.000,00 1 03 08 2.01 0015 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 03 08 2.01 0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 03 08 2.01 0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota 1 03 08 2.01 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 03 08 2.01 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 7 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Tingkat Kemantapan Jalan - 52 Persen 35.049.737.073,80 - 26.850.000.000,00 [ Meningkatnya aksesibilitas Masyarakat yang Aman dan Nyaman ] 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan Kewenangan Kab/Kota Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik - 575 km 259.69 KM 35.049.737.073,80 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemantapan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Dan Teknologi Mulai Dari Desa Seluruh Kecamatan Masyarak at - 26.850.000.000,00 1 03 10 2.01 0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembanga n Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggara an Jalan dan Jembatan yang Disusun 1 Doku men 150.000.000,00 Kab. Bolaang Mongon dow Selatan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemantapan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Dan Teknologi Mulai Dari Desa Seluruh Kecamatan Masyarak at 150.000.000,00 DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN TATA RUANG 1 03 10 2.01 0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembat an yang Disurvey Kondisinya 1 KM 13.600.000,00 Kab. Bolaang Mongon dow Selatan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Masyarak at 200.000.000,00 DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN TATA RUANG 1 03 10 2.01 0051 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 1 KM 1.850.000.000,00 Kab. Bolaang Mongon dow Selatan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Masyarak at 1.000.000.000,00 DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN TATA RUANG 1 03 10 2.01 0053 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan 2 KM 3.000.000.000,00 Kab. Bolaang Mongon dow Selatan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Masyarak at 3.000.000.000,00 DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN TATA RUANG J U M L A H 80.758.493.297,23 60.452.000.000,00 Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 2 KM 3.000.000.000,00 Kab. Bolaang Mongon dow Selatan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Masyarak at 2.000.000.000,00 DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN TATA RUANG 1 03 10 2.01 0059 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruks i 15 KM 25.295.342.150,00 Kab. Bolaang Mongon dow Selatan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Masyarak at 20.000.000.000,00 DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN TATA RUANG 1 03 10 2.01 0067 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 200 Jemba tan 150.000.000,00 Kab. Bolaang Mongon dow Selatan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Masyarak at 150.000.000,00 DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN TATA RUANG 1 03 10 2.01 0069 Pembangunan Jembatan Panjang jembatan yang dibangun 1 Meter 1.590.794.923,80 Kab. Bolaang Mongon dow Selatan, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Masyarak at 350.000.000,00 DINAS PEKERJ AAN UMUM DAN TATA RUANG 8 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang - 100 Persen 3.199.607.000,00 - 0,00 [ Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang ] Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah 100 100 100 100 3.199.607.000,00 0,00 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Rasio ketaatan terhadap RTRW - 4.00 Kali 100 % 3.199.607.000,00 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
2.Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0,00 1 03 12 2.02 0007 Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/K ota 1 Doku men 3.199.607.000,00 Kab. Bolaan g Mongo ndow Selatan , Semua DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, 2. Pembangunan Infrastruktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Dinas Pekerjaa n Umum dan Tata Ruang 0,00 DINAS PEKER JAAN UMUM DAN TATA RUANG Kecam atan, Semua Kel/De sa mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Peningkatan Produksi Dan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berperan serta mendukung visi misi Bupati terpilih dengan misi : “Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata dan Berkeadilan Dengan Sarana Prasarana Berkualitas Dan Berkesinambungan” dengan prioritas pembangunan: “Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar” sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah mendukung pada sisi prioritas penunjang yaitu melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang efektif, efisien dan terintegrasi melalui proses perencanaan secara teknokratik, partisipatif, politik, bottom up dan top down dan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial yang dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi antara hulu-hilir, integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi, dan pembagian sumber pendanaan. Untuk program prioritas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 4.1. Program dan Kegiatan yang mendukung Program Prioritas Kabupaten Prioritas Kabupaten Program Dinas PUTR Anggaran Peningkatan Layanan Infrastruktur Dasar Program Pengelolaan sumber Daya air (SDA) 9.491.838.615 Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Penyediaan air minum 11.139.645.500 Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Air limbah 6.530.912.555 Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Drainase 2.000.000.000 Program penyelenggaraan jalan 35.049.737.073 Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian pembangunan Daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1.Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:

a.melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
b.menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
1. 2.Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026. 5.2 Rencana tindak lanjut Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2026, selanjutnya Renja Tahun 20256akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah D. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan menjadi tahap awal dalam proses pembangunan, yang akan menjadi pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dengan perencanaan yang baik diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan, terutama yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen rencana pembangunan daerah. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Salah satu turunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang harus disusun oleh Perangkat Daerah (PD) adalah Rencana Kerja (RENJA) PD. Dokumen Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) PD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). Renja PD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan. Oleh karena itu dalam penyusunan RENJA DISPERKIMTAN Tahun 2026 harus selaras dengan kedua dokumen perencanaan tersebut dan mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana yang diamanatkan dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta peraturan turunannya. RENJA PD merupakan instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. RENJA PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:
2. 1.Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RENSTRA PD sesuai arahan operasional dalam RKPD;
3. 2.Renja merupakan acuan untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 yang merupakan input/masukan dalam penyusunan RAPBD;
4. 3.Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD tahun sebelumnya dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Pada dasarnya program/kegiatan yang dilaksanakan oleh DISPERKIMTAN secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, yaitu dalam pengentasan kemiskinan melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin seperti stimulan pemenuhan kebutuhan rumah menuju layak huni didukung dengan kualitas lingkungan hidup yang sehat. Terkait dengan hal tersebut perlu disusun suatu perencanaan program/kegiatan yang konseptual dan realistis yang mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Mengingat beberapa hal yang telah diuraikan di atas, maka perlu disusun RENJA DISPERAKIMTAN Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2026. Penyusunan RENJA DISPERKIMTAN Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat menjadi yang objektif, efisien dan tepat sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan orientasi dan komitmen target serta sasaran masa depan pada masing-masing program/ kegiatan. Gambar 1 Hubungan Renja Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sumber : Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tahun 2020 1.2 Landasan Hukum fipe(0fnl@fie1oft.al Dipedomani RENSTRA KL RENJA KL RKP Dijabark Diacu RPJM NAS Dipedomany RPJP NAS Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang ' ' ' T T '¥ I RPJPD I Dipedoman RPJMD lo,,abarkan RKPD Dipedomani Oiacu 1 Pem. Daerah RENSTRA RENJA Dipedomanj SKPD SKPD Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Perumahan Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menyusun Renja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
5. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
6. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
8. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
13. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
18. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
19. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
23. 19.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
24. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
25. 21.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
26. 22.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
27. 23.Peraturan Bupati Nomor …. Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 1.3 Maksud Dan Tujuan Adapun maksud penyusunan RENJA DISPERAKIM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan RENJA DISPERAKIMTAN Tahun 2024 dan perkiraan capaian pelaksanaan Renja Tahun 2026 yang selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Disperakimtan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Secara umum, tujuan dari disusunnya RENWAL RENJA DISPERAKIMTAN 2026 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah:
28. 1.Untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Renja ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA- PPAS) Tahun 2026;
29. 2.Sebagai pedoman penyusunan pelaksanaan program/ kegiatan DISPERAKIM
30. 3.Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada tahun 2026; dan
31. 4.Sebagai instrumen pengukur secara kualitatif dan kuantitatif capaian kinerja Disperakim dalam kurun waktu satu tahun serta capaian kinerja tahunan 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Ranwal Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut : DISPERKIMTAN pada Tahun 2021 evaluasi hasil pelaksanaan dan pencapaian pada indikator kinerja Tujuan, ada beberapa indaktor yang teridentifikasi melalui pemisahan dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan, Dan Kawasan Pemukiman (PUPRPPKP) kemudian menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan terdapat 11 Program/Kegiatan yang memenuhi target (Terlihat Pada Tabel 2.1), sedangkan yang tidak memenuhi target ada 8 Program/Kegiatan (Terlihat Pada Tabel 2.2), sebagaimana tercantum dalam berikut ini : Tabel 2.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung 1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Mendukungnya sumber daya manusia yang ditempatkan pada urusan keuangan 2 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sesuainya perhitungan penguluaran dengan target gaji ASN 3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Mendukungnya sumber daya manusia yang ditempatkan pada urusan kepegawaian No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung 4 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan Pelaksanaan bimtek sesuai dengan peruntukan-nya 5, Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penggunaanya peralatan sudah sesuai dengan peruntukannya 6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Mendukungnya sumber daya manusia yang ditempatkan pada urusan kepengurusan barang 7 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan yang diadakan sudah sesuai dengan kebutuhan 8 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya Jumlah printer dan laptop diadakan sesuai dengan yang dibutuhkan 9 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Perencanaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan tempat tinggal yang dilengkapi dengan PSU masayarakat Desa Pakuku 10 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Mendukungnya sumber daya manusia yang ditempatkan pada urusan penyelenggaraan PSU Perumahan 11 Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Jumlah Perumahan yang dilengkapi PSU sudah sesuai dengan kebutuhan masayarakat yang terdampak bencana Tabel 2.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Penghambat 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kurang optimalnya penggunaan sumber daya manuasia 2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kurangnya pegawai yang menguasai pada bidangnya atau penempatan tidak sesuai dengan basic disiplin ilmunya 3 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengurangan kegiatan yang dilaksanakan secara offline akibat No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Penghambat Efisiensi anggaran 4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengurangan anggaran yang digunakan pada refocusing 5 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Refocusing anggaran berdampak pada pengoptimalisasi gaji Honor ASN dan Tenaga Harian Lepas 6 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Kurangnya jumlah personel dalam urusan pelayanan mediasi 7 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Kurangnya jumlah personel dalam urusan pelayanan mediasi 8 Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Kurangnya jumlah personel dalam urusan pelayanan mediasi Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perumuhan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut : Tabel 2.4(T29) Tabel 2.4 (TC 29 ) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 85poin 86poin 74poin 73poin 98% 0poin 159poin 187% Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 73poin 72poin 85poin 85poin 100% 74poin 231poin 316% Nilai SAKIP Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan 73poin 84poin 74poin 73poin 98% 74poin 255poin 349% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan 17 - 22 22 100% 17 39 229% Jumlah Laporan Keuangan 1 - 12 12 100% 1 13 13% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 - 22 22 100% 17 39 229% Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 - 100 100 100% 100 200 Dok 200% Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD 1 12 12 100% 1 13 Jumlah Dokumen Perencanan BMD 1 Dok - 2 2 100% 1 Dok 3Dok 300% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Dok - 4 Dok 4 Dok 100% 4 Dok 8 Dok 200% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik - - - - - - - - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani 18% - - - - 19% 19% 105% 1.04.01.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Jumlah kawasan permukiman kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang ditata dan ditingkatkan Kualitas Kawasannya - - - - - - 0% 0% 1.04.01.2.02.01 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani 0% - - - - - 0% 0% 1.04.01.2.02.02 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Persentase perumahan yang sudah dilengkapi dengan PSU 100% - - - - 100% 100% 100% 1.04.01.2.02.03 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 3 Lokasi - - - - 3 Lokasi 3 Lokasi 100% 1.04.01.2.02.05 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Persentase luas tanah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat 18% 0% 18% 0% 0% 18% 0% 0% 2.10.10.2.01.02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan kabupaten/kota 1 Keg 0 keg - - - 1 Keg 0 Keg 0% 2.10.10.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten/kota 1 Keg 0 keg - - - 1 Keg 0 Keg 0% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2.10.04 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi 100% 100% 100% 100% 52.73% - - - 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi 100% 100% 100% 100% 52.73% - - - 2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah tanah sengketa yang terselesaikan 10 Sengketa 0 Sengketa 55 Sengketa 29 Sengketa 52.73% - - - 2.10.04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah tanah sengketa yang terselesaikan 10 Sengketa 0 Sengketa - - - - - - 2.10.05 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Presentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 63% 60.71% - - - 61% 60.71% 96.36% 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya SK Bupati tentang penetapan besarnya ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/ absentee Ada Ada - - - - - - 2.10.05.2.01.01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik dan tercapainya ketertiban umum 1 Dok 0 Dok - - - - - - 2.10.08 Program Pengelolaan Tanah Kosong Persentase tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal 100% 58% - - - - - - 2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah bidang/lahan kosong yang diinventarisasi 150 Lahan 26 lahan - - - - - - 2.10.08.2.02.02 Pemanfaatan Tanah Kosong Jumlah tanah kosong yang dimanfaatkan 150 Lahan 15 lahan - - - - - - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Disperkimtan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa;
32. 1.Pada Indikator Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap hunian Yang Layak dan Terjangkau dengan target 59,81 %, tercapai 59,81%, perhitungan ini berdasarkan Jumlah unit rumah yang dibangun terfasilitasi PSU sebanyak 8.914 (302 unit tahun ini) dibagi dengan Jumlah unit rumah Kab/Kota sebanyak 16.251 Unit. Capaian 100% keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh perencanaan yan baik yang didasarkan pendataan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Bakida.
33. 2.Pada Indikator Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi dengan target 0%, tercapai 0% perhitungan ini berdasarkan Tidak adanya jumlah sengketa tanah garapan Yang di tangani untuk pengaduan sengketa tanah garapan. Uraian mengenai kinerja pelayanan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut : TABEL 2.5 ( TC 30) PENCAPAIAN KINERJA LAYANAN No Indikator SPM/Standar t Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota 100 100 100 100 100 - 100 100 Target tercapai 100% di 2024 dan diproyeksikan stabil. Dan Perlu dipastikan keberlanjutan anggaran dan kesiapan penanganan darurat. 2 Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani 23,33 33 36 39 23,33 - 36 39 Target Naik dari 23,33% (2024) ke 39% (2027) Realisasi 2024 23,33% Progres bertahap, tetapi target 2025 (33%) belum diproyeksikan. Ini Memerlukan strategi percepatan dan validasi data lapangan. 3. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 86,9 90 95 100 86,9 - 95 100 Target Naik dari 86,9% (2024) ke 100% (2027) Realisasi di 2024 86,9% ✅ Proyeksi 95% (2026), 100% (2027) Ini Menunjukan Kinerja cukup baik, progres bertahap. Perlu kolaborasi dengan pengembang dan evaluasi kualitas PSU. V V V 4 Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) 100 100 100 100 100 - 100 100 Taregt 100 unit/tahun Realisasi 100 Proyeksi Stabil 100 per tahun Target tercapai, namun perlu evaluasi kualitas intervensi dan data RTLH agar tepat sasaran. 5 Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi 100 100 100 100 100 - 100 100 Sangat baik, tetapi harus dijaga kualitas mediasi dan dokumentasi hukum yang kuat. 6 Tersedianya tanah untuk masyarakat 100 100 100 100 100 - 100 100 Target tercapai, penting menjaga validitas data dan transparansi proses distribusi lahan. V V V 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut: Tabel 2.6 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Permasalahan Hambatan A. FAKTOR INTERNAL
34. 1.Keterbatasan Anggaran Operasional dan Belanja Modal  Masalah: Anggaran belanja pembangunan sering kali tidak mencukupi untuk membiayai program prioritas seperti penanganan permukiman kumuh, PSU, dan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH). - Ketergantungan tinggi pada DAK dan APBN. - Alokasi APBD tidak sebanding dengan kebutuhan lapangan. - Skema pembiayaan alternatif (KPBU, CSR, dll.) belum optimal.
35. 2.Kualitas dan Kuantitas SDM yang Belum Memadai  Masalah: Kekurangan tenaga teknis seperti ahli perencanaan, pertanahan, infrastruktur, dan sosial masyarakat. -Tidak semua daerah punya formasi ASN teknis sesuai kebutuhan. -Minimnya pelatihan dan pengembangan kapasitas teknis berkelanjutan. -Kurangnya regenerasi tenaga fungsional.
36. 3.Data Perumahan dan Permukiman Tidak Akurat/Terpadu  Masalah: Tidak tersedia data real-time dan berbasis spasial untuk rumah tidak layak huni, kawasan kumuh, dan aset tanah. -Lemahnya koordinasi antar PD (dengan Bappeda, Dinas Dukcapil, ATR/BPN, dsb.). -Minimnya pemanfaatan sistem informasi berbasis GIS. -Data tidak diperbarui secara berkala atau manual.
37. 4.Koordinasi Internal dan Perencanaan Program Lemah  Masalah: Ketidakterpaduan antarbidang (perumahan, PSU, pertanahan) -Perencanaan tidak terintegrasi lintas sektor. -Banyak usulan program tanpa basis data dan analisis kebutuhan yang kuat. menyebabkan program tumpang tindih atau tidak sinkron. -Keterbatasan forum koordinasi internal dan lintas perangkat daerah. B. FAKTOR EKSTERNAL
38. 1.Laju Urbanisasi dan Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi  Masalah: Kebutuhan akan hunian dan infrastruktur permukiman meningkat pesat, melebihi kapasitas penyediaan. -Lahan terbatas di wilayah perkotaan. -Pertumbuhan kawasan kumuh baru tak terkendali. -Penduduk pendatang tidak terdata dengan baik.
39. 2.Tingginya Jumlah Hunian di Lahan Tidak Legal atau Belum Bersertifikat  Masalah: Banyak masyarakat tinggal di atas tanah negara, lahan hutan, atau tanah wakaf yang belum jelas status hukumnya. -Sulit dilakukan intervensi bantuan RTLH atau PSU. -Proses legalisasi aset tanah sangat panjang. -Kurangnya sinergi dengan BPN dan instansi vertikal.
40. 3.Ketidaksesuaian Tata Ruang dengan Perkembangan Wilayah  Masalah: Pembangunan hunian dan permukiman sering melanggar RTRW atau belum ditetapkan dalam RDTR. -Proses revisi RTRW lambat dan rumit. -Lemahnya penegakan regulasi tata ruang di daerah. -Pemanfaatan ruang informal tidak bisa langsung ditertibkan.
41. 4.Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat Rendah  Masalah: Banyak masyarakat belum terlibat aktif dalam pemeliharaan lingkungan, drainase, sanitasi, dan pelaporan data RTLH. -Keterbatasan edukasi dan sosialisasi program pemerintah. -Masyarakat lebih mengandalkan bantuan langsung daripada swadaya. -Lemahnya kolaborasi dengan LPM, RT/RW, dan tokoh lokal.
42. 5.Dinamika Regulasi dan Kewenangan Pemerintah Pusat  Masalah: Seringnya perubahan struktur kementerian, nomenklatur program, dan peraturan teknis pusat. -Pemda kesulitan menyesuaikan dokumen perencanaan dan anggaran. -Terjadi duplikasi atau overlap kewenangan pusat-daerah. -Keterlambatan sosialisasi kebijakan baru dari pusat. Selain itu, selama Tahun 2024, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu : Tabel 2.7 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Peluang Tantangan Pemerintah Bolaang Mongondow Selatan menempatkan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur sebagai salah satu prioritas penopang perekonomian dalam agenda pembangunan lima tahunan 2021 sampai 2026 Penguatan kelembagaan Kebutuhan sumber daya manusia yang memadai yang diprakasai oleh pejabat fungsional tertentu yang memiliki keahlian dan pengalaman serta disiplin ilmu dalam urusan perumahan dan pertanahan dapat memperkuat pencapaian visi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Perkembangan teknologi yang terkait dengan adanya satu data sebagai Big Data mengenai geospasial (BIG) yang dapat memberikan informasi tentang kebutuhan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang merata pada Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Anggaran, Program dan Kegiatan seluruh Perangkat Daerah terkait yang ada dalam wilayah hukum Pemerintah Bolaang Mongondow Selatan belum meninvestasikan anggaran untuk kebutuhan system informasi berbasis teknologi GPS, tentang optimalisasi layanan penyediaan rumah dan sertifikat lahan bagi masyarakat Pemisahan DISPERKIMTAN dari Dinas Induk DPUPRPPKP dalam rangka memaksimalkan program yang berhubungan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kebutuhan Sarana Gedung kantor Untuk menunjang pelayanan secara maksimal pada DISPERKIMTAN membutuhkan sarana dan prasarana penunjang Gedung Kantor untuk pelayanan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
43. 1.Peningkatan pengurangan permukiman kumuh melalui Pemberian RTLH bagi korban bencana dan Program Relokasi Nelayan, Pemberian Bantuan BSPS dan Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas bagi Kawasan Permukiman.
44. 2.Sosialisasi perlunya sertifikasi hak milik lahan bagi masyarakat
45. 3.Optimalisasi kualitas layanan dengan ada aplikasi satu data dari BIG
46. 4.Penambahan personil yang memadai dan menunjang Urusan Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan. 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 2026 Setelah dilakukan penyusunan rancangan awal RKPD, terdapat proses analisis dan penyesuaian antara rancangan awal RKPD dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam penyesuaian RKPD antara lain usulan dan masukan dari Bappelitbangda, Pemerintah Kabupaten Bolaamng Mongondow selatan, PD lain, dan masyarakat melalui rangkaian proses Musrenbang tersebut. Adapun perbandingan antara Rancangan Awal RKPD 2025 dengan usulan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun 2026 dengan hasil analisis adalah sesuai Tabel 2.4.1 sebagai berikut:
47. 1.Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor;
48. 2.Melaksanakan program Pemerintah Pusat dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pemberian bantuan RTLH bagi masyarakat yang tidak mampu;
49. 3.Membuat usulan tambahan pagu anggaran untuk percepatan peningkatan kualitas sarana dan presarana infrastruktur kawasasan permukiman untuk pengurangan angka stunting Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;dan
b.Pengembangan dengan jalan paving lingkungan; dan
c.Pencegahan kawasan banjir dengan drainase lingkungan dan Plat Duicker.
1. 4.Meningkatkan pelayanan urusan pertanahan dengan sosialiasasi perlunya kepemilikan sertifikat lahan bagi masyarakat. Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.8 (T-C 31) berikut ini : Tabel 2.8 (T-C 31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 13 I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab. Bolaang Mongondow Selatan Indeks Kepuasan Masyarakat 3,45 3.010.558.284 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab. Bolaang Mongondow Selatan Indeks Kepuasan Masyarakat 3,45 2.753.892.780 1a Aminstrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 21 1 1.938.316.000 Aminstrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikas i Keuangan SKPD 21 1 1.622.316.942 1b Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 51.000.000,- Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 42.000.000 1c Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan -Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 1 533.080.961 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan -Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 1 579.418.640 I I I I I I I I I I I __J No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 13 Disediakan - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 1 1 1 - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 1 1 1 1d Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pmeritahan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 5 1 277.968.975 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pmeritahan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 5 1 280.114.050 No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 13 1e Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 1 169.862.348 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 1 170.473.148 1f Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 40.330.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 59.570.000
2. 2.PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Kab. Bolaang Mongondow Selatan -Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni - Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota - Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 100 % 100 % 40 % 159.763.996 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Kab. Bolaang Mongondow Selatan -Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni - Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota - Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni 100 % 100 % 40 % 151.000.000II II n No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 13 2a Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kab. Bolaang Mongondow Selatan -Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan - Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1 1 39.763.996 Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kab. Bolaang Mongondow Selatan -Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan - Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 1 1 49.460.000 2b Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi - Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 5 1 100.000.000 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi - Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 5 1 - 2c Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1 20.000.000 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 1 101.540.000 3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Kab. Bolaang Mongondow Selatan Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani 36 % 127.227.457 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Kab. Bolaang Mongondow Selatan Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani 36 % 160.238.840 3a Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman - Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 1 Laporan 1 Laporan 32.227.457 Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman - Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 1 Laporan 1 Laporan 33.223.000 I II I I I I No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 13 Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum 3b Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terle galisasi - Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina - Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 1 Dokumen 1 Kelompok Masyarakat 1 Dokumen 30.000.000 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalis asi - Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina - Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh 1 Dokumen 1 Kelompok Masyarakat 1 Dokumen 48.315.840 3c Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Dibawah 10 (Sepuluh ) ha Kab. Bolaang Mongondow Selatan -Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki - Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi - Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali - Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar 1 Unit Rumah 1 Dokumen 25Ha 25 Ha 65.000.000 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Dibawah 10 (Sepuluh ) ha Kab. Bolaang Mongondow Selatan -Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki - Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi - Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali - Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar 1 Unit Rumah 1 Dokumen 25Ha 25 Ha 78.700.000 No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 13 4 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani - Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) - Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan 23,60 % 100 % 90,58 % 2.025.173.110 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani - Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) - Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan 23,60 % 100 % 90,58 % 4.421.410.295 4a Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan -Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki - Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh - Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 25 Unit Rumah 30 Unit 100 org 2.025.173.110 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan -Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki - Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh - Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 25 Unit Rumah 30 Unit 100 org 4.421.410.295 I I I I I I I I I No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 13 5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Kab. Bolaang Mongondow Selatan Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 95 % 11.711.224.510 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Kab. Bolaang Mongondow Selatan Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 95 % 6.704.012.017 5a Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan - Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan - Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum - Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan - Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 1 Dokumen 1 Laporan 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 11.711.224.510 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan - Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan - Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum - Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan - Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 1 Dokumen 1 Laporan 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 6.704.012.017 I I I I I I I I r I ] -- -- -- -- -- -- No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 13 6 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANA SERTIFIKASI,KLARIFI KASI,KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI Kab. Bolaang Mongondow Selatan Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana 55 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANA SERTIFIKASI,KLAR IFIKASI,KLASIFIK ASI, DAN REGISTRASI Kab. Bolaang Mongondow Selatan Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana 55 - 6a Sertifikasi Da n Regisrasi Bagi orang atau Badan Hukum Yang Melksanakan Perancangan Dan Perencanaan Rumah Kab. Bolaang Mongondow Selatan Terlaksananya Sertifikasi Da n Regisrasi Bagi orang atau Badan Hukum Yang Melksanakan Perancangan Dan Perencanaan Rumah - - Sertifikasi Da n Regisrasi Bagi orang atau Badan Hukum Yang Melksanakan Perancangan Dan Perencanaan Rumah Kab. Bolaang Mongondow Selatan Terlaksananya Sertifikasi Da n Regisrasi Bagi orang atau Badan Hukum Yang Melksanakan Perancangan Dan Perencanaan Rumah - - 7 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Kab. Bolaang Mongondow Selatan Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi 100 % 61.200.000 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Kab. Bolaang Mongondow Selatan Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi 100 % - 7a PenyelesaianSengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabuaten / Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan -Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Berta Acara 1 Dokumen 61.200.000 PenyelesaianSengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabuaten / Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan -Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Berta Acara 1 Dokumen - I I I I I I I I I I I I I I I No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 13 8 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Kab. Bolaang Mongondow Selatan Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan 100 % 45.900.000 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Kab. Bolaang Mongondow Selatan Persentase pemanfaatan tanah dengan yang sesuai peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan 100 % - 8a Penyelesaian Masalah Ganti kerugian Dan santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Daerah Kabupaten / Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan - umlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah - Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 45.900.000 Penyelesaian Masalah Ganti kerugian Dan santunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Daerah Kabupaten / Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan - umlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah - Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan - 9 PROGRAM REDTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Kab. Bolaang Mongondow Selatan -Jumlah bidang tanah yang diredistribusi - Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria - Tersedianya Tanah Obyek Landreform 50 Bidang Tanah 50 Kepala Keluarga 204.000.000 PROGRAM REDTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Kab. Bolaang Mongondow Selatan -Jumlah bidang tanah yang diredistribusi - Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria - Tersedianya Tanah Obyek Landreform 50 Bidang Tanah 50 Kepala Keluarga - I I I I I I I - I I I I I I I I I I I No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 13 (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee 100 % (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee 100 % 9a Penetapan Subjek Dan Objek Redribusi tanah serta Ganti kerugian Tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kab/kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota - Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. - Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota - Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Berita Acara 1 Laporan 1 Dokumen 204.000.000 Penetapan Subjek Dan Objek Redribusi tanah serta Ganti kerugian Tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kab/kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota - Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria. - Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota - Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Berita Acara 1 Laporan 1 Dokumen - No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 13 10 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG Kab. Bolaang Mongondow Selatan Persentase Tanah Kosong yang Dikelola 55 % 331.500.000 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG Kab. Bolaang Mongondow Selatan Persentase Tanah Kosong yang Dikelola 55 % - 10a Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong 1 Laporan 316.500.000 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong 1 Laporan - 10b Inventarisasi Dan Pemanfaatan Tanah kosong Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. - Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 1 laporan 10 Berita Acara 15.000.000 Inventarisasi Dan Pemanfaatan Tanah kosong Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. - Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 1 laporan 10 Berita Acara - 11 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tersedianya tanah untuk masyarakat 100 % 53.168.296 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tersedianya tanah untuk masyarakat 100 % - 11a Penerbitan Izin Membuka Tanah Kab. Bolaang Mongondow Selatan Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah 1 Dokumen 53.168.296 Penerbitan Izin Membuka Tanah Kab. Bolaang Mongondow Selatan Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah 1 Dokumen - 12 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Kab. Bolaang Mongondow Selatan Presentasi luas lahan bersertifikat 9,51 % 519.328.841 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Kab. Bolaang Mongondow Selatan Presentasi luas lahan bersertifikat 9,51 % 323.910.000 I I I I I I I I I I I 1 I I I 1 I I ] I I I I I I - - No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 13 12a Penggunaan Tanah Yang Hamparanya Dalam Satu Daerah Kabupaten / Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota - Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 519.328.841 Penggunaan Tanah Yang Hamparanya Dalam Satu Daerah Kabupaten / Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota - Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen 323.910.000 JUMLAH 18.249.044.494 JUMLAH 14.514.463.932,80 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam penyusunan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2025. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawsan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan pada tabel 2.5.1 berikut: Tabel 2.9 Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2026 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Vol Catatan 1 2 3 4 5 6 1 Program Pengembangan Perumahan -Pendataan Penyesdiaan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau relokasi Program Kab / Kota -Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan - Bolaang Mongondow Selatan Terpenuhinya Rumah Layak Huni bagi Warga Negara Korban Bencana yang terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah -terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota -Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan 173 Di usulkan Pada APBD Provinsi 2 Program Kawasan Permukiman -Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Pemukiman -Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luasa dibawah 10 Bolaang Mongondow Selatan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman - Terlaksanaya Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Pemukiman - Terlaksananya Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luasa dibawah 10 20 Surat Izin 3 Kawasan Usulan Dari 7 Kecamatan Dan Nanti akan Diusulkan di APBD Provinsi (sepuluh ) Ha -Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha - Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Dibawah 10 (Sepuluh) Ha 1 Kawasan 3 Program Perumahan Dan Kwasan Permukiman Kumuh -Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kmuh Pada Daerah Kab / Kota Bolaang Mongondow Selatan Meningkatnya Kualtias Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh - Terlaksananya Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kmuh Pada Daerah Kab / Kota 217 Org Penerima Bantuan BSPS Usulan Dari 7 Kecamatan Dan Nanti akan Diusulkan di APBD Provinsi 4 Program Peningkatan Sarana Prasarana Dan Utilitas Umum (PSU) -Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan - U r u Bolaang Mongondow Selatan Meningkatnya Penyediaan PSU Permukiman -Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan -Lampu PJU 83 unit Pinolosian -Meteran listrik 47 Unit pakuku jaya - 33 M pembangunan Jalan Kuliner Sondana -15 Titik pemasangan Lampu PJu -4 titik Penataan Lampu Lapangan Pinolosian -28 Titik Lampu PJU Posigadan - 26 M pembangunan Jalan (Paving Blok ) Pinolosian -13 M Jalan Paving Sondana - 13 M Jalan Paving Blok Desa Pilolahunga -26 M jalan Paving Blok Desa Momalia - Penataan Lampu PJU Bolaang Uki Usulan Dari 7 Kecamatan Dan Nanti akan Diusulkan di APBD Provinsi 5 Program Penatagunaan Tanah -Penggunaan Tanah Yang Hamparanya Dalam Satu Daerah kab/ Kota Bolaang Mongondow Selatan Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemagang hak atas tanah -Terlaksananya Penggunaan Tanah Yang Hamparanya Dalam Satu Daerah kab/ Kota 400 Buah Patok Batas Tanah Penunjang Kegatan PTSL Usulan Dari 7 Kecamatan Dan Nanti akan Diusulkan di APBD Provinsi
3. 1.Kedaulatan pangan dan energi: optimalisasi Bulog, lumbung pangan (food estate), energi terbarukan (termasuk bauran etanol dan biodiesel), SPAM terintegrasi, serta pengelolaan sampahmengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
4. 2.Ekonomi produktif dan inklusif: meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG), renovasi dan digitalisasi sekolah (inkl. Sekolah Rakyat), peningkatan akses kesehatan (rumah sakit daerah, cek kesehatan), serta percepatan pendidikan.revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. 3.Deregulasi & kepastian hukum: untuk iklim investasi yang kondusif.membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
6. 4.Pertahanan semesta: menjaga keamanan dan kedaulatan nasional.
7. 5.Percepatan pertumbuhan ekonomi: melalui hilirisasi sumber daya alam, pengembangan Danantara, adopsi teknologi dan inovasi.
8. 6.Pengentasan kemiskinan: dengan program 3 juta rumah dan Koperasi Desa Merah Putih. dengan sasaran dan fokus antara lain : Tabel 3.1 Sasaran dan Fokus Pembangunan dalam RKP Tahun 2026 NO Sasaran RKP Fokus RKP 2026 1 Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan: - Klaster Kedaulatan Pangan & Energi: optimasi Bulog, food estate, bauran ethanol & biodiesel, energi terbarukan, SPAM hulu-hilir, pengelolaan sampah - Klaster Ekonomi Produktif & Inklusif: hilirisasi SDA, transformasi digital, riset & inovasi, koperasi desa Merah Putih, fiskal adaptif 2 Pengurangan Kemiskinan & Kesenjangan Program “3 juta rumah”, Makan Bergizi Gratis (MBG), digitalisasi bantuan, renovasi sekolah, cek kesehatan, percepatan RS daerah, pembangunan SDM inklusif 3 Sumber Daya Manusia Berkualitas Klaster Ekonomi Produktif & Inklusif: digitalisasi pendidikan, sekolah unggulan, program Sekolah Rakyat, MBG, akses kesehatan 4 Stabilisasi Makro & Ekonomi Daerah Program fiskal adaptif, hilirisasi, investasi, stabilitas makroekonomi, kemudahan berbisnis, reformasi birokrasi Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Tahun 2026, Renja Dinas Perkim Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 mendukung secara langsung prioritas Prioritas Pembangunan Nasional maupun Provinsi, nama sesuaidengan tugas pokok dan fungsi Indonesia diproyeksikan menjadi negara berpendapatan tinggi dan menjadi peringkat kelima negara dengan PDB terbesar di dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 tersebut ditetapkan empat pilar pembangunan yang terdiri dari:
a.Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b.Pembangunan ekonomi berkelanjutan;
c.Pemerataan pembangunan;
d.Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Pilar ketiga “Pemerataan Pembangunan” tersebut diimplementasikan salah satunya melalui “Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi”, di mana pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mewujudkan konektivitas antarwilayah secara fisik dan virtual, menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Berdasarkan pada Perpres No 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Arah kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mengacu pada dokumen RPJMN terbaru (2025–2029) Adala Sebagi Berikut : Arah Kebijakan Kementerian PKP Sesuai RPJMN 2025–2029 Merujuk pada materi internal Kementerian PKP, berikut garis kebijakan yang ditetapkan:  Program 3 Juta Rumah sebagai Program Strategis Nasional (PSN ke-75) o Fokus pada pembangunan dan renovasi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). o Arah kuantitatif: peningkatan akses hunian layak, dari 65,25 % (2024) menjadi 67 % (2025) dan 74 % (2026).  Pendekatan “Gotong-Royong” dalam Program 3 Juta Rumah o Pembagian target:  1 juta rumah di perkotaan,  1 juta di perdesaan,  1 juta di pesisir. o Model pelaksanaan: swadaya masyarakat, renovasi, pembiayaan mikro, CSR, anggaran desa/APBD, dan investasi luar negeri.  Tautan Kebijakan Makro dengan Sasaran Hunian Layak dan Berkelanjutan o Mengacu prioritas nasional RPJMN, fokus pada hunian yang layak, terjangkau, inklusif, dan berkelanjutan. o Instrumen utama: integrasi penyediaan perumahan dengan prasarana umum (PSU) dan pendanaan MBR melalui FLPP, SBUM, BP2BT, SSB, serta pembangunan rumah susun, BSPS, rumah khusus, dan bantuan PSU. 1.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana pembangunan tahunan daerah untuk Tahun 2026, yang memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2026. RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 memuat kebijakan dan strategi untuk mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Madani, Maju, Sejahtera, Gotong Royong dan Berkelanjutan”. Penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 juga dimaksudkan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Tahun 2026.Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut : Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan NO Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target sasaran Tahun 2026 1 Meningkat kan Akses Dan Keterjangk auan Penduduk Terhadap Rumah La yak Huni b erkelanjuta n, serta kepastian Hukum Hak atas Tanah -Meningkatnya Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau - Meningkatnya Indeks kinerja pengelolaan pertanahan daerah Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) Indeks kinerja pengelolaan pertanahan daerah - Persentase aset tanah pemda yg bersertifikat 90,58 % 76,06 % 100 % 100 % NO Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target sasaran Tahun 2026 - Persentase capaian target bidang PTSL - Jumlah sengketa lahan yang diselesaikan 100 % 10 % 3.3 Program Dan Kegiatan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan adalah sekumpulan rencana kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Perumusan program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan Tujuan Rencana Kerja “Meningkat kan Akses Dan Keterjangk auan Penduduk Terhadap Rumah La yak Huni b erkelanjuta n, serta kepastian Hukum Hak atas Tanah” Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud Pada Tabel Di atas , maka pada tahun 2026 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan melaksanakan program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut : Tabel 3.3 Kegiatan Utama Dan Kegiatan Rutin NO PROGRAM KEGIATAN 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota -Administrasi Keuangan Perangkat Daerah -Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah -Administrasi Umum Perangkat Daerah -Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah -Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah -Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan yang mendukung terwujudnnya infrastruktur penunjang ekonomi daerah dan infrastruktur sosial secara merata dan berkualitas Mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana. Sehingga penunjang ekonomi daerah dan infrastruktur sosial secara merata dan berkualitas bias tercapai sesuai dengan sasaran. Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.4 (T-C-32) berikut : Tabel 3.4 (TC 32) No Program/kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Vol Cat 1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Kab. Bolaang Mongondow Selatan -Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huniPemerintah - Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota - Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat Pemerintah provinsi memperoleh program Daerah yang fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni No Program/kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Vol Cat Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota -Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumaha -Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kot Kab. Bolaang Mongondow Selatan Kab. Bolaang Mongondow Selatan -Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan -Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumaha -Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 2 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Kab. Bolaang Mongondow Selatan Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukima Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) H - Penyusunan/Review/Legali sasi Kebijakan Bidang PK - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terle galisasi - Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Pendataan dan Verifikasi Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi No Program/kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Vol Cat Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh 3 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Kab. Bolaang Mongondow Selatan -Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani - Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) - Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 4 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Kab. Bolaang Mongondow Selatan Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan - Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan - Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum - Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab. Bolaang Mongondow Selatan Indeks Kepuasan Masyarakat No Program/kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Vol Cat Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan -Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKP Kab. Bolaang Mongondow Selatan -Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan -Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pengadaan Mebel - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bolaang Mongondow Selatan -Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan - Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bolaang Mongondow Selatan -Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kab. Bolaang Mongondow -Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan No Program/kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Vol Cat Pemerintahan Daera - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabata - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Selatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya - Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Kab. Bolaang Mongondow Selatan Presentasi luas lahan bersertifikat Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kot Kab. Bolaang Mongondow Selatan Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Infrastruktur PERKIMTAN Berbasis bangan Wilayah Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Terletak berada di pesisir pantai 3.4 Sustainable Development Goals (SDGs) SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs. Konsep SDGs ini diperlukan sebagai agenda pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca-2015, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu penipisan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Tiga Prinsip Pelaksanaan SDG’s:
1. 1.Universality – SDGs dilaksanakan oleh negera maju maupun negara berkembang
2. 2.Integration – SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan
3. 3.No One Left Behind / Tidak Meninggalkan Satu Orangpun a). Harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan Pelaksanaanmelibatkan semua pemangku kepentingan b). Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan c). Keadilan Subtansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.Tujuan SDGs mencakup skala universal, dengan kerangka kerja yang utuh dalam membantu negara-negara di dunia menuju pembangunan berkelanjutan, melalui tiga pendekatan, yakni pembangunan ekonomi, keterbukaan dalam tatanan sosial, serta keberlangsungan lingkungan hidup. Secara rinci SDGs mempunyai 17 Tujuan dan 169 target. Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Semoga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Demikian untuk dilaksanakan. E. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sementara berkaitan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 7 menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah (PD) wajib membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja), yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut Renja Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun, guna mengoperasikan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2026 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 yang telah ditetapkan berdasarkan prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) Tahun. Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdayaguna dan berhasil guna, serta ditambah lagi dengan sub urusan pemadam kebakaran, perencanaan strategis kinerja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait. 1.2 Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 adalah:
4. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. 3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. 4.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
8. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. 8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
12. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. 10.Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. 1.3 Maksud dan Tujuan
a.Maksud Maksud dari penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran, sehingga terjadi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan di Satuan Polisi Pamong Praja setiap tahun anggaran;
b.Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2026 adalah:
1. 1.Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
2. 2.Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
3. 3.Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. 4.Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdiri dari 4 (empat) bab yang dapat diuraikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:
5. 2029.Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun-tahun sebelumnya pada hasil laporan kinerja tahunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan/atau realisasi APBD untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dan perkiraan capaian tahun 2025 dapat disajikan pada tabel 2.1 (TC-29) sebagai berikut : Tabel 2.1 (TC-29) Rekapitulasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kineja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun yang Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (skor) 3,45 83,06 85 98,42 116% 98,5 279,98 81,15 Nilai Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja (skor) 75 0 73 0 0 74 74 0,99 Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja (Skor) 75 0 73 71,1 97% 74 145,1 1,93 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan (Orang) 17 191 14 14 100% 17 222 13,06 Jumlah Laporan Keuangan (Laporan) 2 12 12 12 100% 2 26 13,00 1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(orang/bulan) 588 190 173 175 101% 17 298 17,53 1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen) 2 54 50 75 150% 100 229 114,50 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kineja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun yang Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD (Laporan) 1 2 4 4 100% 1 7 7,00 Jumlah Dokumen Perencanan BMD (Dokumen) 1 2 1 1 100% 1 4 4,00 1.05.01.2.03.6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 1 4 4 4 100% 1 9 9,00 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) 100 100 100 100 100% 100 300 3,00 1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket) 1 4 1 1 100% 1 6 6,00 1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggaandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket) 2 7 2 2 100% 2 11 5,50 1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 100 80 100 100 100% 100 280 2,80 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan (Unit) 1 5 0 0 0% 6 11 11,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kineja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun yang Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan (unit) 5 0 0 0 0% 6 6 1,20 1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (Unit) 5 5 0 0 0% 0 5 1,00 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) 100 100 100 100 100% 100% 201 2,01 1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 50 16 1 1 100% 100 117 2,34 1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 1 4 4 4 100% 1 9 9 1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 100 100 12 12 100% 100 212 2,12 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang dalam kondisi baik (Persen) 100 100 100 100 100% 100 300 3 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kineja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun yang Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit) 1 1 1 1 100% 1 3 3 1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit) 17 7 7 7 100% 7 21 1,24 1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit) 1 1 1 1 100% 1 3 3,00 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Gangguan Trantibmum yang dapat diselesaikan (persen) 100 100 100 100 100% 100 300 3,00 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) (persen) 100 100 100 100 100% 100 300 3,00 Persentase Penanganan Perda (persen) 100 100 100 100 100% 100 300 3,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kineja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun yang Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Cakupan warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (persen) 100 100 100 100 100% 100 300 3,00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani (kasus) 100 7 12 1 8% 12 20 0,2 1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (kasus) 50 7 12 1 8,33% 12 20 0,4 1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (dokumen) 1 1 0 0 0 0 1 1 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kineja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun yang Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya (orang) 87 87 0 0 0 0 87 100% 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan (perda) 2 0 2 2 100% 2 4 200% 1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/WaliKota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha (laporan) 1 1 0 0 0,00% 1 2 200% 1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP (laporan) 1 1 0 0 0 1 2 200% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kineja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun yang Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Jumlah Pejabat PPNS (orang) 1 0 1 1 100% 0 1 100% 1.05.02.2.03.06 Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada (laporan) 1 0 1 1 100% 0 1 100% 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Waktu Tanggap Penanganan Kebakaran (menit) 15 10 60 22,5 37,50% 25 57,5 383% 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam DaerahKabupaten/Kota Persentase Bencana Kebakaran dan Bahan Beracun yang ditangani (persen) 100 100 100 100 100% 100 300 300% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kineja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun yang Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (dokumen) 1 0 0 0 0 0 0 0% 1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (laporan) 1 6 12 12 100% 12 30 30 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran (kegiatan) 1 0 0 0 0 1 1 1 1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (orang) 50 0 0 0 0 60 60 1,2 Berdasarkan hasil review pada tabel 2.1 (TC-29) diatas Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target dapat di uraikan sebagai berikut: Tabel 2.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukungnya Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Faktor PendukungTarget Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6=5/4 7 1.05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (skor) 85 98,42 116%
a.Program/kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran
b.Ketepatan menentukan indikator keluaran/hasil
c.Kerjasama yang baik diantara anggota tim pelaksana program/ kegiatan. Nilai Reformasi Birokrasi Satuan Polisi Pamong Praja (skor) 73 0 0 Nilai SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja (Skor) 73 71,1 97% 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan (Orang) 14 14 100% Jumlah Laporan Keuangan (Laporan) 12 12 100% 1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan) 173 175 101% 1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen) 50 75 150% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Faktor PendukungTarget Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6=5/4 7 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD (Laporan) 4 4 100% Jumlah Dokumen Perencanan BMD (Dokumen) 1 1 100% 1.05.01.2.03.6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 4 4 100% 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) 100 100 100% 1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket) 1 1 100% 1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggaandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket) 2 2 100% 1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 100 100 100% 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persen) 100 100 100% 1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 1 1 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Faktor PendukungTarget Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6=5/4 7 1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 4 4 100% 1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 12 100% 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang dalam kondisi baik (Persen) 100 100 100% 1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (unit) 1 1 100% 1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit) 7 7 100% 1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit) 1 1 100% 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Gangguan Trantibmum yang dapat diselesaikan (persen) 100 100 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Faktor PendukungTarget Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6=5/4 7 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) (persen) 100 100 100% Persentase Penanganan Perda (persen) 100 100 100% Cakupan warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada (persen) 100 100 100% 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani (kasus) 12 1 8% 1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (kasus) 12 1 8% 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan DaerahKabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Perda/Perkada yang ditegakkan (perda) 2 2 100% 1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/WaliKota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha (laporan) 0 0 0% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Faktor PendukungTarget Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) 1 2 3 4 5 6=5/4 7 1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP (laporan) 0 0 0 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota Jumlah Pejabat PPNS (orang) 1 1 100% 1.05.02.2.03.06 Pengembangan Kapasitas dan Karir PPNS Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada (laporan) 1 1 100% 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN,PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Waktu Tanggap Penanganan Kebakaran (menit) 60 22,5 37,5% 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam DaerahKabupaten/Kota Persentase Bencana Kebakaran dan Bahan Beracun yang ditangani (persen) 100 100 100% 1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (laporan) 12 12 100% 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis Kinerja Pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolaang Mongondow Selatan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut : Tabel 2.3 (Tabel T-C30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolaang Mongondow Selatan No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra Capaian Realisasi Proyeksi Catatan Analisis2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 1 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat Diselesaikan  100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 2 Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan  100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 3 Cakupan Pelayanan Kasus Kebakaran dan Non Kebakaran  100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100% 4 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran   15 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit 10 menit - 15 menit 15 menit 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Wajib Pelayanan Dasar. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut: Tabel 2.4 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Selain itu, selama Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu: Tabel 2.5 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :
1. 1.Meningkatkan kegiatan penegakan perda
2. 2.Melakukan pengawasan dan cegah dini gangguan keamanan dan ketertiban umum
3. 3.Meningkatkan fungsi Satlinmas
4. 4.Memaksimalkan pelayanan pemadaman kebakaran 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Permasalahan Hambatan Belum meratanya pelaksanaan sosialisasi penegakkan Perda Keterbatasan penganggaran Kurangnya kesadaran masyarakat dalam peningkatan keamanan dan ketertiban umum Keterbatasan SDM dan penganggaran Jarak yang harus ditempuh ketika terjadi kebakaran Keterbatasan SDM, mobil pemadam kebakaran dan pos pemadam kebakaran Tantangan Peluang  Penegakan perda yang belum maksimal  Deteksi dini atas gangguan keamanan yang belum maksimal  Respond time pelayanan pemadaman kebakaran yang belum tercapai  Adanya dukungan yang baik dari pemerintah daerah  Dukungan lembaga legislatif cukup tinggi Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Satuan Polisi Panmong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.6 (T-C 31) berikut ini: Tabel 2.6 (T-C 31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 No RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.123.233.192 5.123.233.192 2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Bolaang Mongondow Selatan - Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya - Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan - Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas - Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat - 100% - 100% - 100% - 100% 1.987.000.000 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Bolaang Mongondow Selatan - Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya - Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan - Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas - Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat - 100% - 100% - 100% - 100% 1.987.000.000 3 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Selatan Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani 4 Kasus 1.622.638.325 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Selatan Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani 4 Kasus 1.622.638.325 4 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Bolaang Bolaang Mongondow Selatan Jumlah Perda/ Perkada yang ditegakkan 2 Perda 92.000.000 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Bolaang Mongondow Selatan Jumlah Perda/ Perkada yang ditegakkan 2 Perda 92.000.000 5 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota Bolaang Mongondow Selatan Jumlah Pejabat PPNS 1 Orang 46.768.500 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Selatan Jumlah Pejabat PPNS 1 Orang 46.768.500 6 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Bolaang Mongondow Selatan Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 100% 100% 505.607.724 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Bolaang Mongondow Selatan Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran 100% 100% 505.607.724 No RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Bolaang Mongondow Selatan Persentase Bencana Kebakaran dan Bahan Beracun yang ditangani 100% 493.437.724 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Selatan Persentase Bencana Kebakaran dan Bahan Beracun yang ditangani 100% 493.437.724 8 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Bolaang Mongondow Selatan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam PencegahanKebakaran 1 Kegiatan 12.170.000 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Bolaang Mongondow Selatan Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 1 Kegiatan 12.170.000 9 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Bolaang Mongondow Selatan Indeks Kepuasan Masyarakat 3,45 2.994.987.143 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Bolaang Mongondow Selatan Indeks Kepuasan Masyarakat 3,45 2.994.987.143 10 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Pegawai Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan - Jumlah Laporan Keuangan - 49 Orang - 12 Laporan 1.795.223.367 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Pegawai Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan - Jumlah Laporan Keuangan - 49 orang - 12 laporan 1.795.223.367 11 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Dokumen Perencanaan BMD - Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD - 2 dokumen - 4 laporan 7.800.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Bolaang Mongondow Selatan - Jumlah Dokumen Perencanaan BMD - Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD - 2 dokumen - 4 Laporan 7.800.000 12 Administrasi Umum Perangkat Daerah Bolaang Mongondow Selatan Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 428.139.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Bolaang Mongondow Selatan Persenase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 428.139.000 13 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Selatan Jumlah BMD Yang diadakan 39 Unit 402.645.840 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Selatan Jumlah BMD Yang diadakan 39 Unit 402.645.840 14 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bolaang Mongondow Selatan Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor 100% 199.953.936 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bolaang Mongondow Selatan Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor 100% 199.953.936 15 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bolaang Mongondow Selatan - Persentase Barang dalam kondisi baik - Jumlah Barang Yang di pelihara - 100% - 5 unit 161.225.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bolaang Mongondow Selatan - Persentase Barang dalam kondisi baik - Jumlah Barang Yang di pelihara - 100% - 5 unit 161.225.000 Tabel 3.1 Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026 Prioritas Nasional PN1 Memperkokok Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia PN2 Memantapkan sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa memalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru PN3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan ekonomi kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi PN4 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, tekhnologi, pendidikan,kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas PN5 melanjutkan hilirisasi dan mengembankan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri PN6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan PN7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan PN8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025–2029, yaitu Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat Target tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, adalah sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke 2026 1 Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Kehidupan Bermasyarakat Menurunnya Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Pelanggaran Perda Persentase gangguan Trantibumlinmas yang dapat diatasi (SPM) 100% Meningkatnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran 100% 3.3 Program dan Kegiatan Rencana program dan kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dan dirumuskan dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan hasil pembahasan Desk urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2027 Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.123.233.192 4.988.154.479 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya - Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan - Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas - Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Bolsel - 100% - 100% - 100% - 100% 1.987.000.000 DAU - 100% - 100% - 100% - 100% 1.815.258.744 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani Bolsel 4 Kasus 1.622.638.325 DAU 4 Kasus 1.000.000.000 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Perda/ Perkada yang ditegakkan Bolsel 2 Perda 92.000.000 DAU 2 Perda 715.258.744 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota Jumlah Pejabat PPNS Bolsel 1 Orang 46.768.500 DAU 1 Orang 100.000.000 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Bolsel 100% 100% 505.607.724 DAU 100% 100% 438.574.540 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Persentase Bencana Kebakaran dan Bahan Beracun yang ditangani Bolsel 100% 493.437.724 DAU 100% 170.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2027 Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam PencegahanKebakaran Bolsel 1 Kegiatan 12.170.000 DAU 1 Kegiatan 30.000.000 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat Bolsel 3,45 2.994.987.143 DAU 3,50 2.734.321.195 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Jumlah Pegawai Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan - Jumlah Laporan Keuangan Bolsel - 49 Orang - 12 Laporan 1.795.223.367 DAU - 49 Orang - 12 Laporan 1.306.321.195 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan BMD - Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD Bolsel - 2 dokumen - 4 laporan 7.800.000 DAU - 2 dokumen - 4 laporan 15.000.000 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bolsel 100% 428.139.000 DAU 100% 135.000.000 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD Yang diadakan Bolsel 39 Unit 402.645.840 DAU 39 Unit 1.013.000.000 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor Bolsel 100% 199.953.936 DAU 100% 85.000.000 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Persentase Barang dalam kondisi baik - Jumlah Barang Yang di pelihara Bolsel - 100% - 5 unit 161.225.000 DAU - 100% - 5 unit 125.000.000 BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2026 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2025-2029 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah. Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pelayanan Dasar, Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolaang Mongondow Selatan dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut. Tabel 5.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.123.233.192 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya - Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan - Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas - Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat Bolsel - 100% - 100% - 100% - 100% 1.987.000.000 DAU 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Gangguan Trantibum yang ditangani Bolsel 4 Kasus 1.622.638.325 DAU 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Jumlah Perda/ Perkada yang ditegakkan Bolsel 2 Perda 92.000.000 DAU 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota Jumlah Pejabat PPNS Bolsel 1 Orang 46.768.500 DAU 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Bolsel 100% 100% 505.607.724 DAU 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Persentase Bencana Kebakaran dan Bahan Beracun yang ditangani Bolsel 100% 493.437.724 DAU Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam PencegahanKebakaran Bolsel 1 Kegiatan 12.170.000 DAU 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat Bolsel 3,45 2.994.987.143 DAU 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Jumlah Pegawai Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan - Jumlah Laporan Keuangan Bolsel - 49 Orang - 12 Laporan 1.795.223.367 DAU 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan BMD - Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD Bolsel - 2 dokumen - 4 laporan 7.800.000 DAU 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Bolsel 100% 428.139.000 DAU 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD Yang diadakan Bolsel 39 Unit 402.645.840 DAU 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor Bolsel 100% 199.953.936 DAU 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Persentase Barang dalam kondisi baik - Jumlah Barang Yang di pelihara Bolsel - 100% - 5 unit 161.225.000 DAU ----i-------------------1----1--1 BAB 5 PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. 5.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan. Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
5. 1.Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolaang Mongondow Selatan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
a.melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
b.menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
1. 2.Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026. 5.2 Rencana tindak lanjut. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2026, selanjutnya Rencana Kerja Tahun 2026 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. F. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, d i m a n a Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah–langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026-2030 dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a.Persiapan penyusunan,
b.Penyusunan rancangan awal,
c.Penyusunan rancangan,
d.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e.Perumusan rancangan akhir, dan
f.Penetapan. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya RPJP NAS [ vedo RENSTRA KL RPJM NAS LpedomaE RENJA KL [Neu RKP Di@cu Dipehatk.an Di5eta5kc.an melallu Mu5r600an Pem. Daerah RKPD Dia cuDipooman Dipodorranl RPJMD lpiabaa,at th RP JPD RENSTRA SKPD fipr#j RENJA SKPD 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. 17.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
18. 18.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
19. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
20. 20.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
21. 21.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
22. 22.Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 Nomor 989); 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:
23. 1.Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
24. 2.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
25. 3.Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan;
26. 4.Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran; 2) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan Penanggulangan Bencana pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana; 3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bencana; 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana penanggulangan bencana; 5) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2026; 6) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. 1.4 Sistematika Penyusunan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, proses penyusunan, keterkaitan antara renja PD dengan dokumen perencanaan RKPD, Renstra PD, Renja Provinsi/Kabupaten/Koya, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD. 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuanperaturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenagan PD, serta pedoman yag dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan renja perangkat daerah. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta garis besar isi dokumen. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang masih berlaku. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Berisikan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan BPBD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan- temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan. 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPBD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BPBD. 3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai: Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: Tabel 1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung I Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
27. 1.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Seluruh pengajuan belanja terverifikasi dan terealisasi Administrasi Barang milik Daerah Seluruh Laporan Penatausahaan terlaksana1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Administrasi Umum Perangkat Daerah
28. 1.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Anggaran sesuai dengan kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Anggaran sesuai dengan kebutuhan
29. 1.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
30. 2.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
31. 1.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Anggaran sesuai dengan kebutuhan
32. 2.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
33. 3.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya II Program Penanggulangan Bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
34. 1.Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Anggaran sesuai dengan kebutuhan
35. 2.Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
36. 1.Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
37. 1.Anggaran tersedia melalui BTT Tabel 2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Penghambat I PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
38. 1.Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
39. 1.Minimnya anggaran Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 3 (T-C-29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase Rata-rata capaian target reformasi birokrasi 75 - - - - Indeks Perubahan Kepemimpinan 0 - - - - Nilai Pelaporan Pada Komponen Sakip Indeks Kelembagaan Indeks Kelembagaan 11,25 - - - - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan BMD 1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok Jumlah Laporan Laporan Pemanfaatan BMD 1 Dok - 1 Lap 1 Lap 100% 1 Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya 20 Orang - - - - - Jumlah Dokumen Anjab/ABK/Evajab - - - - - - Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai - - - - - - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 20 Paket - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan 12Lap - 12 Lap 12 Lap 100% 12 Lap Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan 16 Orang 16 Orang 16 Orang 100% 16 Orang Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi keuangan SKPD 1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 Orang - 16 Orang 16 Orang 100% 16 Orang Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% - 100% 100% 100% 100% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Lap - 100 Lap 100 Lap 100% 100% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100% - 100% - - 100% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara - - 5 Unit - - 5 Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit - 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit - 5 Unit 5 Unit 100% 5 Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Jumlah Barang Milik Daerah Dalam yang diadakan 3 Unit - - - - 3 Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit - - - - 3 Unit 3 Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan jasa penunjang kantor 100% - 100% - 100% 100% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Lap - 1 Lap 1 Lap 100% 1 Lap Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Lap - 1 Lap 1 Lap 100% 100% PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana 100 % - 100 % 100 % 100 % 100 % Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100 % - 100 % 100 % 100 % 100 % Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Persentase layanan Informasi Rawan Bencana 100% - 100% 83% 83% 100% sosialisasi, komunikasi informasi danedukasi (KIE) rawan bencana kab/kota (per jenis bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh Sosialisasi, komunikasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kabupaten/kota - - - - - - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 100 % - 100 % 100 % 100 % 100 % Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan) 7 Kawasan - - - - 7 Kawasan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya (laporan) 1 Lap - 1 Lap 1 Lap 100 % 1 Lap Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit) 100 Unit - - - - - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya (Orang) 81 Orang - 81 Orang 81 Orang 100 % - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota 25 Orang - - - - - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 2 Dokumen - - - - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Persen) 100 % - 100 % 100 % 100 % 100 % Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dok - - - - - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 10 Orang - - - - 10 Orang Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik 10 Orang - - - - 1000 Orang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Jumlah dokumen regulasi dasar penanggulangan bencana 1 Dokumen 1 Dokumen - - 1 Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 1 Dokumen - - - - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota JJumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 1 Kegiatan 1 Kegiatan - - 1 Kegiatan 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BPBD Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 melalui Program Penanggulangan Bencana diperoleh Capaian Kinerja sebagai berikut:
40. 1.Jumlah Kejadian Bencana memiliki target 2 Kejadian
41. 2.Jumlah Korban Jiwa memiliki target 0 Jiwa Uraian mengenai kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut: Tabel 4 (TC-30) Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD No Indikator SPM/Standart Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2021 2022 2023 2024 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Jumlah Kejadian Bencana   - - 2 2 2 3 2 2 2 Jumlah Korban Bencana   - - 0 0 1 0 0 0 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut: Tabel 5 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Permasalahan Hambatan Pengkajian Risiko dan Perencanaan belum terpadu Keterbatasan Sumberdaya SDM dan penganggaran Belum berkembangnya Sistem Informasi, Diklat dan Logistik Keterbatasan Sumberdaya SDM dan penganggaran Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana Keterbatasan Sumberdaya SDM dan penganggaran Belum efektifnya pencegahan dan mitigas bencana Masih kurangnya koordinasi lintas sektor dalam pencegahan, penanganan saat bencana dan pasca bencana Perlu perkuatan Kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
42. 1.Kurangnya personil dalam pelaksanaan tugas pokok bidang kebencanaan
43. 2.Sarana dan prasarana yang belum memadai terutama kelengkapan peralatan operasional di lapangan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana Keterbatasan Sumberdaya SDM dan penganggaran Selain itu, selama Tahun 2024, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu: Tabel 6 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Peluang Tantangan Pemerintah Bolaang Mongondow Selatan menempatkan Kebijakan Penanggulangan Kelembagaan
44. 1.Pemerintah Sulawesi Utara Peluang Tantangan Bencana sebagai salah satu prioritas dalam agenda pembangunan lima tahunan 2026 sampai 2030 dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian Dalam Negeri R.I mendorong
45. 2.pemerintah kabupaten/kota untuk membentuk Badan PenanggulanganBencana Kabupaten/Kota sebagai perangkat kerja utama dan pengendali layanan penanggulangan bencana.
46. 3.Dari 15 kabupaten/kota yang ada dalam wilayah hukum Pemerintah Sulawesi Utara, dimana Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) BPBD yang berbentuk kantor dengan tingkat eselonering II Perkembangan teknologi yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi kebencanaan yang sangat pesat. Hal ini dipercaya dapat menunjang pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana baik untuk kepentingan peningkatan kesadaran para pihak terkait dengan pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, dan rehabilitasi serta rekonstruksi pasca bencana Anggaran, Program dan Kegiatan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah terkait yang ada dalam wilayah hukum Pemerintah Bolaang Mongondow Selatan belum meninvestasikan anggaran untuk INDEKS RISIKO BENCANA dari total APBD. Konsekuensi dari rendahnya rate investasi tersebut adalah rendahnya kinerja layanan pengurangan risiko bencana. Hal tersebut akan melanggengkan lingkaran tingginya risiko bencana dan keterbatasan kapasitas masyarakat serta pemerintah dalam menanggulangi bencana Seiring terjadinya perubahan iklim global yang berdampak pada kehidupan di bumi, telah membuat pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota untuk segera menyelesaikan regulasi tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Bolaang Mongondow Selatan. Hal ini akan sangat kondusif bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sensitif Penyelenggaraan Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
47. 1.Fungsi sistem kendali operasi INDEKS RISIKO BENCANA sering terbentur dengan hirarkhi kewenangan;
48. 2.Standar dan Prosedur Operasi yang belum tersedia secara lengkapnya terkait Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana. Peluang Tantangan kebencanaan Tingginya kepedulian dan partisipasi pihak Pemerintah Desa dan Lembaga Negara TNI/POLRI maupun masyarakat dalam penanggulangan bencana; Penyelenggaraan Kegiatan Kedaruratan dan Logistik
49. 1.Kendali operasi penanganan darurat bencana yang masih bertumpu pada pembiayaan di tingkat provinsi dan bantuan APBN dari BNPB. Sehingga Organisasi Perangkat Daerah terkait yang merupakan instansi terkait mengabaikan kewajiban menyelenggarakan layanan dasar wajib bidang ketertiban dan ketentraman umum (Tramtibum).
50. 2.Sarana dan Prasarana Kebencanaan yang tidak memadai menjadi hamabatan dalam proses evakuasi korban bencana Adanya kesadaran kolektif di internal pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk melakukan investasi pembangunan yang ramah lingkungan dan ramah pengurangan risiko bencana; Penyelenggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
51. 1.Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara regular;
52. 2.Kajian kerusakan dan kebutuhan pasca bencana
53. 3.Kapasitas aparatur pelaksana penilaian kerusakan akibat bencana yang masih terpaku pada kerusakan objek fisik dan mengabaikan kerusakan pada sub sistem moral masyarakat dan atau psikologis korban bencana. Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
54. 1.Peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui Pengurangan Resiko, Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
55. 2.Ketersediaannya sarana dan prasarana kebencanaan
56. 3.Peningkatan kualitas pemulihan pasca bencana. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut
57. 1.Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor;
58. 2.Melaksanakan penyesuaian pagu anggaran prioritas terhadap program dan kegiatan penanggulangan bencana alam dan non alam;
59. 3.Melaksanakan pergeseran pagu anggaran program dan kegiatan yang tidak mencukupi ke program dan kegiatan penanggulangan bencana alam dan bencana non alam.
60. 4.Membuat usulan tambahan pagu anggaran untuk program dan kegiatan bencana alam antara lain sebagai berikut :
a.Pengembangan sistem penanggulangan bencana;
b.Pemenuhan kebutuhan dasar logistik dan peralatan bencana;
c.Pemantauan dan Penyebarluasan informasi potensi bencana;
d.Pengurangan resiko bencana;
e.Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
f.Mitigasi struktural;
g.Koordinasi penanganan Pascabencana;
h.Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 7 (T-C 31) berikut ini: Tabel 7 (T-C 31) Review terhadap Ranwal RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 No . RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 14 I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.338.185.079 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bolsel 600.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bolsel 8.535.900 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bolsel Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dok 100.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bolsel Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dok 1.934.730 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Bolsel Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dok 100.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Bolsel Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dok 1.934.730 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Bolsel Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dok 100.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Bolsel Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dok 996.780 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Bolsel Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dok 100.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Bolsel Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dok 1.934.730 No . RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 14 Dokumen DPA- SKPD Dokumen DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Bolsel Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dok 100.000 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Bolsel Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Dok 996.780 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Bolsel Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Dok 100.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Bolsel Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Dok 738.150 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bolsel Jumlah Laporan Keuangan Jumlah Pegawai Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan 12 Lap 1.795.408.442 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bolsel Jumlah Laporan Keuangan 12 Lap 1.725.363.688 16 Orang Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan 16 Orang Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Bolsel Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi keuangan SKPD 1 Dok 7.947.500 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Bolsel Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi keuangan SKPD 1 Dok 7.850.000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Bolsel Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 20 Orang 1.787.460.942 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Bolsel Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 16 Orang 1.717.513.688 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Bolsel Jumlah Dokumen Perencanaan BMD 1 Dok 16.540.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Bolsel Jumlah Dokumen Perencanaan BMD 1 Dok 12.000.000 No . RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 14 Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD Lap Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Bolsel Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Lap 16.540.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Bolsel Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Lap 12.000.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bolsel Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya 20 Orang 40.000.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bolsel Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya 20 Orang Jumlah Dokumen Anjab/ABK/Evaj ab 1 Dok Jumlah Dokumen Anjab/ABK/Evaj ab 1 Dok Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai 1 Dok Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai 1 Dok 39.100.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Bolsel Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 16 Paket 10.000.000 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Bolsel Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 16 Paket 39.100.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Bolsel Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100% 217.800.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Bolsel Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah 100% 350.573.650 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bolsel Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD 100 Lap 281.149.554 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bolsel Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD 1 Lap 350.573.650 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 Unit 48.840.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 33.549.750 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 48.840.000 No . RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 14 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bolsel Persentase Pemenuhan jasa penunjang kantor 100% 158.500.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bolsel Persentase Pemenuhan jasa penunjang kantor 100% 69.578.591 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bolsel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 1 Lap 30.020.250 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bolsel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 1 Lap 42.140.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bolsel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan 12 Laporan 50.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bolsel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan 1 Laporan 27.438.591 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bolsel Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100% 75.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bolsel Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100% 84.193.250 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Bolsel Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 1 Unit 44.462.800 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Bolsel Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 1 Unit 43.823.250 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Bolsel Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan Yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanyya 5 Unit 37.225.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Bolsel Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan Yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanyya 7 Unit 40.370.000 Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan 100% No . RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 14 PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA Bolsel kesiapsiagaan terhadap bencana 100% 714.046.700 PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA Bolsel kesiapsiagaan terhadap bencana 1.390.415.700Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 442.868.100 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 100 Orang 100.000.000 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 49.892.750 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 1 Dok 100.000.000 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 392.975.350 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Bolsel Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100% 420.000.000 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Bolsel Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 100% 656.277.775 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Bolsel Jumlah Laporan layanan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) dengan Maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan 1 Lap 50.000.000 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Bolsel Jumlah Laporan layanan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) dengan Maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan 2 Lap 74.380.000 No . RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 14 jenis ancaman bencana yang ada dikawasan tempat tinggalnya jenis ancaman bencana yang ada dikawasan tempat tinggalnya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Bolsel Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 20 Unit 50.000.000 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Bolsel Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 100 Unit 75.023.800 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Bolsel Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki potensi untuk penanganan awal darurat bencana 81 Orang 100.000.000 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Bolsel Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki potensi untuk penanganan awal darurat bencana 81 Orang 360.889.975 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Bolsel Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesipsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasrana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman kabupaten/kota) 20 Orang 25.000.000 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Bolsel Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesipsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasrana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman kabupaten/kota) 25 Orang 48.082.000 No . RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 14 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Bolsel Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 50 Orang 50.000.000 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Bolsel Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 7 kawasan 97.902.000 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Bolsel Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 100% 175.000.000 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Bolsel Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 100% 189.636.900 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Bolsel Jumlah dokumen SK Penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat 3 Dok 5.000.000 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Bolsel Jumlah dokumen SK Penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat 1 Dok 69.970.900 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Bolsel Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong Dan Dievakuasi per jenis Kejadian Bencana 10 Orang 10.000.000 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Bolsel Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong Dan Dievakuasi per jenis Kejadian Bencana 10 Orang 49.716.000 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Bolsel Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana 10 Orang 20.000.000 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Bolsel Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana 10 Orang 69.950.000 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Bolsel Jumlah Dokumen Regulasi dasar penanggulangan bencana 1 Dok 50.000.000 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Bolsel Jumlah Dokumen Regulasi dasar penanggulangan bencana 1 Dok 99.773.000 No . RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 14 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Bolsel Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana 1 Dok 30.000.000 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Bolsel Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana 1 Dok 49.792.000 Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Bolsel Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana disemua sektor sesuai berdasrkan rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 2 Kegiatan 50.000.000 Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Bolsel Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana disemua sektor sesuai berdasrkan rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 1 Kegiatan 49.981.000
1. 1.Memperkokoh ideologi Pancasila dan HAM
2. 2.Swasembada pangan, energi, dan air
3. 3.Pengembangan ekonomi digital, hijau, dan biru
4. 4.Pembangunan SDM dan kesetaraan gender
5. 5.Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam
6. 6.Pembangunan dari desa dan bawah
7. 7.Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
8. 8.Harmoni lingkungan dan budaya BNPB menyelaraskan programnya dengan tema RKP nasional 2026: “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Dalam konteks kebencanaan, fokus BNPB mencakup: Tabel 8 Fokus Penanggulangan Bencana dalam RKP Tahun 2026 Fokus RKP 2026
9. 1.Penguatan Ketangguhan Masyarakat
a.Pengembangan Desa Tangguh Bencana di wilayah rawan
b.Edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan berbasis komunitas
c.Integrasi penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan desa
1. 2.Modernisasi Sistem Peringatan Dini
a.Peningkatan akurasi dan jangkauan sistem peringatan dini untuk bencana hidrometeorologi dan geologi
b.Pemanfaatan teknologi geospasial dan data real-time
1. 3.Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana
a.Pendekatan Build Back Better untuk pemulihan infrastruktur dan sosial-ekonomi
b.Dukungan psikososial dan pemulihan mata pencaharian
1. 4.Penguatan Koordinasi dan Tata Kelola
a.Sinergi antara BNPB, BPBD dan pemerintah daerah
b.Peningkatan kapasitas logistik dan sumber daya manusia kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat merumuskan kebijakan dalam perencanaan penanggulangan bencana yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan agar dapat berjalan sinergis dan selaras dengan kebijakan nasional. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah “Inovasi Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan yang Berdaya saing” . Inovasi produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:
1. 1.Pemenuhan dan penguatan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
2. 2.Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah serta inovasi produk lokal;
3. 3.Penataan kelembagaan yang tepat fungsi, regulasi, penerapan manajemen resiko, percepatan digitalisasi layanan public dan pelaksanaan SPBE. Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut; Tabel 9 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan NO Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target Kinerja Tahun 2026 1 Meningkatkan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana Indeks Ketahanan Daerah 0,50 Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) Indeks Risiko Bencana 140,20 3.3 Program dan Kegiatan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :
4. 1.Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menghadapi bencana serta berkurangnya risiko bencana;
5. 2.Mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana;
6. 3.Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan 2 program dan 10 Kegiatan serta 28 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut: Tabel 10 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2026 NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.651.947.263 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.535.900 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.934.730 NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.934.730 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 996.780 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1.934.730 1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 996.780 1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 738.150 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.725.363.688 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.717.513.688 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7.850.000 1.3. Administrasi Barang Milik Daerah 12.000.000 1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12.000.000 1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 39.100.000 1.4.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 39.100.000 1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 350.573.650 1.5.1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 350.573.650 1.6. Pengadaan BarangMilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 48.840.000 1.6.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 48.840.000 1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.578.591 1.7.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 42.140.000 1.7.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umur Kantor 27.438.591 1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.193.250 1.8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 43.823.250 NAMA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF Dinas Jabatan 1.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.370.000
7. 2.PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.390.415.700 2.1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 442868.100 2.1.1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 49.892.750 2.1.2. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 392.975.350 2.2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 656.277.775 2.2.1. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 74.380.000 2.2.2. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 75.023.800 2.2.3. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 97.902.000 2.2.4. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 360.889.975 2.2.5. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana 48.082.000 2.3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 189.636.900 2.3.1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 69.970.900 2.3.2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 49.716.000 2.3.3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 69.950.000 2.4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 99.773.000 2.4.1. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 49.792.000 2.4.2. Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 49.981.000 Tabel 11 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kode Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2026 Catata n Penting Perkiraan Maju Tahun 2027 Ket Lokasi Target Capai Kebutuhan Data/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kebutuha n Data/Pag u Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Persentase Rata-rata capaian target reformasi birokrasi - Indeks Perubahan Kepemimpinan - Nilai Pelaporan Pada Komponen Sakip Bolsel 2.338.185. 079 APBD 2.318.95 5.796 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah APBD 1 Lap 8.535.900 APBD 1 Lap 600.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bolsel 1 Dok 1.934.730 APBD 1 Dok 100.000 Kode Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2026 Catata n Penting Perkiraan Maju Tahun 2027 Ket Lokasi Target Capai Kebutuhan Data/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kebutuha n Data/Pag u Indikatif Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Bolsel 1 Dok 1.934.730 1 Dok 100.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Bolsel 1 Dok 996.780 APBD 1 Dok 100.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Bolsel 1 Dok 1.934.730 APBD 1 Dok 100.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Bolsel 1 Dok 996.780 APBD 1 Dok 100.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Bolsel 1 Dok 738.150 APBD 1 Dok 100.000 Kode Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2026 Catata n Penting Perkiraan Maju Tahun 2027 Ket Lokasi Target Capai Kebutuhan Data/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kebutuha n Data/Pag u Indikatif Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Bolsel 12 Lap 1.725.363.688 APBD - 12 Lap 1.795.408.4 42 Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan 16 Orang - 20 Orang Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD Bolsel 1 Dok 7.850.000 APBD - 1 Dok 7.947.500 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Bolsel 16 Orang 1.717.513.688 APBD - 20 Orang 1.787.460.94 2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan BMD Bolsel 1 Dok 12.000.000 APBD - 1 Dok 16.540.000 Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD Lap - Lap Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Bolsel 1 Lap 12.000.000 APBD 1 Lap 16.540.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Bolsel 20 Orang 39.100.000 APBD - 20 Orang 30.000.000 Jumlah Dokumen Anjab/ABK/Evajab 1 Dok - 1 Dok Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai 1 Dok - 1 Dok Kode Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2026 Catata n Penting Perkiraan Maju Tahun 2027 Ket Lokasi Target Capai Kebutuhan Data/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kebutuha n Data/Pag u Indikatif Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Bolsel 16 Paket 39.100.000 APBD 20 Paket 100.000.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah Bolsel 100% 350.573.650 APBD 100% 281.149.554 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD Bolsel 1 Lap 350.573.650 APBD 1 Lap 281.149.554 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bolsel 5 Unit 48.840.000 APBD 5 Unit 33.549.750 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Bolsel 5 Unit 48.840.000 APBD 5 Unit 33.549.750 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan jasa penunjang kantor Bolsel 100% 69.578.591 APBD 100% 80.020.250 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Bolsel 1 Lap 42.140.000 APBD 1 Lap 30.020.250 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan Bolsel 1 Lap 27.438.591 APBD 1 Lap 50.000.000 Kode Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2026 Catata n Penting Perkiraan Maju Tahun 2027 Ket Lokasi Target Capai Kebutuhan Data/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kebutuha n Data/Pag u Indikatif Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Bolsel 100% 84.193.250 APBD 100% 81.687.800 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Bolsel 1 Unit 43.823.250 APBD 1 Unit 44.462.800 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan Yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanyya Bolsel 7 Unit 40.370.000 APBD 7 Unit 37.225.000 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Cakupan warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Bolsel 100% 1.390.415.700 APBD 100% 1.038.334.2 00 Cakupan warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kode Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2026 Catata n Penting Perkiraan Maju Tahun 2027 Ket Lokasi Target Capai Kebutuhan Data/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kebutuha n Data/Pag u Indikatif Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana Bolsel 100 % 442.868.100 APBD 100 % 100.000.000 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termsuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana kabupaten/kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada dikawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun Bolsel 100 Orang 49.892.750 APBD 100 Orang 100.000.000 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Bolsel 1 Dok 392.975.350 APBD 1 Dok 150.000.000 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Persentase Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Bolsel 100% 656.277.775 APBD 100% 673.334.200 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Laporan layanan pusat pengendalian operasi (Pusdalops) dengan Maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada dikawasan tempat Bolsel 2 Lap 74.380.000 APBD 2 Lap 55.000.000 Kode Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2026 Catata n Penting Perkiraan Maju Tahun 2027 Ket Lokasi Target Capai Kebutuhan Data/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kebutuha n Data/Pag u Indikatif tinggalnya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya Bolsel 100 Unit 75.023.800 APBD 100 Unit 50.000.000 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki potensi untuk penanganan awal darurat bencana Bolsel 81 Orang 360.889.975 APBD 81 Orang 100.000.000 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesipsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasrana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman kabupaten/kota) Bolsel 25 Orang 48.082.000 APBD 25 Orang 25.000.000 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 7 kawasan 97.902.000 APBD 7 kawasan 50.000.000 Kode Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2026 Catata n Penting Perkiraan Maju Tahun 2027 Ket Lokasi Target Capai Kebutuhan Data/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kebutuha n Data/Pag u Indikatif Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Persentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Bolsel 100% 189.636.900 APBD 100% 35.000.000 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen SK Penetapan status darurat bencana dan SKPDB yang ditetapkan paling lama 1x24 jam berdasarkan hasil dokumen laporan kaji cepat Bolsel 1 Dok 69.970.900 APBD 1 Dok 5.000.000 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong Dan Dievakuasi per jenis Kejadian Bencana Bolsel 10 Orang 49.716.000 APBD 10 Orang 10.000.000 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Bolsel 10 Orang 69.950.000 APBD 10 Orang 20.000.000 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Jumlah Dokumen Regulasi dasar penanggulangan bencana Bolsel 1 Dok 99.792.000 APBD 1 Dok 80.000.000- Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Bolsel 1 Dok 50.000.000 APBD 1 Dok 30.000.000 Kode Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2026 Catata n Penting Perkiraan Maju Tahun 2027 Ket Lokasi Target Capai Kebutuhan Data/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kebutuha n Data/Pag u Indikatif Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana disemua sektor sesuai berdasrkan rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan Bolsel 1 Kegiatan 49.792.000 APBD 1 Kegiatan 50.000.000 Total 3.726.740. 854 3.357.289.9 96 Dalam rangka mencapai target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Semoga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Demikian untuk dilaksanakan. G. DINAS SOSIAL Sejalan dengan rencana pencapaian misi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Dinas Sosial memiliki peran cukup strategis dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial. Isu penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terutama yang menjadi kewenangan Dinas Sosial adalah peningkatan keberfungsian sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta implementasi Peraturan Menteri Sosial 7 tahun 2021 tentang Atensi meliputi layanan tidak langsung (peningkatan kampanye sosial, bimbingan teknis, refleksi kebijakan, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan perumusan pedoman umum dan pedoman operasional, rapat koordinasi teknis, advokasi sosial) dan layanan langsung yang dilaksanakan melalui ATENSI. Rencana strategis Dinas Sosial merupakan sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini dalam melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Karena itu Renja disebut juga sebagai “manajemen strategis”, yaitu strategi atau desaign yang memuat sejumlah rencana yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada yang mencakup: kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, dan sistem proses bisnis serta waktu yang diperlukan. Renja diperlukan untuk menjawab tantangan- tantangan atau tujuan yang ingin dicapai selama satu Tahun Anggaran. 1.2 DASAR HUKUM
8. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. 3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. 4.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial
12. 5.Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyandang masalah kesejahteraan Sosial
13. 6.Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang penaggulangan Bencana Alam
14. 7.Undang-undang Nomor 13 Tahun tentang Penaganan Fakir Miskin
15. 8.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tim Penaggulangan Bencana Provinsi/Kabupaten Kota
16. 9.Peraturan Menteri Sosial nomor 163/HUK/2017 tetang Program terpadau Program Penaganan fakir Miskin
17. 10.Keputusan Menteri Sosial Nomor 163/HUK/2017 tentang perubahan data terpadu Program Penganan fakir Miskin
18. 11.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2008 tentang pembentukan kanupaten Bolaang Mongondow Selatan di provinsi Sulawesi utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 103.Tambahan egara Republik Indonesia Nomor 1876); 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Renja Dinas Sosial tahun 2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :
19. 1.Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Sosial berdasarkan Renstra
20. 2.Menjadikan Renja sebagai dokumen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun
21. 3.Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan tahunan Dinas Sosial
22. 4.Menyediakan informasi tentang indikator kinerja Dinas Sosial yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun 2026. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I PENDAHULUAN 1.1 latar Belakang 1.2 Dasar Hukum hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistimatika penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD identifikasi Permaslahan berdasarkan Tupoksi 2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaan Ususlan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEIATAN 3.1 Telaah terhadp kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program Kegiatan BAB IV. PENUTUP 2.1 Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2026 dan Capaian Renstra SKPD Capaian kinerja RENJA SKPD yang difokuskan pada pembangunan Kesejahteraan Sosial tahun 2026 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam RKA SKPD dan DPA SKPD tahun 2025. Di tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merencanakan dan melaksankan 5 (Lima) program dan 10 (Dua Belas) Kegiatan, 14 (Dua Puluh Delapan) Sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat baik terkait penanganan PMKS dan Pemberdayaan/pembinaan PSKS (urusan sosial / bidang sosial). Secara umum diperoleh bahwa hasil capaian kinerja tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan dengan hasil capaian secara umum yang diperoleh sebesar %. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, dilihat presentasi realisasi anggaran pelaksanaan program kegiatan itu sendiri sebesar 93,2% terdapat selisih 3,54 % dari presentase tahun 2026 Dengan rincian sebagai berikut :
a.Terdiri Dari 5 (Lima) program, 1 (Satu) program rutin dan 4 (Empat) Program teknis yang menunjang pelayanan kesejahteraan sosial yaitu kegiatan-kegiatan teknis yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat (urusan sosial / bidang sosial).
b.Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan bisa dilihat dari hasil pelaksanaan program/kegiatan (Realisasi fisik) tersebut rata-rata telah mencapai angka persentase sebesar 41,2 % karena semua target yang ada dicapai dengan baik dengan capaian penyerapan keuangan yang rata rata mencapai diatas 93,2% maka capaian persentasi ini bisa dikatakan berhasil karena dari segi presentase realisasi fisik berbanding normal, hal ini dibuktikan dalam pemenuhan target kinerja 5 (Lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan Adapun realisasi secara umum keseluruhan program kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : No Program / Kegiatan Anggaran Realisasi Realisasi %
1. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2,325,117,629 2,184,400,678 93,95 Administrasi Keuangan Perangkat daerah 2,325,117,629 2,184,400,678 93,,95 -- ----- Penyediaan Gaji dan Tunjangan 2,316,318,629 2,178,600,678 93,97 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8,799,000 7,800.000 88,65 Administrasi Barang Milik daerah pada perangkat daerah 14,200,000 14,20,0000 100 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 14,200,000 32.968.800 100 Administrasi Umum Perangkat Daerah 237,655,750 235,035,368 98.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor 7,409,250 5,239,766 70,72 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 230,246,500 229,795,600 99.80 Pengadaan Barang Milik Dearah Penunjang urusan Pemerintah Daerah 25,307,612 24,764,123 97,85 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainya 25,307,612 24,764,123 97,85 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 250,408,550 248,556,650 97.43 - Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor 250.408.550 248.556.650 99.26 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Peunjang Urusan Pemerintah Daerah 74,907,500 72,472,200 96,75 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kenderaan Operasional atau Lapangan 74,907,500 72,472,200 96,75 Program Pembardayaan Sosial 253,248,750 248,250,000 98,03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejehateraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 253,248,750 248,250,000 98,03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 253,248,750 248,,250,000 98,03 Program Rehabilitasi Sosial 42,665,800 42,321,900 98,73 Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)lainya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar 42,665,800 42,321,900 98,73 panti Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)lainyabukan Korban HIV/AIDS dan Napza 42,865,800 42,321,900 98,73 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 931,058,880 784,508 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
2. 1.Pendataan Fakir Miskin cakupan Daerah Kabupaten Kota 150.000.000 .80046.741 97.8
3. 2.Pengelolaan data Fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota 146.539.780 132.042.398 90.1
4. 3.Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 675.120.000 576.270.000 85.4 Program Penanganan Bencana 517.766.035 500.307.275 96.63 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 517.766.035 500.307.275 96.63
5. 1.Penyediaan Makanan 517.766.035 500.307.275 96.63
c.Dalam hal Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 tidak terdapat Realisasi Program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Faktor-faktor terpenuhinya target kinerja program dan kegiatan disebabkan antara lain karena : adanya kebijakan penguatan program/kegiatan melalui pelaksanaan kebijakan percepatan penganangan PPKS, seluruh program/kegiatan mengacu kepada DPA tahun berjalan, dalam implementasinya mengacu kepada Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) dengan menggunakan indikator capaian program. Dengan terpenuhinya target Renstra SKPD yang didasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan maka menunjukkan kinerja capaian program berjalan sesuai mekanisme Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Sosial Kaupaten Bolaang Mongondow selatan.
d.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara langsung terwujud dalam meningkatnya fungsi sosial dan peran kelompok sasaran program/kegiatan dalam hal ini PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) di masyarakat yang pada gilirannya memberikan kontribusi terhadap Penurunan Angka Kemiskinan, Menurunnya disparitas wilayah, peningatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Selain itu sumber potensi kesejahteraan sosial (PSKS) dapat tergali serta didayagunakan secara maksimal untuk mitra dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial.
e.Kebijakan / tindakan perencanaan dan pengganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terhambatnya pelaksanaan program / kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan P-APBD jika terjadi kesalahan usulan program/kegiatan, atau dengan pergeseran anggaran kegiatan yang masih sesuai dengan program, selain itu untuk meningkatkan realisasi target program di tahun berjalan Kebijakan lain dalam optimalisasi pencapaian target Renstra yaitu melakukan percepatan penerapan pencapaian target SPM bidang Sosial.
f.Secara mekanisme perencanaan Dinas Sosial telah memenuhi mekanisme dan prosedur yang ada. hanya saja terdapat beberapa belanja pada kegiatan tertentu yang penyerapannya rendah dikarenakan alasan proposional dan kondisional yakni seperti yang diuraikan pada point c, sehingganya pada tahapan perencanaan Rencana Kerja Tahun 2026 mengingat adalah tahun terakhir pencapaian kinerja jika memungkinkan akan di usulkan kembali ketertinggalan target dari pada Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang berlaku. Seperti halnya pada sub kegiatan Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.
g.Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disesuaikan dengan Renstra PD baik dari sasaran, program dan kegiatan serta anggaran yang masih bertumpu pada indikator tahun sebelumnya, adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2026 disajikan dalam tabel TC.29 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Untuk Analisis kinerja pelayanan SKPD khusus Dinas sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merujuk pada urusan wajib pelayanan dasar bidang Sosial pada Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar yakni Indikator Standar Pelayanan Minimal Yaitu 5 aspek yang merupakan kewenangan Daerah / Kabupaten Kota :
1. 1.Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar diluar panti
2. 2.Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar diluar Panti
3. 3.Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti
4. 4.Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis diluar Panti
5. 5.Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat Bencana bagi Korban Bencana kabupaten/kota Sebagaimana termuat dalam tabel TC 30 di bawah ini : 2.3 Isu-isu Penting dalam penyelenggaraan fingsi dan tugas SKPD Pelaksanaan pembangunan dewasa ini disatu sisi berdampak positif bagi perkembangan kehidupan masyarakat, namun disisi lain juga berimplikasi negative pada masyarakat diantaranya adanya kecenderungan semakin meningkatnya kuantitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Disadari bahwa hal ini merupakan tantangan ke depan yang semakin berat, jika tidak dilakukan penanganan secara tepat akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial di masyarakat. Trend Isu strategis terkait Aspek Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yakni berkenaan dengan pembangunan yang belum terlalu fokus kepada penanggulangan kemiskinan. Sehingganya Dinas Sosial dalam menyikapi ini perlu dilakukan langkah-langkah konkrit terutama dan paling utama adalah meningkatkan kualitas Data Kesejahteraan Sosial dalam rangka peningkatan kualitas bantuan sosial serta ketepatan sasaran bantuan sosial sehingga bermuara pada peningkatan pendapatan yang merupakan salah satu aspek mempengaruhi tingkat kemandrian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu sendiri. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan serta menyesuaikan dengan RKPD. Dengan penentuan prioritas pembangunan yaitu Menurunkan Angka Kemiskinan dengan menurunkan beban pengeluaran keluarga miskin dengan arah kebijakannya yaitu pemberian bantuan/stimulus lainnya yang memprioritaskan masyarakat miskin sebagai kelompok sasarannya. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2025 - 2029 yang akan dilaksanakan melalui berbagai Program/Kegiatan setiap tahunnya. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Untuk selengkapnya review terhadap rancangan awal RKPD dapat di lihat pada Tabel TC.31 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Kajian usulan Program dan Kegiatan dari masyarakt merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan Tahun yang direncanakan sesuai tupoksi SKPD Provinsi tenyunya lebih bersifat perbantuan terhadap Kabupaten / kota dengan melibatkan pemangku kepentingan yang lebih besar dan ruang lingkup yang lebih luas termasuk didalamnya kepentingan pemerintah Kabupaten/kota dengan melibatkan pemangku kepentingan yang lebih besar dan ruang lingkup yang lebih luas termasuk didalamnya kepentingan Pemerintahan Kab/kota kajian usulan Program dan kegiatan pada tahap ini berasal dari usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kab/Kota yang Langsung di tujukan kepada SKPD provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD Kab/Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten Kota.dapat di lihat pada Tabel TC.32 Dalam Dokumen perencanaan Dinas Sosial Provinsi menetapkan visi ”MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT SULAWESI UTARA”, dan untuk mencapai visi tersebut ditetapkanlan misi ;  Meningkatkan aksesibilitas perlindungan sosial untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS;  Mengembangkan perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS;  Meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dan dalam pelayanan sosial;  Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial.  Memelihara, Memperkuat Ketahanan Sosial dan Kesetiakawanan Sosial.  Mengembangkan Prakarsa dan Peran serta masyarakat untuk usaha kesejahteraan Sosial. • Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas ditetapkanlah tujuan untuk menjadi fokus penacapaian kinerja adalah ; • Meningkatkan taraf hidup kesejahteraan PPKS melalui aksesibilitas PPKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar dan jaminan serta perlindungan PPKS. • Meningkatkan kemandirian PPKS dalam rangka mencapai kesejahteraan; • Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; • Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial, mitra sosial dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; • Meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial. Dengan fokus penanganannya adalah ; • Kemiskinan • Keterlantaran • Kecacatan • Keterpencilan • Ketunaan sosial • Korban bencana • Korban tindak kekerasan, dan • Eksploitasi dan diskriminasi Tantangan Pembangunan Kesejahteraan Sosial saat ini dihadapkan pada Permasalahan kemiskinan yang multi dimensi dimana kemiskinan tersebar dan tidak merata antar wilayah, Kemiskinan relatif antar rumah tangga/keluarga di suatu wilayah, kemiskinan di tingkat rumah tangga berbeda-beda, dari pengembangan SDM ditandai oleh kesadaran bersekolah dipedesaan masih rendah, kearifan dan pengetahuan lokal tidak selalu terjaga dan berkembang, pola hidup tidak sehat. Dari aspek infrastruktur masih belum teratasinya fasilitas air (minum dan baku), minimnya jalan pedesaan, penyediaan listrik dan pemukiman yang layak bagi masyarakat, disamping itu dari aspek ekonomi diversifikasi keahlian masih kurang, kekurangan tidak ada modal usaha, arus barang yang tidak lancar akibat buruknya infrastruktur dan kewirausahaan perlu penggalian dan pengembangan terhadap masyarakat. Merujuk kepada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman pendataan dan pengolahan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial, maka sasaran pembangunan kesejahteraan sosial dalah PPKS/PMKS yang terdiri dari anak balita terlantar, anak telantar, anak berhadapan dengan hukum, anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan, anak yang menjadi korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah, anak memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, orang dengan HIV/ AIDS, korban penyalahgunaan NAPZA, korban trafiking, korban tindak kekrasan, pekerja migran bermasalah, korban bencana alam. Pada Permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menetapkan kebijakan strategis dalam mengahadapi kesenjangan permasalahan sosial dan untuk menghadapi hal kedepan akan dilaksanakan melalui kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial melalui penguatan ekonomi dengan menumbuh kembangkan kelompok usaha bersama fakir miskin serta pemenuhan kebutuhan dasar para Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Pelaksanaan kebijakan pembangunan tersebut merupakan upaya mewujudkan perbaikan atas suatu kondisi tata kehidupan dan penghidupan bangsa ini agar menjadi Lebih baik dan meningkat kesejahteraannya terutama masyarakat miskin PPKS. Hal ini juga akan terwujud manakala terdapat keseimbangan prioritas pembangunan yakni pada sisi ekonomi, sosial maupun sisi budaya yang ada pada masyarakat dan bangsa ini. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang harus diwujudkan secara bersama-sama, sehingga akan berdampak pada perbaikan tata kehidupan dan penghidupan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan tidak akan berdampak positif apabila salah satu dari ke tiga sisi tersebut (ekonomi,sosial, budaya) dalam kondisi yang tidak sehat. Untuk itu perbaikan pada sisi ekonomi diperlukan suatu pranata sosial yang lebih mengedepankan ekonomi kerakyatan dan berpihak pada masyarakat miskin yang dibangun atas azas kebersamaan dan gotong royong. Pada sisi sosial lebih diarahkan dalam menumbuh kembangkan nilai tanggung jawab, rasa kepedulian sosial dan ditujukan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan kelompok-kelompok masyarkat yang termarginal seperti diantaranya kelompok masyarakat yang kurang beruntung, kelompok rentan dan kelompok yang karena kondisi fisik dan mentalnya masih belum mampu untuk melakukan peran- peran sosialnya, serta kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Disadari bahwa hal ini merupakan tantangan ke depan yang semakin berat, dan jika tidak dilakukan penanganan secara tepat akan berakibat pada terjadinya kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial di masyarakat. Kondisi diatas merupakan isu aktual khususnya di bidang kesejahteraan sosial yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi sebagaimana penjelasan di atas sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Sosial kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang pelaksanaannya menghendaki adanya peningkatan kesejahteraan sosial, dalam menjalankan semua program dan kegiatan yang ada, demi terwujudnya visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD serta mengimplementasikan sebagaimana trend Program ATENSI Kementerian Sosial saat ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial 7 tahun 2021 tentang Atensi meliputi layanan tidak langsung (peningkatan kampanye sosial, bimbingan teknis, refleksi kebijakan, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan perumusan pedoman umum dan pedoman operasional, rapat koordinasi teknis, advokasi sosial) dan layanan langsung yang dilaksanakan melalui ATENSI. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Tujuan dan sasaran rencana kerja (renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan penanganan permasalahan Sosial yakni Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau yang sejak Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial 7 tahun 2021 tentang Atensi meliputi layanan tidak langsung (peningkatan kampanye sosial, bimbingan teknis, refleksi kebijakan, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan perumusan pedoman umum dan pedoman operasional, rapat koordinasi teknis, advokasi sosial) dan layanan langsung yang dilaksanakan melalui ATENSI serta meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha sebagai Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial di Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Tujuan dan sasaran rencana kerja (renja) tahun 2026 dapat dilihat pada rumusan program Kegiatan yang tidak terlepas dari Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai berikut sebagaimana yang telah diproyeksikan pada Rencana Kerja Tahun 2026. dayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; serta meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemberdayaan sosial dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya, penggalian nilai-nilai dasar, pemberian akses dan pemberian bantuan usaha. 3.2 Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengacu pada visi Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan yaitu ““Yaitu “Transformasi Sosial Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat, Berakhlak dan Berdaya Saing”. “ Misi pembangunan Kesejahteraan Sosial yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui program dan kegiatan yang ada di Dinas Sosial pada hakekatnya adalah perwujudan dari tujuan untuk mengsejahterakan masyarakat Bolaang Mongondow Selatan khususnya mereka yang termasuk dalam kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta masyarakat yang rentan dan kurang beruntung lainnya. Selanjutnya Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga memberi kontribusi program dan kegiatan terhadap Penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan dan pengentasan fakir miskin, Selain itu juga program pemberdayaan sosial berbasis keluarga akan lebih ditingkatkan baik dalam segi kualitas maupun jumlah sasarannya. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa semakin banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama yang di jalanan adalah akibat disfungsi sosial keluarga. Maka dari itu sinergitas program rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan program pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga akan memberikan dampak yang positif terhadap penurunan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial terutama yang terlantar. Sedangkan dilihat dari urusan wajib Pelayanan dasar Dinas Sosial dalam pelayanan kepada publik (urusan sosial / bidang sosial) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di tahun 2026 Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan akan melaksanakan 5 (Lima) Program Prioritas dan sekiranya ada 12 (Sepuluh Kegiatan) Kegiatan prioritas serta 28 (Dua Puluh Delapan) Sub Kegiatan di urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri dari :
6. 1.PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL  Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota  Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/
7. 2.PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial  Penyediaan Alat Bantu  Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
8. 3.PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/KotaKabupaten/Kota  Fasilitasi Bantuan Sosial Keluarga  Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
9. 4.PROGRAM PENANGANAN BENCANA  Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota  Penyediaan Makanan Sehubungan hal tersebut diatas, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:
10. 1.Renja Dinas Sosial tahun 2026 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
11. 2.Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
12. 3.Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
13. 4.Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen- dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan).
14. 5.Renja Dinas Sosial Tahun 2026, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya. Sebagai pedoman dan penyusun rencana kegiatan anggaran (RKA) kerja Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun berikutnya sehingga ada keselarasan dan benang merah dari setiap dokumen yang diformalkan dalam kaitan dengan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang penyusunannya secara berjenjang. Akhirnya semoga Dokumen Renja tahun 2026 ini dapat memberikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Dukungan dalam hal penganggaran sangat diharapkan sehingga capaian target yang telah ditentukan dapat terwujud. H. DINAS KETAHANAN PANGAN Pemenuhan konsumsi pangan di tingkat Rumah Tangga dalam menanggulangi kerawanan pangan merupakan tema sentral dalam pembangunan Ketahanan Pangan. Dalam kaitan inilah masalah ketahanan pangan menjadi penting untuk diagendakan. Perhatian terhadap peningkatan ketahanan pangan (Food Security) mutlak diperlukan karena terkait erat dengan Ketahanan Pangan sosial (social security), stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional (Nasional Security) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPerangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja OPerangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPerangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, dimana Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah– langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan menyusun Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
15. 1.Persiapan penyusunan,
16. 2.Penyusunan rancangan awal,
17. 3.Penyusunan rancangan,
18. 4.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
19. 5.Perumusan rancangan akhir, dan
20. 6.Penetapan. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2 Landasan Hukum
21. 1.Undang – Undang no 5 tahun 2000 tentang Program Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan fipe(otnn Dipedomani RKP RENJA KL Diacu eiof r Diiabark RPJM NAS RENSTRA KL Dipedomatt RPJP NAS Diacu Diperhatikan Diserasikan melalu Musrenbang RPJPD Dr ',, ,, RPJMD Dijabarkan RKPD Dipedomani Diacu Pem. Daerah RENSTRA Oipedomani RENJA SKPD SKPD antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4700); 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara; 7 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 10 Undang – Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045); 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 12 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 15 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065); 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 17 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 18 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 19 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188); 20 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162); 22 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180); 23 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029); 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114); 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 30 Perturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor ); 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 32 Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Strategis Perangkat Daerah. 33 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033; 34 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPerangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2025-2045; 35 Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 36 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3); 37 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5); 38 Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3); 39 Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:
22. 1.Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
23. 2.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
24. 3.Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan;
25. 4.Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026:
26. 1.Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
27. 2.Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
28. 3.Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Peningkatan Ketahanan Peangan Daerah;
29. 4.Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah;
30. 5.Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2026;
31. 6.Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. 1.4 Sistematika Penyusunan BAB I PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Provinsi/Kabupaten/Koya, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD. 1.2Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-Undanf, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuanperaturan lainnya yang mengatur tetang SOTK, kewenagan Perangkat Daerah, serta pedoman yag dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan renja perangkat daerah. 1.4Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta garis besar isi dokumen. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang masih berlaku. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Berisikan sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan. 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Ketahanan Pangan. 3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai: Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapainya tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Ketahanan Pangan mengacu pada Renstra Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 – 2029 yang merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menenghah Daerah Perubahan (RPJMD) Kabupaten Bolaaang Mongondow Selatan Tahun 2025 – 2029. Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan awalnya merupakan bidang Ketahanan Pangan Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang dipisahkan pada tahun 2022. Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari satu sekretariat dan dua bidang yang Mempunyai 5 Program dan 17 Kegiatan. Adapun hasil RENJA Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan hampir semua kegiatan dapat memenuhi output yang diharapkan. Seacara rinci hasil kegiatan tahun 2025 disajikan dalam tabel 1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 mengacu pada permendagri No. 90 Tahun 2019 yang nomenklatur Program, kegiatan hingga sub kegaitan berubah total jadi tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tabel 2.1 (T-C-29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 Nama Perangkat Daerah: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2029 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) PROGRAM PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Skor PPH Ketersediaan 100 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Infrastruktur yang disediakan 100% - 0 0 0 0 - Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia 11 Unit - 0 0 0 4 - Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur Jumlah Lantai Jemur yang Tersedia 11 Unit - 0 0 0 4 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia 1 Unit - 0 0 0 0 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik 100 Laporan - 0 0 0 100 - Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur untuk Mendukung Kemandirian Pangan 3 Dokumen - 0 0 0 1 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Skor PPH Konsumsi 84,8 76,9 84,5 77,7 91,95 86 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Jumlah Kegiatan Pemantauan Pangan Daerah 303 Kegiatan - 1 - - 8 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) 5 Dokumen - 1 - - 1 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 28 Laporan - 1 - - 0 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 300 Laporan - 0 - - 0 - Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 21 Dokumen 1 1 1 100 0 - Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan 3 Unit - - 0 - - 0 - Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan 3 Unit - 0 - - 0 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 243 Keluarga - 0 - - 0 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Daerah 10 Ton 27,795 10 32,280 100 10 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 14 Laporan 1 1 1 1 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 5 Dokumen - 1 - - 1 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 45 Ton 27,795 10 172 100 10 - Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara 50 Ton - 10 - - 27 Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jumlah Kebijakan Harga Minimum Pangan Lokal 5 Dokumen - 1 - - 1 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal 100 Laporan 1 20 1 5 20 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Jumlah Dokumen Pola Pangan Harapan 5 1 1 1 100 1 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 5 Dokumen 1 1 1 100 1 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 5 Laporan - 1 1 100 1 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun 35 Laporan 1 7 1 14,28 7 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Jumlah Wilayah Rentan Pangan 8,64 24,69 0 14,81 85,19 0 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Jumlah Peta Rentan Pangan 5 Dokumen 1 1 1 1 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 5 Dokumen 1 1 1 1 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Prsentase Penanganan Keeraawanan Pangan 100 75,31 82,79 85,19 100 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 5 Laporan - - 1 - 1 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 5 Dokumen 1 - - - 1 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Jumlah Kasus Keracunan Pangan 0 0 0 0 - 0 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Persentase Pengawasan Keamanan Jumlah Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan 100 Persen - 100 - 100 - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina 5 Dokumen 1 1 1 100 1 - Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 0 - 100 - 0 100 - Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota segar 0 - 1 - 0 1 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 0 - 1 - 0 1 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah 1 - 1 - 0 1 Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah KabKota Kabupaten/Kota 2.2 Analisisi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bolaang Mongondow Selatan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut: Berdasarkan capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, indikator Persentase Jumlah Cadangan Pangan terealisasi sebesar 66,58 persen dari target sebesar 89 persen. Capaian ini menunjukkan perlunya peningkatan upaya penguatan lumbung pangan serta distribusi pangan yang merata di seluruh wilayah. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi juga belum mencapai target, yaitu sebesar 77,7 dari target 86, sehingga diversifikasi konsumsi pangan, khususnya pemenuhan protein hewani, sayur, dan buah, masih perlu ditingkatkan melalui program dan intervensi yang tepat sasaran. Sementara itu, indikator Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan menunjukkan hasil yang positif, yakni sebesar 14,81 persen dibandingkan target sebesar 24,69 persen. Capaian ini mengindikasikan bahwa wilayah rentan pangan berhasil ditekan lebih rendah daripada yang direncanakan. Keberhasilan tersebut mencerminkan efektivitas program penanganan kerawanan pangan yang telah dilaksanakan, sehingga upaya yang sama perlu dipertahankan bahkan diperluas untuk menjaga tren penurunan ini secara berkelanjutan. Pada indikator Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan, realisasi Tahun 2024 masih sebesar 0 persen sesuai target awal. Namun demikian, mulai Tahun 2025 ditetapkan target yang lebih tinggi, yaitu sebesar 100 persen, sehingga diperlukan penguatan sistem pengawasan dan pengujian mutu pangan segar secara menyeluruh. Secara keseluruhan, capaian Tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam menurunkan persentase daerah rentan pangan, tetapi masih diperlukan peningkatan signifikan pada aspek ketersediaan cadangan pangan, keragaman No Indikator SPM/Standart Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 1 Ketersediaan Pangan Utama (Ton/Tahun Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persen) 89 100 100 100 66,58 - 100 100 2 Score PPH Konsumsi Skor Pola Pangan Harapan 86 85,5 85,6 85,7 77,7 - 85,6 85,7 3 Jumlah Wilayah Rentan Pangan (Persen) Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (Persen) 24,69 14,81 13,58 12,34 14,81 - 13,58 12,34 4 Jumlah Kasus Keracunan Pangan (Persen) Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persen) 0 100 100 100 0 - 100 100 `Tabel 2.2 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan --------- konsumsi pangan, dan pemenuhan standar keamanan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan. 21 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Eksistensi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis terkait dengan ketahanan pangan, baik di tingkat nasional maupun regional. Fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sangatlah strategis dengan beberapa permasalahan, Hambatan, Peluang dan Tantangan yang di hadapi. Dibawah ini adalah Tabel Permasalahan dan Hambatan serta Peluang dan Tantangan yang dihadapi selama ini : Tabel 2.3 Permasalahan Dan Hambatan Permasalahan Hambatan Masih perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pangan lokal - Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang. - Terbatasnya variasi pangan lokal yang tersedia di pasaran. - Harga pangan bergizi relatif lebih mahal dibanding pangan pokok berkarbohidrat tinggi. - Minimnya kampanye edukasi konsumsi pangan bergizi di tingkat rumah tangga. Perlunya peningkatan mutu dan keamanan pangan - Terbatasnya fasilitas uji mutu dan laboratorium keamanan pangan. - Rendahnya penerapan standar keamanan pangan oleh produsen kecil. - Pengawasan dan monitoring distribusi pangan belum optimal. - Minimnya pengetahuan pelaku usaha tentang standar mutu pangan. Rendahnya kapasitas produksi lokal - Lahan pertanian produktif semakin berkurang akibat alih fungsi lahan. - Keterbatasan modal dan teknologi pertanian modern. - Ketergantungan pada musim tanam tertentu sehingga produksi tidak merata sepanjang tahun. - Minimnya pelatihan peningkatan kapasitas petani dan nelayan Kurangnya ketersediaan cadangan pangan - Cadangan pangan daerah belum dikelola secara optimal. - Fasilitas penyimpanan dan distribusi pangan terbatas. - Tidak adanya sistem peringatan dini dan manajemen stok yang memadai. - Fluktuasi harga pangan yang memengaruhi kemampuan pemerintah melakukan pengadaan cadangan. 22 Adapun dampak dari permasalahan ini terhadap pencapaian visi dan misi Bupati adalah :
32. 2.Masih perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pangan lokal berdampak pada rendahnya kualitas gizi masyarakat, yang pada gilirannya memengaruhi kesehatan dan produktivitas penduduk. Kondisi ini dapat menghambat terwujudnya sumber daya manusia yang berdaya saing, berkepribadian unggul, dan sehat. Dampak tersebut secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian visi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menekankan kemajuan, kesejahteraan, dan keberlanjutan, serta melemahkan misi dalam membangun ketahanan sosial masyarakat.
33. 3.Perlunya peningkatan mutu dan keamanan pangan berimplikasi pada terjaganya kesehatan masyarakat dan daya saing produk pangan lokal. Pangan yang tidak memenuhi standar meningkatkan risiko gangguan kesehatan dan mengurangi kepercayaan pasar, sehingga menghambat pencapaian SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Kondisi ini juga bertentangan dengan misi daerah untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, berbudaya, dan berdaya saing, serta menghambat visi daerah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.
34. 4.Rendahnya kapasitas produksi lokal dan kurangnya ketersediaan cadangan pangan menyebabkan tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah, yang rentan terhadap fluktuasi harga dan krisis distribusi. Situasi ini menghambat pencapaian SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) karena kemandirian pangan melemah dan ketahanan terhadap bencana berkurang. Dampak tersebut juga mengancam stabilitas sosial, menurunkan kesejahteraan, dan bertentangan dengan misi daerah untuk mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan lingkungan yang berkelanjutan. Selain itu Bidang Ketahanan Pangan menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu: 23 24 Tabel 2.4 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2021 Peluang Tantangan - Dukungan program nasional Peningkatan Ketahanan Pangan dan bantuan pangan dari pusat - Potensi kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan - Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi pangan lokal dan bergizi - Perkembangan teknologi pertanian dan pengolahan pangan - Perubahan iklim yang memengaruhi produksi dan distribusi pangan - Ketergantungan terhadap pasokan pangan luar daerah - Fluktuasi harga pangan nasional dan global Potensi kerawanan pangan musiman di wilayah tertentu Berdasarkan analisis peluang, tantangan, masalah, dan hambatan, setiap program ketahanan pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki fokus dan karakteristik yang berbeda. Pada program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, peluang yang dapat dimanfaatkan adalah adanya dukungan program nasional peningkatan ketahanan pangan beserta bantuan dari pemerintah pusat, serta perkembangan teknologi pertanian dan pengolahan pangan. Namun, program ini dihadapkan pada tantangan perubahan iklim yang memengaruhi produksi dan distribusi pangan serta ketergantungan terhadap pasokan pangan luar daerah. Masalah utama yang muncul adalah rendahnya kapasitas produksi pangan lokal, sedangkan hambatannya meliputi keterbatasan sarana dan prasarana produksi serta akses terhadap teknologi tepat guna. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat memiliki peluang melalui potensi kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsumsi pangan lokal dan bergizi. Tantangan yang dihadapi adalah fluktuasi harga pangan nasional dan global yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat. Masalah yang perlu diatasi adalah masih rendahnya kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pangan lokal, dengan hambatan berupa rendahnya pemanfaatan 25 dan pengolahan pangan lokal oleh masyarakat. Sementara itu, pada program Penanganan Kerawanan Pangan, peluang yang tersedia berasal dari dukungan program nasional dan bantuan pangan dari pusat. Tantangan yang harus diantisipasi adalah potensi kerawanan pangan musiman di wilayah tertentu, dengan masalah utama berupa kurangnya ketersediaan cadangan pangan. Hambatan yang dihadapi mencakup distribusi pangan yang belum merata serta keterbatasan cadangan pangan darurat. Adapun program Pengawasan Keamanan Pangan memiliki peluang melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan dan sektor swasta dalam edukasi keamanan pangan. Tantangannya mencakup dampak perubahan iklim terhadap kualitas pangan, sementara masalah yang ada adalah perlunya peningkatan mutu dan keamanan pangan. Hambatannya terletak pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan sarana laboratorium pengujian pangan. Dengan memahami keterkaitan ini, setiap program dapat diarahkan pada strategi yang lebih tepat untuk mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama ini, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
35. 1.Meningkatnya konsumsi pangan lokal yang bergizi dan beragam di masyarakat, sehingga memerlukan penguatan promosi dan edukasi gizi seimbang berbasis pangan lokal;
36. 2.Tersedianya sistem pengawasan mutu dan keamanan pangan, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan kelembagaan pengawasan pangan daerah
37. 3.Meningkatnya pemanfaatan lahan dan sumber daya lokal untuk mendukung produksi pangan yang berkelanjutan, efisien, dan tangguh terhadap iklim
38. 4.Tersedianya penguatan sistem cadangan pangan daerah untuk antisipasi kerawanan pangan dan bencana 26 27 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan RKPD. RKPD Perubahan Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD 2025-2029 dengan memperhatikan kebijakan – kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD Kabupaten Bolaaang Mongondow Selatan tahun 2026 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen Renja Tahun 2026 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, perlu melakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan Perangkat Daerah yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Rencana program dan kegiatan dalam Revisi Renstra Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahangan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan pada urusan pangan. Pada Tabel 2.5 (Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 ini, diperlukan:
39. 1.Perlu mempertimbangkan alokasi yang realistis untuk menjawab kelemahan seperti rendahnya cadangan pangan, kapasitas produksi lokal, dan diversifikasi konsumsi pangan
40. 2.Struktur Perencanaan yang Terarah yang Berdasarkan pedoman perencanaan daerah, RKPD harus mencakup evaluasi, kerangka ekonomi–keuangan, prioritas pembangunan, dan rencana kegiatan serta pendanaannya 28 Tabel 2.5 (T-C.31). Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) 1 3 4 8 9 3 4 8 9 DINAS KETAHANAN PANGAN 3.309.789.885,00 8.826.473.822,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BOLAANG MONGONDOW SELATAN 3.309.789.885,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR BOLAANG MONGONDOW SELATAN 8.826.473.822,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 3.309.789.885,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 8.826.473.822,00 1, PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BOLAANG MONGONDOW SELATAN 2.691.574.671,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BOLAANG MONGONDOW SELATAN 2.879.384.897,00 [ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] BOLAANG MONGONDOW SELATAN Indeks Kepuasan Masyarakat 3.45 2.691.574.671,00 [ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] BOLAANG MONGONDOW SELATAN Indeks Kepuasan Masyarakat 3.45 2.879.384.897,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 2.000.000,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 4.150.390,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 2.000.000,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 4.150.390,00 lh- 29 NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 1.511.683.231,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 1.767.063.489,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.503.883.231,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.756.363.489,00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 7.800.000,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 10.700.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 16.200.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 12.000.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 16.200.000,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 12.000.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 13.986.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 97.205.250,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 13.986.000,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 10.421.250,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 241.000.000,00 BOLAANG MONGONDOW SELATANlhlh 30 NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 2 Orang 86.784.000,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 31.000.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 293.378.260,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17 Laporan 210.000.000,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 61.900.260,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 807.903.440,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17 Laporan 231.478.000,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 549.409.990,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 600.629.880,00 Pengadaan Mebel BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 0 5 0 83.779.450,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 365.190.000,00 II II II II 31 NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 174.714.000,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 77.264.880,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 55.989.200,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 158.175.000,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 10.989.200,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 57.971.228,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 45.000.000,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 10.989.200,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 42.812.800,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 46.982.028,00 32 NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 42.812.800,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 46.986.400,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 46.986.400,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 46.986.400,00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 0,00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 418.187.400,00 [ Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan ] BOLAANG MONGONDOW SELATAN Persentase Jumlah Cadangan Pangan 100 0,00 [ Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan ] BOLAANG MONGONDOW SELATAN Persentase Jumlah Cadangan Pangan 100 418.187.400,00 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota BOLAANG MONGONDOW SELATAN Persentase Ketersediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan 60.00 Persen 0,00 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota BOLAANG MONGONDOW SELATAN Persentase Ketersediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan 60.00 Persen 418.187.400,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah 1 unit 0,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah 1 unit 418.187.400,00 II II II II 33 NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) Kabupaten/Kota yang tersedia Kabupaten/Kota yang tersedia 2, PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT BOLAANG MONGONDOW SELATAN 471.400.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT BOLAANG MONGONDOW SELATAN 4.880.045.475,00 [ Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat ] BOLAANG MONGONDOW SELATAN Skor Pola Pangan Harapan 85.6 471.400.000,00 [ Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat ] BOLAANG MONGONDOW SELATAN Skor Pola Pangan Harapan 85.6 4.880.045.475,00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Kegiatan Pemantauan Pangan Daerah 7.00 Kali 203.900.000,00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Kegiatan Pemantauan Pangan Daerah 7.00 Kali 4.527.995.250,00 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 0 7 0 188.800.000,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 1 laporan 4.477.715.250,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 34 NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 1 Laporan 15.100.000,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 1 Laporan 50.280.000,00 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 137.500.000,00 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 201.917.000,00 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 0 10 0 137.500.000,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Ton 201.917.000,00 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 130.000.000,00 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 150.133.225,00 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 30.000.000,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 29.793.595,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal BOLAANG MONGONDOW SELATAN Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 100.000.000,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman 1 Laporan 120.339.630,00 lala II II II II 35 NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 3, PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 96.815.214,00 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 239.722.500,00 [ Meningkatnya penanganan kerawanan pangan ] BOLAANG MONGONDOW SELATAN Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan 13,58% 96.815.214,00 [ Meningkatnya penanganan kerawanan pangan ] BOLAANG MONGONDOW SELATAN Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan 13,58% 239.722.500,00 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 29.715.214,00 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 125.932.500,00 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 29.715.214,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 125.932.500,00 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 67.100.000,00 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 113.790.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 1 Laporan 12.100.000,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 1 Laporan 77.760.000,00 36 NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) - BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 96.815.214,00 - BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 239.722.500,00 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 55.000.000,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1 Dokumen 36.030.000,00 4, PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 50.000.000,00 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 409.133.550,00 [ Meningkatnya Pengawasan mutu dan kemananan pangan ] BOLAANG MONGONDOW SELATAN Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan 100 86 50.000.000,00 [ Meningkatnya Pengawasan mutu dan kemananan pangan ] BOLAANG MONGONDOW SELATAN Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan 100 86 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 50.000.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota BOLAANG MONGONDOW SELATAN - - 409.133.550,00 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 370.116.000,00 1 3 BOLAANG MONGONDOW SELATAN 4 8 9 [ Meningkatnya Pengawasan mutu dan kemananan pangan ] BOLAANG MONGONDOW SELATAN Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan 100 86 409.133.550,00 37 NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 50.000.000,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN 3.309.789.885,00 BOLAANG MONGONDOW SELATAN Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 39.017.550,00 8.826.473.822,00 38 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Mekanisme penerimaan usulan program/kegiatan dari masyarakat di Dinas Ketahanan Pangan dilaksanakan melalui mekanisme musrembang dan penerimaan proposal yang langsung ditujukan ke OPerangkat Daerah Namun secara kuantitas, proporsi usulan yang masuk lebih banyak melalui pengajuan proposal ke OPerangkat Daerah, dibandingkan pada saat forum musermbang. Hal ini disebabkan karena kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan lebih banyak merupakan bantuan stimulan, bersifat inisiasi, karena secara struktur kelembagaan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan lebih cenderung kepada fungsi koordinatif. Usulan Rincian usulan program dan kegiatan berdasarkan hasil musrenbang pada tahun 2023 tidak ada (Tabel T-C.32) Tabel 2.6 (T-C-32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 No Program/kegiatan/Su b Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan 39
41. 1.Kedaulatan pangan dan energi: optimalisasi Bulog, lumbung pangan (food estate), energi terbarukan (termasuk bauran etanol dan biodiesel), SPAM terintegrasi, serta pengelolaan sampahmengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
42. 2.Ekonomi produktif dan inklusif: meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG), renovasi dan digitalisasi sekolah (inkl. Sekolah Rakyat), peningkatan akses kesehatan (rumah sakit daerah, cek kesehatan), serta percepatan pendidikan.revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
43. 3.Deregulasi & kepastian hukum: untuk iklim investasi yang kondusif.membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim
44. 4.Pertahanan semesta: menjaga keamanan dan kedaulatan nasional.
45. 5.Percepatan pertumbuhan ekonomi: melalui hilirisasi sumber daya alam, pengembangan Danantara, adopsi teknologi dan inovasi.
46. 6.Pengentasan kemiskinan: dengan program 3 juta rumah dan Koperasi Desa Merah Putih. 40 Tabel 3.1 Sasaran dan Fokus Pembangunan dalam RKP Tahun 2026 NO Sasaran RKP Fokus RKP 2026 1 Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan: - Klaster Kedaulatan Pangan & Energi: optimasi Bulog, food estate, bauran ethanol & biodiesel, energi terbarukan, SPAM hulu-hilir, pengelolaan sampah - Klaster Ekonomi Produktif & Inklusif: hilirisasi SDA, transformasi digital, riset & inovasi, koperasi desa Merah Putih, fiskal adaptif 2 Pengurangan Kemiskinan & Kesenjangan Program “3 juta rumah”, Makan Bergizi Gratis (MBG), digitalisasi bantuan, renovasi sekolah, cek kesehatan, percepatan RS daerah, pembangunan SDM inklusif 3 Sumber Daya Manusia Berkualitas Klaster Ekonomi Produktif & Inklusif: digitalisasi pendidikan, sekolah unggulan, program Sekolah Rakyat, MBG, akses kesehatan 4 Stabilisasi Makro & Ekonomi Daerah Program fiskal adaptif, hilirisasi, investasi, stabilitas makroekonomi, kemudahan berbisnis, reformasi birokrasi Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Tahun 2026, Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 mendukung secara langsung prioritas Prioritas Pembangunan Nasional maupun Provinsi, nama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Berdasarkan tabel RKP 2026 pada gambar, telaahan terhadap kebijakan nasional dan keterkaitannya dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat dijabarkan sebagai berikut.
47. 1.Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan Pada fokusKlaster Kedaulatan Pangan & Energi, poin-poin seperti optimalisasi peran Bulog, pengembanganfood estate, serta bauran energi terbarukan sangat relevan dengan tugas Dinas Ketahanan Pangan, terutama dalam memastikan ketersediaan, distribusi, dan kemandirian pangan daerah. Upaya ini selaras dengan program “Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan” serta “Peningkatan 41 Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.” Sementara itu,Klaster Ekonomi Produktif & Inklusif yang mencakup hilirisasi SDA dan penguatan koperasi desa juga dapat didukung melalui pengembangan usaha pangan lokal berbasis potensi daerah.
48. 2.Pengurangan Kemiskinan & Kesenjangan Program “Makan Bergizi Gratis (MBG)” dan digitalisasi bantuan pangan merupakan bagian yang langsung terkait dengan fungsi Dinas Ketahanan Pangan. MBG sejalan dengan upaya pemenuhan gizi masyarakat dan penanggulangan kerawanan pangan, sedangkan digitalisasi bantuan dapat mempercepat dan mempertegas sasaran distribusi pangan secara tepat. Peningkatan akses gizi dan keamanan pangan pada kelompok rentan juga menjadi bagian penting dari indikator keberhasilan misi pengurangan kesenjangan.
49. 3.Sumber Daya Manusia Berkualitas Fokus pada MBG, sekolah unggulan, dan akses kesehatan memiliki keterkaitan tidak langsung dengan Dinas Ketahanan Pangan, khususnya pada aspek pemenuhan gizi seimbang bagi peserta didik. Program ini mendukung tumbuh kembang anak yang optimal, sehingga relevan dengan agenda peningkatan kualitas SDM melalui intervensi gizi dan edukasi konsumsi pangan lokal bergizi.
50. 4.Stabilitas Makro & Ekonomi Daerah Walaupun fokus pada kebijakan fiskal dan reformasi birokrasi lebih bersifat makro, Dinas Ketahanan Pangan tetap berkontribusi pada stabilitas ekonomi daerah melalui pengendalian inflasi pangan, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, dan stabilisasi harga bahan pokok. Langkah ini berkontribusi langsung terhadap stabilitas makroekonomi melalui pengendalian komoditas pangan strategis. 3.2 Tujuan dan Sasaran Penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu rencana pembangunan tahunan daerah untuk Tahun 2026, yang memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2026. 42 RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 memuat kebijakan dan strategi untuk mendukung Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Madani, Maju, Sejahtera, Gotong Royong dan Berkelanjutan”. Penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 juga dimaksudkan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Tahun 2026.Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut : “Meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui penguatan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat” Dengan Indikator Tujuan : Indeks Ketahanan Pangan Sedangkan Sasaran Strategis yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat dirumuskan sebagai berikut : “Meningkatkan ketersediaan, keanekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan guna mencegah serta menanggulangi kerawanan pangan secara berkelanjutan.“ Dengan Indikator Sasaran Sebagai Berikut :
51. 1.Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).
52. 2.Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)
53. 3.Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of 43 Undernourishment) 44 Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Bolaang Mongondow Selatan tahun 2024 No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Sasaran Tahun 2024 1 Meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui penguatan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Meningkatkan ketersediaan, keanekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan guna mencegah serta menanggulangi kerawanan pangan secara berkelanjutan Indeks Ketahanan Pangan 67,48 Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). 85,6 Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) 84,6 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment 5,4 3.3 Program dan Kegiatan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan adalah sekumpulan rencana kerja Dinas Ketaahanan Pangan, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Ketahanan 45 Pangan menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Perumusan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan tujuan rencana kerja “Meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui penguatan ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat” Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Dinas Ketahanan Pangan Melaksanakan 5 program termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagaiman diuraikan dalam Tabel berikut: Tabel 3.3 Program dan Pagu Anggaran Dinas Ketahanan Pangan yang dibutuhkan tahun 2026 NAMA PROGRAM PAGU ANGGARAN
54. 1.PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.879.384.897,00
55. 2.PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 418.187.400,00
56. 3.PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN 4.880.045.475,00
57. 4.PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 239.722.500,00
58. 5.PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 409.133.550,00 46 Tabel 3.4 (T.C-33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp) 1 3 4 8 9 11 14 15 16 DINAS KETAHANAN PANGAN 8.826.473.822,00 3.012.718.997,00 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.826.473.822,00 3.012.718.997,00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 8.826.473.822,00 3.012.718.997,00 1, PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.879.384.897,00 - 2.308.500.000,00 [ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] Indeks Kepuasan Masyarakat 3.45 2.879.384.897,00 - - - 2.308.500.000,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 4.150.390,00 Dinas Ketahanan Pangan - 2.000.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 4.150.390,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Ketahanan Pangan 2.000.000,00 47 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1.767.063.489,00 Dinas Ketahanan Pangan - 1.608.000.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bulan 1.756.363.489,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Ketahanan Pangan 1.600.000.000,00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 10.700.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Ketahanan Pangan 8.000.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 12.000.000,00 Dinas Ketahanan Pangan - 17.000.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 48 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 12.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Ketahanan Pangan 17.000.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 97.205.250,00 Dinas Ketahanan Pangan - 14.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 10.421.250,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Ketahanan Pangan 14.000.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 2 Orang 86.784.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Ketahanan Pangan 0,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 293.378.260,00 Dinas Ketahanan Pangan - 333.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 49 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 61.900.260,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Ketahanan Pangan 33.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17 Laporan 231.478.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Ketahanan Pangan 300.000.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 600.629.880,00 Dinas Ketahanan Pangan - 230.000.000,00 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 365.190.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Ketahanan Pangan 30.000.000,00 Pengadaan Mebel 50 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 77.264.880,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Ketahanan Pangan 20.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 158.175.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Ketahanan Pangan 180.000.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 57.971.228,00 Dinas Ketahanan Pangan - 59.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 51 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 10.989.200,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Ketahanan Pangan 12.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 46.982.028,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Ketahanan Pangan 47.500.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 46.986.400,00 Dinas Ketahanan Pangan - 45.000.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 46.986.400,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Ketahanan Pangan 45.000.000,00 52 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp) 2, PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 418.187.400,00 - 64.218.997,00 [ Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan ] Persentase Jumlah Cadangan Pangan 100 418.187.400,00 - - - 64.218.997,00 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan 60.00 Persen 418.187.400,00 - - 64.218.997,00 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia 1 unit 418.187.400,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 64.218.997,00 53 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp) 3, PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 4.880.045.475,00 - 477.500.000,00 [ Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat ] Skor Pola Pangan Harapan 85.6 4.880.045.475,00 - - - 477.500.000,00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah Kegiatan Pemantauan Pangan Daerah 7.00 Kali 4.527.995.250,00 Masyarakat - 207.000.000,00 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 1 laporan 4.477.715.250,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat 190.000.000,00 54 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 1 Laporan 50.280.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat 17.000.000,00 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - - 201.917.000,00 Dinas Ketahanan Pangan - 138.000.000,00 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 55 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Ton 201.917.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Ketahanan Pangan 138.000.000,00 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - - 150.133.225,00 Dinas Ketahanan Pangan - 132.500.000,00 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 29.793.595,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Ketahanan Pangan 32.500.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 120.339.630,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Ketahanan Pangan 100.000.000,00 4, PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 239.722.500,00 - 102.500.000,00 56 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp) [ Meningkatnya penanganan kerawanan pangan ] Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan 13,58% 239.722.500,00 - - - 102.500.000,00 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan - - 125.932.500,00 Dinas Ketahanan Pangan - 30.000.000,00 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 125.932.500,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Ketahanan Pangan 30.000.000,00 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota - - 113.790.000,00 Masyarakat - 72.500.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 1 Laporan 77.760.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat 15.000.000,00 - - - 239.722.500,00 - - - 102.500.000,00 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 57 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp) Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1 Dokumen 36.030.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) Masyarakat 57.500.000,00 5, PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 409.133.550,00 - 60.000.000,00 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 409.133.550,00 60.000.000,00 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 370.116.000 0 Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan 100 Persen 409.133.550,00 60.000.000,00 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan 1 Dokumen 60.000.000,00 58 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN PAGU INDIKATIF (Rp) segar asal tumbuhan 59 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Rencana kerja dan pendanaan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan RPJMD, RKPD, serta kebijakan pembangunan nasional. Fokus rencana kerja diarahkan pada penguatan kedaulatan pangan melalui optimalisasi cadangan pangan pemerintah daerah, peningkatan produksi diversifikasi pangan berbasis potensi lokal, serta pengawasan keamanan pangan segar. Kegiatan prioritas mencakup pengelolaan lumbung pangan masyarakat, Sosialisasi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman, Gerakan Pangan Murah Bersubsidi, pelatihan kelompok wanita tani dalam pengembangan pangan lokal, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan harga, stok, dan distribusi pangan. Pendanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan bersumber dari APBD Kabupaten. Alokasi anggaran disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah, antara lain untuk penguatan sarana dan prasarana pangan, kegiatan sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), penanggulangan kerawanan pangan darurat, serta penelitian dan inovasi pengolahan pangan lokal. Pendekatan pendanaan dilakukan secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan keberlanjutan program, keterukuran hasil, serta dampaknya terhadap peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang pendanaaanya terlihat pada tabel 4.1 TC.33 sebagai berikut : 60 Tabel. 4.1 TC.33 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS NASIONA L DAERA H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DINAS KETAHANAN PANGAN 8.826.473.822,0 0 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.826.473.822,0 0 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 8.826.473.822,0 0 1, 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A 2.879.384.897,0 0 [ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] Indeks Kepuasan Masyarakat 3.70 - - 3.45 2.879.384.897,0 0 - - - - - 61 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS NASIONA L DAERA H 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 4.150.390,00 Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 2.09.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 4.150.390,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 62 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS NASIONA L DAERA H 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.767.063.489,00 Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 2.09.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Orang/bula n 1.756.363.489,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 63 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS NASIONA L DAERA H 2.09.01.2.02.000 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD 1 Dokumen 10.700.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 64 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS NASIONA L DAERA H 2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 12.000.000,00 Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 2.09.01.2.03.000 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 12.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 65 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS NASIONA L DAERA H 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 97.205.250,00 Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 2.09.01.2.05.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 10.421.250,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 66 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS NASIONA L DAERA H 2.09.01.2.05.001 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 2 Orang 86.784.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaa n SPBE Dinas Ketahanan Pangan 67 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS NASIONA L DAERA H 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 293.378.260,00 Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 2.09.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 61.900.260,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 68 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS NASIONA L DAERA H 2.09.01.2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17 Laporan 231.478.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 69 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS NASIONA L DAERA H 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 600.629.880,00 Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaa n SPBE Dinas Ketahanan Pangan 2.09.01.2.07.000 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 70 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS NASIONA L DAERA H Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 365.190.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaa n SPBE Dinas Ketahanan Pangan 2.09.01.2.07.000 5 Pengadaan Mebel 71 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS NASIONA L DAERA H Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 77.264.880,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 2.09.01.2.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 158.175.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 72 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS NASIONA L DAERA H 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 57.971.228,00 Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 2.09.01.2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 10.989.200,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 73 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS NASIONA L DAERA H 2.09.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 46.982.028,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 46.986.400,00 Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 74 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS NASIONA L DAERA H 2.09.01.2.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 46.986.400,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 2, 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 418.187.400,00 [ Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan ] Persentase Jumlah Cadangan Pangan 100 66,58 100 100 418.187.400,00 - - - - - 75 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS NASIONA L DAERA H 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Ketersediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan - 60.00 Persen 418.187.400,00 - 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal - 2.09.02.2.01.000 6 Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia 1 unit 418.187.400,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal - 76 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS NASIONA L DAERA H 3, 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 4.880.045.475,0 0 [ Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat ] Skor Pola Pangan Harapan 86 77.7 85.5 85.6 4.880.045.475,0 0 - - - - - 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Jumlah Kegiatan Pemantauan Pangan Daerah - 7.00 Kali 4.527.995.250,00 Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Masyarakat 2.09.03.2.01.000 8 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 77 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS NASIONA L DAERA H Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 1 laporan 4.477.715.250,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Masyarak at 2.09.03.2.01.001 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 1 Laporan 50.280.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Masyarak at 78 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS NASIONA L DAERA H 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - - - 201.917.000,00 Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 2.09.03.2.02.000 3 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 1 Ton 201.917.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 79 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS NASIONA L DAERA H 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - - - 150.133.225,00 Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 2.09.03.2.04.000 1 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 29.793.595,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 80 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS NASIONA L DAERA H 2.09.03.2.04.000 2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragama n Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 120.339.630,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 4, 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 239.722.500,00 [ Meningkatnya penanganan kerawanan pangan ] Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan 8,64% 14.81 14.81 13,58% 239.722.500,00 - - - - - 81 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS NASIONA L DAERA H 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan - - - 125.932.500,00 Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 2.09.04.2.01.000 1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 125.932.500,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 82 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS NASIONA L DAERA H 2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 113.790.000,00 Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Masyarakat 2.09.04.2.02.000 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota 1 Laporan 77.760.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Masyarakat 83 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS NASIONA L DAERA H - - - - - - 239.722.500,00 - - - - - 2.09.04.2.02.000 4 Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1 Dokumen 36.030.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memantap k an sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandiria n bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Masyarakat 5, 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 409.133.550,00 84 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS NASIONA L DAERA H 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota - - - 409.133.550,00 - 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 2.09.05.2.01.000 7 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 370.116.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan 85 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPerangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPerangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBE R DANA PRIORITAS NASIONA L DAERA H [ Meningkatnya Pengawasan mutu dan kemananan pangan ] Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan 100 86 0 77.7 100 87 100 86 409.133.550,00 - - - - - 2.09.05.2.01.000 9 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 39.017.550,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 8. Peningka tan Ekonomi dan Investasi Daerah Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal Dinas Ketahanan Pangan J U M L A H 8.826.473.822,0 0 86 BAB. V PENUTUP Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan 1 (Satu) tahunan dikarenakan adanya pergeseran anggaran dengan alasan tertentu, sebagai landasan operasional program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dalam pelaksanaanya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk menigkatkan keberhasilan pelaksanaanya. Demikian Rencana Kinerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dibuat dengan harapan agar dapat dipergunakan sebagai acuan bagi para pihak dalam melaksanakan Pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan I. DINAS LINGKUNGAN HIDUP Renja PD merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, d i m a n a Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah–langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyusun Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2030 dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a.Persiapan penyusunan,
b.Penyusunan rancangan awal,
c.Penyusunan rancangan,
d.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e.Perumusan rancangan akhir, dan
f.Penetapan. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya [4peofaff Dipedomani RENSTRA KL RKP RENJA KL Diacu (of If Dijabark RPJM NAS Dipedoman RPJP NAS Diserasikan melalui Musrenbang DiperhatikanDiacu ' f ' ' . ''v " f " I RPJPD I Dipedomany RPJMD IDiJabarkan RKPD D1pedomani l Diacu 1 Pem. . Daerah. RENSTRA RENJA Dipedoman SKPD SKPD I 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
20. 20.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
22. 22.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
23. 23.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
24. 24.Peraturan Bupati Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor ) 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:
25. 1.Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
26. 2.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
27. 3.Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan;
28. 4.Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 : 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran; 2) Sebagai Pedoman umum dalam perumusan kebijakan operasional PD; 3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan lingkungan hidup; 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup; 5) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2026; 6) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. 1.4 Sistematika Penyusunan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2020 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan Capaian Rencana Strategis 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DLH BAB V PENUTUP
29. 1.Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah: Tabel 2.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya anggaran yang memadai 2 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Tersedianya anggaran yang memadai 3 Pogram Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Tersedianya anggaran yang memadai 4 Program Pengelolaan Persampahan Tersedianya anggaran yang memadai
30. 2.Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: Tabel 2.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Penghambat 1 - Tdk ada faktor yang menghambat Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.3 (T-C-29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Persentase Sungai dengan indeks pencemaran air “Cemar ringan” 52.22 33.30 33.00 99,9 33.30 33.00 99.9 2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Persentase Usaha yang melakukan pengelolaan Limbah B3 n.a 50 26 52 50 25 50 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan 25 n.a n.a n.a 70 15 21.43
31. 4.Program Pengelolaan Persampahan Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani 36.33 30.68 42.37 138 30.68 30.68 100 5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Kepuasan Masyarakat DLH 74.07 85 85 85 85 Tabel 2.3 (T-C-29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 Nama Perangkat Daerah: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4)
32. 1.Program Perencanaan Lingkungan Hidup Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti 100% Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 3 Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 2 Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun 1 Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 1 2 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 100% Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indeks Kualitas Air 64.05 Indeks Kualitas Udara 93.15 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun 1 Sub Kegiatan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan 9 3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Meningkatnya Ketahunan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan hidup yang diterbitkan 80 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 10 Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 10 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampaha Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. 4 Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 25 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat 3.45 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan pada SKPD 19 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD umlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 165 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD 18 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKP Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian pada SKPD 1 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 6 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum pada SKPD 54 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah 12 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 158 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 150 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa
33. 1.Pada Indikator Indeks Kualitas Air dengan target 64, realisasi 63,33 mengalami sedikit kenaikan dari Tahun 2023, yakni 52,22 hal ini disebabkan ada beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi. Beberapa penyebab utamanya pengurangan beban pencemaran domestik, penguranagn limpasan pertanian (penggunaan pupuk dan pestisida yang lebih bijak dan sesuai dosis, penerapan praktik pertanian berkelanjutan yang mengurangi erosi tanah dan limpasan, pengembangan area penahan di sekitar badan air), rehabilitasi ekosistem air, peningkatan kesadaran Masyarakat dan partisipasi, pengelolaan sampah yang lebih baik, peningkatan debit air.
34. 2.Pada Indikator Indeks Kualitas Udara, dengan target 93 dan realisasi 93,04 mengalami sedikit penurunan capaiannya dari tahun 2023 yakni 97.04. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor, baik yang berasal dari aktivitas manusia seperti transportasi/lalu lintas, industry, pembakaran biomassa dan limbah, aktivitas domestic dan komersial, maupun faktor alam seperti kondisi cuaca dan karakteristik geografis suatu wilayah sangat mempengaruhi penyebaran dan penumpukan.
35. 3.Pada Indikator Kualitas Tutupan Lahan dengan target 88,5 realisasi 87,54 mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2023 yakni 87,2.
36. 4.Pada Indikator Presentase timbunan sampah yang ditangani dengan target 88% realisasi 42,37%, mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebanyak 36% dan mengalami penurunan dari tahun 2022 hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adalah fasilitas pengelolaan sampah yang belum memadai, kurangnya kesadaran Masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga serta ketercukupan anggaran Program/kegiatan yang masih minim. Agar hal ini bisa tercapai sesuai target, perlu banyak inovasi didaerah dan perlu studi tiru ke daerah lain agar presentase timbunan sampah bisa meningkat. Uraian mengenai kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut: Tabel 2.4 (TC-30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup No Indikator SPM/Standart Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Indeks Kualitas Air √ 60 62 64 56,67 52,22 63,33 66 67 2 Indeks Kualitas Tutupan Lahan √ 87 87,2 88,5 87,01 87,1 87,54 88,80 89 3 Indeks Kualitas Udara √ 93 93 93 95,00 97,04 93,04 93,20 93,50 4 Presentase timbunan sampah yang ditangani √ 86 87 88 71 36 42,37 17 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib lingkungan hidup. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut: Tabel 2.5 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Permasalahan Hambatan Belum terpenuhinya dokumen perencanaan lingkungan hidup Keterbatasan anggaran yang tersedia. Belum maksimalnya penanganan sampah kabupaten Keterbatasan SDM dan penganggaran Masih ada usaha/kegiatan yang belum memiliki ijin/rekomendasi lingkungan Rendahnya minat Masyarakat untuk mengurus rekomendasi lingkungan Belum optimalnya pengawasan terhadap ijin lingkungan dan ijin perlindungan pengelolaan lingkungan hidup SDM yang belum kompeten dan belum sesuai dengan bidang ilmu Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup Berdasarkan Pengaduan Masyarakat
37. 1.Rendahnya Sumberdaya ASN yang mau mengikuti Diklat/pelatihan Pejabat Pengawas
38. 2.Keterbatasan anggaran yang tersedia Selain itu, selama Tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu: Tabel Tabel 2.6 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Peluang Tantangan Dukungan pendanaan dari pusat dan lembaga donor lainnya Persaingan dengan daerah lain Peluang pengembangan ekonomi hijau dan energi terbarukan di daerah Perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi (banjir, kekeringan, abrasi) Pemanfaatan teknologi digital untuk pemantauan lingkungan Anggaran yang tersedia cukup banyak Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka 18 isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
39. 1.Ekspolitasi sumber daya alam.
40. 2.Kearifan lokal dan zonasi ecoregion
41. 3.Sinergisitas antar sektor
42. 4.Perubahan iklim dan bencana
43. 5.Sistem pengelolaan sampah yang layak dan berkelanjutan
44. 6.Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
45. 7.Kewenangan penegakan hukum 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada Tabel 2.7 (T-C 31) berikut ini: 19 Tabel 2.7 (T-C 31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 13 1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kab. Bolsel Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti 100% Rp. 617.166.500,00 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kab. Bolsel Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti 100% Rp. 617.166.500,00 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Kab. Bolsel Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 3 Rp. 353.900.500,00 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Kab.Bolsel Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 3 Rp. 353.900.500,00 1 Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Kab. Bolsel Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 2 Rp. 353.900.500,00 Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Kab. Bolsel Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 2 Rp. 353.900.500,00 Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Kab.Bolsel Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun 1 Rp. 263.266.000,00 Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Kab.Bolsel Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun 1 Rp. 263.266.000.00 1 Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kab.Bolsel Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Rp. 263.266.000,00 Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kab.Bolsel Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Rp. 263.266.000.00 2 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab.Bolsel Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 100% Rp. 611.285.400,00 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab.Bolsel Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 100% Rp. 611.285.400,00 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Kab.Bolsel Indeks Kualitas Air 64.05 Rp. 611.285.400,00 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Kab.Bolsel Indeks Kualitas Air 64.05 Rp. 611.285.400,00 20 No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 13 Indeks Kualitas Udara 93.15 Indeks Kualitas Udara 93.15 1 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Kab.Bolsel Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2 Rp. 311.092.400,00 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Kab.Bolsel Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2 Rp. 311.092.400,00 2 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kab. Bolsel Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Rp. 36.990.500,00 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kab. Bolsel Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Rp. 36.990.500,00 3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Kab.Bolsel Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun 1 Rp. 98.314.500,00 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Kab.Bolsel Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun 1 Rp. 98.314.500,00 4 Sub Kegiatan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan Kab.Bolsel Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan 9 Rp. 164.888.000,00 Sub Kegiatan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan Kab.Bolsel Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan 9 Rp. 164.888.000,00 3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Kab.Bolsel Meningkatnya Ketahunan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan hidup yang diterbitkan 80 Rp. 50.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Kab.Bolsel Meningkatnya Ketahunan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan hidup yang diterbitkan 80 Rp. 50.000.000,00 21 No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 13 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kab.Bolsel Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 10 Rp. 50.000.000,00 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kab.Bolsel Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 10 Rp. 50.000.000,00 1 Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab.Bolsel Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 10 Rp. 50.000.000,00 Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab.Bolsel Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 10 Rp. 50.000.000,00 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Kab. Bolsel Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Rp. 2.062.359.536,00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Kab.Bolsel Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Rp. 2.062.359.536,00 Kegiatan Pengelolaan Sampah Kab.Bolsel Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Rp. 2.062.359.536,00 Kegiatan Pengelolaan Sampah Kab.Bolsel Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Rp. 2.062.359.536,00 1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampaha Kab. Bolsel Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 4 Rp. 26.236.000.00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampaha Kab.Bolsel Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 4 Rp. 26.236.000,00 2 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Kab.Bolsel Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 25 Rp. 1.774.983.536.00 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Kab.Bolsel Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 25 Rp. 1.774.983.536,00 22 No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 13 3 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Kab. Bolsel Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 Rp. 261.140.000,00 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Kab.Bolsel 1 Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 Rp. 261.140.000,00 5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab. Bolsel Indeks Kepuasan Masyarakat 3.45 Rp. 2.366.790.661,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab.Bolsel Indeks Kepuasan Masyarakat 3.45 Rp. 2.366.790.661,00 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bolsel Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Rp. 5.913.500,00 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab.Bolsel Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Rp. 5.913.500,00 1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bolsel Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Rp. 986.000,00 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab.Bolsel Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Rp. 986.000,00 2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kab. Bolsel Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Rp. 960.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kab.Bolsel Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Rp. 960.000,00 3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bolsel Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Rp. 990.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab.Bolsel Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Rp. 990.000,00 4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kab. Bolsel Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Rp. 997.500,00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kab. Bolsel Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Rp. 997.500,00 5 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Kab. Bolsel Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 Rp. 990.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Kab. Bolsel Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Rp. 990.000,00 23 No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 13 6 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bolsel Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Rp. 990.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bolsel Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Rp. 990.000,00 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Bolsel Jumlah Laporan Keuangan pada SKPD 19 Rp. 1.876.197.941,00 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Bolsel Jumlah Laporan Keuangan pada SKPD 19 Rp. 1.876.197.941,00 1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bolsel Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Rp. 1.863.412.941.001,00 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bolsel Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Rp. 1.863.412.941.001,00 2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab. Bolsel Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 165 Rp. 8.185.000,00 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab. Bolsel Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 165 Rp. 8.185.000,00 3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bolsel Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Rp. 2.100.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bolsel Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Rp. 2.100.000,00 4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Bolsel Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD 18 Rp. 2.500.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Bolsel Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD 18 Rp. 2.500.000,00 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Bolsel Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Rp. 12.830.000,00 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Bolsel Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Rp. 12.830.000,00 1 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKP Kab. Bolsel Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Rp. 12.830.000,00 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKP Kab. Bolsel Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Rp. 12.830.000,00 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Bolsel Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian pada SKPD 1 Rp. 20.346.000,00 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Bolsel Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian pada SKPD 1 Rp. 20.346.000,00 1 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kab. Bolsel Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Rp. 20.346.000,00 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kab. Bolsel Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Rp. 20.346.000,00 24 No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 13 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Bolsel Jumlah Laporan Administrasi Umum pada SKPD 54 Rp. 302.526.500,00 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Bolsel Jumlah Laporan Administrasi Umum pada SKPD 54 Rp. 302.526.500,00 1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Bolsel Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Rp. 2.941.500,00 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Bolsel Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Rp. 2.941.500,00 2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bolsel Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Rp. 11.100.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bolsel Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Rp. 11.100.000,00 3 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Bolsel Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Rp. 9.490.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Bolsel Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Rp. 9.490.000,00 4 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bolsel Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Rp. 278.995.000,00 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bolsel Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Rp. 278.995.000,00 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Bolsel Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah 12 Rp. 90.884.720,00 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Bolsel Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah 12 Rp. 90.884.720,00 1 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Kab. Bolsel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Rp. 35.244.720,00 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Kab. Bolsel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Rp. 35.244.720,00 2 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bolsel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Rp. 55.640.000,00 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bolsel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Rp. 55.640.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bolsel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 158 Rp. 7.620.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bolsel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 158 Rp. 7.620.000,00 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bolsel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 150 Rp. 1.480.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bolsel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 150 Rp. 1.480.000,00 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bolsel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4 Rp. 6.140.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bolsel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4 Rp. 6.140.000,00 3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bolsel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Rp. 126.677.538,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bolsel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Rp. 126.677.538,00 25 No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 13 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bolsel Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9 Rp. 50.472.000,00 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bolsel Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9 Rp. 50.472.000,00 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Bolsel Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Rp. 43.880.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Bolsel Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Rp. 43.880.000,00 2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bolsel Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Rp. 3.682.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bolsel Jumlah Kendaraan Dinas 2Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Rp. 3.682.000,00 3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bolsel Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Rp. 2.910.000,00 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bolsel Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Rp. 2.910.000,00 21 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2026. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan pada Tabel 2.8 berikut: Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2026 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 1 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Desa Toluaya Presentase penanganan sampah yang tertangani 3 unit Tempat Pembuangan Sampah 2 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Desa Pintadia Presentase penanganan sampah yang tertangani 20 Unit Tong Sampah 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Desa Sondana Presentase penanganan sampah yang tertangani 4 unit Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Desa Deaga Presentase penanganan sampah yang tertangani - Pembangunan Bak Sampah 5 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Desa Sakti Presentase penanganan sampah yang tertangani 8 unit Pembuatan Bak Sampah 22 Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025. Keempat pilar RPJMN ke-IV tersebut diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Kemenparekraf diharapkan dapat berkontribusi dalam agenda pertama: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Pada Tahun 2026, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah “Meningkatkan Produktivitas Untuk Transpormasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan sasaran dan focus antara lain : Tabel 3.1 Sasaran dan Fokus Pembangunan dalam RKP Tahun 2026 NO Sasaran RKP Fokus RKP 2025 1 Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem
a.Sistem Jaminan Sosial
b.Modernisasi Pertanian
c.Pemerataan Pembangunan 2 Peningkatan kualitas SDm; Kesehtan dan Pendidikan
a.Sistem Kesehatan
b.Pendidikan (sistem Pendidikan dan
c.Pendidikan Karakter 3 Penanggulangan Pengangguran disertai peningktan desent job
a.Penyediaan lapangan usaha 23 NO Sasaran RKP Fokus RKP 2025 4 Mendorong pemulihan dunia usaha
a.Revitalisasi Pariwisata
b.Pembangunan UMKM 5 Revitalisasi Industri dan penguatan riset terapan
a.Industrialisasi
b.Riset dan Inovasi 6 Pembangunan rendah karbon dan respon terhadap perubahan iklim
a.Ekonomi Rendah Karbon
b.Transisi Ekonomi 7 Percepatan pembangunan infrastruktur antara lain: air bersih dan sanitasi
a.Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
b.Infrastruktur Digita
c.Infrastruktur Konektivitas 8 Pembangunan Ibukota Nusantara a. Fasilitas dasar IKN Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencakup terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat, serta mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan dokumen Rencana Strategis KLHK. Sasaran ini dijabarkan dalam beberapa aspek, termasuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan, menjaga keberadaan dan manfaat hutan, serta peningkatan tata kelola dan inovasi lingkungan hidup dan kehutanan.  Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan: KLHK bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan dan lingkungan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh generasi sekarang dan mendatang.  Kesejahteraan Masyarakat: Pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui program- program seperti perhutanan sosial.  Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian: KLHK berperan dalam mendukung visi Indonesia maju dengan memastikan pengelolaan lingkungan dan sumber daya hutan yang berkelanjutan, berkontribusi pada kedaulatan, kemandirian, dan kepribadian bangsa.  Optimalisasi Pemanfaatan: KLHK berupaya agar sumber daya hutan dan lingkungan dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan daya dukung 24 dan daya tampung lingkungan, dengan indikator seperti kontribusi sektor LHK terhadap PDB, nilai ekspor, dan peningkatan PNBP.  Tata Kelola dan Inovasi: KLHK juga fokus pada tata kelola yang baik dan inovasi dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk melalui indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan, penanganan kasus LHK, dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik.  Pengarusutamaan Transformasi Digital: KLHK berupaya membangun kondisi yang mendorong pengembangan pelayanan digital, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, serta mengoptimalkan pengelolaan big data, sesuai dengan dokumen Rencana Strategis KLHK.  Pengurangan Kerentanan Bencana: KLHK juga memiliki sasaran dalam mengurangi kerentanan bencana, termasuk melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem peringatan dini, dan pengembangan sistem logistik kebencanaan. Berkaitan dengan sasaran strategis KLHK terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang bersinggungan dengan sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan : 1) Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan 2) Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pengelolaan sampah Kabupaten 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah “peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta SDM yang berkualitas”. Peningkatan daya saing daerah dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:
a.Percepatan penanggulangan kemiskinan; 25
b.Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
c.Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan teknologi mulai dari desa seluruh kecamatan;
d.Pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana
e.Peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi;
f.Pemantapan tata kelola pemerintahan dan ketertiban dan keamanan. Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025- 2030, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut: Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan NO Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target sasaran Tahun 2026 1 Terwujudnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh serta resilien terhadap bencana Meningkatnya efektivitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Indeks Kualitas Air 67.00 Indeks Kualitas Udara 93.50 Indeks Tutupan Lahan 89.00 Meningkatnya pengelolaan sampah Kabupaten Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 60 3.3 Program dan Kegiatan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup adalah sekumpulan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk 26 mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Perumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :
1. 1.Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. 2.Mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana;
3. 3.Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 5 program dan 16 Kegiatan serta 19 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin. Uraian lebih lanjut Program Kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2026 yang dapat dilihat pada Tabel 3.4 (T-C-32) berikut: 27 Tabel 3.4 (T-C-32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 No Program/kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 1 2 3 4 5 6 Urusan Bidang Lingkungan Hidup Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kab. Bolsel Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti 100% Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Kab.Bolsel Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 3 Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Kab. Bolsel Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 2 Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Kab.Bolsel Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun 1 Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kab.Bolsel Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab.Bolsel Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 100% Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Kab.Bolsel Indeks Kualitas Air 64.05 Indeks Kualitas Udara 93.15 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Kab.Bolsel Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 2 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kab. Bolsel Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 1 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Kab.Bolsel Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun 1 Sub Kegiatan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan Kab.Bolsel Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan 9 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Kab.Bolsel Meningkatnya Ketahunan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan 80 28 lingkungan hidup yang diterbitkan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kab.Bolsel Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 10 Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang- undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab.Bolsel Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi 10 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Kab.Bolsel Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah Kab.Bolsel Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampaha Kab.Bolsel Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada 4 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Kab.Bolsel Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 25 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Kab.Bolsel Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kab.Bolsel Indeks Kepuasan Masyarakat 3.45 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab.Bolsel Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab.Bolsel Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab.Bolsel Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab.Bolsel Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kab. Bolsel Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Kab. Bolsel Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 1 29 Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bolsel Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Bolsel Jumlah Laporan Keuangan pada SKPD 19 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bolsel Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab. Bolsel Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 165 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bolsel Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Kab. Bolsel Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD 18 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Bolsel Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKP Kab. Bolsel Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Bolsel Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian pada SKPD 1 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Kab. Bolsel Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Bolsel Jumlah Laporan Administrasi Umum pada SKPD 54 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Kab. Bolsel Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kab. Bolsel Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kab. Bolsel Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bolsel Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Bolsel Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah 12 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Kab. Bolsel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bolsel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bolsel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 158 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Kab. Bolsel Jumlah Laporan 150 30 Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bolsel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bolsel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bolsel Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD 9 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Bolsel Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kab. Bolsel Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bolsel Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 31 32 Tabel 4.1 T-C-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Urusan Bidang Lingkungan Hidup 1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti Kab. Bolsel 100% Rp. 617.166.500,00 DAU 100% Rp. 617.166.500,00 Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi Kab.Bolsel 3 Rp. 353.900.500,00 DAU 3 Rp. 353.900.500,00 Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi Kab. Bolsel 2 Rp. 353.900.500,00 DAU Usulan Hasil Musrenbang 2 Rp. 353.900.500,00 Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun Kab.Bolsel 1 Rp. 263.266.000,00 DAU 1 Rp. 263.266.000,00 Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun Kab.Bolsel 1 Rp. 263.266.000,00 DAU 1 Rp. 263.266.000,00 2 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Menurunnya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab.Bolsel 100% Rp. 611.285.400,00 DAU 100% Rp. 611.285.400,00 Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Indeks Kualitas Air Kab.Bolsel 64.05 Rp. 611.285.400,00 DAU 64.05 Rp. 611.285.400,00 Indeks Kualitas Udara 93.15 DAU 93.15 33 KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Urusan Bidang Lingkungan Hidup Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Kab.Bolsel 2 Rp. 311.092.400,00 DAU 2 Rp. 311.092.400,00 Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan Kab. Bolsel 1 Rp. 36.990.500,00 DAU 1 Rp. 36.990.500,00 Sub Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun Kab.Bolsel 1 Rp. 98.314.500,00 DAU 1 Rp. 98.314.500,00 Sub Kegiatan Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan Kab.Bolsel 9 Rp. 164.888.000,00 DAU 9 Rp. 164.888.000,00 3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Meningkatnya Ketahunan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan hidup yang diterbitkan Kab.Bolsel 80 Rp. 50.000.000,00 DAU 80 Rp. 50.000.000,00 Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi Kab.Bolsel 10 Rp. 50.000.000,00 DAU 10 Rp. 50.000.000,00 Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi Kab.Bolsel 10 Rp. 50.000.000,00 DAU 10 Rp. 50.000.000,00 34 KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Urusan Bidang Lingkungan Hidup Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Kab.Bolsel Rp. 2.062.359.536,00 DAU Rp. 2.062.359.536,00 Kegiatan Pengelolaan Sampah Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Kab.Bolsel Rp. 2.062.359.536,00 DAU Rp. 2.062.359.536,00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampaha Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada Kab.Bolsel 4 Rp. 26.236.000.00 DAU 4 Rp. 26.236.000.00 Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Kab.Bolsel 25 Rp. 1.774.983.536.00 DAU 25 Rp. 1.774.983.536.00 Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan Kab.Bolsel 1 Rp. 261.140.000,00 DAU 1 Rp. 261.140.000,00 5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat Kab.Bolsel 3.45 Rp. 2.366.790.661,00 DAU 3.45 Rp. 2.366.790.661,00 35 KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Urusan Bidang Lingkungan Hidup Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab.Bolsel 4 Rp. 5.913.500,00 DAU 4 Rp. 5.913.500,00 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab.Bolsel 1 Rp. 986.000,00 DAU 1 Rp. 986.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab.Bolsel 1 Rp. 960.000,00 DAU 1 Rp. 960.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab.Bolsel 1 Rp. 990.000,00 DAU 1 Rp. 990.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kab. Bolsel 1 Rp. 997.500,00 DAU 1 Rp. 997.500,00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kab. Bolsel 1 Rp. 990.000,00 DAU 1 Rp. 990.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bolsel 1 Rp. 990.000,00 DAU 1 Rp. 990.000,00 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan pada SKPD Kab. Bolsel 19 Rp. 1.876.197.941,00 DAU 19 Rp. 1.876.197.941,00 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bolsel 18 Rp. 1.863.412.941.001,00 DAU 18 Rp. 1.863.412.941.001,00 Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab. Bolsel 165 Rp. 8.185.000,00 DAU 165 Rp. 8.185.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bolsel 1 Rp. 2.100.000,00 DAU 1 Rp. 2.100.000,00 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan Semesteran SKPD Kab. Bolsel 18 Rp. 2.500.000,00 DAU 18 Rp. 2.500.000,00 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bolsel 4 Rp. 12.830.000,00 DAU 4 Rp. 12.830.000,00 36 KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Urusan Bidang Lingkungan Hidup Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKP Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bolsel 4 Rp. 12.830.000,00 DAU 4 Rp. 12.830.000,00 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian pada SKPD Kab. Bolsel 1 Rp. 20.346.000,00 DAU 1 Rp. 20.346.000,00 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Bolsel 6 Rp. 20.346.000,00 DAU 6 Rp. 20.346.000,00 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum pada SKPD Kab. Bolsel 54 Rp. 302.526.500,00 DAU 54 Rp. 302.526.500,00 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Bolsel 1 Rp. 2.941.500,00 DAU 1 Rp. 2.941.500,00 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Kab. Bolsel 2 Rp. 11.100.000,00 DAU 2 Rp. 11.100.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Bolsel 1 Rp. 9.490.000,00 DAU 1 Rp. 9.490.000,00 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bolsel 60 Rp. 278.995.000,00 DAU 60 Rp. 278.995.000,00 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Kab. Bolsel 12 Rp. 90.884.720,00 DAU 12 Rp. 90.884.720,00 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kab. Bolsel 6 Rp. 35.244.720,00 DAU 6 Rp. 35.244.720,00 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kab. Bolsel 6 Rp. 55.640.000,00 DAU 6 Rp. 55.640.000,00 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bolsel 158 Rp. 7.620.000,00 DAU 158 Rp. 7.620.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bolsel 150 Rp. 1.480.000,00 DAU 150 Rp. 1.480.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bolsel 4 Rp. 6.140.000,00 DAU 4 Rp. 6.140.000,00 37 KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Urusan Bidang Lingkungan Hidup Listrik Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Bolsel 4 Rp. 126.677.538,00 DAU 4 Rp. 126.677.538,00 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bolsel 9 Rp. 50.472.000,00 DAU 9 Rp. 50.472.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Bolsel 1 Rp. 43.880.000,00 DAU 1 Rp. 43.880.000,00 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Bolsel 2 Rp. 3.682.000,00 DAU 2 Rp. 3.682.000,00 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Bolsel 6 Rp. 2.910.000,00 DAU 6 Rp. 2.910.000,00 38 Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Semoga Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. 39 Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Demikian untuk dilaksanakan. J. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Renja PD merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan daerah, dimana Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Renstra ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyusun Renja Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a.Persiapan penyusunan,
b.Penyusunan rancangan awal,
c.Penyusunan rancangan,
d.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e.Perumusan rancangan akhir, dan
f.Penetapan. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dipedomani (edon an ] RENsTRA KL I I RENJA KL I I Dipeomanf oac RPJP NAS Dipedomant RPJM NAS Diiabarkanl RKP II 4 l • r=. Lre- Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang ' ' ' T T 'T I RPJPD I Dipedomani RPJMD lo11abarkan RKPD D1pedoman1 l Diacu l Pem. Daerah RENSTRA RENJA Dipedomany SKPD SKPD y 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
20. 20.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
22. 22.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
23. 23.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
24. 24.Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 728). 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2025 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan secara berkesinambungan 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran; 2) Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara sistematis dan terorganisir; 3). Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 3) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. 1.4 Sistematika Penyusunan BABI PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 MaksuddanTujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3.3 Program dan Kegiatan BABIV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BAB V PENUTUP
25. 1.Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah: Tabel 2.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung 1 Program Pendafatran Penduduk Jumlah Dokumen Kependudukan yang di terbitkan 2 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Jumlah Data Kependudukan yang di kumpulkan dan diolah untuk menyediakan data yang akurat. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 disajikan pada table berikut: Tabel2.2 (T-C-29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenjaTahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 KODE Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 86% 85% 85% 99.99% 86% - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian target Rencana Strategis 85% 85% 85% Nilai SAKIP Perangkat Daerah 71 71 71 Persentase indikator kinerja pegawai yang selaras dengan indikator kinerja diatasnya 100% 100% 100% Persentase Indikator Kinerja individu berorientasi hasil (outcome) 100% 100% 100% Persentase Peta Strategis (Kerang Logis) / Cascading Kinerja (Pohon Kinerja) mengacu pada Kinerja Utama dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai 100% 100% 100% 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Rencana Strategis 1 Dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Rencana Kerja 1 Dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Cascading Kinerja / Pohon Kinerja 1 Dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Utama 1 Dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Individu 1 Dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Dokumen Rencana Aksi 1 Dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja 1 Dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Dokumen Penilaian Resiko unit kerja 1 Dok 1 Dok 1 Dok 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah DPA-SKPD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA- SKPD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 1 Dok 1 Dok 1 Dok 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan 4 Kali 4 Kali 4 Kali - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi 0% 0% 100% 100% 0% 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase gaji ASN yang terbayarkan 100% 100% 100% 2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Persentase Pembayaran Tagihan sesuai dengan SOP 100% 100% 100% 100% 100% 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan SAP 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan keuangan bulanan/triwulan/semest eran 18 Dok 18 Dok 18 Dok 5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Realisasi Anggaran 4 Dok 4 Dok 4 Dok Jumlah Dokumen Analisis Realisasi Anggaran 4 Dok 4 Dok 4 Dok - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat 100% 100% 100% 100% 100% 1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Barang Milik Daerah 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok Jumlah Laporan Barang Habis Pakai 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Penurunan Pelanggaran Disipilin Pegawai 4% 5% 97.49% 5% 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Persentase kehadiran pegawai tepat waktu 100% 100% 100% 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas 11 Pasang 11 Pasang 0 3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi 12,5% 12,5% 12,5% 4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi 50% 50% 50% - Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 100% 100% Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 90% 90% 90% Jumlah Inovasi 3 2 3 Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan kinerja utama yang dihasilkan 100% 100% 100% Persentase peta proses bisnis yang ideal dalam rangka penyederhanaan organisasi 100% 100% 100% Persentase standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis 50% 50% 50% Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas, fungsi, renstra perangkat daerah serta selaras dengan kinerja organisasi 100% 100% 100% Persentase SOP dan SP yang diterapkan 100% 100% 100% 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase Pemenuhan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 100% 100% 100% 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan 100% 100% 100% Jumlah Banner/Spanduk dll tentang Reformasi Birorkasi 2 12 12 Jumlah Halaman/Fotocopy/Peng adaan 5500 Lembar 5000lembar 5000lembar 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan 32 Exemplar 24 Exemplar 24 Exemplar 5 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Tamu Yang Difasilitasi 25 Orang 95 Orang 25 Orang 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi 100% 100% 98% 98% 100% Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat 1 Dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Dokumen Rencana Kerja RB PD 1 Dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis 1 Dok ` 1 Dok Persentase Peta Proses Bisnis dijabarkan ke dalam SOP 1 Dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Keputusan Kepala PD tentang SOP 1 Dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Standar Pelayanan 1 Dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Maklumat Pelayanan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Jenis Layanan yang berbasis elektronik 1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan Persentase Pelayanan Publik PD yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) 10% 0 10% Persentase Pengaduan Pelayanan yang terintegrasi dalam SPAN- LAPOR 10% 0 10% - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 2 100% 2 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan 0 - 0 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diadakan 2 - 2 3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan 8 Unit 6 Unit 8 Unit 4 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah bangunan/Gedung 1 Unit - 1 Unit 5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 0 Unit 0 - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ` 100% 100% 100% Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 89 87 88 Jumlah Inovasi 85 1 1 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jaringan Internet yang tersedia 1 1 1 Jumlah Jaringan Listrik Yang tersedia 1 1 1 Jumlah jaringan Air Yang Tersedia 1 1 1 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan 100% 100% 100% 100% - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100% 100% 99% 100% 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara 8 Unit 8 Unit 8 Unit 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas operasional/lapangan Yang dipelihara 1 Unit 1 Unit 99% 1 Unit 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara 1 Unit 1 Unit 1 Unit 4 Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Bangunan Gedung yang dipelihara/rehabilitasi 0 0 0 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase peserta yang memahami teknis pencatatan sipil 100% 0 83.87% 100% - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 1 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil Jumlah Peserta Bimbingan teknis terkait Pencatatan Sipil 0% 11 Peserta PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Presentase Cakupakan Kepemilikan Dokumen Kepemduduakn 100% 100% 78.94% 100% Persentase anak usia 01- 7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memmili KIA 95% 75% 85% Persentase kepemilikan akta kelahiran 100% 100% 100% - Pelayanan Pendaftaran Penduduk 100% 100% 100% 1 Pencatatan, Penatausahaan,dan penerbitan Dokumen Kependudukan atas pendaftaran Penduduk Presentase Jumlah ATK 100% 100% 100% Jumlah Bahan Kegiatan Kantor Kertas dan Cover 100% 100 Rim 100% Presentase Jumlah Bahan Cetak 100% 100% 100% Jumlah THL 13 Otang 11 Orang 11 Orang Presentase Penerbitan Akta Perkawinan 100% 100% 100% Presentase Penerbitan Akta Kematin 100% 100% 100% Presentase Jumlah Penyajian Data Kependudukan 100% 100% 100% Presentase Jumlah Perekaman KTP-el 100% 100% 100% Presentase Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun yang memiliki KIA 100% 75% 100% Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran 100% 100% 100% PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Presentase Jumlah PD ymemanfaatkan data kependudukan berdasarkab perjanjian kerja sama 7 Opd 2Opd 5 OPd 1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan 1 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlsh PD yang melakukan kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan 7 PD 2 PD 5 PD 2 Inventarisasi Data untuk kepentingan Pembangunan Daerah Jumlah Alat Penunjang dalam Pengarsipan Dokumen Kependudukan 5 Unit 0 5 Unit 2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 1 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Jumlah Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data Kependudukan 90 Orang 90 Orang 90 Orang 2 Peneyediaan Data Kependudukan yang Akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Presentase Jangka Waktu Pengarsipan Domuken Kependudukan 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 1 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penayagunaan Data Kependudukan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis 81 orang 0 81 orang PROGRAM PENGLOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Jumlah Buku Profil Kependudukan 0 50 Buku 1 Penyusunan Profil Kependudukan 50 Buku 0 50 Buku 1 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota Jumlah Buku Profil Kependudukan 30 Buku 0 25 Buku Jumlah Buku Agregat 30 Buku 0 25 Buku 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Kepedudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa:
26. 1.Pada Indikator Persentase Kepemilikan KTP-el dengan target 100%, tercapa 96.96%.
27. 2.Pada Indikator Presentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil dengan target 100%,tercapai 99,5% Uraian mengenai kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut: 15 Tabel 2.3 (TC-30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No Indikator SPM/Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan AnalisisTahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Administrasi Kependudukan 85% 85% 85% 85% 80% 81.00% 80% 82,% 85% 87% 2 Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan 90% 92% 94% 95% 99% 95% 96% 96.50% 97% 99,5% 16 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut: Tabel 2.4 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi SelamaTahun 2024 Permasalahan Hambatan Sarana dan prasarana yang ada tidak memenuhi standar pelayanan publik Masih kurangnya anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tersedia seperti Gedung kantor yang belum sesuai Standar Pelayanan Pelayanan Publik Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat kepemilikan dokumen kependudukan • Keterbatasan akses • Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang dokumen kependudukan Kurangnya SDM tentang edukasi pelayanan adminsitrasi kependudukan Kurangnya kesempatan peningkatan kapasitas SDM pelaksana pelayanan administrasi kependudukan Pengamanan database yang belum maksimal dan kurangnya integrasi beberapa layanan berbasis kependudukan • Akses internet yang terbatas • Perangkat yang tidak memadai • Kurangnya te naga ahli di bidang teknologi informasi Selain itu, selama Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu: Tabel Tabel 2.5 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi SelamaTahun 2024 Peluang Tantangan • Perkembangan Teknologi Informasi yang memungkinkan inovasi pelayanan • Meningkatnya kepentingan masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan • Dukungan kebijakan pemerintah daerah berupa PERDA tentang administrasi kependudukan • Perubahan regulasi yang berdampak pada pelayanan • Penyalahgunaan data kependudukan • Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelayanan • Bencana Alam yang menghambat akses masyarakat terhadap layanan publik 17 • Potensi Kerjasama dengan pihak ketiga Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
28. 1.Pelayanan prima administrasi kependudukan yaitu pelayanan yang selalu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan perkembanagan teknologi informasi. Dalam era saat ini pelayanan administrasi kependudukan mempunyai tuntutan untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin maju antara lain:
a.Penduduk menginginkan pelayanan yang cepat dan mudah.
b.Perkembagan TI menuntut pelayanan untuk bisa menjadi lebih memudahkan masyarakat.
c.Diperlukan terobosan-terobosan baru untuk memenuhi keinginan masyarakat dalam hal pelayanan Adminduk.
1. 2.Satu data kependudukan secara nasional. NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai pendudukm Indonesia.
a.Implementasi integrasi big data kependudukan dalam semua proses berpemerintahan di Indonesia telah berjalan sejak tahun
1. 2019.Integrasi big data ini memudahkan dalam semua proses pemerintahan. Proses tersebut secara bertahap telah dilakukan oleh jajaran Dukcapil. Tidak hanya besar data yang menjadi poin utama tetapi apa yang harus dilakukan organisasi dengan data tersebut yang terkoneksi dengan banyak lembaga dan instansi- instansi pelayanan publik.
b.Big data mendorong penduduk untuk mendapatkan hak-haknya dalam pelayanan publik.
c.Semua penduduk memiliki identitas. 18 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada table berikut: Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.6 (T-C31) berikut ini: 18 Tabel2.6 (T-C 31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 No Rancangan awal RKPD Rancangan awal RKPD Catatan Penting Proram Kegiatan Loka si Indikator Kinerja Targe t Capai an Pagu Indikatif Proram Kegiatan Lokasi Indik ator Kiner ja Targe t Capai an Pagu Indikatif PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bol- Sel Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 86% 3.515.464.397 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 86% 86% 3.515.464.39 7 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bol- Sel Persentase rata-rata capaian target Rencana Strategis 85% 4.500.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase rata- rata capaian target Rencana Strategis 85% 85% 4.500.000 Bol- Sel Nilai SAKIP Perangkat Daerah 71 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 71 71 Bol- Sel Persentase indikator kinerja pegawai yang selaras dengan indikator kinerja diatasnya 100% Persentase indikator kinerja pegawai yang selaras dengan indikator kinerja diatasnya 100% 100% Bol- Sel Persentase Indikator Kinerja individu berorientasi hasil (outcome) 100% Persentase Indikator Kinerja individu berorientasi hasil (outcome) 100% 100% Bol- Sel Persentase Peta Strategis (Kerang Logis) / Cascading Kinerja (Pohon Kinerja) mengacu pada Kinerja Utama dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai 100% Persentase Peta Strategis (Kerang Logis) / Cascading Kinerja (Pohon Kinerja) mengacu pada Kinerja Utama dan digunakan dalam penjabaran kinerja 100% 100% 18 seluruh pegawai 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bol- Sel Jumlah Rencana Strategis 1 Dok 1.200.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Rencana Strategis 1 Dok 1 Dok 1.200.000 Bol- Sel Jumlah Rencana Kerja 1 Dok Jumlah Rencana Kerja 1 Dok 1 Dok Bol- Sel Jumlah Cascading Kinerja / Pohon Kinerja 1 Dok Jumlah Cascading Kinerja / Pohon Kinerja 1 Dok 1 Dok Bol- Sel Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Utama 1 Dok Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Utama 1 Dok 1 Dok Bol- Sel Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Individu 1 Dok Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Individu 1 Dok 1 Dok Bol- Sel Jumlah Dokumen Rencana Aksi 1 Dok Jumlah Dokumen Rencana Aksi 1 Dok 1 Dok Bol- Sel Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja 1 Dok Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja 1 Dok 1 Dok Bol- Sel Jumlah Dokumen Penilaian Resiko unit kerja 1 Dok Jumlah Dokumen Penilaian Resiko unit kerja 1 Dok 1 Dok 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Bol- Sel Jumlah Dokumen RKA- SKPD 1 Dok 650.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dok 1 Dok 650.000 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Bol- Sel Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dok 400.000 1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Dok 1 Dok 400.000 19 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Bol- Sel Jumlah DPA-SKPD 1 Dok 500.000 2 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah DPA-SKPD 1 Dok 1 Dok 500.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Bol- Sel Jumlah Perubahan DPA- SKPD 1 Dok 500.000 3 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD 1 Dok 1 Dok 500.000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Bol- Sel Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 1 Dok 350.000 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 1 Dok 1 Dok 350.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bol- Sel Jumlah Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan 4 Kali 350.000 5 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan 4 Kali 4 Kali 350.000 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bol- Sel Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi 0% 1.724.875.585 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi 0% 0% 1.724.875.58 5 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Bol- Sel Persentase gaji ASN yang terbayarkan 100% 1.672.522.585 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase gaji ASN yang terbayarkan 100% 100% 1.672.522.58 5 2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD Bol- Sel Persentase Pembayaran Tagihan sesuai dengan SOP 100% 50.853.000 2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Persentase Pembayaran Tagihan sesuai dengan SOP 100% 100% 50.853.000 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Bol- Sel Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan SAP 1 Lapor an 500.000 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan SAP 1 Lapor an 1 Lapor an 500.000 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD Bol- Sel Jumlah Laporan Keuangan keuangan bulanan/triwulan/semeste ran 18 Dok 500.000 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan keuangan bulanan/triwulan/ semesteran 18 Dok 18 Dok 500.000 5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Bol- Sel Jumlah Laporan Realisasi Anggaran 4 Dok 500.000 5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Realisasi Anggaran 4 Dok 4 Dok 500.000 II II II II 20 Realisasi Anggaran Bol- Sel Jumlah Dokumen Analisis Realisasi Anggaran 4 Dok Jumlah Dokumen Analisis Realisasi Anggaran 4 Dok 4 Dok - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Bol- Sel Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat 100% 54.243.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat 100% 100% 54.243.000 1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Bol- Sel Jumlah Laporan Barang Milik Daerah 1 Dok 54.243.000 1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Barang Milik Daerah 1 Dok 1 Dok 54.243.000 Bol- Sel Jumlah Laporan Barang Habis Pakai 1 Dok Jumlah Laporan Barang Habis Pakai 1 Dok 1 Dok - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bol- Sel Persentase Penurunan Pelanggaran Disipilin Pegawai 4% 102.386.546 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Penurunan Pelanggaran Disipilin Pegawai 4% 4% 102.386.546 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Bol- Sel Persentase kehadiran pegawai tepat waktu 100% 5.000.000 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Persentase kehadiran pegawai tepat waktu 100% 100% 5.000.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Bol- Sel Jumlah Pakaian Dinas 11 Pasan g 8.800.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas 11 Pasan g 11 Pasan g 8.800.000 3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bol- Sel Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi 12,5% 61.304.512 3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi 12,5% 12,5% 61.304.512 4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Bol- Sel Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi 50% 27.282.034 4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi 50% 50% 27.282.034 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Bol- Sel Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 223.200.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 100% 223.200.000 Bol- Sel Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 90% Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 90% 90% Bol- Sel Jumlah Inovasi 3 Jumlah Inovasi 3 3 Bol- Sel Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan kinerja utama yang dihasilkan 100% Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan kinerja utama yang dihasilkan 100% 100% 21 Bol- Sel Persentase peta proses bisnis yang ideal dalam rangka penyederhanaan organisasi 100% Persentase peta proses bisnis yang ideal dalam rangka penyederhanaan organisasi 100% 100% Bol- Sel Persentase standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis 50% Persentase standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis 50% 50% Bol- Sel Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas, fungsi, renstra perangkat daerah serta selaras dengan kinerja organisasi 100% Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas, fungsi, renstra perangkat daerah serta selaras dengan kinerja organisasi 100% 100% Bol- Sel Persentase SOP dan SP yang diterapkan 100% Persentase SOP dan SP yang diterapkan 100% 100% 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Bol- Sel Persentase Pemenuhan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 100% 48.000.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase Pemenuhan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 100% 100% 48.000.000 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Bol- Sel Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan 100% 7.800.000 2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan 100% 100% 7.800.000 Bol- Sel Jumlah Banner/Spanduk dll tentang Reformasi Birorkasi 2 Jumlah Banner/Spanduk dll tentang Reformasi Birorkasi 2 2 Bol- Sel Jumlah Halaman/Fotocopy/Penga daan 5500 Lemba r Jumlah Halaman/Fotocopy /Pengadaan 5500 Lemb ar 5500 Lemb ar 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Bol- Sel Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan 32 Exem plar 2.500.000 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan 32 Exem plar 32 Exem plar 2.500.000 4 Fasilitasi Kunjungan Tamu Bol- Sel Jumlah Tamu Yang Difasilitasi 25 Orang 1.250.000 4 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Tamu Yang Difasilitasi 25 Orang 25 Orang 1.250.000 22 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bol- Sel Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi 100% 265.248.000 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi 100% 100% 265.248.000 Bol- Sel Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat 1 Dok Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat 1 Dok 1 Dok Bol- Sel Jumlah Dokumen Rencana Kerja RB PD 1 Dok Jumlah Dokumen Rencana Kerja RB PD 1 Dok 1 Dok Bol- Sel Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis 1 Dok Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis 1 Dok 1 Dok Bol- Sel Persentase Peta Proses Bisnis dijabarkan ke dalam SOP 1 Dok Persentase Peta Proses Bisnis dijabarkan ke dalam SOP 1 Dok 1 Dok Bol- Sel Jumlah Keputusan Kepala PD tentang SOP 1 Dok Jumlah Keputusan Kepala PD tentang SOP 1 Dok 1 Dok Bol- Sel Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Standar Pelayanan 1 Dok Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Standar Pelayanan 1 Dok 1 Dok Bol- Sel Jumlah Maklumat Pelayanan 1 Dok Jumlah Maklumat Pelayanan 1 Dok 1 Dok 6 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Bol- Sel Jumlah Jenis Layanan yang berbasis elektronik 1 Layan an 22.000.000 6 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Jenis Layanan yang berbasis elektronik 1 Layan an 1 Layan an 22.000.000 Bol- Sel Persentase Pelayanan Publik PD yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) 10% Persentase Pelayanan Publik PD yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) 10% 10% Bol- Sel Persentase Pengaduan Pelayanan yang terintegrasi dalam SPAN- LAPOR 10% Persentase Pengaduan Pelayanan yang terintegrasi dalam SPAN-LAPOR 10% 10% - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bol- Sel Jumlah BMD yang diadakan 2 4.077.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 2 2 4.077.000.00 0 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Bol- Sel Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan 0 - 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan 0 0 - 23 atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Bol- Sel Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diadakan 2 52.000.000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diadakan 2 2 52.000.000 3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Bol- Sel Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan 8 Unit 280.000.000 3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan 8 Unit 8 Unit 280.000.000 4 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Bol- Sel Jumlah bangunan/Gedung 1 Unit 3.745.000.000 4 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah bangunan/Gedung 1 Unit 1 Unit 3.745.000.00 0 5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Bol- Sel Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 0 Unit 0 5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 0 Unit 0 Unit 0 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bol- Sel ` 100% 256.715.965 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ` 100% 100% 256.715.965 Bol- Sel Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 89 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 89 89 Bol- Sel Jumlah Inovasi 85 Jumlah Inovasi 85 85 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bol- Sel Jumlah Jaringan Internet yang tersedia 1 32.000.000 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jaringan Internet yang tersedia 1 1 32.000.000 Bol- Sel Jumlah Jaringan Listrik Yang tersedia 1 Jumlah Jaringan Listrik Yang tersedia 1 1 Bol- Sel Jumlah jaringan Air Yang Tersedia 1 Jumlah jaringan Air Yang Tersedia 1 1 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bol- Sel Persentase jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan 100% 224.715.965 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan 100% 100% 224.715.965 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bol- Sel Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100% 110.038.500 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100% 100% 110.038.500 II 24 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Bol- Sel Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara 8 Unit 110.038.500 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara 8 Unit 8 Unit 110.038.500 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Bol- Sel Jumlah Kendaraan Dinas operasional/lapangan Yang dipelihara 1 Unit 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas operasional/lapang an Yang dipelihara 1 Unit 1 Unit 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Bol- Sel Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara 1 Unit 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara 1 Unit 1 Unit 4 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Bol- Sel Jumlah Bangunan Gedung yang dipelihara/rehabilitasi 0 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Bangunan Gedung yang dipelihara/rehabilit asi 0 0 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Bol- Sel Persentase peserta yang memahami teknis pencatatan sipil 100% 58.721.646 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase peserta yang memahami teknis pencatatan sipil 100% 100% 58.721.646 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bol- Sel Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 1 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil Bol- Sel Jumlah Peserta Bimbingan teknis terkait Pencatatan Sipil 58.721.646 1 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil Jumlah Peserta Bimbingan teknis terkait Pencatatan Sipil 58.721.646 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Bol- Sel Presentase Cakupakan Kepemilikan Dokumen Kepemduduakn 100% 622.691.860 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Presentase Cakupakan Kepemilikan Dokumen Kepemduduakn 100% 100% 622.691.860 Bol- Sel Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memmili KIA 95% Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memmili KIA 95% 95% II 25 Bol- Sel Persentase kepemilikan akta kelahiran 100% Persentase kepemilikan akta kelahiran 100% 100% - Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bol- Sel 100% 368.000.000 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 100% 100% 368.000.000 1 Pencatatan, Penatausahaan,da n penerbitan Dokumen Kependudukan atas pendaftaran Penduduk Bol- Sel Presentase Jumlah ATK 100% 26.500.000 1 Pencatatan, Penatausahaan,dan penerbitan Dokumen Kependudukan atas pendaftaran Penduduk Presentase Jumlah ATK 100% 100% 26.500.000 Bol- Sel Jumlah Bahan Kegiatan Kantor Kertas dan Cover 100% 7.500.000 Jumlah Bahan Kegiatan Kantor Kertas dan Cover 100% 100% 7.500.000 Bol- Sel Presentase Jumlah Bahan Cetak 100% 32.000.000 Presentase Jumlah Bahan Cetak 100% 100% 32.000.000 Bol- Sel Jumlah THL 13 Otang 302.000.000 Jumlah THL 13 Otang 13 Otang 302.000.000 Bol- Sel Presentase Penerbitan Akta Perkawinan 100% 254.691.860 Presentase Penerbitan Akta Perkawinan 100% 100% 254.691.860 Bol- Sel Presentase Penerbitan Akta Kematin 100% Presentase Penerbitan Akta Kematin 100% 100% Bol- Sel Presentase Jumlah Penyajian Data Kependudukan 100% Presentase Jumlah Penyajian Data Kependudukan 100% 100% Bol- Sel Presentase Jumlah Perekaman KTP-el 100% Presentase Jumlah Perekaman KTP-el 100% 100% II 26 Bol- Sel Presentase Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun yang memiliki KIA 100% Presentase Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun yang memiliki KIA 100% 100% Bol- Sel Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran 100% Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran 100% 100% PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Bol- Sel Presentase Jumlah PD ymemanfaatkan data kependudukan berdasarkab perjanjian kerja sama 7 Opd 45.500.000 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Presentase Jumlah PD ymemanfaatkan data kependudukan berdasarkab perjanjian kerja sama 7 Opd 7 Opd 45.500.000 1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan Bol- Sel 1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan 1 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Bol- Sel Jumlsh PD yang melakukan kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan 7 PD 18.000.000 1 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlsh PD yang melakukan kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan 7 PD 7 PD 18.000.000 2 Inventarisasi Data untuk kepentingan Pembangunan Daerah Bol- Sel Jumlah Alat Penunjang dalam Pengarsipan Dokumen Kependudukan 5 Unit 27.500.000 2 Inventarisasi Data untuk kepentingan Pembangunan Daerah Jumlah Alat Penunjang dalam Pengarsipan Dokumen Kependudukan 5 Unit 5 Unit 27.500.000 2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Bol- Sel 196.000.000 1 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 196.000.000 1 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Bol- Sel Jumlah Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data Kependudukan 90 Orang 125.000.000 1 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Jumlah Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data Kependudukan 90 Orang 90 Orang 125.000.000 2 Peneyediaan Data Kependudukan yang Akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Bol- Sel Presentase Jangka Waktu Pengarsipan Domuken Kependudukan 10 Tahun 27.500.000 2 Peneyediaan Data Kependudukan yang Akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Presentase Jangka Waktu Pengarsipan Domuken Kependudukan 10 Tahu n 10 Tahu n 27.500.000 27 1 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penayagunaan Data Kependudukan Bol- Sel Jumlah Peserta Bimbingan Teknis 81 orang 43.500.000 3 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penayagunaan Data Kependudukan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis 81 orang 81 orang 43.500.000 PROGRAM PENGLOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Bol- Sel Jumlah Buku Profil Kependudukan 26.500.000 PROGRAM PENGLOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Jumlah Buku Profil Kependudukan 26.500.000 1 Penyusunan Profil Kependudukan Bol- Sel 50 Buku Penyusunan Profil Kependudukan 50 Buku 50 Buku 1 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota Bol- Sel Jumlah Buku Profil Kependudukan 30 Buku 26.500.000 1 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota Jumlah Buku Profil Kependudukan 30 Buku 30 Buku 26.500.000 Bol- Sel Jumlah Buku Agregat 30 Buku Jumlah Buku Agregat 30 Buku 30 Buku TOTAL 7.502.373.102 7.502.373.1 02 25 2.5Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan kesepakatan hasil musrembang kecamatan Tahun 2026. Tabel 2.7 Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2026 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 1 N I H I L 26 Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke-IV tahun 2020- 2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025. Keempat pilar RPJMN ke-IV tersebut diterjemahkan kedalam 7 agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat berkontribusi dalam agenda keenam yaitu Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Pada Tahun 2026, Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah “Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pembanguan”, dengan sasaran dan focus antara lain : Tabel 3.1 Sasaran dan Fokus Pembangunan dalam RKP Tahun 2026 NO Sasaran RKP Fokus RKP 2025 1 Peningkatan kualitas data kependudukan Reformasi birokrasi dengan cara penerapan SIAK terpusat dan IKD untuk pelayanan yang lebih modern 2 Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan Pemanfaatan data untuk stunting 3 Optimalisasi pemanfaatan data kependudukan Peningkatan kualitas SDM 27 NO Sasaran RKP Fokus RKP 2025 4 Peningkatan kesadaran masyarakat Penyediaan Infrastruktur Sasaran strategis Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan uraian dari tujuan strategis yang sekaligus merupakan pemetaan dari strategi Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan Misi untuk mewujudkan Visi Presiden tahun 2020-2024. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 3 sasaran strategis yaitu: 1) Penyediaan data kependudukan yang akurat dan valid; 2) Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan; 3) Peningkatan tertib administrasi kependudukan. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah “peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta SDM yang berkualitas”. Peningkatan daya saing daerah dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:
a.Percepatan penanggulangan kemiskinan;
b.Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
c.Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan teknologi mulai dari desa seluruh kecamatan;
d.Pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana
e.Peningkatanka pasitas UMKM dan koperasi;
f.Pemantapan tata Kelola pemerintahan dan ketertiban dan keamanan. Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut: 28 Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET SASARAN TAHUN 2026 -1 -2 -3 -4 Terwujudnya layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang efektif dan efisien Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan 85 Indeks Pengelolaan Administrasi Kependudukan 97,5 Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipi Perekamanam KTP-el 100 Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA 65 Kepemilikan Akta Kelahiran 99.8 Kepemilikan Akta Kematian 20,5 Kepemilikan Akta Perkawinan 53 Kepemilikan Akta Perceraian 55 Persentase Peserta yang memahami teknis pencatatan sipil 100 Jumlah PD yang Memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama 17 29 3.3 Program dan Kegiatan Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program / kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sekumpulan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Perumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Meningkatnya Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipi ; Mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; 30 Tabel 3.3 (T-C-32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 No Program dan Kegiatan LOKASI Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan N I H I L 33 34 Tabel 4.1T-C-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatuf 1 2 3 6 7 8 9 10 11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Bol-Sel 86% 6.262.189.120 DAU 86% 86% 3.515.464.397 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian target Rencana Strategis Bol-Sel 85% 4.000.000 DAU 85% 85% 4.500.000 Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bol-Sel 71 DAU 71 71 Persentase indikator kinerja pegawai yang selaras dengan indikator kinerja diatasnya Bol-Sel 100% DAU 100% 100% Persentase Indikator Kinerja individu berorientasi hasil (outcome) Bol-Sel 100% DAU 100% 100% Persentase Peta Strategis (Kerang Logis) / Cascading Kinerja (Pohon Kinerja) mengacu pada Kinerja Utama dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai Bol-Sel 100% DAU 100% 100% 35 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Rencana Strategis Bol-Sel 1 Dok 1.000.000 DAU 1 Dok 1 Dok 1.200.000 Jumlah Rencana Kerja Bol-Sel 1 Dok DAU 1 Dok 1 Dok Jumlah Cascading Kinerja / Pohon Kinerja Bol-Sel 1 Dok DAU 1 Dok 1 Dok Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Utama Bol-Sel 1 Dok DAU 1 Dok 1 Dok Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Individu Bol-Sel 1 Dok DAU 1 Dok 1 Dok Jumlah Dokumen Rencana Aksi Bol-Sel 1 Dok DAU 1 Dok 1 Dok Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja Bol-Sel 1 Dok DAU 1 Dok 1 Dok Jumlah Dokumen Penilaian Resiko unit kerja Bol-Sel 1 Dok DAU 1 Dok 1 Dok 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD Bol-Sel 1 Dok 500.000 DAU 1 Dok 1 Dok 650.000 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD Bol-Sel 1 Dok 500.000 DAU 1 Dok 1 Dok 400.000 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah DPA-SKPD Bol-Sel 1 Dok 500.000 DAU 1 Dok 1 Dok 500.000 36 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD Bol-Sel 1 Dok 500.000 DAU 1 Dok 1 Dok 500.000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bol-Sel 1 Dok 500.000 DAU 1 Dok 1 Dok 350.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan Bol-Sel 4 Kali 500.000 DAU 4 Kali 4 Kali 350.000 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi Bol-Sel 0% 1.388.773.729 DAU 0% 0% 1.724.875.585 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase gaji ASN yang terbayarkan Bol-Sel 100% 1.343.073.729 DAU 100% 100% 1.672.522.585 2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Persentase Pembayaran Tagihan sesuai dengan SOP Bol-Sel 100% 44.200.000 DAU 100% 100% 50.853.000 3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan SAP Bol-Sel 1 Laporan 500.000 DAU 1 Laporan 1 Laporan 500.000 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan keuangan bulanan/triwulan/semesteran Bol-Sel 18 Dok 500.000 DAU 18 Dok 18 Dok 500.000 5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Laporan Realisasi Anggaran Bol-Sel 4 Dok 500.000 DAU 4 Dok 4 Dok 500.000 Jumlah Dokumen Analisis Realisasi Anggaran Bol-Sel 4 Dok DAU 4 Dok 4 Dok - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat Bol-Sel 100% 51.660.000 DAU 100% 100% 54.243.000 1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Bol-Sel 1 Dok 51.660.000 DAU 1 Dok 1 Dok 54.243.000 37 Jumlah Laporan Barang Habis Pakai Bol-Sel 1 Dok DAU 1 Dok 1 Dok - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Penurunan Pelanggaran Disipilin Pegawai Bol-Sel 5% 94.868.140 DAU 5% 4% 102.386.546 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Persentase kehadiran pegawai tepat waktu Bol-Sel 100% 5.000.000 DAU 100% 100% 5.000.000 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pakaian Dinas Bol-Sel 0 5.500.000 DAU 0 11 Pasang 8.800.000 3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi Bol-Sel 12,5% 58.385.250 DAU 12,5% 12,5% 61.304.512 4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi Bol-Sel 50% 25.982.890 DAU 50% 50% 27.282.034 - Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti Bol-Sel 100% 210.000.000 DAU 100% 100% 223.200.000 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Bol-Sel 90% DAU 90% 90% Jumlah Inovasi Bol-Sel 3 DAU 3 3 Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan kinerja utama yang dihasilkan Bol-Sel 100% DAU 100% 100% Persentase peta proses bisnis yang ideal dalam rangka penyederhanaan organisasi Bol-Sel 100% DAU 100% 100% Persentase standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis Bol-Sel 50% DAU 50% 50% 38 Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas, fungsi, renstra perangkat daerah serta selaras dengan kinerja organisasi Bol-Sel 100% DAU 100% 100% Persentase SOP dan SP yang diterapkan Bol-Sel 100% DAU 100% 100% 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase Pemenuhan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Bol-Sel 100% 45.000.000 DAU 100% 100% 48.000.000 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan Bol-Sel 100% 7.500.000 DAU 100% 100% 7.800.000 Jumlah Banner/Spanduk dll tentang Reformasi Birorkasi Bol-Sel 12 DAU 12 2 Jumlah Halaman/Fotocopy/Pengadaan Bol-Sel 5000lembar DAU 5000lembar 5500 Lembar 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan Bol-Sel 24 Exemplar 2.500.000 DAU 24 Exemplar 32 Exemplar 2.500.000 5 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Tamu Yang Difasilitasi Bol-Sel 25 Orang 1.000.000 DAU 25 Orang 25 Orang 1.250.000 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bol-Sel 100% 256.001.985 DAU 100% 100% 265.248.000 Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat Bol-Sel 1 Dok DAU 1 Dok 1 Dok Jumlah Dokumen Rencana Kerja RB PD Bol-Sel 1 Dok DAU 1 Dok 1 Dok Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis Bol-Sel 1 Dok DAU 1 Dok 1 Dok Persentase Peta Proses Bisnis dijabarkan ke dalam SOP Bol-Sel 1 Dok DAU 1 Dok 1 Dok 39 Jumlah Keputusan Kepala PD tentang SOP Bol-Sel 1 Dok DAU 1 Dok 1 Dok Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Standar Pelayanan Bol-Sel 1 Dok DAU 1 Dok 1 Dok Jumlah Maklumat Pelayanan Bol-Sel 1 Dok DAU 1 Dok 1 Dok 7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Jenis Layanan yang berbasis elektronik Bol-Sel 1 Layanan 20.000.000 DAU 1 Layanan 1 Layanan 22.000.000 Persentase Pelayanan Publik PD yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Bol-Sel 10% DAU 10% 10% Persentase Pengaduan Pelayanan yang terintegrasi dalam SPAN-LAPOR Bol-Sel 10% DAU 10% 10% - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan Bol-Sel 2 4.045.000.000 DAU 2 2 4.077.000.000 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan Bol-Sel 0 DAU 0 0 - 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diadakan Bol-Sel 2 50.000.000 DAU 2 2 52.000.000 3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan Bol-Sel 8 Unit 250.000.000 DAU 8 Unit 8 Unit 280.000.000 4 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah bangunan/Gedung Bol-Sel 1 Unit 3.745.000.000 DAU 1 Unit 1 Unit 3.745.000.000 5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor Bol-Sel - 0 DAU - 0 Unit 0 40 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ` Bol-Sel 100% 198.836.270 DAU 100% 100% 256.715.965 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Bol-Sel 88 DAU 88 89 Jumlah Inovasi Bol-Sel 1 DAU 1 85 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jaringan Internet yang tersedia Bol-Sel 1 75.000.000 DAU 1 1 32.000.000Jumlah Jaringan Listrik Yang tersedia Bol-Sel 1 DAU 1 1 Jumlah jaringan Air Yang Tersedia Bol-Sel 1 DAU 1 1 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan Bol-Sel 100% 123.836.270 DAU 100% 100% 224.715.965 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Bol-Sel 100% 101.038.500 DAU 100% 100% 110.038.500 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara Bol-Sel 8 Unit 101.038.500 DAU 8 Unit 8 Unit 110.038.500 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas operasional/lapangan Yang dipelihara Bol-Sel 1 Unit DAU 1 Unit 1 Unit 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara Bol-Sel 1 Unit DAU 1 Unit 1 Unit 41 4 Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Bangunan Gedung yang dipelihara/rehabilitasi Bol-Sel 0 DAU 0 0 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase peserta yang memahami teknis pencatatan sipil Bol-Sel 100% 55.721.846 DAU 100% 100% 58.721.646 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bol-Sel 1 Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil Jumlah Peserta Bimbingan teknis terkait Pencatatan Sipil Bol-Sel 11 Peserta 55.721.846 DAU 11 Peserta 58.721.646 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Presentase Cakupakan Kepemilikan Dokumen Kepemduduakn Bol-Sel 100% 519.191.860 DAU 100% 100% 622.691.860 Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memmili KIA Bol-Sel 85% 85% 95% Persentase kepemilikan akta kelahiran Bol-Sel 100% 100% 100% - Pelayanan Pendaftaran Penduduk Bol-Sel 100% 100% 100% 368.000.000 1 Pencatatan, Penatausahaan,dan penerbitan Dokumen Kependudukan atas pendaftaran Penduduk Presentase Jumlah ATK Bol-Sel 100% 25.000.000 DAU 100% 100% 26.500.000 Jumlah Bahan Kegiatan Kantor Kertas dan Cover Bol-Sel 100% 7.500.000 DAU 100% 100% 7.500.000 Presentase Jumlah Bahan Cetak Bol-Sel 100% 30.000.000 DAU 100% 100% 32.000.000 Jumlah THL Bol-Sel 11 Orang 302.000.000 DAU 11 Org 13 Org 302.000.000 Presentase Penerbitan Akta Perkawinan Bol-Sel 100% 154.691.860 DAU 100% 100% 254.691.860 Presentase Penerbitan Akta Kematin Bol-Sel 100% DAU 100% 100% 42 Presentase Jumlah Penyajian Data Kependudukan Bol-Sel 100% DAU 100% 100% Presentase Jumlah Perekaman KTP-el Bol-Sel 100% DAU 100% 100% Presentase Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun yang memiliki KIA Bol-Sel 100% DAU 100% 100% Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran Bol-Sel 100% DAU 100% 100% PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Presentase Jumlah PD ymemanfaatkan data kependudukan berdasarkab perjanjian kerja sama Bol-Sel 5 OPd 40.000.000 DAU 5 OPd 7 Opd 45.500.000 1 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Penyajian Database Kependudukan Bol-Sel 40.000.000 1 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlsh PD yang melakukan kerjasama pemanfaatan Data Kependudukan Bol-Sel 5 PD 15.000.000 DAU 5 PD 7 PD 18.000.000 2 Inventarisasi Data untuk kepentingan Pembangunan Daerah Jumlah Alat Penunjang dalam Pengarsipan Dokumen Kependudukan Bol-Sel 5 Unit 25.000.000 DAU 5 Unit 5 Unit 27.500.000 2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Bol-Sel 182.000.000 196.000.000 1 Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Jumlah Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Data Kependudukan Bol-Sel 90 Orang 115.000.000 DAU 90 Orang 90 Orang 125.000.000 2 Peneyediaan Data Kependudukan yang Akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Presentase Jangka Waktu Pengarsipan Domuken Kependudukan Bol-Sel 10 Tahun 25.000.000 DAU 10 Tahun 10 Tahun 27.500.000 1 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Penayagunaan Data Kependudukan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Bol-Sel 81 orang 42.000.000 DAU 81 orang 81 orang 43.500.000 PROGRAM PENGLOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Jumlah Buku Profil Kependudukan Bol-Sel 50 Buku 25.000.000 DAU 50 Buku 26.500.000 43 1 Penyusunan Profil Kependudukan Bol-Sel 50 Buku 25.000.000 DAU 50 Buku 50 Buku 1 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota Jumlah Buku Profil Kependudukan Bol-Sel 25 Buku 25.000.000 DAU 25 Buku 30 Buku 26.500.000 Jumlah Buku Agregat Bol-Sel 25 Buku DAU 25 Buku 30 Buku TOTAL 6.916.090.345 7.502.373.102 Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Semoga Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow SelatanTahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. K. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiaNomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
a.persiapan penyusunan;
b.penyusunan rancangan awal;
c.penyusunan rancangan
d.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e.perumusan rancangan akhir;dan
f.penetapan. Dalam penyusunannya Renja Perangkat Daerah mengacupada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PerangkatDaerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 1.2 Landasan Hukum
1. 1.Landasan hukum penyusunan Renja DINAS PMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, adalah:
2. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
3. 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
11. 11.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. 12.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentangPengarustamaan Gender;
15. 15.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SistemInformasi Pemerintahan Daerah;
18. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri 18Tahun 2020tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang PedomanTeknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. 21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjangDaerah(RPJPD) Provinsi JawaTimur Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
22. 22.PerubahanterhadapPeraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah KabupatenBolaangMongondow Selatan;
23. 23.Surat Edaran Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahunn 2026 1.3 MaksuddanTujuan
a.Maksud Maksud disusunnya Renja Tahun 2026 adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINAS PMD) Kab. Bolaang Mongondow Selatan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.
b.Tujuan Tujuan disusunnya Renja Tahun 2026 adalah sebagai pedoman: 1) Pelaksanaan pelayanan Perangkat; 2) Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan; 3) Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah. 1.4 SistematikaPenulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BABI. PENDAHULUAN 1.1. Latarbelakang; 1.2. Maksuddantujuan; 1.3. Landasan hukum; 1.4. Sistematikapenulisan; BABII. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKATDAERAHTAHUNLALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah; 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD; 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. BABIII. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; 3.3. Program dan Kegiatan. BABIV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BABV. PENUTUP
1. 1.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. 2.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RenstraPerangkat Daerah; dan
3. 3.Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Evaluasi Renja Dinas PMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2025, Renstra Dinas PMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan pencapaian Renstra Dinas PMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut : TableT-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA PerangkatDaerahs/d2025 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiat an (Output) Target Kinerja Capaia n Progra m (Renstr a SKPD) Tahu n 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja ProgramdanKegiatanTahu n 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025) PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Targe t Renj a SKPD Realisasi Renja SKPD Tingka t Realisa s i (%) Realisasi Capaian Program &Kegiata n Tingkat Capaian Realisa si Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Meningkatnya Tata Kelola Pemeritahan Daerah 2.13.01.2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintaha n Daerah dan Program/Kegi a tan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiat an (Output) Target Kinerja Capaia n Progra m (Renstr a SKPD) Tahu n 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja ProgramdanKegiatanTahu n 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025) PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Targe t Renj a SKPD Realisasi Renja SKPD Tingka t Realisa s i (%) Realisasi Capaian Program &Kegiata n Tingkat Capaian Realisa si Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2.13.01.2.0 6 Administras i Umum Perangkat Daerah Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas, fungsi, renstra perangkat daerah serta selaras dengan kinerja organisasi 2.13.01.2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 3 Unit 5 Unit 5 Unit 2 Unit 75% 5 Unit 3 Unit 80% Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintaha n Daerah dan Program/Kegi a tan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiat an (Output) Target Kinerja Capaia n Progra m (Renstr a SKPD) Tahu n 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja ProgramdanKegiatanTahu n 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025) PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Targe t Renj a SKPD Realisasi Renja SKPD Tingka t Realisa s i (%) Realisasi Capaian Program &Kegiata n Tingkat Capaian Realisa si Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 2.13.01.2.0 9 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintaha n Daerah dan Program/Kegi a tan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiat an (Output) Target Kinerja Capaia n Progra m (Renstr a SKPD) Tahu n 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja ProgramdanKegiatanTahu n 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025) PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Targe t Renj a SKPD Realisasi Renja SKPD Tingka t Realisa s i (%) Realisasi Capaian Program &Kegiata n Tingkat Capaian Realisa si Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA Meningkatnya kualitas penataan desa 2.13.02.2.0 1 Penyelengga raan Penataan Desa Persentase Fasilitasi Penataan Desa 65 % 0 60% 60% 60% 65% 65% 65% Kode Urusan/Bidan g Urusan Pemerintaha n Daerah dan Program/Kegi a tan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiat an (Output) Target Kinerja Capaia n Progra m (Renstr a SKPD) Tahu n 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja ProgramdanKegiatanTahu n 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025) PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Targe t Renj a SKPD Realisasi Renja SKPD Tingka t Realisa s i (%) Realisasi Capaian Program &Kegiata n Tingkat Capaian Realisa si Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRA SI PEMERINTAH AN DESA Meningkatnya kualitas pembinaandan pengawasan pemerintahan desa 2.13.04.2.0 1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelengga raan Administras i Pemerintah an Desa Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya 60% 40% 60% 45% 45% 60% 60% 60% Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa 60% 40% 60% 45% 45% 60% 60% 60% Kod e Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiat an (Output) Target Kinerja Capaia n Progra m (Renstr a SKPD) Tahu n 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja ProgramdanKegiatanTahu n 2024 Target Progra m dan Kegiat an (Renja SKPD Tahun 2025) PerkiraanRealisasiCapaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Targe t Renj a SKPD Realisasi Renja SKPD Tingka t Realisa s i (%) Realisasi Capaian Program &Kegiata n Tingkat Capaian Realisa si Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.13.05 .2.01.0 002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Persentase Kemasyarakatan Desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Lembaga Masyarakat Hukum Adat 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkandalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut : 25 Tabel T-C30.Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan Prov. Sulawesi Utara No Indikator SPM/ Standa r Nasion al IKK Target Rentra Realisasi Proyeksi Catata n Analisi s 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas, fungsi, renstra perangkat daerah serta selaras dengan kinerja organisasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 85 85 85 85 85 85 85 85 4 Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 5 Persentase Fasilitasi Penataan Desa 0 60% 65% 65% 0 60% 65% 65% 6 Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya 60% 60% 60% 65% 40% 45% 65% 65% 7 Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa 60% 60% 60% 65% 40% 45% 65% 65% 8 Persentase Kemasyarakatan Desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 9 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25 Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat Ill Berdasarkan informasi pada table diatas, realisasi kinerja sasaran strategis Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan mengalami peningkatan dibanding Tahun
4. 2023.Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain;
a.Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal Tahun 2024.
b.Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
c.Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
d.Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil. Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain :
a.Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari Bidang yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan.
b.Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari Kementerian Desa. Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain;
a.Belum optimalnya koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dalam program wirausaha pemuda.
b.Penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum sesuai dengan disiplin keilmuannya, sehingga tanggung jawab yang dibebankan tidak bisa diselesaikan dengan baik;
c.Terbatasnya data-data yang akurat dan terbaru. Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a.Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Bidang, Perangkat Daerah/instansi dan lintas sektor didalam penyusunan program/ kegiatan dalam upaya mencapai target Indikator Kinerja Daerah (IKD);
b.Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal, dan diagonal baik internal maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renstra untuk Tahun anggaran berikutnya;
c.Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala;
d.Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan;
e.Melakukanpeningkatankapasitasdankompetensisumberdayamanus iaserta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerja bersangkutan. Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program peningkatan peran serta kepemudaan dan Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung untuk mencapai target kinerja Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pada Tahun 2020-2030 Indonesia berpeluang menikmati the window of opportunity sebagai berkah dari bonus demografi, dengan syarat disokong oleh SDM usia produktif yang berkualitas dan berkapasitas. Pembangunan pemuda memiliki peran penting untuk mewujudkan the window of opportunity, yaitu dengan menyiapkan pemuda yang berkualitas dan berkapasitas. Hampir seperempat penduduk Sulawesi Utara merupakan pemuda,jumlah ini menunjukkan memiliki sumber daya manusia pemuda yang cukupbesar. Akan sangat berarti jika diiringi dengan kualitas yang mumpuni, karena pemuda merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai calon pemimpin di masa mendatang dan sebagai aktor intelektual penggerak pembangunan. Peran dan fungsi pemuda menjadi perhatian pemerintah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemudaan diberbagai bidang, sebagai bagian dari pembangunan nasional. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan,sebagai salahsatu bagian dari Bangsa Indonesia harus mengambil peran penting, khususnya dalam pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintaha Desa, guna memberikan kontribusi terhadap Pengelolaan Keuangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa secara Menyeuruh dan akuntable. 3.1. Telaan terhadap Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dan Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024, maka rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, sebagaimana tertuang dalam rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Kementrian Desa PDTT 2026. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PerangkatDaerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas PMD Tahun 2021–2026, yaitu Meningkatnya Indeks Kemandirian Desa.. 3.3. Program dan Kegiatan Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas PMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel berikut : Tabel T-C 33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027. Kab. Bolaang Monvgondow Selatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa N o Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Targ et Akh ir Peri ode Ren stra PD Reali sasi Capa ian REN JA PD Tah un 2024 Praki raan Capa ian Targe t RENJ A PD Tahu n 2025 Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Kelompok Sasaran Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Sum ber Dana Prioritas Tar get Pagu Indikatif (Rp)Nasional Daerah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.516.796 .566,00 4.521.400 .000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.516.796 .566,00 4.521.400 .000,00 2 1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4.516.796 .566,00 4.521.400 .000,00 1 2 1 3 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA Indeks Kepuasan Masyarakat - 3.45 Indek s 3.923.419 .816,00 - 3.971.400 .000,00 [ Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah ] Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Reformasi Birokrasi 3.50 79 3.29 73 3.35 74 3.45 75 3.923.419 .816,00 3.971.400 .000,00 2 1 3 0 1 2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2 1 3 0 1 2. 02 00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 1 3 0 1 2. 02 00 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Ver ifikasi Keuangan SKPD 4 Doku men 11.130.00 0,00 Kab. Bolaan g Mongo ndow Selata n, Bolaan g Uki, Semua Kel/De sa DAN A ALO KASI UMU M (DAU ) Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbu han ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskina n. 4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE Dinas Pemberda yaan Masyarak at dan Desa 10.000.00 0,00 DINAS PEMBER DAYAAN MASYARA KAT DAN DESA 2 1 3 0 1 2. 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2 1 3 0 1 2. 03 00 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Lapo ran 11.400.00 0,00 Kab. Bolaan g Mongo ndow Selata n, Bolaan g Uki, Semua Kel/De sa DAN A ALO KASI UMU M (DAU ) Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbu han ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskina n. 4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Dinas Pemberda yaan Masyarak at dan Desa 11.400.00 0,00 DINAS PEMBER DAYAAN MASYARA KAT DAN DESA Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE 2 1 3 0 1 2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2 1 3 0 1 2. 06 00 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor 2 1 3 0 1 2. 06 00 09 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Lapo ran 433.846.5 00,00 Kab. Bolaan g Mongo ndow Selata n, Bolaan g Uki, Semua Kel/De sa DAN A ALO KASI UMU M (DAU ) Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbu han ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskina n. 4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Dinas Pemberda yaan Masyarak at dan Desa 300.000.0 00,00 DINAS PEMBER DAYAAN MASYARA KAT DAN DESA Publik Dan Pelaksanaan SPBE 2 1 3 0 1 2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 1 3 0 1 2. 07 00 05 Pengadaan Mebel 2 1 3 0 1 2. 07 00 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 36.075.00 0,00 Kab. Bolaan g Mongo ndow Selata n, Bolaan g Uki, Semua Kel/De sa DAN A ALO KASI UMU M (DAU ) Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbu han ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskina n. 4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE Dinas Pemberda yaan Masyarak at dan Desa 50.000.00 0,00 DINAS PEMBER DAYAAN MASYARA KAT DAN DESA 2 1 3 0 1 2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 1 3 0 1 2. 08 00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 1 3 0 1 2. 08 00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Lapo ran 1.574.994 .434,00 Kab. Bolaan g Mongo ndow Selata n, Bolaan g Uki, Semua Kel/De sa DAN A ALO KASI UMU M (DAU ) Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbu han ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskina n. 4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE Dinas Pemberda yaan Masyarak at dan Desa 1.500.000 .000,00 DINAS PEMBER DAYAAN MASYARA KAT DAN DESA 2 1 3 0 1 2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2 1 3 0 1 2. 09 00 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 1 3 0 1 2. 09 00 09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi 1 Unit 5.000.550 ,00 Kab. Bolaan g Mongo ndow Selata n, Bolaan g Uki, Semua Kel/De sa DAN A ALO KASI UMU M (DAU ) Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbu han ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskina n. 4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE Dinas Pemberda yaan Masyarak at dan Desa 20.000.00 0,00 DINAS PEMBER DAYAAN MASYARA KAT DAN DESA 2 2 1 3 0 2 PROGRAM PENATAAN DESA Persentase Fasilitasi Penataan Desa - 65 Perse n 94.907.75 0,00 - 100.000.0 00,00 [ Meningkatnya Kualitas Penataan Desa ] 2 1 3 0 2 2. 01 Penyelenggaraa n Penataan Desa - - - 94.907.75 0,00 Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbu han ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskina n. 4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE Desa - 100.000.0 00,00 2 1 3 0 2 2. 01 00 02 Fasilitasi Tata Wilayah Desa Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya 81 Desa 46.016.00 0,00 Kab. Bolaan g Mongo ndow Selata n, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa DAN A ALO KASI UMU M (DAU ) Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbu han ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskina n. 4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE Desa 50.000.00 0,00 DINAS PEMBER DAYAAN MASYARA KAT DAN DESA 2 1 3 0 2 2. 01 00 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi 81 Unit 48.891.75 0,00 Kab. Bolaan g Mongo ndow Selata n, Bolaan g Uki, Semua Kel/De sa DAN A ALO KASI UMU M (DAU ) - 6. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Penataan Kelembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE Desa 50.000.00 0,00 DINAS PEMBER DAYAAN MASYARA KAT DAN DESA 3 2 1 3 0 4 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA [ Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemeirntahan Desa ] Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa 80 45 50 60 404.214.5 00,00 360.000.0 00,00 2 1 3 0 4 2. 01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2 1 3 0 4 2. 01 00 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 2 1 3 0 4 2. 01 00 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 2 1 3 0 4 2. 01 00 09 Penyelenggaraa n Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jumlah Laporan Hasil Penyelenggara an Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentia n Kepala Desa 81 Lapo ran 207.765.5 00,00 Kab. Bolaan g Mongo ndow Selata n, Bolaan g Uki, Semua Kel/De sa DAN A ALO KASI UMU M (DAU ) Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbu han ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskina n. 4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE Pemerinta han Desa 200.000.0 00,00 DINAS PEMBER DAYAAN MASYARA KAT DAN DESA 2 1 3 0 4 2. 01 00 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 4 2 1 3 0 5 PROGRAM PEMBERDAYA AN LEMBAGA KEMASYARAK ATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Persentase Fasilitasi Pemberdayaa n Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat - 100 Perse n 94.254.50 0,00 - 90.000.00 0,00 [ Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan ] 2 1 3 0 5 2. 01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kot a - - - 94.254.50 0,00 Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbu han ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskina n. 4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE Lembaga Kemasyar akatan - 90.000.00 0,00 J U M L A H 4.516.796 .566,00 4.521.400 .000,00 Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaa n dan Pendayagunaa n Kelembagaan Lembaga Kemasyarakat an Desa/Kelurah an (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurah an dan Masyarakat Hukum Adat 1 Doku men 40.405.50 0,00 Kab. Bolaan g Mongo ndow Selata n, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa DAN A ALO KASI UMU M (DAU ) Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbu han ekonomi, pemerataa n ekonomi dan pemberant asan kemiskina n. 4. Peningkatan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksanaan SPBE Lembaga Kemasyar akatan 55.000.00 0,00 DINAS PEMBER DAYAAN MASYARA KAT DAN DESA 2 1 3 0 5 2. 01 00 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 1 Lapo ran 53.849.0 00,00 Kab. Bolaan g Mongo ndow Selata n, Bolaan g Uki, Semua Kel/D esa DAN A ALO KASI UMU M (DAU ) Membang un dari desa dan dari bawah untuk pertumbu han ekonomi, pemerata an ekonomi dan pemberan tasan kemiskina n. 4. Peningkata n Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan Kelembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajemen Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Lembaga Kemasya rakatan 35.000.0 00,00 DINAS PEMBER DAYAAN MASYAR AKAT DAN DESA Pelaksanaan SPBE I I I I I Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Dinas PMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, sertamendukungPrioritas Pembangunan sebagaimana tertuangdalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027. Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5.1. Kaidah-kaidahpelaksanaan. Rencana Kerja(Renja) Dinas PMD Kab. Bolaang Mongondow SelatanTahun 2026,merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. 1.Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas PMD Kab. Bolaang Mongondow Selatan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
a.melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
b.menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen PelaksanaanAnggaran.
1. 2.Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026. Rencana tindak lanjut. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2026, selanjutnya Rencana Kerja Tahun 2026 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. K. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, d i m a n a Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah–langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Sehubungan dengan hal tersebut, DINAS PPKBPPPA menyusun Renja DINAS PPKBPPPA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi DINAS PPKBPPPA. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja DINAS PPKBPPPA Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a.Persiapan penyusunan,
b.Penyusunan rancangan awal,
c.Penyusunan rancangan,
d.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e.Perumusan rancangan akhir, dan
f.Penetapan. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Lpetofneny RKP Diacu eiot tr RENJA KL Dijabark RPJM NAS RENSTRA KL Dipedomani Dipedomat RPJP NAS Diserasikan melalui Musrenbang DiperhatikanDiacu ' ' ' ' ' ',. ,. ',. I RPJPD I Dipedomani RPJMD loijabarkan RKPD ' ' ' Oipedomani 1 Diacu 1 Pem. Daerah RENSTRA RENJA Dipedomanj SKPD SKPD I - - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja DINAS PPKBPPPA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4287);
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 3.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. 4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. 5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
6. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. 7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. 9.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025- 2045. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
14. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarakan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. 17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. 20.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Nomor 2022 Nomor 180);
21. 21.Peraturan Presiden No 12 Tahun 2025 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioanal Tahun 2025-2029;
22. 22.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
23. 23.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintan tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
24. 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah;
25. 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. 26.Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. 28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. 29.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
30. 30.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
31. 31.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
32. 32.Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan,Susunan Organsisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
33. 33.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2045. 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Renja DINAS PPKBPPPA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:
34. 1.Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
35. 2.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
36. 3.Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan;
37. 4.Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja DINAS PPKBPPPA Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran; 2) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bencana; 3) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan; 4) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2026; 5) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. 1.4 Sistematika Penyusunan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2026 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026 dan Capaian Rencana Strategis DINAS PPKBPPPA 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DINAS PPKBPPPA 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DINAS PPKBPPPA 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DINAS PPKBPPPA 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PPKBPPPA BAB V PENUTUP
38. 1.Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah: Tabel 2.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung 1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Mendukungnya sumber daya manusia yang ditempatkan pada urusan keuangan 2 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sesuainya perhitungan penguluaran dengan target gaji ASN 3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penggunaanya peralatan sudah sesuai dengan -I No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung peruntukannya 4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Mendukungnya sumber daya manusia yang ditempatkan pada urusan kepengurusan barang 5 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan yang diadakan sudah sesuai dengan kebutuhan 6 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya Jumlah printer dan laptop diadakan sesuai dengan yang dibutuhkan 7 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan hukum dan kebijakan, penyediaan layanan pendukung, dan pemberdayaan perempuan dan anak 8 Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenagan kabupaten peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan hukum dan kebijakan, penyediaan layanan pendukung, dan pemberdayaan perempuan dan anak 9 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program bangga Kencana ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya, prioritas dan komitmen pemerintah dan masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak terkait No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung 10 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya, prioritas dan komitmen pemerintah dan masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak terkait 11 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya, prioritas dan komitmen pemerintah dan masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak terkait 12 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya, prioritas dan komitmen pemerintah dan masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak terkait 13 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya, prioritas dan komitmen pemerintah dan masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak terkait 14 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya, prioritas dan komitmen pemerintah dan masyarakat, serta dukungan dari berbagai pihak terkait
39. 2.Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: Tabel 2.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Penghambat 1 Penyediaan sarana dan prasarana sheiter dan oprasional - Penyediaan rumah aman untuk korban kekerasan Data kekerasan terhadap perempuan,kurangnya pemahaman masyarakat tentang rumah aman 2 Sosialisasi pembukaan forum partisipasi publik untuk kesejahtraan perempuan Belum terbentuknya forum puspa baik di tingkat kabupaten,kecamatan maupun desa 3 Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan Belum adanya Perbup PUG dan buku profil gender 4 Pembinaan pengerustamaan gender Kurangnya tenaga terlatih PPRG Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja DINAS PPKBPPPA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.3 (T-C-29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase Rata-rata capaian target reformasi birokrasi 75% 85% 80,00% 94 71% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian target Rencana Strategis 85% 83,00% 98 Nilai Pelaporan pada Komponen SAKIP 11,25 71 71,00% 1 10,65 Persentase indikator kinerja pegawai yang selaras dengan indikator kinerja diatasnya 100% 100,00% 100 Persentase Indikator Kinerja individu berorientasi hasil (outcome) 75% 100% 100,00% 100 71% Persentase Peta Strategis (Kerang Logis) / Cascading Kinerja (Pohon Kinerja) mengacu pada Kinerja Utama dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai 100% 100% 100,00% 100 100% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Rencana Strategis 1 Dok 1 100,00% 100 1 Dok Jumlah Rencana Kerja 1 Dok 1 100,00% 100 1 Dok Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Jumlah Cascading Kinerja / Pohon Kinerja 1 Dok 1 100,00% 100 1 Dok Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Utama 1 Dok 1 100,00% 100 1 Dok Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Individu 1 Dok 1 100,00% 100 1 Dok Jumlah Dokumen Rencana Aksi 1 Dok 1 100,00% 100 1 Dok Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja 1 Dok 1 100,00% 100 1 Dok Jumlah Dokumen Penilaian Resiko unit kerja 1 Dok 1 100,00% 100 1 Dok Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dok 1 100,00% 100 1 Dok Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dok 1 100,00% 100 1 Dok Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah DPA-SKPD 1 Dok 1 100,00% 100 1 Dok Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA-SKPD 1 Dok 1 100,00% 100 1 Dok Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan 4 Kali 4 400,00% 100 4 Kali Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi 100% 100% - 100% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pembayaran Tagihan sesuai dengan SOP 100% 100% 100,00% 100 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan SAP 100% 100% 0,00% - 100% Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan keuangan bulanan/triwulan/semesteran 100% 100% - 100% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Realisasi Anggaran 1 Laporan 1 100,00% 100 1 Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Analisis Realisasi Anggaran 18 Dok 18 - 18 Dok Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat 100% 100% - 100% Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Barang Milik Daerah 1 Dok 1 1,00% 1 1 Dok Jumlah Laporan Barang Habis Pakai 1 Dok 1 1,00% 1 1 Dok Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Penurunan Pelanggaran Disipilin Pegawai 4% 5% - 5% Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Persentase kehadiran pegawai tepat waktu 100% 0% 0,00% #DIV/0! 0% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi 20% 0% 0,00% #DIV/0! 10% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Sosialisasi peraturan perundang- undangan Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi 20% 0% 0,00% #DIV/0! 0% Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi 60% 60% 96,56% 161 60% Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 100% - 100% Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 90% 90% - 90% Jumlah Inovasi 1 1 0,00% - 1 Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan kinerja utama yang dihasilkan 100% 100% - 100% Persentase peta proses bisnis yang ideal dalam rangka penyederhanaan organisasi 100% 100% - 100% Persentase standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis 50% 50% - 50% Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas, fungsi, renstra perangkat daerah serta selaras dengan kinerja organisasi 100% 100% - 100% Persentase SOP dan SP yang diterapkan 100% 100% - 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase Pemenuhan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 100% 100% 100,00% 100 100% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan 4 unit 0 0,00% #DIV/0! 3 Unit Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan 100% 100% 100,00% 100 100% Jumlah Banner/Spanduk dll tentang Reformasi Birorkasi 2 Lembar 0 0,00% #DIV/0! 2 Lembar Jumlah Banner/Spanduk dll tentang Standar Pelayanan dan SOP 5 Lembar 12 10,00% 1 5 Lembar Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan 32 Exemplar 32 30 94 32 Exemplar Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Tamu Yang Difasilitasi 20 Orang 20 20 100 20 Orang Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi 100% 100% 99% 99 100% Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat 1 Dok 1 - 1 Dok Jumlah Dokumen Rencana Kerja RB PD 1 Dok 1 - 1 Dok Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis 1 Dok 1 - 1 Dok Persentase Peta Proses Bisnis dijabarkan ke dalam SOP 1 Dok 1 - 1 Dok Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Jumlah Keputusan Kepala PD tentang SOP 1 Dok 1 - 1 Dok Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Standar Pelayanan 1 Dok 1 - 1 Dok Jumlah Maklumat Pelayanan 1 Dok 1 - 1 Dok Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Jenis Layanan yang berbasis elektronik 1 Layanan 1 - 1 Layanan Persentase Pelayanan Publik PD yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) 10% 0 0 #DIV/0! 10% Persentase Pengaduan Pelayanan yang terintegrasi dalam SPAN- LAPOR 10% 0 0 #DIV/0! 10% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 6 Unit 0 0 #DIV/0! 2 unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan 1 unit 0 0 #DIV/0! - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diadakan 2 unit 0 0 #DIV/0! - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan 2 Unit 0 0 #DIV/0! 2 Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah bangunan/Gedung 1 Unit 0 0 #DIV/0! 0 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor 2 Unit 0 0 #DIV/0! 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 100% - 100% Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 95 87 - 88 Jumlah Inovasi 1 1 - 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat yang dikirim melalui Kantor Pos 10 0 0 #DIV/0! 10 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jaringan Internet yang tersedia 1 0 0 #DIV/0! 1 Jumlah Jaringan Listrik Yang tersedia 1 0 0 #DIV/0! 1 Jumlah jaringan Air Yang Tersedia 1 0 0 #DIV/0! 1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan 100% 100% 100% 100 100% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100% 100% - 100% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara 22 Unit 22 22 100 22 Unit Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Bangunan Gedung yang dipelihara/rehabilitasi 3 Unit 2 2 100 2 Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Bangunan Gedung yang dipelihara/rehabilitasi 1 Unit 0 #DIV/0! 0 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Indeks Pembangunan Gender (IPG) 98,5 92,91% - 95,5 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 75,5 68 50 74 71,5 Persentase Penaganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak serta Human Trafiking 100% 100% - 100% Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase PD Yang Melaksanakan PPRG 80% 0 #DIV/0! 75% Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Jumlah Penyusunan buku Profil untuk Analisis Gender 1 Dok 0 #DIV/0! 1 Dok Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan yang dilaksanakan 1 Kegiatan 0 #DIV/0! 1 Kegiatan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Jumlah Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 7 Kali 0 #DIV/0! 7 kali Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Jumlah Peserta sosialisasi 150 Orang 0 #DIV/0! 150 Orang Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase Perempuan di Lembaga Legislatif presentase perempuan sebagai lembbaga manager ,profesional administrasi dan tehnisi 80% 0 #DIV/0! 50% Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Jumlah Peserta Sosialisasi 150 Orang 0 #DIV/0! 150 Orang Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Presentase partisipasi perempuan yang mendapatkan pendampingan 60% 0 #DIV/0! 45% Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase Kelembagaan PUG Yang Aktif 40% 0 #DIV/0! 30% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan 13 Lembaga 0 #DIV/0! 10 Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah orang Yang Mendapat Peguatan Kapsaitas Layanan Pemberdayaan Perempuan 26 Orang 0 #DIV/0! 20 orang Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Sosialisasi 200 Orang 0 #DIV/0! 200 Orang PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (perjumlah penduduk perempuan) 3% 3% 0 - 3% Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten 100% 100% 100% 100 100% Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Presentase Perempuan Yang mendapatkan Perlindungan 100% 100% 100% 100 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Sosialisasi 150 Orang 100 100 100 100 Orang Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Sosialisasi 150 Orang 15000% 150 100 150 Orang Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase Perempuan Korban kekerasan Yang dilayani 100% 0 #DIV/0! 100% Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pengaduan perempuan Korban kekerasan 1 Lembaga 0 #DIV/0! 1 Lembaga Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase rujukan bagi Perempuan Korban Kekerasan 100% 0 #DIV/0! 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Presentase Lembaga layanan Perlindungan Perempuan (pusat Pelayanan terpadu) Yang aktif 100% 0 #DIV/0! 100% Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana bagi Perempuan Korban Kekerasan 1 Jenis Sarana Prasarana (Shelter/Rumah Penampungan) 0 #DIV/0! 0 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah peserta Pelatihan 30 Orang 0 #DIV/0! 30 Orang Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase Kebutuhan Spesifik Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus 25% 0 #DIV/0! 20% Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah peserta sosialisasi 100 Orang 0 #DIV/0! 100 Orang PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Rasio KDRT 100% 100% - 100% Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD 1.80% 0.16 0.16 #VALUE! 1.75% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Presentase Peningkatan Kualitas Kesertaan Gender dan Hak Anak 100% 100% - 100% Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Sosialisasi 150 Orang 0 #DIV/0! 100 Orang Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Sosialisasi 150 Orang 0 #DIV/0! 100 Orang Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Dharma Wanita Persatuan 3 Kegiatan 3 3 100 3 Kegiatan Jumlah Kegiatan TP PKK 9 Kegiatan 9 9 100 9 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Persentase Penyediaan Layanan dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak 75% 0 #DIV/0! 75% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan yang dikuatkan dan dikembangkan 13 Lembaga 0 #DIV/0! 10 Lembaga Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah peserta Pelatihan 30 Orang 0 #DIV/0! 30 Orang Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Sosialisasi 150 Orang 0 #DIV/0! 100 Orang Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Presentase Penyediaan layanan Bagi Keluarga Keselarasan Gender dan Hak Anak 100% 0 #DIV/0! 100% Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Penyediaan layanan Bagi Keluarga Untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak 1 Kegiatan 0 #DIV/0! 1 Kegiatan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Presentase data dan Informasi Gender dan Anak di Daerah 25% 0 #DIV/0! 25% Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Presentase Perangkat Daerah Yang memiliki Sistem data Gender dan anak 25% 0 #DIV/0! 25% Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan data dan Informasi 1 Laporan 0 #DIV/0! 1 Laporan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan data Gender dan Anak 1 Laporan 0 #DIV/0! 1 Laporan PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Kabupaten Layak Anak Madya Inisiasi #VALUE! Inisiasi Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase Forum Anak Yang terbentuk (Kab/kota,kecamatan dan pedesaan) 100% 100% 100% 100 100% Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak Tingkat Pratama ,Tingkat Madya, Tingkat Nindya, 1 Penghargaan Nindya 0 #DIV/0! 1 Penghargaan Pratama jumlah Perserta yang Mengikuti Pelatihan Menuju Kota layak anak 3 Orang 100% - 3 Orang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Forum Anak Provinsi/Kota Yang Terbentuk dan Terlibat Proses Pembagunan 20 Forum Anak 0 #DIV/0! 20 Forum Anak Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase lembaga layanan Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup anak 50% 80% - 50% Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Layanan Peningkatan Kualitas Pemenuhan Hak Anak 0 #DIV/0! 2 Lembaga Layanan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Delegasi forum anak daerah ketingkat provinsi dan nasional 3 Orang 1 1 100 3 Orang Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kabupaten Kota Yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) /Jumlah kabupaten Menuju Layak Anak 60 Orang 0 #DIV/0! 60 Orang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Masyarakat dalam Peningkatan Kualitas Keluaraga yang dikuatkan dan dikembangkan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Forum Anak 50 Orang 0 #DIV/0! 50 Orang PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait pemerintah 100% 100% 100% 100 100% Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Presentase anak Korban kekerasan yang di tangani 100% 100% 100% 100 100% Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase Kasus Kekerasanyang terlayani 100% 0% #DIV/0! 100% Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah peserta Sosialisasi 200 Orang 0 #DIV/0! 200 Orang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Presentase Anak Yang berhadapan dengan Hukum 100% 0% #DIV/0! 100% Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Presentase anak Korban Kekerasan Yang Terlaporkan Mendapat Layanan Sesuai Standar 100% #DIV/0! 100% Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Pendampingan anak Yamg Memerlukan Perlidungan Khusus 10 Kali 0 #DIV/0! 4 Kali Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus 30 Anak 0 #DIV/0! 30 Anak Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perindungan anak Yang memerlukan Perlindungan Khusus 1 Lembaga 0 #DIV/0! 1 Lembaga Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Presentase lembaga Penyedia layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang sesuai dengan standar 80% 0 80% - 80% Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengawasan KPPA Terhadap Lembaga Peneyelenggara Perlindungan Anak 1 Jenis Sarana Prasarana (Shelter/Rumah Penampungan) 0 #DIV/0! 0 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah peserta pelatihan 50 Orang 30 30 100 50 Orang Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Anak / Pelayanan Terpadu Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Yang di Fasilitasi Penguatan dan Pengembangannya 1 Lembaga 0 #DIV/0! 1 Lembaga PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK TFR (angka Kelahiran Total) 80% 2.3 2.3 #VALUE! 80% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Presentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan daerah dalam rangka pengendalian Kuantitas Penduduk 80% 80% - 80% Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) Jumlah Kebijakan Pngendalian Penduduk 1 Kegiatan 0 #DIV/0! 1 Kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen GDPK 1 Dokumen 0 #DIV/0! 0 Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan Jumlah Pendataan Indeks Pembagunan 1 Laporan 0 #DIV/0! 1 Laporan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan Jumlah Data Kependudukan 1 Laporan 0 #DIV/0! 1 Laporan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Jumlah peserta Sosialisasi 100 Orang 0 #DIV/0! 100 Orang Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non formal Jumlah peserta Sosialalisasi 100 Orang 0 #DIV/0! 100 Orang Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Jumlah peserta Pelatihan 30 orang 0 #DIV/0! 30 orang Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Jumlah peserta Pelatihan 25 orang 0 #DIV/0! 25 orang Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal Jumlah peserta Sosialalisasi 150 Orang 0 #DIV/0! 150 Orang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pendidikan Kependudukan formal dan non Formal 50 orang 0 #DIV/0! 50 orang Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan Jumlah Kelompok binaan yang mendapatkan pendidikan kependudukan 50 orang 0 #DIV/0! 50 orang Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Kajian Dampak kependudukan 1 Kegiatan 0 #DIV/0! 1 Kegiatan Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan Jumlah Peserta sosialisasi 150 Orang 0 #DIV/0! 150 Orang Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah pelaksanaan evaluasi 100 Orang 0 #DIV/0! 100 Orang Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK Jumlah Peserta Rapat /forum Kebijakan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 250 Orang 250 Orang #VALUE! 250 Orang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pemetaan Pengendalian Penduduk 100% 50% 40% 80 50% Perumusan Parameter Kependudukan Jumlah dokumen Parameter dan Kependudukan 1 Dokumen 0 #DIV/0! 1 Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan Jumlah data dan informasi Kependudukan 1 Laporan 0 #DIV/0! 1 Laporan Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Jumlah Dokumen Profil Kependudukan KB dan Pembagunan Keluarga 1 Dokumen 0 #DIV/0! 1 Dokumen Pemetaan Kependudukan Jumlah dokumen informasi kependudukan dan KB tingkat Daerah 1 Laporan 0 #DIV/0! 1 Laporan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Jumlah peserta pertemuan 100 Orang 0 #DIV/0! 100 Orang Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan Jumlah peserta sosialisasi 100 Orang 0 #DIV/0! 100 Orang Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini) Jumlah Dokumen Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan 1 Dokumen 0 #DIV/0! 1 Dokumen Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain Jumlah Rumah data kependudukan dikampung KB 21 Kampung KB 0 #DIV/0! 21 Kampung KB Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Jumlah Peserta sosialisasi 150 Orang 0 #DIV/0! 150 Orang Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Jumlah Pemukthakiran Data Keluarga 1 Kegiatan 0 #DIV/0! 1 Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Jumlah data dan informasi keluarga 1 Laporan 0 #DIV/0! 1 Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Jumlah Data Keluarga 1 Laporan 1 1 100 1 Laporan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Jumlah Laporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 1 Laporan 0 #DIV/0! 1 Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK Jumlah Petugas pencatatan dan pelaporan program KKBPK 100 Orang 0 #DIV/0! 100 Orang PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence RatmCPR) 87% 70.24% 50 #VALUE! 87% Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet ned) 13% 17,47% - 13% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah PUS mendapatkan KIE 80% 75% 75% 100 75% Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Jumlah Peserta Advokasi Program KKBPK kepada Mirta Kerja dan Stakeholders 150 Orang 0 #DIV/0! 150 Orang Jumlah Peserta Advokasi Program KKBPK kepada Mitra Kerja 150 Orang 0 #DIV/0! 150 Orang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal Jumlah Media KIE yang dipublikasi 0 50% 50% 100 0 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK Jumlah distribusi sarana KIE di balai penyuluh KB dan di Institusi Masyarakat Padesaan (IMP) 4 Media #DIV/0! 4 Media Jumlah distribusi sarana KIE di Institusi Masyarakat Padesaan (IMP) 100% #DIV/0! 100% Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Jumlah MOU dengan Media Informasi, Leaflet dan Brosur 0 0 #DIV/0! 0 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK Jumlah Informasi Penggunaan Media dalam Pencitraan KKBPK 0 0 #DIV/0! Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Jumlah Peserta 200 orang 0 #DIV/0! 100 Orang Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK Jumlah Operasional Balai Penyuluh KB 7 balai 7 7 100 7 balai Pengendalian Program KKBPK Jumlah peserta 1 keg 0 #DIV/0! 1 keg Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Presentase Petugas Penyuluh/Petugas Lapangan 100% 100% 100% 100 100% Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Jumlah peserta IMP 1 keg 0 #DIV/0! 1 keg Jumlah Peserta Lini lapangan 1 keg 0 #DIV/0! 1 keg Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB Jumlah Sarana Kerja PKB/PLKB 341 orang 0 #DIV/0! 0 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) Jumlah Pelatihan 0 #DIV/0! 1 keg Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Jumlah Kader 341 Orang 341 341 100 341 Orang Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Presentase Pelayanan alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan keluarga Berencana 75% 75% - 75% Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah distribusi alat dan obat kontrasepsi 10 Fakes 18 18 100 10 Fakes Jumlah pengadaan sarana penunjang pelayanan KB 18 Kali 0 #DIV/0! 18 Kali Jumlah Fasilitas Kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya 10 Fakes 18 18 100 10 Fakes Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah petugas pengelola logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang berkompeten 30 Orang 0 #DIV/0! 30 Orang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Persentase Kesertaan Pengguna MKJP 87% 0% #DIV/0! 87% Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP Jumlah komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP 0 0% #DIV/0! 0% Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Jumlah dokumen Rencana Distribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi 1 Dok 0 #DIV/0! 1 Dok Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Persentase Sarana Penunjang Pelayanan KB yang tersedia 0 0 #DIV/0! 0% Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Persentase Pembinaan Peserta KB yang sudah terlayani 50% 0 #DIV/0! 45% Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jumlah Faskes yang akan dilakukan pembinaan KB dan Kespro 10 Faskes 0 #DIV/0! 10 Faskes Jumlah Jaringan dan jejaring Faskes yang akan dilakukan pembinaan KB dan Kespro 81 Pustu 0 #DIV/0! 81 Pustu Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan Persentase faskes yang melayani promosi dan konseling kespro 0 0 #DIV/0! 0% Persentase kelompok kegiatan yang melayani promosi dan konseling kespro 0 0 #DIV/0! 0% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Jumlah Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi yang bersertifikat kompetensi 1 Kali 0 #DIV/0! 1 Kali Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah pelayanan KB oleh mobil operasional 0 0 #DIV/0! 0 Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran Jumlah konseling KB Pasca Persalinan 200 orang 0 #DIV/0! 200 orang Jmlah konseling KB Pasca Keguguran 100 Orang 0 #DIV/0! 100 Orang Peningkatan Kesertaan KB Pria Jumlah Kesertaan KB pria 10 Orang 0 #DIV/0! 10 Orang Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Presentase Peningkatan pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB 100% 100% 75% 75 100% Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jumlah Petugas PLKB Gaya Baru, PPKBD, Sub PPKBD, dan Kader Pendata 356 Orang 365 365 100 356 Orang Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB jumlah peserta pertemuan Integrasi Pembangunan di kampung KB 150 Orang 0 #DIV/0! 150 Orang Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB Presentase Program KKBPK di Kampung KB 100% 100% - 100% Pembinaan Terpadu Kampung KB Jumlah Peserta Pertemuan Pembinaan Terpadu Kampung KB 100% 0 #DIV/0! 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Indeks Pembangunan Keluarga 100% 100% - 100% Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Presentase pembinaan kelompok ketahanan dan kesejahtraan keluarga 150 Orang 100% - 150 Orang Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Jumlah Kelompok Kegiatan (Poktan) yang dibentuk 100% #DIV/0! 100% Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Pengadaan Sarana poktan 100% 0 #DIV/0! 100% Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) jumlah Peserta orientasi dan pelatihan Poktan 20 Poktan 0 #DIV/0! 20 Poktan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) jumlah Peserta pelatihan Kader 20 Paket 0 #DIV/0! 20 Paket Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Operasional kader pengelola dan pelaksana 25% 0 #DIV/0! 25% Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Presentase Balai penyuluh KB dalam kondisi baik dan kecukupan sarana petugas lapangan 150 Orang 100% - 150 Orang Presentase Kecukupan sarana petugas lapangan 150 Orang 100% - 150 Orang presentase peserta KB yang dilayani 20 Poktan 100% - 20 Poktan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Peserta Sosialisasi 100% 0 #DIV/0! 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) Jumlah Peserta Sosialisasi 100% 0 #DIV/0! 100% Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK Jumlah SK/perbub/perda dalam mendukung IPK 100 orang 0 #DIV/0! 100 orang Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK Jumlah Penyediaan Materi IPK 100 orang 0 #DIV/0! 100 orang Advokasi dan Promosi IPK Jumlah Peserta 0 0 #DIV/0! 0 Sosialisasi IPK Jumlah Peserta sosialisasi 7 paket 0 #DIV/0! 0 Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK Presentase Pencapaian Evaluasi IPK 150 Orang 0 #DIV/0! 0 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Presentase Peningkatan Ormas di wilayah dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan dan Ketahanan Keluarga 100 orang 50% - 0 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024 Realisas Target Kinerja Hasil Program dan KeluaranKegiatan s/ddengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah SK/perbub/perda 20% 0 #DIV/0! 20% Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Kapasitas Lembaga 50% 1 Lembaga #VALUE! 50% Jumlah Kelompok 1 Dok 40 Kelompok #VALUE! 0 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Jumlah Peserta pelatihan 50 orang 0 #DIV/0! 50 orang Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja Jumlah peserta 100 orang 0 #DIV/0! 100 orang 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PPKBPPPA Analisis kinerja pelayanan Dinas pengendalian penduduk,keluarga berencana,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten bolaang mongondow selatan sebagai salah satu perangkat daerah yang melakukan pelayanan langsung pada masyarakat terus berupaya untuk mencapai hasil yang maksimal dalam memberikan pelayanan.Dengan mengacu pada prinsip Good Governance,Clean Governance dan mengarah ke Open Governance, Kinerja pelayanan dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana,Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bolaang Mongondow selatan dapat di ukur dengan indikator kinerja kunci sebagaimana tertera pada indikator kinerja kunci yang telah di tetapkan Perangkat Daerah. Analisis lingkungan internal bertujuan mengetahui berbagai kemungkinan kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesses) dengan pengolahan faktor-faktor strategis pada lingkungan internal dengan memberikan pembobotan dan rating pada setiap faktor strategis (faktor dominan). Analisis lingkungan internal dilakukan dengan mengindentifikasi kekuatan dan kelemahan dari berbagai aspek yang ada pada Dinas PP, KB, PP dan PA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Aspek-aspek internal tersebut dari aspek kelembagaan, manajemen, sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) dan sumber daya lainnya. Adapun faktor strategis internal adalah sebagai berikut : I. Kekuatan :
a.Terbitnya regulasi daerah yang mendukung terbentuknya Dinas PP, KB, PP dan PA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Perbup No. 6 Tahun 2011).
b.Tingkat pendidikan sumberdaya aparatur Dinas PP, KB, PP dan PA (pejabat struktural) cukup memadai Tingkat pendidikan sumberdaya aparatur Dinas PP, KB, PP dan PA (pejabat struktural) cukup memadai
c.Terbentuknya lembaga SKPD- Dinas PP, KB, PP dan PA serta UPTDnya ditiap kecamatan’
d.Adanya dukungan sumber dana APBD untuk pelaksanaan kegiatan Dinas PP, KB, PP dan PA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
e.Sumber daya alam dan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan cukup tinggi untuk mendukung upaya Pelayanan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kesetaraan Gender. II. Kelemahan :
a.Jumlah sumber daya aparatur (PNS) masih sangat kurang dari jumlah kebutuhan pegawai.
b.Sumber daya aparatur yang ada belum terampil dalam Pelayanan di lapangan.
c.Sebagai lembaga yang baru terbentuk, sarana dan prasarana perkantoran dan pelaksanaan pelsayanan sangat kurang memadai.
d.Sistem kelembagaan dalam pelayanan Dinas PP, KB, PP dan PA belum mantap.
e.Masih sangat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap adanya sistim Pelayanan Keluarga Berencana,Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta kesetaraan Gender dan Aturan Hukum UU yang berlaku.
1. 1.Analisis Lingkungan Eksternal Analisis lingkungan eksternal bertujuan mengetahui berbagai kemungkinan peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan pengolahan faktor-faktor strategis pada lingkungan eksternal dengan memberikan pembobotan dan rating pada setiap faktor strategis (faktor dominan). Analisis lingkungan dilakukan dengan mengindentifikasi peluang dan ancaman dari berbagai aspek yang ada dari lingkungan luar yang berpengaruh terhadap upaya Pelayanan Dinas PP, KB, PP dan PA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan mencapai kinerja yang optimal. Adapun faktor strategis eksternal adalah sebagai berikut : I. Peluang
a.Diberlakukannya regulasi dari pusat tentang urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan KB (UU No.23/2014, Pedoman dari Kepala BKKBN, SE Mendagri No.120/253/SJ tgl 16 Januari 2015, dll)
b.Adanya dukungan dari Pemerintah Sulut (Perwakilan BKKBN Prov. Sulut).
c.Adanya dukungan pendanaan dan manajemen dari pemerintah pusat khususnya .
d.Adanya peluang pelibatan/kerjasama Kemitraan,lintas Sektor dan Masyarakat.(Ormas dan Tokoh Masyarakat).
e.Adanya perkembangan iptek dan informasi dalam sistem pelayanan Dinas PP, KB, PP dan PA sertra kesetaraan gender.. II. Ancaman
a.Promosi dan Edukasi tentang KIE KB,PP dan PA serta kesetaraan Gender sangat kurang,.
b.KIE Hukum UU PP dan Anak serta kesetaraan Gender belum disosialisasaikan dengan baik.
c.Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin tinggi.
d.Ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam upaya pelayanan KB,PP dan Anak masih sangat tinggi.
e.Kemiskinan dan Pernikahan Dini.
1. 2.Faktor Penentu Keberhasilan Dalam rangka menjamin keberhasilan Dinas PP, KB, PP dan PA di wilayahnya, maka perlu ditetapkan rumusan strategi sebagai dasar faktor penentu keberhasilan sebagai berikut :

(1)Membangun kapasitas kelembagaan dan perangkatnya.
(2)Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur KB,PP dan PA
(3)Optimalisasi sumber-sumber pendanaan.
(4)Memberdayakan masyarakat melalui UPPKS
(5)Pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan aspek pengurangan resiko Pertambahan Penduduk.
(6)Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Pelayanan KB,PP dan Anak serta ksetaraan Gender.
(7)Peningkatan sarana dan prasarana kelembagaan dan operasional.
(8)Peningkatan keterlibatan Kemitraan, Lintas Sektor dan lembaga masyarakat.
(9)Pengintegrasian muatan ilmu pengetahun KB,PP Dan PA dalam muatan pendidikan.
(10)Pemantapan koordinasi, komando Pelayanan KB,PP dan PA.
(11)Pengentasan Kemiskinan melalui UPPKS. Uraian mengenai kinerja pelayanan dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana,Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut: Tabel 2.4 (TC-30) Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS PPKBPPPA Indikator SPM/Standart Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis2024 2025 2026 2024 2025 2025 2026 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota 100 100 100 100 100 100 100 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 0.000645 0.000647 0.00055 0.443038 Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate) 1.6 1.7 1.7 1.6 1.7 1.7 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) 54.3 54.05 54.07 74.01582 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) 20.06 19.07 18.09 11.84695 Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga) 62.9 62.10 Indeks Perlindungan Anak 56 57 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PPKBPPPA Dinas pengendalian penduduk,keluarga berencana,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi pemerintah kabupaten bolaang mongondow selatan sesuai tugas dan fungsinya menurut peraturan perundang undangan yang berlaku maka ada dua mandat yang menjadi tugas dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yakni : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesejahtraan sosial dan layanan dasar dibidang keluarga berencana, dan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan. Permasalahan dalam Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah Belum optimalnya koordinasi perencanaan, Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak, Belum maksimalnya pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Belum efektifnya koordinasi bantuan hukum dan hubungan mayarakat, Minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung operasional administrasi. Tabel Tabel 2.6 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Peluang Tantangan Adanya dukungan pendanaan dan manajemen dari pemerintah pusat khususnya Ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam upaya pelayanan KB,PP dan Anak masih sangat tinggi. Adanya peluang pelibatan/kerjasama Kemitraan,lintas Sektor dan Masyarakat.(Ormas dan Tokoh Masyarakat). Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin tinggi. Peluang Tantangan Adanya perkembangan iptek dan informasi dalam sistem pelayanan Dinas PP, KB, PP dan PA sertra kesetaraan gender Promosi dan Edukasi tentang KIE KB,PP dan PA serta kesetaraan Gender sangat kurang. Diberlakukannya regulasi dari pusat tentang urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pengendalian Penduduk dan KB (UU No.23/2014, Pedoman dari Kepala BKKBN, SE Mendagri No.120/253/SJ tgl 16 Januari 2015, dll) Promosi dan Edukasi tentang KIE KB,PP dan PA serta kesetaraan Gender sangat kurang 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan DINAS PPKBPPPA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut

1.Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor;
2.Membuat usulan tambahan pagu anggaran untuk program dan kegiatan terhadap pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak antara lain sebagai berikut :

a.Rencana kebutuhan Rumah Aman
b.Pembuatan MOU dengan Pihak terkait dalam kasus kekerasan terhadap anak
c.Sinkronisasi tentang Kualitas hidup anak tingkat daerah
d.Pembentukan UPTD PPPA
1. 3.Melaksanakan Program Pemerintah Pusat dalam hal ini tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.7 (T-C 31) berikut ini: Tabel 2.7 (T-C 31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIFDAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Layak Anak Indek Pemberdayaan Gender Bolsel Persentase Penaganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak serta Human Trafiking 100 Persen 342,019,755 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Layak Anak Indek Pemberdayaan Gender Bolsel Persentase Penaganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak serta Human Trafiking 100 Persen 359,120,743 2 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kot Bolsel Presentase PD Yang Melaksanakan PPRG 80 Persen 146,326,005 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kot Bolsel Presentase PD Yang Melaksanakan PPRG 80 Persen 153,642,305 3 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Bolsel Presentase Perempuan di Lembaga Legislatif ,presentase perempuan sebagai lembbaga manager ,profesional administrasi dan tehnisi 75 Persen 82,687,500 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota Bolsel Presentase Perempuan di Lembaga Legislatif ,presentase perempuan sebagai lembbaga manager ,profesional administrasi dan tehnisi 80 Persen 86,821,875 4 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Bolsel Presentase Kelembagaan PUG Yang Aktif 35 Persen 113,006,250 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Bolsel Presentase Kelembagaan PUG Yang Aktif 35 Persen 118,656,563 No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIFDAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 5 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Bolsel Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Rasio kekerasan terhadap jumlah 100 Persen 3 Kasus 1,613,489,026 0 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Bolsel Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Rasio kekerasan terhadap jumlah 100 Persen 1,644,163,478 6 Pencegahan Kekerasan terhadap perenpuan lingkup daerah kabupaten/kota Bolsel Presentase Perempuan perempuan yang mendapat perlindungan 100 Persen 73,736,526 Pencegahan Kekerasan terhadap perenpuan lingkup daerah kabupaten/kota Bolsel Presentase Perempuan perempuan yang mendapat perlindungan 100 Persen 77,423,353 7 Penyediaan Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenagan kabupaten/kota Bolsel Presentase Perempuan korban kekerasan yang dilayani 100 Persen 77,175,000 Penyediaan Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenagan kabupaten/kota Bolsel Presentase Perempuan korban kekerasan yang dilayani 100 Persen 81,033,750 8 Penguatan dan Pengembanga Lembaga PenyediaLayanan Perlindungan Perempuan TingkatDaerahKabupaten/Kota Bolsel Presentase Lembagalayanan PerlindunganPerempuan (pusatPelayanan terpadu) Yangaktif 80 Persen 1,462,577,500 Penguatan dan Pengembanga Lembaga PenyediaLayanan Perlindungan Perempuan TingkatDaerahKabupaten/Kota Bolsel Presentase Lembagalayanan PerlindunganPerempuan (pusatPelayanan terpadu) Yangaktif 80 Persen 1,485,706,375 9 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Bolsel Persentase ARG padabelanja langsung APBD(%)Rasio KDR 1.75 Persen 100 Persen 643,807,500 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Bolsel Persentase ARG padabelanja langsung APBD(%)Rasio KDR 1.80 Persen 675,997,875 10 Peningkatan KualitasKeluarga dalamMewujudkanKesetaraan Gender(KG) dan Hak AnakTingkat DaerahKabupaten/Kota Bolsel Presentase PeningkatanKualitas Kesertaan Gender dan Hak Anak 100 Persen 485,598,750 Peningkatan KualitasKeluarga dalamMewujudkanKesetaraan Gender(KG) dan Hak AnakTingkat DaerahKabupaten/Kota Bolsel Presentase PeningkatanKualitas Kesertaan Gender dan Hak Anak 100 Persen 509,878,688 No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIFDAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 11 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Bolsel Persentase PenyediaanLayanan dalamMewujudkan KG danHak Anak 75 Persen 123,480,000 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Bolsel Persentase PenyediaanLayanan dalamMewujudkan KG danHak Anak 75 Persen 129,654,000 12 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Bolsel Presentase Penyediaan layanan Bagi Keluarga Keselarasan Gender dan Hak Anak 100 Persen 36,465,188 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota Bolsel Presentase Penyediaan layanan Bagi Keluarga Keselarasan Gender dan Hak Anak 100 Persen 36,465,188 13 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Bolsel Presentase Penyediaan layanan Bagi Keluarga Keselarasan Gender dan Hak Anak 100 Persen 54,408,375 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Bolsel Presentase Penyediaan layanan Bagi Keluarga Keselarasan Gender dan Hak Anak 100 Persen 54,408,375 14 engumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bolsel Presentase Perangkat Daerah Yang memiliki Sistem data Gender dan anak 25 Persen 54,408,375 engumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bolsel Presentase Perangkat Daerah Yang memiliki Sistem data Gender dan anak 25 Persen 54,408,375 15 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Bolsel Cakupan pemenuhan hak anak 100 Persen 340,518,004 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Bolsel Cakupan pemenuhan hak anak 100 Persen 303,826,079 No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIFDAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 16 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Bolsel Presentase Forum Anak Yang terbentuk (Kab/kota,kecamatan dan pedesaan) 100 Persen 86,161,504 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Bolsel Presentase Forum Anak Yang terbentuk (Kab/kota,kecamatan dan pedesaan) 100 Persen 90,469,579 17 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Bolsel Presentase lembaga layanan Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup anak 50 Persen 254,356,500 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Bolsel Presentase lembaga layanan Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup anak 50 Persen 213,356,500 18 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Bolsel Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait pemerintah 100 Persen 1,917,206,958 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Bolsel Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait pemerintah 100 Persen 1,989,329,087 19 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Bolsel Presentase anak Korban kekerasan yang di tangani 100 Persen 474,824,373 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Bolsel Presentase anak Korban kekerasan yang di tangani 100 Persen 474,827,373 No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIFDAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 20 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bolsel Presentase Anak Yang berhadapan dengan Hukum 100 Persen 284,075,085 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bolsel Presentase Anak Yang berhadapan dengan Hukum 100 Persen 298,278,839 21 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bolsel Presentase lembaga Penyedia layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang sesuai dengan standar 80 Persen 1,158,307,500 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bolsel Presentase lembaga Penyedia layanan Bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus yang sesuai dengan standar 80 Persen 1,217,222,875 22 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Bolsel Presentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan daerah dalam rangka pengendalian Kuantitas Penduduk 80 Persen 687,562,943 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Bolsel Presentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan daerah dalam rangka pengendalian Kuantitas Penduduk 80 Persen 720,041,090 No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIFDAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 23 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Bolsel Jumlah Pemetaan Pengendalian Penduduk 50 Persen 1,080,450,034 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Bolsel Jumlah Pemetaan Pengendalian Penduduk 50 Persen 1,134,472,535 24 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Bolsel Jumlah PUS mendapatkan KIE 80 Persen 1,387,008,245 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Bolsel Jumlah PUS mendapatkan KIE 80 Persen 1,456,358,657 25 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Bolsel Presentase Petugas Penyuluh/Petugas Lapangan 100 Persen 492,584,600 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Bolsel Presentase Petugas Penyuluh/Petugas Lapangan 100 Persen 515,088,830 26 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Bolsel Presentase Pelayanan alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan keluarga Berencana 75 Persen 563,569,188 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Bolsel Presentase Pelayanan alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan keluarga Berencana 75 Persen 591,747,647 No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIFDAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 27 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Bolsel Presentase Peningkatan pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB 100 Persen 1,308,906,288 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Bolsel Presentase Peningkatan pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB 100 Persen 1,371,101,602 28 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Bolsel Indeks pembangunan keluarga 100 Persen 711,788,259 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Bolsel Indeks pembangunan keluarga 100 Persen 747,377,672 29 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bolsel Presentase pembinaan kelompok ketahanan dan kesejahtraan keluarga 100 Persen 583,032,009 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bolsel Presentase pembinaan kelompok ketahanan dan kesejahtraan keluarga 100 Persen 612,183,609 No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIFDAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 30 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bolsel Presentase Peningkatan Ormas di wilayah dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan dan Ketahanan Keluarga 50 Persen 128,756,250 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bolsel Presentase Peningkatan Ormas di wilayah dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan dan Ketahanan Keluarga 50 Persen 135,194,063 31 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bolsel Persentase Peta Strategis (Kerang Logis) / Cascading Kinerja (Pohon Kinerja) mengacu pada Kinerja Utama dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai 100 Persen 14,883,750 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bolsel Persentase Peta Strategis (Kerang Logis) / Cascading Kinerja (Pohon Kinerja) mengacu pada Kinerja Utama dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai 100 Persen 15,627,938 32 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bolsel Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi 100 Persen 2,322,213,297 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bolsel Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi 100 Persen 2,438,323,962 33 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Bolsel Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat 100 Persen 56,955,150 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Bolsel Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat 100 Persen 59,802,908 34 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Bolsel Persentase Penurunan Pelanggaran Disipilin Pegawai 4 Persen 153,503,399 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah Bolsel Persentase Penurunan Pelanggaran Disipilin Pegawai 4 Persen 161,178,569 No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIFDAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 35 Administrasi Umum Perangkat Daerah Bolsel Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 323,468,823 Administrasi Umum Perangkat Daerah Bolsel Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 Persen 332,142,265 36 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bolsel Jumlah BMD yang diadakan 8 Unit 4,000,070,250 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bolsel Jumlah BMD yang diadakan 8 Unit 4,007,962,313 37 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bolsel Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100 Persen 359,767,890 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bolsel Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100 Persen 365,491,285 38 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bolsel Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100 Persen 866,000,000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bolsel Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100 Persen 866,100,000 62 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam penyusunan Renja DINAS PPKBPPPA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja DINAS PPKBPPPA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2023. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DINAS PPKBPPPA Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan pada tabel 2.8 berikut: No Program/kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 1 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow selatan setiap ada kasus yang dilaporkan Usulan Musrembang Kecamatan 2 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow selatan 7 Kecamatan Usulan Musrembang Kecamatan Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2026 adalah
2. 1.memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
3. 2.mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
4. 3.meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
5. 4.revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
6. 5.memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
7. 6.membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
8. 7.memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. dengan sasaran dan fokus antara lain : Tabel 3.1 Sasaran dan Fokus Pembangunan dalam RKP Tahun 2026 NO Sasaran RKP Fokus RKP 2026 1 Percepatan penghapusan kemiskina ekstrem
a.Sistem Jaminan Sosial
b.Modernisasi Pertanian
c.Pemerataan Pembangunan 2 Peningkatan kualitas SDM; Kesehtan dan Pendidikan
a.Sistem Kesehatan
b.Pendidikan (sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter 3 Penanggulangan Pengangguran disertai peningktan desent job
a.Penyediaan Lapangan Usaha 4 Mendorong pemulihan dunia usaha
a.Revitaslisasi Pariwisata
b.Pengembangan UMKM 5 Revitalisasi Industri dan penguatan riset terapan
a.Industrialisasi
b.Riset dan Inovasi NO Sasaran RKP Fokus RKP 2026 6 Pembangunan rendah karbon dan respon terhadap perubahan iklim
a.Ekonomi Rendah Karbon
b.Transisi Ekonomi 7 Percepatan pembangunan infrastruktur antara lain: air bersih dan sanitasi
a.Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi
b.Infrastruktur Digita
c.Infrastruktur Konektivitas 8 Pembangunan Ibukota Nusantara
a.Fasilitas Dasar IKN Memperhatikan arah kebijakan Nasional dan Provinsi Tahun 2026, Renja Dinas Pengendalian penduduk,keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 mendukung secara langsung prioritas Prioritas Pembangunan Nasional maupun Provinsi, nama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan pada sasaran 2 (dua) yaitu Peningkatan kualitas SDM Kesehtan dan Pendidikan anatra lain system Kesehatan dan Pendidikan (sistem Pendidikan dan Pendidikan Karakter Program-Program yang akan dilaksanakan oleh PPKBPPPA adalah :
1. 1.Program Pencegahan dan Pengurangan risiko; dengan kegiatan :
a.Pemberdayaan perempuan
b.Keluarga berencana
c.Perlindungan anak
d.Pengendalian penduduk
1. 2.Program Penanganan Darurat keker asan anak dan perempuan kegiatan :
a.Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
b.Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
c.Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
d.Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/KotaPemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
e.Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
f.Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah “peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta SDM yang berkualitas”. Peningkatan daya saing daerah dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:
a.Percepatan penanggulangan kemiskinan;
b.Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
c.Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan teknologi mulai dari desa seluruh kecamatan;
d.Peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi;
e.Pemantapan tata kelola pemerintahan dan ketertiban dan keamanan. Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas pengendalian penduduk,keluarga berencana pemberdayaan peempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas pengendalian penduduk,keluarga berencana pemberdayaan peempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021- 2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas pengendalian penduduk,keluarga berencana pemberdayaan peempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas pengendalian penduduk,keluarga berencana pemberdayaan peempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan NO Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target sasaran Tahun 2026 1 a) Membangun budaya organisasi pemerintahan yang bersih, peduli, dan profesional b) Mengatur laju pertumbuhan penduduk c) Meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi remaja d) Meningkatkan PSM dalam Pelayanan KB e) Meningkatkan kemandirian dan peran serta Perempuan dalam pemberdayaan keluarga f) Mewujudkan peningkatan kualitas hidup perempuan dan partisipasi masyarakat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak g) Mewujudkan penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1. 1.Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien
2. 2.Meningkatnya kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan public
3. 3.Meningkatkan Pasangan Usia Subur (PUS) dan Wabita Usia Subur (MUS)
4. 4.Remaja wanita usia subur (Wus)
5. 5.Pasangan Usia Subur
6. 6.Masyarakat memiliki kemandirian Dalam keluarga
7. 7.Meningkatnya pemenuhan hak-hak perlindungan perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan
8. 8.Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan Cakupan Pengendali an penduduk keluaga berencana 100 % 3.3 Program dan Kegiatan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Dinas pengendalian penduduk,keluarga berencana pemberdayaan peempuan dan perlindungan anak adalah sekumpulan rencana kerja Badan Dinas pengendalian penduduk,keluarga berencana pemberdayaan peempuan dan perlindungan anak, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas pengendalian penduduk,keluarga berencana pemberdayaan peempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas pengendalian penduduk,keluarga berencana pemberdayaan peempuan dan perlindungan anak menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Perumusan program dan kegiatan Dinas pengendalian penduduk,keluarga berencana pemberdayaan peempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :
9. 1.Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Dinas pengendalian penduduk,keluarga berencana pemberdayaan peempuan dan perlindungan anak Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
10. 2.Mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu dalam pengendalian penduduk dalam ber KB dan pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan
11. 3.Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Dinas pengendalian penduduk,keluarga berencana pemberdayaan peempuan dan perlindungan anak melaksanakan 7 program dan 16 Kegiatan serta 22 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin Tabel 3.4 (T-C-32) No Program/kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Kab. Bolaang Mongondow Selatan persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence RatmCPR) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Kab. Bolaang Mongondow Selatan Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Kab. Bolaang Mongondow Selatan Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal Kab. Bolaang Mongondow Selatan Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK) Kab. Bolaang Mongondow Selatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga Kab. Bolaang Mongondow Selatan No Program/kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga Kab. Bolaang Mongondow Selatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Kab. Bolaang Mongondow Selatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Kab. Bolaang Mongondow Selatan Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga Kab. Bolaang Mongondow Selatan Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan Kab. Bolaang Mongondow Selatan Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB Kab. Bolaang Mongondow Selatan Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Kab. Bolaang Mongondow Selatan Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain Kab. Bolaang Mongondow Selatan Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Kab. Bolaang Mongondow Selatan Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Kab. Bolaang Mongondow Selatan PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Kab. Bolaang Mongondow Selatan Presentase Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan daerah dalam rangka pengendalian Kuantitas Penduduk Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Kab. Bolaang Mongondow Selatan No Program/kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana Kab. Bolaang Mongondow Selatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Kab. Bolaang Mongondow Selatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang Kab. Bolaang Mongondow Selatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal Kab. Bolaang Mongondow Selatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Kab. Bolaang Mongondow Selatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Kab. Bolaang Mongondow Selatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Kab. Bolaang Mongondow Selatan Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB Kab. Bolaang Mongondow Selatan PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kab. Bolaang Mongondow Selatan Persentase Penaganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak serta Human Trafiking Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan No Program/kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi Kab. Bolaang Mongondow Selatan mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota. Kab. Bolaang Mongondow Selatan PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Kab. Bolaang Mongondow Selatan Cakupan Perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi Kab. Bolaang Mongondow Selatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Kab. Bolaang Mongondow Selatan Presentase data dan Informasi Gender dan Anak di Daerah No Program/kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak Kab. Bolaang Mongondow Selatan Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA Kab. Bolaang Mongondow Selatan PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Kab. Bolaang Mongondow Selatan Presentase Forum Anak Yang terbentuk Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan 3.4 Sustainable Development Goals (SDGs) SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah,Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Denganmengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan",SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169. Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs. Konsep SDGs ini diperlukan sebagai agenda pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca-2015, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu penipisan sumber daya alam,kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi,dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Tiga Prinsip Pelaksanaan SDG’s:
12. 1.Universality – SDGs dilaksanakan oleh negera maju maupun negara berkembang
13. 2.Integration – SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan
14. 3.No One Left Behind / Tidak Meninggalkan Satu Orangpun a). Harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan Pelaksanaan melibatkan semua pemangku kepentingan b). Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan c). Keadilan Subtansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.Tujuan SDGs mencakup skala universal, dengan kerangka kerja yang utuh dalam membantu negara-negara di dunia menuju pembangunan berkelanjutan, melalui tiga pendekatan, yakni pembangunan ekonomi, keterbukaan dalam tatanan sosial, serta keberlangsungan lingkungan hidup. Secara rinci SDGs mempunyai 17 Tujuan dan 169 target. 1.919.071,00 1.919.071,00 Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi 1 1.919.071,00 1 1.919.071,00 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 69.786.824,00 73.974.031,00 Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif 90 69.786.824,00 90 73.974.031,00 79 KODE RENCANA TAHUN 2026 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF LOKASI 2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 23.262.275,00 24.658.010,00 Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota 1 23.262.275,00 1 24.658.010,00 Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota 2 2 Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi 1 1 Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi 25 30 Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, 1 1 80 KODE RENCANA TAHUN 2026 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF LOKASI masyarakat, serta Kab/Kota 2.08.03.2.01.0003 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota 4.652.455,00 4.931.602,00 Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota 1 4.652.455,00 1 4.931.602,00 2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota 4.652.455,00 4.931.602,00 Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota 2 4.652.455,00 2 4.931.602,00 2.08.03.2.01.0005 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi 4.652.455,00 4.931.602,00 81 KODE RENCANA TAHUN 2026 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF LOKASI Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi 25 4.652.455,00 30 4.931.602,00 2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota 4.652.455,00 4.931.602,00 Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota 1 4.652.455,00 1 4.931.602,00 2.08.03.2.01.0007 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota 4.652.455,00 4.931.602,00 Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi 1 4.652.455,00 1 4.931.602,00 82 KODE RENCANA TAHUN 2026 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF LOKASI 2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 23.262.274,00 24.658.011,00 Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota 20 23.262.274,00 20 24.658.011,00 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota 20 20 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 20 20 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota 20 20 83 KODE RENCANA TAHUN 2026 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF LOKASI Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota 20 20 Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota 20 20 Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota 20 20 2.08.03.2.02.0003 - &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota& 3.323.182,00 3.522.573,00 &Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota& Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota 20 3.323.182,00 20 3.522.573,00 84 KODE RENCANA TAHUN 2026 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF LOKASI 2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 3.323.182,00 3.522.573,00 Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota 20 3.323.182,00 20 3.522.573,00 2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 3.323.182,00 3.522.573,00 Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota 20 3.323.182,00 20 3.522.573,00 2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 3.323.182,00 3.522.573,00 85 KODE RENCANA TAHUN 2026 PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF LOKASI Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 20 3.323.182,00 20 3.522.573,00 2.08.03.2.02.0007 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota 3.323.182,00 3.522.573,00 86 BAB V PENUTUP Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu, yang dilakukan oleh kelompok sasaran. Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal Dinas PP, KB, PP dan PA. Untuk mencapai itu diperlukan suatu pendanaan yang lebih yang dikenal dengan istilah pendanaan indikatif. Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber dana pendanaan indikatif pada Dinas PP, KB, PP dan PA selama 5 (lima) tahun kedepan berasal dari APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dengan demikian besarannya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas PP, KB, PP dan PA untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Untuk mengetahui secara rinci dapat kita lihat pada tabel berikut. dikemukakan indikator kinerja Dinas PP, KB, PP dan PA yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan di capai Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam 5 Tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Demikian Rencana kerja Tahun 2026 Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disusun, sebagai penjabaran pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi kedinasan dalam rangka mendorong Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Kiranya ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman arah kebijakan . Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. M. DINAS PERHUBUNGAN Renja PD merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan PD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, d i m a n a Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah–langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan menyusun Dinas Perhubungan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Dinas Perhubungan Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2029. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a.Persiapan penyusunan,
b.Penyusunan rancangan awal,
c.Penyusunan rancangan,
d.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e.Perumusan rancangan akhir, dan
f.Penetapan. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang RKP RENJA KL Diacu eiofaf Dijabark RPJM NAS RENSTRA KL Dipedomani [)ypetofnnj Dipedoman RPJP NAS Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang ' ' '' 'v 'I' ''I' I RPJPD I ocedon%al RPJMD lo1Jabarkan. RKPD f ' D1pedomam l Diacu 1 Pem. , Daerah RENSTRA RENJA Dipedomany SKPD SKPD - - Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. 18.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
19. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
20. 20.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
21. 21.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
22. 22.Peraturan Bupati Nomor ..........Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:
23. 1.Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
24. 2.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
25. 3.Mengidentifikasi kebutuhan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
26. 4.Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran; 2) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan Bidang Perhubungan; 3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan; 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana Dinas Perhubungan; 5) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2026; 6) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. 1.4 Sistematika Penyusunan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2026 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026 dan Capaian Rencana Strategis 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAB V PENUTUP
27. 1.Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah: Tabel 2.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Administrasi Umum Perangkat Daerah a Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan telah sesuai b Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi telah sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah a Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi telah terlaksana - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah a Kegi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor telah sesuai yang direncanakan - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan telah sesaui peruntukannya - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara sesuai dan telah No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dengan baik II PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota a Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah perlengkapan jalan yang di adakan sesuai perencanaan - Penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir a Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Jumlah Tenaga Operator Kapal telah sesaui - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota a Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalulintas Jumlah perlengkapan jalan yang di adakan sesuai perencanaan - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota a Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah tenaga pengendali dan pengawasan angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 Daerah Kab/Kota telah sesaui
28. 2.Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: Tabel 2.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Penghambat II Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Adanya pergeseran anggaran b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Belum adanya jadwal Diklat dari kementerian Perhubungan RI sebagai pelaksana kegiatan - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Adanya pergeseran anggaran Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.3 (T-C.29) FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN Periode Pelaksanaan : Tahun 2024 Sasaran SKPD Tahunan : - N o Sasara n Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA pada Tahun 2022- 2026 (Akhir Periode RENSTRA) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2023) Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaa n RENJA Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (%) Ke t I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% 16 K Rp K R p K Rp K R p K R p K R p K R p K Rp K Rp K % 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.328.041.37 3 0 3.328.041.37 3 0 0 0 0 0 0 0 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 3.328.041.37 3 0 3.328.041.37 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan (Skor) 85 2.503.627.87 3 0 0 85 2.503.627.87 3 21 0 21 0 21 0 22 0 85 0 85 0 100 0 Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan (Skor) 0 0 73 18 18 18 19 19 19 100 Nilai SAKIP Dinas Perhubungan (Skor) 73 0 73 18 18 18 19 73 73 100 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja (Dokumen) 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen) 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 2.15.01.2.01.000 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen) 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15.01.2.01.000 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15.01.2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15.01.2.01.000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15.01.2.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan) 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan (Laporan) 12 1.502.102.17 3 0 0 12 1.502.102.17 3 3 0 3 0 3 0 3 0 12 0 12 0 100 0 Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan (Orang) 16 0 16 16 0 0 0 16 16 100 2.15.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 19 2 1.492.037.17 3 0 0 19 2 1.492.037.17 3 48 0 48 0 48 0 48 0 192 0 192 0 100 0 2.15.01.2.02.000 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 10 0 10.065.000 0 0 10 0 10.065.000 24 0 24 0 24 0 28 0 100 0 100 0 100 0 2.15.01.2.02.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15.01.2.02.000 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan) 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15.01.2.02.000 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanan BMD (Dokumen) 2 14.025.000 0 0 2 14.025.000 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 100 0 Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD (Laporan) 12 0 12 3 3 3 3 12 12 100 2.15.01.2.03.000 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 2 14.025.000 0 0 2 14.025.000 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 100 0 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Anjab/ABK/Evajab (Dokumen) 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai (Dokumen) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2.15.01.2.05.000 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15.01.2.05.001 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) 10 0 465.683.300 0 0 10 0 465.683.300 24 0 24 0 24 0 28 0 100 0 100 0 100 0 2.15.01.2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 10 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15.01.2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 10 0 4.665.200 0 0 10 0 4.665.200 24 0 24 0 24 0 28 0 100 0 100 0 100 0 2.15.01.2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 20 970.000 0 0 20 970.000 5 0 5 0 5 0 5 0 20 0 20 0 100 0 2.15.01.2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 10 0 460.048.100 0 0 10 0 460.048.100 24 0 24 0 24 0 28 0 100 0 100 0 100 0 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang (Persen) 10 0 192.397.050 0 0 10 0 192.397.050 24 0 24 0 24 0 28 0 100 0 100 0 100 0 2.15.01.2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 3 12.060.000 0 0 3 12.060.000 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 3 0 100 0 2.15.01.2.08.000 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 30 180.337.050 0 0 30 180.337.050 6 0 6 0 9 0 9 0 30 0 30 0 100 0 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Persen) 73 329.420.350 0 0 73 329.420.350 18 0 18 0 18 0 19 0 73 0 73 0 100 0 2.15.01.2.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 1 40.407.400 0 0 1 40.407.400 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 100 0 2.15.01.2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 11 271.980.000 0 0 11 271.980.000 0 0 0 0 0 0 11 0 11 0 11 0 100 0 2.15.01.2.09.000 9 Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) 1 17.032.950 0 0 1 17.032.950 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 100 0 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya : 2 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Cakupan Pemenuhan Sarana Prasarana Perhubungan (Persen) 65 824.413.500 0 0 65 824.413.500 0 0 65 0 0 0 0 0 65 0 65 0 100 0 Jumlah Kendaraan yang melaksanakan Uji KIR (Unit) 50 0 0 50 0 12 5 12 5 12 5 12 5 500 500 100 Persentase Sarana Prasarana Perhubungan yang dibangun dalam Kondisi Baik (Persen) 60 0 60 15 15 15 15 60 60 100 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan yang dibangun (Unit) 10 30.913.500 0 0 10 30.913.500 2 0 2 0 3 0 3 0 10 0 10 0 100 0 Jumlah Sarana Jalan yang diadakan (Unit) 10 0 10 2 2 3 3 10 10 100 2.15.02.2.02.000 2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit) 40 30.913.500 0 0 40 30.913.500 0 0 10 0 10 0 10 0 30 0 30 0 75 0 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Terminal yang dibangun (Unit) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Terminal yang di kelola (Unit) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2.15.02.2.03.000 1 Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun (Dokumen) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15.02.2.03.000 9 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang (Unit) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana Prasarana Balai Pengujian (Unit) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15.02.2.05.000 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15.02.2.05.000 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15.02.2.05.000 8 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan) 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Operasi Lalu Lintas (Kali) 12 12.630.000 0 0 12 12.630.000 3 0 3 0 3 0 3 0 12 0 12 0 100 0 Jumlah Laporan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Laporan) 1 0 1 0 0 1 0 1 1 100 2.15.02.2.06.001 4 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen) 3 12.630.000 0 0 3 12.630.000 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 3 0 100 0 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Persentase Jumlah Angkutan Darat Perjumlah Penumpang Angkutan Darat (Persen) 0,2 780.870.000 0 0 0,2 780.870.000 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0 0,2 0 100 0 2.15.02.2.09.000 2 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan) 12 780.870.000 0 0 12 780.870.000 3 0 3 0 3 0 3 0 12 0 12 0 100 0 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya : 3 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persentase Layanan Angkutan Penyeberangan (Persen) 75 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Laporan Fasilitasi Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal (Laporan) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.15.03.2.12.000 1 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal (Dokumen) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya : JUMLAH 3.328.041.37 3 0 3.328.041.37 3 0 0 0 0 0 0 Rata-rata capaian kinerja (%) 29,71 0 34,41 0 Predikat kinerja Sangat Renda h Sangat Renda h Sangat Renda h Sangat Renda h 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Perhubungan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Perhubungan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa:
29. 1.Pada Indikator Persentase Ruas Jalan Yang Memenuhi Standar Keselamatan Lalu Lintas dengan target 100%.
30. 2.Pada Indikator Presentasi Persentase Angkutan Umum Yang Laik Jalan dengan target 100% tidak terlaksana karena tidak dilakukannya pengujian kendaraan bermotor diakibatkan oleh belum adanya bagunan uji dan alat uji kendaraan bermotor di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
31. 3.Presentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan perhubungan Uraian mengenai kinerja pelayanan Dinas Perhubungan tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut: (TC-30) Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1 Presentase Persentase Sarana Prasarana Perhubungan yang dibangun dalam Kondisi Baik - - - 0.07 1 1 1 1,5 0,007 0,011 0,010 0,011 0,013 10 1,1 1 1,1 0,87 2 Jumlah Ijin Trayek Yang Dikeluarkan Perjumlah Penduduk - - - - 1.006 1.306 1.306 1.406 - - - - 0 0 0 0 0 0 3 Jumlah Izin KIR angkutan Umum - - - 601 707 740 794 810 88 106 91 63 16 14,64 15 12,29 8,41 2 4 Persentase sarana dan prasana dan fasilitas LLLAJ yang layak dan memenuhi standar - - - 8,91 14,5 28,22 45,55 67,82 39,69 43,81 43,98 44,84 53,38 445,5 302,1 155,8 98,4 78,7 5 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) - - - 60 60 60 30 30 25 25 25 25 25 41,7 41,7 41,7 83,3 83,3 Biaya Pengujian Kelaikan Angkutan Umum: - - - JBB s/d 2.5 ton - - - 250 270 290 310 330 371 453 591 606 42 148,4 167,8 203,8 195,5 12,7 JBB 2.5 s/d 5 ton - - - 60 80 100 120 140 52 55 58 60 2 86,7 68,8 58,0 50,0 1,4 JBB 5.1 s/d 8 ton - - - 5 7 9 12 14 - 1 1 1 1 0 14,3 11,1 8,3 7,1 8 Sheet s/d 14 sheet - - - 15 20 25 30 35 - - 1 1 1 0 0 4,0 3,3 2,9 Jumlah terminal bus - - - - 1 2 3 - 1 1 1 1 1 0 100 50 33,3 100 Jumlah Halte/Shelter - - - - 3 2 1 1 - - - - - 0 0 0 0 0 Jumlah pelabuhan laut - - - - - - - - - - - - 3 0 0 0 0 0 Tabel 2.6 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 7 tahun 2011 tentang Uraian dan rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka dapat diinventarisir isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yaitu:

1.Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan.
2.Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang Perhubungan.
3.Pengorganisasian administrasi perijinan di bidang Perhubungan.
4.Perencanaan pembiayaaan pada sektor Perhubungan.
5.Pengkoordinasian penyediaan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan.
6.Pengelolaan sumber daya manusia Perhubungan.
7.Pelaksanaan manajemen Perhubungan.
8.Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan;
9.Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah. Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024,menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut: Tabel 2.5 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2025 Permasalahan Hambatan Sarana dan prasarana perhubungan yang belum memadai Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan yang terbangun Rendahnya kesadaran masyarakat tentang disiplin berlalulintas di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan khususnya di kawasan ibu kota Ketersediaan anggaran dalam rangka kegiatan sosialisai dan penyuluhan Selain itu, selama Tahun 2024, Dinas Perhubngan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu: Tabel Tabel 2.6 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Peluang Tantangan Koordinasi lintas sektoral yang masih kurang Dukungan dari Pemerintah Daerah untuk mencapai Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan khusunya Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Yang Berdaulat dan Tingkat kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana perhubungan Koordinasi lintas sektoral yang masih kurang Tenaga kerja perhubungan dan sumberdaya manusia perhubungan Peluang Tantangan Cakupan Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang luas wilayahnya 3.497,46 km2 terdiri dari wilayah daratan 1.615,86 km2 dan wilayah laut 1.881,60 km2, dengan panjang garis pantai 294 km yang sebagian besar berada di pesisir pantai, bahkan semua wilayah kecamatan, mulai dari Kecamatan Posigadan sampai ke Pinolosian Timur, semuanya memiliki garis pantai khususnya sarana dan prasarana di bidang transportasi sangat tinggi Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
1.Peningkatan Pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan
2.Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah untuk mencapai Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan khusunya Meningkatkan Pembangunan Kewilayahan Yang Berdaulat. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada Tabel 2.7 (T-C 31) berikut ini: Tabel 2.7 (T-C 31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perhubungan Tahun 2026 No Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat 3.45 Indeks 5.871.073.500,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat 3.45 Indeks 5.871.073.500,00 1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Bolsel Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat 100% 25.000.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Bolsel Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat 100% 25.000.000 2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Bolsel Persentase Penurunan Pelanggaran Disipilin Pegawai 15 Paket 59.993.750,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kab. Bolsel Persentase Penurunan Pelanggaran Disipilin Pegawai 15 Paket 59.993.750,00 3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Bolsel Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi 0% 1.667.991.020,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Bolsel Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi 0% 1.667.991.020,00 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Bolsel Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 610.010.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 610.010.000,00 Jumlah Inovasi 1 Jumlah Inovasi 1 Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan kinerja utama yang dihasilkan 100% Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan kinerja utama yang dihasilkan 100% Persentase peta proses bisnis yang ideal dalam rangka penyederhanaan organisasi 100% Persentase peta proses bisnis yang ideal dalam rangka penyederhanaan organisasi 100% No Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Persentase standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis 50% Persentase standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis 50% Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas, fungsi, renstra perangkat daerah serta selaras dengan kinerja organisasi 100% Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas, fungsi, renstra perangkat daerah serta selaras dengan kinerja organisasi 100% Persentase SOP dan SP yang diterapkan 100% Persentase SOP dan SP yang diterapkan 100% 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bolsel Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100% 431.522.710,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100% 431.522.710,00 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Bolsel Jumlah BMD yang diadakan 5 Unit 724.663.500,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 5 unit 724.663.500,00 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bolsel Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 234.992.360,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 234.992.360,00 Kab. Bolsel Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 89 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 89 Kab. Bolsel Jumlah Inovasi 1 Jumlah Inovasi 1 No Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 II PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2.096.604.160,00 PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 2.096.604.160,00 konektivitas Darat 0,04 % konektivitas Darat 0,04 % 1 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Kab. Bolsel Tingkat pemahaman peserta sosialisasi terkait ketertiban lalulintas dan angkutan 90% 125.966.000,00 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Kab. Bolsel Tingkat pemahaman peserta sosialisasi terkait ketertiban lalulintas dan angkutan 90% 125.966.000,00 Persentase penurunan pelanggaran lalulintas dijalan 50% Persentase penurunan pelanggaran lalulintas dijalan 50% No Rancangan Awal RKPD/Renstra SKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingProgram/Kegiata n Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Kab. Bolsel Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C 100% 749.924.000,00 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Kab. Bolsel Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C 100% 749.924.000,00 3 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kab. Bolsel Persentase fasilitas penyelenggaraan pengujian kendaaraan bermotor yang diadakan 33% 100.530.000,00 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kab. Bolsel Persentase fasilitas penyelenggaraan pengujian kendaaraan bermotor yang diadakan 33% 100.530.000,00 4 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bolsel Persentase Jumlah Angkutan Darat Perjumlah Penumpang Angkutan Darat 0.02 820.247.000,00 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bolsel Persentase Jumlah Angkutan Darat Perjumlah Penumpang Angkutan Darat 0.02 820.247.000,00 5 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Kab. Bolsel 125.966.000,00 125.966.000,00 6 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Kab. Bolsel 24.994.000,00 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota Kab. Bolsel 24.994.000,00 7 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Kab. Bolsel Persentase Alat Pengendali dan Pengaman Jalan yang terpasang di Jalan Kabupaten 19.83% 249.943.160,00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Kab. Bolsel Persentase Alat Pengendali dan Pengaman Jalan yang terpasang di Jalan Kabupaten 19.83% 249.943.160,00 III PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persentase fasilitas penyelenggaraan Pelabuhan yang sesuai standart 20% Rp 250,000,000 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Persentase fasilitas penyelenggaraan Pelabuhan yang sesuai standart 20% Rp 250,000,000 1 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal Kab. Bolsel Persentase Pelabuhan Pengumpan Lokal yang terbangun 0 20.296.000,00 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Kab. Bolsel Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal 20% 20.296.000,00 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran. Dinas Perhubungan dalam hal ini hanya memfasilitasi kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2026. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kemudian di teruskan ke PD terkait usulan tersebut. Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2026 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Kab.Bolsel Konektivitas Darat 10 Unit Tabel 3.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2026 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah “Inovasi Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan yang Berdaya saing”.Peningkatan daya saing daerah dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:

a.Pemenuhan dan penguatan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
b.Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah serta inovasi produk lokal;
c.Penataan kelembagaan yang tepat fungsi, regulasi, penerapan manajemen resiko, percepatan digitalisasi layanan public dan pelaksanaan SPBE. Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting Prioritas Nasional Program Prioritas PN3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing Porgram Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota PN7 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) Program pengelolaan Pelayaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut: Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan NO Tujuan Sasaran Indikator Tujuan Target sasaran Tahun 2026 1 Meningkatkan Perlindungan Terhadap Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan penunjang perekonomian Daerah Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perhubungan Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan perhubungan 90Meningkatnya Kualitas Keselamatan Transportasi dan Pelayanan Angkutan 3.3 Program dan Kegiatan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Dinas Perhubungan adalah sekumpulan rencana kerja Dinas Perhubungan, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Perhubungan menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Perumusan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :
1. 1.Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan
2. 2.Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan
3. 3.Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan
4. 4.Perumusan rencana kebutuhan pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
5. 5.Penyediaan sistem pelaporan yang efektif dan efisien
6. 6.Meningkatkan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang Berkualitas Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Dinas Perhubungan melaksanakan 3 program dan 14 Kegiatan serta 48 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin. Tidak adanya usulan pemangku kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Dinas Perhubungan maka T.C-32 tidak perlu kami uraikan. a) Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan; b) Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan; c) Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut: Program/kegiatan pada Rencana Kerja (RENJA) Dinas PerhubunganKabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebanyak 3 program yang terdiri dari 17 kegiatan dan 28 sub kegiatan. Dengan rincian 2 program, 8 kegiatan, dan 12 sub kegiatan adalah urusan pilihan perhubungan dan 1 program, 9 kegiatan, 18 sub kegiatan adalah penunjang/rutin sekertariat. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Perhubungan Tabel 3.3 (T.C-33) RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) DINAS PERHUBUNGAN KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DINAS PERHUBUNGAN 5.871.073.500,00 14.432.500.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.871.073.500,00 14.432.500.000,00 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 5.871.073.500,00 14.432.500.000,00
7. 1.2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat - 3.45 Indeks 3.754.173.340,00 - 3.752.500.000,00 [ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] Indeks Kepuasan Masyarakat 3.70 - - 3.45 3.754.173.340,00 - - - - - - 3.752.500.000,00 - 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.667.991.020,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
8. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan - 2.040.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 15 Orang/bulan 1.653.017.020,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
9. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 2.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 14.974.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
10. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 20.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 0,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
11. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 6 Laporan 0,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
12. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 10.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 25.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
13. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan - 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 25.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
14. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN - - - - - - 3.754.173.340,00 - - - - - - 3.752.500.000,00 - NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - - - 0,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
15. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan - 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
16. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN [ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] Indeks Kepuasan Masyarakat 3.70 - - 3.45 3.754.173.340,00 - - - - - - 3.752.500.000,00 - NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 59.993.750,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
17. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan - 145.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 15 Paket 24.999.750,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
18. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 60.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 12 Dokumen 0,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
19. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Orang 34.994.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
20. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 35.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 610.010.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
21. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan - 535.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 0,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
22. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
23. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 5.010.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
24. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 5.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 600.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
25. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 500.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 724.663.500,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
26. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan - 400.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 33.133.500,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
27. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 649.905.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
28. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 300.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 41.625.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
29. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 234.992.360,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
30. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan - 227.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 25.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
31. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 27.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 209.992.360,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
32. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 431.522.710,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
33. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan - 375.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 46.565.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
34. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 13 Unit 234.980.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
35. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 300.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 149.977.710,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
36. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
37. 2.2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Konektivitas Darat - 0.04 Persen 2.096.604.160,00 - 10.355.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat ] - - - - - 2.096.604.160,00 - - - - - - 10.355.000.000,00 - NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota - - - 25.000.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
38. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan - 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.01.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 12 Dokumen 0,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
39. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.01.0004 Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 12 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
40. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 100.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - - - 249.943.160,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
41. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan - 1.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 10 Unit 249.943.160,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
42. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 1.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C - - - 749.924.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
43. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan - 1.150.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03.0009 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang 1 Unit 499.980.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
44. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 1.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 1 Unit 249.944.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
45. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 150.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - - - 0,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
46. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan - 500.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 12 Dokumen 0,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
47. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 500.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - - - 100.530.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
48. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Masyarakat - 6.080.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 1 Unit 0,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
49. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Masyarakat 6.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 Orang 51.510.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
50. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Masyarakat 30.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 12 Dokumen 49.020.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
51. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Masyarakat 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - - - 125.966.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
52. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan - 350.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0010 Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS) Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi 12 Laporan 10.848.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
53. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0013 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS) 3 Unit 99.960.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
54. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0015 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 12 Laporan 15.158.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
55. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.06.0016 Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan 12 Dokumen 0,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
56. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 200.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota - - - 24.994.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
57. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan - 75.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 12 Laporan 24.994.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
58. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.07.0005 Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi 1 Orang 0,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
59. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 820.247.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
60. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Masyarakat - 1.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09.0002 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 12 Laporan 820.247.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
61. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Masyarakat 1.000.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
62. 3.2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Konektivitas Laut - 0 Persen 20.296.000,00 - 325.000.000,00 - - - - - - 20.296.000,00 - - - - - - 325.000.000,00 - NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota - - - 0,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
63. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Badan Usaha Angkutan Laut - 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota 12 Laporan 0,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
64. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Badan Usaha Angkutan Laut 50.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.15.03.2.10 Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal - - - 20.296.000,00 Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
65. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan - 275.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.10.0001 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal 12 Dokumen 0,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
66. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 250.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.10.0002 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pel abuhan Pengumpan Lokal NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRA M / OUTCOME / KEGIATA N / SUB KEGIATA N INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA PD REALISASI CAPAIAN RENJA PD TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA PD TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal 12 Dokumen 20.296.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
67. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan dan UMKM Pemenuha n Dan Penguatan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Dan Perlind ungan Sosial Dinas Perhubungan 25.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN J U M L A H 5.871.073.500,00 14.432.500.000,00 PENUTUP Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 di lingkup Dinas Perhubungan, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rencana Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas Perhubungan, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Perhubungan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Perhubungan. Semoga Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Demikian untuk dilaksanakan. N. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, d i m a n a Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah–langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Komunikasi Dan Informatika menyusun Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a.Persiapan penyusunan,
b.Penyusunan rancangan awal,
c.Penyusunan rancangan,
d.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e.Perumusan rancangan akhir, dan
f.Penetapan. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Lipe(ofnenf Dipedomani RKP Diacu eiot gt RENJA KL Dijabark RPJM NAS RENSTRA KL Dipedoman RPJP NAS Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang ' ' '' ',, ,, ',, I RPJPD I ocon%al RPJMD loijabarkan RKPD ., 01pedomarn l D1acu 1 Pem. Daerah RENSTRA RENJA Dipedomani SKPD SKPD - - Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
20. 20.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
22. 22.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
23. 23.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
24. 24.Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 728). 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:
25. 1.Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
26. 2.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
27. 3.Mengidentifikasi kebutuhan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
28. 4.Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran; 2) Sebagai Pedoman umum dalam perumusan kebijakan operasional Perangkat Daerah 3) Sebagai acuan umum dalam penyusunan program kerja tahunan Perangkat Daerah 4) Sebagai jabaran dari kebijakan dasar dan perencanaan strategis Perangkat Daerah 5) Sebagai instrumen kontrol dan evaluasi pengelolaan Perangkat Daerah dalam Periode Lima Tahun 1.4 Sistematika Penyusunan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAB V PENUTUP
29. 1.Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah: Tabel 2.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung 1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya jumlah media massa dalam penyebaran informasi secara obyektif dan bertanggungjawab 2 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya penggunaan TIK dalam penyeleggaraan pemerintahan SKPD 3 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya penggunaan TIK dalam penyeleggaraan pemerintahan SKPD 4 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Layanan Keamanan informasi dan Persandian 5 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Tersajinya data/informasi yang muktahir dan akurat 6 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan peruntukannya 8 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan formal dan non formal 9 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas 10 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan peruntukannya 11 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan peruntukannya 12 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas
30. 2.Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: Tabel 2.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Penghambat Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut: I I Tabel 2.3 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 Nama Perangkat Daerah: Dinas Kominfo Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan IndikatorKinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output) /Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja tahun

(2023)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10(5+7+9) 11(10/4) URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Indeks Kepuasan Masyarakat akan Informasi Publik 100% 100 100 100 100 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya jumlah media massa dalam penyebaran informasi secara obyektif dan bertanggungjawab 100% 100 100 1 100% Pengelolaan Media Komunikasi Publik Meningkatnya penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 100 Konten 12 9 1 100 Konten Pelayanan Informasi Publik Jumlah Media Cetak dan Online yang Kerjasama dengan Pemerintah 50 50 1 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik Jumlah sumber daya komunikasi dan informasi 34 Org 2 2 1 33 Org Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Jumlah radio Pemda 33 PPID 1 1 1 33 PPID Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Jumlah kelompok binaan 10 KIP 7 7 1 10 KIP PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Nilai Evaluasi SPBE 100% 2 0 0.55 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya penggunaan TIK dalam penyeleggaraan pemerintahan SKPD 37 Domain 95% 100% 1 37 Domain Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Jumlah website 18 41 22 1 17 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya penggunaan TIK dalam penyeleggaraan pemerintahan SKPD 56 SI 95% 100% 1 55 SI Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah Fasilitas Komunikasi dan Informatika 30 Web 1 1 1 27 Web Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah Jumlah system 50 Org 3 1 0 50 Org URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Nilai Evaluasi SPBE 1 2 1,32 1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Layanan Keamanan informasi dan Persandian 1 Titik 95% 100% 1 1 Titik Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis bidang Persandian 2 Orang 4 Org 0 2 Orang URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase Data Statistik Sektoral yang dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan 80% 100% 100% 1 80% Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Tersajinya data/informasi yang muktahir dan akurat 1 Dok 100% 100% 1 1 Dok Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Jumlah Data Statistik Daerah Kabupaten 1 Kl 1 Dok 1 Dok 1 Kl PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat 72 85 71 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 100% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase Pegawai Yang Menerima Gaji dan Tunjangan 100% 100% 100% 1 100% Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah tenaga pengelola keuangan 100% 3 Org 2 Org 100% Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan peruntukannya 100% 100% 0 100% Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Tenaga Pengelola BMD 1 Dok 6 Org 5 Org 1 Dok Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang mengikuti pendidikan formal dan non formal 100% 95% 0 100% Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 45% 10 Org 3 Org 45% Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan formal dan informal 45% 2 Org 0 45% Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas 100% 100% 100% 1 100% Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan 5 Unit 5 Buah 4 Unit 5 Unit Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Aparatur yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 100% 40 Org 19 Org 100% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan peruntukannya 100% 100% 100% 1 100% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 3 Unit 1 Unit 1 Unit 3 Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara 4 Unit 2 Unit 0 4 Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Bangunan Gedung yang dipelihara/rehabilitasi 1 UNIT 1 Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan peruntukannya 3 Unit 100% 100% 1 3 Unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan 1 Unit 1 Unit 0 1 Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan 2 Unit 2 Unit Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas 100% 100% 100% 1 100% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Presentase alat tulis kantor yang dimanfaatkan sesuai kebutuhan 1 Dok 100% 100% 1 1 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kominfo Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Kominfo Dan InformatikaTahun 2024, dapat diketahui bahwa: No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Penanggung Jawab Sumber Data Keterangan
(1)(2) (3) (4) (5) (6) 1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik Indeks e-government / indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Kepala Dinas Kominfo 2 Meningkatnya keterbukaan informasi public dalam meningkatkan kepuasan masyarakat Indeks kepuasan masyarakat terhadap informadi publik Kepala Dinas Kominfo 3 Meningkatnya kualitas dan penggunaan data statistic sektoral Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistic dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Kepala Dinas Kominfo Uraian mengenai kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut: Tabel 2.4 (TC-30) Pencapaian Kinerja Pelayanan No Indikator SPM / Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2021 2022 2023 2024 2023 2024 2025 2026 Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 51,72 Poin 71,00 Poin 72,00 Poin 73,00 Poin 51,72 Poin 71,00 Poin 72,00 Poin 73,00 Poin Akses publik terhadap informasi keuangan daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan 90,54% 100% 100% 100% 90,54% 100% 100% 100% Persentase komunitas/mitrastrategis pemerintah daerahkab yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase penurunan penyebaran informasi tidak benar / berita bohong (Hoaks) 0% 10% 10% 10% 0% 10% 10% 10% Persentase tindak lanjut pengaduan pelayanan publik 0% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% Persentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik 0% 80% 80% 80% 0% 80% 80% 80% Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik 0% 80% 80% 80% 0% 80% 80% 80% Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi yang mendukung smart city 0% 10% 15% 20% 0% 10% 15% 20% Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo 0% 5% 10% 15% 0% 5% 10% 15% Persentase data yang dapat berbagi pakai 0% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% Persentase kegiatan (Event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemda yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan subdomain 70% 75% 75% 75% 70% 75% 75% 75% Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Layanan SPBE yang memanfaatkan sertifikat elektronik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Layanan SPBE yang tercantum dalam Peta Proses Bisnis 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Akses internet yang disediakan oleh oleh Dinas Kominfo 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase PD yang mempengaruhi datanya sesuai siklus jenis data 0% 25% 35% 50% 0% 25% 35% 50% Persentase PD yang menggunakan layanan pusat data pemerintah 0% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% Persentase PD yang yang Memiliki portal dan situs web sesuai standar 63% 65% 70% 75% 63% 65% 70% 75% Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan aplikasi umum dan khusus yang ditetapkan sesuai peraturan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah Kasus Hacking, Craking Sistem Pemda 0 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 0 Kasus 0 Kasus Persentase Kegiatan Strategis yang telah Diamankan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Sistem Elektronik Aset Yang Teleh diaudit 20% 25% 30% 45% 20% 25% 30% 45% Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan sistem manajemen keamanan informasi 20% 25% 30% 45% 20% 25% 30% 45% Persentase Titik Yang Diamankan 20% 25% 30% 45% 20% 25% 30% 45% Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah 36,57% 36,60% 36,70% 36,80% 36,57% 36,60% 36,70% 36,80% 2.2 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Masyarakat dapat diidentifikasikan permasalahan pelayanan sebagai berikut :

1.Implementasi TIK dalam layanan informasi pelayanan publik yang belum maksimal;
2.Koordinasi dan distribusibandwitch di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3.Tuntutan publik akan keterbukaan informasi dan transparansi yang semakin meningkat;
4.Pengelolaan dan pemanfaatan data statistik belum maksimal; dan 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada Tabel 2.7 (T-C 31) berikut ini: Tabel 2.7 (T-C 31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Komunikasi dan InformatikaTahun 2026 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebuthan Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian Pagu indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 72 2.345.085.725 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 72 2.345.085.725 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian target Rencana Strategis 85% 2.580.714 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian target Rencana Strategis 85% 2.580.714 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 72% Nilai SAKIP Perangkat Daerah 72% Persentase indikator kinerja pegawai yang selaras dengan indikator kinerja diatasnya 90% Persentase indikator kinerja pegawai yang selaras dengan indikator kinerja diatasnya 90% Persentase Indikator Kinerja individu berorientasi hasil (outcome) 90% Persentase Indikator Kinerja individu berorientasi hasil (outcome) 90% Persentase Peta Strategis (Kerang Logis) / Cascading Kinerja (Pohon Kinerja) mengacu pada Kinerja Utama dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai 80% Persentase Peta Strategis (Kerang Logis) / Cascading Kinerja (Pohon Kinerja) mengacu pada Kinerja Utama dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai 80% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 25 dokumen 2.580.714 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 25 dokumen 2.580.714 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi 0% 2.345.085.725 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi 0% 2.345.085.725 Persentase DPA/RKA tepat waktu 100% Persentase DPA/RKA tepat waktu 100% Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu 100% Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu 100% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan 22 orang 2.345.085.725 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan 22 orang 2.345.085.725 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD 12 Dokumen 10.500.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD 12 Dokumen 10.500.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat 100% 11.400.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat 100% 11.400.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah 12 laporan 11.400.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah 12 laporan 11.400.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 350.953.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 350.953.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelengaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 50 Laporan 350.953.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelengaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 50 Laporan 350.953.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 1 Unit 134.371.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 1 Unit 134.371.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan 1 Unit 134.371.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan 1 Unit 134.371.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 112.200.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 112.200.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik yang disediakan 1 laporan 30.200.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik yang disediakan 1 laporan 30.200.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah aporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 laporan 82.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah aporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 laporan 82.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 1 unit 39.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 1 unit 39.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 1 Unit 39.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 1 Unit 39.000.000 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Tingkat kepuasaan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah 100 2.700.000.000 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Tingkat kepuasaan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah 100 2.700.000.000 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi Komunikasi (STRAKOM) 100% 2.700.000.000 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi Komunikasi (STRAKOM) 100% 2.700.000.000 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria / juknis 53 Media 2.700.000.000 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria / juknis 53 Media 2.700.000.000 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Indeks SPBE 2,70 900.000.000 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Indeks SPBE 2,70 900.000.000 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen pengeolaan nama domain dan sub domain 37 Dokumen 50.000.000 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen pengeolaan nama domain dan sub domain 37 Dokumen 50.000.000 Pengelolaan nama domain dan sub domain penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan nama domain pemerintah desa Jumlah Dokumen pengeolaan nama domain dan sub domain pemerintah daerah serta domain pemerintah desa 37 Dokumen 50.000.000 Pengelolaan nama domain dan sub domain penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan nama domain pemerintah desa Jumlah Dokumen pengeolaan nama domain dan sub domain pemerintah daerah serta domain pemerintah desa 37 Dokumen 50.000.000 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Informasi yang online dan Terintegrasi 56 SI 850.000.000 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Informasi yang online dan Terintegrasi 56 SI 850.000.000 Penyelenggaraan jaring intra pemerintah daerah kab/kota Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota 15 perangkat 450.000.000 Penyelenggaraan jaring intra pemerintah daerah kab/kota Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota 15 perangkat 450.000.000 Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan Jumlah aplikasi SPBE yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah 1 aplikasi 100.000.000 Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan Jumlah aplikasi SPBE yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah 1 aplikasi 100.000.000 Koordinasi penyusunan kebujakan tata Kelola SPBE meliputi arsitektur,peta rencana,proses bisinis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah Jumlah dokumen kebijakan tata Kelola SPBE meliputi arsitektur , peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah 20 dokumen 200.000.000 Koordinasi penyusunan kebujakan tata Kelola SPBE meliputi arsitektur,peta rencana,proses bisinis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah Jumlah dokumen kebijakan tata Kelola SPBE meliputi arsitektur , peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah 20 dokumen 200.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase Kegiatan Strategis yang telah Diamankan 1 175.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase Kegiatan Strategis yang telah Diamankan 1 175.000.000 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Titik Yang Diamankan 1 Titik 150.000.000 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Titik Yang Diamankan 1 Titik 150.000.000 Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non elektronik Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non elektronik 1 laporan 50.000.000 Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non elektronik Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non elektronik 1 laporan 50.000.000 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan persandian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dan persandian 1 pd 50.000.000 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan persandian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dan persandian 1 pd 50.000.000 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pengamanan data dan informasi elektronik 11 PD 10.000.000 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pengamanan data dan informasi elektronik 11 PD 10.000.000 Operasionalisasi layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah Jumlah operasional layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah daerah 1 kegiatan 25.000.000 Operasionalisasi layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah Jumlah operasional layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah daerah 1 kegiatan 25.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik 100% 49.644.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik 100% 49.644.000 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Kabupaten Dalam Angka 1 Dok 49.644.000 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Kabupaten Dalam Angka 1 Dok 49.644.000 Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Jumlah Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral 1 laporan 49.644.000 Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Jumlah Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral 1 laporan 49.644.000 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam penyusunan Renja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran. Dinas Kominfo Dan Informatikadalam hal ini hanya memfasilitasi kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2026. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kemudian di teruskan ke Perangkat Daerah terkait usulan tersebut. Tabel 2.8 (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2026 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 Tabel 3.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2026 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD Untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pada PD Dinas Komunikasi dan Informatika. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika adalah : Tujuan :

a.Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Peningkatan Kinerja dan Kualitas Pelayanan Publik Sasaran :
a.Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik
b.Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dalam Meningkatakan Kepuasaan Masyarakat
c.Meningkatnya Kualitas dan Penggunaan Data Statistik Sektoral Prioritas Nasional Program Prioritas PN3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PN7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.3 Program dan Kegiatan Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya baik yang berupa personil ( Sumber Daya Manusia ) barang modal termasuk peralatan dan tekhnologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sejalan dengan Visi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016- 2021 yaitu “Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Yang Religuis, Berbudaya, Bermartabat, Maju dan Sejahtera”, dan sesuai dengan visi Dinas Komunikasi Dan Informatikayaitu “Terwujudnya Bolaang Mongondow Selatan sebagai Destinasi Unggulan di Wilayah teluk Tomini berbasis Religi dan budaya “, Program dan kegiatan yang dirancang Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2026 terdiri dari 5 program yaitu :
1. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. 2.Program Informasi dan Komunikasi Publik
3. 3.Program Aplikasi Informatika
4. 4.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. 5.Progaram Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2026 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab, Bolaang Mongondow Selatan tersusun sebagaimana table berikut : Tabel TC.33 Tabel 3.3 (T.C-33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA No. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan IndikatorKinerja Program /Kegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah BOLSEL 72 2.345.085.725 DAU 72 2.345.085.725 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase rata-rata capaian target Rencana Strategis 85% 2.580.714 85% 2.580.714 Nilai SAKIP Perangkat Daerah 72% 72% Persentase indikator kinerja pegawai yang selaras dengan indikator kinerja diatasnya 90% 90% Persentase Indikator Kinerja individu berorientasi hasil (outcome) 90% 90% Persentase Peta Strategis (Kerang Logis) / Cascading Kinerja (Pohon Kinerja) mengacu pada Kinerja Utama dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai 80% 80% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah 25 dokumen 2.580.714 25 dokumen 2.580.714 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi 0% 2.345.085.725 0% 2.345.085.725 Persentase DPA/RKA tepat waktu 100% 100% Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu 100% 100% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan 22 orang 2.345.085.725 22 orang 2.345.085.725 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD 12 Dokumen 10.500.000 12 Dokumen 10.500.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat 100% 11.400.000 100% 11.400.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan penatausahaan Barang Milik Daerah 12 laporan 11.400.000 12 laporan 11.400.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 350.953.000 100% 350.953.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelengaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 50 Laporan 350.953.000 50 Laporan 350.953.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 1 Unit 134.371.000 1 Unit 134.371.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan 1 Unit 134.371.000 1 Unit 134.371.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 112.200.000 100% 112.200.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik yang disediakan 1 laporan 30.200.000 1 laporan 30.200.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah aporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 laporan 82.000.000 1 laporan 82.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 1 unit 39.000.000 1 unit 39.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Perorangan atau Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas jabatan Yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 1 Unit 39.000.000 1 Unit 39.000.000 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Persentase Tingkat kepuasaan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah BOLSEL 100 2.700.000.000 DAU 100 2.700.000.000 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi Komunikasi (STRAKOM) 100% 2.700.000.000 100% 2.700.000.000 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria / juknis 53 Media 2.700.000.000 53 Media 2.700.000.000 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA Indeks SPBE BOLSEL 2,70 900.000.000 DAU 2,70 900.000.000 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen pengeolaan nama domain dan sub domain 37 Dokumen 50.000.000 37 Dokumen 50.000.000 Pengelolaan nama domain dan sub domain penyelenggaraan pemerintah daerah dan pengelolaan nama domain pemerintah desa Jumlah Dokumen pengeolaan nama domain dan sub domain pemerintah daerah serta domain pemerintah desa 37 Dokumen 50.000.000 37 Dokumen 50.000.000 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sistem Informasi yang online dan Terintegrasi 56 SI 850.000.000 56 SI 850.000.000 Penyelenggaraan jaring intra pemerintah daerah kab/kota Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah kab/kota 15 perangkat 450.000.000 15 perangkat 450.000.000 Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan Jumlah aplikasi SPBE yang terhubung dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah 1 aplikasi 100.000.000 1 aplikasi 100.000.000 Koordinasi penyusunan kebujakan tata Kelola SPBE meliputi arsitektur,peta rencana,proses bisinis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah Jumlah dokumen kebijakan tata Kelola SPBE meliputi arsitektur , peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE pemerintah daerah 20 dokumen 200.000.000 20 dokumen 200.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Persentase Kegiatan Strategis yang telah Diamankan BOLSEL 1 175.000.000 DAU 1 175.000.000 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Titik Yang Diamankan 1 Titik 150.000.000 1 Titik 150.000.000 Pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non elektronik Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non elektronik 1 laporan 50.000.000 1 laporan 50.000.000 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan persandian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan keamanan informasi dan persandian 1 pd 50.000.000 1 pd 50.000.000 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah perangkat daerah yang menerapkan pengamanan data dan informasi elektronik 11 PD 10.000.000 11 PD 10.000.000 Operasionalisasi layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah Jumlah operasional layanan keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah daerah 1 kegiatan 25.000.000 1 kegiatan 25.000.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Persentase Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik BOLSEL 100% 49.644.000 DAU 100% 49.644.000 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Kabupaten Dalam Angka 1 Dok 49.644.000 1 Dok 49.644.000 Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral Jumlah Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral 1 laporan 49.644.000 1 laporan 49.644.000 7.361.000.000,00,-. Program dan kegiatan dimaksud terdiri dari :
6. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan 5 kegiatan yaitu :
a.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 11.400.000,-
b.Administrasi Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 115.500.000,-
c.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 2.345.085.725,-
d.Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 400.000.000,-
e.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 39.000.000,-
1. 2.PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
a.Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 2.700.000.000,-
1. 3.PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
a.Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotayang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 50.000.0000,-
b.Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 3 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 850.000.000
1. 4.PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
a.Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 3 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 150.000.000,-
b.Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan pendanaan sebesar Rp. 25.000.000
1. 5.PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
a.Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan pendanaan sebesar Rp. 49.644.000 Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur Dinas Komunikasi Dan Informatika, diikuti dengan upaya- upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika . Semoga Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Demikian untuk dilaksanakan. O. DINAS KOPERASI, UKM, TRANSMIGRASI, DAN TENAGA KERJA Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses perubahan menuju arah yang lebih baik dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan menjadi tahap awal dalam proses pembangunan, yang akan menjadi pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan. Dengan perencanaan yang baik diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan, terutama yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen rencana pembangunan daerah. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Salah satu turunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang harus disusun oleh Perangkat Daerah (PD) adalah Rencana Kerja (RENJA) PD. Dokumen Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) PD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah (RKP). Renja PD memuat tentang sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan. Oleh karena itu dalam penyusunan Renja Diskopukmtransnaker Tahun 2026 harus selaras dengan kedua dokumen perencanaan tersebut dan mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana yang diamanatkan dalam PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, beserta peraturan turunannya. RENJA PD merupakan instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. RENJA PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:
1. 1.Renja PD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RENSTRA PD sesuai arahan operasional dalam RKPD;
2. 2.Renja merupakan acuan untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 yang merupakan input/masukan dalam penyusunan RAPBD;
3. 3.Renja PD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD tahun sebelumnya dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Pada dasarnya program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Diskopukmtransnaker secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, yaitu dalam pengentasan kemiskinan melalui strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin seperti stimulan pemenuhan kebutuhan rumah menuju layak huni didukung dengan kualitas lingkungan hidup yang sehat. Terkait dengan hal tersebut perlu disusun suatu perencanaan program/kegiatan yang konseptual dan realistis yang mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten. Mengingat beberapa hal yang telah diuraikan di atas, maka perlu disusun Renja Diskopukmtransnaker Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2026. Penyusunan Renja Diskopukmtransnaker Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat menjadi yang objektif, efisien dan tepat sasaran dalam pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan orientasi dan komitmen target serta sasaran masa depan pada masing-masing program/ kegiatan. Gambar 1 Hubungan Renja Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sumber : Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan tahun 2020 fipe(0fnl@fie1oft.al Dipedomani RENSTRA KL RENJA KL RKP Dijabark Diacu RPJM NAS Dipedomany RPJP NAS Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang ' ' ' T T '¥ I RPJPD I Dipedoman RPJMD l□I1abarkan RKPD Dipedomani 01acu 1 Pem. Daerah RENSTRA RENJA Dipedomanj SKPD SKPD 1.2 Landasan Hukum Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Koperasi Dan Ukm, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menyusun Renja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
4. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
7. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
12. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
18. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
22. 19.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005- 2025;
23. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
24. 21.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
25. 22.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
26. 23.Peraturan Bupati Nomor …. Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 1.3 Maksud Dan Tujuan 1.3.1 Maksud Renja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:
27. 1.Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
28. 2.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
29. 3..Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan;
30. 4.Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026
31. 1.Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
32. 2.Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan KeKoperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerjaan
33. 3.Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan KeKoperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerjaan
34. 4.Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pengembangan KeKoperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerjaan
35. 5.Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2026;
36. 6.Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan Renja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut : Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Koperasi dan Ukm, Tranmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:)
37. 1.Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor- faktor pendukung terpenuhinya adalah: Tabel 2.1.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung 1 Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (umkm), Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Penganggaran dan Jumlah Penerima Bantuan Usaha Mikro Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan,Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, Sub Kegiatan, Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 2 Program,pendidikan pelatihan perkoperasian Kegiatan, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan, Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah,Akses Pasar, Akses pembiayaan, penguatan Kelembagaan, Penataan manajemen Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Penganggaran dan Jumla Koperasi yan Mendapat Pelatihan 3 Program, Hubungan industrial, Kegiatan,Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Peserta Penganngaran dan Jumlah Tenaga Kerja yang terlindungi Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian RenjaTahun 2025 disajikan pada table berikut: Tabel 2.1.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja 100% 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro 1 Dokumen 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi 35% Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 15% 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 20 Orang 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri 40 Orang 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja 25 Orang 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 15.453 Orang 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperas 30% 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2.17.03.2.01.0003 Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi 81 Unit Usaha 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI Persentase Koperasi Aktif 75% 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2.17.04.2.01.0003 Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan 16 Unit Usaha 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Proporsi Jumlah UKM 2,75% 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 3 Usulan Aspirasi Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 30 Unit Usaha 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Update dan pengumpulan Data UMKM 8% 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2021 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi 10 Unit Usaha 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 3.32.02 PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan 15 % 3.32.02.2.01 Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 3.32.02.2.01.0004 Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 1 Dokumen 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Diskopukmtransnaker Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021, dapat diketahui bahwa;
38. 1.Pada Indikator Presentase Koperasi berkualitas, dan Presentase Koperasi aktif Merupakan Indikator dari Sasaran Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas
39. 2.Pada Indikator Presentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha, Presentase Pertumbuhan UMKM,Presentase Usaha Mikro,Presentase Usaha Kecil, Presentase Usaha Menengah Merupakan Idikator dari Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Daya Saing UMKM
40. 3.Pada Idikator Presentase Besaran Pencarri Kerja terdaftar yang ditempatkan dan Tingkat Produktivitas tenaga Kerja Merupakan Idikator dari Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
41. 4.Pada Idikator Jumlah Pencadangan Tanah Kawasan transmigrasi Merupakan Idikator dari sasaran Meningkatkan Pemenuhan Persyaratan Perencanaan Kawasan Transmigrasi Uraian mengenai kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja tercantum pada tabel 2.3 sebagai berikut : Tabel 2.2 No Indikator SPM/Standar t Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2022 2023 2024 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Presentase Koperasi berkualitas 50% 10% 12,25% 12,5% 2,17% 25% 12,5% 15% 2 Presentase Koperasi aktif 15% 16% 17% 2,91% 17,39% 18% 19% 3. Presentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha, 60% 60% 65% 54% 22,09% 65% 67%
42. 4.Presentase Pertumbuhan UMKM 10 10 10 6,64% 4,64% 11 11
43. 5.Presentase Usaha Mikro, 95,05% 96 94,88% 96,62% 97% 97,05%
44. 6.Presentase Usaha Kecil, 4,52% 4,59% 4,66% 3,13% 3,02% 4,73% 4,80%
45. 7.Presentase Usaha Menengah 0,52% 0,53% 0,53% 0,35% 0,54% 0,55% 8. Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi 11% 12% 13% 46,1% 14% 15% 9. Tingkat Produktivitas tenaga Kerja 15 15 15 87,4 4,01 16 17 10 Jumlah Pencadangan Tanah Kawasan transmigrasi 1 1 1 - 1 1 1 1 21 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki rintangan ataupun hambatan dalam pelaksanaannya. Sama halnya dengan Dinas Koperasi UKM Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Sebagai instansi semi pelayanan publik, pasti memiliki keterbatasan dan masalah yang dihadapi. Untuk itu diperlukan solusi sebagai pemecahan dari masalah tersebut. Berikut permasalahan dan solusi dari masing – masing bidang yang ada, diantaranya sebagai berikut : Tabel 2.3.1 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Permasalahan Hambatan kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) untuk memaksimalkan pelaksanaan seluruh kegiatan yang ada Menggunakan dan memanfaatkan secara optimal personil ASN membuat Anjab ABK agar penambahan personil bisa tercover Mindset UMKM untuk maju yang rendah; merasa cukup puas walau hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari hari Penanaman mental berusaha yang kuat di setiap awal pelatihan/pendampingan usaha Serta Pembuatan Peta Jalan/Rencana Bisnis Pemasaran produk UMKM yang terbatas, Tingkat penguasaan penggunaan media online untuk pemasaran/promosi produk UMKM masih rendah dan Kualitas produk yang masih kurang Perluasan pasar dengan penempatan etalase di Pertokoan dan penempatan booth di kampung wisata. Melakukan pelaksanaan pelatihan dan pembinaan kepada UKM melalui pengenalan dan penggunaan sistem promosi dan pemasaran produk melalui media online yang mencakup branding, design dan promotion selain bekerjasama dengan berbagai stake holder seperti platform e-commerce yang sudah ada di Indonesia juga dilakukan pemberdayaan fasilitator e-commerce yang berfungsi selain untuk melakkukan pelatihan secara langsung juga melaksanakan pendampingan secara terus menerus kepada UKM Akses permodalan yang sulit karena tidak adanya agunan dan terkena SLIK OJK Mencari sumber permodalan yang tidak ada agunan dan BI Checking seperti kredit mekar dari permodalan nasional madani (PNM) Pelaku UMKM yang tidak bisa mengikuti pembinaan dan sosialisasi karena keterbatasan kuota jumlah Pelatihan peningatan kualitas produk dan kemasan Pada Pelaksanaan Pameran, baik di tingkat Regional, Nasional maupun Internasional. Pelaksanaan pameran kurang optimal karena terdapat kelemahan pada produk- produk UMKM Kab Bolselsehingga produk UMKM kurang diminati Solusi yang dapat diberikan oleh Diskopukmtransnaker selaku Pembina UMKM harus berusaha menfasilitasi UMKM dalam meningkatkan daya saing produknya melalui fasilitasi kemasan, fasilitasi halal & merk, menjaga konsistensi kualitas produk, workshop dan sosialisi peningkatankapasitas, dll 0 22 Pelasaksanaan Rapat Anggota Tahunan beberapa Koperasi tidak tepat waktu Pembentukan Tim Coaching Clinic Koperasi dan Tim Pendampingan Laporan RAT Koperasi belum menerapkan Digitalisasi Koperasi Pelatihan Digitalisasi Koperasi Pendataan dan Pengawasan Koperasi yang Belum Maksimal Peningkatan Pengawasan Koperasi Jumlah Angkatan Kerja yang Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja Beberapa bentuk usaha guna mengatasi masalah ketenagakerjaan : Kebijakan pendidikan: Melalui pendidikan dan juga latihan diharapkan bisa meningkatkan kemampuan tenaga kerja dengan baik dalam hal keterampilan, pengetahuan dan juga sikap yang baik. Kebijakan lapangan pekerjaan: Pemerintah harus membuka lapangan kerja sebanyak mungkin. misalnya pemerintah membuka lowongan pekerjaan posisi pegawai negeri. Selain itu pemerintah juga bisa mendorong pihak swasta untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Kebijakan pengupahan: Kebijakan yang satu ini juga sangat penting dilakukan agar pekerja mendapatkan upah tidak terlalu rendah. Upah yang terlalu rendah bisa berakibat pada tingkat pendidikan, kesehatan dan produktivitas dalam bekerja, Serta Melakukan pameran Lowongan Kerja (Job Fair Market). Selain itu, selama Tahun 2024, Dinas Koperasi Dan Ukm, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu : Tabel 2.3.2 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Peluang Tantangan Bidang Koperasi dan UKM Adanya dukungan yang baik dari pemerintah daerah Kabupaten Maupun Provinsi untuk Koperasi dan UKM Koperasi dan UKM harus cepat beradaptasi dengan perubahan tren pasar, konsumen, dan teknologi Serta Minimnya modal usaha menjadi salah satu kendala utama Koperasi dan UMKM. Bidang Tenaga Kerja Banyak perusahaan yang mencari tenaga Kerja , Khususnya Talenta Muda Ttenaga Kerja masih belum siap untuk menghadapi perubahan yang begitu cepat akibat perkembangan teknologi Bidang Transmigrasi : Membuka dan mengembangkan daerah produksi baru, Potensi konflik antara pendatang dan penduduk lokal 0 23 Peluang Tantangan Meningkatkan persebaran penduduk dan tenaga kerja Potensi stigma negatif, seperti hanya memindahkan kemiskinan dari satu wilayah ke wilayah lain Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
46. 1.Penambahan personil yang memadai dan menunjang Urusan Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja.
47. 2.Dukungan Anggaran dari Pemerintah Daerah 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD 2026 Setelah dilakukan penyusunan rancangan awal RKPD, terdapat proses analisis dan penyesuaian antara rancangan awal RKPD dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam penyesuaian RKPD antara lain usulan dan masukan dari Bappeda, Pemerintah Kabupaten Bolaamng Mongondow selatan, Perangkat Daerah lain, dan masyarakat melalui rangkaian proses Musrenbang tersebut. Adapun perbandingan antara Rancangan Awal RKPD 2026 dengan usulan Dinas Koperasi dan Ukm Transnaker Tahun 2026 dengan hasil analisis adalah sesuai Tabel 2.4. sebagai berikut:
48. 1.Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor;
49. 2.Melaksanakan program Pemerintah Pusat dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pemberian bantuan Hibah Barang untuk UKM;
50. 3.Membuat usulan tambahan pagu anggaran untuk percepatan peningkatan kualitas Koperasi UKM serta Bidang Tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;dan
51. 4.Meningkatkan pelayanan urusan Tenaga Kerja Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut ini : 0 24 Tabel 2.4 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 Dinas Koperasi dan UKM,Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Rancangan awal rkpd Hasil analisis kebutuhan N o Urusan / bidang urusan / program / outcome / kegiatan / sub kegiatan Loka si Indikator program / kegiatan / sub kegiatan Target 2026 Pagu indikatif (rp) Urusan / bidang urusan / program / outcome / kegiatan / sub kegiatan Loka si Indikator program / kegiatan / sub kegiatan Target 2026 Pagu indikatif (rp) Catatan penting 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dinas koperasi dan ukm, transmigrasi dan tenaga kerja 8.274.091.925,00 Dinas koperasi dan ukm, transmigrasi dan tenaga kerja 8.274.091.925,00 Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 8.226.918.425,00 Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 8.226.918.425,00 Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja 4.656.375.640,00 Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja 4.656.375.640,00 1, Program perencanaan tenaga kerja 190.478.600,00 Program perencanaan tenaga kerja 190.478.600,00 Penyusunan rencana tenaga kerja (rtk) - - 190.478.600,00 Penyusunan rencana tenaga kerja (rtk) - - 190.478.600,00 Penyusunan rencana tenaga kerja makro Bolse l Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro 1 dokumen 190.478.600,00 Penyusunan rencana tenaga kerja makro Bolse l Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro 1 dokumen 190.478.600,00 2, Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 515.284.300,00 Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 515.284.300,00 [ meningkatnya produktifitas tenaga kerja] - Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi tingkat produktivitas tenaga kerja 120 15 35 515.284.300,00 [ meningkatnya produktifitas tenaga kerja] - Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi tingkat produktivitas tenaga kerja 120 15 35 515.284.300,00 Pelaksanaan pelatihan - - 515.284.300,00 Pelaksanaan pelatihan - - 515.284.300,00 0 25 berdasarkan unit kompetensi berdasarkan unit kompetensi Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi Bolse l Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n 7 orang 515.284.300,00 Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi Bolse l Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n 7 orang 515.284.300,00 3, Program penempatan tenaga kerja 163.355.140,00 Program penempatan tenaga kerja 163.355.140,00 - - - - 163.355.140,00 - - - - 163.355.140,00 Pengelolaan informasi pasar kerja - - 163.355.140,00 Pengelolaan informasi pasar kerja - - 163.355.140,00 Job fair/bursa kerja Bolse l Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/bursa kerja 25 orang 163.355.140,00 Job fair/bursa kerja Bolse l Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/bursa kerja 25 orang 163.355.140,00 4, Program hubungan industrial 3.787.257.600,00 Program hubungan industrial 3.787.257.600,00 [ meningkatnya pekerja yang terlindungi ] - Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak- hak pekerja dan dialog sosial 13900 89 95 3.787.257.600,00 [ meningkatnya pekerja yang terlindungi ] - Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak- hak pekerja dan dialog sosial 13900 89 95 3.787.257.600,00 Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota - - 3.787.257.600,00 Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota - - 3.787.257.600,00 Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja Bolse l Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja 15453 orang 3.787.257.600,00 Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja Bolse l Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja 15453 orang 3.787.257.600,00 : D 26 Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah 3.570.542.785,00 Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah 3.570.542.785,00 1, Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 2.543.782.940,00 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 2.543.782.940,00 [ meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] - Indeks kepuasan masyarakat 3.45 3.60 2.543.782.940,00 [ meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] - Indeks kepuasan masyarakat 3.45 3.60 2.543.782.940,00 Administrasi keuangan perangkat daerah - - 1.946.042.288,00 Administrasi keuangan perangkat daerah - - 1.946.042.288,00 Penyediaan gaji dan tunjangan asn Bolse l Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn 16 orang/bu lan 1.935.842.288,00 Penyediaan gaji dan tunjangan asn Bolse l Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn 16 orang/bu lan 1.935.842.288,00 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd Bolse l Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd 12 dokumen 10.200.000,00 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd Bolse l Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd 12 dokumen 10.200.000,00 Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah - - 12.000.000,00 Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah - - 12.000.000,00 Penatausahaan barang milik daerah pada skpd Bolse l Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada skpd 12 laporan 12.000.000,00 Penatausahaan barang milik daerah pada skpd Bolse l Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada skpd 12 laporan 12.000.000,00 Administrasi umum perangkat daerah - - 368.376.775,00 Administrasi umum perangkat daerah - - 368.376.775,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bolse l Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 paket 2.000.775,00 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Bolse l Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 paket 2.000.775,00 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd Bolse l Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd 24 laporan 366.376.000,00 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd Bolse l Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd 24 laporan 366.376.000,00 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - - 50.832.450,00 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - - 50.832.450,00 " I) 27 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Bolse l Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 4 unit 50.832.450,00 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Bolse l Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 4 unit 50.832.450,00 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - - 121.735.927,00 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - - 121.735.927,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bolse l Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 laporan 3.000.000,00 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Bolse l Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 laporan 3.000.000,00 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Bolse l Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 12 laporan 118.735.927,00 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Bolse l Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 12 laporan 118.735.927,00 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah - - 44.795.500,00 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah - - 44.795.500,00 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Bolse l Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 2 unit 44.795.500,00 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Bolse l Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 2 unit 44.795.500,00 2, Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi 461.553.000,00 Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi 461.553.000,00 - - - - 461.553.000,00 - - - - 461.553.000,00 Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota - - 461.553.000,00 Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota - - 461.553.000,00 Penguatan tata kelola kelembagaan koperasi Bolse l Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan 81 unit usaha 461.553.000,00 Penguatan tata kelola kelembagaan koperasi Bolse l Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan 81 unit usaha 461.553.000,00 : D 28 koperasi koperasi 3, Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi 100.003.530,00 Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi 100.003.530,00 Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota - - 100.003.530,00 Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota - - 100.003.530,00 Penilaian kesehatan koperasi meliputi tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan Bolse l Jumlah koperasi yang diberikan penilaian kesehatan 16 unit usaha 100.003.530,00 Penilaian kesehatan koperasi meliputi tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan Bolse l Jumlah koperasi yang diberikan penilaian kesehatan 16 unit usaha 100.003.530,00 4, Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) 161.908.320,00 Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) 161.908.320,00 [ meningkatnya kapasitas umkm yang tangguh dan mandiri ] - Proporsi jumlah ukm 2 2.75 161.908.320,00 [ meningkatnya kapasitas umkm yang tangguh dan mandiri ] - Proporsi jumlah ukm 2 2.75 161.908.320,00 Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan - - 161.908.320,00 Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan - - 161.908.320,00 Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro Bolse l Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro 30 unit usaha 161.908.320,00 Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro Bolse l Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro 30 unit usaha 161.908.320,00 5, Program pengembangan umkm 303.294.995,00 Program pengembangan umkm 303.294.995,00 - - - - 303.294.995,00 - - - - 303.294.995,00 • J) - 29 Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil - - 303.294.995,00 Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil - - 303.294.995,00 Produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi Bolse l Jumlah unit usaha umkm yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi 10 unit usaha 303.294.995,00 Produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi Bolse l Jumlah unit usaha umkm yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi 10 unit usaha 303.294.995,00 Urusan pemerintahan pilihan 47.173.500,00 Urusan pemerintahan pilihan 47.173.500,00 Urusan pemerintahan bidang transmigrasi 47.173.500,00 Urusan pemerintahan bidang transmigrasi 47.173.500,00 1, Program perencanaan kawasan transmigrasi 47.173.500,00 Program perencanaan kawasan transmigrasi 47.173.500,00 [ meningkatya pelaksanaana kawasan transmigrasi ] - Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan 15 20 47.173.500,00 [ meningkatya pelaksanaana kawasan transmigrasi ] - Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan 15 20 47.173.500,00 Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi - - 47.173.500,00 Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi - - 47.173.500,00 Penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi Bolse l Jumlah dokumen usulan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi 1 dokumen 47.173.500,00 Penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi Bolse l Jumlah dokumen usulan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi 1 dokumen 47.173.500,00 8.274.091.925,00 8.274.091.925,00 : D 29 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam penyusunan Renja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2025. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawsan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan pada tabel 2.5. berikut: Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2026 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Vol Catatan 1 2 3 4 5 6 1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Bolaang Mongondo w Selatan Persentase peserta pelatihan yang meningkat kompetensinya 4 Usulan Usulan Musrembang :
52. 1.Peningkatan Kapasitas Kursus Menjahit 1 kelompok
53. 2.Bantuan Mesin Obras 10 kelompok
54. 3.Bantuan alat-alat kerajinan mesin jahit 2 bauh
55. 4.Bantuan Mesin Jahit 10 kelompok 2 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Bolaang Mongondo w Selatan Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha 3 Usulan 1. Penyediaan bantuan Alat Catring, 3 Kelompok, Pengadaan Alat Pangkas Rambut 1 Kelompok
56. 2.Penyediaan Peralatan Perbengkelan 1 kelompok
57. 3.Penyediaan Bantuan Peralatan dan Perlengkapan UMKM
58. 3.Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Bolaang Mongondo w Selatan Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 1 Usulan 1. bantuan Kartu Ketenagakerjaan 1000 orang 0 30
59. 1.Mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik).
60. 2.Menumbuhkan dan rnengembangkan kewirausahaan Koperasi dan UMKM.
61. 3.Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM.
62. 4.Mengembangkan pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM.
63. 5.Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan kesadaran berkoperasi. Dari visi dan misi tersebut, terdapat 5 (lima) fokus prioritas yang ingin dicapai dalam pemberdayaan KUMKM yang meliputi :
64. 1.Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
65. 2.Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan.
66. 3.Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran.
67. 4.Penguatan kelembagaan usaha.
68. 5.Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha. Sebagai percepatan pembangunan di bidang Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM RI juga mengeluarkan 7 Key Development Milestones yang terdiri atas :
69. 1.Koperasi berkualitas bertumbuh sebanyak 20 % per tahun.
70. 2.Tersedianya sistem informasi KUKM online.
71. 3.Kredit Usaha Rakyat terdistribusi dengan baik.
72. 4.Tumbuh dan kembangnya Wirausaha Baru.
73. 5.Program OVOP berhasil.
74. 6.Tumbu dan kembangnya Koperasi berskala besar. Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UKM ,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi serta Sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Oleh karena itu, RENJA Dinas Koperasi dan UKM ,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berpedoman pada RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM ,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, seperti RPJPD Provinsi Sulawesi Utara, RPJMD Provinsi 0 31 Bengkulu 2021-2026, dan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah “peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta SDM yang berkualitas”. Peningkatan daya saing daerah dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:
a.Percepatan penanggulangan kemiskinan;
b.Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
c.Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan teknologi mulai dari desa seluruh kecamatan;
d.Pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana
e.Peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi;
f.Pemantapan tata kelola pemerintahan dan ketertiban dan keamanan. Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM ,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM ,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut : Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan NO Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target sasaran Tahun 2026 1 Mewujudkan Koperasi yang Berkualitas dalam menopang Perkonomian Masyarakat Meningkatnya Koperasi yang Berkualitasn Persentase Koperasi Berkualitas Persentase koperasi aktif 2 Mewujudkan UMKM sebagai Pilar Penopang Ekonomi Daerah Meningkatnya Kapasitas dan Daya Saing UMKM Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha Persentase Pertumbuhan UMKM 11 Persentase Usaha 97,05% 0 32 NO Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target sasaran Tahun 2026 Mikro Persentase usaha Kecil 4,80% Persentase Usaha Menengah 0,55% 3 Menurunnya Tingkat Pengangguran dalam menurunkan kemiskinanmerata dan berkualitas Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dalam menurunkan Tingkat Penggangguran Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 17 3.3 Program Dan Kegiatan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah sekumpulan rencana kerja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan Tenaga Kerja dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan Tenaga Kerja menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Kegiatan Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja yang mendukung terwujudnnya infrastruktur penunjang ekonomi daerah dan infrastruktur sosial secara merata dan berkualitas Mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sehingga penunjang bisa tercapai sesuai dengan sasaran. 0 33 Tabel 3.3 Kegiatan Utama Dan Kegiatan Rutin Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Ukm Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1 . 0 34  Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan;  Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;  Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
1. 1.Program/kegiatan pada Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja.
2. 2.Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebanyak 9 program yang terdiri dari 14 kegiatan dan 48 sub kegiatan. Dengan rincian 4 program, 6 kegiatan, dan 17 sub kegiatan adalah urusan pilihan Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja dan 1 program, 8 kegiatan, 19 sub kegiatan adalah penunjang/rutin sekertariat. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan proyeksi pencapaian kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025 – 2029 dapat dilihat berdasarkan table 4.1 0 40 Tabel. 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 Dinas Koperasi dan UKM,Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENVCANA TAHUN 2026 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 KetTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dinas koperasi dan ukm, transmigrasi dan tenaga kerja 8.274.091.925,00 7.338.246.950,00 2 Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar 8.226.918.425,00 7.088.246.950,00 2.07 Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja 4.656.375.640,00 4.100.000.000,00 1, 2,07,02 Program perencanaan tenaga kerja 190.478.600,00 - 0,00 2.07.02.2.01 Penyusunan rencana tenaga kerja (rtk) - - 190.478.600,00 - 0,00 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan rencana tenaga kerja makro Jumlah dokumen rencana tenaga kerja makro 1 dokumen 190.478.600,00 Bolsel DAU 0,00 2, 2,07,03 Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja 515.284.300,00 - 100.000.000,00 [ meningkatnya produktifitas tenaga kerja ] Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi tingkat produktivitas tenaga kerja 120 15 35 515.284.300,00 - - - 100.000.000,00 0 41 2.07.03.2.01 Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi - - 515.284.300,00 - 100.000.000,00 2.07.03.2.01.0001 Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n 7 orang 515.284.300,00 Bolsel DAU 100.000.000,00 3, 2,07,04 Program penempatan tenaga kerja 163.355.140,00 - 0,00 - - - 163.355.140,00 - - - 0,00 2.07.04.2.03 Pengelolaan informasi pasar kerja - - 163.355.140,00 - 0,00 2.07.04.2.03.0003 Job fair/bursa kerja Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui job fair/bursa kerja 25 orang 163.355.140,00 Bolsel DAU 0,00 4, 2,07,05 Program hubungan industrial 3.787.257.600,00 - 4.000.000.000,00 [ meningkatnya pekerja yang terlindungi ] Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial 13900 89 95 3.787.257.600,00 - - - 4.000.000.000,00 2.07.05.2.02 Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota - - 3.787.257.600,00 - 4.000.000.000,00 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja 15453 orang 3.787.257.600,00 Bolsel DAU 4.000.000.000,00 0 42 2.17 Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah 3.570.542.785,00 2.988.246.950,00 1, 2,17,01 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota 2.543.782.940,00 - 2.395.246.950,00 [ meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] Indeks kepuasan masyarakat 3.45 3.60 2.543.782.940,00 - - - 2.395.246.950,00 2.17.01.2.02 Administrasi keuangan perangkat daerah - - 1.946.042.288,00 - 1.811.000.000,00 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan gaji dan tunjangan asn Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan asn 16 orang/bulan 1.935.842.288,00 Bolsel DAU 1.800.000.000,00 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd 12 dokumen 10.200.000,00 Bolsel DAU 11. 000.000,00 2.17.01.2.03 Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah - - 12.000.000,00 - 18. 600.000,00 2.17.01.2.03.0006 Penatausahaan barang milik daerah pada skpd Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada skpd 12 laporan 12.000.000,00 Bolsel DAU 18.600.000,00 2.17.01.2.06 Administrasi umum perangkat daerah - - 368.376.775,00 - 302.500.000,00 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 paket 2.000.775,00 Bolsel DAU 2.500.000,00 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd 24 laporan 366.376.000,00 Bolsel DAU 300.000.000,00 2.17.01.2.07 Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah - - 50.832.450,00 - 60. 000.000,00 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang 4 unit 50.832.450,00 Bolsel DAU 60. 000.000,00 0 43 disediakan 2.17.01.2.08 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah - - 121.735.927,00 - 163.000.000,00 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan 12 laporan 3.000.000,00 Bolsel DAU 3.000.000,00 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 12 laporan 118.735.927,00 Bolsel DAU 160.000.000,00 2.17.01.2.09 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah - - 44.795.500,00 - 40.146.950,00 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 2 unit 44.795.500,00 Bolsel DAU 40.146.950,00 2, 2,17,03 Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi 461.553.000,00 - 3.000.000,00 - - - 461.553.000,00 - - - 3.000.000,00 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota - - 461.553.000,00 - 3.000.000,00 2.17.03.2.01.0003 Penguatan tata kelola kelembagaan koperasi Jumlah koperasi yang dilakukan penguatan tata kelola kelembagaan koperasi 81 unit usaha 461.553.000,00 Bolsel DAU 3.000.000,00 3, 2,17,04 Program penilaian kesehatan ksp/usp 100.003.530,00 - 150.000.000,00 0 44 koperasi 2.17.04.2.01 Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota - - 100.003.530,00 - 150.000.000,00 2.17.04.2.01.0003 Penilaian kesehatan koperasi meliputi tata kelola, profil risiko, kinerja keuangan, dan permodalan Jumlah koperasi yang diberikan penilaian kesehatan 16 unit usaha 100.003.530,00 Bolsel DAU 150.000.000,00 4, 2,17,07 Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) 161.908.320,00 - 140.000.000,00 [ meningkatnya kapasitas umkm yang tangguh dan mandiri ] Proporsi jumlah ukm 2 2.75 161.908.320,00 - - - 140.000.000,00 2.17.07.2.01 Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan - - 161.908.320,00 - 140.000.000,00 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro 30 unit usaha 161.908.320,00 Bolsel DAU 140.000.000,00 5, 2,17,08 Program pengembangan umkm 303.294.995,00 - 300.000.000,00 - - - 303.294.995,00 - - - 300.000.000,00 2.17.08.2.01 Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil - - 303.294.995,00 - 300.000.000,00 0 45 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi Jumlah unit usaha umkm yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi 10 unit usaha 303.294.995,00 Bolsel DAU 300.000.000,00 3 Urusan pemerintahan pilihan 47.173.500,00 250.000.000,00 3.32 Urusan pemerintahan bidang transmigrasi 47.173.500,00 250.000.000,00 1, 3.32.02 Program perencanaan kawasan transmigrasi 47.173.500,00 - 250.000.000,00 [ meningkatya pelaksanaana kawasan transmigrasi ] Persentase program transmigrasi yang dilaksanakan 15 47.173.500,00 - - - 250.000.000,00 3.32.02.2.01 Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi - - 47.173.500,00 - 250.000.000,00 3.32.02.2.01.0004 Penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi Jumlah dokumen usulan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi 1 dokumen 47.173.500,00 Bolsel DAU 250.000.000,00 J U M L A H 8.274.091.925,00 7.338.246.950,00 0 42 Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Ukm, Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Semoga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. 0 P. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3. 1.Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).
4. 2.Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
5. 3.Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2026. Mengingat arti strategis Dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Tahun 2026 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
6. 1.Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan
7. 2.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang
8. 3.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil, indikator kinerja program (outcome), indikator kinerja kegiatan (output), indikator kinerja sub kegiatan (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan diatur dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk teknis PP Nomor 8 Tahun 2008. Dalam keempat peraturan perundang-undangan tersebut ditentukan bahwa setiap SKPD wajib menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Daerah. Renja Perangkat Daerah inimemuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru. 1.1 Landasan Hukum Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
9. 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. 2.Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
11. 3.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
12. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. 5.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. 6.Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. 8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
20. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan telah diubah lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaannya Rencana Pembangunan Daerah;
24. 16.Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. 17.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/200/II/Bangda/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD); 1.2 Maksud Dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan penyusunan Renja sebagai pedoman acuan perencanaan progam dan kegiatan adalah sebagai berikut : 1.2.1. Maksud Maksud disusun nya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yaitu:
a.Membantu pengambilan keputusan untuk memilih secara rasional di berbagai kemungkinan, sumber daya yang harus dialokasikan, sejalan dengan tujuan dan sasaran serta hasil yang diharapkan;
b.Menyusun Program dan Kegiatan kedepan berdasarkan potensi serta fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku;
c.Tersedianya seluruh informasi dalam Rencana Kerja dan diharapkan Dokumen Rencana Kerja ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2026 ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber–sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal. 1.2.2. Tujuan Tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2026 adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 1.3 Sistematika Penulisan Untuk mempermudah dalam memahami Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2026. 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP, serta susunan garis besar isi dokumen. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang. 2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan. 3.2. Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Penanaman Modal dan PTSP Merupakan suatu rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok, dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan PTSP. 3.2. Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 (tahun n-2) dan proyeksi capaian Tahun 2025 (tahun n-1) dilakukan dengan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun berjalan yang pada saat penyusunan Renja seharusnya telah ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk: 1.Menilai konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, 2.Mengidentifikasi tingkat pencapaian target kinerja berdasarkan indikator yang ditetapkan dalam Renstra, 3.Menjadi dasar dalam perumusan prioritas dan strategi perencanaan tahun 2026. Capaian pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan estimasi capaian Tahun 2025 dikaitkan secara langsung dengan target-target dalam Renstra 2025– 2029, berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam:
1. 1.Laporan Kinerja Tahunan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
2. 2.dan/atau realisasi APBD untuk urusan pendidikan dan kebudayaan. Hasil evaluasi dan capaian kinerja program/kegiatan tersebut disajikan secara sistematis dalam Tabel 2.1 (Format TC.29) yang memuat informasi mengenai indikator kinerja, target, realisasi, serta analisis pencapaian kinerja: 10 Tabel 2.1 (TC-29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisas i (%)

(01)(02) (04) (03) (06) (08) (10) (06) (08) (10) 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 1 1 1 100 1 1 100 2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1 1 1 100 1 1 100 2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 1 1 1 100 1 1 100 2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 1 1 1 100 1 1 100 2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 1 1 1 100 1 1 100 2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 2 2 2 100 2 2 100 2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 1 1 1 100 1 1 100 2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 168 180 167 92.78 180 120 2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 1 1 1 100 1 1 100 2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1 1 1 100 1 1 100 2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 1 1 1 100 1 1 100 2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 1 1 1 100 1 1 100 2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.18.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 0 1 0 0 0 0 0 2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 6 0 5 0 0 0 0 0 2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6 0 5 0 0 0 0 0 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 1 1 1 100 1 1 100 2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 1 4 4 100 1 1 100 2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 1 1 0 0 0 0 0 2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 1 1 1 100 1 1 100 2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 15 12 12 100 12 12 100 2.18.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 1 1 1 100 1 1 100 2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 50 20 35 23 65,7 2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1 0 0 0 1 0 0 2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 1 1 1 100 1 1 100 2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 1 1 1 100 1 1 100 2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 1 1 1 100 1 1 100 2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 7 5 5 100 7 7 100 2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 10 10 7 70 10 10 100 2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 1 1 1 100 1 1 100 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 1 0 0 0 0 0 0 0 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 200 1 1 1 100 196 0 0 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 15 15 85 100 117 14 14 100 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan 10 10 10 10 100 10 10 100 15 Berdasarkan hasil review pada tabel 2.1 (TC-29) diatas Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target dan tidak memenuhi target dapat di uraikan sebagai berikut: Tabel 2.3 Program Kegiatan yang memenuhi Target dan Faktor Pendukungnya No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Program dan kegiatan perangkat daerah terencana dengan baik 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen RKA disusun tepat waktu 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA disusun tepat waktu 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Dokumen DPA disusun tepat waktu 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Dokumen Perubahan DPA disusun tepat waktu 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan realisasi disusun tepat waktu 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi dilaksanakan rutin 8 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pembayaran honor pelaksana fungsi akuntansi tepat waktu 9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan keuangan disusun tepat waktu 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Laporan keuangan dibuat secara rutin 11 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pembayaran honor pengurus barang dan pembantu pengurus barang dilaksanakan tepat waktu 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Keperluan komponen listrik kantor sesuai dengan kebutuhan 13 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan barang cetak dan penggandaan dilakukan rutin 14 Fasilitasi Kunjungan Tamu Tamu perangkat daerah dijamu sesuai SOP 15 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Pelaksanaan rapat dan koordinasi dilaksanakan sesuai dengan SOP 16 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Perangkat daerah melaksanaan SPBE sesuai SOP 17 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran jasa listrik dilaksanakan tepat waktu 18 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pembayaran honor jasa pelayanan kantor dilaksanakan sesuai kebutuhan dan tepat waktu 19 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Pemeliharaan dan pembayaran pajak 16 Kendaraan Dinas Jabatan dilaksanakan rutin dan tepat waktu 20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemeliharaan dan pembayaran pajak dilaksanakan rutin dan tepat waktu 21 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan peralatan kantor dilaksanakan rutin 22 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor dilaksanakan sesuai kebutuhan 23 Pengawasan Penanaman Modal Sistem Online Single Submission (OSS) membuat pelaksanaan pengawasan pelaku usaha lebih efektif 24 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Data terkait Perizinan Berusaha diolah secara tepat dan profesional Tabel 2.3 Program Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target dan Faktor Penghambatnya No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Penghambat 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Target dan anggaran ditentukan bersamaan dengan proyeksi pertambahan pegawai di tahun berjalan sehingga target yang ditetapkan lebih banyak dari keadaan rill 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Tidak adanya penambahan unit peningkatan sarana disiplin pegawai 3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tidak adanya kegiatan sosialisasi yang dapat diikuti 4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tidak adanya kegiatan bimbingan teknis yang dapat diikuti 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Bahan bacaan peraturan perundang- undangan dibagikan secara online 6 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perangkat Daerah tidak lagi menggunakan jasa surat menyurat 7 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) adalah dokumen yang dibuat dan berlaku selama 5 tahun sehingga tidak ada ada realisasi pada tahun diantara tahun pelaksanaan 8 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Tidak tersedianya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan 17 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa :

1.Pada Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Nilai Investasi di Daerah Kabupaten/Kota mengalami penurunan drastis, Nilai investasi tahun 2023 adalah senilai Rp.226.166.830.517,- sedangkan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp.146.139.510.782,- jika dibandingkan maka pada tahun 2024 mengalami penurunan Nilai Investasi sebesar -35.38% dengan persentase realisasi capaian sebesar 0% dengan kategori Sangat Rendah. Hal ini terjadi karena Pada tahun 2023 terdapat banyak Pelaku Usaha/Investor cukup besar yang berada pada tahap konstruksi bangunan sebagai tempat pelaksanaan usaha dan pelaporan realisasi investasi mengikutsertakan nilai modal pembangunan bangunan tersebut sehingga mendongkrak realisasi investasi secara keseluruhan menjadi sangat tinggi, dibandingakan dengan tahun 2024 tahap konstruksi bagi Pelaku Usaha/Investor besar tersebut telah selesai sehingga pelaporan realisasi investasi sudah tidak lagi menghitung nilai konstruksi bangunan tersebut. Selain itu, untuk tahun 2024 tidak lagi mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Bidang Penanaman Modal sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang realisasi investasi menjadi kurang efektif dikarenakan menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia.
2.Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan bertahap sejak tahun 2020 pada indeks 84.05 hingga pada 18 tahun 2024 mencapai indeks 93.6. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan tahun 2024 dengan capaian 93,6 dengan target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat 91.55, maka capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 102% dengan kategori Sangat Tinggi yang mengindikasikan bahwa dalam proses melayani masyarakat petugas telah mengaplikasikan pelayanan sesuai dengan standar unsur pelayanan. Uraian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut: x Tabel 2.4 (TC-30) PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN No Indikator SPM IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi √ 7% 8% 8.5% 9% -35.38 8% 8.5% 9% Capaian pada tahun 2024 sangat rendah sehingga memerlukan perhatian khusus untuk kembali mendorong pertumbuhan nilai investasi, namun pada tahun 2025 hingga tahun 2027 diproyeksikan akan memenuhi target karena telah adanya tindak lanjut yang dilaksanakan pada tahun 2025 2 Indeks Kepuasan Masyarakat 91.55 91.55 92 93.50 93.6 93.6 93.6 93.6 Tren capaian indeks kepuasan masyarakat mengunjukkan peningkatan yang stabil sejak tahun 2020 sehingga diproyeksikan dapat memenuhi target pada tahun 2025-2027 20 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Permasalahan adalah kesenjangan antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi permasalahan baik internal maupun external dan hambatan yang dihadapi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dan pemberian pelayanan kepada masyarakat secara terpadu satu pintu. Dalam penyelenggaraanya pada tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi permasalahan dan hambatan sebagai berikut : Tabel 2.5 Permasalahan dan Hambatan Permasalahan Hambatan Internal Kurangnya SDM Kurangnya Sumber Daya Manusia yang tersedia - Belum tersedianya formasi jabatan fungsional terkait - Kurangnya jumlah ASN sehingga mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kegiatan External Pelaporan Realisasi Pelaku Usaha Tidak Maksimal Masih banyaknya pelaku usaha yang tidak melaporkan realisasi kegiatan usaha - Kurangnya kesadaran pelaku usaha - Kurangnya pemahaman Pelaku Usaha terkait tata cara pengoperasian sistem OSS untuk pelaporan kegiatan usaha Kurangnya Minat Investasi Kurangnya minat investor untuk melakukan kegiatan usaha - Proses Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum selesai - Ruang bagi pelaku usaha belum diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 21 Selain itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga dihadapkan dengan tantangan dan peluang sebagai berikut: Tabel 2.6 Peluang dan Tantangan Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
1.Optimalisasi pengendalian (pemantauan, pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal.
2.Pemenuhan SDM aspek kuantitas, kualitas DPMPTSP untuk mendukung fungsi (pengembangan, promosi, perizinan teknologi informasi, pengendalian dan data).
3.Peningkatan realisasi investasi berbasis pada potensi dan peluang investasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4.Pemetaan dan optimalisasi data potensi sumber daya daerah.
5.Peningkatan investor baru baik PMA/ PMDN yang masuk ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6.Pemahaman pelaku usaha mengenai LKPM masih kurang.
7.Peningkatan kinerja pelayanan perizinan. Peluang Tantangan Telah adanya Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pemberian Fasilitas/Insentif bagi Pelaku Usaha/Penanam Modal Kurangnya Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Peraturan Pelaksanaan Penanaman Modal Pemanfaatan Aplikasi Online Single Submission (OSS) Kurangnya ASN yang memiliki kompetensi dalam pengoperasian aplikasi Online Single Submission (OSS) 22 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.6 (T-C 31) berikut Tabel 2.7 (TC 31) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT RANCANGAN RKPD 2026 HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaian Program PAGU INDIKATIF INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT LOKASI Target Kinerja Capaian Program PAGU INDIKATIF

(01)(02) (030 (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 3.676.768.978,00 3.676.768.978,00 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.760.856.678,00 2.760.856.678,00 2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 2.494.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 2.494.000,00 2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 1.200.000,00 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 1.200.000,00 2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 1.000.000,00 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 1.000.000,00 2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 1.000.000,00 Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 1.000.000,00 2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 1.000.000,00 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 1.000.000,00 2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2 1.200.000,00 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2 1.200.000,00 2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 1.134.000,00 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 1.134.000,00 2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 2.494.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 2.494.000,00 2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 14 1.903.097.891,00 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 14 1.903.097.891,00 2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 7.800.000,00 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 7.800.000,00 2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 1.200.000,00 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 1.200.000,00 2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 1.000.000,00 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 1.000.000,00 2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 12.000.000,00 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 12.000.000,00 2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.18.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 1.000.000,00 Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 1.000.000,00 2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 6 31.000.000,00 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 6 31.000.000,00 2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 6 31.000.000,00 Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 6 31.000.000,00 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 3.999.760,00 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 3.999.760,00 2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 16.650.000,00 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 16.650.000,00 2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 4.304.000,00 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 4.304.000,00 2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 4.510.000,00 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 4.510.000,00 2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 15 204.582.000,00 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 15 204.582.000,00 2.18.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 4.132.960,00 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 4.132.960,00 2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 50 264.157.800,00 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 50 264.157.800,00 2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 5.999.715,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 5.999.715,00 2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 54.670.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 54.670.000,00 2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 91.224.552,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 91.224.552,00 2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 45.000.000,00 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 45.000.000,00 2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 7 15.120.000,00 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 7 15.120.000,00 2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 10 10.040.000,00 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 10 10.040.000,00 2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 5 39.340.000,00 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 39.340.000,00 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 0 355.602.000,00 Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 355.602.000,00 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 81.612.830,00 Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 81.612.830,00 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 10 86.221.320,00 Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 10 86.221.320,00 2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2 19.544.500,00 Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2 19.544.500,00 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 3 84.923.500,00 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahany 3 84.923.500,00 2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 15 139.702.000,00 Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 15 139.702.000,00 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 10 148.306.150,00 Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 10 148.306.150,00 28 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak ada usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi- asosiasi,perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten / Kota. 29 Prioritas Nasional terdiri dari 8 unsur yang ditetapkan sebagai Prioritas Nasional, berdasarkan telaahan terhadap RKP 2026 Prioritas Nasional yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah Prioritas Nasional 7 yaitu “Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan”. Salah satu sasaran dari tema ini yang berkorelasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah “Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani” dengan arah kebijakan yaitu Transformasi Tata kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan yang juga telah dicurahkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029, adalah :  Tujuan Dinas Penanaman Modal dan PTSP

1.Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif  Sasaran Dinas Penanaman Modal dan PTSP
1.Meningkatnya Nilai Investasi
2.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan detail sebagai berikut : Tujuan Indikator Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Tujuan/Sasaran KET. Tujuan 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(2)(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi Meningkatnya Nilai Investasi Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi 8% 8.5% 9% 9.5% 10% 10.5% Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat A (91,55) A
(92)A (93.50) A
(94)A
(95)A
(96)Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah I I ------ I 31 1.1 Program dan Kegiatan Sebagaimana dipahami bersama bahwa tujuan dan sasaran sebagai bagian perencanaan strategi adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi yang dapat diukur dengan baik, dirumuskan dalam program serta dijabarkan dalam aktifitas atau kegiatan yang disusun dalam dimensi waktu (tahunan). Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan DPMPTSP Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ditunjang dengan 6 (enam) program , yaitu :

1.Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Pada program ini terdapat 5 (lima) kegiatan dan 2 8 (dua puluh delapan) sub kegiatan sebagai berikut : 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Sub kegiatan sebagai berikut : 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.1.3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD 1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Sub kegiatan sebagai berikut : 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.2.4. Koordinasi dan Peyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; Sub kegiatan sebagai berikut : 1.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor; 1.3.2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; 1.3.3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.3.4. Fasilitasi Kunjungan Tamu; 32 1.3.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 1.3.6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD. 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;Sub kegiatan sebagai berikut : 1.4.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. 1.5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Sub kegiatan sebagai berikut : 1.5.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; 1.5.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. 1.6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Sub kegiatan sebagai berikut : 1.6.1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan; 1.6.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.6.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 1.6.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya.
2.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut : 2.1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota; Sub kegiatan sebagai berikut : 2.1.1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
3.Program Promosi Penanaman Modal Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut : 3.1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; 33 Sub kegiatan sebagai berikut : 3.1.1. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
4.Program Pelayanan Penanaman Modal Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut : 4.1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota; Sub kegiatan sebagai berikut : 4.1.1. Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik; 4.1.2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
5.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut : 5.1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota; Sub kegiatan sebagai berikut : 5.1.1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 5.1.2. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya;
6.Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal Pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut : 6.1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Sub kegiatan sebagai berikut : 34 6.1.1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik KODE KODE/BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN RANCANGAN RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET LOKASI Target Kinerja Capaian Program KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIFI

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) 2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 3.676.768.978,00 DAU 2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.760.856.678,00 DAU 2.18.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 2.494.000,00 DAU 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 1.200.000,00 DAU 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 1.000.000,00 DAU 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 1.000.000,00 DAU 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 1.000.000,00 DAU 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2 1.200.000,00 DAU 2 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 1.134.000,00 DAU 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 2.494.000,00 DAU 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 14 1.903.097.891,00 DAU 16 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 7.800.000,00 DAU 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 1.200.000,00 DAU 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 1.000.000,00 DAU 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 12.000.000,00 DAU 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.18.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 1.000.000,00 DAU 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 6 31.000.000,00 DAU 6 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 6 31.000.000,00 DAU 6 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah DAU 2.18.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 3.999.760,00 DAU 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 16.650.000,00 DAU 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 4.304.000,00 DAU 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 4.510.000,00 DAU 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 15 204.582.000,00 DAU 15 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 4.132.960,00 DAU 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 50 264.157.800,00 DAU 50 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.18.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 5.999.715,00 DAU 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 54.670.000,00 DAU 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 91.224.552,00 DAU 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah DAU 2.18.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 45.000.000,00 DAU 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 7 15.120.000,00 DAU 7 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 10.040.000,00 DAU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 39.340.000,00 DAU 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 355.602.000,00 DAU 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 2.18.03.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 1 81.612.830,00 1 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota DAU 2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 10 86.221.320,00 DAU 10 2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2 19.544.500,00 DAU 2 2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAU 2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota DAU 2.18.05.2.01.0004 - Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 3 84.923.500,00 DAU 3 2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 15 139.702.000,00 DAU 15 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL DAU 2.18.06.2.01 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota DAU 2.18.06.2.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 10 148.306.150,00 DAU 10 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 40 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 14:10:33 Halaman 1 Tabel 4. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3.676.768.978,00 1.489.100.000,00 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.676.768.978,00 1.489.100.000,00 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 3.676.768.978,00 1.489.100.000,00

1.2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.760.856.678,00 - 869.100.000,00 [ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] Indeks Kepuasan Masyarakat 3.50 91.55 3.29 91.55 3.35 91.55 3.45 91.55 2.760.856.678,00 - - - - - - 869.100.000,00 - 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 9.028.000,00 Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu - 10.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 14:10:33 Halaman 2 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 2.494.000,0 0 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.500.000,0 0 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1.200.000,0 0 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.500.000,0 0 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 14:10:33 Halaman 3 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,0 0 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.000.000,0 0 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,0 0 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.000.000,0 0 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 14:10:33 Halaman 4 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1.000.000,0 0 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.000.000,0 0 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 1.200.000,0 0 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.500.000,0 0 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 14:10:33 Halaman 5 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 1.134.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 1.913.097.891,00 Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu - 17.100.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 14:10:33 Halaman 6 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 1.903.097.891,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.100.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD 1 Dokumen 7.800.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 14:10:33 Halaman 7 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1.200.000,0 0 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.500.000,0 0 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 1 Laporan 1.000.000,0 0 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.000.000,0 0 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 14:10:33 Halaman 8 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 12.000.000,00 Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu - 17.500.000,0 0 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 12.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 17.500.000,0 0 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 14:10:33 Halaman 9 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 63.000.000,00 - 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu - 131.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 1 Unit 1.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 14:10:33 Halaman 10 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 6 Orang 31.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 65.000.000,0 0 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 6 Orang 31.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 65.000.000,0 0 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 14:10:33 Halaman 11 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 238.178.720,00 Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu - 214.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.999.760,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 14:10:33 Halaman 12 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 16.650.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 13.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 Dokumen 4.304.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 14:10:33 Halaman 13 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 4.510.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Laporan 204.582.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 175.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 14:10:33 Halaman 14 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 4.132.960,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU - - - - - - 2.760.856.678,00 - - - - - - 869.100.000,00 - 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 264.157.800,00 Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu - 250.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 14:10:33 Halaman 15 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 50 Unit 264.157.800,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 250.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 151.894.267,00 Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu - 153.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 14:10:33 Halaman 16 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.999.715,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 6.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU [ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] Indeks Kepuasan Masyarakat 3.50 91.55 3.29 91.55 3.35 91.55 3.45 91.55 2.760.856.678,00 - - - - - - 869.100.000,00 - 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 54.670.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 55.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 14:10:33 Halaman 17 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 91.224.552,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 92.500.000,0 0 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 109.500.000,00 Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu - 75.500.000,0 0 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 14:10:33 Halaman 18 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 45.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 45.000.000,0 0 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 7 Unit 15.120.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10.000.000,0 0 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 14:10:33 Halaman 19 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10.040.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 39.340.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 355.602.000,00 - 20.000.000,00 - - - - - - 355.602.000,00 - - - - - - 20.000.000,00 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 14:10:33 Halaman 20 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota - - - 355.602.000,00 - 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu - 20.000.000,0 0 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 1 Dokumen 355.602.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 20.000.000,0 0 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 81.612.830,00 - 90.000.000,0 0 [ Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal ] Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan 9 3 4 5 81.612.830,00 - - - - - - 90.000.000,0 0 - SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 14:10:33 Halaman 21 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 81.612.830,00 - 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu - 90.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01.0002 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 1 Dokumen 81.612.830,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 90.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 105.765.820,00 - 110.000.000,00 SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 14:10:33 Halaman 22 [ Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko ] Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha 100 95 100 80 100 80 100 85 105.765.820,00 - - - - - - 110.000.000,00 - NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - - - 105.765.820,00 - 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE - - 110.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 10 Pelaku Usaha 86.221.320,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik - 90.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 14:10:33 Halaman 23 Dan Pelaksana a n SPBE 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 14:10:33 Halaman 24 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 2 Pelaku Usaha 19.544.500,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE - 20.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 224.625.500,00 - 170.000.000,00 [ Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal ] Persentase kepatuhan pelaku usaha. 95 80 80 85 224.625.500,00 - - - - - - 170.000.000,00 - 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - - 224.625.500,00 - 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu - 170.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya SIPD-RI : dicetak pada 2025-08-14 14:10:33 Halaman 25 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 3 Kegiatan Usaha. 84.923.500,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 30.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha 15 Kegiatan Usaha 139.702.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Penataan K elembagaa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi, Penerapan Manajeme n Resiko, Percepatan Digitalisasi Layanan Publik Dan Pelaksana a n SPBE Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu 140.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 148.306.150,00 - 230.000.000,00 [ Meningkatnya Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal ] Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal 100 100 0 100 148.306.150,00 - - - - - - 230.000.000,00 - Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2026, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Renja Tahun 2026 ini juga mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024. Dengan tersusunnya Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Q. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

a.persiapan penyusunan;
b.penyusunan rancangan awal;
c.penyusunan rancangan
d.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e.perumusan rancangan akhir; dan
f.penetapan. Dalam penyusunannya Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kesesuaian dengan renja KL, (Renja merupakan mengacu pada renstra perubahan 2) 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renja DISPORA Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, adalah:
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. 10.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. 11.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Panjang dan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. 12.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pengarustamaan Gender;
15. 15.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. 21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
22. 22.Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
23. 23.Surat Edaran Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahunn 2026 1.3 Maksud dan Tujuan
a.Maksud Maksud disusunnya Renja Tahun 2026 adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga (DISPORA) Kab. Bolaang Mongondow Selatan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.
b.Tujuan Tujuan disusunnya Renja Tahun 2026 adalah sebagai pedoman: 1) pelaksanaan pelayanan Perangkat; 2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan; 3) penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 1.2. Maksud dan tujuan; 1.3. Landasan hukum; 1.4. Sistematika penulisan; 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD; 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; 3.3. Program dan Kegiatan.
1. 1.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. 2.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. 3.Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Evaluasi Renja Dispora Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2025, Renstra Dispora Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026. 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan pencapaian Renstra Dispora Kab. Bolaang Mongondow Selatan sampai dengan Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut : Table T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s/d 2025 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Target Renja SKPD Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program & Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 219-2.19.01 Program Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga 276,54 % 95,77 % 85 % 95,77 % 112,67% 85 % 276,54 % 100 % Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemuda dan Olahraga 218.75% 72 % 73 % 72,75%. 99,65% 74 % 218.75% 100 % Nilai SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga 292.85 % 81,63 % 73% 89,13% 100% 122,09 % 292.85 % 100 % 219- 2.19.0101 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Jumlah Dokumen Perencana 36 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100% 12 Dokumen 36 Dokumen 100 % Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja 24 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 100% 8 Dokumen 24 Dokumen 100 % 01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen perencanaan perangkat 24 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 100 % 8 Dokumen 24 Dokumen 100 % Perencanaan daerah Perangkat Daerah Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Target Renja SKPD Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program & Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1 Dokumen 3 Dokumen 100 % 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1 Dokumen 3 Dokumen 100 % 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah dokumen DPA dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1 Dokumen 3 Dokumen 100 % 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 1 Dokumen 3 Dokumen 100 % Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Target Renja SKPD Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program & Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 14 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 laporan 100 % 12 Laporan 14 Laporan 100 % 219- 2.19.0102 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan 43 Orang / Bulan 15 Orang / Bulan 15 Orang / Bulan 13 Orang / Bulan 86,6 % 15 Orang / Bulan 43 Orang / Bulan 100 % Jumlah Laporan Keuangan 36 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 36 Laporan 100% 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 43 Orang / Bulan 15 Orang / Bulan 15 Orang / Bulan 13 Orang / Bulan 86,6 % 15 Orang / Bulan 43 Orang / Bulan 100 % Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Target Renja SKPD Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program & Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 36 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 % 12 Dokumen 36 Dokumen 100 % 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 15 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100 % 5 Dokumen 15 Dokumen 100 % 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 12 Dokumen 3 Dokumen 100 % Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Target Renja SKPD Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program & Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 % 12 Laporan 3 Laporan 100 % 219-2.19.0103 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencana BMD 6 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 % 2 Dokumen 6 Dokumen 100 % Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD 36 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100 % 12 Laporan 36 Laporan 100 % 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 28 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 8 Laporan 100 % 12 Laporan 28 Laporan 100 % Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Target Renja SKPD Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program & Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 219- 2.19.0105 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN Kepegawaian Perangkat Daerah 15 Orang 5 Orang 5 Orang 5 Orang 100 % 5 Orang 15 Orang 100 % Jumlah Dokumen Anjab/ABK/Evajab 9 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 100 % 3 Dokumen 9 Dokumen 100 % Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin 6 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 % 2 Dokumen 6 Dokumen 100 % 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 11 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100 % 1 Dokumen 11 Dokumen 100 % 219- 2.19.0106 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umun PD 300 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 % 100 % 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 % 1 Paket 3 Paket 100 % 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 5 Paket 2 Paket 2 Paket 2 Paket 100 % 1 Paket 5 Paket 100 % Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Target Renja SKPD Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program & Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100 % 1 Paket 3 Paket 100 % 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 43 Laporan 8 Laporan 60 Laporan 30 Laporan 50 % 5 Laporan 43 Laporan 100 % 09 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 74 Laporan 12 Laporan 50 Laporan 50 Laporan 100 % 12 Laporan 74 Laporan 100 % Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Target Renja SKPD Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program & Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 219- 2.19.0107 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD Yang diadakan 15 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 100 % 5 Unit 15 Unit 100 % 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 9 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 100 % 1 Unit 9 Unit 100 % 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 3 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100 % 1 Unit 3 Unit 100 % Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Target Renja SKPD Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program & Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 219- 2.19.0108 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor 300 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 300 % 100 % 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 124 Laporan 12 Laporan 100 Laporan 100 Laporan 100 % 12 Laporan 124 Laporan 100 % 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 26 Laporan 12 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100 % 12 Laporan 26 Laporan 100 % 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 124 Laporan 12 Laporan 100 Laporan 100 Laporan 100 % 12 Laporan 124 Laporan 100 % Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Target Renja SKPD Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program & Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 219- 2.19.0109 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik 300 % 194 % 73 % 48 % 65,75 % 74 % 194 % 100 % 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 10 Unit 4 Unit 4Unit 2 Unit 50 % 2 Unit 10 Unit 100 % Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Target Renja SKPD Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program & Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 11 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 100 % 1 Unit 11 Unit 100 % 219-2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Persentase Organisasi Pemuda yang memenuhi ketentuan 260 % 80 % 80 % 80 % 100 % 100 % 260 % 100 % Persentase Pemuda terampil 260 % 80 % 80 % 80 % 100 % 100 % 260 % 100 % Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Target Renja SKPD Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program & Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 219- 2.19.0201 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Jumlah Pemuda yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas 391 Orang 100 Orang 100 Orang 191 Orang 191 % 100 Orang 391 Orang 100 % Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Target Renja SKPD Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program & Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 10 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraa n Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kot a Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen - 1 Dokumen - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100 % 11 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Wirausahan Muda Tingkat Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 391 Orang 100 Orang 100 Orang 191 Orang 191 % 100 Orang 391 Orang 100 % Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Target Renja SKPD Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program & Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 219- 2.19.03 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Jumlah event Olahraga tingkat Regional dan Nasional di Bolsel 3 Event 1 Event 1 Event 1 Event 100 % 1 Event 3 Event 100 % Persentase Sarana Prasarana yang tersedia 240 Persen 80 % 80 % 75 % 100 % 80 Orang 240 % 100 % Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Target Renja SKPD Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program & Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 21903102 Penyelenggaraa n Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a Jumlah Even Olahraga yang dilaksanakan 3 Event 1 Event 1 Event 1 Event 100 % 1 Event 3 Event 100 % 04 Penyelenggaraa n Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kot a Jumlah Kejuaraan Multi Event Tingkat Kabupaten/Kota 3 Event 1 Event 1 Event 1 Event 100 % 1 Event 3 Event 100 % Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegia tan Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025 Target Renja SKPD Realisasi Renja SKPD Tingkat Realisas i (%) Realisasi Capaian Program & Kegiatan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 219-2.19.04 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Persentase anggota Pramuka yang terfasilitasi 85 Persen - - - - 85 % 85 % 100 % 219-2.19.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Jumlah Organisasi Pramuka yang dibina 1 Organisasi - - - - 1 Organisasi 1 Organisasi 100 % 05 Penyelenggara an Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 1 Laporan - - - - 1 Laporan 1 Laporan 100 % Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan 2025, evaluasi hasil pelaksanaan renja Dispora Bolaang Mongondow Selatan disimpulkan sebagai berikut : Dari 4 program yang dilaksanakan pada tahun 2024, terdapat 7 indikator program dengan capaian kinerja sebagai berikut :
a.1 (satu) indikator program melebihi target kinerja yaitu : 1) Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga, dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 112,67 %
b.6 (enam) indikator program telah memenuhi target kinerja yaitu : 1) Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemuda dan Olahraga, dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 99,67 % 2) Nilai SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga, dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 100 % 3) Persentase Organisasi Pemuda yang memenuhi ketentuan, dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 100 % 4) Persentase Pemuda terampil, dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 100 % 5) Jumlah event Olahraga tingkat Regional dan Nasional di Bolsel, dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 100 % 6) Persentase Sarana Prasarana yang tersedia, dengan realisasi capaian target kinerja sebesar 93,75 % 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis Kinerja Pelayanan Dispora Kab. Bolaang Mongondow Selatan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut : Tabel T-C30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Bolaang Mongondow Selatan Prov. Sulawesi Utara No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Rentra Realisasi Proyeksi Catatan Analisis 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemuda dan Olahraga - - 85 85 85 85 95,77 95,77 85 85 Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemuda dan Olahraga 72 73 74 74 72 72.75 74 74 Persentase Organisasi Pemuda yang memenuhi ketentuan 83 83 100 - 80% 80% - - Persentase Pemuda terampil - 80% 100% - 80% 80% 100% - Jumlah event Olahraga tingkat Regional dan Nasional di Bolsel 1 Event 1 Event 1 Event - 1 Event 1 Event 1 Event - Persentase Sarana Prasarana yang tersedia - 80% 80% - 75% 80% 80% - 2 Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan ✓ 57.50% 40.32% 42% 44% 56.5% 57,5% 42% 44% 3 Rasio Wirausaha Pemuda 50% 52% 50% 52% 4 Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti 63% 63% 63% 63% kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir 5 Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan 30% 32% 30% 32% 6 Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir 5% 5% 5% 5% 7 Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas 55% 60% 55% 60% 8 Indeks Partisipasi Olahraga ✓ - - 42 % 44 % 42 % 44 % 9 Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhirRegional dan Nasional di Bolsel - 30% 30% 30% 30% 10 Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir - ✓ - - 30 % 30 % 30 % 30 % 11 Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasion al 60% 60% 60% 60% 12 Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasi onal 50% 50% 50% 50% 13 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan 60% 60% 60% 60% Berdasarkan informasi pada table diatas, realisasi kinerja sasaran strategis Tahun 2024 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bolaang Mongondow Selatan mengalami peningkatan dibanding Tahun 2023, yaitu pada Sasaran Strategis Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan. Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada Tahun 2024 belum sepenuhnya tercapai 100%, hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja dari secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain;
a.Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal Tahun 2024.
b.Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
c.Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
d.Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil. Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain :
a.Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari Bidang yang menangani urusan Kepemudaan dan Olahraga dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bolaang Mongondow Selatan.
b.Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, seperti program kepeloporan dan kewirausahaan Pemuda serta program peningkatan prestasi olahraga. Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain;
a.Belum optimalnya koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dalam program wirausaha pemuda.
b.Penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum sesuai dengan disiplin keilmuannya, sehingga tanggung jawab yang dibebankan tidak bisa diselesaikan dengan baik;
c.Terbatasnya data-data pembangunan Kepemudaan dan Olahraga yang akurat dan terbaru. Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a.Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Bidang, Perangkat Daerah/instansi dan lintas sektor didalam penyusunan program/ kegiatan dalam upaya mencapai target Indikator Kinerja Daerah (IKD);
b.Meningkatkan koordinasi horizontal, vertikal, dan diagonal baik internal maupun lintas unit kerja dalam penyusunan program dan anggaran, sehingga dihasilkan rencana prioritas kegiatan yang matang dan terpadu dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RKPD dan Renstra untuk Tahun anggaran berikutnya;
c.Menyusun rencana aksi dengan menjabarkan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja serta memantau capaiannya secara berkala;
d.Meningkatkan manajemen kinerja dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan yang telah dijadwalkan, sehingga dapat selesai tepat waktu dan tepat sasaran sebagaimana yang direncanakan;
e.Melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia serta kualitas prosedur dan sarana kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan unit kerja bersangkutan. Dalam hal pencapaian kinerja Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program peningkatan peran serta kepemudaan dan Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung untuk mencapai target kinerja Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Pada Tahun 2020-2030 Indonesia berpeluang menikmati the window of opportunity sebagai berkah dari bonus demografi, dengan syarat disokong oleh SDM usia produktif yang berkualitas dan berkapasitas. Pembangunan pemuda memiliki peran penting untuk mewujudkan the window of opportunity, yaitu dengan menyiapkan pemuda yang berkualitas dan berkapasitas. Hampir seperempat penduduk Sulawesi Utara merupakan pemuda, jumlah ini menunjukkan memiliki sumber daya manusia pemuda yang cukup besar. Akan sangat berarti jika diiringi dengan kualitas yang mumpuni, karena pemuda merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai calon pemimpin di masa mendatang dan sebagai aktor intelektual penggerak pembangunan. Peran dan fungsi pemuda menjadi perhatian pemerintah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemudaan di berbagai bidang, sebagai bagian dari pembangunan nasional. Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bolaang Mongondow Selatan, sebagai salah satu bagian dari Bangsa Indonesia harus mengambil peran penting, khususnya dalam pengembangan pemuda dan memajukan olahraga, guna memberikan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan yang ada dan memberikan sumbangsih solusi terbaik untuk dapat menempatkan Bangsa Indoensia menjadi pemain utama didalam kawasan perdagangan bebas ASEAN. Untuk itu, dalam proses penyusunan Rencana Kerja perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembangan, antara lain:
1. 1.Peningkatan daya saing pemuda. Secara umum, s e b a g i a n b e s a r pemuda di Kab. Bolaang Mongondow Selatan bekerja di sektor informal. Minimnya keahlian professional pemuda, dan tingkat kewirausahaan pemuda masih rendah, menjadi penyebab kecilnya persentase pemuda yang berusaha sendiri. Hal ini memperlihatkan masih minimnya inovasi, kreasi, serta keberanian pemuda untuk mengambil resiko.
2. 2.Advokasi terhadap organisasi kepemudaan Peran organisasi kepemudaan belum optimal dalam pelayanan kepemudaan. Sebagian besar organisasi kepemudaan fokus di bidang politik, sedangkan bidang lain belum banyak digarap, antara lain; kewirausahaan, kepedulian dan kepeloporan. Disamping itu banyak organisasi kepemudaan yang belum mencukupi syarat legalitas sesuai dengan UU No.40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.
3. 3.Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga Rendahnya Angka Partisipasi Masyarakat berolahraga ditunjukkan dengan data Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 bahwa angka partisipasi berolahraga Kab. Bolaang Mongondow Selatan 0,287 berada di bawah rata-rata nasional 0,328.
4. 4.Masih lemahnya manajemen Keolahragaan Manajemen keolahragaan masih relatif lemah, sehingga tidak mampu mendorong pengembangan aktivitas olahraga didalam masyarakat. Sistem dan manajemen keolahragaan masih terkotak-kotak, semua unsur yang terlibat dalam olahraga belum terpadu. Dana Pembinaan yang berasal dari pemerintah dan masyarakat relatif terbatas, sumberdaya manusia (guru, pelatih, instruktur, manajer) juga masih lemah. Permasalahan lain yang menghambat pengembangan olahraga adalah sarana dan prasarana yang belum memadai. 3.1. Telaan terhadap Kebijakan Nasional Arah Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 dan Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2026, yaitu;
5. 1.Penguatan sistem pelayanan kepemudaan melalui:
a.perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
b.peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama;
c.peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; dan
d.pelindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaranpenyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual dikalangan pemuda.
1. 2.Transformasi kepramukaan
2. 3.Pengembangan olahraga masyarakat
3. 4.Pembinaan olahragawan muda melalui:
a.Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan Pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
b.peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa;
c.peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;
d.peningkatan upaya pembibitan dan Pengembangan prestasi olahraga secara sistematik, berjenjang, dan berkelanjutan;
e.peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui Pengembangan industri olahraga; dan
f.Pengembangan sistem dan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.
1. 5.Pengembangan wisata olahraga dan
2. 6.Penguatan kemitraan global. Berdasarkan arah kebijakan Nasional tersebut dan dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan dan Olahraga yaitu merumus dan melaksanakan kebijakan dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan, maka dukungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam pencapaian arah kebijakan Nasional tahun 2026 adalah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dokumen Rencana kerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Renstra dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat rencangan kerangka ekonomi daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta mengacu pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dispora Tahun 2021–2026, yaitu Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga.. Target tujuan dan sasaran Dispora Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, adalah sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Dispora Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 No Tujuan Indikator Tujuan Target Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Sasaran Program Indikator Program Target Program 1 Meningkatka n Peran Pemuda dalam Pembangun an dan Prestasi Olahraga - 1. Indeks Pembangunan Pemuda 55 1..Meningkatny a Kapasitas dan Daya Saing Kepemudaan - Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri - Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyaraka tan 35% 44% Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan
3. 1.Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan organisasial kemasyarakatan
4. 2.Rasio Wirausaha Pemuda
5. 3.Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir
6. 4.Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan
7. 5.Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir 44 % 52% 63% 32% 5%
8. 2.Indeks Partisipasi Olahraga 44 2.Meningkatn ya Kapasitas dan Daya Saing Olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga 42 % Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
9. 1.Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas
10. 2.Indeks Partisipasi Olahraga
11. 3.Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir
12. 4.Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir
13. 5.Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional 60 % 44% 30% 30% 60%
14. 6.Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional 50% 3.3. Program dan Kegiatan Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dispora Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel berikut : Tabel T-C 33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027. Kab. Bolaang Monvgondow Selatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2027 Lokasi Target C a p a i a n Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target C a p a i a n Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 19 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bolsel 2.479.000.000 DAU 2.689.000.000 2 19 01 1 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bolsel 9.000.000 DAU 9.000.000 2 19 01 1 01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bolsel 2 2.500.000 DAU 2 2.500.000 2 19 01 1 01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Bolsel 1 1.000.000 DAU 1 1.000.000 2 19 01 1 01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Bolsel 1 1.000.000 DAU 1 1.000.000 2 19 01 1 01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Bolsel 1 1.000.000 DAU 1 1.000.000 2 19 01 1 01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah dokumen perubahan DPA- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Bolsel 1 1.000.000 DAU 1 1.000.000 2 19 01 1 01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Bolsel 12 2.500.000 2 2.500.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2027 Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kinerja SKPD 2 19 01 1 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.715.000.000 DAU 1.815.000.000 2 19 01 1 02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Bolsel 18 1.700.000.000 DAU 18 1.800.000.000 2 19 01 1 02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Bolsel 12 5.000.000 DAU 12 5.000.000 2 19 01 1 02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Bolsel 12 8.000.000 DAU 12 8.000.000 2 19 01 1 02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Bolsel 1 1.000.000 DAU 1 1.000.000 2 19 01 1 02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Bolsel 12 1.000.000 DAU 12 1.000.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Bolsel 15.000.000 DAU 15.000.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD Bolsel 4 15.000.000 4 15.000.000 2 19 01 1 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bolsel 5.000.000 DAU 5.000.000 2 19 01 1 05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Bolsel 4 5.000.000 DAU 4 5.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2027 Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 01 1 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Bolsel 450.000.000 DAU 550.000.000 2 19 01 1 06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Bolsel 2 15.000.000 DAU 2 15.000.000 2 19 01 1 06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Bolsel 2 15.000.000 DAU 2 15.000.000 2 19 01 1 06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan Bolsel 2 10.000.000 DAU 2 10.000.000 2 19 01 1 06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Bolsel 4 10.000.000 DAU 4 10.000.000 2 19 01 1 06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bolsel 12 400.000.000 DAU 12 500.000.000 2 19 01 1 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Bolsel 55.000.000 DAU 55.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2027 Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Daerah 2 19 01 1 07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan Bolsel 4 30.000.000 DAU 4 30.000.000 2 19 01 1 07 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan Bolsel 4 25.000.000 4 25.000.000 2 19 01 1 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor Bolsel 170.000.000 180.000.000 2 19 01 1 08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bolsel 12 5.000.000 12 5.000.000 2 19 01 1 08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan Bolsel 12 15.000.000 12 15.000.000 2 19 01 1 08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan Bolsel 12 150.000.000 12 160.000.000 2 19 01 1 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik Bolsel 60.000.000 60.000.000 2 19 01 1 09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya Bolsel 2 50.000.000 2 50.000.000 2 19 01 1 09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara Bolsel 1 10.000.000 1 10.000.000 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2027 Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dipelihara/direhabilitasi 2 19 02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Bolsel 320.000.000 DAU 330.000.000 2 19 02 2 01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Bolsel 250.000.000 DAU 260.000.000 2 19 02 1 01 0010 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota Bolsel 1 50.000.000 DAU 1 50.000.000 2 19 02 1 01 0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Wirausahan Muda Tingkat Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bolsel 100 100.000.000 DAU 100 100.000.000 2 19 02 2 02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2 19 02 2 02 0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Bolsel 100 70.000.000 DAU 100 70.000.000 DAU Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Program/ Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Tahun 2027 Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 19 03 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Bolsel 470.000.000 DAU 520.000.000 2 19 03 2 01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bolsel 50.000.000 DAU 50.000.000 05 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabuapten/kota Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan Termanfaatkan Bolsel 5 50.000.000 DAU 5 50.000.000 2 19 03 1 02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bolsel 200.000.000 DAU 220.000.000 2 19 03 1 02 0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Multi Event Tingkat Kabupaten/Kota Bolsel 1 100.000.000 DAU 110.000.000 2 19 03 2 03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Provinsi Jumlah Atlit Berprestasi yang dibina Bolsel 50.000.000 DAU 50.000.000 2 19 03 2 03 0006 Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi Bolsel 25 25.000.000 DAU 25 25.000.000 2 19 03 2 03 0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan Bolsel 5 25.000.000 DAU 5 25.000.000 2 19 03 2 04 Pembinaan dan Pegembangan Organisasi Olahraga Bolsel 100.000.000 DAU 120.000.000 2 19 03 2 04 0005 Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional Bolsel 1 50.000.000 DAU 1 60.000.000 2 19 03 2 04 0006 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Bolsel 1 50.000.000 DAU 1 60.000.000 2 19 03 2 05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Bolsel 70.000.000 DAU 70.000.000 2 19 03 2 05 0007 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan Bolsel 1 20.000.000 DAU 1 20.000.000 2 19 03 2 05 0008 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat Bolsel 1 20.000.000 DAU 1 20.000.000 2 19 03 2 05 0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi Bolsel 1 30.00.000 DAU 1 40.000.000 2 19 04 Program Pengembangan Daya Saing Kepramukaan Bolsel 320.000.000 DAU 330.000.000 2 19 04 2 01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Bolsel 320.000.000 DAU 330.000.000 2 19 04 2 01 0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya Bolsel 8 1000.000.000 DAU 8 1000.000.000 2 19 04 2 01 0005 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Bolsel 1 220.000.000 DAU 1 230.000.000 Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Bolaang Mongondow Selatan dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Dispora Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada Bab 3, Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027. Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2026 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku. 5.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan. Rencana Kerja (Renja) Dispora Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
15. 1.Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dispora Kab. Bolaang Mongondow Selatan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
a.melaksanakan Renja Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
b.menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
1. 2.Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2026. 5.2. Rencana tindak lanjut. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2026, selanjutnya Rencana Kerja Tahun 2026 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. R. DINAS PERPUSTAKAAN Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan daerah, dimana Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Renstra ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perpustakaan menyusun Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a.Persiapan penyusunan,
b.Penyusunan rancangan awal,
c.Penyusunan rancangan,
d.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e.Perumusan rancangan akhir, dan
f.Penetapan. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2 LandasanHukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada: g[pet0fnenj RKP Diacu eiot tar RENJA KL Dijabark RPJM NAS RENSTRA KL Dipedomani Dipedomat RPJP NAS Diserasikan melalui Musrenbang DiperhatikanDiacu ' ' '. '' ',. ,. ',. I RPJPD I Dipedomani RPJMD loijabarkan RKPD ' ' ' Dipedomani 1 Diacu 1 Pem. Daerah RENSTRA RENJA Dipedoman SKPD SKPD I - -
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 3.Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4474);
4. 4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
5. 5.Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. 7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
21. 21.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
22. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
23. 23.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
24. 24.Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor );
25. 25.Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 728). 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:
26. 1.Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
27. 2.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
28. 3.Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan;
29. 4.Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran; 2) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan Perpustakaan dan Kearsipan 3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pengembangan perpustakaan dan kearsipan. 5) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2026; 6) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. 1.4 Sistematika Penyusunan BABI PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 MaksuddanTujuan 1.4 Sistematika Penulisan BABII EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Perpustakaan 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perpustakaan 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN BAB V PENUTUP
30. 1.Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah: Tabel 2.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung 1 Program Pembinaan Perpustakaan, Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Aktif melakukan pelayanan perpustakaan keliling dengan sasaran anak sekolah. - Program transformasi perpustakaan bebrbasis inklusi sosial dengann beberapa desa penerima manfaat telah menggerakkan pengelola perpustakaan desa untuk mengaktifkan kegiatan perpustakaan desa Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian RenjaTahun 2025 disajikan pada table berikut: Tabel2.2 (T-C-29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenjaTahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 Kode Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (RenstraPera ngkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2025 (n-1) Target RenjaPeran gkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcome s)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan Tingk at Realis asi (%) Target Program dan Kegiatan/S ub KegiatanTa hun 2025 RealisasiCapa ian Program dan Kegiatan s/d tahunberjala n Tingkat CapaianReali sasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Urusan Bidang Perpustakaan Program Pembinaan Perpustakaan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca 70 57,34 65 62,21 95,70 65 - - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perpustakaan yang dikelola Kabupaten/Kota 100 100 100 100 100 100 - - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 10 20 30 30 100 10 - - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 1 - -- - - - - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 80 - -- - - - - Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukungKegiatannya 3 - -- - - - - Kode Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (RenstraPera ngkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2025 (n-1) Target RenjaPeran gkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcome s)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan Tingk at Realis asi (%) Target Program dan Kegiatan/S ub KegiatanTa hun 2025 RealisasiCapa ian Program dan Kegiatan s/d tahunberjala n Tingkat CapaianReali sasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Urusan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 1 - -- - - - - Bidang Kearsipan Program Pengelolaan Arsip Tingkat Ketersediaan Arsip 80 - - - - - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 15000 - 15000 13668 91,12 15000 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 1 1 1 1 100 1 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Persentase CakupanPerlindungan dan Penyelamatan Arsip 70 - - - - - Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 1000 - - - - - Kode Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (RenstraPera ngkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2025 (n-1) Target RenjaPeran gkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcome s)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan Tingk at Realis asi (%) Target Program dan Kegiatan/S ub KegiatanTa hun 2025 RealisasiCapa ian Program dan Kegiatan s/d tahunberjala n Tingkat CapaianReali sasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Urusan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 1000 - - - - - Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota IndeksKepuasan Masyarakat Dinas Perpustakaan 74 72 73 Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan 71 24,76 71 71 Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan 71 68,00 71 63,50 71 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah JumlahDokumenPerencanaan 5 1 5 2 5 JumlahDokumenPelaporan Kinerja 5 5 5 5 100 5 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Rencana Strategis 1 1 1 1 100 1 - Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 1 1 1 100 1 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 1 1 1 100 1 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah DPA-SKPD. 1 1 1 1 100 1 - JumlahPerubahan DPA-SKPD 1 1 1 1 100 1 - Kode Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (RenstraPera ngkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2025 (n-1) Target RenjaPeran gkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcome s)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan Tingk at Realis asi (%) Target Program dan Kegiatan/S ub KegiatanTa hun 2025 RealisasiCapa ian Program dan Kegiatan s/d tahunberjala n Tingkat CapaianReali sasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Urusan Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 14 14 14 100 13 - PelaksanaanPenatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 65 84 80 68 65 - AdministrasiBarang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan BMD 1 1 1 1 100% 1- Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD 1 1 1 1 100% 1- PenatausahaanBarang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 2 2 2 100% 2 - AdministrasiKepegawaianPerangkat Daerah Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya 5 0 0 - - 5 - Jumlah Dokumen ANJAB / ABK / Evajab 1 1 1 1 100% 1 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 5 - - - - - - AdministrasiUmumPerangkat Daerah Presentase Pemenuhan Administrasi Umum PD Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 1 1 1 100 1 Kode Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (RenstraPera ngkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2025 (n-1) Target RenjaPeran gkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcome s)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan Tingk at Realis asi (%) Target Program dan Kegiatan/S ub KegiatanTa hun 2025 RealisasiCapa ian Program dan Kegiatan s/d tahunberjala n Tingkat CapaianReali sasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Urusan PenyediaanBarangCetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 - - - - - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 67 35 35 100 30 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan - 1 Unit 1 Unit 100% 5 Unit PengadaanPeralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 5 24 24 100 2 Unit Penyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Keg 1 1 1 100 1 Keg Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 1 1 1 100 1 PemeliharaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Persentase Barang dalam kondisi baik Jumlah Barang yang dipelihara Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 4 Unit 4 Unit 100 1 Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 5 5 5 100 5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 1 1 1 100 1 Unit Kode Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (RenstraPera ngkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2025 (n-1) Target RenjaPeran gkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcome s)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan Tingk at Realis asi (%) Target Program dan Kegiatan/S ub KegiatanTa hun 2025 RealisasiCapa ian Program dan Kegiatan s/d tahunberjala n Tingkat CapaianReali sasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Urusan 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Perpustakaan Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa :
31. 1.Pada Indikator Nilai Kegemaran Membaca dengan target 65, hasil capaian 62,21 atau 95,70%
32. 2.Pada Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan target 15,72, dengan capian 30,97 atau 191,01%.
33. 3.Pada Indikator Indeks Pengawasan Kearsipan dengan target 50 dengan capaian 49,47 atau 98,94. Uraian mengenai kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut: Tabel 2.3 (TC-30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan No Indikator SPM/Standart Nasional IKK Target RenstraPerangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi CatatanAnalisis 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2025 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Nilai Kegemaran Membaca 55 55 60 65 50,57 50,16 57,34 62,21 68 70 2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 15,50 15,68 15,70 15,72 16,21 20 18,43 30,97 35 37 3 Indeks Pengawasan Kearsipan 35 40 45 50 - 10,27 46,28 49,47 50 55 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Perpustakaan dan Kearsipan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut: Tabel 2.4 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi SelamaTahun 2024 Permasalahan Hambatan peningkatan minat baca masyarakat Arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang menuntut layanan berbasis digital Sarana dan prasarana perpustakaan yang belum memadai Masih kurangnya sarana dan prasarana Dinas Perpustakaan yang tersedia seperti fasilitas internet, lemari arsip, bahan pustaka. Pengelolaan kearsipan yang memenuhi kaidah mudah ditemukan, mudah disimpan dan dipahami Belum optimalnya penerapan system kearsipan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur khususnya bidang perpustakaan dan kearsipan keterbatasan anggaran dalam rangka Diklat Teknis Bidang Perpustakaan dan kearsipan Selain itu, selama Tahun 2024, Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu: Tabel Tabel 2.5 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi SelamaTahun 2024 Peluang Tantangan Meningkatnya kepercayaan dan dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Kepala Daerah Perubahan kebijakan pemerintah berdampak pada operasional dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan Peluang kerjasama dengan lembaga pendidikan dan perangkat daerah lain untuk pengembangan literasi Gedung perpustakaan daerah belum memenuhi standar pelayanan Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan arsip dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan akses, dan keamanan informasi Perubahan perilaku masyarakat dalam mencari informasi dan hiburan Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
34. 1.Peningkatan Promosi Gemar Membaca
35. 2.Peningkatan sarana penunjang Perpusakaan dan kearsipan
36. 3.Pengembangan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial
37. 4.Peningkatan SDM Pengelola Perpustakaan dan Kearsipan 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada table berikut: Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.6 (T-C31) berikut ini: Tabel2.6 (T-C 31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 NO. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusanpemerintahan Daerahdanprogram /Kegiatan Lokasi Indikatorkinerjaprogram (Outcome)Dankegiatan(Ou tput) Ttargetcapa iankinerja Kebutuhan dana/Pagu indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan(Output) Target capaian kinerja Kebutuhan dana/Pagu indikatif 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 13 Program Pembinaan Perpustakaan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca 314.595.800 Program Pembinaan Perpustakaan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca 314.595.800 Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perpustakaan yang dikelola 166.496.000 Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perpustakaan yang dikelola 166.496.000 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 10 Perpustakaa n 76.353.000 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 10 Perpusta kaan 76.353.000 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 1 Perpustakaa n 90.143.000 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 1 Perpusta kaan 90.143.000 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 148.099.800 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 148.099.800 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung Kegiatannya 3 Orang 75.022.000 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung Kegiatannya 3 Orang 75.022.000 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 1 Perpustakaa n 73.077.800 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 1 Perpusta kaan 73.077.800 Program Pengelolaan Arsip Tingkat Ketersediaan Arsip 75 70.589.000 Program Pengelolaan Arsip Tingkat Ketersediaan Arsip 75 70.589.000 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 70.589.000 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 70.589.000 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 15000 berkas 35.828.000 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 15000 berkas 35.828.000 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan 34.761.000 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Laporan 34.761.000 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Persentase CakupanPerlindungan dan Penyelamatan Arsip 70 % 96.682.500 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Persentase CakupanPerlindungan dan Penyelamatan Arsip 70 % 96.682.500 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 96.682.500 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 96.682.500 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 1000 Arsip 29.826.500 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan 1000 Arsip 29.826.500 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 1000 Berkas 66.856.000 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki 1000 Berkas 66.856.000 Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Kepuasan Masyarakat 3,50 2.268.223.161 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Kepuasan Masyarakat 3,50 2.268.223.161 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.354.950 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.354.950 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dok 1.575.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dok 1.575.000 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD JumlahDokumen RKA-SKPD 1 Dok 1.907.250 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD JumlahDokumen RKA- SKPD 1 Dok 1.907.250 Koordinasi dan PenyusunanDokumenPeru bahan RKA-SKPD JumlahDokumenPerubahan RKA-SKPD 1 Dok 1.750.000 Koordinasi dan PenyusunanDokumenPeru bahan RKA-SKPD JumlahDokumenPerubaha n RKA-SKPD 1 Dok 1.750.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah DPA-SKPD. 1 Dok 1.114.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah DPA-SKPD. 1 Dok 1.114.000 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD JumlahPerubahan DPA-SKPD 1 Dok 2.008.700 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD JumlahPerubahan DPA- SKPD 1 Dok 2.008.700 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan 13 1.641.431.895 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan 13 1.641.431.895 Jumlah Laporan Keuangan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 13 1.635.751.895 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 13 1.635.751.895 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan keuangan dan verifikasi keuangan SKPD 65 Dokumen 5.680.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan keuangan dan verifikasi keuangan SKPD 65 Dokumen 5.680.000 AdministrasiBarang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan BMD 12.000.000 AdministrasiBarang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan BMD Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD 12.000.000 Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD PenatausahaanBarang Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan BBMD pada SKPD 1 12.000.000 PenatausahaanBarang Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan BBMD pada SKPD 1 12.000.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Administrasi Umum PD 205.355.600 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase pemenuhan Administrasi Umum PD 205.355.600 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 1.264.600 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 1 1.264.600 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 6.091.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 6.091.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 198.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 198.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 102.410.820 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 102.410.820 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 102.410.820 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 102.410.820 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang kantor 185.964.056 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang kantor 185.964.056 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 12.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 12.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 173.964.056 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 173.964.056 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 94.479.840 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 94.479.840 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 43.743.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 43.743.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 45.428.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 45.428.000 PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya JumlahPeralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara 1 5.308.840 PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya JumlahPeralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara 1 5.308.840 Pada Tahun 2026, tema pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema ini menjadi landasan dalam penyusunan RKP dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta selaras dengan Prioritas Nasional yang mengacu pada visi-misi Presiden dalam RPJMN 2025-2029. Berdasarkan PDMN Nomor 10 Tahun 2025 tentang RKPD Tahun 2026 ada arah kebijakan Pembangunan Nasional yang menyentuh literasi dan peran perpustakaan dalam memperkuat budaya membaca dan sains. Salah satunya yaitu memperkuat kegemaran membaca dan kemampuan literasi Masyarakat sebagai bagian dari Pembangunan Masyarakat yang Makmur dan harmonis. Sasaran RKP perpustakaan Nasional Tahun 2026 diarahkan untuk menguatkan budaya literasi terutama di segmen yang lebih luas seperti generasi muda dan Masyarakat desa. Fokus Utama RKP 2026:  Penguatan koleksi dan fasilitas: Meningkatkan jumlah dan kualitas koleksi, serta memperbaiki sarana/prasarana fisik maupun digital.  Budaya baca dan literasi masyarakat: Gerakan literasi nasional yang lebih inklusif dan merata, khususnya di desa, pelajar, dan komunitas lokal.  Profesionalisme SDM: Program pelatihan dan pendampingan berkelanjutan untuk pustakawan dan pengelola layanan literasi.  Efisiensi dan layanan modern: Digitalisasi layanan perpustakaan, efisiensi sistem manajemen, dan integrasi teknologi informasi.  Perluasan jaringan layanan: Pengembangan layanan hingga tingkat kelurahan/desa. Visi Perpustakaan Nasional Tahun 2025-2029 “Perpustakaan Hadir demi Martabat Bangsa”. Perpustakaan sebagai instrumen penting dalam menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui pengetahuan. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Arsip Nasioal RI Tahun 2026 menyesuaikan arah Pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029. Prioritasnya adalah : - Penguatan akses dan kualitas pelayanan kearsipan sebagai bagian dari revolusi mental dan transformasi pelayanan public. - Implementasi SPBE dan akuntabilitas kelembagaan yang efektif sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Sasaran RKP ANRI 2026  Budaya tertib arsip : Peningkatan indeks budaya tertib arsip dari institusi publik dan Masyarakat umum  Memori kolektif bangsa: Penguatan indeks memori kolektif bangsa dengan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya.  Tata Kelola kearsipan: Penguatan SRIKANDI, percepatan digitalisasi arsip, integrasi system informasi (SPBE).  Ketersediaan dan pelayanan arsip: Peningkatan arsip tersedia di ANRI dan Lembaga mitra; layanan via JIKN lebih optimal. Visi ANRI 2025-2029 “ Terwujudnya ekosistem kearsipan yang terintegrasi untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa serta tata Kelola pemerintahan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas Tahun 2045”. Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai pelaksana urusan pilihan pemerintahan daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan kebijakan nasional. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah “peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta SDM yang berkualitas”. Peningkatan daya saing daerah dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:
a.Percepatan penanggulangan kemiskinan;
b.Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
c.Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan teknologi mulai dari desa seluruh kecamatan;
d.Pengelolaansumberdayaalam dan kualitaslingkungan, sertamitigasibencana
e.Peningkatankapasitas UMKM dan koperasi;
f.Pemantapan tata kelolapemerintahan dan ketertiban dan keamanan. Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow SelatanTahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow SelatanTahun 2026 adalah sebagai berikut: Tabel3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan NO Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Target sasaranTahun 2026 Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Meningkatnya Tata Kelola Arsip Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Kearsipan Daerah Indeks Pengawasan Kearsipan 55 Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 37 3.3 Program dan Kegiatan Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program / kegiatan Dinas Perpustakaan adalah sekumpulan rencana kerja Dinas Perpustakaan, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Perpustakaan menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Perumusan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: o Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk meningkatnya kegemaran membaca Masyarakat dan meningkatkan kinerja pengelola kearsipan daerah. o Mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Dinas Perpustakaan melaksanakan 4 program dan 12 Kegiatan serta 26 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin. Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan Tahun 2026 dapat dilihat padaTabel 3.2 (T-C-32) berikut: Tabel 3.3 (T-C-32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 No Program/kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikato r Kinerja Besaran/ Volume Catatan KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) KODE 1 2 3 4 5 6 Urusan Bidang Perpustakaan Program Pembinaan Perpustakaan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca 70 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perpustakaan yang dikelola Kabupaten/Kota 100 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 10 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya 1 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 80 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota umlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung Kegiatannya 3 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan 1 Bidang Kearsipan Program Pengelolaan Arsip Tingkat Ketersediaan Arsip 80 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan 15000 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 1 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Persentase CakupanPerlindungan dan Penyelamatan Arsip 70 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 1000 No Program/kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikato r Kinerja Besaran/ Volume Catatan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 1000 Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota IndeksKepuasan Masyarakat Dinas Perpustakaan 74 Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan 71 Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan 71 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah JumlahDokumenPerencanaan 5 JumlahDokumenPelaporan Kinerja 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Rencana Strategis 1 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah DPA-SKPD. 1 AdministrasiKeuanganPerangk at Daerah Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan 13 Jumlah Laporan Keuangan 1 PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 PelaksanaanPentausahaan dan Pengujian /VerifikasiKeuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 65 AdministrasiBarang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan BMD 1 Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD 1 PenatausahaanBarang Milik Daerah Pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 AdministrasiKepegawaianPera ngkat Daerah Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya 5 Jumlah Dokumen ANJAB / ABK / Evajab 1 Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai 5 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 Admiistrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Pemenuhan Administrasi Umum PD 100 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 No Program/kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikato r Kinerja Besaran/ Volume Catatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor 100 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Yang Dipelihara 7 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Tabel 4.1T-C-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) RENCANA TAHUN 2026 CATAT AN PENTI NG PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJ A KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dinas Perpustakaan 2.749.990.461 2.122.210.165 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 2.582.718.961 2.034.353.824 Program Pembinaan Perpustakaan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Bolsel 70 314.595.800 DAU 72 37.000.000 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Persentase Perpustakaan yang dikelola Kabupaten/Kota Bolsel 100 166.496.000 DAU 100 20.000.000 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan Bolsel 10 76.353.000 DAU 10 20.000.000 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya Bolsel 1 90.143.000 DAU -- Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bolsel 80 148.099.800 DAU - 17.000.000 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung Kegiatannya Bolsel 3 75.022.000 DAU 8 17.000.000 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Bolsel 1 73.077.800 DAU -- KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) RENCANA TAHUN 2026 CATAT AN PENTI NG PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJ A KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kabupaten/Kota yang dikembangkan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perpustakaan Bolsel 75 2.268.223.161 DAU 75 1.997.353.824Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Perpustakaan 71 71 Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan 71 71 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Bolsel 5 8.354.950 DAU 5 7.384.000 Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Bolsel 5 5 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bolsel 1 Dok 1.575.000 DAU 1 Dok 1.550.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Bolsel 1 Dok 1.907.250 DAU 1 Dok 1.530.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Bolsel 1 Dok 1.750.000 DAU 1 Dok 1.350.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Bolsel 1 Dok 1.114.000 DAU 1 Dok 1.530.000 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Bolsel 1 Dok 2.008.700 DAU 1 Dok 1.424.000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan Bolsel 13 1.641.431.895 DAU 13 1.450.528.444 KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) RENCANA TAHUN 2026 CATAT AN PENTI NG PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJ A KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jumlah Laporan Keuangan Bolsel 1 DAU 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Bolsel 13 1.635.751.895 DAU 13 1.444.848.444 Pelaksanaan Pentausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Bolsel 65 5.680.000 DAU 60 5.680.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan BMD Bolsel 2 12.000.000 DAU 2 11.400.000 Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD Bolsel 4 4 Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Bolsel 2 12.000.000 DAU 2 11.400.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Bolsel 5 18.126.000 DAU 5 16.500.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bolsel 5 18.126.000 DAU 5 16.500.000 Admiistrasi Umum Perangkat Daerah Presentase Pemenuhan Administrasi Umum PD Bolsel 100 205.355.600 DAU 170.550.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Bolsel 1 1.264.600 DAU 1 1.550.000 KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) RENCANA TAHUN 2026 CATAT AN PENTI NG PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJ A KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Bolsel 1 6.091.000 DAU 1 6.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bolsel 50 198.000.000 DAU 50 163.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan Bolsel 6 102.410.820 DAU 5 59.500.000 PengadaanPeralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Bolsel 6 Unit 102.410.820 DAU 5 Unit 59.500.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor Bolsel 100% 185.964.056 Bolsel 100% 194.078.380 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Bolsel 1 12.000.000 Bolsel 1 12.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Bolsel 1 173.964.056 Bolsel 1 182.078.380 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Barang Yang Dipelihara Bolsel 94.479.840 Bolsel 87.413.000 KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) RENCANA TAHUN 2026 CATAT AN PENTI NG PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJ A KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Bolsel 1 43.743.000 Bolsel 1 40.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Bolsel 5 45.428.000 Bolsel 5 42.063.000 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Bolsel 1 5.308.840 Bolsel 1 5.350.000 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan 167.271.500 DAU 87.856.341 Program Pengelolaan Arsip Tingkat Ketersediaan Arsip Bolsel 75 70.589.000 DAU 75 38.600.000 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Bolsel 70.589.000 DAU 38.600.000 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan Bolsel 15000 berkas 35.828.000 DAU 15000 berkas 26.500.000 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Bolsel 1 Laporan 34.761.000 DAU 1 Laporan 12.100.000 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Persentase CakupanPerlindungan dan Penyelamatan Arsip Bolsel 70 % 96.682.500 DAU 70% 49.256.341 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Bolsel 96.682.500 DAU KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) RENCANA TAHUN 2026 CATAT AN PENTI NG PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJ A KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 49.256.341 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan Bolsel 1000 Arsip 29.826.500 DAU 1000 Arsip 29.256.341 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Bolsel 1000 Arsip 66.856.000 DAU 1000 Arsip 20.000.000 Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Semoga Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow SelatanTahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. S. DINAS PERIKANAN Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, d i m a n a Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah–langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perikanan menyusun Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2030 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a.Persiapan penyusunan,
b.Penyusunan rancangan awal,
c.Penyusunan rancangan,
d.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e.Perumusan rancangan akhir, dan
f.Penetapan Renja. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Berdasarkan Gambar 1.1. keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RKPD dan Renstra Perangkat Daerah sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran operasional dari dokumen perencanaan di atasnya, yaitu RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD. Renja Perangkat Daerah disusun oleh Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) secara terpadu, partisipatif, dan demokratis, dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah. Dokumen Renja ini berfungsi sebagai: 1. Dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah, 2. Rujukan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten, serta 3. Acuan dalam pengusulan program dan kegiatan yang akan didanai melalui APBD Provinsi maupun APBN. 2 Dengan sf)toe(ofnenj Dipedomani RENSTRA KL RKP RENJA KL Diacu (of1Af Dijabark RPJM NAS Dipedoman RPJP NAS Diserasikan melalui Musrenbang DiperhatikanDiacu I ' ' '. '' 'l' l' 'l' I RPJPD I Dipedoman RPJMD lo11abarkan RKPD Dipedomani l Oiacu 1 Pem. . Daerah. RENSTRA RENJA Dipedoman SKPD SKPD I demikian, Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen kunci yang menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara efektif dan terukur. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
19. 19.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2026;
20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
21. 21.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
22. 22.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
23. 23.Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 728; 1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:
24. 1.Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
25. 2.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
26. 3.Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan;
27. 4.Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran; 2) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan penanggulangan bencana; 3) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan dan pengembangan perikanan kelautan; 4) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2026; 5) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. 1.4. Sistematika Penulisan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis PERIKANAN 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PERIKANAN 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PERIKANAN 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PERIKANAN 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DANPENDANAAN PERIKANAN BAB V PENUTUP Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:
28. 1.Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah: Tabel 2.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya N o Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung 1 A.PROGRA M PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
a.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sumber daya ASN Dinas Perikanan yang berkualitas Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD
b.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penata Usahaan Barang Barang Milik Daerah Pada SKPD
c.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
d.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
1. 1.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. 2.Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
f.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 B.PROGRA M PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Perencanaan program/kegiata n yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat nelayan
a.Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
1. 1.Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
2. 2.Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 3 PROGRAM PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Perencanaan program/kegiata n yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat /kelompok pengolah hasil dan pemasaran Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupeatn /Kota Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. 2.Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: Tabel 2.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab N o Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Penghambat 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/ KOTA
b.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/service AC Kantor tidak di laksanakan disebabkan kondisi AC Kantor yang telah rusak berat 2 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIAYA Tidak tersedia anggaran untuk mendukung pelaksaaan program ini Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.3 (T-C-29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 Nama Perangkat Daerah: Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Ko de Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangk at Daerah) Tahun 2022s/d 2026 Reali sasi Targe t Kiner ja Hasil, Progr am dan Kelua ran Kegia tan s/d Tahu n 2026 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) tahun 2024 (n-2) Target Renja Peran gkat Daera h Tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcom es)/ Kegiata n (output) /Sub Kegiata n Tahun 2024 Tingk at Reali sasi (%) Target Program dan Kegiatan /Sub Kegiatan Tahun 2025 Reali sai Capai an Progr am dan Kegia tan s/d Tahu n Berjal an Tingk at Capai an Reali sasi Targe t (%) 1 2 3 4 5 6 7 8(7/6 ) 9 10 11(10 /4) 1 A. PROGRA M PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 85% 85% 85% 85% 100% 85 85 75% a. Kegia tan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75 75%
1. 1.Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase gaji ASN yang terbayarkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75 75%
2. 2.Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD Persentase Pembayaran Tagihan sesuai dengan SOP 100% 100% 100% 100% 100% 100 65 65% b. Kegia tan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat 100% 100% 100% 100% 100% 100 65 65%
3. 1.Sub Kegiatan Penata Usahaan Barang Barang Milik Daerah Pada SKPD Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (Dokumen) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 65 45% c. Kegia tan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Penurunan Pelanggaran Disipilin Pegawai 100% 100% 100% 100% 100% 100 45 45%
4. 1.Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUn dangan Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi 100% 100% 100% 100% 100% 0 0 0% d. Kegia tan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase SOP dan SP yang diterapkan 100% 100% 100% 100% 100% 100 65 65%
5. 1.Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan 9 Unit 4 Unit 4 4 100% 4 25 16%
6. 2.Sub Kegiatan Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi 100% 100% 100% 100% 100% 100 70 70% e. Kegia tan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 100% 100% 80% 80% 100 85 70%
7. 1.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan 100% 100% 100% 100% 100% 100 85 70% f. Kegia tan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100% 100% 100% 100% 100% 100 65 65%
8. 1.Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara 19 Unit 12 Unit 14 14 100% 19 4 45%
9. 2.Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara 4 Unit 3 Unit 2 2 100% 4 0 0% B.PROG RAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Meningkatnya Produksi Perikanan Tanggkap (ton) 22.000 (ton) 1690 0 16000 16900 106% 18,000 12.45 0 70% a. Kegia tan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah sarana prasarana yang diserahkan ke masyarakat/kelompok nelayan 90 Unit 28 24 24 100% 10 0 0%
10. 1.Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (unit) Jumlah prasarana yang dibangun (Unit) 74 Unit 4 4 100% 10 0 0% C. PROGRA M PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya (ton) 44.5 Ton 44.3 44.35 44.35 100% 47,5 31.5 65% a. Kegiat an Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan 7 Rekomen dasi 0 0 0 0% 0 0 0%
11. 1.Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidaya an Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/K ota yang Menggunaka n Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunaka n Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Jumlah pelaku usaha perikanan yang telah diterbitkan Izin usaha perikanan dengan penetapan prosedur (dokumen) 7 Persyarat an 1 1 100% 1 0 0% b. Kegia tan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Presentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 100% 100 100 100% 100 0 0 0%
12. 1.Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya an Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/K ota Jumlah sarana pembudidaya ikan yang dibantu 22000 Calon Indu Ikan 0 0 0 0% 0 0 0% PROGRA M PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Jumlah Produk Olahan serba ikan 3 1 1 1 100% 1 0 0% Kegia tan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Jumlah Kelompok Binaan 5 Kelompo k 5 5 5 100% 0 0 0% 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PERIKANAN Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Perikanan Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa
13. 1.Pada Indikator Meningkatnya Produksi Perikanan Tanggkap dengan target 16000 (Ton), target yang tercapai tercapai 16.900 (Ton)
14. 2.Pada Indikator Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya dengan target 44.3 (Ton), target yang tercapai tercapai 44.35 (Ton) Uraian mengenai kinerja pelayanan Dinas Perikanan tercantum pada Tabel T-C-30 sebagai berikut: Tabel 2.4 (TC-30) Pencapaian Kinerja Pelayanan PERIKANAN NO Indikator Satuan SPM/Standard Nasional IKK Target Capaian Setiap Tahun Realsiasi Capain Proyeksi Catatan Analisis Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2024 2025 2026 2024 2025 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Produksi Budidaya Perikanan Ton Meningkatnya Produksi Perikanan 46.5 46.5 47.5 44.35 31.5 47.5 48.5 2 Komsumsi Ikan Kg/Kapita/Tahun 24.5 Kg/Kapita/Tahun 24.5 Kg/Kapita/Tahun 25.5 kg/Kapita/Tahun 22,7 25.5 kg/Kapita/Tahun 26.5 Kg/kapita/Tahun 3 Produksi perikanan tangkap Ton 17000 17000 18000 16.900 12,450 18000 19000 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PERIKANAN Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang perikanan tanggkap, budidaya dan pengolahan hasil perikanan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2021, Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan, hambatan sebagai berikut: Tabel 2.5 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Permaslahan Hambatan Perikanan Budidaya Rendahnya produktifitas perikanan budidaya dikarenakan pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala kecil / tradisional dengan keterbatasan aspek permodalan, SDM, jaringan teknologi dan pasar; Keterbatasa n modal dan informasi pasar Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan budidaya; Lahan budidaya sebagian besar masi tradisyonal Terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul; Calon induk yang berkualitas masi terbatas Tingginya harga pakan; Pakan/pelet ikan masi didatangkan dari luar kota Ketidakstabilan harga jual dan keterbatasan pasar; harga jual di masing- masing pembudiday a yang berbeda Hama dan penyakit ikan Ketidaksiap an dalam menanggula ngi hama dan penyakit; Peningkatan peluang pasar hasil perikanan budidaya; Masi terbatasnya stok permintaan pasar Pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya. sebagin lokasi budidaya sumber airnya masi melalui irigasi - irigasi pertanian Perikanan Tanggkap Informasi produksi hasil tangkapan non Pelabuhan keterbatasa n petugas pengumpul data dilapangan dan keterbatasa n teknologi oleh nelayan Peningkatan produksi melalui upaya inovasi teknologi penangkapan ikan yang memperhatikan kaidah konservasi dan kelestarian ekosistem laut dan restrukturisasi armada perikanan tangkap. masi menerpkan tekn Penurunan potensi Sumberdaya Ikan (SDI) akibat kerusakan habitat (terumbu karang dan mangrove), padat tangkap (overfishing) dan kerusakan lingkungan akibat pencemaran limbah industri dan limbah rumah tangga, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, bahan peledak serta Potassium. Pengawasan sumberdaya perikanan yang belum optimal Sarana dan prasarana perikanan tangkap, baik berupa pembangunan infrastruktur, peningkatan sarana tangkap maupun alat tangkap, dan SDM yang belummemadai Terbatasnya permodalan dan pelatihan - pelatihan oleh intasnsi terkait Rendahnya SDM dan kelembagaan nelayan terkait pengetahuan, ketrampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai; Keterbatasa n pengetahua n teknologi tepat guna oleh nelayan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Belum optimalnya integrasi sistem produksi hulu dan hilir; Belum optimalnya penumbuhan sentra-sentra pengolahan hasil perikanan baik usaha skala rumah tangga maupun skala besar yang ditunjang dengan dukungan permodalan, pemasaran dan peningkatan sumberdaya manusia; Masi terbatasnya dukukungn a permodalan dari perbankan untuk sentra - sentra usaha skala kecil Belum terpenuhinya sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan keterbatsan sarana pengolahan yang sesuai SOP pengolahan ikan yang baik Selain itu, selama Tahun 2021, Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu: Tabel Tabel 2.6 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Peluang Tantangan Dukungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam kebijakanan dan implementasinya pada sub sektor kelautan dan perikanan sehinga dimasukan sebagai salah satu prioritas dalam agenda pembangunan lima tahunan 2021 sampai 2026 Terjadinya penurunan stok Sumberdaya Ikan, khususnya di WPP-RI-715; Teknologi dan inovasi kelauatan dan perikanan yang semakin berkembang; Peningkatan kualitas SDM perikanan dan kelautan yang belum merata dalam merespon kebutuhan SDM berkapasitas tinggi dalam industri perikanan dan kelautan yang memanfaatkan teknologi tinggiini diperhadpkan dengan kondisi penerapan teknologi Tingkat kebutuhan masyarakat akan konsumsi produk hasil kelautan dan perikanan semakin tinggi; Keterbatasan bahan baku untuk bahan baku industri kelautan dan perikanan Makin bertambahnya pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan. Tuntutan penyediaan produk berdaya saing dan berkelanjutan karena semakin ketatnya persaingan pasar perikanan dan kelautan Peyediaan sarana pendukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Ketersdian lahan budidaya air payau minimal 13 Ha yang disediakan Pemerintah Kab. Bolsel dalam bentuk Perda Kawsan Budidaya Air Payau Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2025, maka isu- isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
15. 1.Peningkatan produksi sampai dengan Tahun 2026 - Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 22.000 (Ton) - Peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 44.5 (Ton) - Peningkatan Konsumsi Ikan 24 KG/Kapita/Tahun
16. 2.overfishing akibat dari kegiatan penangkapan ikan yang terkonsentrasi pada suatu tempat;
17. 3.pemanfaatan yang kurang bertanggungjawab seperti penggunaan bahan peledak dan kimia dalam kegiatan penangkapan;
18. 4.Penguatan kelembagaan masyarakat/Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya perikanan dan kelautan;
19. 5.Konflik antar nelayan (penempatan rumpon);
20. 6.Perlunya Penguatan kapasitas kelompok usaha bidang perikanan dan kelautan;
21. 7.Minimnya sarana dan prasarana perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan;
22. 8.Restrukturisasi armada tangkap;
23. 9.Belum optimalnya fungsi dan peran TPI;
24. 10.Tingginya harga pakan yang berimbas terhadap tingginya ongkos produksi budidaya;
25. 11.Perlunya pengembangan budidaya ikan skala kecil/rumah dan penataan pemasaran;
26. 12.Masih rendahnya minat pelaku usaha budidaya/Pokdakan untuk sertifikasi unit usahanya bagi keperluan food safety dan jaminan mutu;
27. 13.Ketersediaan hasil produksi perikanan tidak stabil;
28. 14.Terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih bermutu. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut. Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.7 (T-C 31) berikut: Tabel 2.7 (T-C 31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026n 2026 RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALSISI KEBUTUHAN Catata n Pentin g Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome/Outp ut Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Outcome/Outpu t Lokasi Target Kinerja Capaian Program Pagu Indikatif (Rp) Lokasi Target Kinerja Capaian Program Pagu Indikatif (Rp) 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 2 5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/KO TA Indeks Kepuasan Masyarakat 3.45 Skor 3.110.208.478 ,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/KO TA Indeks Kepuasan Masyarakat 3.45 Skor 3.110.208.478 ,00 [ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] Indeks Kepuasan Masyarakat 0 3.45 3.110.208.478 ,00 [ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] Indeks Kepuasan Masyarakat 0 3.45 3.110.208.478 ,00 3 2 5 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 2 5 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3 2 5 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD kasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 100 Dokume n 10.300.000,00 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 100 Dokume n 10.300.000,00 3 2 5 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 3 2 5 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 12 Laporan 12.000.000,00 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 12 Laporan 12.000.000,00 - 3 2 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 43.442.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 43.442.000,00 3 2 5 Bimbingan Teknis Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Implementasi Peraturan Perundang- Undangan [ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] Indeks Kepuasan Masyarakat 0 3.45 3.110.208.478 ,00 [ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] Indeks Kepuasan Masyarakat 0 3.45 3.110.208.478 ,00 3 2 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3 2 5 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 2 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1 Paket 7.483.500,00 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1 Paket 7.483.500,00 3 2 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 20 Laporan 467.857.000,0 0 Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 20 Laporan 467.857.000,0 0 - 3 2 5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah 3.45 Skor 372.665.000,0 0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah 3.45 Skor 372.665.000,0 0 3 2 5 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1 Unit 325.165.000,0 0 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 1 Unit 325.165.000,0 0 3 2 5 Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel [ Meningkatnya kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat 0 3.45 3.110.208.478 ,00 [ Meningkatnya kualitas pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat 0 3.45 3.110.208.478 ,00 perangkat daerah ] perangkat daerah ] 3 2 5 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 4 Unit 47.500.000,00 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 4 Unit 47.500.000,00 3 2 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah 3.45 Skor 219.710.988,0 0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah 3.45 Skor 219.710.988,0 0 3 2 5 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 12 Laporan 12.000.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 12 Laporan 12.000.000,00 3 2 5 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 12 Laporan 207.710.988,0 0 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 12 Laporan 207.710.988,0 0 3 2 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah 3.45 Skor 49.315.000,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah 3.45 Skor 49.315.000,00 3 2 5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 3 2 5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan 3 2 5 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 18000 Ton pertahu n 4.784.280.150 ,00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 18000 Ton pertahu n 4.784.280.150 ,00 [ Meningkatnya Produksi perikanan tangkap ] 3 2 5 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Meningkatnya Produksi perikanan tangkap 18000 Ton 4.770.295.150 ,00 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Meningkatnya Produksi perikanan tangkap 18000 Ton 4.770.295.150 ,00 3 2 5 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 3 2 5 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 3 2 5 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 25 Unit 841.283.000,0 0 Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 25 Unit 841.283.000,0 0 3 2 5 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Produksi perikanan tangkap 18000 Ton pertahu n 13.985.000,00 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Produksi perikanan tangkap 18000 Ton pertahu n 13.985.000,00 3 2 5 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 20 Orang 4.020.000,00 Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 20 Orang 4.020.000,00 3 2 5 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua 5 Kelompo k 9.965.000,00 Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua 5 Kelompo k 9.965.000,00 Pengembangan Kelembagaanny a Kecamata n, Semua Kel/Desa Pengembangan Kelembagaannya Kecamata n, Semua Kel/Desa 3 2 5 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA [ Meningkatnya produksi perikanan budidaya ] Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 47.5 1.859.422.394 ,00 [ Meningkatnya produksi perikanan budidaya ] Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 47.5 1.859.422.394 ,00 3 2 5 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 3 2 5 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 12 Dokume n 8.880.000,00 Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 12 Dokume n 8.880.000,00 3 2 5 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3 2 5 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 5 Dokume n 14.025.000,00 Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 5 Dokume n 14.025.000,00 3 2 5 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 5 Unit 245.900.000,0 0 Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 5 Unit 245.900.000,0 0 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 552,260,000.0 0 530,000,000.0 0 [ Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat ] Angka Konsumsi Ikan 25.5 552.260.000,0 0 [ Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat ] Angka Konsumsi Ikan 25.5 552.260.000,0 0 3 2 5 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat 25.5 Kg/KAP/ TH 12.010.000,00 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat 25.5 Kg/KAP/ TH 12.010.000,00 3 2 5 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 10 Dokume n 12.010.000,00 Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 10 Dokume n 12.010.000,00 3 2 5 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH) 25.5 Kg/Kap/ Th 540.250.000,0 0 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH) 25.5 Kg/Kap/ Th 540.250.000,0 0 Kabupaten/ Kota Kabupaten/ Kota 3 2 5 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 8 Pelaku Usaha 540.250.000,0 0 Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa 8 Pelaku Usaha 540.250.000,0 0 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2025. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan pada tabel 2.8 berikut: Tabel 2.8 Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrembang Tahun 2026 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja VOLU ME SATUAN Catatan 1 2 4 5 6 7 Pengelolaan Perikanan Tangkap Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Meyamba nga Timur, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Penyediaan Bantuan Kelompok Nelayan (Perahu Fiber, Rakit) 1 Kelomp ok Lengkapi dengan proposal pendukung 2 kelompok Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Momalia I, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Penyediaan Bantuan Untuk Kelompok Nelayan 1 Kelomp ok Lengkapi usulan dengan data calon penerima/pro posal Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Momalia Tiga, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Pengadaan Bantuan Kelompok Nelayan 1 Set 1 Kelomp ok Lengkapi usulan dengan data calon penerima/pro posal Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Luwoo, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Bantuan Kelompok Nelayan 1 Kelomp ok Lengkapi usulan dengan data calon penerima/pro posal Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Sinombay uga, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Penyediaan Bantuan Kelompok Nelayan 3 Kelompok 1 Kelomp ok Lengkapi usulan dengan data calon penerima/pro posal Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Molosipat, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Penyediaan Bantuan Nelayan (Katintin) 10 Unit 1 Kelomp ok Lengkapi usulan dengan data calon penerima/pro posal Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Molosipat, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Penyediaan Bantuan Nelayan (Rakit) 5 Buah 1 Kelomp ok Lengkapi usulan dengan data calon penerima/pro posal Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Manggada a, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Penyediaan Bantuan Kelompok Nelayan 1 Kelomp ok Lengkapi usulan dengan data calon penerima/pro posal Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Tonala, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Bantuan perahu nelayan 1 set, 2 kelompok 1 Kelomp ok Lengkapi usulan dengan data calon penerima/pro posal Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Tonala, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Penyediaan Bantuan Bibit Kelapa, Pala, Cinglkeh, Jagung, 2 Kelompok 1 `Kelom pok Lengkapi usulan dengan data calon penerima/pro posal Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Meyamba nga, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Bantuan perahu Nelayan 2 set. 2 kelompok 1 Kelomp ok Lengkapi usulan dengan data calon penerima/pro posal Penyediaan Prasarana Pembudiday aan Ikan dalam 1 (Satu) Dumagin B, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Pengadaan Bibit ikan air tawar 10000 ekor 1 Kelomp ok Usulan dilengkapi dengan data calon penerima/pro posal Daerah Kabupaten/ Kota Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Dumagin B, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Pengadaan Alat-alat Perikanan/Nel ayan 10 unit 1 Kelomp ok Usulan dilengkapi dengan data calon penerima/pro posal Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Dumagin A, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Pengadaan Kelengkapan Nelayan Perahu Mesin 3 kelompok 1 Kelomp ok Lengkapi usulan dengan data calon penerima/pro posal Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Dayow, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Penyedian Peralatan Perahu dan alat tangkap ikan 1 kelompok 1 Kelomp ok Lengkapi usulan dengan data calon penerima/pro posal Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Sakti, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Pembangunan tambatan perahu 1 unit 1 Unit Usulan dilengkapi dengan proposal untuk diteruskan ke Provinsi Pengemban gan Kapasitas Nelayan Kecil Milangoda a, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Penyuluhan Perikanan dan Kelautan 1 kegiatan 1 Kegiata n Lengkapi usulan dengan proposal kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Milangoda a, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Bantuan Kartu KUSUKA 100 orang 100 Orang Lengkapi usulan dengan data calon penerima/pro posal Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Milangoda a Barat, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Bantuan Perahu Viber Bagi Nelayan 50 unit 1 Kelomp ok Lengkapi usulan dengan data calon penerima/pro posal Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Milangoda a Barat, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Bantuan Mesin Katinting 50 unit 1 Kelomp ok Lengkapi usulan dengan data calon penerima/pro posal Penyediaan Sarana Usaha Milangoda a Barat, Kab. Bolaang Bantuan Bagan/Rumpo n 2 unit 1 Kelomp ok Lengkapi usulan dengan data calon Perikanan Tangkap Mongond ow Selatan penerima/pro posal Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Milangoda a Barat, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Bantuan Rakit Bagi Nelayan 5 unit 1 Kelomp ok Lengkapi usulan dengan data calon penerima/pro posal Penyediaan Prasarana Pembudiday aan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Pakuku Jaya, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Bibit Ikan Tawar 1 Kelomp ok Lengkapi usulan dengan data calon penerima/pro posal Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Pintadia, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Bantuan Perahu Kantinting Fiber 10 unit 1 Kelomp ok Usulan dilengkapi dengan data dan calon penerima/pro posal Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Pintadia, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Bantuan Pengadaan Rumpon 2 unit 1 kelomp ok Usulan dilengkapi dengan data dan calon penerima/pro posal Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Popodu, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Pengadaan Perahu & Mesin 1 paket 1 Kelomp ok Usulan dilengkapi dengan data dan calon penerima/pro posal Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Popodu, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Pengadaan Rakit 1 unit 1 Kelomp ok Usulan dilengkapi dengan data dan calon penerima/pro posal Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Soguo, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Bantuan Perahu Fiber 10 unit 1 Kelomp ok Usulan dilengkapi dengan data dan calon penerima/pro posal Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Deaga, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Penyediaan Bantuan Untuk Kelompok Nelayan (Rakit Tuna 1 Unit) 1 Kelomp ok Siapkan Dokumen Pendukung Penyediaan Prasarana Usaha Sakti, Kab. Bolaang Mongond Bantuan kelompok budidaya 2 kelompok 1 Kelomp ok Lengkapi dengan proposal pendukung Perikanan Tangkap ow Selatan Pengelolaan Perikanan Buidaya Penyediaan Prasarana Pembudiday aan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Botuliodu, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan Bantuan bibit ikan air tawar 50000 ekor 1 Kelomp ok Lengkapi usulan dengan data calon penerima/pro posal Penyediaan Prasarana Pembudiday aan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Botuliodu, Kab. Bolaang Mongond ow Selatan BAntuan pakan ikan air tawar 40 sak 1 Kelomp ok Lengkapi usulan dengan data calon penerima/pro posal Program-Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan adalah :
29. 1.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; dengan kegiatan :
a.Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota;
b.Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
c.Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
1. 2.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan kegiatan :
a.Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
b.Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
1. 3.Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Dengan kegiatan :
a.Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
b.Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
c.Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 adalah “peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta SDM yang berkualitas”. Peningkatan daya saing daerah dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:
a.Percepatan penanggulangan kemiskinan;
b.Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
c.Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan teknologi mulai dari desa seluruh kecamatan;
d.Pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana
e.Peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi;
f.Pemantapan tata kelola pemerintahan dan ketertiban dan keamanan. Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2030, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut: N O TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE 1 2 3 4 1 2 3 4 5 Meningkat kan Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Meningka tnya Produksi Perikanan Budidaya Jumlah produksi perikanan budidaya (ton) Jumlah luas lokasi budidaya x produktifitas 43.5 44.5 45.5 46.5 47.5 Meningka tnya Produksi Perikanan Tanggkap Jumlah produksi perikanan tangkap (ton) Jumlah produksi/tah un 20.0 00 22.0 00 24.0 00 26.0 00 28.0 00 Persentase peningkatan nelayan yang terfasilitasi kartu nelayan sejahterah dan kartu asuransi nelayan Jumlah nelayan yang terdaftar Asuransi Nelayan/Tah un 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 Jumlah produksi olahan hasil perikanan yang sesuai ssop (Standard sanitasi operasioanal Procedure) dan gmp (Good Manufacturin g Practice) Jumlah Produk olahan yang dihasilkan/ju mlah produk yang dipasarkan 5 6 6 7 7 Jumlah konsumsi ikan/kapita/t ahun (kg) Kg/Kapita/Ta hun 23 Kg 24 Kg 25 Kg 26 Kg 27 Kg 3.3 Program dan Kegiatan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Dinas Perikanan adalah sekumpulan rencana kerja Dinas Perikanan, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Perikanan menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Perumusan program dan kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :
1. 1.Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
2. 2.Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Dinas Perikanan melaksanakan 4 (empat) program dan 16 (enam belas) Kegiatan serta 45 (empat puluh lima) Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:
3. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
a.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerrah Pada SKPD
b.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Sub Kegiatan. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - Sub Kegiatan. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
c.Kegiatan. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Sub Kegiatan. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
d.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Sub Kegiatan. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD - Sub Kegiatan. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Sub Kegiatan. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Sub Kegiatan. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
e.Kegiatan. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Sub Kegiatan. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
f.Kegiatan. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Sub KegiatanPengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
g.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
h.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD - Sub Kegiatan.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Sub Kegiatan. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Sub Kegiatan. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Sub Kegiatan. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
1. 2.Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
a.Kegiatan. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil - Sub Kegiatan. Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - Sub Kegiatan. Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil - Sub Kegiatan. Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
b.Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan - Sub Kegiatan. Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan. Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat - Sub Kegiatan. Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat - Sub Kegiatan. Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan. Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan. Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat - Sub Kegiatan. Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1. 3.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
a.Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan. Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
b.Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - Sub Kegiatan. Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
c.Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota - Sub Kegiatan1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap - Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
1. 4.Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
a.Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil - Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
b.Kegiatan. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil - Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2023 Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tersusun sebagaimana Tabel 4.1 TC-33 Tabel 4.1 T-C-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 NO KODE URUSAN / PROGRAM /OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANATAHUN 2027 KETERANGAN TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DINAS PERIKANAN 10.306.171.022,00 9.098.500.000,00 3 URUSAN PEMERINTAHAN 10.306.171.022,00 9.098.500.000,00 PILIHAN 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN 10.306.171.022,00 9.098.500.000,00BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG 3.110.208.478,00 - 2.953.500.000,00 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA [ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] Indeks Kepuasan Masyarakat 0 3.45 3.110.208.478,00 - - - - 2.953.500.000,00 - 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1.935.840.990,00 Dinas Perikanan - 2.112.500.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang 20 1.925.540.990,00 Kab. Bolaang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Perikanan 2.100.000.000,00 DINAS PERIKANAN Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.25.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD NO KODE URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 8 9 10 11 14 15 16 17 Jumlah Dokumen 100 10.300.000,00 Kab. Bolaang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Perikanan 12.500.000,00 DINAS PERIKANAN Penatausahaan dan Dokumen Mongondow Pengujian/Verifikasi Selatan, Semua Keuangan SKPD Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.25.01.2.03 Administrasi Barang Milik - - 12.000.000,00 Dinas Perikanan - 22.500.000,00 DINAS PERIKANAN Daerah pada Perangkat Daerah 3.25.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan 12 Laporan 12.000.000,00 Kab. Bolaang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Perikanan 22.500.000,00 DINAS PERIKANAN Penatausahaan Barang Milik Mongondow Daerah pada SKPD Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 3.110.208.478,00 - - - - 2.953.500.000,00 - 3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 43.442.000,00 Dinas Perikanan - 45.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang 5 Orang 43.442.000,00 Kab. Bolaang DANA ALOKASI Dinas Perikanan 45.000.000,00 DINAS PERIKANAN I Mengikuti Bimbingan Teknis Mongondow UMUM (DAU) Implementasi Peraturan Selatan, Semua Perundang- Undangan Kecamatan, Semua Kel/Desa [ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] Indeks Kepuasan Masyarakat 0 3.45 3.110.208.478,00 - - - - 2.953.500.000,00 - 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 477.234.500,00 Dinas Perikanan - 473.500.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 1.894.000,00 Kab. Bolaang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Perikanan 16.000.000,00 DINAS PERIKANAN Perlengkapan Kantor yang Mongondow Disediakan Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 7.483.500,00 Kab. Bolaang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Perikanan 7.500.000,00 DINAS PERIKANAN Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan 20 Laporan 467.857.000,00 Kab. Bolaang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Perikanan 450.000.000,00 DINAS PERIKANAN Penyelenggaraan Rapat Mongondow Koordinasi dan Konsultasi Selatan, Semua SKPD Kecamatan, Semua Kel/Desa - - - 3.110.208.478,00 - - - - 2.953.500.000,00 - NO KODE URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 8 9 10 11 14 15 16 17 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik - - 372.665.000,00 Dinas Perikanan - 62.500.000,00 DINAS PERIKANAN Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.25.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan 1 Unit 325.165.000,00 Kab. Bolaang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Perikanan 0,00 DINAS PERIKANAN Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 8 Unit 0,00 Kab. Bolaang - Dinas Perikanan 15.000.000,00 DINAS PERIKANAN Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa NO KODE URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI TARGET TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) SUMBER DANA PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 8 9 10 11 14 15 16 17 [ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] Indeks Kepuasan Masyarakat 0 3.45 3.110.208.478,00 - - - - 2.953.500.000,00 - 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan 4 Unit 47.500.000,00 Kab. Bolaang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Perikanan 47.500.000,00 DINAS PERIKANAN Mesin Lainnya yang Mongondow Disediakan Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang - - 219.710.988,00 Dinas Perikanan - 187.500.000,00 DINAS PERIKANAN Urusan Pemerintahan Daerah 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik NO KODE URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 8 9 10 11 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 12.000.000,00 Kab. Bolaang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Perikanan 12.500.000,00 DINAS PERIKANAN Jasa Komunikasi, Sumber Mongondow Daya Air dan Listrik yang Selatan, Semua Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 207.710.988,00 Kab. Bolaang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Perikanan 175.000.000,00 DINAS PERIKANAN Jasa Pelayanan Umum Mongondow Kantor yang Disediakan Selatan, Semua I I I I I I I Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik - - 49.315.000,00 Dinas Perikanan - 50.000.000,00 DINAS PERIKANAN Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan 1 Unit 42.240.000,00 Kab. Bolaang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Perikanan 42.500.000,00 DINAS PERIKANAN Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.25.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan 8 Unit 7.075.000,00 Kab. Bolaang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Perikanan 7.500.000,00 DINAS PERIKANAN Perizinannya Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2 3.25.03 PROGRAM 4.784.280.150,00 - 3.585.000.000,00PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP NO KODE URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 8 9 10 11 14 15 16 17 [ Meningkatnya Produksi perikanan tangkap ] Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 18000 4.784.280.150,00 - - - - 3.585.000.000,00 - 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan - - 4.770.295.150,00 Dinas Perikanan - 3.555.000.000,00 DINAS PERIKANAN Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi 1 Dokumen 9.810.000,00 Kab. Bolaang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Perikanan 5.000.000,00 DINAS PERIKANANSumber Daya Ikan di Mongondow Perairan Darat dalam Satu Selatan, Semua Kabupaten/Kota yang Kecamatan, Tersedia Semua Kel/Desa 3.25.03.2.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Prasarana Usaha 35 Unit 3.919.202.150,00 Kab. Bolaang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Perikanan 2.700.000.000,00 DINAS PERIKANAN Perikanan Tangkap yang Mongondow Tersedia Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.25.03.2.01.0004 Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Jumlah Sarana Usaha 25 Unit 841.283.000,00 Kab. Bolaang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Dinas Perikanan 850.000.000,00 DINAS PERIKANAN Perikanan Tangkap yang Mongondow Terjamin dan Tersedia Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa NO KODE URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 8 9 10 11 14 15 16 17 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan - - 13.985.000,00 Nelayan Kecil - 30.000.000,00 DINAS PERIKANAN Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 20 Orang 4.020.000,00 Kab. Bolaang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Nelayan Kecil 15.000.000,00 DINAS PERIKANAN Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan 5 Kelompok 9.965.000,00 Kab. Bolaang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Nelayan Kecil 15.000.000,00 DINAS PERIKANAN Kecil yang Difasilitasi Mongondow Pembentukan dan Selatan, Semua Pengembangan Kecamatan, Kelembagaannya Semua Kel/Desa NO KODE URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 8 9 10 11 14 15 16 17 3 3.25.04 PROGRAM 1.859.422.394,00 - 2.030.000.000,00PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA [ Meningkatnya produksi perikanan budidaya ] Jumlah Produksi 47.5 1.859.422.394,00 - - - - 2.030.000.000,00 - Perikanan Budidaya 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - - 1.859.422.394,00 Nelayan Budidaya - 2.030.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi 12 Dokumen 8.880.000,00 Kab. Bolaang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Nelayan Budidaya 10.000.000,00 DINAS PERIKANAN Pembudidayaan Ikan dalam Mongondow 1 (Satu) Daerah Selatan, Semua Kabupaten/Kota Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota NO KODE URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 2025 DAERAH 1 2 3 4 7 8 9 10 13 14 15 16 Jumlah Prasarana 22 Unit 1.590.617.394,00 Kab. Bolaang
1. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Nelayan Budidaya 1.500.000.000,00 Pembudidayaan Ikan dalam Mongondow Penguatan 1 (Satu) Daerah Selatan, Semua Sektor Kabupaten/Kota Kecamatan, Pertanian, Perikanan dan UMKM Semua Kel/Desa Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal 3.25.04.2.04.0004 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Ikan dan 5 Dokumen 14.025.000,00 Kab. Bolaang
2. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Nelayan Budidaya 20.000.000,00 Lingkungan Budidaya dalam Mongondow Penguatan 1 (Satu) Daerah Selatan, Semua Sektor Kabupaten/Kota yang Teruji Kecamatan, Pertanian, Perikanan dan UMKM Melalui Pengelolaan Semua Kel/Desa Peningkata n Produksi Dan Produk Kesehatan Ikan Tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana 5 Unit 245.900.000,00 Kab. Bolaang
3. 2.Pemban gunan Infra struktur dan Nelayan Budidaya 500.000.000,00 Pembudidayaan Ikan dalam Mongondow Penguatan 1 (Satu) Daerah Selatan, Semua Sektor Kabupaten/Kota Kecamatan, Pertanian, Perikanan dan UMKM Semua Kel/Desa Peningkata n Produksi Dan Produk tivitas Komoditas Unggulan Daerah Serta Inovasi Produk Lokal NO KODE URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 8 9 10 11 14 15 16 17 4 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN 552.260.000,00 - 530.000.000,00DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN [ Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat ] Angka Konsumsi Ikan 25.5 552.260.000,00 - - - - 530.000.000,00 - 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar - - 12.010.000,00 Usaha Skala Mikro dan Kecil - 30.000.000,00 DINAS PERIKANAN Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi 10 Dokumen 12.010.000,00 Kab. Bolaang DANA ALOKASI UMUM (DAU) Usaha Skala Mikro dan Kecil 30.000.000,00 DINAS PERIKANAN Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Mongondow berdasarkan skala usaha dan risiko Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa NO KODE URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) 1 2 3 4 8 9 10 11 14 15 16 17 3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran - - 540.250.000,00 Industri Pengolahan Ikan - 500.000.000,00 DINAS PERIKANAN Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 3.25.06.2.03.0002 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelaku Usaha 8 Pelaku 540.250.000,00 Kab. Bolaang DANA ALOKASI 500.000.000,00 DINAS PERIKANAN Perikanan Skala Mikro dan Usaha Mongondow UMUM (DAU) Industri Pengolahan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Selatan, Semua Kabupaten/Kota yang Kecamatan, Terfasilitasi Semua Kel/Desa J U M L A H 10.306.171.022,00 9.098.500.000,00 BAB V PENUTUP Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 di lingkup Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Semoga Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Demikian untuk dilaksanakan. T. DINAS PARIWISATA Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan daerah, dimana Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Renstra ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pariwisata menyusun Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a.Persiapan penyusunan,
b.Penyusunan rancangan awal,
c.Penyusunan rancangan,
d.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e.Perumusan rancangan akhir, dan
f.Penetapan. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2 LandasanHukum Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
19. 19.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
21. 21.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
22. 22.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
23. 23.Peraturan Bupati Nomor …. Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:
24. 1.Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
25. 2.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
26. 3.Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskan menjadi prioritas kegiatan;
27. 4.Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran; 2) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan Kepariwisataan 3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Kepariwisataan 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pengembangan Kepariwisataan 5) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2026; 6) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. 1.4 Sistematika Penyusunan Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 sebagai berikut : BABI PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud danTujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Dinas Pariwisata 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Pariwisata 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA BAB V PENUTUP
28. 1.Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah: Tabel 2.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung 1 Program Pemasaran Pariwisata, Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan Jumlah Promosi, event yang dilaksanakan (Pelaksanaan Nyong Noni Sulut 2024 dan Deep Extreme Indonesia,) dan Penganggaran Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian RenjaTahun 2025 disajikan pada table berikut: Tabel2.2 (T-C-29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenjaTahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 Kode Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (RenstraPerang kat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2025 (n-1) Target RenjaPerang kat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes )/ Kegiatan (output)/S ub Kegiatan Tingka t Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan/Su b KegiatanTah un 2025 RealisasiCapaia n Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan Tingkat CapaianRealisa si Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Urusan Bidang Urusan Pariwisata Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Presentase Pertumbuhan Wisatawan 6,75 0,022 1,51 2,23 - - - Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikelola ------ - - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1--- -- - - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 1----- - - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan 10 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah DestinasiPariwisata yang Dikelola Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 1--- -- - - Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/KotaJumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 1--- -- - - Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1--- ---- Kode Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (RenstraPerang kat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2025 (n-1) Target RenjaPerang kat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes )/ Kegiatan (output)/S ub Kegiatan Tingka t Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan/Su b KegiatanTah un 2025 RealisasiCapaia n Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan Tingkat CapaianRealisa si Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Urusan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranadalamPengelolaanDestinasiPariwisataKabu paten/Kota Jumlah Sarana dan PrasaranaPengelolaanDestinasiPariwisataKabupaten/ Kota yang Tersedia dan Terpelihara 1 -- - ---- Pemberdayaan Masyarakat dalamPengelolaanDestinasiPariwisataKabupaten/Kot a JumlahLaporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalamPengelolaanDestinasi PariwisataKabupaten/Kota 1 - - - - 1 2 2 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata 25 - - - - - - - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota PenguatanPromosimelalui Media Cetak, Elektronik, dan Media LainnyaBaikDalam dan Luar Negeri JumlahDokumen Hasil PenguatanPromosiMelalui Media Cetak, Elektronik, dan Media LainnyaBaikDalam dan Luar Negeri 1 ----- - - FasilitasiKegiatanPemasaranPariwisataBaikDalam dan Luar Negeri PariwisataKabupaten/Kota JumlahLaporanKegiatanPemasaranPariwisataBaikDal am dan Luar Negeri 1 2122- 4 4 PeningkatanKerja Sama dan KemitraanPariwisataDalam dan Luar Negeri JumlahDokumenKerja Sama dan KemitraanPariwisataDalam dan Luar Negeri 1 - - --- - - Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual 10 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Pendukungan Pemasaran Ekonomi KreatifJumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif 1 -- --- - - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif DaerahJumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah 1 -- --- - - Program PengembanganSumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi 1,30 PelaksanaanPeningkatanKapasitasSumber Daya ManusiaPariwisata dan Ekonomi KreatifTingkat Dasar Kode Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (RenstraPerang kat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2025 (n-1) Target RenjaPerang kat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes )/ Kegiatan (output)/S ub Kegiatan Tingka t Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan/Su b KegiatanTah un 2025 RealisasiCapaia n Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan Tingkat CapaianRealisa si Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Urusan Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, DistribusiKonsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif JumlahLaporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, DistribusiKonsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 1-- - -- - - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 -- - -- - - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang MengikutiFasilitasiPengembanganKompetensiSumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 15 -- - -- - - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif 10 -- - -- - - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 10 -- - -- - - Program PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota IndeksKepuasan Masyarakat Dinas Pariwisata Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan 121331610 Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja5 55 515 15 3 Penyusunan DokumenPerencanaanPerangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 121331 6 10 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1111 1 1 3 3 Kode Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (RenstraPerang kat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2025 (n-1) Target RenjaPerang kat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes )/ Kegiatan (output)/S ub Kegiatan Tingka t Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan/Su b KegiatanTah un 2025 RealisasiCapaia n Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan Tingkat CapaianRealisa si Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Urusan Koordinasi dan PenyusunanDokumenPerubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 11 11 100 1 3 3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1111 100 1 3 3 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1111 100 1 3 3 Koordinasi dan PenyusunanLaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1414 400 1 9 9 AdministrasiKeuanganPerangkat DaerahJumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan 1719181810017543,17 Jumlah Laporan Keuangan1111100133 PenyediaanGaji dan Tunjangan ASNJumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 171918 1817 54 3,17 PelaksanaanPenatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 5010010583 7950 233 4,66 AdministrasiBarang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan BMD 1111 100 % 1- Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD 1111 100 % 1- PenatausahaanBarang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1444100%1 - AdministrasiKepegawaianPerangkat Daerah Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya 5125- - 5 - Jumlah Dokumen ANJAB / ABK / Evajab 1111100 % 1 - Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturanPerundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 54---- - - Kode Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (RenstraPerang kat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n- 3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub KegiatanTahun 2025 (n-1) Target RenjaPerang kat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes )/ Kegiatan (output)/S ub Kegiatan Tingka t Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan/Su b KegiatanTah un 2025 RealisasiCapaia n Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan Tingkat CapaianRealisa si Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) Urusan AdministrasiUmumPerangkat Daerah Presentase Pemenuhan Administrasi Umum PD Fasilitasi KunjunganTamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu11-- -1-- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70506060 100651752,5 PengadaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit------- Pengadaan Peralatan dan Mesin LainnyaJumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit2 Unit10 Unit10 Unit 10012211 Penyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat1111 100133 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1111100133 Penyediaan Jasa PelayananUmum KantorJumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1111 100133 PemeliharaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Persentase Barang dalam kondisi baik Jumlah Barang yang dipelihara Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 Unit4 Unit4 Unit4 Unit1001 Unit 9 2,25 PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnyaJumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit3 Unit4 Unit4 Unit 1004 Unit112,2 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa :
29. 1.Pada Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan dengan target 28.000 Orang, tercapai 24.612 Orang atau 88 %
30. 2.Pada Indikator Presentase PAD Sektor Pariwisata dengan target 0,05%, dengan capian 23% atau 1,15%.
31. 3.Pada Indikator Lama Kujungan Wisatawan dengan target 1,51% dengan capaian 1,47% atau 97%. Uraian mengenai kinerja pelayanan Dinas Pariwisata tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut: Tabel 2.3 (TC-30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata No Indikator SPM/Standart Nasional IKK Target RenstraPerangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi CatatanAnalisis 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2025 2026 12345678910111213 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan 26.000 26.500 27.000 28.000 19.512 21.706 23.117 24.611 28.500 29.000 2 Lama Kunjungan Wisatawan 1,36 1,39 1,44 1,51 1,36 1,37 2,23 1,47 1,6 1,6 3 Presentase PAD Sektor Pariwisata - 1,45 0,04 0,05 - 25,2 26,4 1,15 0,06 0,07 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pariwisata. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut: Tabel 2.4 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi SelamaTahun 2024 Permasalahan Hambatan Masih kurangnya sarana dan prasarana public dan pengunjung di ObjekWisata Keterbatasan penganggaran Pengembangan Kepariwisataan belum maksimal Keterbatasan SDM Pariwisata dan penganggaran Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan objek wisata sehingga tidak begitu memanfaatkan keberadaan objek wisata dalam cakupan ekonomi kreatif Masih kurangnya koordinasi dengan masyarakat daerah objek wisata dalam pengembangan kepariwisataan Masih kurangnyapromosipariwisata di luardaerah Keterbatasan penganggaran Perlumanajemenpengelolaanobjekwis atagunamencapai target pendapatanaslidaerah (PAD) Kurangnya personil dalam pelaksanaan tugas PerluadanyaPengembanganIndustri Ekonomi kreatif Keterbatasan Sumber daya SDM dan penganggaran Selain itu, selama Tahun 2024, Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu: Tabel Tabel 2.5 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi SelamaTahun 2024 Peluang Tantangan Potensi keanekaragaman dan kekayaan pariwisata yang dimiliki sangat beragam Persaingan kepariwisataan daerah lain yang sejenis Perkembangan trend pasar wisatawan dan tanggapan positif masyarakat Belum optimalnya dukungan masyarakat, organisasi profesi, pelaku pariwisata, ekonomi kreatif serta dunia usaha dalam usaha pariwisata Keseriusan dan minat pemerintah daerah dalam mengembangkan sector pariwisata sebagai sector penyumbang devisa daerah. Jarak tempuh ke Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 6 Jam dari Ibukota Provinsi Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
32. 1.Peningkatan Potensi Pariwisata
33. 2.Peningkatan sarana penunjang Pariwista
34. 3.Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
35. 4.Pengembangan Pasar, Minat Khusus, Event dan Konvensi
36. 5.Pengembanagan Pemasaran Pariwisata
37. 6.Peningkatan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada table berikut: Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.6 (T-C31) berikut ini: Tabel2.6 (T-C 31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 NO. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusanpemerintahan Daerahdanprogram /Kegiatan Lokasi Indikatorkinerjaprogram (Outcome)Dankegiatan(Output) Ttargetcapaian kinerja KKebutuhandana/Pagui ndikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan(Output) Targetcapai ankinerja Kebutuhandana/Paguindika tif 1243568109111213 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Presentase Pertumbuhan Wisatawan 231.000.000 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Presentase Pertumbuhan Wisatawan 231.000.000 Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikelola 61.000.000Pengelolaan Daya Tarik WisataKabupaten/Kota Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikelola 61.000.000 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1 1.000.000 Pengembangan Daya Tarik WisataKabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1 1.000.000 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 1 50.000.000 Pengelolaan Kawasan StrategisPariwisataKabup aten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 1 50.000.000 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan 10 10.000.000 Perencanaan Kawasan StrategisPariwisataKabupaten /Kota Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan 10 10.000.000 PengelolaanDestinasiPariwis ataKabupaten/Kota Jumlah DestinasiPariwisata yang Dikelola 170.000.000 PengelolaanDestinasiPari wisataKabupaten/Kota Jumlah DestinasiPariwisata yang Dikelola 170.000.000 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 1 50.000.000 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 1 50.000.000 Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 1 50.000.000 Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan 1 50.000.000 NO. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusanpemerintahan Daerahdanprogram /Kegiatan Lokasi Indikatorkinerjaprogram (Outcome)Dankegiatan(Output) Ttargetcapaian kinerja KKebutuhandana/Pagui ndikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan(Output) Targetcapai ankinerja Kebutuhandana/Paguindika tif 1243568109111213 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 10.000.000 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1 10.000.000 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabi litasi Sarana dan PrasaranadalamPengelolaanDesti nasiPariwisataKabupaten/Kota Jumlah Sarana dan PrasaranaPengelolaanDestinasiPar iwisataKabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara 1 50.000.000 Jumlah Sarana dan PrasaranaPengelolaanDestina siPariwisataKabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara Jumlah Sarana dan PrasaranaPengelolaanDesti nasiPariwisataKabupaten/K ota yang Tersedia dan Terpelihara 1 50.000.000 Pemberdayaan Masyarakat dalamPengelolaanDestinasiPariwi sataKabupaten/Kota Jumlah Masyarakat yang diberdayakandalampengelolaanDe stinasiPariwisata 1 10.000.000 Pemberdayaan Masyarakat dalamPengelolaanDestinasiPa riwisataKabupaten/Kota Jumlah Masyarakat yang diberdayakandalampengelol aanDestinasiPariwisata 1 10.000.000 Program PemasaranPariwisata Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata 25% 40.000.000 Program PemasaranPariwisata Persentase pertumbuhan wisatawan 25 % 40.000.000 PemasaranPariwisataDalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan StrategisPariwisataKabupat en/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran PemasaranPariwisataDala m dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan StrategisPariwisataKabup aten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasran Jumlah Media Pemasaran Jumlah Media Pemsaran 1 PenguatanPromosimelalui Media Cetak, Elektronik, dan Media LainnyaBaikDalam dan Luar Negeri JumlahDokumen Hasil PenguatanPromosiMelalui Media Cetak, Elektronik, dan Media LainnyaBaikDalam dan Luar Negeri 1 5.000.000 PenguatanPromosimelalui Media Cetak, Elektronik, dan Media LainnyaBaikDalam dan Luar Negeri JumlahDokumen Hasil PenguatanPromosiMelalui Media Cetak, Elektronik, dan Media LainnyaBaikDalam dan Luar Negeri 1 5.000.000 2FasilitasiKegiatanPemasaranPari wisataBaikDalam dan Luar Negeri PariwisataKabupaten/Kota JumlahLaporanKegiatanPemasara nPariwisataBaikDalam dan Luar Negeri 1 25.000.000 FasilitasiKegiatanPemasaran PariwisataBaikDalam dan Luar Negeri PariwisataKabupaten/Kota JumlahLaporanKegiatanPe masaranPariwisataBaikDala m dan Luar Negeri 1 25.000.000 3PeningkatanKerja Sama dan KemitraanPariwisataDalam dan Luar Negeri JumlahDokumenKerja Sama dan KemitraanPariwisataDalam dan Luar Negeri 1 10.000.000 Penyediaan Data dan PenyebaranInformasiPariwisa taKabupaten/Kota, BaikDalam dan Luar Negeri JumlahDokumenKerja Sama dan KemitraanPariwisataDalam dan Luar Negeri 1 10.000.000 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual 10% 60.000.000 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual 10% 60.000.000 NO. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusanpemerintahan Daerahdanprogram /Kegiatan Lokasi Indikatorkinerjaprogram (Outcome)Dankegiatan(Output) Ttargetcapaian kinerja KKebutuhandana/Pagui ndikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan(Output) Targetcapai ankinerja Kebutuhandana/Paguindika tif 1243568109111213 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 60.000.000 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 60.000.000 Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif 1 50.000.000 Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif 1 50.000.000 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah 1 10.000.000 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah 1 10.000.000 Program PengembanganSumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi Jumlah Pelaku Usaha Ekraf 1,30 106.000.000 Program PengembanganSumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi Jumlah Pelaku Usaha Ekraf 1,30 106.000.000 PelaksanaanPeningkatanKap asitasSumber Daya ManusiaPariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah SDM pariwista yang ditingkatkan kapasitasnya PelaksanaanPeningkatan KapasitasSumber Daya ManusiaPariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah SDM pariwista yang ditingkatkan kapasitasnya Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, DistribusiKonsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 1 20.000.000 PengembanganKompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang memilikiKompetensi 1 20.000.000 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 1.000.000 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalamPengembanganKemitra anPariwisata JumlahMasyrakatdalampen gembanganKemitraanPariwi sata 1 1.000.000 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 15 Orang 50.000.000 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, DistribusiKonsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif JumlahPelaku Ekonomi Kreatif yang difasilitasi 15 Orang 50.000.000 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 35.000.000 35.000.000 NO. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusanpemerintahan Daerahdanprogram /Kegiatan Lokasi Indikatorkinerjaprogram (Outcome)Dankegiatan(Output) Ttargetcapaian kinerja KKebutuhandana/Pagui ndikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan(Output) Targetcapai ankinerja Kebutuhandana/Paguindika tif 1243568109111213 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif 10 20.000.000 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif 10 20.000.000 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 10 15.000.000 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 10 15.000.000 Program PenunjangUrusanPemer intahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Kepuasan Masyarakat 3,45 2.605.598.584 Program PenunjangUrusanPe merintahanDaerah Kabupaten/Kota Indeks Kepuasan Masyarakat 3,45 2.123.643.584 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.750.000 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3,750.000 1 PenyusunanDokumenPerencana anPerangkat Daerah JumlahRencanaStrategis 1 Dok 1.050.000 PenyusunanDokumenPerenca naanPerangkat Daerah JumlahRencanaStrategis 1 Dok 1.050.000 2 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD JumlahDokumen RKA-SKPD 1 Dok 550.000 Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA- SKPD JumlahDokumen RKA-SKPD 1 Dok 550.000 3 Koordinasi dan PenyusunanDokumenPerubahan RKA-SKPD JumlahDokumenPerubahan RKA- SKPD 1 Dok 550.000 Koordinasi dan PenyusunanDokumenPerubah an RKA-SKPD JumlahDokumenPerubahan RKA-SKPD 1 Dok 550.000 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah DPA-SKPD. 1 Dok 550.000 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah DPA-SKPD. 1 Dok 550.000 5 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPD JumlahPerubahan DPA-SKPD 1 Dok 550.000 Koordinasi dan PenyusunanPerubahan DPA- SKPD JumlahPerubahan DPA- SKPD 1 Dok 550.000 6 Koordinasi dan PenyusunanLaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD JumlahDokumenLaporan Kinerja InstansiPemerintah (LKjIP) 1 Dok 500.000 Koordinasi dan PenyusunanLaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD JumlahDokumenLaporan Kinerja InstansiPemerintah (LKjIP) 1 Dok 500.000 AdministrasiKeuanganPeran gkat Daerah Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan 17 2.123.643.584AdministrasiKeuanganPer angkat Daerah Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan 17 2.123.643.584 NO. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusanpemerintahan Daerahdanprogram /Kegiatan Lokasi Indikatorkinerjaprogram (Outcome)Dankegiatan(Output) Ttargetcapaian kinerja KKebutuhandana/Pagui ndikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan(Output) Targetcapai ankinerja Kebutuhandana/Paguindika tif 1243568109111213 Jumlah Laporan Keuangan 1 Jumlah Laporan Keuangan 1 1PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN17 2.112.601.584 PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 17 2.112.601.584 2 PelaksanaanPenatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD Jumlah dokumen penatausahaan keuangan dan verifikasi keuangan SKPD 1 11.042.000 PelaksanaanPenatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD JumlahLaporanKeuanganke uanganbulanan/triwulan/se mesteran 1 11.042.000 AdministrasiBarang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan BMD 11.405.000 AdministrasiBarang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan BMD Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD 11.405.000 Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD 1 PenatausahaanBarang Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan BBMD pada SKPD 1 11.405.000 PenatausahaanBarang Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan penatausahaan BBMD pada SKPD 1 11.405.000 AdministrasiUmumPerangka t Daerah Persentase pemenuhan Administrasi Umum PD151.000.000 AdministrasiUmumPerang kat Daerah PersentasePengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 151.000.000 4 FasilitasiKunjunganTamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 1 1.000.000 FasilitasiKunjunganTamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 1 1.000.000 5 PenyelenggaraanRapatKoordinas i dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70 150.000.000 PenyelenggaraanRapatKoordi nasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70 150.000.000 PengadaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerinta h Daerah Jumlah BMD yang diadakan60.000.000 PengadaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerin tah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 60.000.000 1 PengadaanKendaraanPeroranga n Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 35.000.000 PengadaanKendaraanPerora ngan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 35.000.000 2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 25.000.000 PengadaanPeralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 25.000.000 NO. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN Catatan Penting Urusanpemerintahan Daerahdanprogram /Kegiatan Lokasi Indikatorkinerjaprogram (Outcome)Dankegiatan(Output) Ttargetcapaian kinerja KKebutuhandana/Pagui ndikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan(Output) Targetcapai ankinerja Kebutuhandana/Paguindika tif 1243568109111213 Penyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerinta han Daerah Persentase pemenuhan jasa penunjang kantor 206.550.000 Penyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerin tahan Daerah Presentase pemenuhan jasa penunjang kantor 206.550.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 500.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 500.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 6.050.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 6.050.000 3 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 200.000.000 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 200.000.000 PemeliharaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerinta han Daerah PersentaseBarang Milik Daerah DalamKondisiBaik 49.250.000 PemeliharaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerin tahan Daerah PersentaseBarang Milik Daerah DalamKondisiBaik 49.250.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 44.580.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 4 44.580.000 2 PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya JumlahPeralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara 5 4.670.000 PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya JumlahPeralatan dan Mesin yang dipelihara 5 4.670.000 2.5Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2026. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disajikan pada tabel 2.7 berikut: Tabel 2.7 (TC-32) Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2026 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 123456 1 Program Peningkatan Daya Tarik DestinasiPariwisata Lama Kunjungan Wisatawan PengelolaanDaya Tarik WisataKabupaten/Kota Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikelola Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Desa Transpatoa Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 1 Unit Desa Salango Timur Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 1 Unit Desa Tolondadu II Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 1 Unit Botuliodu Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 1 Unit RPJM Nasional memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Hal ini akan menjadi panduan strategis dalam mencapai target pembangunan nasional demi mewujudkan Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. Pada Tahun 2026, tema pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema ini menjadi landasan dalam penyusunan RKP dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta selaras dengan Prioritas Nasional yang mengacu pada visi-misi Presiden dalam RPJMN 2025-2029. Sasaran RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Kementerian Pariwisata tahun 2026, sesuai dengan dokumen KEM-PPKF 2026, adalah untuk mendukung agenda pembangunan nasional melalui sektor pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat ketahanan sosial. Selain itu, Kemenparekraf juga fokus pada pengembangan destinasi pariwisata berkualitas, pemasaran pariwisata berbasis kemitraan, pengembangan industri pariwisata terintegrasi, dan peningkatan kualitas SDM pariwisata. Fokus Utama RKP 2026: ● Pengembangan Destinasi Pariwisata: Meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata, termasuk pengembangan produk pariwisata yang beragam dan berkelanjutan. ● Pemasaran Pariwisata: Memperkuat branding destinasi pariwisata dan melakukan pemasaran berbasis kemitraan strategis. ● Pengembangan Industri Pariwisata: Membangun industri pariwisata yang terintegrasi dan berdaya saing. ● Pengembangan SDM: Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM pariwisata melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi. ● Pengelolaan Keuangan: Mengelola keuangan secara efektif dan efisien untuk mendukung program- program pariwisata. ● Harmonisasi dan Sinergi: Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program pariwisata. Visi Kementerian Pariwisata adalah menjadikan Indonesia sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Kementerian Pariwisata memiliki misi untuk mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing, memperluas pemasaran yang berorientasi pada wisatawan, serta meningkatkan kapasitas industri pariwisata. Selain itu, Kementerian Pariwisata juga berupaya memperkuat ekonomi kreatif sebagai tulang punggung negara. Secara keseluruhan, visi Kementerian Pariwisata adalah menjadikan Indonesia sebagai destinasi pariwisata unggulan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai pelaksana urusan pilihan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan pariwisata agar dapat berjalan secara sinergis dan selaras dengan kebijakan nasional. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah“Inovasi Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan yang Berdaya saing”. Inovasi produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:
a.Pemenuhan dan penguatan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
b.Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah serta inovasi produk lokal;
c.Penataan kelembagaan yang tepat fungsi, regulasi, penerapan manajemen resiko, percepatan digitalisasi layanan public dan pelaksanaan SPBE. Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow SelatanTahun 2026 adalah sebagai berikut: Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan NO Tujuan Sasaran IndikatorSasaran Target sasaranTahu n 2026 1 Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif Meningkatnya Kunjungan dan Pendapatan Sektor Pariwisata Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara 28.500 Jumlah Tamu Wisatawan Manacanegara 69 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD 7,38 Presentase Tingkat Hunian Hotel 100 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 0,31 3.3 Program dan Kegiatan Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program / kegiatan Dinas Pariwisata adalah sekumpulan rencana kerja Dinas Pariwisata, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Pariwisata menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Perumusan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Meningkatnya Kunjungan dan Pendapatan Sektor Pariwisata; Mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Dinas Pariwisata melaksanakan 4 program dan 14 Kegiatan serta 48 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin. Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2026 dapat dilihat padaTabel 4.1 T-C 33. - Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan; - Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan; - Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan. Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
1. 1.Program/kegiatan pada Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata.
2. 2.Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 adalah sebanyak 5 program yang terdiri dari 14 kegiatan dan 48 sub kegiatan. Dengan rincian 4 program, 6 kegiatan, dan 17 sub kegiatan adalah urusan pilihan pariwisata dan 1 program, 8 kegiatan, 19 sub kegiatan adalah penunjang/rutin sekertariat. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan proyeksi pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025 – 2029 dapat dilihat berdasarkan table 4.1 Tabel 4.1 T-C-33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan KODE URUSANPEMERINTAHANDAERAHDA NPROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKINERJAPROGR AM(OUTCOME)DANKEGIATA N(OUTPUT) RENCANA TAHUN 2026 CATATANPE NTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET LOKASI TARGETCAPA IANKINERJA KEBUTUHAND ANA/PAGUIN DIKATIF SUMBER DANA TARGETCA PAIANKIN ERJA KEBUTU HANDA NA/PAG UINDIK ATIF 123456789 1 0 11 Urusan Bidang Pariwisata Program Penigkatan Daya Tarik DestinasiPariwisata Presentase Pertumbuhan Wisatawan Kab. Bolsel 6,75 DAU 7 Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikelola Kab. BolselDAU Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Kab. Bolsel 1 1.000.000 DAU 1 1.000.000 Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Kab. Bolsel150.000.000DAU150.000.000 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan Kab. Bolsel1010.000.000DAU1010.000.000 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah DestinasiPariwisata yang Dikelola Kab. Bolsel120.000.000 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) Kab. Bolsel 1 50.000.000 DAU 1 50.000.000 Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Kab. Bolsel 1 50.000.000 DAU 1 50.000.000 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Kab. Bolsel 1 10.000.000 1 10.000.000 KODE URUSANPEMERINTAHANDAERAHDA NPROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKINERJAPROGR AM(OUTCOME)DANKEGIATA N(OUTPUT) RENCANA TAHUN 2026 CATATANPE NTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET LOKASI TARGETCAPA IANKINERJA KEBUTUHAND ANA/PAGUIN DIKATIF SUMBER DANA TARGETCA PAIANKIN ERJA KEBUTU HANDA NA/PAG UINDIK ATIF 123456789 1 0 11 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranadalamPengelolaanDestinasiPariwisa taKabupaten/Kota Jumlah Sarana dan PrasaranaPengelolaanDestinasiPariwis ataKabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara Kab. Bolsel 1 50.000.000 1 50.000.000 Pemberdayaan Masyarakat dalamPengelolaanDestinasiPariwisataKabupat en/Kota JumlahLaporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalamPengelolaanDestinasi PariwisataKabupaten/Kota Kab. Bolsel 1 10.000.000 1 15.000.000 Program PemasaranPariwisata Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata Kab. Bolsel 25 DAU 30 PemasaranPariwisataDalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan StrategisPariwisataKabupaten/Kota Kab. Bolsel DAU PenguatanPromosimelalui Media Cetak, Elektronik, dan Media LainnyaBaikDalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Kab. Bolsel1 5.000.000 UAD1 5.000.000 FasilitasiKegiatanPemasaranPariwisataBaikDalam dan Luar Negeri PariwisataKabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Kab. Bolsel1 25.000.000 DAU1 25.000.000 PeningkatanKerja Sama dan KemitraanPariwisataDalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Kab. Bolsel1 10.000.000 DAU1 10.000.000 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual Kab. Bolsel 10 DAU15 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif DAU Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif 1 50.000.000 DAU160.000.000 KODE URUSANPEMERINTAHANDAERAHDA NPROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKINERJAPROGR AM(OUTCOME)DANKEGIATA N(OUTPUT) RENCANA TAHUN 2026 CATATANPE NTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET LOKASI TARGETCAPA IANKINERJA KEBUTUHAND ANA/PAGUIN DIKATIF SUMBER DANA TARGETCA PAIANKIN ERJA KEBUTU HANDA NA/PAG UINDIK ATIF 123456789 1 0 11 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah 1 10.000.000 DAU110.000.000 Program PengembanganSumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi 1.30 - DAU1,50 Kegiatan PelaksanaanPeningkatanKapasitasSum ber Daya ManusiaPariwisata dan Ekonomi KreatifTingkat Dasar Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, DistribusiKonsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif JumlahLaporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, DistribusiKonsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif 1 20.000.000DAU 1 20.000.000 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 1.000.000DAU 1 1.200.000 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang MengikutiFasilitasiPengembanganKom petensiSumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 15 50.000.000DAU 15 50.000.000 Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif 10 20.000.000 10 20.000.000 KODE URUSANPEMERINTAHANDAERAHDA NPROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKINERJAPROGR AM(OUTCOME)DANKEGIATA N(OUTPUT) RENCANA TAHUN 2026 CATATANPE NTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET LOKASI TARGETCAPA IANKINERJA KEBUTUHAND ANA/PAGUIN DIKATIF SUMBER DANA TARGETCA PAIANKIN ERJA KEBUTU HANDA NA/PAG UINDIK ATIF 123456789 1 0 11 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 10 15.000.000 DAU 10 15.000.000 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pariwisata 3,45 3,46 Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pariwisata Nilai SAKIP Dinas Pariwisata Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dok 1.000.000 DAU1 Dok 1.050.000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dok 500.000 DAU1 Dok 550,000 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dok 500.000 DAU1 Dok 550,000 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dok 500.000 DAU1 Dok 550,000 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dok 500.000 DAU1 Dok 550.000 KODE URUSANPEMERINTAHANDAERAHDA NPROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKINERJAPROGR AM(OUTCOME)DANKEGIATA N(OUTPUT) RENCANA TAHUN 2026 CATATANPE NTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET LOKASI TARGETCAPA IANKINERJA KEBUTUHAND ANA/PAGUIN DIKATIF SUMBER DANA TARGETCA PAIANKIN ERJA KEBUTU HANDA NA/PAG UINDIK ATIF 123456789 1 0 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Dok 500.000 DAU1 Dok 550.000 AdministrasiKeuanganPerangkat Daerah Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan 1717 Jumlah Laporan Keuangan 11 PenyediaanGaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 2.112.601.584DAU17 2.112.601.584 PelaksanaanPentausahaan dan Pengujian /VerifikasiKeuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50 11.042.000DAU60 11.042.000 AdministrasiBarang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan BMD Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD PenatausahaanBarang Milik Daerah Pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 11.405.000DAU1 11.405.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah Dokumen ANJAB / ABK / Evajab Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai KODE URUSANPEMERINTAHANDAERAHDA NPROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKINERJAPROGR AM(OUTCOME)DANKEGIATA N(OUTPUT) RENCANA TAHUN 2026 CATATANPE NTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET LOKASI TARGETCAPA IANKINERJA KEBUTUHAND ANA/PAGUIN DIKATIF SUMBER DANA TARGETCA PAIANKIN ERJA KEBUTU HANDA NA/PAG UINDIK ATIF 123456789 1 0 11 BimbinganeknisImplementasiPeraturanPerundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 5 10.000.000 DAU 5 10.000.000 AdmiistrasiUmumPerangkat Daerah Presentase Pemenuhan Administrasi Umum PD Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 1.000.000 DAU1 1.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70 150.000.000DAU75 150.000.000 PemeliharaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Persentase Barang dalam kondisi baik Jumlah Barang yang dipelihara PemeliharaanPeralatan dan MesinLainnya JumlahPeralatan dan Mesin yang dipelihara 5 4.670.000 DAU5 4.670.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan PajakKendaraanPeroranganDinasatauKendaraan Dinas Jabatan JumlahKendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara 4 44.580.000 DAU4 44.580.000 PengadaanBarang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan PengadaanKendaraanPerorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 35.000.000 DAU1 Unit 35.000.000 PengadaanPeralatan dan MesinLainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 25.000.000DAU2 Unit 25.000.000 Penyediaan Jasa PenunjangUrusanPemerintahan Daerah Presentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 500.000 DAU1 550.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 6.050.000 DAU1 6.050.000 KODE URUSANPEMERINTAHANDAERAHDA NPROGRAM/KEGIATAN INDIKATORKINERJAPROGR AM(OUTCOME)DANKEGIATA N(OUTPUT) RENCANA TAHUN 2026 CATATANPE NTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET LOKASI TARGETCAPA IANKINERJA KEBUTUHAND ANA/PAGUIN DIKATIF SUMBER DANA TARGETCA PAIANKIN ERJA KEBUTU HANDA NA/PAG UINDIK ATIF 123456789 1 0 11 Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 200.000.000 DAU 1 205.000.000 Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang mongondow Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun Program/Kegiatan Pembangunan Perangkat Daerah dalam kerangka penyusunan RAPBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh staf Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Sealatan dan diiringi peran aktif stakeholder pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal. U. DINAS PERTANIAN Sejak bulan Januari 2018 berdasarkan Perda No 8 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah maka Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan berubah nama menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Selanjutnya pada januari 2022 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berubah namanya menjadi Dinas Pertanian Dalam rangka pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diperkuat dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah adalah merupakan integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan. Untuk itu perlu disusun sebuah pedoman dan acuan dalam menetapkan kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum program satuan kerja perangkat daerah yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif. Oleh karenanya, diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan Perangkat Daerah tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2026. Rencana Kerja tersebut mengacu kepada hasil review Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun
3. 2025.Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Pertanian nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergisitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan dalam peningkatan produksi pertanian dan upaya memenuhi kebutuhan pangan. Berangkat dari pemikiran di atas, maka secara substansial kebijakan pembangunan yang akan ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2026 diupayakan agar :
4. 1.Mampu mensinergikan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki agar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian yang lebih optimal dalam upaya pencapaian target.
5. 2.Pelaksanaan pembangunan pertanian pada tahun sebelumnya yang masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing dan ketersediaan pangan pada tahun 2026 harus menjadi prioritas penanganan Pangan.
6. 3.Mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta mempertimbangkan azas koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berbagai pihak, baik politisi, teknokrat, tokoh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Rencana Kerja Dinas Pertanian adalah sebagai dokumen perencanaan untuk periode satu tahun anggaran dan mempunyai fungsi :
7. 1.Sebagai acuan bagi para pengambil kebijakan, karena memuat seluruh kebijakan publik.
8. 2.Sebagai pedoman dalam penyusunan APBD, karena memuat arah kebijakan pemerintahan selama satu tahun.
9. 3.Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah bersama DPRD. Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) Dinas Pertanian yang kemudian akan dituangkan dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. 1.2. Landasan Hukum Landasan penyusunan Renja PD Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 :
a.Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme ;
b.Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
c.Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;
d.Undang – Undang Nomor 58 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
e.Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara
f.Undang – Undang Nomor15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
g.Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
h.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
i.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang PertanggungJawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;
j.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
k.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang perubahanatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 , tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
m.Peraturan Menteri Dalam negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
n.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow No 8 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah maka Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan berubah nama menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
o.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
p.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
q.Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
r.Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. 1.3. Maksud & Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan RENJA PD Tahun 2026 ini adalah :
1. 1.Mengkaji RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan evaluasi kinerja PD tahun sebelumnya, evaluasi pencapaian target RENSTRA PD, usulan masyarakat/pemangku kepentingan serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD.
2. 2.Merumuskan Daftar Program, Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran Indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun Anggaran 2026.
3. 3.Menetapkan Daftar Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai pedoman penyusunan RKA-PD Tahun Anggaran 2026. 1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Pertanian tahun 2026 mengimplementasikan perencanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut : 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentaun peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD serta susunan garis besar isi dokumen. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun – tahun sebelumnya. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing – masing PD, serta ketentuan perundang – undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Berisikan gambaran sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, tantangan dan peluang yang dimiliki serta dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian tentang proses pembandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dan penjelasan temuan – temuan setelah proses pembandingan tersebut dilakukan serta catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Menguraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan dan instansi lain maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD Berisikan rumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD. 3.3 Program dan Kegiatan Berisikan uraian program, kegiatan dan faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tersebut. Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan actor- faktor pendukung terpenuhinya adalah: Tabel 2.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung 1 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.1 Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1.1.1 Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi - Anggaran yang tersedia 1.1.2 Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian - Anggaran yang tersedia 1.2 Kegiatan Pegelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 1.2.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman - Anggaran yang tersedia - Tersedianya data kelompok tani hortikultura dan tanaman pangan 1.2.2 Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman - Anggaran yang tersedia - Tersedianya data kelompok tani perkebunan 1.3 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.3.1 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak - Anggaran yang tersedia - Tersedianya data Kelompok tani peternakan 1.4 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 1.4.1 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain - Anggaran yang tersedia - Tersedianya data Kelompok tani peternakan 2 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - 2.1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - 2.1.1 Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan - Anggaran tersedia - Tersedianya data populasi ternak ditiap kecamatan 3 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 4.1 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 4.1.1 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa - Anggaran yang tersedia - Tersedianya data kelembagaan penyuluh di tingkat Kecamatan 4.1.2 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa - Anggaran yang tersedia Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025. Selengkapnya dapat dilihat pada Table 2.2 Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2026 Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2021- 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Program dan Kegiatan (RENJA Perengkat Daerah Tahun 2025 (n-1) Perkiraan Realiasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2) Realisasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 (n- 2) Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2025 (n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 5+7+9 11=10/4 Urusan Pilihan Bidang Urusan pertanian PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pertanian 85,00 80,35 95 84,77 89% 85 250,12 250% Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan 1 1 1 1 100% 1 3 300% Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja 1 1 1 1 100% 1 3 300% Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 1 1 1 100% 1 3 300% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 1 1 1 100% 1 3 300% Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 1 1 1 100% 1 3 300% Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 1 1 1 100% 1 3 300% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 1 1 1 100% 1 3 300% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan 40 40 40 66 165% 40 146 365% Jumlah Laporan Keuangan 1 1 1 1 100% 1 3 300% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 40 40 66 165% 66 172 430% Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 195 150 193 129% 150 538 538% Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanan BMD 2 2 2 1 50% 2 5 250% Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD 12 12 12 12 100% 12 36 300% Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 12 12 12 100% 12 36 300% Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Penurunan Pelanggaran Disipilin Pegawai 100 0 0 0 0% 0 0 0% Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 20 0 0 0 0% 0 0 0% Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100 100 100 100 100% 100 300 300% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 12 12 12 100% 12 36 300% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 1 0 0 0 0% 0 0 0% Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 0 0 0 0% 0 0 0% Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 0 0 0 0% 0 0 0% Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 0 0 0 0% 0 0 0% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor 100 100 100 100 100% 100 300 300% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 12 12 12 100% 12 36 300% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang dalam Kondisi Baik 75 99,58 73 61,05 84% 74 234,63 313% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 30 24 32 29 91% 32 85 283% Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 2 1 1 1 100% 1 3 150% PROGRAM PENYEDIAAN DAN Persentase Petani yang 100,00 22,5 100 103,05 103% 70 195,55 196% PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN menggunakan Bibit Unggul Persentase Penyediaan Sarana Pertanian dibanding Kebutuhan 90,00 0 80 68 85% 80 148 164% Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah Kegiatan Pengawasan Sarana Pertanian 1 2 1 1 100% 1 4 400% Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 4 4 0 0 #DIV/0! 0 4 100% Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 4 0 4 2 50% 4 6 150% Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 100,00 100 100 0 0% 100 200 200% Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 2 8 3 0 0% 3 11 550% Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 2 0 3 0 0% 3 3 150% Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bibit Unggul yang beredar 1 0 1 0 0% 1 1 100% Jumlah Pakan Unggul yang beredar 1 0 1 0 0% 1 7 700% Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia 2 0 1 0 0% 1 1 50% Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Bantuan Bibit Ternak 150 0 0 0 0% 0 0 0% Jumlah Bantuan Pakan Ternak 0 0 0 0 0% 0 0 0% Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 150 0 0 55 0% 0 55 37% PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Angka Kejadian Penyakit 0 0 0 0 0% 0 0 0% Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pengawasan Lalu Lintas Hewan dan Produk Hewan 2 2 1 0 0% 0 2 100% Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2 2 0 0 0% 0 2 100% PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN persentase Cakupan Bencana Pertanian yang ditanggulangi 100 0 100 70 70% 100 170 170% Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota persentase Cakupan Bencana Pertanian yang ditanggulangi 100 0 100 70 70% 100 170 170% Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2 0 4 1 25% 4 5 250% PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani 100 95,03 100 38,31 38% 100 233,34 233% Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah kegiatan Penyuluhan 4 4 7 2 29% 4 10 250% Jumlah Kelembagaan Petani yang ditingkatkan Kapasitasnya 20 186 20 0 0% 20 206 1030% Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 7 4 0 0% 4 11 550% Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 20 186 7 0 0% 20 206 1030% 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD Permasalahan - permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan- kegiatan Pembangunan Pertanian dan Pangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu : Permasalahan yang masih terjadi dalam pelaksanaan tugas yaitu : Permasalahan Umum : Pelaksanaan tugas kurang efektif karena kekurangan staf, kurangnya peralatan kantor sehingga menjadi kendala dalam pencapaian kinerja dinas. Solusinya : Sebagian melakukan tugas rangkap, mengusulkan penambahan staf dan penambahan fasilitas penunjang aktivitas perkantoran untuk Dinas Pertanian. Permasalahan terkait Urusan Pilihan (Pertanian) :
4. 1.Pengusulan pembangunan Kantor BP3K di Kec. Tomini dan Helumo melalui DAK mengalami kendala terkait Hibah Tanah. Solusi : Menghimbau pemerintah dan masyarakat kecamatan Tomini dan Helumo agar menyiapkan lahan untuk pembangunan BP3K, atau mengusulan pengadaan lahan baik difasilitasi Pemda ataupun Hibah dari pihak lain yang tidak mengikat.
5. 2.Kurangnya tenaga teknis di bidang peternakan terutama tenaga teknis kesehatan hewan. Solusi : Mengoptimalkan tenaga teknis yang sudah ada, dan mengusulkan penambahan tenaga teknis Kesehatan hewan
6. 3.Antusias masyarakat masih rendah dalam menerima program teknologi peternakan. Solusi : Terus melakukan sosialisasi secara langsung, melalui PPL ataupun melalui pemerintah desa
7. 4.Permohonan bantuan Kelompok Tani/Ternak belum sepenuhnya terakomodir dalam pendanaan. Solusi : Pengusulan permohonan alokasi anggaran untuk kegiatan yang berhubungan dengan Kelompok Tani, melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN
8. 5.Fasilitasi Teknis dan Dukungan Kegiatan Lingkup Pembiayaan Pertanian (KUR) masih kurang karena pihak bank meminta angunan walau sebenarnya tidak dipersyaratkan. Solusi : Terus melakukan sosialisasi dan motivasi kepada masyarakat mengenai manfaat KUR. 6 Minimnya pengetahuan budidaya hortikultura bagi Kelompok Wanita Tani penerima bantuan Pemanfaatan Lahan Pekarangan. Solusi : Terus dilakukan pembinaan oleh Bidang Pangan dan Penyuluh Pertanian serta diusulkan untuk adanya kegiatan Pelatihan Budidaya aneka hortikultura bagi petani. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi PD Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanian tahun 2026 antara lain :
9. 1.Ketergantungan petani terhadap bantuan sarana dan prasarana produksi masih sangat tinggi.
10. 2.Perlu adanya pengadaan alat dan mesin pertanian secara bertahap dan berimbang berdasarkan potensi baik melalui APBD serta pengusulan ke Propinsi dan Kementerian dalam bentuk E-Proposal dan Manual Proposal.
11. 3.Usaha pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit melalui bantuan pestisida dan penyuluhan cara bercocok tanam yang efektif, efisien berbasis keseimbangan dan kesetimbangan lingkungan dalam bentuk pengendalian utama berdasarkan kearifan lokal, perlu di tingkatkan
12. 4.Pada beberapa tempat perlu disediakan sarana pompanisai (irigasi dan tenaga surya)
13. 5.Bantuan pupuk melalui dana APBD dan APBN serta penggalakan pemanfaatan potensi lokal pupuk alternatif (organik) dan Kegiatan Unit Pengolahan Pupuk Organik masih sangat dibutuhkan.
14. 6.Gerakan untuk memasyarakatkan kembali wilayah Kabupaten sebagai Kabupaten Agraris dimana pertanian merupakan usaha pokok dan unggulan.
15. 7.Kegiatan Penyuluhan, Anjangsana, Demplot dan Denfarm perlu dilakukan. Serta adanya reward terhadap para pelaku usaha tani dan bisnis pertanian juga mengikutsertakan pada Kegiatan-Kegiatan Daerah, Propinsi, Pusat (Pameran, PEDA, PENAS).
16. 8.Penguatan Kelembagaan di tingkat petani dalam bentuk Revitalisasi Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta kenaikan Status Kelompok Tani. Berdasarkan isu-isu strategis perlu ditempuh Program yang mendukung yaitu :
17. 1.Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
18. 2.Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
19. 2.Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
20. 3.Program Penyuluhan Pertanian 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program dan Kegiatan seluruh PD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA PD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan PD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Dalam Rancangan Awal RKPD terdapat 4 program yang tercantum dalam RENJA Dinas Pertanian (lihat tabel 2.4) Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota BOLSEL Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pertanian 85 7.306.918.975 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota BOLSEL Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pertanian 85 7.306.918.975 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BOLSEL Jumlah Dokumen Perencanaan 1 7.494.165 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BOLSEL Jumlah Dokumen Perencanaan 1 7.494.165 BOLSEL Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja 1 BOLSEL Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah BOLSEL Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dok 7.494.165 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah BOLSEL Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dok 7.494.165 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BOLSEL Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan 40 5.380.197.914 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan 40 5.380.197.914 BOLSEL Jumlah Laporan Keuangan 1 BOLSEL Jumlah Laporan Keuangan 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN BOLSEL Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 5.345.812.234 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN BOLSEL Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 5.345.812.234 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD BOLSEL Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 34.385.680 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD BOLSEL Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 34.385.680 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah BOLSEL Jumlah Dokumen Perencanan BMD 2 18.543.450 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah BOLSEL Jumlah Dokumen Perencanan BMD 2 18.543.450 BOLSEL Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD 12 BOLSEL Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD 12 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD BOLSEL Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 18.543.450 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD BOLSEL Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 18.543.450 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah BOLSEL Persentase Penurunan Pelanggaran Disipilin Pegawai 100% 84.560.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah BOLSEL Persentase Penurunan Pelanggaran Disipilin Pegawai 100% 84.560.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan BOLSEL Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 20 84.560.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan BOLSEL Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 20 84.560.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah BOLSEL Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 615.083.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah BOLSEL Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 615.083.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD BOLSEL Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD BOLSEL Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah BOLSEL Jumlah BMD yang diadakan 12 710.298.030 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah BOLSEL Jumlah BMD yang diadakan 12 710.298.030 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan BOLSEL Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 602.225.000 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan BOLSEL Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 602.225.000 Pengadaan Mebel BOLSEL Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 30.323.030 Pengadaan Mebel BOLSEL Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 30.323.030 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya BOLSEL Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 77.750.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya BOLSEL Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 77.750.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BOLSEL Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor 100 263.182.416 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BOLSEL Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor 100 263.182.416 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor BOLSEL Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 263.182.416 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor BOLSEL Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 263.182.416 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BOLSEL Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100% 227.560.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Unit Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100% 227.560.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan BOLSEL Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 30 87.510.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan BOLSEL Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 30 87.510.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar BOLSEL Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 2 140.050.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar BOLSEL Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 2 140.050.000 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian BOLSEL Persentase Petani yang menggunakan Bibit Unggul 100% 851.780.840 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian BOLSEL Persentase Petani yang menggunakan Bibit Unggul 100% 851.780.840 BOLSEL Persentase Penyediaan Sarana Pertanian dibanding Kebutuhan 90% BOLSEL Persentase Penyediaan Sarana Pertanian dibanding Kebutuhan 90% Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian BOLSEL Jumlah Kegiatan Pengawasan Sarana Pertanian 1 851.780.840 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian BOLSEL Jumlah Kegiatan Pengawasan Sarana Pertanian 1 851.780.840 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi BOLSEL Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 4 851.780.840 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi BOLSEL Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 4 851.780.840 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota BOLSEL Presentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 100% 2.561.318.635 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota BOLSEL Presentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 100% 2.561.318.635 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman BOLSEL Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 2 1.159.021.735 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman BOLSEL Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 2 1.159.021.735 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman BOLSEL Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 2 1.402.296.900 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman BOLSEL Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 2 1.402.296.900 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota BOLSEL Jumlah Bibit Unggul yang beredar 1 277.899.700 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota BOLSEL Jumlah Bibit Unggul yang beredar 1 277.899.700 BOLSEL Jumlah Pakan Unggul yang beredar 1 BOLSEL Jumlah Pakan Unggul yang beredar 1 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak BOLSEL Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia 2 277.899.700 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak BOLSEL Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia 2 277.899.700 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain BOLSEL Jumlah Bantuan Bibit Ternak 150 4.129.221.000 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain BOLSEL Jumlah Bantuan Bibit Ternak 150 4.129.221.000 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain BOLSEL Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 150 4.129.221.000 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain BOLSEL Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 150 4.129.221.000 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN BOLSEL Cakupan Bencana Pertanian yang ditanggulangi 100% 52.440.000 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN BOLSEL Cakupan Bencana Pertanian yang ditanggulangi 100% 52.440.000 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota BOLSEL Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana OPT 100 52.440.000 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota BOLSEL Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana OPT 100 52.440.000 Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan BOLSEL Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2 52.440.000 Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan BOLSEL Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2 52.440.000 Program Penyuluhan Pertanian BOLSEL Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani 100% 423.003.510 Program Penyuluhan Pertanian BOLSEL Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani 100% 423.003.510 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian BOLSEL Jumlah kegiatan Penyuluhan 4 423.003.510 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian BOLSEL Jumlah kegiatan Penyuluhan 4 423.003.510 BOLSEL Jumlah Kelembagaan Petani yang ditingkatkan Kapasitasnya 20 BOLSEL Jumlah Kelembagaan Petani yang ditingkatkan Kapasitasnya 20 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa BOLSEL Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 345.189.510 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa BOLSEL Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 345.189.510 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa BOLSEL Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 20 77.814.000 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa BOLSEL Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 20 77.814.000 15.602.582.660 Dengan tetap mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian maka pada tahun 2026 program dan kegiatan yang direncanakan ini mengacu pada program prioritas RPJMD yaitu pemberian bantuan benih/bibit dan sarana pertanian. 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Sesuai hasil musyawarah rencana pembangunan pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah dilaksanakan pada bulan januari 2026, secara keseluruhan masyarakat pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengusulkan adanya ketersediaan sarana dan prasarana pertanian baik pokok maupun penunjang dalam pembangunan pertanian yang meliputi : 1) Pengadaan/penyediaan Alsintan; 2) Pembangunan jalan usaha tani; 3) Bantuan bibit lemon cui, 4) Bantuan benih cabe, 5) Bantuan bibit pisang, 6) Bantuan benih padi; 7) Bantuan benih jagung; 8) Bantuan ternak sapi 9) Bantuan bibit buah-buahan 10) Bantuan bibit, cacao, cengkeh dan pala 11) Bantuan Pupuk dan Obat-obatan 12) Pembanguan Irigasi 15) Bantuan alat perkebunan Selengkapnya dapat di lihat pada tabel 2.5 Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target RENSTRA Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 1 Jumlah Produksi padi (ton) Produksi padi (ton) 14.000 14.125 14.250 14.500 6.462,08 0 13.925 13.650 2 Jumlah produksi jagung (ton) produksi jagung (ton) 14.000 14.125 14.250 14.500 5.699 0 13.387 14.115 3 Jumlah produksi Cabe (Kg) produksi Cabe (Kg) 14.000 14.125 14.250 14.500 420.300 0 15.875 15.575 4 Jumlah produksi Pisang (Kg) produksi Pisang (Kg) 104.000 104.500 105.000 105.500 763.943 0 115.300 110.250 5 Jumlah produksi Lemon Cui (Kg) produksi Lemon Cui (Kg) 31.850 32.000 32.050 32.100 180.442 0 35.150 35.500 Kepala Dinas ANAS KANGIDEN, SP, M.Si NIP. 19730728 201001 1 006 Tema pembangunan RKP Tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusive dan berkelanjutan, dengan saran dan fokus pada modernisasi pertanian. Dimana proses pelaksanaannya dalam bentuk intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan diversitikasi pertanian yang maju, mandiri dan modern. Perbaikan lahan pertanian, irigasi, penggunaan bibit unggul, penggunaan alat dan mesin pertanian modern. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 meliputi Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Prasarana, Sarana dan Pemyuluhan Pertanian, Bidang Peternakan dan memiliki tujuan dan sasaran rencana kerja sebagai berikut:
a.Tujuan Meningkatnya sektor ekonomi unggulan Daerah.
b.Sasaran
1. 1.Meningkatnya produksi hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan
2. 2.Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pertanian
3. 3.Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner
4. 4.Meningkatnya kinerja penyuluhan 3.3 Program dan Kegiatan Perumusan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2026 Dinas Pertanian Kab. Bolaang Mongondow Selatan berdasarkan potensi, kendala, permasalahan serta tujuan pembangunan yang ingin dicapai. Program dan kegiatan ini berpedoman pada Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam masa periode 2021-2026. Dalam upaya pencapaian Visi Kabupaten maka Dinas Pertanian masuk dalam misi ke tiga dalam RPJMD kabupaten yaitu Meningkatkan kegiatan ekonomi daerah melalui terwujudnya pembangunan bidang pertanian, peternakan dan kehutanan, sumber daya kelautan, pertambangan, transportasi, perdagangan, pengembangan usaha mikro. Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merencanakan suatu Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 dengan 5 program, 13 kegiatan dan 20 sub kegiatan dengan jumlah dana belanja langsung Rp. 15.602.582.660,- (lima belas miliar enam ratus dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh ribu rupiah). Adapun Matrik Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun Anggaran 2026 dapat dilihat pada tabel 3.3. Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kode Uurusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Urusan Pilihan Bidang Urusan Pertanian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pertanian BOLSEL 85 7.306.918.975 APBD 86 4,035,513,737 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan 1 7.494.165 1 7.494.165 Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dok 7.494.165 1 Dok 7.494.165 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan 40 5.380.197.914 40 5.380.197.914 Jumlah Laporan Keuangan 1 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 40 5.345.812.234 APBD 40 5.345.812.234 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100 34.385.680 APBD 100 34.385.680 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanan BMD 2 18.543.450 2 18.543.450 ■■■■ ■■■■ Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD 12 12 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 18.543.450 APBD 12 18.543.450 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Penurunan Pelanggaran Disipilin Pegawai 100% 84.560.000 100% 84.560.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20 84.560.000 APBD 20 84.560.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 615.083.000 100% 615.083.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 615.083.000 APBD 12 615.083.000 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 1 710.298.030 1 710.298.030 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1 602.225.000 1 602.225.000 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 30.323.030 APBD 1 30.323.030 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 77.750.000 5 77.750.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor 100% 263.182.416 100% 263.182.416 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 263.182.416 APBD 12 263.182.416 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 75% 227.560.000 75% 227.560.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 30 87.510.000 APBD 30 87.510.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 2 140.050.000 APBD 2 140.050.000 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Persentase Petani yang menggunakan Bibit Unggul 100% 7.820.220.175 100% 7.820.220.175Persentase Penyediaan Sarana Pertanian dibanding Kebutuhan 90% 90% Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Jumlah Kegiatan Pengawasan Sarana Pertanian 1 851.780.840 1 851.780.840 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 4 851.780.840 APBD 4 851.780.840 Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Presentase Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 100% 2.561.318.635 100% 2.561.318.635 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 2 1.159.021.735 APBD 2 1.159.021.735 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 2 1.402.296.900 APBD 2 1.402.296.900 Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bibit Unggul yang beredar 1 277.899.700 1 277.899.700 Jumlah Pakan Unggul yang beredar 1 1 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia 2 277.899.700 2 277.899.700 Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Bantuan Bibit Ternak 150 4.129.221.000 150 4.129.221.000 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 150 4.129.221.000 APBD 150 4.129.221.000 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Persentase Cakupan Bencana Pertanian yang ditanggulangi 100% 52.440.000 100% 52.440.000 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana OPT 100% 52.440.000 100% 52.440.000 Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2 52.440.000 APBD 2 52.440.000 Program Penyuluhan Pertanian Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani 100% 423.003.510 100% 423.003.510 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Jumlah kegiatan Penyuluhan 4 423.003.510 4 423.003.510 Jumlah Kelembagaan Petani yang ditingkatkan Kapasitasnya 20 20 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Unit 345.189.510 2 Unit 345.189.510 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 20 Kelompok 77.814.000 APBD 20 Kelompok 77.814.000 J U M L A H 15.602.582.660 15.602.582.660 Bolaang Uki, Agustus 2025 Kepala Dinas ANAS KANGIDEN, SP, M.Si NIP.19730728 201001 1 006 4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan Membangun terus kemitraan dengan semua stakeholder merupakan kunci keberhasilan pembangunan Petanian. Pembangunan pertanian tidak dapat dilaksanakan oleh satu SKPD saja melainkan pembangunan yang dilaksanakan secara bersama-sama dan berkesinambungan/berkelanjutan. Pertanian merupakan pembangunan bidang hilir dari proses produksi yang dilaksanakan oleh pertanian, perkebunan dan peternakan. Pertanian merupakan bidang pembangunan yang dilaksanakan sampai dengan hasil produksi siap dikonsumsi. 4.3 Rencana Tindak Lanjut Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian tahun 2026 merupakan ringkasan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan pertanian kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Mengingat masalah pertanian bersifat lintas sektor, maka semangat koordinasi, integrasi dan sinergitas akan tetap terjaga dan ditingkatkan baik antara instansi terkait dan lembaga non pemerintah. Namun apa yang telah dilaksanakan masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga masih diperlukan kerja dan usaha yang lebih keras dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang, untuk itu tidak menutup kemungkinan adanya masukan dan saran dalam penyempurnaan kegiatan yang akan datang. V. DINAS PERINDUSTRIAN Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:
a.Persiapan penyusunan,
b.Penyusunan rancangan awal,
c.Penyusunan rancangan,
d.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e.Perumusan rancangan akhir, dan
f.Penetapan. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Bappelitbanda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 berpedoman pada:
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); [peofnenj Dipedomani RENSTRA KL RKP Diacu fio f RENJA KL Dijabark RPJM NAS Dipedoman RPJP NAS Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui ' ' Musrenbang ' ' ' ' ' ' ' ' . ''T T 'T I RPJPD I Dipedoman RPJMD loijabarkan RKPD Dipedomani l Diacu 1 Pem. Daerah RENSTRA RENJA Dipedomant SKPD SKPD I
5. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
19. 19.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
21. 21.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
22. 22.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
23. 23.Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 728).
24. 24.Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022;
25. 25.Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2025-2029. 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud disusunnya Renja adalah untuk merumuskan Rencana kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026;
a.Pelaksanaan pelayanan Perangkat;
b.Pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
c.Penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah. 1.4 Sistematika Penyusunan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAB V PENUTUP
a.Realisasi Program/Kegiatan tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.
b.Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 3) Program Pengembangan Umkm 4) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 5) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 6) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
c.Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM pada Tahun 2021
d.Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan Adapun faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan antara lain : - kurang efektif dan efisiennya penggunaan anggaran,
e.Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 tidak ada, karena Program dan kegiatan yang tertuang di dalam Renstra semuanya terlaksana.
f.Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Tindakan yang akan diambil oleh Dinas Perindustrian, dalam perencanaan dan penganggaran untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan antara lain membuat Perencanaan yang lebih matang sehingga anggaran yang digunakan Lebih Efisien dan efektif. Secara Rinci Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2027 disajikan pada tabel TC-29 berikut: Kod e Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023(n3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-2) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2) Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025 ( n- 1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=5+7+9 11=10/4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah N/A Baik - - - - - - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dok 12 Dok 12 Dok 14 Dok - 12 Dok 16 Dok 133% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 Orang 17 Orang 17 Orang 17 Orang 94,44% 17 Orang 17 Orang 94,44 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap 100% 4 Lap 4 Lap 100% Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 Paket 12 Paket 12 Paket 12 Paket 100% 14 Paket 14 Paket 100% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap 100% 4 Lap 4 Lap 100% Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik N/A 80% - - - - - - Pengadaan Mebel Jumlah Unit Mebel Disediakan 3 Unit - - - - - - - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit - - - - 3 Unit 3 Unit 100% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti N/A - Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat N/A - Jumlah Inovasi N/A Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 100% 2 Lap 2 Lap 100% Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Lap 2 Lap 2 Lap 2 Lap 100% 2 Lap 2 Lap 100% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik N/A - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 100% 8 Unit 8 Unit 100% PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 40% 60% - - - - - - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah sarana distribusi 3Unit - 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 100% Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase Pasar yang mampu memenuhi kebutuhan Pokok 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase Kinerja Realisasi Pupuk 65% 72% 70% 75% 107,14 70% 75% 107,14 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 4 Lap 4 Lap 4 Lap 4 Lap 100% 4 Lap 4 Lap 100% PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) yang bertanda tera yang sah 20% Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 6 Unit - - - - - - - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industr 0% Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Persentase Penyusunan Rencana Pembangunan Industri 10% Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 4 Dok - - - - - - - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% - - - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dok - - - - - - - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 2 Dok - - - - - - - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 1 Dok - - - - - - - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan 25% Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasa Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Penyusunan Rencana Pembangunan Industri 10% Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat 1 Dok - - - - - - - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Dinas Perindustrian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dapat diketahui bahwa Uraian mengenai kinerja pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut: Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan N O Indikator SPM/Standar Nasional IK K Target RENSTRA Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan AnalisisTahun (Thn n-2) Tahun (Thn n-1) Tahun (Thn n) Tahun (Thn n+1) Tahun (Thn n-2) Tahun (Thn n-1) Tahun (Thn n) Tahun (Thn n+1) 1 Jumlah sarana distribusi √ 1 Unit 1 Unit 0 3 Unit 1 Unit 1 Unit 0 3 Unit 2 Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan √ 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 3 Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang √ 1 - - 6 Unit - - - 6 Unit 4 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri √ 1 Dok 1 Dok 0 1 Dok 1 Dok 1 Dok - 1 Dok 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Dalam hal pelayanan, khususnya pada Dinas Perindustrian, sudah berupaya semaksimal mungkin menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya. Baik itu pada Bidang maupun Sekretariat. Sampai dengan saat ini pula, Hubungan kinerja antara Dinas Perindustrian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Dinas Perindag Provinsi masih cukup baik, sebagai tolak ukurnya dinas Perindag Provinsi sangat merespon usulan yang disampaikan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Beberapa usulan yang disampaikan antara lain menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait bantuan/fasilitasi alat pengolahan dibidang industri Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Permasalahan dan hambatan utama yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian antara lain Kurangnya Sumber Daya Manusia Khususnya Tenaga Penyuluh Lapangan untuk mengecek keberadaan Industri Kecil dan Menengah, Maupun Jumlah Pasar Aktif. Sehingga terkadang untuk penyaluran bantuan fasilitasi untuk industri kecil dan menengah masih sering terjadi kesalahan. Karena petugas/tenaga lapangan untuk memferifikasi keberadaan kelompok masih kurang. Permasalahan yang di hadapi dalam rangka mewujudkan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Dinas Perindustrian antara lain : 1) Belum tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini 2) Kurangnya Sumber daya yang terlatih dalam Pengawasan Metrologi Capaian yang muncul pada Dinas Perindustrian terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Antara Lain Pengentasan kemiskinan melalui Program Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Tantangan dalam meningkatkan Pelayanan di Dinas Perindustrian yaitu masih kurangnya SDM yang berkompeten, sedangkan Peluang Untuk meningkatkan pelayanan pada Dinas Perindustrian yaitu Banyaknya Potensi Sumber Daya Alam sehingga membuat masyarakat lebih kreatif dalam membuat suatu produk usaha yang bisa di jadikaan IKM Binaan Dinas Perindustrian. Formulasi Isu-isu Penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk di tindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Prioritas tahun yang di rencanakan yaitu Perlu adanya penambahan SDM yang berkompeten. 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD Adapun Review terhadap rancangan awal RKPD Khususnya pada Dinas Perindustrian dapat dilihat pada Tabel T-C.31 TC-31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan N O Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bolse l Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 85% 2.561.782.810 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bolsel Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 85% 2.561.782.81 0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bolsel 1.868.159.632 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bolsel 1.868.159.63 2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Bolsel Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 18 Org 16.847.300 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Bolsel Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 18 Org 16.847.300 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2 Dok 1.851.312.332 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2 Dok 1.851.312.33 2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.900.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.900.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Dok 12.900.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Dok 12.900.000 I � Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 334.795.780 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 334.795.780 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.879.780 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 6.879.780 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 Paket 14.986.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 Paket 14.986.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Lap 312.930.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Lap 312.930.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bolsel Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100% 74.399.250 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bolsel Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100% 74.399.250 Pengadaan Mebel Bolsel Jumlah Unit Mebel Disediakan 3 Unit 21.950.750 Pengadaan Mebel Bolsel Jumlah Unit Mebel Disediakan 3 Unit 21.950.750 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Bolsel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 52.448.500 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Bolsel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 52.448.500 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bolsel Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 209.531.748 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bolsel Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 209.531.748 Bolsel Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 85 Bolsel Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 85 f------ � Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bolsel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Lap 25.045.020 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bolsel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Lap 25.045.020 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bolsel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Lap 184.486.728 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bolsel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Lap 184.486.728 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bolsel Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 80% 61.996.400 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bolsel Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 80% 61.996.400 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Bolsel Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 61.996.400 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Bolsel Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 8 Unit 61.996.400 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Bolsel Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 40% 1.288.598.284 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Bolsel Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 40% 1.288.598.28 4 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Bolsel 1 Unit 1.087.803.500 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Bolsel 1 Unit 1.087.803.50 0 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Bolsel Jumlah sarana distribusi 3Unit 1.087.803.500 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Bolsel Jumlah sarana distribusi 3Unit 1.087.803.50 0 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Bolsel 1 Unit 200.794.784 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Bolsel 1 Unit 200.794.784 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Bolsel Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dok 200.794.784 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Bolsel Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 1 Dok 200.794.784 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Bolsel Persentase Pasar yang mampu memenuhi kebutuhan Pokok 100% 14.880.000 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Bolsel Persentase Pasar yang mampu memenuhi kebutuhan Pokok 100% 14.880.000 Bolsel Persentase Kinerja Realisasi Pupuk 65% Bolsel Persentase Kinerja Realisasi Pupuk 65% Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Bolsel 14.880.000 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Bolsel 14.880.000 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Bolsel Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 4 Lap 14.880.000 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Bolsel Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 4 Lap 14.880.000 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Bolsel Persentase alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) yang bertanda tera yang sah 20% 44.994.700 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Bolsel Persentase alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) yang bertanda tera yang sah 20% 44.994.700 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Bolsel 44.994.700 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Bolsel 44.994.700 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Bolsel Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 6 Unit 44.994.700 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Bolsel Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 6 Unit 44.994.700 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Bolsel Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industr 0% 1.047.960.075 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Bolsel Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industr 0% 1.047.960.07 5 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Bolsel Persentase Penyusunan Rencana Pembangunan Industri 10% 1.047.960.075 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Bolsel Persentase Penyusunan Rencana Pembangunan Industri 10% 1.047.960.07 5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri Bolsel Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 4 Dok 49.987.840 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri Bolsel Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 4 Dok 49.987.840 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Bolsel Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 1 Dok 897.741.930 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Bolsel Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 1 Dok 897.741.930 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Bolsel Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dok 55.240.885 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Bolsel Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 1 Dok 55.240.885 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Bolsel Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 2 Dok 10.000.000 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Bolsel Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 2 Dok 10.000.000 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota Bolsel Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 1 Dok 34.989.420 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota Bolsel Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 1 Dok 34.989.420 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Bolsel Persentase Izin UsahaIndustri yang Diterbitkan 25% 59.185.585 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Bolsel Persentase Izin UsahaIndustri yang Diterbitkan 25% 59.185.585 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasa Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Bolsel Persentase Penyusunan Rencana Pembangunan Industri 10% 59.185.585 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasa Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Bolsel Persentase Penyusunan Rencana Pembangunan Industri 10% 59.185.585 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Bolsel Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi 1 Dok 59.185.585 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Bolsel Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi 1 Dok 59.185.585 kewenangan pemerintah pusat kewenangan pemerintah pusat Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Bolsel Jumlah Pemantauan 20 KaLi 15.000.000 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Bolsel Jumlah Pemantauan 20 KaLi 15.000.000 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Bolsel Persentase alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) yang bertanda tera yang sah 20% 67.000.000 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Bolsel Persentase alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) yang bertanda tera yang sah 20% 67.000.000 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Bolsel Jumlah Metrologi legal,Berapa Tera,Tera Ulang dan Pengawasan 5 Kali 67.000.000 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Bolsel Jumlah Metrologi legal,Berapa Tera,Tera Ulang dan Pengawasan 5 Kali 67.000.000 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Bolsel Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal,Tera dan Tera Ulang 5 Kali 35.000.000 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Bolsel Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal,Tera dan Tera Ulang 5 Kali 35.000.000 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Bolsel Jumlah Pengawasan/Penyuluhan 12 Kali 32.000.000 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Bolsel Jumlah Pengawasan/Penyuluhan 12 Kali 32.000.000 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Bolsel Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah 20% 315.000.000 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Bolsel Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah 20% 315.000.000 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Bolsel Persentase Penyusunan Rencana Pembangunan Industri 10% 315.000.000 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Bolsel Persentase Penyusunan Rencana Pembangunan Industri 10% 315.000.000 Penyusunan rencana pembangunan industri Kab/Kota Bolsel Persentase RIPID 10% 50.000.000 Penyusunan rencana pembangunan industri Kab/Kota Bolsel Persentase RIPID 10% 50.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri Bolsel Jumlah Wilayah Industri 2 Sentra IKM 80.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri Bolsel Jumlah Wilayah Industri 2 Sentra IKM 80.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Bolsel Jumlah IKM yang di fasiitasi 3 IKM 85.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Bolsel Jumlah IKM yang di fasiitasi 3 IKM 85.000.000 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Bolsel Presentase Monev IKM 100% 25.000.000 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Bolsel Presentase Monev IKM 100% 25.000.000 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik Bolsel Presentase data IKM 100% 75.000.000 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik Bolsel Presentase data IKM 100% 75.000.000 2.6 Usulan Program dan Kegiatan yang di tuangkan dalam Rencana Kegiatan bersumber dari hasil Musrembang Desa maupun Kecamatan, dari hasil Musrembang Kecamatan terdapat 3 Usulan yang di usul oleh Masyarakat seperti yang terlihat pada tabel TC-32 di bawah ini; TC-32 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 NO PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA BESARA N VOLUME CATATAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Bolsel Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 40% Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Bolsel Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Bolsel Jumlah sarana distribusi 3 Unit PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Bolsel Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industr 0% Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Bolsel Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Bolsel Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 1 Dok 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Pada RPJMN 2025-2029, yang dituangkan dalam Perpres No.12 Tahun 2025 Selanjutnya, pembangunan nasional ke depan akan berpedoman pada RPJMN 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dan disusun berdasarkan RPJP Nasional 2025-2045. RPJM Nasional memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Hal ini akan menjadi panduan strategis dalam mencapai target pembangunan nasional demi mewujudkan Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. Pada Tahun 2026, tema pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema ini menjadi landasan dalam penyusunan RKP dan pelaksanaan pembangunan nasional, serta selaras dengan Prioritas Nasional yang mengacu pada visi-misi Presiden dalam RPJMN 2025-2029. Sasaran RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Kementerian Perindustrian tahun 2026,, adalah untuk mendukung agenda pembangunan nasional melalui sektor parindustrian dan perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperkuat ketahanan sosial, 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja yang diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Kerja program dan kegiatan pada SKPD Dinas Perindustrian antara lain ; Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Sasaran Tahun 2026 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Sektor Industri dan Perdagangan Meningkatnya Daya Saing Sektor Perdagangan Ekspor Barang dan Jasa (%) 13,50% Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP/ Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan 100% Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah Pertambahann Industri Kecil Menengah (%) 5% Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan instansi terkait 100%
1. 1.Program dan Kegiatan Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah / lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program / kegiatan Dinas Perindustrian adalah sekumpulan rencana kerja Dinas Perindustrian, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perindustrian dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Dinas Perindustrian menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Perumusan program dan kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a.Mendukung tercapainya target Capaian Kinerja berdasarkan IKU Dinas Perindustrian Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk Meningkatnya Kunjungan dan Pendapatan Sektor Perindustrian dan Perdagangan;
b.Mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; RUMUSAN PROGRAM DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN KOD E URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN RENCANA TAHUN 2026 CATATA N PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 LOKAS I TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIA N KINERJA KEBUTUHAH DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Bolsel 85% 2.561.782.810 DAU 85% 2.817.961.091 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.868.159.632 DAU 1.812.000.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Bolsel 18 Org 16.847.300 DAU 100% 12.000.000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Bolsel 2 Dok 1.851.312.332 DAU 100% 1.800.000.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 12.900.000 17.000.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah LaporanPenatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Bolsel 1 Dok 12.900.000 DAU 1 Dok 17.000.000 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti Bolsel 100% 334.795.780 DAU 100% 290.000.000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Bolsel 1 Paket 6.879.780 DAU 2 Unit 25.000.000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Bolsel 15 Paket 14.986.000 DAU 100% 15.000.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bolsel 4 Lap 312.930.000 DAU 100% 250.000.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Bolsel 100% 74.399.250 DAU 100% 40.000.000 Pengadaan Mebel Jumlah Unit Mebel Disediakan Bolsel 3 Unit 21.950.750 DAU 1 Unit 15.000.000 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Bolsel 4 Unit 52.448.500 DAU 1 Unit 25.000.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti Bolsel 100% 209.531.748 DAU 100% 195.000.000 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Bolsel 85 85 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yangDisediakan Bolsel 2 Lap 25.045.020 DAU 1 15.000.000 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Bolsel 2 Lap 184.486.728 DAU 100% 180.000.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Bolsel 80% 61.996.400 DAU 85% 58.000.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Bolsel 8 Unit 61.996.400 DAU 1 Unit 58.000.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Bolsel 40% 1.288.598.284 DAU 50% 115.475.580 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Bolsel 1 Unit 1.087.803.500 DAU 1 Unit 75.000.000 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah sarana distribusi Bolsel 3Unit 1.087.803.500 DAU 1 Unit 75.000.000 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya Bolsel 1 Unit 200.794.784 DAU 1 Unit 40.475.580 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Bolsel 1 Dok 200.794.784 DAU 1 Unit 40.475.580 Distribusi Perdagangan PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Persentase Pasar yang mampu memenuhi kebutuhan Pokok Bolsel 100% 14.880.000 DAU 100% 22.000.000 Persentase Kinerja Realisasi Pupuk Bolsel 65% 70% Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 14.880.000 22.000.000 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Bolsel 4 Lap 14.880.000 DAU 4 Lap 22.000.000 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Persentase alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) yang bertanda tera yang sah Bolsel 20% 44.994.700 DAU 40.000.000 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 44.994.700 40.000.000 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Bolsel 6 Unit 44.994.700 DAU 6 Unit 40.000.000 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industr Bolsel 0% 1.047.960.075 DAU 20% 105.000.000 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Persentase Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Bolsel 10% 1.047.960.075 DAU 105.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayahan industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri Bolsel 4 Dok 49.987.840 DAU 40.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Bolsel 1 Dok 897.741.930 DAU 25.000.000 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Bolsel 1 Dok 55.240.885 DAU 20.000.000 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Bolsel 2 Dok 10.000.000 DAU 10.000.000 Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Bolsel 1 Dok 34.989.420 DAU 10.000.000 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan Bolsel 25% 59.185.585 DAU 20% 65.104.144 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasa Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Persentase Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Bolsel 10% 59.185.585 DAU 65.104.144 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat Bolsel 1 Dok 59.185.585 DAU 35.000.000 TOTAL 5.017.401.454 3.165.540.815 Keberhasilan dimaksud tergantung dari Rencana Kerja (RENJA) dan Sumber Daya Manusia pendukungnya termasuk Manajemen Akuntabel serta dukungan Pemerintah Daerah. Wujud nyata dan keberhasilan tersebut dapat dilihat dari pencapaian pervormence Indikator yang telah ditetapkan seluruhnya. Pencapaian indikator tertuang sepenuhnya pada komitmen dan kemauan serta keikhlasan semua pelaku Industri dan Perdagangan diberbagai tingkat dalam melaksanakan pembangunan di berbagai sektor sebagai wujud industri kecil dan menengah yang berbudaya, efisien dan efektif bertumpu pada Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia, serta menjadikan Pasar Kabupaten dan Pasar Kecamatan yang bersih, sehat dan nyaman. W. SEKRETARIAT DAERAH Sebagai wujud implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 maka setiap SKPD wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan yang nantinya akan dirumuskan untuk kemudian menjadi sebuah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun Renja, Sekertariat Daerah menyesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang melekat di Sekertariat Daerah. Dalam pelaksanaan tugas, secara khusus Sekertariat Daerah Setiap Bagian melaksanakan sebagian tugas dari Asisten Sekda Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, perekonomian dan pembangunan, Asisten Administrasi Umum dalam merumuskan program dan petunjuk teknis Perekonomian dan pembangunan. 1.2. DASAR HUKUM Penyusunan Rencana Kerja Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
19. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
20. 20.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
21. 21.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
22. 22.Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 MAKSUD Renja Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:
23. 1.Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
24. 2.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
25. 3.Mengidentifikasi kebutuhan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
26. 4.Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan 1.3.2 Tujuan Untuk mewujudkan prioritas pembangunan daerah sesuai tujuan dan sasaran yang diharapkan dilaksanakan melalui penyusunan rencana kerja program dan kegiatan pada SKPD Sekertariat Daerah. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Seertariat Daerah adalah: Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran; 2) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan di lingkungan Sekertariat Daerah; 3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan Sekertariat Daerah; 4) Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana Pada Bagian-Bagian di Sekertariat Daerah; 5) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2026; 6) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. 4.4. SISTEMATIKA PENULISAN BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi 2.2. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3. Program dan Kegiatan
27. 2026.Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:
28. 1.Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah: Tabel 2.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung 1 Perekonomian dan Pembangunan Koordinasi antar Stakeholder yang menangani teknis Perencanaan, pengendalian, pelaksanaan pembangunan 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah -tersedianya anggaran 4 -Tersedianya SDM Aparatur -Tim Work yang solid -Adanya Komitmen pimpinan 5 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spritual Tersediannya SDM Aparatur yang Memiliki Kompeten 6 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Rakyat Tim Work yang Solid Adanya Komitmen Pimpinan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 7 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Tersedianya anggaran 8 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Tersedianya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang teknis 9 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah adanya komitmen pimpinan Penataan Organisasi 10 Peraturan Bupati Tentang Pakaian Dinas Tersedianya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang teknis 11 Terpenuhinya Peraturan Bupati tentang Anjab ABK Tersedianya SDM Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang teknis 12 Tim pengelola SIPP dan SP4N Lapor adanya komitmen pimpinan
29. 2.Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: Tabel 2.1.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Penghambat 1 Perekonomian dan Pembangunan Tingkat sinergitas antar stakeholder yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sangat kurang padahal bagian administrasi pembangunan mempunyai fungsi koordinasi ke bawah yang nantinya akan memberikan masukan kebijakan pembangunan daerah kepada pimpinan Administrasi tata Pemerintahan 2 Penataan Administrasi Pemerintahan Sampai saat ini masih dalam proses penyusunan LPPD, sehingga hasilnya belum bisa diketahui. 3 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Tidak ada dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan segmen batas 4 Belum ada tenaga teknis tersedia 5 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spritual Ada beberapa kendala di pelaksana Minguan kegiatan PISB dan kegiatan Keagamaan Isramiraj 6 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Rakyat Ada beberapa Kelengkapan Administrasi belum Memenuhi Syarat dalam Pemberian Bantuan Beasiswa Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 7 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah waktu pengadaan dan Ketersediaan peralatan kebutuhan rumah tangga oleh rekanan 8 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah waktu pengadaan dan Ketersediaan peralatan kebutuhan rumah tangga oleh rekanan 9 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah waktu pengadaan dan Ketersediaan peralatan kebutuhan rumah tangga oleh rekanan Penataan Organisasi 10 Tersedianya Data Evaluasi Kelembagaan Narasumber yang kompeten Peraturan Bupati Tentang SOP Data yang diberikan oleh Perangkat Daerah belum sesuai dengan Permenan RB No 35/2012 Peta Proses Bisnis Ketersediaan Narasumber 2.2 Isu - isu penting dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas SKPD Dalam upaya Membangun budaya organisasi pemerintahan yang bersih, peduli, dan profesional. Adapun isu - isu strategis yang menjadi sasaran Sekertariat daerah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan meliputi aspek-aspek , yaitu ;  Peningkatan pemahaman terkait persyaratan pemberian bantuan beasiswa prestasi dan kurang mampu melalui pemberian sosialisasi.  Optimalisasi Pemberian Bantuan Beasiswa Prestasi dan Kurang Mampu dengan memanfaatkan perbup tentang petunjuk teknis pemberian bantuan beasiswa pendidikan kedokteran  Optimalisasi pelaksanaan pemberian beasiswa dengan memanfaatkan dengan memanfaatkan teknologi informasi  Perbaikan kualitas produk hukum daerah melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas legislatif  Pengembangan kemitraan dengan lembaga bantuan hukum untuk memperluas cakupan layanan  Pembangunan sistem pemeliharaan data dan dokumentasi hukum yang terstandarisasi  Belum optimalnya kinerja terpadu dan kapasitas teknis Perangkat Daerah dalam mendukung peningkatan nilai LPPD Kabupaten.  Optimalisasi kinerja terpadu dan kapasitas teknis Perangkat Daerah perlu ditingkatkan guna mendukung penyusunan laporan LKPJ Kabupaten yang lebih berkualitas  Optimalisasi komitmen Perangkat Daerah pengampu terhadap penerapan SPM belum sepenuhnya tercapai  Peningkatan kelembagaan dan kapasitas SDM kerja sama, integrasi yang kuat dalam perencanaan pembangunan daerah, serta dukungan yang memadai menjadi kunci dalam mengoptimalkan kolaborasi antar daerah dan pihak ketiga secara berkelanjutan.  peningkatan kapasitas dan koordinasi dalam penelaahan serta pembakuan nama rupabumi untuk mendorong terciptanya basis data geospasial yang valid dalam mendukung perencanaan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik  Mengembangkan Protokol yang Efektif dan Efisien  Mengembangkan Komunikasi yang Efektif antar Pemerintah Daerah dan Masyarakat Tabel 2.1.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2025 Permasalahan Hambatan Program Perekonomian dan Pembangunan Tingkat sinergitas antar stakeholder yang berkaitan dengan Sinergitas antar stakeholder lebih ditingkatkan, stakeholder yang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sangat kurang padahal bagian administrasi pembangunan mempunyai fungsi koordinasi ke bawah yang nantinya akan memberikan masukan kebijakan pembangunan daerah kepada pimpinan menangani teknis perencanaan, pengendalian, pelaksanaan pembangunan seharusnya melibatkan bagian administrasi pembangunan dalam tiap kegiatan, dan melaporkan di bagian administrasi pembangunan untuk diteruskan kepada pimpinan untuk di lanjutkan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah Administrasi Tata Pemerintahan Permasalah pada Administrasi Pemerintahan Sampai saat ini masih dalam proses penyusunan LPPD, sehingga hasilnya belum bisa diketahui. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Tidak ada dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan segmen batas Belum ada Tenaga teknis tersedia Pelaksanaan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spritual Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kelengkapan Administrasi belum Memenuhi Syarat dalam Pemberian Bantuan Beasiswa Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah waktu pengadaan dan Ketersediaan peralatan kebutuhan rumah tangga oleh rekanan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah waktu pengadaan dan Ketersediaan peralatan kebutuhan rumah tangga oleh rekanan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah waktu pengadaan dan Ketersediaan peralatan kebutuhan rumah tangga oleh rekanan Tersedianya Indikator Indeks Kelembagaan Belum Tersedianya Narasumber yang berkompeten Belum melakukan perubahan/update Peraturan Bupati tentang SOP SOP yang dimasukkan oleh Perangkat Daerah belum sesuai dengan Permenpan RB No. 35/2012 belum ada Peta Proses Bisnis kabupaten Ketersediaan Narasumber karena terhalang Pandemi Covid-19 Tabel Tabel 2.1.3 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Peluang Tantangan Administrasi Pembangunan Pemerintah Bolaang Mongondow Selatan menempatkan Kebijakan pembangunan lima tahunan 2021 sampai 2026 Sinergitas antar stakeholder lebih ditingkatkan, stakeholder yang menangani teknis perencanaan, pengendalian, pelaksanaan pembangunan seharusnya melibatkan bagian administrasi pembangunan dalam tiap kegiatan, dan melaporkan di bagian administrasi pembangunan untuk diteruskan kepada pimpinan untuk di lanjutkan dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah Administrasi Tata Pemerintahan - Tim work yang solid ; Tidak ada dukungan anggaran dalam pelaksanaan Belum Terlaksananya Kegiatan Perjanjian Kerjasama antara Pihak Pemkab dengan Perguruan Tinggi Tersediannya SDM Aparatur yang Memiliki Kompeten sesuai Bidang Teknis Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Pengawasan dan koordinasi dengan pihak ke tiga untuk pengadaaan kebutuhan rumah tangga Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Pengawasan dan koordinasi dengan pihak ke tiga untuk pengadaaan kebutuhan rumah tangga Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Pengawasan dan koordinasi dengan pihak ke tiga untuk pengadaaan kebutuhan rumah tangga Penataan Organisasi Penataan Anggaran untuk Bimtek Penyusunan Evaluasi Kelembagaan sudah sesuai Memperoleh Narasumber yang kompeten dalam penyusunan Evaluasi Kelembagaan Regulasi Penyusunan SOP sudah jelas yaitu menggunakan Permenpan RB No. 35/2012 Kurangnya Pemahaman tentang Permenpan RB No 35/2012 Penataan Anggaran untuk Bimtek Penyusunan Peta Proses Bisnis sudah sesuai Ketersediaan waktu Narasumber terkait Penyusunan Peta Proses Bisnis 2.3 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Kajian Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai tupoksi SKPD. Ditingkat Provinsi, kajian usulan program dan kegiatan untuk SKPD Provinsi tentunya lebih bersifat perbantuan terhadap kabupaten / kota dengan melibatkan pemangku kepentingan yang lebih besar dan ruang lingkup yang lebih luas, termasuk didalamnya kepentingan Pemerintahan Kab/kota. Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, Asosiasi, Perguruan tinggi maupun dari SKPD Kab/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD Kab/Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrembang Kab/kota. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah “peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta SDM yang berkualitas”. Peningkatan daya saing daerah dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:
a.Program makan bergizi gratis
b.Pembangunan tiga Juta rumah per tahun
c.Pembentukan Koprasi Merah Putih di Desa dan Kelurahan
d.Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda
e.Rehabilitasi Sekolah
f.Layanan Cek Kesehatan Gratis
g.Pembangunan Lumbung pangan
h.Pembangunan rumah sakit berkualitas
i.Penuntasan Tuberkolosis (TBC)
j.Pembangunan bendungan dan Irigasi
k.Penangan Sampah. Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut: 3.3 Program dan Kegiatan Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya baik yang berupa personil ( sumber daya manusia ) barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2026 Sekertariat Daerah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tersusun sebagaimana terdapat pada table terlampir. Program-program yang di laksanakan oleh Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan :
1. 1.Program Perekonomian dan Pembangunan; dengan Kegiatan :
a.Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
b.Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
c.Pengelolaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pembangunan
1. 2.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Administrasi Daerah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekertariat Daerah
a.Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
b.Penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah
c.Penyediaan kebutuhan rumah tangga sekertariat daerah
1. 3.Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
a.Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
b.Fasilitasi Bantuan Hukum
c.Pendokumentasian Produk Hukum Pengelolaan Informasi Hukum
1. 4.Prgram Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat/ Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
a.Pendokumentasian Tugas Pimpinan
b.Fasilitasi Keprotokolan
c.Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
1. 5.Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
a.Administrasi tata pemerintahan
b.Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
c.Fasilitasi Kerja Sama Daerah
1. 6.Program Pengadaan Barang dan Jasa
a.Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
b.Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
c.Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
1. 7.Program Perekonomian dan Pembangunan
a.Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi mikro kecil
b.Koordinasi,singkronisasi dan evaluasi kebijakan pembentukan BLUD
c.Koordinasi,singkronisasi dan evaluasi kebijakan pembentukan BUMD
1. 8.Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
a.Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual
b.Pelaksanaan Kebijakan,Evaluasi,dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Rakyat
1. 9.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/kota Administrasi Umum
a.Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
b.Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
c.Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
d.Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
e.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Berkaitan dengan penyusunan Renja SKPD diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Sekertariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Dengan tersusunnya Renja SKPD ini maka dapat dijadikan alat ukur dan evaluasi kinerja selama 1 (satu) tahun, sejauh mana dapat dilaksanakan, program apa yang belum terlaksana dan masih sangat dibutuhkan guna dilaksanakan serta dilanjutkan tahun berikutnya. Demi kesempurnaan Renja SKPD ini, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga sesuai dengan yang kita harapkan. BOLAANG UKI, 2026 SEKRETARIS DAERAH, MARZANZIUS ARVAN OHY, S.STP PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19770318 199511 1 001 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2026 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN SEKERTARIAT DAERAH TC 2.9 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja (Outcomes) Program/Kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026 Realisa si Target Kinerja Hasil Progra m dan Keluara n Kegiata n s/d dengan tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun lalu (2024) Target Program dan Kegiatan /Sub Kegiatan RANJA Tahun 2025 (n- 1) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Berjalan (n-1) Target Renja Perang kat Daerah tahun 2024 (n-2) Realisasi Renja Perangka t Daerah tahun 2024 ( Tingkat realisas i (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+ 9) 11=(10/4) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Terpenuhinya pelayanan BLUD yang memadai Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 1 1 1 100% 1 3 0,75 Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 2 2 2 100% 2 6 1,5 Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 2 2 2 2 100% 2 6 1,5 Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 2 2 2 100% 2 6 1,5 Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 2 2 2 100% 2 6 1,5 Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 1 1 1 1 100% 1 3 0,75 Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 1 1 1 100% 1 3 0,75 Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 1 1 1 1 100% 1 3 0,75 Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 12 12 12 100% 12 12 3 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 2 2 2 100% 2 6 1,5 Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 1 1 1 1 100% 1 3 0,75 Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 1 1 1 100% 1 3 0,75 Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 1 1 1 100% 1 3 0,75 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 1 1 1 100% 1 3 0,75 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 12 12 12 12 100% 12 12 3 Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 12 12 12 12 100% 12 12 3 Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 1 1 1 1 100% 1 3 0,75 Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1 1 1 1 100% 1 3 0,75 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1 1 1 1 100% 1 3 0,75 Terlaksannya Kebijakan Pemerintah dan Otonomi Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 45 45 45 45 100% 45 135 33,75 Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 45 45 45 45 100% 45 135 33,75 Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 60 60 60 60 100% 50 170 42,5 Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 300 300 370 370 100% 370 1040 260 Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 2 75 75 75 100% 75 225 56,25 Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 300 300 380 380 100% 380 1060 260 3 1 1 1 5 Program Perekonomian dan Pembangunan Presentase opd yang menyampaikan laporan EPRA secara tepat waktu dan akuntabel Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan jumlah laporan Realisasi anggaran/triwulan 5 5 5 5 100% 5 15 3,75 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Jumlah Fasilitasi Penyusunan Program 1 0 0 0 0 0 0 0 Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan 1 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 1 Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 1 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD 1 1 1 1 50% 1 3 0,75 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 1 Terlaksanya Kegiatan Peningkatan Kualitas Perekonomian dan Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 1 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 1 Terlaksananya peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 12 12 12 12 100% 12 12 3 Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 12 12 12 12 100% 12 12 3 Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 12 12 12 12 100% 12 12 3 TABEL T-C 31 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NO Rancangan Awal RKPD isi dri SIPD Hasil Analisis Kebutuhan isi dari Rensra Catatan Penting Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuha n Dana (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Terpenuhinya pelayanan BLUD yang memadai SETDA Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 100.000.000 Terpenuhinya pelayanan BLUD yang memadai SETD A Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah SETDA Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil 2 250.000.000, 00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah SETD A Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil 2 11.382.198 .714,00 Kepala Daerah Kepala Daerah Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah SETDA Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 2 250.000.000, 00 Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah SETD A Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 2 Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah SETDA Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 250.000.000, 00 Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah SETD A Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 18.100.000 ,00 Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah SETDA Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 250.000.000, 00 Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah SETD A Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 2.500.000. 000,00 Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah SETDA Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 1 500.000.000, 00 Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah SETD A Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 1 1.000.000. 000,00 Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah SETDA Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 250.000.000, 00 Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah SETD A Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 800.000.00 0,00 Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah SETDA Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 1 250.000.000, 00 Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah SETD A Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 1 700.000.00 0,00 Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan SETDA Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 500.000.000, 00 Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan SETD A Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan SETDA Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 10.000.000,0 0 Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan SETD A Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan SETDA Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 1 150.000.000, 00 Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan SETD A Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 1 68.199.267 ,00 Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana SETDA Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 150.000.000, 00 Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana SETD A Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 73.372.906 ,00 Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi SETDA Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 150.000.000, 00 Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi SETD A Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 105.000.00 0,00 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana SETDA Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 150.000.000, 00 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana SETD A Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 6.355.361, 00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAA N RAKYAT SETDA meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat SETDA Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 12 2.900.000.00 0,00 meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat SETD A Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 12 2.542.871. 050,00 Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual SETDA Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 12 2.900.000.00 0,00 Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual SETD A Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 12 1.352.773. 550,00 Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan SETDA Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 1 100.000.000, 00 Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan SETD A Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 1 50.000.000 ,00 Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan SETDA Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1 100.000.000, 00 Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan SETD A Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1 50.000.200 ,00 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah SETDA Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1 50.000.000,0 0 Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah SETD A Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1 10.373.050 ,00 Terlaksannya Kebijakan Pemerintah dan Otonomi Daerah SETDA Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 45 50.000.000,0 0 Terlaksannya Kebijakan Pemerintah dan Otonomi Daerah SETD A Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 45 22.528.00 0,00 Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama SETDA Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 45 50.000.000,0 0 Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama SETD A Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 45 Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan SETDA Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 60 200.000.000, 00 Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan SETD A Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 60 Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah SETDA Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 300 200.000.000, 00 Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah SETD A Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 300 250.000.0 00,0 Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum SETDA Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 2 249.041.309, 00 Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum SETD A Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 2 350.000.0 00,00 Terlaksananya Pendokumentasia n Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum SETDA Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 60 200.000.000, 00 Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum SETD A Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 60 200.000.0 00,00 Program Perekonomian dan Pembangunan SETDA Presentase opd yang menyampaikan laporan EPRA secara tepat waktu dan akuntabel Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan SETDA jumlah laporan Realisasi anggaran/triwula n 1 120.000.000,0 0 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan SETD A jumlah laporan Realisasi anggaran/triwula n 1 99.999.920 ,00 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan SETDA Jumlah Fasilitasi Penyusunan Program 2 30.000.000,00 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan SETD A Jumlah Fasilitasi Penyusunan Program 2 Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan SETDA Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan 1 108.707.829,0 0 Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan SETD A Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan 1 210.000.0 00 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD SETDA Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 1 28.707.829,00 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD SETD A Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 1 Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian SETDA Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 1 20.000.000,0 0 Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian SETD A Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 1 210.000.0 00 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD SETDA Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD 1 10.000.000,0 0 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD SETD A Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD 1 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD SETDA Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 1 10.000.000,0 0 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD SETD A Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 1 Terlaksanya Kegiatan Peningkatan Kualitas Perekonomian dan Pembangunan SETDA Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 1 5.000.000,00 Terlaksanya Kegiatan Peningkatan Kualitas Perekonomian dan Pembangunan SETD A Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 1 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian SETDA Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 1 5.000.000,00 Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian SETD A Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 1 Pengolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik SETDA umlah Dokumen HasilLayanan Pengadaan SecaraElektroni 150 50.000.000,0 0 Pengolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik SETD A umlah Dokumen HasilLayanan Pengadaan SecaraElektroni 150 349.313.0 00,00 Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 150 50.000.000,0 0 Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa SETD A Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 150 dokume n 249.924.0 00,00 Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 100 50.000.000,0 0 Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa SETD A Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 100 orang 199.971.1 50,00 Table tc 30 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH NO Indikator SPM/Standar Nasional IKK Target RENSTRA Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 1 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 2 2 2 2 2 2 2 Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 2 2 2 2 2 2 2 2 Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 2 2 2 2 2 2 2 Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 2 2 2 2 2 2 2 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 1 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 1 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 1 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan 12 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 2 2 2 2 2 2 2 2 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 1 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 12 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 12 12 12 12 12 12 12 12 Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 1 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 1 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 45 45 45 45 45 45 45 45 Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama 45 45 45 45 45 45 45 45 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 60 60 60 60 60 60 60 60 Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun 300 300 300 300 300 300 300 300 Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum 2 2 2 2 2 2 2 2 Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi 60 60 60 60 60 60 60 60 Presentase opd yang menyampaikan laporan EPRA secara tepat waktu dan akuntabel jumlah laporan Realisasi anggaran/triwulan 1 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Fasilitasi Penyusunan Program 2 2 2 2 2 2 2 2 Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan 1 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 1 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 1 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD 1 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 1 1 1 1 1 1 1 1 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA Perangkat Daerah) SEKRETARIAT DAERAH KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2026 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SEKRETARIAT DAERAH 11.382.198.714,00 13.011.614.749,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 11.382.198.714,00 13.011.614.749,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 11.382.198.714,00 13.011.614.749,00 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan 1 1 1 1 1 1 1 1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian 1 1 1 1 1 1 1 1 umlah Dokumen HasilLayanan Pengadaan SecaraElektroni 150 150 150 150 150 150 150 150 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 150 150 150 150 150 150 150 150 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 100 100 100 100 100 100 100 100
1. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.382.198.714,00 - 13.011.614.749,00 [ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] Indeks Kepuasan Masyarakat 0 3.50 0 3.29 0 3.35 0 3.45 11.382.198.714,00 - - - - - - 13.011.614.749,00 - 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 11.382.198.714,00 - - Sekretariat Daerah - 13.011.614.749,00 SEKRETARIAT DAERAH 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 85 Orang/bulan 11.382.198.714,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Sekretariat Daerah 13.011.614.749,00 SEKRETARIAT DAERAH BAGIAN UMUM 14.819.556.523,00 19.832.149.832,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 14.819.556.523,00 19.832.149.832,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 14.819.556.523,00 19.832.149.832,00
2. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.819.556.523,00 - 19.832.149.832,00 - - - - - - 14.819.556.523,00 - - - - - - 19.832.149.832,00 - 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 30.940.000,00 Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan
3. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 148.194.200,00 - 163.012.000,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 85.436.900,00 - - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah - 93.979.000,00 BAGIAN PEMERINTAHAN 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 85.436.900,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 93.979.000,00 BAGIAN PEMERINTAHAN 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 22.290.000,00 - - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah - 24.519.000,00 BAGIAN PEMERINTAHAN 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 22.290.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 24.519.000,00 BAGIAN PEMERINTAHAN 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 40.467.300,00 - - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah - 44.514.000,00 BAGIAN PEMERINTAHAN 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 40.467.300,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 44.514.000,00 BAGIAN PEMERINTAHAN
4. 2.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 160.374.080,00 - 200.373.000,00 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan - - - 110.373.250,00 - - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah - 140.373.000,00 BAGIAN PEMERINTAHAN 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan 4 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 60.000.000,00 BAGIAN PEMERINTAHAN 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 3 Dokumen 50.000.200,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 60.000.000,00 BAGIAN PEMERINTAHAN 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 3 Dokumen 10.373.050,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 20.373.000,00 BAGIAN PEMERINTAHAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah - - - 50.000.830,00 - - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah - 60.000.000,00 BAGIAN PEMERINTAHAN 4.01.02.2.04.0001 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 50 Dokumen 50.000.830,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah 60.000.000,00 BAGIAN PEMERINTAHAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 258.729.840,00 258.729.920,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 258.729.840,00 258.729.920,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 258.729.840,00 258.729.920,00
5. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 158.729.920,00 - 158.729.920,00 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 99.999.920,00 - - Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah - 99.999.920,00 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 99.999.920,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 99.999.920,00 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 21.100.000,00 Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah - 21.100.000,00 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 21.100.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 21.100.000,00 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 37.630.000,00 Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah - 37.630.000,00 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 37.630.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 37.630.000,00 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN pe nyeludupa n .
6. 2.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 99.999.920,00 - 100.000.000,00 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan - - - 99.999.920,00 - - Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah - 100.000.000,00 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 4 Laporan 99.999.920,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 100.000.000,00 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2.833.396.948,00 2.833.396.948,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 2.833.396.948,00 2.833.396.948,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 2.833.396.948,00 2.833.396.948,00
7. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 290.525.898,00 - 290.525.898,00 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 3.720.000,00 Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah - 3.720.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT judi, dan pe nyeludupa n . 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD 1 Dokumen 3.720.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 3.720.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 16.449.000,00 - - Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah - 16.449.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 1 Orang 16.449.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 16.449.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 124.897.000,00 Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah - 124.897.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 124.897.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 124.897.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 50.000.000,00 Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah - 50.000.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 50.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 50.000.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 56.887.598,00 - - Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah - 56.887.598,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 56.887.598,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 56.887.598,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 38.572.300,00 Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah - 38.572.300,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 38.572.300,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 38.572.300,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
8. 2.4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2.542.871.050,00 - 2.542.871.050,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat - - - 2.542.871.050,00 - - Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah - 2.542.871.050,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1 Dokumen 1.352.773.550,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 1.352.773.550,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB 1 Dokumen 1.190.097.500,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 1.190.097.500,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 1.040.000.000,00 1.000.000.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.040.000.000,00 1.000.000.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 1.040.000.000,00 1.000.000.000,00
9. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 240.000.000,00 - 240.000.000,00 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 175.000.000,00 - - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah - 175.000.000,00 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 175.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 175.000.000,00 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 25.000.000,00 - - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah - 25.000.000,00 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 48 Laporan 25.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 25.000.000,00 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 40.000.000,00 - - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah - 40.000.000,00 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 40.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 40.000.000,00 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
10. 2.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 800.000.000,00 - 760.000.000,00 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - - - 800.000.000,00 - - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah - 760.000.000,00 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 150 Dokumen 250.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 210.000.000,00 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik 150 Dokumen 350.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 350.000.000,00 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 100 Orang 200.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah 200.000.000,00 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BAGIAN ORGANISASI 318.149.434,00 351.149.434,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 318.149.434,00 351.149.434,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 318.149.434,00 351.149.434,00
11. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 318.149.434,00 - 351.149.434,00 NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 2.910.000,00 Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah - 3.910.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD 1 Dokumen 2.910.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 3.910.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 2.999.600,00 - - Bagian Organisasi Sekretariat Daerah - 3.999.600,00 BAGIAN ORGANISASI 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 2.999.600,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 3.999.600,00 BAGIAN ORGANISASI 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 21.650.000,00 Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah - 22.650.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 21.650.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 22.650.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 37.662.300,00 - - Bagian Organisasi Sekretariat Daerah - 37.662.300,00 BAGIAN ORGANISASI 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 37.662.300,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 37.662.300,00 BAGIAN ORGANISASI 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Jumlah PD yang Menyusun LKjIP Jumlah PD yang Menyusun Laporan RB Persentase PD yang / unit kerja yang memasang leaflet / banner / x banner / spanduk dll terkait reformasi birokrasi Jumlah PD yang Memiliki Dokumen SP dan SOP Jumlah PD yang memiliki Dokumen Anjab, ABK dan Evajab Persentase Perangkat Daerah yang membuat/memasang maklumat standar pelayanan Persentase perangkat daerah yang memiliki cascading kinerja (pohon kinerja) Persentase perangkat daerah yang menyusun laporan kinerja individu secara berkala bulanan / triwulanan Persentase perangkat daerah yang menyusun SOP berdasarkan peta proses bisnis undefined Jumlah PD yang melakukan Survey IKM Jumlah Perda tentang Perangkat Daerah - 36.00 Perangkat Daerah 36.00 Perangkat Daerah 100 Persen 36.00 Perangkat Daerah 36.00 Perangkat Daerah 100 Persen 100 Persen 0 Persen 100 Persen undefined undefined 36.00 Perangkat Daerah n.a Dokumen 252.927.534,00 Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah - 282.927.534,00 BAGIAN ORGANISASI 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 1 Dokumen 68.199.267,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 78.199.267,00 BAGIAN ORGANISASI 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Laporan 73.372.906,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 83.372.906,00 BAGIAN ORGANISASI 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 1 Dokumen 105.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 115.000.000,00 BAGIAN ORGANISASI 4.01.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 1 Dokumen 6.355.361,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 6.355.361,00 BAGIAN ORGANISASI BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 420.032.150,00 422.370.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 420.032.150,00 422.370.000,00 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 420.032.150,00 422.370.000,00
12. 1.4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 210.032.150,00 - 212.370.000,00 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 150.000.000,00 - - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah - 150.000.000,00 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM NO KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTR A Perangka t Daerah REALISASI CAPAIAN RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGE T 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 150.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 150.000.000,00 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 22.370.000,00 Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah - 22.370.000,00 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 22.370.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Memperku a t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupa n . 4. Peningka tan Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Perwujuda n Tata Kelola Pemerinta h an Dan Ketertiban Dan Keamanan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 22.370.000,00 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 37.662.150,00 - - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah - 40.000.000,00 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 37.662.150,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 40.000.000,00 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM Kel/Desa
13. 2.4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 210.000.000,00 - 210.000.000,00 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA Perang kat Daerah REALIS ASI CAPAIA N RENJA Perangk at Daerah TAHUN 2024 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA Perangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARG ET 202 6 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKA SI SUMBE R DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 4.01.03.2.01 Pelaksana an Kebijakan Perekono mian - - - 210.000.000,00 Memperk ua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an . 4. Peningka tan Pelayana n Publik dan Reformas i Birokrasi Perwujud an Tata Kelola Pemerint ah an Dan Ketertiba n Dan Keamana n Bagian Perekonom ian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah - 210.000.000,00 BAGIAN PEREKONOM IAN DAN SUMBER DAYA ALAM 4.01.03.2.01.0 002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendali an dan Distribusi Perekonom ian 4 Laporan 210.000.000,00 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memperk ua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludup an . 4. Peningka tan Pelayana n Publik dan Reformas i Birokrasi Perwujud an Tata Kelola Pemerint ah an Dan Ketertiba n Dan Keamana n Bagian Perekonom ian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 210.000.000,00 BAGIAN PEREKONOM IAN DAN SUMBER DAYA ALAM J U M L A H 31.380.631.88 9,00 38.072.795.88 3,00 X. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, Tujuan, sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mempunyai arti yang penting dan strategis dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, mengingat beberapa hal sebagai berikut :
14. 1.Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi yang mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
15. 2.Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA,PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
16. 3.Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumentuntuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi, mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah. Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 :
17. 1.Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan mengacu pada prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2026 (RKPD).
18. 2.Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
19. 3.Programdan kegiatan dalam Rencana Kerja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
20. 4.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2 Landasan Hukum Adapun yang menjadi Landasan hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:
21. 1.Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
22. 2.Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
24. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah;
25. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; [4peofnenf Dipedomani RENSTRA KL RKP RENJA KL Diacu f(of At Dijabark RPJM NAS Dipedoma RPJP NAS Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang ' ' '' '... ... '... I RPJPD I oeaon%al RPJMD loijabarkan RKPD I D1pedomam l Diacu 1 Pem. - Daerah RENSTRA RENJA Dipedomani SKPD SKPD -
26. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah;
27. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentangTahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
29. 9.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
30. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangana Daerah sebagaimana telah ubah terakhir dengan Nomor 21 Tahun 2011;
31. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
33. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
35. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. 16.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
37. 17.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
38. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
39. 19.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
40. 20.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
41. 21.Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 728). 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026. Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah untuk memasukan program dan kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)Tahun 2026. 1.4 Sistematika Penulisan Sistematika Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, meliputi: Rencana Kerja Sekretariat DPRD 2026 BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD,, review terhadap Sekretariat DPRD, dan penelaahan usulan program masyarakat. Dari tujuan yang telah ditetapkan, Sasaran yang ingin diwujudkan sebagai berikut:
42. 1.Meningkatnya kepuasan anggota DPRD terhadap kinerja Sekretariat DPRD
43. 2.Meningkatnya fasilitasi fungsi Pembentukan Peraturan daerah;
44. 3.Meningkatnya Fasilitasi jaring aspirasi masyarakat.  Faktor – factor penyebab tidak tercapainya target dari beberapa program/kegiatan yang sudah dilaksanakan, diantaranya : o Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD; o Lemahnya pemaham terhadap Tupoksi Aparatur; o Pelaksanaan yang sangat hati – hati dan taat peraturan yang ada; o Konsistensi Anggota DPRD terhadap jadwal kegiatan yang telah ditetapkan masih kurang.  Adanya target capaian program yang ada dalam Renstra dapat menimbulkan implikasi – implikasi yang mampu mendorong kinerja SKPD untuk menciptakan perencanaan yang lebih berkualitas, efektif dan professional, diantaranya: o Tersedianya anggaran operasional yang cukup o Tersedianya Tata Tertib DPRD berdasarkan Peraturan DPRD tersebut dangat mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD. o Terjalinnya hubungan yang harmonis antara DPRD dan Sekretariat DPRD. o Tersedianya Sarana dan Prasarana yang cukup. o Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  Kebijakan–kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor- faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut : o Mengoptimalkan proses koordinasi dengan pihakke-3,terkait dengan perencanaan proyek dan penganggarannya; o Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun SKPD terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan kegiatan kedewanan; o Meningkatkankompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginyas tandar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya; o Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai Lembaga perwakilan;
45. 1.Kinerja Program kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah : Tabel 2.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung 1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi Rendah/Tidak ada 2 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Barang Milik Daerah yang tercatat dengan Baik 3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Barang Cetak dan Penggandaan, Alat Listrik dan Peralatan Perlengkapan Gedung No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung Kantor 5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perawatan Barang Milik Daerah 8 Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 9 Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran Paripurna yang dilaksanakan Tepat Waktu 10 Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan Anggota DPRD 11 Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD Meningkatnya Kapasitas Anggota DPRD 12 Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Aspirasi Masyarakat yang menjadi Pokok – Pokok Pikiran DPRD, membuat Pokok – Pokok Pikiran DPRD tepat waktu 13 Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 14 Kegiatan Layanan Administrasi DPRD Layanan Administrasi DPRD tepat waktu
46. 2.Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: Tabel 2.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Penghambat 2 Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kegiatan belum mendaptkan alokasi anggaran yang sesuai perencanaan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 disajikan pada Table berikut : Tabel 2.3 (T-C.29) REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN CAPAIAN RENJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023 (N-3) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024 (N-2) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 (N-1) TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN TINGKAT REALISASI (%) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 5+7+9 11=10/4 4.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan/Nilai Reformasi Birokrasi Prangkat Daerah 3,45 3,29 3,35 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perengakat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah 100% 100% 100% 96,68% - 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkata Daerah 8 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 96,91% - 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,56% - 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 81,72% 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 97,07% - KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023 (N-3) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024 (N-2) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 (N-1) TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN TINGKAT REALISASI (%) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 5+7+9 11=10/4 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Laporan 2 Dokumen 2 Dokumen 99,31% - 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 4 Dokumen 4 Dokumen 98,81% - 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN 20 Org/bulan 20 Orang 20 Orang 100% 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 8 Dokumen 8 Dokumen 100% 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023 (N-3) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024 (N-2) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 (N-1) TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN TINGKAT REALISASI (%) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 5+7+9 11=10/4 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD 4 Laporan 7 Laporan 7 Laporan 100% - - 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% - 4.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 98,39% 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 4 Paket 18 Paket 18 Paket 100% - 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jummlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 150 150 100% 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 21 Orang 21 Orang 100% - KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023 (N-3) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024 (N-2) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 (N-1) TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN TINGKAT REALISASI (%) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 5+7+9 11=10/4 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% - 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 100% - 4.02.01.2.08.0002 Pemyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 100% - 4.02.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 1 Laporan 12 Bulan 12 Bulan 100% - 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% - 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JAbatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 19 Unit 6 Unit 6 Unit 100% - 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 24 Unit 6 Unit 6 Unit 99,50% - KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023 (N-3) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024 (N-2) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 (N-1) TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN TINGKAT REALISASI (%) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 5+7+9 11=10/4 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi 1 Unit 2 Unit 2 Unit 100% - 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% - 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 20 Orang/Bulan 20 Orang 20 Orang 92,89% - 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 2 Paket 20 Pasang 20 Pasang 99,83% - 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Chek Up DPRD 20 Orang 20 Orang 10 Orang 49,89% 4.02.01.2.16 Layanan Administras DPRD Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% - 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 20 Laporan 20 Pasang 20 Pasang 99,98% - KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023 (N-3) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024 (N-2) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 (N-1) TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN TINGKAT REALISASI (%) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 5+7+9 11=10/4 4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan TugasDPRD dan Fungsi Persentase Rancangan Perda menjadi Perda 100 100 100 100 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang - Undangan 100% 100% 100% 98,28% - 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 7 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 96,42% - 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 99,17% - 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang - Undangan 7 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 94,95% 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasik Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 7 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 100% 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Persentase Penetapan Ranperda Tahun N 100% 100% 100% 100% - KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023 (N-3) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024 (N-2) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 (N-1) TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN TINGKAT REALISASI (%) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 5+7+9 11=10/4 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 99,77% - 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 99,70% - 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,77% - 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 99,39% - 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 97,49% - 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 98,81% - 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N 100% - - - - 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 1 Dokumen - - - - KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023 (N-3) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024 (N-2) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 (N-1) TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN TINGKAT REALISASI (%) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 5+7+9 11=10/4 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen - - - - 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase Penetapan Ranperda Tahun N 100% 100% 100% 99,75% 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 10 Dokumen 20 Orang 20 Orang 99,87% 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 15 Orang 8 Orang 8 Orang 99,98% 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 3 Orang 3 Orang 3 Orang 100% 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 1 Dokumen 3 3 100% 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 86% - KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023 (N-3) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024 (N-2) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 (N-1) TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN TINGKAT REALISASI (%) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 5+7+9 11=10/4 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Dokumentas Publikasi dan Dokumentasi DPRD 1 Dokumen 30 30 100% - 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang - Undangan 100% - - - - 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD Jumlah DokumenPokok – Pokok Pikiran DPRD yang disusun 1 Dokumen - - - - 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 Dokumen - - - - 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang - Undangan 100% - - - - 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik Jumlah Kode Etik dan Tata Berbicara DPRD 1 Dokumen - - - - 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 1 Dokumen - - - - KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023 (N-3) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024 (N-2) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 (N-1) TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN TINGKAT REALISASI (%) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 5+7+9 11=10/4 4.02.02.2.08 Fasilitasi tugas DPRD Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang - Undangan 100% 100% 100% 100% - 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD 1 Dokumen 20 Orang 20 Orang 99,90% 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun 1 Laporan 2 Laporan 1 Laporan 93,46% 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 184,84% 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 56,82% 4.02.02.2.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah 100% - - - - KODE URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT) TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2026 REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023 (N-3) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2024 (N-2) TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 (N-1) TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024 RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN TINGKAT REALISASI (%) TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN 2025 REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN RALISASI KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 5+7+9 11=10/4 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan 2 Orang - - - - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Sekretaiat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memiliki Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diatur dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor: 99 Tahun 2016 sebagai berikut :
47. 1.Tugas Pokok Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
48. 2.Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mempunyai fungsi :
a.Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
b.Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
c.Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
d.Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur Pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan- pilihan berbagai alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan fasilitasi DPRD dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas (top-down), sehingga peran serta masyarakat (stakeholders) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tabel 2.3 (T-C.30) PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target RENSTRA Perengkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2022 Tahun 2025 Tahun 2026 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Baik - Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik - 2 Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 3 Persentase fasilitasi jaring aspirasi masyarakat 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 4 Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 5 Persentase produk hukum yang materi muatannya sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 6 Jumlah Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat Kelengkapan DPRD - 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok - 7 Jumlah Rencana Kerja Bulanan pada setiap Alat Kelengkapan DPRD - 1 Dok 24 Dok 24 Dok 24 Dok 24 Dok 24 Dok 24 Dok 24 Dok 24 Dok - 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sejauh ini tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2024 dari target/sasaran sebesar 100% rata- rata selama 1 (satu) tahun anggaran. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Kantor Sekrtariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut: Tabel 2.4 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Permasalahan Hambatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Masih seringnya terjadi campur tangan pihakpihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Masih seringnya terjadi campur tangan pihakpihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD dalam rangka mendukung kinerja DPRD Masih banyaknya hambatan- hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD Masih rendahnya kualitas laporan kinerja SKPD Belum optimalnya kinerja pengelola keuangan Set. DPRD Belum optimalnya DPRD melaksanakan tupoksi Pengaruh eksternal terhadap pelaksanaan tupoksi Belum optimalnya peran DPRD dalam penataan produk hukum Lemahnya penegakan produk hukum daerah oleh aparatur. Selain itu, selama Tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabuoaten Bolaang Mongondow Selatan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu: Tabel 2.5 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Tantangan Peluang Pelaksanaan kegiatan DPRD yang sifatnya tidak terprogram menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan DPRD Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam memfasilitasi kegiatan DPRD. Peningkatan anggaran, sarana prasarana kantor yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan DPRD Kurangnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat Dewan Peningkatan bimbingan dan teknis bagi aparatur guna menunjang Tantangan Peluang Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi informasi dan deteksi dini terhadap perubahan-perubahan atas peraturan perundangan” kelancaran pelaksanaan tugas dan administrasi kegiatan DPRD. Adapun Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan antara lain:
a.Kompetensi sumber Daya Aparatur Sekretarariat DPRD yang belum optimal
b.Belum optimalnya pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
c.Struktur organisasi Sekretariat DPRD yang belum mengakomodasi secara optimal fungsi-fungsi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja DPRD
d.Seringnya terjadi perubahan Peraturan Perundangan terkait dengan pelaksanaan tugas instansi Pemerintah.
e.Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD.
f.Masih belum tersedianya fasilitas informasi yang mudah diakses masyarakat dalam setiap aktivitas kinerja DPRD baik sebagai individu maupun Lembaga. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun2026 Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan APBD tahun 2026 , memang beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan–peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada Tabel 2.6 (T-C.31) berikut : Tabel 2.6 (T-C.31) REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 SEKETARIAT DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Kepuasan Masyarakat 17.264.231.640 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Indeks Kepuasan Masyarakat 17.264.231.640 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah 52.404.200 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah 52.404.200 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 42.206.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 42.206.000 Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1.462.500 Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1.462.500 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1.746.250 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 1.746.250 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 2.137.860 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 2.137.860 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 2.137.860 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 2.137.860 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 2.137.860 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 2 2.137.860 NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 2.669.550 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2 2.669.550 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 2.180.040 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 2.180.040 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 1.962.134.281 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 100 1.962.134.281 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 1.943.262.606 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 1.943.262.606 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 16.105.000 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 16.105.000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1.087.800 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1.087.800 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD 4 1.678.875 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD 4 1.678.875 Administrasi Barang Milik Daerah dan Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah 100 12.000.000 Administrasi Barang Milik Daerah dan Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah 100 12.000.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 12.000.000 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 12.000.000 NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah 100 370.606.670 Administrasi Umum Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah 100 370.606.670 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 4 21.291.470 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 4 21.291.470 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 71.617.200 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 71.617.200 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 277.698.000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 277.698.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah 100 2.060.491.322 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah 100 2.060.491.322 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1.608.600 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1.608.600 Pemyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 190.000.000 Pemyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan 12 190.000.000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 4 80.701.950 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 4 80.701.950 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 1 1.808.180.772 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan 1 1.808.180.772 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah 100 1.593.355.200 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah 100 1.593.355.200 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JAbatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 19 234.845.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JAbatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 19 234.845.000 NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 24 26.399.200 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara 24 26.399.200 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi 1 1.332.111.000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 4 21.291.470 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah 100 8.528.142.967 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah 100 8.528.142.967 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 20 8.355.427.967 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 20 8.355.427.967 Penyediaan Pakaian Dinas dan atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 2 82.710.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah 100 2.060.491.322 Pelaksanaan Medical Chek Up Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Chek Up DPRD 20 90.005.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1.608.600 Layanan Administrasi DPRD Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah 100 2.665.097.000 Layanan Administrasi DPRD Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah 100 2.665.097.000 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 20 2.665.097.000 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 20 2.665.097.000 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentase Rancangan Perda menjadi Perda 100 5.108.792.880 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentase Rancangan Perda menjadi Perda 100 5.108.792.880 I I I I I I Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang - Undangan 100 871.713.820 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang - Undangan 100 871.713.820 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 7 222.371.000 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 7 222.371.000 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1 23.310.000 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 1 23.310.000 NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang - Undangan 7 18.827.820 Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang - Undangan 7 18.827.820 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasik Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 7 607.205.000 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasik Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik 7 607.205.000 Pembahasan Kebijakan Anggaran Persentase Penetapan Ranperda Tahun N 100 158.059.640 Pembahasan Kebijakan Anggaran Persentase Penetapan Ranperda Tahun N 100 158.059.640 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 18.731.150 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 1 18.731.150 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 18.731.150 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 1 18.731.150 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 30.037.250 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 1.608.600 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 30.037.250 Layanan Administrasi DPRD Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah 100 2.665.097.000 Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 2 30.037.250 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 20 2.665.097.000 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 30.037.250 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentase Rancangan Perda menjadi Perda 100 5.108.792.880 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N 100 9.204.000 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Penetapan Ranperda Tahun N 100 9.204.000 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 1 1.670.000 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 1 1.670.000 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 7.534.000 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 7.534.000 NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase Penetapan Ranperda Tahun N 100 2.898.868.070 Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase Penetapan Ranperda Tahun N 100 2.898.868.070 Pendalaman Tugas Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas 10 1.843.936.000 Pendalaman Tugas Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas 10 1.843.936.000 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 15 720.070.000 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 15 720.070.000 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 3 117.003.000 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 3 117.003.000 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 1 170.160.000 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 1 170.160.000 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 16.885.320 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 1 16.885.320 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Dokumentas Publikasi dan Dokumentasi DPRD 1 30.813.750 Publikasi dan Dokumentasi Jumlah Dokumentas Publikasi dan Dokumentasi DPRD 1 30.813.750 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang - Undangan 100 237.927.300 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang - Undangan 100 237.927.300 Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD Jumlah DokumenPokok – Pokok Pikiran DPRD yang disusun 1 7.080.000 Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD Jumlah DokumenPokok – Pokok Pikiran DPRD yang disusun 1 7.080.000 Pelaksanaan Reses Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 230.847.300 Pelaksanaan Reses Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 3 230.847.300 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang - Undangan 100 8.741.000 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang - Undangan 100 8.741.000 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Berbicara DPRD 1 2.937.000 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Berbicara DPRD 1 2.937.000 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 1 5.804.000 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 1 5.804.000 Fasililitasi Tugas DPRD Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang - Undangan 100 924.279.050 Fasililitasi Tugas DPRD Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang - Undangan 100 924.279.050 NO RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Tugas DPRD 1 906.058.000 Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase Penetapan Ranperda Tahun N 100 2.898.868.070 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun 1 5.000.550 Pendalaman Tugas Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas 10 1.843.936.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 1 10.529.000 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 15 720.070.000 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 1 2.041.500 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 3 117.003.000 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 1 650.000 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 1 170.160.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah 100 15.012.000 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah 100 15.012.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan 2 15.012.000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan 2 15.012.000 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah- olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang efektif untuk memaduserasikan perencanaan bottom up dengan perencanaan yang bersifat top down sehingga diharapkan mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama- sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum SKPD serta Musrenbang Tingkat Kota. Pada tahap Forum SKPD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing SKPD terkait. Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu–isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun renja SKPD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh Bappelitbang. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, maka ditetapkan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026. Tabel 2.7 (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catat 1 2 3 4 5 6 I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BOLSEL Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan/Nilai Reformasi Birokrasi Prangkat Daerah 20.482.134.287 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah BOLSEL Jumlah Rencana Kerja 7.000.000 Jumlah Cascading Kinerja/Pohon Kinerja. 1.700.000 Jumlah Keputusan Lepala PD tentang Indikator Kinerja Utama 2.000.000 Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Individu 2.000.000 Jumlah Dokumen Rencana Aksi 1.500.000 Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja 1.500.000 Jumlah Dokumen Penilaian Resiko unit Kerja 1.000.000 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD BOLSEL Jumlah Dokumen RKA yang tersusun 450.000 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA BOLSEL Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang tersusun 500.000 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD BOLSEL Jumlah DPA-SKPD yang tersusun 1.000.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD BOLSEL Jumlah Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun 1.000.000 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BOLSEL Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja 1.000.000 7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN BOLSEL Jumlah ASN dan Anggota DPRD yang menerima gaji dan Tunjangan 8.997.984.287 8 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN BOLSEL Jumlah ASN yang melaksanakan tugas 7.000.000 No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catat 1 2 3 4 5 6 9 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD BOLSEL Jumlah Dokumen yang di verifikasi 5.000.000 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD BOLSEL Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 11 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD BOLSEL Jumlah Laporan yang tersusun 5.000.000 12 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD BOLSEL Jumlah ASN Pengelola Barang Milik Daerah pada SKPD 42.000.000 13 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi BOLSEL Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/Sosialisasi/Pelatihan 100.000.000 14 Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BOLSEL Jumlah Alat Listrik yang tersedia 22.500.000 15 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BOLSEL Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor 150.000.000 16 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan BOLSEL Jumlah Spanduk yang dicetak 5.000.000 Jumlah Baliho yang di cetak 15.000.000 Jumlah Karangan Bunga 10.000.000 Jumlah Undangan yang di cetak 15.000.000 Jumlah Penggandaan 4.000.000 17 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan BOLSEL Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan 150.000.000 18 Fasilitasi Kunjungan Tamu BOLSEL Jumlah tamu yang berkunjung 40.000.000 19 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD BOLSEL Jumlah ASN yang melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi 500.000.000 20 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan BOLSEL Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas 350.000.000 21 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya BOLSEL Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin 100.000.000 22 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya BOLSEL Jumlah Pengadaan Gedung Kantor 5.000.000.000 Jumlah ruangan yang di Rehabilitasi 100.000.000 23 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya BOLSEL Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 250.000.000 No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catat 1 2 3 4 5 6 24 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya BOLSEL Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor 200.000.000 25 Penyediaan Jasa Surat Menyurat BOLSEL Jumlah Materai 5.000.000 26 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik BOLSEL Jumlah Jasa Internet 120.000.000 Jumlah Jasa Listrik 12.000.000 27 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor BOLSEL Jumlah Jasa Peralatan 10.000.000 28 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor BOLSEL Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.000.000.000 29 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan BOLSEL Jumlah Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 4.000.000 Jumlah Kendaraan Dinas yang memerlukan Jasa Perawatan 400.000.000 30 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya BOLSEL Jumlah Peralatan dan Mesin 10.000.000 Jumlah Jasa Perawatan Peralatan dan Mesin 5.000.000 Jumlah BBM Genset 12.000.000 31 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya BOLSEL Jumlah ruangan yang di Rehabilitasi 300.000.000 32 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD BOLSEL Jumlah Anggota DPRD yang terlayani 200.000.000 33 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Anggota DPRD BOLSEL Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut Anggota DPRD 70.000.000 Jumlah Pakaiian Adat Anggota DPRD 50.000.000 34 Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD BOLSEL Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan Medical Chek Up 90.000.000 35 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD BOLSEL Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 150.000.000 36 Fasilitasi Fraksi DPRD BOLSEL Jumlah Fasilitasi Fraksi DPRD 200.000.000 37 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD BOLSEL Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 1.500.000.000 38 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD BOLSEL Jumlah Anggota DPRD yang terlayani 250.000.000 No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan I I 1 2 3 4 5 6 II PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD BOLSEL Persentase Rancangan Perda menjadi Perda 9.190.819.920 39 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah BOLSEL Jumlah Program Pembentukan PERDA 35.000.000 Jumlah Rancangan Perda yang diparipurnakan 100.000.000 40 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah BOLSEL Jumlah Rancangan Perda yang dibahas 35.000.000 41 Penyelenggaraan Kajian Perundang - Undangan BOLSEL Jumlah Perundang - Undangan yang di bahas 10.000.000 42 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik BOLSEL Jumlah Legal Drafting yang difasilitasi 50.000.000 Jumlah Naskah Akademik yang difasilitasi 210.000.000 43 Penyusunan Tata Tertib DPRD BOLSEL Jumlah Tata Tertib yang disusun - 44 Pembahasan KUA dan PPAS BOLSEL Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS 30.000.000 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS BOLSEL Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 25.000.000 45 Pembahasan APBD BOLSEL Jumlah Pembahasan APBD 25.000.000 46 Pembahasan APBD Perubahan BOLSEL Jumlah Pembahasan APBD Perubahan 25.000.000 Pembahasan Laporan Semester BOLSEL Jumlah Pembahasan Laporan Semester 10.000.000 47 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD BOLSEL Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 25.000.000 48 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum BOLSEL Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah 60.000.000 Jumlah Hearing dan Rapat dengar pendapat yang dilaksanakan 25.000.000 49 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur BOLSEL Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah 60.000.000 Jumlah Hearing dan Rapat dengar pendapat yang dilaksanakan 25.000.000 50 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat BOLSEL Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah 60.000.000 Jumlah Hearing dan Rapat dengar pendapat yang dilaksanakan 25.000.000 51 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian BOLSEL Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah 60.000.000 Jumlah Hearing dan Rapat dengar pendapat yang dilaksanakan 25.000.000 No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 52 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam BOLSEL Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah 80.000.000 Jumlah Hearing dan Rapat dengar pendapat yang dilaksanakan 30.000.000 53 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BOLSEL Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 10.000.000 54 Pengawasan Penggunaan Anggaran BOLSEL Jumlah Hearing yang dilaksanakan 60.000.000 55 Pembahasan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah BOLSEL Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan Pembahasan 25.000.000 Jumlah Perangkat Daerah yang hadir dalam Laporan Keterangan Paripurna Pertanggungjawaban 35.000.000 56 Orientasi DPRD BOLSEL Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Orientasi - Jumlah Orientasi yang dilaksanakan - 57 Bimbingan Teknis DPRD BOLSEL Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Dtudi Banding 550.000.000 Jumlah Bimbingan Teknis yang dilaksanakan dan Studi Banding 300.000.000 58 Publikasi dan Dokumentasi Dewan BOLSEL Jumlah Media yang mempublikasi kegiatan DPRD 1.500.819.920 59 Pemyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli BOLSEL Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli 324.000.000 60 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi BOLSEL Jumlah Tenaga Ahli Fraksi yang tersedia 216.000.000 61 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat BOLSEL Jumlah Hari - hari besar keagamaan yang dilaksanakan Pimpinan DPRD 200.000.000 62 Penyusunan Program Kerja DPRD BOLSEL Jumlah Program Kerja DPRD yang tersusun 20.000.000 63 Kunjungan Kerja dalam Daerah BOLSEL Jumlah Anggota DPRD yang melaksanakan kunjungan kerja dalam daerah 200.000.000 64 Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD BOLSEL Jumlah Pokok - Pokok Pikiran DPRD yang tersusun 20.000.000 65 Pelaksanaan Reses BOLSEL Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Reses 100.000.000 Jumlah Reses yang dilaksanakan 400.000.000 66 Penyusunan Kode Etik DPRD BOLSEL Jumlah Anggota DPRD yang menyusun Kode Etik 20.000.000 No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 67 Pengawasan Kode Etik DPRD BOLSEL Jumlah Anggota DPRD yangmengawasi Kode Etik 10.000.000 68 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD BOLSEL Jumlah DPRD yang melaksanakan Konsultasi 25.000.000 69 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD BOLSEL Jumlah DPRD yang menyusun Laporan Kinerja 20.000.000 70 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD BOLSEL Jumlah DPRD yang melaksanakan Konsultasi 4.000.000.000 71 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD BOLSEL Jumlah DPRD yang menyusun Laporan Kinerja 20.000.000 72 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah BOLSEL Jumlah Rapat Badan Musyawarah yang difasilitasi 60.000.000 73 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD BOLSEL Jumlah Pimpinan yang difasilitasi 15.000.000 74 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus BOLSEL Jumlah Anggota Pansus 30.000.000 I I Tabel 3.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2026 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Tujuan adalah merupakan suatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Mengacu pada pernyataan serta visi dan misi serta isu-isu analisis strategis yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa yang akan datang, Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, yaitu : Meningkatnya Dukungan Sekretariat Terhadap Peran DPRD sesuai Tugas dan Fungsinya, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut: PN Prioritas Nasional Program Prioritas PN3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing PN7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Target Kinerja Sasaran Tahun 2023

(1)(2) (3) (4) (5)

1.Meningkatkan dukungan sekretariat terhadap peran dprd sesuai dengan fungsinya Meningkatnya Kualitas Layanan Sekretariat Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD 25 % 3.3 Program dan Kegiatan Program adalah istrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Sekrtariat DPRD menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Perumusan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :
1.Legislasi yang diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah Bersama Bupati.
2.Fungsi anggaran yang diwujudkan dalam Menyusun dan menetapkan APBD Bersama Pemerintah Daerah.
3.Fungsi Pengawasanyang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang – UNDANG, Peraturan Daerah, Peraturan/Keputusan Bupati dan Kebijakan yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2023 Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melaksanakan 2 program dan Kegiatan serta 75 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin. Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Selatan Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.3 (T.C-33) berikut: Tabel 3.3 (T-C.33) RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW KODE UURUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN RENCANA TAHUN 2023 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.0.2.0.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan/Nilai Reformasi Birokrasi Prangkat Daerah Bolsel 35% 20.482.134.287 DAU 40% 16.832.134.287 4.0.2.0.1.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Bolsel 35% 20.650.000 DAU 38% 20.650.000 4.0.2.0.1.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bolsel 35% 9.019.984.287 DAU 35% 9.019.984.287 4.0.2.0.1.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Aset yang Tercatat Bolsel 45% 42.000.000 DAU 45% 42.000.000 4.0.2.0.1.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang Mengikuti Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi Bolsel 50% 100.000.000 DAU 45% 100.000.000 4.0.2.0.1.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Barang Cetak dan Penggandaan, Alat Listrik dan Peralatan Perlengkapan Gedung Kantor Bolsel 35% 911.500.000 DAU 40% 911.500.000 4.0.2.0.1.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Bolsel 40% 6.000.000.000 DAU Pengadaan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD Yang Baru 35% 2.350.000.000 4.0.2.0.1.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bolsel 50% 1.147.000.000 DAU 40% 1.147.000.000 4.0.2.0.1.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Perawatan Barang Milik Daerah Bolsel 45% 731.000.000 DAU 55% 731.000.000 4.0.2.0.1.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Bolsel 35% 410.000.000 DAU 35% 410.000.000 4.0.2.0.1.2.16 Layanan Administrasi DPRD Persentase Layanan Administrasi DPRD Bolsel 2.100.000.000 DAU 2.100.000.000 KODE UURUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN RENCANA TAHUN 2023 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024 LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.0.2.0.2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentase Rancangan Perda menjadi Perda Bolsel 25% 9.190.819.920 9.585.819.920 4.0.2.0.2.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Bolsel 50% 440.000.000 DAU 40% 440.000.000 4.0.2.0.2.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Persentase Paripurna yang dilaksanakan Tepat Waktu Bolsel 45% 140.000.000 DAU 35% 140.000.000 4.0.2.0.2.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan Anggota DPRD Bolsel 30% 580.000.000 DAU 30% 580.000.000 4.0.2.0.2.2.01 Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase Meningkatnya Kapasitas Anggota DPRD Bolsel 80% 3.110.819.920 DAU 80% 3.535.819.920 4.0.2.0.2.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Persentase Aspirasi Masyarakat yang menjadi Pokok - Pokok Pikiran DPRD, membuat Pokok - Pokok Pikiran DPRD tepat waktu Bolsel 40% 720.000.000 DAU 35% 720.000.000 4.0.2.0.2.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Persentase Anggota DPRD yang melanggar Kode Etik Bolsel 2% 30.000.000 DAU 2% 30.000.000 4.0.2.0.2.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Persentase Kerja Sama Daerah yang disetujui DPRD Bolsel 6% 45.000.000 DAU 10% 45.000.000 4.0.2.0.2.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Tugas DPRD yang difasilitasi Bolsel 40% 4.125.000.000 DAU 45% 4.095.000.000 Program dan kegiatan dimaksud terdiri dari :
1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan 10 kegiatan yaitu :

a.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari 6 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 20.650.000,-
b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 5 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 9.019.984.287,-
c.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 42.000.000,-
d.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 100.000.000,-
e.Administrasi Umum Perangkat Daerah, yang terdiri dari 6 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 911.500.000,-
f.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 5 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. .6000.000.000,-
g.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 1.147.000.000,-
h.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari 3 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 731.000.000,-
i.Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, yang terdiri dari 3 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 410.000.000,-
j.Layanan Administrasi DPRD, , yang terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 2.100.000.000,-
1. 2.PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD dengan 8 kegiatan yaitu :
a.Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, yang terdiri dari 5 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 440.000.000,-
b.Pembahasan Kebijakan Anggaran, yang terdiri dari 6 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 140.000.000,-
c.Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, yang terdiri dari 8 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 580.000.000,-
d.Peningkatan Kapasitas DPRD, yang terdiri dari 7 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 3.110.819.920,-
e.Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, yang terdiri dari 3 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 720.000.000,-
f.Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 30.000.000,-
g.Pembahasan Kerja Sama Daerah, yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 45.000.000,-
h.Fasilitasi Tugas DPRD, yang terdiri dari 5 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp 4.125.000.000,- Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2026 diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan maupun dengan Instansi terkait lainnya. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Sekretariat DPRD sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Sekretariat DPRD. Semoga Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Y. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun 2026 merupakan tahun I (Pertama) Rencana Strategis Bappelitbangda Tahun 2025 – 2029. Penyusunan Renja bappelitbangda Tahun 2026 di laksanakan pada 1 minggu setelah dokumen RKPD di tetapkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 yang menyatakan bahwa penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai paling lambat minggu kedua bulan Juni. Selanjutnya, untuk menjamin kesesuain antara program, kegiatan, lokasi kegiatan , kelompok sasaran dan prakiraan maju dalam Renja Bappelitbangda Tahun 2026 dengan Renstra Bappelitbangda Tahun 2025 – 2029, maka penyusunan renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilaksnakan dengan mempedomani Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029. Selanjutnya penyusunan Renja Bappelitbangda Tahun 2026 juga memperhatikan perkembangan regulasi perencanaan terbaru, yaitu regulasi turunan atas Permendagri nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor : 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Nomor Daerah, sehingga Renja Bappelitbangda Tahun 2026 juga disusun dengan berpedoman dengan regulasi dimaksud. 1.2 LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana Kerja Bappelitbanda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:
1. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. 2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. 7.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);
8. 8.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor157);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
17. 17.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. 18.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
19. 19.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014-2034;
20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
21. 21.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Nomor 6);
22. 22.Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Bappelitbangda yang selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), sehingga pelaksanaan pembangunan dapat terarah, terukur, dan terintegrasi. 1.3.2 Tujuan Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Tahun 2026 adalah:
23. 1.Menjabarkan Renstra Bappelitbangda ke dalam rencana kerja tahunan yang lebih operasional, lengkap dengan indikator kinerja dan target yang jelas.;
24. 2.Menyelaraskan rencana kerja Bappelitbangda dengan RKPD, prioritas pembangunan daerah, dan kebijakan nasional/provinsi yang relevan;
25. 3.Menjadi acuan penyusunan anggaran (RKA) Bappelitbangda agar program dan kegiatan dapat dibiayai secara tepat dan efisien.
26. 4.Mengintegrasikan masukan hasil Musrenbang, forum perangkat daerah, dan aspirasi masyarakat ke dalam rencana kerja Bappelitbangda;
27. 5.Memastikan keterukuran kinerja Bappelitbangda melalui indikator output dan outcome yang relevan dan dapat dievaluasi. 1.4 SISTIMATIKA PENULISAN Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari : Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pada tahun 2024 Anggaran Belanja Bappelitbangda Kabupaten Bolang Mongondow Selatan mencapai Rp. 8.891.322.244,- (Delapan Miliyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), untuk pelaksanaan 2 (dua) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, 4 (Empat) Program, 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 38 (Tiga Puluh Delapan) Sub Kegiatan. Dari jumlah dana tersebut realisasi keuangan mencapai Rp. 8.456.737.240,- (Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah) dengan capaian kinerja fisik sebesar 96% dan capaian kinerja keuangan sebesar 95,11%%. Selanjutnya berdasarkan pengukuran kinerja atas indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Bolang Mongondow Selatan Tahun 2022 – 2026 dan diperjanjikan secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, capaian IKU Bappelitbangda Kabupaten Bolang Mongondow Selatan Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut ini. Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kabuapten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 No Indikator Kinerja Realisasi Kinerja Tahun 2023 Tahun 2024 (n-2) Target Akhir Renstr a (%)Capaia n s/d 2023 terhadap Target Renstra Target Realisas i % Capaian Kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 = 5/7*100% 1 Nilai Pengukuran Kinerja Pada Komponen SAKIP 16,44 17,70 N/A* N/A 18,1 N/A 2 Nilai Perencanaan Kinerja Pada Komponen SAKIP 23,86 22,45 N/A* N/A 22,5 N/A 3 Penilaian PPD 0 1 0 0% 1 0% 4 Indeks Inovasi daerah 49,43 40,00 47,91 100% 50 95,82% Sumber : Dokumen LKJiP Bappelitbangda Tahun 2023 Secara umum capaian kinerja Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Sampai dengan tahun 2024 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perubahan Renstra Bappelitbangda tahun 2022 – 2026. Beberapa indikkator kinerja belum terdapat realisasi dimana dari 4 (Empat) indikator kinerja yang ditetapkan, terdapat 2 (Dua) indikator yang belum dilakukan Penilaian Yaitu Nilai Pengukuran Kinerja Pada Komponen SAKIP, dan Nilai Perencanaan Kinerja Pada Komponen Sakip, hal ini di sebabkan karena penilaian indikator diatas belum dilaksnakan Evaluasi Oleh PAN-RB. Sedangkan untuk Indikator Indeks Inovasi Daerah (IID) sudah dilakukan penilaian dengan capaian Indikator Kinerja Sangat Tinggi. Pada Tahun 2023 semua indikator kinerja telah melampaui target yang di tetapkan dalam Renstra. Capaian kinerja atas indikator Nilai Perencanaan Kinerja Pada Komponen SAKIP telah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra. Capaian Indikator kinerja Nilai Pengukuran Kinerja Pada Komponen SAKIP dan Indeks Inovasi Daerah juga telah On the Track sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Renstra. Sedangkan untuk capaian indikator kinerja Penilaian PPD tidak sesuai dengan target renstra yang ditetapkan, namun Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menerima Penghargaan PPD (Perencanaan Pembangunan Daerah) dengan kategori kabupaten dengan Perencanaan dan pencapaian Daerah Terbaik Tingkat Kabupaten dengan peringkat harapa I (Satu). Sementara capaian atas sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan dalam evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappelitbangda satu tahun. Secara detail capaian evaluasi pelaksanaan Renja Bappelitbangda tahun lalu dan capaian Renstra Bappelitbangda dapa dilihat dalam tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapain Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Tahun berjalan) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel 2.2 (T-C 29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapain Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Tahun berjalan) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Terget program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Terget Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 (n- 2) Realisas i Renja Perangk at Daerah Tahun 2024 (n- 2) Tingkat Reallis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) 5.01 PERENCANAA N 86% 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Skor) 170 85,56 42,5 85,56 100% 85 256,12 100% Nilai Reformasi Birokrasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Skor) 145 0 72 0 0% 73 73 50% Nilai SAKIP Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Skor) 145 67,9 72 0 0% 73 140,9 100% 5.01.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen) 60 12 12 12 100% 12 36 60% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Terget program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Terget Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 (n- 2) Realisas i Renja Perangk at Daerah Tahun 2024 (n- 2) Tingkat Reallis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja (Laporan) 40 8 8 8 100% 8 24 60% 5.01.01. 2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 35 0 10 10 100% 10 20 57% 5.01.01. 2.01.000 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 6 1 1 1 100% 1 3 100% 5.01.01. 2.01.000 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) 6 1 1 1 100% 1 3 100% 5.01.01. 2.01.000 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 6 0 1 1 100% 1 2 33% 5.01.01. 2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 6 0 1 1 100% 1 2 33% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Terget program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Terget Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 (n- 2) Realisas i Renja Perangk at Daerah Tahun 2024 (n- 2) Tingkat Reallis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) 5.01.01. 2.01.000 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 0 4 4 100% 4 8 100% 5.01.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan (Orang) Jumlah Laporan Keuangan (Laporan) 34 34 34 34 100% 34 102 100% 60 12 12 12 100% 12 36 60% 5.01.01. 2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 34 34 34 34 100% 35 103 100% 5.01.01. 2.02.000 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 48 45 12 12 100% 12 69 100% 5.01.01. 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanan BMD (Dokumen) 10 2 2 2 100% 2 6 60% Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD (Laporan) 60 12 12 12 100% 12 36 60% 5.01.01. 2.03.000 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 24 12 12 12 100% 12 36 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Terget program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Terget Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 (n- 2) Realisas i Renja Perangk at Daerah Tahun 2024 (n- 2) Tingkat Reallis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) 5.01.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) 30 34 10 34 100% 10 78 100% Jumlah Dokumen Anjab/ABK/Evajab (Dokumen) 15 3 3 3 100% 3 9 60% Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai (Laporan) 20 12 12 12 100% 12 36 180% 5.01.01. 2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) 20 34 0 0 0% 0 34 100% 5.01.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) 100 100 100 100 100% 100 100 100% 5.01.01. 2.06.000 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 104 101 1 1 100% 1 103 99% 5.01.01. 2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 45 10 10 10 100% 10 30 67% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Terget program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Terget Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 (n- 2) Realisas i Renja Perangk at Daerah Tahun 2024 (n- 2) Tingkat Reallis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) 5.01.01. 2.06.000 9 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 34 34 34 34 100% 34 102 100% 5.01.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan (Unit) 23 2 2 2 100% 5 9 39% 5.01.01. 2.07.000 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit) 1 0 1 1 100% 0 1 100% 5.01.01. 2.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 6 2 1 13 1300% 2 17 283% 5.01.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor (Persen) 100 100 100 100 100% 100 300 100% 5.01.01. 2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 19 2 2 2 100% 24 28 147% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Terget program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Terget Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 (n- 2) Realisas i Renja Perangk at Daerah Tahun 2024 (n- 2) Tingkat Reallis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) 5.01.01. 2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 60 12 12 12 100% 12 36 60% 5.01.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Persen) 75 100 72 100 100% 100 100 100% 5.01.01. 2.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 60 1 1 1 100% 1 3 5% 5.01.01. 2.09.000 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) 60 15 17 15 88% 15 45 75% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Terget program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Terget Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 (n- 2) Realisas i Renja Perangk at Daerah Tahun 2024 (n- 2) Tingkat Reallis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) Operasional atau Lapangan 5.01.01. 2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 23 2 2 2 0% 2 6 26% 5.01.01. 2.09.09 Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i (Unit) 5 2 1 1 100% 1 4 80% 5.01.02 PROGRAM PERENCANAA N, PENGENDALIA N DAN EVALUASI PEMBANGUNA N DAERAH Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan (Persen) 100 100 75 100 100% 100 100 100% Persentase Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam perencanaan pembangunan (Persen) 90 90 90 100 100% 90 100 100% 5.01.02. 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Daerah (Dokumen) 16 3 2 2 100% 4 9 56% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Terget program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Terget Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 (n- 2) Realisas i Renja Perangk at Daerah Tahun 2024 (n- 2) Tingkat Reallis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) 5.01.02. 2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara) 8 2 2 2 100% 2 6 75% 5.01.02. 2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara) 5 2 1 1 100% 1 4 80% 5.01.02. 2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara) 7 2 1 1 100% 1 4 57% 5.01.02. 2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RP JMD/RKPD) (Dokumen) 12 3 5 2 40% 2 7 58% 5.01.02. 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Data dan Informasi Pembangunan Daerah (Data) 20 4 4 4 100% 4 12 60% 5.01.02. 2.02.000 2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang) 143 50 33 36 109% 33 119 83% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Terget program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Terget Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 (n- 2) Realisas i Renja Perangk at Daerah Tahun 2024 (n- 2) Tingkat Reallis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 5.01.02. 2.02.000 3 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku) 4 1 1 1 0% 1 3 75% 5.01.02. 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan (Laporan) 35 4 9 4 44% 4 12 34% Jumlah PD yang dievaluasi (SKPD) 36 36 36 36 100% 36 108 100% 5.01.02. 2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan) 36 12 8 4 50% 4 20 56% 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAA N PEMBANGUNA N DAERAH Rata-rata Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan (Persen) 85 41,36 85 50 59% 85 176,36 207% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Terget program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Terget Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 (n- 2) Realisas i Renja Perangk at Daerah Tahun 2024 (n- 2) Tingkat Reallis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) Rata-rata Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persen) 85 41,36 85 50 59% 85 176,36 207% Rata-rata Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA (Persen) 85 41,36 85 50 59% 85 176,36 207% 5.01.03. 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi (SKPD) 27 27 27 27 100% 27 81 100% Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen) 10 2 2 2 100% 2 6 60% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Laporan) 20 0 4 4 100% 4 8 40% 5.01.03. 2.01.000 7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan) 18 9 3 3 0% 3 15 83% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Terget program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Terget Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 (n- 2) Realisas i Renja Perangk at Daerah Tahun 2024 (n- 2) Tingkat Reallis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) Pembangunan Manusia 5.01.03. 2.01.000 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan) 8 2 2 2 100% 2 6 75% 5.01.03. 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi (SKPD) 8 8 8 8 100% 8 24 100% Jumlah Dokumen Perencanaan (dokumen) 10 2 2 2 100% 2 6 60% Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Dokumen) 5 5 5 5 100% 5 15 100% 5.01.03. 2.02.000 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) 7 1 2 2 100% 2 5 71% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Terget program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Terget Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 (n- 2) Realisas i Renja Perangk at Daerah Tahun 2024 (n- 2) Tingkat Reallis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) RPJMD dan RKPD) 5.01.03. 2.02.000 4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) 5 1 1 1 100% 1 3 60% 5.01.03. 2.02.000 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) 6 1 2 2 100% 2 5 83% 5.01.03. 2.02.000 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) 4 2 1 1 100% 1 4 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Terget program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Terget Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 (n- 2) Realisas i Renja Perangk at Daerah Tahun 2024 (n- 2) Tingkat Reallis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) 5.01.03. 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Perangkat Daerah yang difasilitasi (SKPD) 5 5 5 5 100% 20 30 100% Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen) 22 2 2 2 100% 2 6 27% Jumlah Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Laporan) 5 5 5 5 100% 5 15 100% 5.01.03. 2.03.000 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen) 2 2 0 1 100% 0 3 100% 5.01.03. 2.03.000 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan) 5 1 1 1 100% 1 3 60% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Terget program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Terget Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 (n- 2) Realisas i Renja Perangk at Daerah Tahun 2024 (n- 2) Tingkat Reallis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) 5.01.03. 2.03.000 4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan) 4 1 1 1 100% 1 3 75% 5.01.03. 2.03.000 7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan) 5 1 1 1 100% 1 3 60% 5.01.03. 2.03.000 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan) 5 1 1 1 100% 1 3 60% 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Terget program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Terget Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 (n- 2) Realisas i Renja Perangk at Daerah Tahun 2024 (n- 2) Tingkat Reallis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH Persentase Data dan Informasi Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan (Persen) 80 0 80 100 125% 80 100 100% 5.05.02. 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah Kompetisi Inovasi yang dilaksanakan (Kompetisi) 11 1 3 1 33% 1 3 27% 5.05.02. 2.03.000 4 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen) 4 1 1 1 100% 1 3 75% 5.05.02. 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah Kompetisi Inovasi yang dilaksanakan (Kompetisi) 2 1 1 1 100% 1 3 150% Jumlah Hasil Penilaian Inovasi (Inovasi) 6 1 1 1 100% 1 3 50% 5.05.02. 2.04.000 1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen) 2 1 0 1 100% 0 2 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiat an Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024 Terget program dan kegiatan (Renja Perangkat daerah Tahun 2025 n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Terget Renja Perangka t Daerah Tahun 2024 (n- 2) Realisas i Renja Perangk at Daerah Tahun 2024 (n- 2) Tingkat Reallis asi (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan Tahun 2025 (Tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 =(5+7+9) 11 = (10/4) 5.05.02. 2.04.000 3 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan) 3 0 1 1 100% 1 2 67% Sumber :Dokumen Renstra Perubahan 2021-2026 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa uraian mengenai kinerja pelayanan Bappelitbngda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tercantum pada Tabel 2.3 sebagai berikut: Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No Indikator SPM /Sta ndar Nasi onal I K K Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catat an Analis is 2023 (thn n- 2) 2024 (thn n- 1) 2025 (thn n) 2026 (thn n+1) 2023 (thn n- 2) 2024 (thn n- 1) 2025 (T hn n) 2026 (T hn n+1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Nilai Pengukura n Kinerja Pada Komponen SAKIP - 17,5 0 17,70 18,00 18,10 16,44 N/A 17,8 25 17,5 6 2 Nilai Perencana an Kinerja Pada Komponen Sakip - 22,4 22,5 22,5 22,5 23,86 N/A 22,4 55 22,8 2 3 Penilaian PPD - 1 1 1 1 0 0 1 1 4 Indeks Inovasi - 35,0 0 40,00 45,00 50,00 49,43 47,91 42,5 46,1 08 Sumber: Dokumen Renstra Tahun 2021-2026 Bappelitbangda (TC-30 *permendagri nomor 86 tahun 2017 hal - 402 -) Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan. Sebagai perangkat daerah dengan fungsi perumusan kebijkan teknis perencanaan, pelaksana tugas teknis perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis perencanaan, dan pembinaan dibidang perencanaan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Masih Terdapat Permasalahan-permasalahan yang dihadapi sebagaimana diuraikan dalam Tabel di bawah ini: Tabel 2.4 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Permasalahan Hambatan - Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembagunan, terutama terkait dengan Updating data dan informasi yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi. - Kurangnya Komitmen Pimpinan PD dalam pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan. - Belum terkoneksi dengan baik system perencanaan pembangunan daerah dari tingkatan desa sampai tingkat pemerintah pusat. - Rendahnya kualitas dan kuantitas Aparatur - Belum terintegrasinya perencanaan pembangunan desa dan kabupaten - Belum adanya regulasi atau kebijakan yang mengatur - Masih rendahnya kualitas data dan informasi yang digunakan untuk perencanaan pembangunan - Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan statistic sektoral pada perangkat daerah Permasalahan Hambatan - Masih tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan pembangunan. - Kurangnya Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan terkait perencanaan pembangunan - Masih rendahnya kualitas SDM perencana di tiap perangkat daerah dan pemerintah desa. Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan. - Rendahnya Sumber Daya ASN yang mampu menguasai tugas sesuai bidangnya - Masih perlunya penguatan dan pelaksanaan kebijakan inovasi di daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah. - Belum terbangunnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa). - Belum Optimalnya Hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan. - Tidak Ada penerapan “reward dan punishment” secara proporsional - Belum Adanya ASN Peneliti dalam menunjang kegiatan keitbangan. - Rendahnya Sumber Daya ASN yang mampu menguasai tugas sesuai bidang Kelitbangan Selain itu, selama Tahun 2024, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu: Tabel 2.5 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Tantangan Peluang - Dinamika regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat terkait - tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendukung perencanaan Tantangan Peluang perencanaan pembangunan daerah yang menuntut sumber daya aparatur agar memiliki kapasitas yang cukup dan adaptif terhadap setiap perubahan yang terjadi pembangunan juga sekaligus menjadi peluang karena berperan dalam mendoorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah - Sebagai daerah yang sedang berkembang, diperlukan strategi dan inovasi yang tepat serta komitmen yang kuat dalam mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan - perkembangan informasi dan teknologi yang pesat dapat dimanfaat dalam meningkatkan kinenrja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapannya - Tingkat pemahaman masyarakat tenang mekanisme perencanaan pembangunan yang harus lebih ditingkatkan lagi. Memberi ruang pada penyampaian aspirasi dan tuntutan masyarakat yang bisa diakomodir sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan secara tepat - tersedianya potensi sumber daya manusia yang harus dikelola dengan tepat terutama dengan cara ditingkatkan kapasitasnya lewat Pendidikan formal dan non formal agar dapat berperan optimal dalam peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah - keterlibatan masyarakat dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daearah Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Bappelitbangda adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
28. 1.Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana;
29. 2.Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
30. 3.Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;
31. 4.Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
32. 5.Meningkatkan Penelitian Dan Inovasi di daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, di susun Berdasarkan Rancangan Renstra Periode Pertama yaitu renstra tahun 2025 – 2029. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada Tabel 2.6 (T- C 31) berikut ini: Tabel 2.6 Reviw terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nama Perangkat Daearh : Bappelitbangda Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN 9.521.866. 823,00 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN 9.521.866.823 ,00 5 1 PERENCANA AN 8.871.867. 463,00 PERENCANAA N 8.871.867.463 ,00 5 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATEN /KOTA Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selat an Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) 3,45 6.156.113. 493,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selat an Indeks Kepuasan Masyaraka t (Indeks) 3,45 6.156.113.493 ,00 5 1 1 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bolaa ng Mong ondo w Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Doku men 24.491.932 ,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bolaa ng Mong ondo w Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah 2 Dokum en 24.491.932,00 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Selata n Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 4.996.110, 00 Selata n Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD 1 Dokum en 4.996.110,00 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 1.795.800, 00 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokum en 1.795.800,00 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 1 Doku men 1.789.875, 00 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen 1 Dokum en 1.789.875,00 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Doku men 2.758.350, 00 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokum en 2.758.350,00 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen Perubahan jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Lapor an 4.912.680, 00 jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Lapor an 4.912.680,00 5 1 1 2.0 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Doku men 24.491.932, 00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah 2 Dokum en 24.491.932,00 5 1 1 2.0 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Doku men 4.996.110,0 0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD 1 Dokum en 4.996.110,00 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 1 1 2.0 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Doku men 1.795.800,0 0 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokum en 1.795.800,00 5 1 1 2.0 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 1 Doku men 1.789.875,0 0 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen 1 Dokum en 1.789.875,00 5 1 1 2.0 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan 1 Doku men 2.758.350,0 0 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen Perubahan 1 Dokum en 2.758.350,00 5 1 1 2.0 1 7 Evaluasi Kinerja Kab. Bolaa ng jumlah Laporan Evaluasi 10 Lapor an 4.912.680,0 0 Evaluasi Kinerja Kab. Bolaa ng jumlah Laporan Evaluasi 10 Lapor an 4.912.680,00 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perangkat Daerah Mong ondo w Selata n Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah Mong ondo w Selata n Kinerja Perangkat Daerah 5 1 1 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 ASN 4.202.585. 783,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 ASN 4.202.585.783 ,00 Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD 12 Dokume n 10.225.000 ,00 Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokume n 10.225.000,00 5 1 1 2.0 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 ASN 4.202.585.7 83,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 ASN 4.202.585.783, 00 5 1 1 2.0 2 3 Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen Penatausahaa n dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD 12 Dokume n 10.225.000, 00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verif ikasi Keuangan SKPD Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokume n 10.225.000,00 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 1 1 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 12.000.000 ,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Penatausa haan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 12.000.000,00 5 1 1 2.0 3 6 Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 12.000.000, 00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Penatausa haan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 12.000.000,00 5 1 1 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 14.386.180 ,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 14.386.180,00 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 4.800.000, 00 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 4.800.000,00 Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan 1 Laporan 765.287.00 0,00 Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan 1 Laporan 765.287.000,0 0 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD 5 1 1 2.0 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 14.386.180, 00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket 14.386.180,00 5 1 1 2.0 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 4.800.000,0 0 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 4.800.000,00 5 1 1 2.0 6 9 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 765.287.00 0,00 Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 765.287.000,00 5 1 1 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Bolaa ng Mong ondo w Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 478.784.07 0,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab. Bolaa ng Mong ondo w Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 478.784.070,0 0 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Selata n Selata n 5 1 1 2.0 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 478.784.07 0,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 478.784.070,00 5 1 1 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 82.800.000 ,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Laporan 82.800.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 167.920.91 3,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 5 1 1 2.0 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 2 Laporan 82.800.000, 00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikas i, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Laporan 82.800.000,00 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Listrik yang Disediakan yang Disediakan 5 1 1 2.0 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 167.920.91 3,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 167.920.913,00 5 1 1 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 48.436.400 ,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 48.436.400,00 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 9 Unit 2.050.000, 00 Jumlah Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinann ya 9 Unit 2.050.000,00 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 22.355.400 ,00 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 22.355.400,00 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi 1 Unit 303.738.00 0,00 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi 1 Unit 303.738.000,0 0 5 1 1 2.0 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 48.436.400, 00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 48.436.400,00 5 1 1 2.0 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara 9 Unit 2.050.000,0 0 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan yang Dipelihara 9 Unit 2.050.000,00 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dinas Operasional atau Lapangan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Dinas Operasional atau Lapangan dan dibayarkan Pajak dan Perizinann ya 5 1 1 2.0 9 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 22.355.400, 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 22.355.400,00 5 1 1 2.0 9 1 0 Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi 1 Unit 303.738.00 0,00 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilit asi 1 Unit 303.738.000,00 5 1 2 PROGRAM PERENCANA AN, PENGENDALI AN DAN EVALUASI PEMBANGUN AN DAERAH Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selat an Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 100 Per sen 1.346.171. 800,00 PROGRAM PERENCANAA N, PENGENDALIA N DAN EVALUASI PEMBANGUNA N DAERAH Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selat an Persentase Keselarasa n RPJMD dengan RKPD 100 Pers en 1.346.171.800 ,00 Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD 100 Per sen Persentase Keselarasa n RPJMD dengan Renstra PD 100 Pers en Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 1 2 2.0 1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 24.031.500 ,00 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 24.031.500,00 Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Linta s Perangkat Daerah 2 Berita Acara 11.377.500 ,00 Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Li ntas Perangkat Daerah 2 Berita Acara 11.377.500,00 Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/K ota 2 Berita Acara 27.195.000 ,00 Jumlah Berita Acara Musrenban g Kabupaten /Kota 2 Berita Acara 27.195.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Kabupaten/K ota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJ MD/RKPD) 2 Dokume n 733.973.40 0,00 Jumlah Dokumen Perencanaa n Pembangu nan Daerah Kabupaten /Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RP JMD/RKP D) 2 Dokume n 733.973.400,0 0 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 1 2 2.0 1 3 Pelaksanaan Konsultasi Publik Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 24.031.500, 00 Pelaksanaan Konsultasi Publik Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 24.031.500,00 5 1 2 2.0 1 4 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Linta s Perangkat Daerah 2 Berita Acara 11.377.500, 00 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Li ntas Perangkat Daerah 2 Berita Acara 11.377.500,00 5 1 2 2.0 1 5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/K ota Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/K ota 2 Berita Acara 27.195.000, 00 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kot a Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Berita Acara Musrenban g Kabupaten /Kota 2 Berita Acara 27.195.000,00 5 1 2 2.0 1 7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/K ota Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Kabupaten/K ota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJ MD/RKPD) 2 Dokume n 733.973.40 0,00 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kot a Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen Perencanaa n Pembangu nan Daerah Kabupaten /Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RP JMD/RKP D) 2 Dokume n 733.973.400,00 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 1 2 2.0 2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 36 Orang 376.880.90 0,00 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaat an Data dan Informasi 36 Orang 376.880.900,0 0 5 1 2 2.0 2 2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi 36 Orang 328.436.50 0,00 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaat an Data dan Informasi 36 Orang 328.436.500,00 5 1 2 2.0 2 2 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/K ota Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Buku Profil Pembanguna n Daerah yang Diterbitkan 1 Buku 48.444.400, 00 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kot a Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Buku Profil Pembangu nan Daerah yang Diterbitkan 1 Buku 48.444.400,00 5 1 2 2.0 3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 4 Laporan 67.540.000 ,00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangun an Daerah 4 Laporan 67.540.000,00 5 1 2 2.0 3 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Kab. Bolaa ng Mong ondo w Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembanguna n Daerah 4 Laporan 67.540.000, 00 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Kab. Bolaa ng Mong ondo w Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangu 4 Laporan 67.540.000,00 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pembangunan Daerah Selata n Pembangunan Daerah Selata n nan Daerah 5 1 2 2.0 4 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 1 Dokume n 105.173.50 0,00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintah an Daerah di Bidang Pembangun an Daerah 1 Dokumen 105.173.500,0 0 5 1 2 2.0 4 2 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembanguna n Daerah 1 Dokume n 105.173.50 0,00 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintah an Daerah di Bidang Pembangu nan Daerah 1 Dokume n 105.173.500,00 5 1 3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISA SI PERENCANA AN PEMBANGUN AN DAERAH Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selat an Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintaha n dan Pembanguna n Manusia 100 Persen 404.600.45 0,00 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAA N PEMBANGUNA N DAERAH Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selat an Persentase Keselarasa n RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerinta han dan Pembangu 100 Persen 404.600.450,0 0 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 nan Manusia Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomia n dan SDA 100 Persen 264.981.72 0,00 Persentase Keselarasa n RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekono mian dan SDA 100 Persen 264.981.720,0 0 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 100 Persen 700.000.00 0,00 Persentase Keselarasa n RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastrukt ur dan Kewilayah an 100 Persen 700.000.000,0 0 5 1 3 2.0 1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah 1 Doku men 200.797.16 0,00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Pembangu 1 Dokum en 200.797.160,0 0 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bidang Pemerintahan nan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah an Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Pembanguna n Manusia 1 Lapora n 101.154.97 0,00 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa n Monitoring dan Evaluasi Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Pembangu nan Perangkat Daerah Bidang Pembangu nan Manusia 1 Lapora n 101.154.970,0 0 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renj a dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Pembanguna n Manusia 1 Lapora n 102.648.32 0,00 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisa si Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang 1 Lapora n 102.648.320,0 0 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pembangu nan Manusia 5 1 3 2.0 1 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Doku men 200.797.16 0,00 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Pembangu nan Perangkat Daerah Bidang Pemerintah an 1 Dokum en 200.797.160,00 5 1 3 2.0 1 7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Pembanguna n Manusia 1 Lapora n 101.154.97 0,00 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa n Monitoring dan Evaluasi Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Pembangu nan Perangkat 1 Lapora n 101.154.970,00 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Daerah Bidang Pembangu nan Manusia 5 1 3 2.0 1 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renj a dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Pembanguna n Manusia 1 Lapora n 102.648.32 0,00 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Hasil Sinkronisa si Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Pembangu nan Manusia 1 Lapora n 102.648.320,00 5 1 3 2.0 2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunann ya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Lapora n 99.990.665 ,00 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen Perencanaa n Pembangun an Daerah Bidang Perekonomi an yang Dikoordinir Penyusuna nnya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Lapora n 99.990.665,00 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Lapora n 39.995.550 ,00 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa n Monitoring dan Evaluasi Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Pembangun an Perangkat Daerah Bidang Perekonomi an 1 Lapora n 39.995.550,00 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renj a dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Lapora n 124.995.50 5,00 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisas i Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Perekonomi an 1 Lapora n 124.995.505,0 0 5 1 3 2.0 2 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kab. Bolaa ng Mong ondo w Jumlah Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Perekonomian 1 Lapora n 99.990.665, 00 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Kab. Bolaa ng Mong ondo w Jumlah Dokumen Perencanaa n Pembangu nan Daerah 1 Lapora n 99.990.665,00 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Selata n yang Dikoordinir Penyusunann ya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Selata n Bidang Perekonom ian yang Dikoordinir Penyusuna nnya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 5 1 3 2.0 2 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Lapora n 39.995.550, 00 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa n Monitoring dan Evaluasi Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Pembangu nan Perangkat Daerah Bidang Perekonom ian 1 Lapora n 39.995.550,00 5 1 3 2.0 2 4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renj a dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Perekonomian 1 Lapora n 124.995.50 5,00 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Hasil Sinkronisa si Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada 1 Lapora n 124.995.505,00 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bidang Perekonom ian 5 1 3 2.0 3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renj a dengan RKPD/RPJMD pada Bidang KewilayahanJ umlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renj a dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 1 Laporan 700.000.00 0,00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Hasil Sinkronisas i Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Kewilayah anJumlah Laporan Hasil Sinkronisas i Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Kewilayah an 1 Laporan 700.000.000,0 0 5 1 3 2.0 3 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renj a dengan RKPD/RPJM D pada Bidang KewilayahanJ umlah 1 Laporan 700.000.00 0,00 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Laporan Hasil Sinkronisa si Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang 1 Laporan 700.000.000,00 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renj a dengan RKPD/RPJM D pada Bidang Kewilayahan Kewilayaha nJumlah Laporan Hasil Sinkronisa si Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Kewilayaha n 5 5 PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN 649.999.36 0,00 PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN 649.999.360,0 0 5 5 2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN DAERAH Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selat an Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembanguna n Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementas i Pembanguna n 100 Persen 649.999.36 0,00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANG AN DAERAH Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selat an Persentase Rekomend asi Kebijakan Pembangu nan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implement asi Pembangu nan 100 Persen 649.999.360,0 0 5 5 2 2.0 2 Penelitian dan Pengembanga n Bidang Sosial dan Kab. Bolaa ng Mong ondo Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembanga 1 Doku men 199.999.94 0,00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Kab. Bolaa ng Mong ondo Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 1 Dokum en 199.999.940,0 0 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kependuduka n w Selata n n Bidang Aspek-Aspek Sosial w Selata n Pengemban gan Bidang Aspek- Aspek Sosial 5 5 2 2.0 2 1 Penelitian dan Pengembanga n Bidang Aspek- Aspek Sosial Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembanga n Bidang Aspek-Aspek Sosial 1 Doku men 199.999.94 0,00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengemban gan Bidang Aspek- Aspek Sosial 1 Dokum en 199.999.940,00 5 5 2 2.0 3 Penelitian dan Pengembanga n Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembanga n Lingkungan Hidup 1 Dokum en 249.999.60 0,00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengemban gan Lingkungan Hidup 1 Dokum en 249.999.600,0 0 5 5 2 2.0 3 7 Penelitian dan Pengembanga n Lingkungan Hidup Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembanga n Lingkungan Hidup 1 Doku men 249.999.60 0,00 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengemban gan Lingkunga n Hidup 1 Dokum en 249.999.600,00 5 5 2 2.0 4 Pengembanga n Inovasi dan Teknologi Kab. Bolaa ng Mong ondo Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembanga 1 Dokum en 199.999.82 0,00 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Kab. Bolaa ng Mong ondo Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengemban 1 Dokum en 199.999.820,0 0 Kode Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan Catata n Pentin g Program/ Kegiatan/Su b Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Lokas i Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 w Selata n n, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi w Selata n gan, dan Perekayasa an di Bidang Teknologi dan Inovasi 5 5 2 2.0 4 1 Penelitian, Pengembanga n, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembanga n, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Doku men 199.999.82 0,00 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengemban gan, dan Perekayasa an di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dokum en 199.999.820,00 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Berikut adalah Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 di Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan: Tabel 2.7 (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2026 Nama Perangkat Daerah : BAPPELITBANGDA No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 1 - - - - NIHIL 2 - - - - 3 - - - - 4 - - - - 5 - - - - (Tabel Tc-32 Permendagri 86 tahun 2017) Berdasarkan table diatas, maka tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Visi RPJMN 2025-2029 mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode 2025-2029, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Selanjutnya RPJMN 2025-2045 mengusung beberapa misi Presiden yang dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2045. Prioritas Nasional merupakan goals periode jangka menengah tahun 2025-2029. Misi Presiden yang disebut Sebagai Asta Cita dan dituangkan menjadi Prioritas Nasional tersebut adalah sebagai berikut:
33. 1.Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
34. 2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital,ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
35. 3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
36. 4.Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi,pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
37. 5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
38. 6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
39. 7.Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
40. 8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya RPJMN 2025-2029 juga memuat 17 Program Prioritas Presiden, yaitu:
41. 1.Mencapai swasembada pangan, energi dan air
42. 2.Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
43. 3.Reformasi hukum, politik dan birokrasi
44. 4.Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
45. 5.Pemberantasan Kemiskinan
46. 6.Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
47. 7.Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
48. 8.Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi
49. 9.Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
50. 10.Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
51. 11.Menjamin pelestarian lingkungan hidup
52. 12.Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani
53. 13.Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
54. 14.Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatifkarakteristik mandiri lainnya
55. 15.Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA)termasuk termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
56. 16.Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah
57. 17.Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olah raga. Berdasarkan Misi/Program Prioritas, Sasaran Utama Pembangunan Nasional dan Proyek Prioritas dalam RPJMN 2025-2029 diatas dan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mendukung kebijakan nasional 2025 – 2029 melalui dukungan terhadap misi/prioritas nasional ke 7 (Tujuh). Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Tujuan dan sasaran Renja Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 didasarkan pada perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 – 2029, dapat dilihat pada tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Beserta Indikator Dan Target Kinerja: Tabel 3.1 (T-C 33) Tujan, Sasaran, Beserta Indikator Dan Target Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan TAHUN 2025-2029 TUJUAN / SASARAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARN SAT UAN Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan

(2024)TARGET TARGE T AKHIR 2024 20252026202720282029 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah serta Meningkatnya Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks) indeks 86 82.00 83.00 84.00 85.00 85.0 0 85.00 Persentase Kebijakan Berbasis Bukti (Persentase) Persentase 0 100 100 100 100 100 100 TUJUAN / SASARAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARN SAT UAN Data Capaian Pada Tahun Awal Perenca naan
(2024)TARGET TARGE T AKHIR 2024 20252026202720282029 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 Pembangunan Daerah Sasaran : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, tepat waktu, dan berbasis data Nilai Perencanaan pada Komponen SAKIP (Angka) Angka 23,86 23.87 23.88 23.89 24 24.1 0 24.30 Nilai Pengukuran Kinerja pada Komponen SAKIP (Angka) Angka 16,44 17 17.23 17.50 18 18.1 5 18.25 Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah Indeks Inovasi Daerah (Indeks) Indeks 47.91 40.5 41 41.5 42 42.5 43 Indeks Daya Saing Digital (Indeks) Indeks 0.009 1.27 2.31 2.50 2.52 2.54 2.56 Sumber Data: Dokumen Renstra 2025-2029 Bappelitbangda Program dan kegiatan Faktor-Faktor Pertimbangan Rumusan Program dan Kegiatan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Terkait visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan, yang merupakan salah satu fungsi Bappelitbangda adalah “perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan dan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan”. Maka dalam perumusan kebijakan perencanaan strategis pembangunan daerah diarahkan pada perwujudan visi – misi misi Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029. Dalam mengupayakan terwujudnya visi Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029, secara umum Bappelitbangda memiliki konstribusi dalam mendukung dan mengkoordinasikan pencapaian kelima misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Bappelitbangda mendukung pencapaian Misi Kesatu, yaitu “Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik Melalui Penguatan Sistem Yang Baik, Bersih Dan Adaptif”. Dalam mewujudkan Misi 1 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Adaptif dengan indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi”. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut hanya terdapat 2 sasaran pembangunan (Sasaran 1 RPJMD) yaitu “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”. Pada sasaran ini terdapat 3 indikator sasaran yaitu (a) Nilai SAKIP, (b) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), (c) Indeks SPBE. (sasaran 2 RPJMD) yaitu “Meningkatnya Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah”, sasaran ke 2 ini terdapat 2 Indikator sasaran yaitu (a) Indeks Pelayanan Publik dan (b) Indeks Inivasi Daerah. dimana Bappelitbangda mendukung pencapaian indikator sasaran “NILAI SAKIP” dan “INDEKS INOVASI DAERAH”. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarannya, pada tahun 2026 Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melaksanakan 4 (empat) program, 17 (Tujuh belas) kegiatan dan 41 (empat puluh Satu) sub kegiatan berpedoman kepada Renstra Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 dan telah beberapa kali dimutakhirkan, terakhir dimutakhirkan denganKepmendagri nomor: 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Total pagu yang dibutuhkan sebanyak Rp. 9.521.866.823,- (Sembilan Milyar Lima ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan ratus Enam puluh enam ribu delapan ratu dua puluh tiga rupiah). Berikut adalah rangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yaitu dapat dilihat pada tabel 3.2: Tabel 3.2 program, kegiatan dan sub kegiatan yang hendak dilaksanakan No PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.1.5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.1.6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.21 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.22 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.31 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.4.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.4.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.4.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.5.3 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.6.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.6.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya No PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 1.6.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.7.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.7.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.8.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.8.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 2.1.1 Pelaksanaan Konsultasi Publik 2.1.2 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 2.1.3 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 2.1.4 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 2.2 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 2.2.1 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah 2.2.2 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 2.3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 2.3.1 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH No PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN 3.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3.1.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 3.1.3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 3.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 3.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3.2.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 3.2.3 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 3.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 3.3.1 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 4 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 4.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 4.1.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 4.2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 4.2.1 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 4.3 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 4.3.1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Penjelasan Jika Rumusan Program Dan Kegiatan Tidak Sesuai Dengan RKPD Rumusan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus disusun berdasarkan RKPD sebagai pedoman perencanaan tahunan daerah. Apabila rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD hal ini dapat menimbulkan ketidaksinkronan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perubahan yang tidak sejalan, baik berupa penambahan, penghapusan, maupun modifikasi substansi program/kegiatan, berpotensi mengganggu keterpaduan dokumen perencanaan, menghambat proses sinkronisasi dengan RPJMD dan dokumen penganggaran, serta memerlukan pembahasan dan justifikasi ulang melalui forum perangkat daerah atau mekanisme revisi perencanaan. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan penetapan dokumen dan berisiko mengurangi peluang program/kegiatan tersebut untuk diakomodasi dalam RKPD final dan KUA-PPAS. Tetapi Rumusan Program dan kegiatan yang terdapat dalam Renja Bappelitbangda Tahun 2026 sudah sesuai dengan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, hal ini akan menciptakan kesinambungan dan konsistensi antara RPJMD, RKPD, dan Renja Bappelitbangda. Kesesuaian ini memudahkan proses sinkronisasi dan pembahasan lebih lanjut, mempercepat tahapan penetapan dokumen, serta meningkatkan peluang program/kegiatan untuk memperoleh alokasi anggaran sebagaimana direncanakan. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027, seperti yang tercantum dalam tabel 3.3 berikut: Tabel 3.3 (T-C 33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capain Kinerja Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 9.521.866.823,00 8.674.853.381,00 5 1 PERENCANAAN 8.871.867.463,00 8.324.853.381,00 5 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) Kab. Bolaang Mongondow Selatan 3,45 Indeks 6.156.113.493,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 3,45 Indeks 5.296.212.829,00 5 1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2 Dokumen 24.491.932,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 2 Dokumen 5.000.000,00 Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Dokumen 4.996.110,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Dokumen 2.500.000,00 Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Dokumen 1.795.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Dokumen 2.500.000,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capain Kinerja Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Dokumen 1.789.875,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Dokumen 2.500.000,00 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Dokumen 2.758.350,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Dokumen 2.500.000,00 jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan 10 Laporan 4.912.680,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 10 Laporan 10.000.000,00 5 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2 Dokumen 24.491.932,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 2 Dokumen 5.000.000,00 5 1 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Dokumen 4.996.110,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Dokumen 2.500.000,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capain Kinerja Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 1 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Dokumen 1.795.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Dokumen 2.500.000,00 5 1 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Dokumen 1.789.875,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Dokumen 2.500.000,00 5 1 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Dokumen 2.758.350,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Dokumen 2.500.000,00 5 1 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan 10 Laporan 4.912.680,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 10 Laporan 10.000.000,00 5 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bolaang Mongondow Selatan 37 ASN 4.202.585.783,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 37 ASN 4.241.204.971,00 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan 12 Dokumen 10.225.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 12 Dokumen 20.000.000,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capain Kinerja Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bolaang Mongondow Selatan 37 ASN 4.202.585.783,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 37 ASN 4.241.204.971,00 5 1 1 2.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan 12 Dokumen 10.225.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 12 Dokumen 20.000.000,00 5 1 1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Laporan 12.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Laporan 1.000.000,00 5 1 1 2.03 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Laporan 12.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Laporan 1.000.000,00 5 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 paket 14.386.180,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 paket 1.398.650,00 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Laporan 4.800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Laporan 2.500.000,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capain Kinerja Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Laporan 765.287.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Laporan 400.000.000,00 5 1 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 paket 14.386.180,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 paket 1.398.650,00 5 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Laporan 4.800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Laporan 2.500.000,00 5 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Laporan 765.287.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Laporan 400.000.000,00 5 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Unit 478.784.070,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Unit 100.000.000,00 5 1 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Unit 478.784.070,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Unit 100.000.000,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capain Kinerja Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2 Laporan 82.800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 2 Laporan 85.308.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 167.920.913,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 12 Laporan 360.538.408,00 5 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2 Laporan 82.800.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 2 Laporan 85.308.000,00 5 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Bolaang Mongondow Selatan 12 Laporan 167.920.913,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 12 Laporan 360.538.408,00 5 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Unit 48.436.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Unit 44.262.800,00 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara Kab. Bolaang Mongondow Selatan 9 Unit 2.050.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 9 Unit 2.500.000,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capain Kinerja Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 22.355.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Unit 2.500.000,00 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Unit 303.738.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Unit 10.000.000,00 5 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Unit 48.436.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Unit 44.262.800,00 5 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Kab. Bolaang Mongondow Selatan 9 Unit 2.050.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 9 Unit 2.500.000,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capain Kinerja Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Unit 22.355.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Unit 2.500.000,00 5 1 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Unit 303.738.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Unit 10.000.000,00 5 1 2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan 100 Persen 1.346.171.800,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 100 Persen 2.004.312.100,00 Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD Kab. Bolaang Mongondow Selatan 100 Persen Dana Alokasi Umum (DAU) - 100 Persen 5 1 2 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2 Berita Acara 24.031.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 2 Berita Acara 100.000.000,00 Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2 Berita Acara 11.377.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 2 Berita Acara 100.000.000,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capain Kinerja Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2 Berita Acara 27.195.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 2 Berita Acara 100.000.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2 Dokumen 733.973.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 2 Dokumen 848.791.790,00 5 1 2 2.01 3 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2 Berita Acara 24.031.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 2 Berita Acara 100.000.000,00 5 1 2 2.01 4 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2 Berita Acara 11.377.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 2 Berita Acara 100.000.000,00 5 1 2 2.01 5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2 Berita Acara 27.195.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 2 Berita Acara 100.000.000,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capain Kinerja Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 1 2 2.01 7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Kab. Bolaang Mongondow Selatan 2 Dokumen 733.973.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 2 Dokumen 848.791.790,00 5 1 2 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Kab. Bolaang Mongondow Selatan 36 Orang 328.436.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 36 Orang 332.738.973,00 Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan Kab. Bolaang Mongondow Selatan 48.444.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 100.000.000,00 5 1 2 2.02 2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Kab. Bolaang Mongondow Selatan 36 Orang 328.436.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 36 Orang 332.738.973,00 5 1 2 2.02 3 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Buku 48.444.400,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Buku 100.000.000,00 5 1 2 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan 4 Laporan 67.540.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 4 Laporan 322.781.337,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capain Kinerja Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 1 2 2.03 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan 4 Laporan 67.540.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 4 Laporan 322.781.337,00 5 1 2 2.04 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Dokumen 105.173.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Dokumen 100.000.000,00 5 1 2 2.04 2 Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Dokumen 105.173.500,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Dokumen 100.000.000,00 5 1 3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Kab. Bolaang Mongondow Selatan 100 Persen 404.600.450,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 100 Persen 300.000.000,00 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA Kab. Bolaang Mongondow Selatan 100 Persen 264.981.720,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 100 Persen 674.328.452,00 Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Kab. Bolaang Mongondow Selatan 100 Persen 700.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 100 Persen 50.000.000,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capain Kinerja Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Infrastruktur dan Kewilayahan 5 1 3 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Dokumen 200.797.160,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Dokumen 100.000.000,00 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 101.154.970,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Laporan 100.000.000,00 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 102.648.320,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Laporan 100.000.000,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capain Kinerja Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 1 3 2.01 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Dokumen 200.797.160,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Dokumen 100.000.000,00 5 1 3 2.01 7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Laporan 101.154.970,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Laporan 100.000.000,00 5 1 3 2.01 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Laporan 102.648.320,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Laporan 150.000.000,00 5 1 3 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Laporan 99.990.665,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Laporan 574.328.452,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capain Kinerja Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 39.995.550,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Laporan 50.000.000,00 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 124.995.505,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Laporan 50.000.000,00 5 1 3 2.02 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Laporan 99.990.665,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Laporan 574.328.452,00 5 1 3 2.02 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Laporan 39.995.550,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Laporan 50.000.000,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capain Kinerja Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 1 3 2.02 4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Laporan 124.995.505,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Laporan 50.000.000,00 5 1 3 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang KewilayahanJumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Laporan 700.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Laporan 50.000.000,00 5 1 3 2.03 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang KewilayahanJumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Laporan 700.000.000,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Laporan 50.000.000,00 5 5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 649.999.360,00 350.000.000,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capain Kinerja Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 5 2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Kab. Bolaang Mongondow Selatan 100 Persen 649.999.360,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 100 Persen 350.000.000,00 5 5 2 2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Dokumen 199.999.940,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Dokumen 250.000.000,00 5 5 2 2.02 1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Dokumen 199.999.940,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Dokumen 250.000.000,00 5 5 2 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Dokumen 249.999.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Dokumen 50.000.000,00 5 5 2 2.03 7 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Dokumen 249.999.600,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Dokumen 50.000.000,00 5 5 2 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Dokumen 199.999.820,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Dokumen 50.000.000,00 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/Subkegiatan Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Catatan Penting Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capain Kinerja Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 5 2 2.04 1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 Dokumen 199.999.820,00 Dana Alokasi Umum (DAU) - 1 Dokumen 50.000.000,00 Sumber : Renstra Bapplitbangda Tahun 2025-2029

1.Rencana Strategis Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029;
2.Kepmendagri nomor: 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; Rencana kerja dan pendanaan dalam Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai Pada Lampiran tabel 4.1: Tabel 4.1 Rencana kerja dan pendanaan dalam Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 UNSUR PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN 9.521.866 .823,00 8.674.85 3.381,00 5 1 PERENCAN AAN 8.871.867 .463,00 8.324.85 3.381,00 5 1 1 PROGRAM PENUNJAN G URUSAN PEMERINTA HAN DAERAH KABUPATE N/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks) 85 86 3,45 Indek s 6.156.113 .493,00 Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Dan a Alo kas i Um um (DA U) - 3,45 Indek s 5.296.21 2.829,00 Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 1 1 2. 0 1 Perencanaan , Penganggar an, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah 2 Dok umen 12 Doku men 12 Doku men 2 Dok umen 24.491.93 2,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan . 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan ASN Bappelitbang da 2 Dok umen 5.000.00 0,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD 1 Dok umen 1 Dok umen 1 Dok umen 1 Dok umen 4.996.110 ,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, ASN Bappelitbang da 1 Dok umen 2.500.00 0,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 narko ba, judi, dan pe nyelud upan . Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen 1 Dok umen 1 Dok umen 1 Dok umen 1 Dok umen 1.795.800 ,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr ASN Bappelitbang da 1 Dok umen 2.500.00 0,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Perubahan RKA-SKPD memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan . asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen 1 Dok umen 1 Dok umen 1 Dok umen 1 Dok umen 1.789.875 ,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan . 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan ASN Bappelitbang da 1 Dok umen 2.500.00 0,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen Perubahan 1 Dok umen 1 Dok umen 1 Dok umen 1 Dok umen 2.758.350 ,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, ASN Bappelitbang da 1 Dok umen 2.500.00 0,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 narko ba, judi, dan pe nyelud upan . Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 La poran 8 Lapor an 8 Lapor an 10 La poran 4.912.680 ,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr ASN Bappelitbang da 10 La poran 10.000.0 00,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan . asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 1 1 2. 0 1 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah 2 Dok umen 12 Doku men 12 Doku men 2 Dok umen 24.491.93 2,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan . 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan ASN Bappelitbang da 2 Dok umen 5.000.00 0,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE 5 1 1 2. 0 1 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD 1 Dok umen 1 Dok umen 1 Dok umen 1 Dok umen 4.996.110 ,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr ASN Bappelitbang da 1 Dok umen 2.500.00 0,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan . asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 1 1 2. 0 1 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dok umen 1 Dok umen 1 Dok umen 1 Dok umen 1.795.800 ,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan . 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan ASN Bappelitbang da 1 Dok umen 2.500.00 0,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE 5 1 1 2. 0 1 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen 1 Dok umen 1 Dok umen 1 Dok umen 1 Dok umen 1.789.875 ,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, ASN Bappelitbang da 1 Dok umen 2.500.00 0,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 narko ba, judi, dan pe nyelud upan . Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE 5 1 1 2. 0 1 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen Perubahan 1 Dok umen 1 Dok umen 1 Dok umen 1 Dok umen 2.758.350 ,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr ASN Bappelitbang da 1 Dok umen 2.500.00 0,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan . asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 1 1 2. 0 1 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 La poran 8 Lapor an 8 Lapor an 10 La poran 4.912.680 ,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan . 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan ASN Bappelitbang da 10 La poran 10.000.0 00,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE 5 1 1 2. 0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 ASN 34 ASN 34 ASN 37 ASN 4.202.585 .783,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, ASN BAPPELITB ANGDA 37 ASN 4.241.20 4.971,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 narko ba, judi, dan pe nyelud upan. Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Jumlah Dokumen Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD 12 Doku men 12 lapor an 12 lapor an 12 Doku men 10.225.00 0,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr ASN BAPPELITB ANGDA 12 Doku men 20.000.0 00,00 Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 1 1 2. 0 2 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 37 ASN 34 ASN 34 ASN 37 ASN 4.202.585 .783,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan ASN BAPPELITB ANGDA 37 ASN 4.241.20 4.971,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah 5 1 1 2. 0 2 3 Pelaksanaan Penatausaha an dan Pengujian/Ve rifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausah aan dan Pengujian/V erifikasi Keuangan SKPD 12 Doku men 12 lapor an 12 lapor an 12 Doku men 10.225.00 0,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) 12 Doku men 20.000.0 00,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 1 1 2. 0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Lapor an N/A N/A 1 Lapor an 12.000.00 0,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan ASN BAPPELITB ANGDA 1 Lapor an 1.000.00 0,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 1 1 2. 0 3 6 Penatausaha an Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausah aan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Lapor an N/A N/A 1 Lapor an 12.000.00 0,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan ASN BAPPELITB ANGDA 1 Lapor an 1.000.00 0,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 1 1 2. 0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket N/A N/A 1 paket 14.386.18 0,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan ASN BAPPELITB ANGDA 1 paket 1.398.65 0,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lapor an N/A N/A 1 Lapor an 4.800.000 ,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K ASN BAPPELITB ANGDA 1 Lapor an 2.500.00 0,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Lapor an N/A N/A 1 Lapor an 765.287.0 00,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan ASN BAPPELITB ANGDA 1 Lapor an 400.000. 000,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 1 1 2. 0 6 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 paket N/A N/A 1 paket 14.386.18 0,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan ASN BAPPELITB ANGDA 1 paket 1.398.65 0,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 1 1 2. 0 6 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Lapor an N/A N/A 1 Lapor an 4.800.000 ,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan ASN BAPPELITB ANGDA 1 Lapor an 2.500.00 0,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 1 1 2. 0 6 9 Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Lapor an N/A N/A 1 Lapor an 765.287.0 00,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan ASN BAPPELITB ANGDA 1 Lapor an 400.000. 000,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 1 1 2. 0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit N/A N/A 1 Unit 478.784.0 70,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan ASN BAPPELITB ANGDA 1 Unit 100.000. 000,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 1 1 2. 0 7 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit N/A N/A 1 Unit 478.784.0 70,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan ASN BAPPELITB ANGDA 1 Unit 100.000. 000,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 1 1 2. 0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Lapor an N/A N/A 2 Lapor an 82.800.00 0,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan ASN BAPPELITB ANGDA 2 Lapor an 85.308.0 00,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lapor an N/A N/A 12 Lapor an 167.920.9 13,00 Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan ASN BAPPELITB ANGDA 12 Lapor an 360.538. 408,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 1 1 2. 0 8 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 2 Lapor an N/A N/A 2 Lapor an 82.800.00 0,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan ASN BAPPELITB ANGDA 2 Lapor an 85.308.0 00,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE 5 1 1 2. 0 8 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 12 Lapor an N/A N/A 12 Lapor an 167.920.9 13,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um Memp erkua t reform asi politik, hukum 4. Penin gka tan Pelay anan Publik ASN BAPPELITB ANGDA 12 Lapor an 360.538. 408,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kantor yang Disediakan (DA U) dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sanaa n SPBE 5 1 1 2. 0 9 Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit N/A N/A 1 Unit 48.436.40 0,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj ASN BAPPELITB ANGDA 1 Unit 44.262.8 00,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 nyelud upan. emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a 9 Unit N/A N/A 9 Unit 2.050.000 ,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa ASN BAPPELITB ANGDA 9 Unit 2.500.00 0,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit N/A N/A 1 Unit 22.355.40 0,00 Dan a Alo kasi Um um Memp erkua t reform asi politik, 4. Penin gka tan Pelay anan ASN BAPPELITB ANGDA 1 Unit 2.500.00 0,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (DA U) hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pelak sanaa n SPBE Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi 1 Unit N/A N/A 1 Unit 303.738.0 00,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen ASN BAPPELITB ANGDA 1 Unit 10.000.0 00,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 nyelud upan. Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE 5 1 1 2. 0 9 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit N/A N/A 1 Unit 48.436.40 0,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n ASN BAPPELITB ANGDA 1 Unit 44.262.8 00,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE 5 1 1 2. 0 9 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak dan Perizinan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang 9 Unit N/A N/A 9 Unit 2.050.000 ,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um Memp erkua t reform asi politik, hukum 4. Penin gka tan Pelay anan Publik ASN BAPPELITB ANGDA 9 Unit 2.500.00 0,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny a (DA U) dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sanaa n SPBE 5 1 1 2. 0 9 6 Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit N/A N/A 1 Unit 22.355.40 0,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj ASN BAPPELITB ANGDA 1 Unit 2.500.00 0,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 nyelud upan. emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE 5 1 1 2. 0 9 1 0 Pemeliharaa n/Rehabilitas i Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi 1 Unit N/A N/A 1 Unit 303.738.0 00,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa ASN BAPPELITB ANGDA 1 Unit 10.000.0 00,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 1 2 PROGRAM PERENCAN AAN, PENGENDA LIAN DAN EVALUASI PEMBANGU NAN DAERAH Persentase Keselarasa n RPJMD dengan RKPD 100 P ersen N/A N/A 100 P ersen 1.346.171 .800,00 Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Dan a Alo kas i Um um (DA U) Memp erkua t refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korup si, narko ba, judi, dan pe nyelu dupan . 4. Penin gka tan Pelay anan Publi k dan Refor masi Birok rasi Penat aan K elem baga a n Yang Tepat Fung si, Regul asi, Pener apan Mana jeme n Resik o, Perce Perangkat daerah 100 P ersen 2.004.31 2.100,00 Badan Perenc anaan Pemba ngunan Peneliti an dan Penga mbanga n Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 patan Digita lisasi Laya nan Publi k Dan Pelak sana a n SPBE Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Persentase Keselarasa n RPJMD dengan Renstra PD 100 P ersen N/A N/A 100 P ersen Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Dan a Alo kas i Um um (DA U) Memp erkua t refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korup si, narko ba, judi, dan pe nyelu dupan . 4. Penin gka tan Pelay anan Publi k dan Refor masi Birok rasi Penat aan K elem baga a n Yang Tepat Fung si, Regul asi, Pener apan Mana jeme n Resik o, Perce Perangkat daerah 100 P ersen Badan Perenc anaan Pemba ngunan Peneliti an dan Penga mbanga n Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 patan Digita lisasi Laya nan Publi k Dan Pelak sana a n SPBE Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 1 2 2. 0 1 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 2 Berita Acara 2 Berita Acara 2 Berita Acara 24.031.50 0,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Opd, DPRD, Kelompok Masyarakat, Media Masa 2 Berita Acara 100.000. 000,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lint as Perangkat Daerah 2 Berita Acara 2 Berita Acara 2 Berita Acara 2 Berita Acara 11.377.50 0,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Opd, DPRD, Kelompok Masyarakat, Media Masa 2 Berita Acara 100.000. 000,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 narko ba, judi, dan pe nyelud upan. Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Berita Acara Musrenban g Kabupaten/ Kota 2 Berita Acara 2 Berita Acara 2 Berita Acara 2 Berita Acara 27.195.00 0,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Opd, DPRD, Kelompok Masyarakat, Media Masa 2 Berita Acara 100.000. 000,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Jumlah Dokumen Perencanaa n Pembangun an Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RP JMD/RKPD) 2 Doku men 2 Doku men 2 Doku men 2 Doku men 733.973.4 00,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa Opd, DPRD, Kelompok Masyarakat, Media Masa 2 Doku men 848.791. 790,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE 5 1 2 2. 0 1 3 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara 2 Berita Acara 2 Berita Acara 2 Berita Acara 24.031.50 0,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Dan a Alo kasi Um um Memp erkua t reform asi politik, 4. Penin gka tan Pelay anan Opd, DPRD, Kelompok Masyarakat, Media Masa 2 Berita Acara 100.000. 000,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Selata n (DA U) hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pelak sanaa n SPBE 5 1 2 2. 0 1 4 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lint as Perangkat Daerah 2 Berita Acara 2 Berita Acara 2 Berita Acara 2 Berita Acara 11.377.50 0,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj Opd, DPRD, Kelompok Masyarakat, Media Masa 2 Berita Acara 100.000. 000,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 nyelud upan. emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE 5 1 2 2. 0 1 5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/K ota Jumlah Berita Acara Musrenban g Kabupaten/ Kota 2 Berita Acara 2 Berita Acara 2 Berita Acara 2 Berita Acara 27.195.00 0,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa Opd, DPRD, Kelompok Masyarakat, Media Masa 2 Berita Acara 100.000. 000,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE 5 1 2 2. 0 1 7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaa n Pembangun an Daerah 2 Doku men 2 Doku men 2 Doku men 2 Doku men 733.973.4 00,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Dan a Alo kasi Um um Memp erkua t reform asi politik, 4. Penin gka tan Pelay anan Opd, DPRD, Kelompok Masyarakat, Media Masa 2 Doku men 848.791. 790,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pembanguna n Daerah Kabupaten/K ota Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RP JMD/RKPD) Selata n (DA U) hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pelak sanaa n SPBE 5 1 2 2. 0 2 Analisis Data dan Informasi Pemerintaha n Daerah Bidang Perencanaan Pembanguna n Daerah Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaata n Data dan Informasi 36 Oran g 36 Oran g 36 Oran g 36 Oran g 328.436.5 00,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Perangkat Daerah 36 Oran g 332.738. 973,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pe nyelud upan. Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Jumlah Buku Profil Pembangun an Daerah yang Diterbitkan 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 48.444.40 0,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb Opd, DPRD, Kelompok Masyarakat, Media Masa 100.000. 000,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE 5 1 2 2. 0 2 2 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaata 36 Oran g 36 Oran g 36 Oran g 36 Oran g 328.436.5 00,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Dan a Alo kasi Um Memp erkua t reform asi 4. Penin gka tan Pelay Perangkat Daerah 36 Oran g 332.738. 973,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Perencanaan Pembanguna n SKPD n Data dan Informasi Selata n um (DA U) politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Dan Pelak sanaa n SPBE 5 1 2 2. 0 2 3 Penyusunan Profil Pembanguna n Daerah Kabupaten/K ota Jumlah Buku Profil Pembangun an Daerah yang Diterbitkan 1 Buku 1 Buku 1 Buku 1 Buku 48.444.40 0,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj Opd, DPRD, Kelompok Masyarakat, Media Masa 1 Buku 100.000. 000,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 nyelud upan. emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE 5 1 2 2. 0 3 Pengendalia n, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembanguna n Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangun an Daerah 4 Lapor an 4 Lapor an 4 Lapor an 4 Lapor an 67.540.00 0,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa Perangkat Daerah 4 Lapor an 322.781. 337,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE 5 1 2 2. 0 3 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja 4 Lapor an 4 Lapor an 4 Lapor an 4 Lapor an 67.540.00 0,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Dan a Alo kasi Um um Memp erkua t reform asi politik, 4. Penin gka tan Pelay anan Perangkat Daerah 4 Lapor an 322.781. 337,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pembanguna n Daerah Pembangun an Daerah Selata n (DA U) hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pelak sanaa n SPBE 5 1 2 2. 0 4 Pengendalia n, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembanguna n Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintah an Daerah di Bidang Pembangun an Daerah 1 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 105.173.5 00,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj Perangkat Daerah 1 Doku men 100.000. 000,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 nyelud upan. emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE 5 1 2 2. 0 4 2 Penerapan Sistem Informasi Pemerintaha n Daerah di Bidang Pembanguna n Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintah an Daerah di Bidang Pembangun an Daerah 1 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 1 Doku men 105.173.5 00,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa Perangkat Daerah 1 Doku men 100.000. 000,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 1 3 PROGRAM KOORDINA SI DAN SINKRONIS ASI PERENCAN AAN PEMBANGU NAN DAERAH Persentase Keselarasa n RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintah an dan Pembangu nan Manusia 100 Perse n N/A NA 100 Perse n 404.600.4 50,00 Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Dan a Alo kas i Um um (DA U) Memp erkua t refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korup si, narko ba, judi, dan pe nyelu dupan . 4. Penin gka tan Pelay anan Publi k dan Refor masi Birok rasi Penat aan K elem baga a n Yang Tepat Fung si, Regul asi, Pener apan Mana jeme n Resik o, Perce Perangkat Daerah 100 Perse n 300.000. 000,00 Badan Perenc anaan Pemba ngunan Peneliti an dan Penga mbanga n Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 patan Digita lisasi Laya nan Publi k Dan Pelak sana a n SPBE Persentase Keselarasa n RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonom ian dan SDA 100 Perse n N/A NA 100 Perse n 264.981.7 20,00 Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Dan a Alo kas i Um um (DA U) - 100 Perse n 674.328. 452,00 Badan Perenc anaan Pemba ngunan Peneliti an dan Penga mbanga n Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Persentase Keselarasa n RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastrukt ur dan Kewilayaha n 100 Perse n N/A NA 100 Perse n 700.000.0 00,00 Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Dan a Alo kas i Um um (DA U) - 100 Perse n 50.000.0 00,00 Badan Perenc anaan Pemba ngunan Peneliti an dan Penga mbanga n Daerah 5 1 3 2. 0 1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintaha n dan Pembanguna n Manusia Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Pembangun an Perangkat Daerah Bidang Pemerintah an 1 Dok umen NA NA 1 Dok umen 200.797.1 60,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs Perangkat Daerah 1 Dok umen 100.000. 000,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa n Monitoring dan Evaluasi Penyusuna n Dokumen Perencanaa 1 Lap oran NA NA 1 Lap oran 101.154.9 70,00 Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Perangkat Daerah 1 Lap oran 100.000. 000,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 n Pembangun an Perangkat Daerah Bidang Pembangun an Manusia serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Pembangun an Manusia 1 Lap oran NA NA 1 Lap oran 102.648.3 20,00 Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Perangkat Daerah 1 Lap oran 100.000. 000,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE 5 1 3 2. 0 1 5 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pembanguna n Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Pembangun an Perangkat Daerah Bidang Pemerintah an 1 Dok umen 1 Dok umen 1 Dok umen 1 Dok umen 200.797.1 60,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Perangkat Daerah 1 Dok umen 100.000. 000,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 narko ba, judi, dan pe nyelud upan. Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE 5 1 3 2. 0 1 7 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa n Monitoring dan Evaluasi Penyusuna n Dokumen Perencanaa n 1 Lap oran 1 Lap oran 1 Lap oran 1 Lap oran 101.154.9 70,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr Perangkat Daerah 1 Lap oran 100.000. 000,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pembanguna n Manusia Pembangun an Perangkat Daerah Bidang Pembangun an Manusia memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 1 3 2. 0 1 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Pembanguna n Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Pembangun an Manusia 1 Lap oran 1 Lap oran 1 Lap oran 1 Lap oran 102.648.3 20,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Perangkat Daerah 1 Lap oran 150.000. 000,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE 5 1 3 2. 0 2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomia n dan SDA (Sumber Daya Alam) Jumlah Dokumen Perencanaa n Pembangun an Daerah Bidang Perekonomi an yang Dikoordinir Penyusuna nnya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Lap oran NA NA 1 Lap oran 99.990.66 5,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, 8. Penin gka tan Ekon omi dan Invest asi Daera h Penin gkata n Produ ksi Dan Produ k tivitas Komo Perangkat Daerah 1 Lap oran 574.328. 452,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 narko ba, judi, dan pe nyelud upan. ditas Ungg ulan Daera h Serta Inova si Produ k Lokal Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa n Monitoring dan Evaluasi Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Pembangun an Perangkat Daerah Bidang Perekonomi an 1 Lap oran NA NA 1 Lap oran 39.995.55 0,00 Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups 8. Penin gka tan Ekon omi dan Invest asi Daera h Penin gkata n Produ ksi Dan Produ k tivitas Perangkat Daerah 1 Lap oran 50.000.0 00,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. Komo ditas Ungg ulan Daera h Serta Inova si Produ k Lokal Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Perekonomi an 1 Lap oran NA NA 1 Lap oran 124.995.5 05,00 Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan 8. Penin gka tan Ekon omi dan Invest asi Daera h Penin gkata n Produ ksi Dan Produ k Perangkat Daerah 1 Lap oran 50.000.0 00,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. tivitas Komo ditas Ungg ulan Daera h Serta Inova si Produ k Lokal 5 1 3 2. 0 2 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Perekonomia n (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaa n Pembangun an Daerah Bidang Perekonomi an yang Dikoordinir Penyusuna nnya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Lap oran 1 Lap oran 1 Lap oran 1 Lap oran 99.990.66 5,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant 8. Penin gka tan Ekon omi dan Invest asi Daera h Penin gkata n Produ ksi Dan Produ Perangkat Daerah 1 Lap oran 574.328. 452,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. k tivitas Komo ditas Ungg ulan Daera h Serta Inova si Produ k Lokal 5 1 3 2. 0 2 3 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna n Perangkat Daerah Bidang Perekonomia n Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaa n Monitoring dan Evaluasi Penyusuna n Dokumen Perencanaa n Pembangun an Perangkat Daerah Bidang 1 Lap oran 1 Lap oran 1 Lap oran 1 Lap oran 39.995.55 0,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb 8. Penin gka tan Ekon omi dan Invest asi Daera h Penin gkata n Produ ksi Dan Perangkat Daerah 1 Lap oran 50.000.0 00,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Perekonomi an erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. Produ k tivitas Komo ditas Ungg ulan Daera h Serta Inova si Produ k Lokal 5 1 3 2. 0 2 4 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Perekonomia n Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Perekonomi an 1 Lap oran 1 Lap oran 1 Lap oran 1 Lap oran 124.995.5 05,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan 8. Penin gka tan Ekon omi dan Invest asi Daera h Penin gkata n Produ ksi Perangkat Daerah 1 Lap oran 50.000.0 00,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. Dan Produ k tivitas Komo ditas Ungg ulan Daera h Serta Inova si Produ k Lokal Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 1 3 2. 0 3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Kewilayaha nJumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Kewilayaha n 1 Lapor an NA NA 1 Lapor an 700.000.0 00,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Perangkat Daerah 1 Lapor an 50.000.0 00,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 1 3 2. 0 3 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembanguna n Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Kewilayaha nJumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Re nja dengan RKPD/RPJ MD pada Bidang Kewilayaha n 1 Lapor an 1 Lapor an 1 Lapor an 1 Lapor an 700.000.0 00,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Perangkat Daerah 1 Lapor an 50.000.0 00,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE 5 5 PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN 649.999.3 60,00 350.000. 000,00 5 5 2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN DAERAH Persentase Rekomend asi Kebijakan Pembangu nan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implement asi Pembangu nan 100 Perse n N/A NA 100 Perse n 649.999.3 60,00 Kab. Bolaa ng Mong ondo w Selata n Dan a Alo kas i Um um (DA U) Memp erkua t refor masi politik , huku m dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan 4. Penin gka tan Pelay anan Publi k dan Refor masi Birok rasi Penat aan K elem baga a n Perangkat Daerah 100 Perse n 350.000. 000,00 Badan Perenc anaan Pemba ngunan Peneliti an dan Penga mbanga n Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pemb erant asan korup si, narko ba, judi, dan pe nyelu dupan . Yang Tepat Fung si, Regul asi, Pener apan Mana jeme n Resik o, Perce patan Digita lisasi Laya nan Publi k Dan Pelak sana a n SPBE 5 5 2 2. 0 2 Penelitian dan Pengembang an Bidang Sosial dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengemban 1 Dok umen N/A N/A 1 Dok umen 199.999.9 40,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Dan a Alo kasi Um um Memp erkua t reform asi politik, 4. Penin gka tan Pelay anan Perangkat Daerah 1 Dok umen 250.000. 000,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Kependuduk an gan Bidang Aspek- Aspek Sosial Selata n (DA U) hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sanaa n SPBE 5 5 2 2. 0 2 1 Penelitian dan Pengembang an Bidang Aspek- Aspek Sosial Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengemban gan Bidang Aspek- Aspek Sosial 1 Dok umen N/A N/A 1 Dok umen 199.999.9 40,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Perangkat Daerah 1 Dok umen 250.000. 000,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 nyelud upan. Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 5 2 2. 0 3 Penelitian dan Pengembang an Bidang Ekonomi dan Pembanguna n Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengemban gan Lingkungan Hidup 1 Dok umen N/A N/A 1 Dok umen 249.999.6 00,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Perangkat Daerah 1 Dok umen 50.000.0 00,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5 5 2 2. 0 3 7 Penelitian dan Pengembang an Lingkungan Hidup Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengemban gan Lingkungan Hidup 1 Dok umen N/A N/A 1 Dok umen 249.999.6 00,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Perangkat Daerah 1 Dok umen 50.000.0 00,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE 5 5 2 2. 0 4 Pengembang an Inovasi dan Teknologi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengemban gan, dan Perekayasa 1 Dok umen N/A N/A 1 Dok umen 199.999.8 20,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um Memp erkua t reform asi politik, hukum 4. Penin gka tan Pelay anan Publik Perangkat Daerah 1 Dok umen 50.000.0 00,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 an di Bidang Teknologi dan Inovasi (DA U) dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe nyelud upan. dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sanaa n SPBE 5 5 2 2. 0 4 1 Penelitian, Pengembang an, dan Perekayasaa n di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengemban gan, dan Perekayasa an di Bidang Teknologi dan Inovasi 1 Dok umen N/A N/A 1 Dok umen 199.999.8 20,00 Kab. Bolaa ng Mong ondow Selata n Dan a Alo kasi Um um (DA U) Memp erkua t reform asi politik, hukum dan birokr asi, serta memp erkuat penc egaha n dan pemb erant asan korups i, narko ba, judi, dan pe 4. Penin gka tan Pelay anan Publik dan Refor masi Birokr asi Penat aan K elemb agaa n Yang Tepat Fungs i, Regul asi, Pener apan Manaj emen Perangkat Daerah 1 Dok umen 50.000.0 00,00 Badan Perenca naan Pemban gunan Penelitia n dan Pengam bangan Daerah Kode Urusan/Bida ng Urusan Pemerintah an Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan/S ubkegiatan Targe t Akhir Perio de Rens tra Pera ngkat Daer ah Reali sasi Capa ian Renj a Pera ngka t Daer ah Tahu n 2024 Praki raan Capa ian Targ et Renj a PD Tahu n 2025 Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana) Kelompok sasaran Perkiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perang kat Daerah Penang gung Jawab Targe t 2026 Pagu Indikatif Lokas i Su mb er Dan a PRIORITAS Targe t Capai n Kiner ja Kabutuh an Dana/ Pagu Indikatif Nasio anl Daera h 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 nyelud upan. Resik o, Perce patan Digital isasi Layan an Publik Dan Pelak sanaa n SPBE 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor: 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Renja Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan Tahun 2026 memuat rencana Operasional pencapaian sasaran Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 melalui pelaksanaan 2 (dua) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dan 4 (Empat) Program dengan total pagu anggaran mencapai Rp. 9.521.866.823,- (Sembilan Milyar Lima ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan ratus Enam puluh enam ribu delapan ratu dua puluh tiga rupiah). Catatan penting yang patut mendapat perhatian dalam penyusunan Renja Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 adalah Perubahan target output beberapa sub kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai hasil respon terhadap hasil pilkada serentak di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2024. Penetapan Renja Bappelitbangda bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah, terukur capaian kinerjanya, memiliki indikator yang jelas, serta dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, Renja yang ditetapkan menjadi pedoman operasional tahunan bagi Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah serta sebagai acuan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) dengan berpedoman pada kebijkan umum angaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) anggaran pendapatan belanja daerah. Z. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Berkaitan dengan upaya untuk menangani apa yang harus diatur dan bagaimana cara memberikan pelayanan terbaik, maka sesuai tugas dan fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) di tuntut untuk melakukan perbaikan dalam rangka pelayanan publik yang cepat dan tepat. Dalam kerangka berfikir seperti inilah maka setiap unsur di Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) harus melakukan reformasi pola pikir dalam menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan misi yang diembannya. Untuk itu setiap unsur yang terkait didalam Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan daerah (BPKPD)harus bekerja secara simultan dalam menjalankan fungsinya guna turut menghadirkan kepemerintahan yang baik(Good Governance) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, khususnya di dalam pengelolaan keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan daerah telah merumuskan beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai pedoman di dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan dan barang milik daerah maka perubahan paradigma penyelenggaraan memiliki relevansi yang signifikan, khususnya dalam rangka menghadirkan proses pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel dapat ditinjau dari bagaimana proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penataausahaan/pengadministrasian, pertanggungjawaban, evaluasi, dan pelaporan dilaksanakan. Kepatuhan dalam pelaksanaan proses tersebut akan sangat membantu kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan mempermudah proses pertanggungjawaban secara hukum. Disamping itu untuk mengimbangi dan melayani tuntutan swasta dan masyarakat juga sekaligus untuk mewujudkan proses pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang efisien dan efektif maka penerapan teknologi informasi dalam proses pengelolaan keuangan dan barang milik daerah menjadi suatu kebutuhan. Dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah semuanya sudah dapat dijalankan. 1.2. Landasan Hukum Dasar hukum dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut:
1.Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja badan keuangan; 1.3. Maksud dan Tujuan
1.Maksud Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan antara : - Membantu Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya - Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program - Menyelaraskan program dengan penganggaran - Meningkatkan akuntababilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan
2.Tujuan Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah : - Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran - Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Sistematika Penulisan BAB I. PENDAHULUAN A. latar belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan D. Sistimatika Penulisan BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KEUANGAN TAHUN LALU A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah B. Analisis Kinerja Perangkat Daerah C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan B. Program dan Kegiatan BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH BAB V. PENUTUP Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indicator kinerja yang ingin dicapai berikut analisis yang dilakukan: Tabel T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Dan Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan NAMA PERANGKAT DAERAH : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2022-2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2024)Target Program dan Kegiatan (RENJA Perengkat Daerah Tahun 2024) Perkiraan Realiasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan
(2024)Tingkat Capaian Realisas i Target RENSTR A (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 5+7+9 11=10/ 4 Urusan Penunjang Urusan PemerintahanI I I Keuangan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan 100% 46 Org 46 Org 46 Org 100% 46 Org 46 Org 100% Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Keuangan 100% 12 Dok 12 Dok 12 Dok 100% 12 Dok 12 Dok 100% Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD Jumlah Laporan Barang Milik Daerah, Jumlah Laporan Barang Habis Pakai 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 100% 2 Dok 2 Dok 100% Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penyediaan Komponen Instaasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase Pemenuhan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pengadaan Barang Miik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 9 Unit 9 Unit 3 unit 3 unit 100% 100% 100% 100% Pengadaan Peraatan dan mesin lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan 9 Unit 9 Unit 3 unit 3 unit 100% 100% 100% 100% Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor Persentase jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penyedianan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Masuk dan Keluar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jaringan Internet yang tersedia 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 100% Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara 24 Unit 24 Unit 15 unit 15 unit 100% 15 unit 15 unit 100% Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit 100% 10 Unit 10 Unit 100% Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Bangunan Gedung yang dipelihara/rehabilitasi 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 100% PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koordinasi dan Penyusunan Rencana anggaran Daerah 5.Presentase ketersediaan Dokumen KUA dan PPAS, KUPA dan PPASP, Perda dan Perbup APBD. Perda dan Perbup PAPBDP, Regulasi penganggaran, Perencanaan Penganggaran secara tepat waktu dan sesuai peraturan perUU 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100% Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100% Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang PerubahanAPBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100% Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah Kebijakan Bidang Anggaran 3 Kebijakan 3 Kebijakan 3 Kebijakan 3 Kebijakan 100% 3 Kebijakan 3 Kebijakan 100% Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 515 laporan 515 laporan 515 laporan 515 laporan 100% 515 laporan 515 laporan 100% Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah SP2D Jumlah SP2D Jumlah SP2D Jumlah SP2D Jumlah SP2D 100% Jumlah SP2D Jumlah SP2D 100% Koordinasi,Fasilitasi, Asistensi,Singkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah Laporan Rencana Penggunaan dan Realisasi Penggunaan Dana Transfer Pusat dan Provinsi 500 laporan 500 laporan 500 laporan 500 laporan 100% 500 laporan 500 laporan 100% Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Potongan PFK Jumlah SP2D Jumlah SP2D Jumlah SP2D Jumlah SP2D 100% Jumlah SP2D Jumlah SP2D 100% Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Peserta Sosialisasi 70 Orang 70 Orang 70 Orang 70 Orang 100% 70 Orang 70 Orang 100% Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 6 laporan 6 laporan 6 laporan 6 laporan 100% 6 laporan 6 laporan 100% Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUDdan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 100% 2 laporan 2 laporan 100% Koordinasi Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Peaksanaan APBD Bulanan,Triwulan dan semesteran Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran Gaji 13 Dokumen 13 Dokumen 13 Dokumen 13 Dokumen 100% 13 Dokumen 13 Dokumen 100% Koordinasi an Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Perda Tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD 2 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 2 Dokumen 100% Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Jumlah Desa Yang Menerima ADD 81 Desa 81 Desa 81 Desa 81 Desa 100% 81 Desa 81 Desa 100% Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Jumlah desa yang menerima ADD 81 Desa 81 Desa 81 Desa 81 Desa 100% 81 Desa 81 Desa 100% Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Rasio Belanja Darurat mendesak terhadap DAU 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Manajemen Aset 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 2 dokumen 100% Penyusunan Standar Harga Tersusunnya Standar Harga Barang dan Jasa 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 2 dokumen 100% Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah terrlaksananya optimalisasi atas BMD yang digunakan, dimanfaatkan, Dipindahtangankan, dimusnahkan, dan di hapus 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 5 dokumen 100% 5 dokumen 5 dokumen 100% Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Tersusunya rencana kebutuhan Barang Milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan Barang Milik 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 2 dokumen 100% Daerah Penyusunan Kebijakan Pengeloaan Barang Milik Daerah Tersusunya Kebijakan terkait pengelolaan BMD 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 2 dokumen 100% Penatausahaan Barang Milik Daerah Tersusunnya Laporan BMD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% Pengamanan Barang Miik Daerah Terlaksananya pengamanan BMD 50 SKPD 50 SKPD 50 SKPD 50 SKPD 100% 50 SKPD 50 SKPD 100% Penilaian Barang Milik Daerah Tersedianya Dokumen Hasil Penilaian BMD 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen 100% 3 dokumen 3 dokumen 100% Rekonsiiasi daam rangka penyusunan laporan barang milik daerah Terlaksananya rekonsiliasi terhadap BMD pada SKPD/Laporan Hasil Rekonsiliasi BMD 50 SKPD 50 SKPD 50 SKPD 50 SKPD 100% 50 SKPD 50 SKPD 100% Penyusunan laporan barang milik daerah Tersusunya Laporan BMD setiap tahunya 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 1 dokumen 1 dokumen 100% pembinaan pengelolaan Barang miik daerah pemerintah Kabupaten/Kota Terlaksananya Bimtek Pengelolaan BMD SKPD 84 Orang 84 Orang 84 Orang 84 Orang 100% 84 Orang 84 Orang 100% Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Rasio PAD 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan Hasil Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 2 dokumen 2 dokumen 100% Penagihan Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak Daerah yang terealisasi 28300 Nop 28300 Nop 28300 Nop 28300 Nop 100% 28300 Nop 28300 Nop 100% Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Kegiatan rekon & Rapat evaluasi capaian Pajak & Retribusi Daerah 16 Pertemuan 16 Pertemuan 16 Pertemuan 16 Pertemuan 100% 16 Pertemuan 16 Pertemuan 100% 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 beberapa Program /Kegiatan telah dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan pelaksanaan program dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut :

1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Program Tersebut dilaksanakan melalui 6 (Enam) kegiatan dengan Total Anggaran Rp.,- 16.171.812.061,45 ( 70,22 % ) Total realisasi. Sub Kegiatan yang realisasinya di bawah 50% yaitu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16,16%.
2.Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program tersebut dilaksanakan melalui 4 (Empat) kegiatan dengan total Anggaran Rp.,- 109.455.592.696,00 (98,15%) total realisasi.
3.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program tersebut dilaksanakan melalui 1 ( Satu ) kegiatan dengan total anggaran Rp. 939.168.662,00,- Adapun realisasi keuangan (83,19%).
4.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program dimaksud dilaksanakan melalui 1 (Satu) kegiatan Dengan anggaran Rp. 1.018.989.000,00 dengan Realisasi Anggaran (91,14%). 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selatan Tabel TC-30 No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target RENSTRA Perengkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 tahun 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 11 12 13
1.Indeks Kepuasan Masyarakat 85% 85% 86% 86% 86% 86% 87% 87% 1.1 Jumah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 12 Bulan 12 Bulan 46 Org 46 Org 12 Bulan 46 Org 46 Org 46 Org 1.2 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi keuangan SKPD 12 Bulan 12 Bulan 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.3 Jumlah laporan Penatausahaan Barang Miik Daerah pada SKPD 12 Bulan 12 Bulan 1 Dokumen 1 Dokumen 12 Bulan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.4 Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Paket 12 Bulan 12 Bulan 1 Paket 1 Paket 1.5 Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 100% 100% 100% 1 Paket 100% 100% 1 Paket 1 Paket 1.6 Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1.7 Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1.8 jumlah laporan penyediaan jasa surat-menyurat 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1.9 Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1.10 Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1.11 Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 14 Unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 1.12 Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit 15 unit 1.13 Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2 Presentase belanja pegawai diuar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD 30% 30% 30% 2.1 Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2.2 jumlah dokumen perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2.3 jumlah peraturan daerah tentang perubahan apbd dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2.4 jumlah peraturan daerah tentang apbd dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2.5 Jumlah dokumen reguasi serta kebijakan bidang anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2.6 Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2.7 Jumlah dokumen hasi koordinasi,fasilitasi asistensi,singkronisasi,supervisi,monitoring dan evaluasi pengelolaan dan perimbangan dan dana transfer lainnya. 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2.8 Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah penerimaan dan pengeuaran kas daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2.9 Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten kota 35 Orang 35 Orang 35 Orang 35 Orang 35 Orang 35 Orang 35 Orang 35 Orang 2.10 Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 2.11 Jumlah laporan keuangan SKPD BLUD dan Laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 2.12 jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban peaksanaan APBD kabupaten/kota 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 2.13 jumlah laporan hasil analisi perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 2.14 Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 3 Presentase Penambahan nilai Aset 1% 1% 1% 1% 3.1 Jumlah standar harga yang disusun 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3.2 Jumlah kebijakan pengelolaan barang milik daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3.3 Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 3.4 Jumlah laporan hasil pengamanan milik daerah 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 3.5 Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 3.6 Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan pemanfaatan, pemindahtanganan pemusnahan barang milik daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3.7 Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 3.8 Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 3.9 Jumah orang yang mengikuti pembinaan pengeoaan barang miik daerah pemerintah kabupaten/kota 35 Orang 35 Orang 35 Orang 35 Orang 35 Orang 35 Orang 35 Orang 35 Orang 4 Cakupan pembinaan dan pengawasan pengeoaan pendapatan 4% 4% 4% 4% 4.1 Jumah dokumen Hasi peaksanaan penagihan pajak daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4.2 Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan I I I I I I I I I I I I I I 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Isu-isu atau permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, beserta factor-faktor yang mempengaruhinya Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang, situasi dan kondisi baik dari lingkungan internal maupun eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut : - Keterbatasan Sumberdaya Manusia dalam tata kelolah keuangan. - Regulasi tentang pengelolaan keuangan yang sering berubah-ubah dari pusat Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tabel TC-31 Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Cata tan Pent ing Program/ Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Pagu Indikatif (Rp.000) Program/ Kegiatan Lok asi Indikator Kinerja Target Capaia n Kebutuhan Dana (Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan BPK PD 1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota BPK PD Indeks Kepuasan Masyarakat 87% 12.994.465. 142 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota BPK PD Indeks Kepuasan Masyarakat 87% 12.994.465. 142 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN BPK PD Jumah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN 46 Org 7,789,700,5 93.97 Jumah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN BPK PD Jumlah Tenaga Administrasi 46 Org 7,789,700,5 93.97 1.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD BPK PD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi keuangan SKPD 1 Doku men 91,419,500. 00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD BPK PD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi keuangan SKPD 1 Doku men 91,419,500. 00 2 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD BPK PD Jumlah laporan Penatausahaan Barang Miik Daerah pada SKPD 1 Doku 46,100,000. 00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD BPK PD Jumlah laporan Penatausahaan Barang Miik Daerah pada SKPD 1 Doku 46,100,000. 00 men men 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPK PD Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 Paket 10,999,000. 00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor BPK PD Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan 1 Paket 10,999,000. 00 3.2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan BPK PD Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 Paket 15,000,000. 00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan BPK PD Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan 1 Paket 15,000,000. 00 3.3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD BPK PD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 1 lapora n 738,499,00 0.00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD BPK PD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 1 lapora n 738,499,00 0.00 4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya BPK PD Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 3 Unit 45,000,000. 00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya BPK PD Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan 1 Unit 45,000,000. 00 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat BPK PD jumlah laporan penyediaan jasa surat- menyurat 1 lapora n 5,000,000.0 0 Penyediaan Jasa Surat Menyurat BPK PD jumlah laporan penyediaan jasa surat- menyurat 1 lapora n 5,000,000.0 0 5.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BPK PD Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan 1 lapora n 151,000,00 0.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BPK PD Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan 1 lapora n 151,000,00 0.00 5.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor BPK PD Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 lapora n 3,999,999,5 48.00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor BPK PD Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan 1 lapora n 3,999,999,5 48.00 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan BPK PD Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 8 unit 55,000,000. 00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan BPK PD Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya 8 unit 55,000,000. 00 6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya BPK PD Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 15 unit 43,997,500. 00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya BPK PD Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara 15 unit 43,997,500. 00 6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya BPK PD Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 1 Unit 2,750,000.0 0 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya BPK PD Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi 1 Unit 2,750,000.0 0 7 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah BPK PD Presentase belanja pegawai diuar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD 30% Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah BPK PD Presentase belanja pegawai diuar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD 30% 7.1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS BPK PD Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun 1 Doku men 219,088,90 0.00 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS BPK PD Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun 1 Doku men 219,088,90 0.00 7.2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS BPK PD jumlah dokumen perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun 1 Doku men 219,141,50 0.00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS BPK PD jumlah dokumen perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun 1 Doku men 219,141,50 0.00 7.3 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD BPK PD jumlah peraturan daerah tentang perubahan apbd dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD 1 Doku men 1,636,206,6 10.00 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD BPK PD jumlah peraturan daerah tentang perubahan apbd dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD 1 Doku men 1,636,206,6 10.00 7.4 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD BPK PD jumlah peraturan daerah tentang apbd dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 1 Doku men 683,385,16 5.00 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD BPK PD jumlah peraturan daerah tentang apbd dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 1 Doku men 683,385,16 5.00 7.5 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran BPK PD Jumlah dokumen reguasi serta kebijakan bidang anggaran 1 Doku men 481,040,48 0.00 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran BPK PD Jumlah dokumen reguasi serta kebijakan bidang anggaran 1 Doku men 481,040,48 0.00 8 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 8.1 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah BPK PD Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah 1 Doku men 1,099,058,1 53.00 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah BPK PD Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah 1 Doku men 1,099,058,1 53.00 8.2 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya BPK PD Jumlah dokumen hasi koordinasi,fasilitasi asistensi,singkronisasi,su pervisi,monitoring dan evaluasi pengelolaan dan perimbangan dan dana transfer lainnya. 1 Doku men 299,999,97 5.00 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya BPK PD Jumlah dokumen hasi koordinasi,fasilitasi asistensi,singkronisasi,su pervisi,monitoring dan evaluasi pengelolaan dan perimbangan dan dana transfer lainnya. 1 Doku men 299,999,97 5.00 8.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BPK PD Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah penerimaan dan pengeuaran kas daerah 1 Doku men 249,997,57 5.00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BPK PD Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah penerimaan dan pengeuaran kas daerah 1 Doku men 249,997,57 5.00 8.4 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota BPK PD Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten kota 35 Orang 149,995,75 0.00 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota BPK PD Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten kota 35 Orang 149,995,75 0.00 9 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 9.1 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran BPK PD Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran 1 lapora n 219,614,51 0.00 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran BPK PD Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran 1 lapora n 219,614,51 0.00 9.2 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah BPK PD Jumlah laporan keuangan SKPD BLUD dan Laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi 1 lapora n 458,828,80 5.00 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah BPK PD Jumlah laporan keuangan SKPD BLUD dan Laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi 1 lapora n 458,828,80 5.00 9.3 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota BPK PD jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban peaksanaan APBD kabupaten/kota 1 Doku men 240,032,83 5.00 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota BPK PD jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban peaksanaan APBD kabupaten/kota 1 Doku men 240,032,83 5.00 10 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 10. 1 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan BPK PD jumlah laporan hasil analisi perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan 1 lapora n 107,291,80 2,200.00 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan BPK PD jumlah laporan hasil analisi perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan 1 lapora n 107,291,80 2,200.00 10. 2 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak BPK PD Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak 1 lapora n 9,000,000,0 00.00 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak BPK PD Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak 1 lapora n 9,000,000,0 00.00 11 Pengelolaan Barang Milik Daerah Presentase Penambahan nilai Aset 1% Pengelolaan Barang Milik Daerah 11. 1 Penyusunan Standar Harga BPK PD Presentase Penambahan nilai Aset 1% 306,129,48 5.00 Penyusunan Standar Harga BPK PD Presentase Penambahan nilai Aset 1% 306,129,48 5.00 11. 2 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah BPK PD Jumlah standar harga yang disusun 1 Doku men 49,999,510. 00 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah BPK PD Jumlah standar harga yang disusun 1 Doku men 49,999,510. 00 11. 3 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah BPK PD Jumlah kebijakan pengelolaan barang milik daerah 1 Doku men 50,000,000. 00 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah BPK PD Jumlah kebijakan pengelolaan barang milik daerah 1 Doku men 50,000,000. 00 11. 4 Penatausahaan Barang Milik Daerah BPK PD Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah 1 lapora n 24,999,170. 00 Penatausahaan Barang Milik Daerah BPK PD Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah 1 lapora n 24,999,170. 00 11. 5 Pengamanan Barang Milik Daerah BPK PD Jumlah laporan hasil pengamanan milik daerah 1 lapora n 49,999,960. 00 Pengamanan Barang Milik Daerah BPK PD Jumlah laporan hasil pengamanan milik daerah 1 lapora n 49,999,960. 00 11. 6 Penilaian Barang Milik Daerah BPK PD Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah 1 lapora n 49,999,825. 00 Penilaian Barang Milik Daerah BPK PD Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah 1 lapora n 49,999,825. 00 11. 7 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah BPK PD Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan pemanfaatan, pemindahtanganan pemusnahan barang milik daerah 1 Doku men 49,996,875. 00 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah BPK PD Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan pemanfaatan, pemindahtanganan pemusnahan barang milik daerah 1 Doku men 49,996,875. 00 11. 8 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah BPK PD Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah 1 lapora n 50,000,000. 00 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah BPK PD Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah 1 lapora n 50,000,000. 00 11. 9 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah BPK PD Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun 1 lapora n 49,999,725. 00 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah BPK PD Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun 1 lapora n 49,999,725. 00 11. 10 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota BPK PD Jumah orang yang mengikuti pembinaan pengeoaan barang miik daerah pemerintah kabupaten/kota 35 Orang 50,000,000. 00 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota BPK PD Jumah orang yang mengikuti pembinaan pengeoaan barang miik daerah pemerintah kabupaten/kota 35 Orang 50,000,000. 00 12 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah BPK PD Cakupan pembinaan dan pengawasan pengeoaan pendapatan 4% Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah BPK PD Cakupan pembinaan dan pengawasan pengeoaan pendapatan 4% 12. 1 Penagihan Pajak Daerah BPK PD Jumah dokumen Hasi peaksanaan penagihan pajak daerah 1 Doku men 249,995,57 0.00 Penagihan Pajak Daerah BPK PD Jumah dokumen Hasi peaksanaan penagihan pajak daerah 1 Doku men 249,995,57 0.00 12. 2 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BPK PD Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah 1 lapora n 299,993,06 0.00 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BPK PD Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah 1 Doku men 299,993,06 0.00 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Tujuan Tujuan BPKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan penjabaran visi dan misi Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan. Misi yang terkait dengan tupoksi Untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu Misi satu

(1)Transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui penguatan sistem yang baik, bersih dan adaptif. Yaitu Terwujudnya akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. 3.2. Sasaran Badan Keuangan selanjutnya menetapkan sasaran yang ingin dicapai yaitu : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1. Rencana Kerja Kedudukan Rencana Kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, dalam rangka pencapaian visi dan misi yakni Transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui penguatan sistem yang baik, bersih dan adaptif. Yaitu Terwujudnya akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk mencapai kerja yang maksimal makan disusun rencana kerja kegiatan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Program pada BPKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan adalah sebagai berikut:

1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2.Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3.Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 4.2. Pendanaan Perangkat Daerah Pendanaan Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan cara penyusunan pendanaan perumusan perioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tabel TC-33 Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kode Uurusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana 1 2 3 4 9 10 7 8 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Indeks Kepuasan Masyarakat BPKPD 87% 12.994.465.142 APBD Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jumah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN BPKPD 46 Org 7,789,700,593.97 APBD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /verifikasi keuangan SKPD BPKPD 1 Dokumen 91,419,500.00 APBD Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah laporan Penatausahaan Barang Miik Daerah pada SKPD BPKPD 1 Dokumen 46,100,000.00 APBD Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan BPKPD 1 Paket 10,999,000.00 APBD Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan BPKPD 1 Paket 15,000,000.00 APBD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD BPKPD 1 laporan 738,499,000.00 APBD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan BPKPD 3 Unit 45,000,000.00 APBD Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah laporan penyediaan jasa surat-menyurat BPKPD 1 laporan 5,000,000.00 APBD Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik yang disediakan BPKPD 1 laporan 151,000,000.00 APBD Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan BPKPD 1 laporan 3,999,999,548.00 APBD Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan perorangan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya BPKPD 8 unit 55,000,000.00 APBD Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara BPKPD 15 unit 43,997,500.00 APBD Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi BPKPD 1 Unit 2,750,000.00 APBD Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Presentase belanja pegawai diuar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD BPKPD Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun BPKPD 1 Dokumen 219,088,900.00 APBD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS jumlah dokumen perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun BPKPD 1 Dokumen 219,141,500.00 APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD jumlah peraturan daerah tentang perubahan apbd dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD BPKPD 1 Dokumen 1,636,206,610.00 APBD Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD jumlah peraturan daerah tentang apbd dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD BPKPD 1 Dokumen 683,385,165.00 APBD Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Jumlah dokumen reguasi serta kebijakan bidang anggaran BPKPD 1 Dokumen 481,040,480.00 APBD Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pengelolaan kas daerah BPKPD 1 Dokumen 1,099,058,153.00 APBD Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Jumlah dokumen hasi koordinasi,fasilitasi asistensi,singkronisasi,supervisi,monitoring dan evaluasi pengelolaan dan perimbangan dan dana transfer lainnya. BPKPD 1 Dokumen 299,999,975.00 APBD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah penerimaan dan pengeuaran kas daerah BPKPD 1 Dokumen 249,997,575.00 APBD Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten kota BPKPD 35 Orang 149,995,750.00 APBD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulan dan semesteran BPKPD 1 laporan 219,614,510.00 APBD Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah laporan keuangan SKPD BLUD dan Laporan keuangan pemerintah daerah yang terkonsolidasi BPKPD 1 laporan 458,828,805.00 APBD Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota jumlah rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban peaksanaan APBD kabupaten/kota BPKPD 1 Dokumen 240,032,835.00 APBD Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah APBD Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan jumlah laporan hasil analisi perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan BPKPD 1 laporan 107,291,802,200.00 APBD Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak BPKPD 1 laporan 9,000,000,000.00 APBD Pengelolaan Barang Milik Daerah Presentase Penambahan nilai Aset 1% APBD Penyusunan Standar Harga Jumlah standar harga yang disusun BPKPD 1 Dokumen 306,129,485.00 APBD Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah standar harga yang disusun BPKPD 1 Dokumen 49,999,510.00 APBD Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah kebijakan pengelolaan barang milik daerah BPKPD 1 Dokumen 50,000,000.00 APBD Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah BPKPD 1 laporan 24,999,170.00 APBD Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah laporan hasil pengamanan milik daerah BPKPD 1 laporan 49,999,960.00 APBD Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah BPKPD 1 laporan 49,999,825.00 APBD Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen hasil optimalisasi penggunaan pemanfaatan, pemindahtanganan pemusnahan barang milik daerah BPKPD 1 Dokumen 49,996,875.00 APBD Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah BPKPD 1 laporan 50,000,000.00 APBD Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun BPKPD 1 laporan 49,999,725.00 APBD Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Jumah orang yang mengikuti pembinaan pengeoaan barang miik daerah pemerintah kabupaten/kota BPKPD 35 Orang 50,000,000.00 APBD Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Cakupan pembinaan dan pengawasan pengeoaan pendapatan BPKPD 4% APBD Penagihan Pajak Daerah Jumah dokumen Hasi peaksanaan penagihan pajak daerah BPKPD 1 Dokumen 249,995,570.00 APBD Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah BPKPD 1 laporan 299,993,060.00 APBD Penagihan Pajak Daerah Jumlah Wajib Pajak Daerah yang terealisasi 28300 Nop APBD Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jumlah Kegiatan rekon & Rapat evaluasi capaian Pajak & Retribusi Daerah BPKPD 16 Pertemuan 456.500.000 APBD BAB V. PENUTUP Rencana kerja SKPD mempunyai Tugas dan fungsi Penting dalam sistem perencanaan daerah karena rencana kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra SKPD ke dalam rencana, Program dan penganggaran Tahunan . Rencana kerja SKPD menjembantani singkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur, yang selanjutnya akan dikompilasikan ditingkat pemerintah daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dengan penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan semua pihak memiliki satu presepsi tentang rencana kerja sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal. . AA. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RENJA PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Penyusunan RENJA PD berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Renja merupakan proses penyempurnaan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan Renja Perangkat Daerah Penyempurnaan Renja Perangkat Daerah, mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada RKPD. Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat 1.1. Latar Belakang Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Perumusan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Renja Perangkat Daerah menjadi Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renja SKPD sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana Gambar 1.1 Gambar 1.1 Keterkaitan Renja SKPD dengan RKPD berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan didasarkan kepada :
1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara; 1.2. Landasan Hukum Tidaksesua i er4 PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD PENETAPAN RENJA SKPD 4.%0.0 set.r .e- 0era .%$ rip 8hp.. zww Mus entarg ecaatar Peesu a Rancargar er-9D Rancangan Rej 500 ·- . err 0 0..0 .• - 04¢. 000.4 r0.$045) .0 0.94%.. rt.a4pan. $0-$ 0.04 .{ on wgetr.ea 90 pea4peranror Re-Sr«each pea PENYUSUNAN RKPD Rey 500 de •. w$friar 0.$ .4. 0. 04 0. re$. egr. 4SP 0..ab .%.. %.0 •es%g 0..a peg%.. es -- - - - --- - - - ---- - - - --- - - - - --- - - - ---- - -, '
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
19.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
21.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
22.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
23.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
24.Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 718);
25.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah. Maksud dari penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam jangka waktu satu tahun. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah untuk menjabarkan Renstra BKPSDM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencanaan penganggaran dan 1.3. Maksud dan Tujuan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran Berbasis Kinerja. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut : 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III Tujuan dan Sasaran BKPSDM 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM 3.3. Program dan Kegiatan BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM BAB V Penutup 5.1. Catatan Penting 5.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan 5.3. Rencana Tindak Lanjut 1.4. Sistematika Penulisan Pada tahun 2024, BKPSDM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melaksanakan 3 (tiga) program dengan 9 Kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan, dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 4.927.472.542,- Dari jumlah anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 4.709.304.725,- atau 95,57% 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Tabel 2.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung 1 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Terlaksananya Seleksi CPNS dan PPPK sehingga bertambahnya tenaga ASN yaitu CPNS Pemadam Kebakaran sebanyak 20 orang dan PPPK Tahap 1 sebanyak 105 orang dan Tahap 2 sebanyak 74 orang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang kompeten. 2 Pegelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah SK Kenaikan Pangkat yang diterbitkan tepat waktu bisa mencapai target. 3 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan Jumlah ASN PPPK yang mengikuti Orientasi PPPK dan dinyatakan lulus sebanyak 218 orang. Jumlah JPT Pratama yang di Seleksi dan Mendapat Rekomendasi dari KASN berjumlah 4 orang dari 16 orang yang mengikuti Seleksi Terbuka. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Tabel 2.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab : No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Penghambat 1 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN belum mendapatkan alokasi anggaran untuk pemberian beasiswa bagi ASN yang mendapat tugas belajar terutama bagi dokter yang mengambil spesialis. 2 Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat Jumlah koordinasi dan kerjasama pelaksanaan diklat belum maksimal karena adanya efisiensi anggaran. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut Tabel T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah danPencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kode Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) 8 = (7/6) (9) 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah Persentase Instansi Pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)? B 73 71 72 72 100 73 73 100 Nilai Reformasi Birokrasi 73 71 72 72 100 73 73 100 Indeks Kepuasan Masyarakat 85 83 84 84 100 85 85 100 Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 100 4 Dok 4 dok 100 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 100 1 dok 1 dok 100 Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN 30 org 30 org 30 org 30 org 100 30 org 30 org 100 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 1 Laporan 1 Laporan 100 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 60 orang 60 orang 60 orang 60 orang 100 60 orang 60 orang 100 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 1 Laporan 1 Laporan 100 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Unit Peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan - 3 2 2 100 - - - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 1 Laporan 1 Laporan 100 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 1 Laporan 1 Laporan 100 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 13 Unit 13 Unit 13 Unit 13 Unit 100 13 Unit 13 Unit 100 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi 100 100 100 100 100 100 100 100 Persentase Pegawai dengan SKP bernilai Baik 87 86 87 87 100 87 87 100 Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya 26 24 25 25,42 100 26 Persentase Pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya 10 9 9,6 9,6 100 10 Pengadaan, Pemberhentian dan Infomrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 dokumen 1 dokumen - - - 1 dokumen 1 dokumen 100 Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100 1 dokumen 1 dokumen 100 Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi 1 dokumen 1 dokumen - - - 1 dokumen 1 dokumen 100 Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 dokumen 1 dokumen - - - 1 dokumen 1 dokumen 100 Pengembangan Kompetensi ASN Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center - - - - - - - - Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan - - - - - - - - Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan - - - - - - - - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat - - - - - - - - Mutasi dan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah - - - - - - - - Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 6 dok 2 dok 6 dok 6 dok 100 6 dok 6 dok 100 Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN - - - - - - - - 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional 26 25 25,42 25,42 100 26 26 100 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100 1 Laporan 1 Laporan 100 Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota 10 org 10 org 10 org 10 org 10 org 10 org 10 org 10 org Implikasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan terhadap target capaian program renstra BKPSDM selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya. Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang disajikan dalam tabel TC. 30 berikut ; 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM Tabel 2.5. Uraian mengenai kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut: No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Capaian Realisasi Proyeksi CatatanAnalisis Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Indeks Profesionalitas ASN 59 63 65 65 74,19 74,19 75 76 IP ASN di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2024 dari kategori sangat rendah pada tahun 2023 naik ke kategori sedang pada tahun 2024. 2 Ratio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan √ 35.05 36.5 37 37 79.36 79.36 80 81 Untuk ratio pegawai tinggi Pendidikan dan menengah mengalami peningkatan yang sangat signifikan karena dibeberapa tahun terakhir sudah banyak ASN yang mengikuti tugas belajar maupun ijin belajar baik S1, S2 dan bahkan S3 sehingga hal ini berdampak pada peningkatan kualifikasi dan Kompetensi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 3 Ratio pegawai fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) √ 55 57 60 60 24.35 24.35 25 26 Untuk indicator kinerja kunci satu target kinerja dalam IKK yang tidak tercapai yaitu ratio pegawai fungsional. Hal ini dikarenakan belum semua pegawai yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bisa dilantik dalam jabatan fungsional karena belum memenuhi kualifikasi diantaranya latar Pendidikan, pangkat dan golongan dan factor lain yang belum memenuhi persyaratan untuk bisa dilantik dalam jabatan fungsional. 4 Ratio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) √ 8 8.12 8.55 8.55 15.38 15.38 16 17 Untuk ratio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi juga sudah mencapai target yang ditentukan namun belum bisa dikatakan berhasil karena untuk pemenuhan UU nomor 5 Tahun 2014 yaitu setiap ASN wajib mengikuti diklat 20 JPL/tahun belum bisa terpenuhi karena keterbatasan anggaran yang ada. Untuk peningkatan capaian kinerja ini terbanyak dari para auditor yang ada diinpsektorat yang mereka harus mengikuti diklat untuk kepentingan dalam jabatan fungsional yang harus dipenuhi dan persyaratan dalam pemenuhan kenaikan pangkat pegawai. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pilihan dan fungsi Penunjang. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut: Tabel 2.6 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Permasalahan Hambatan Kualitas dan Kompetensi ASN belum merata Belum optimalnya sistem pengembangan karier dan diklat berbasis kebutuhan proses mutasi dan promosi belum sepenuhnya berbasis kinerja dan kompetensi sistem manajemen talenta belum terimplementasi dengan baik belum optimalnya integrasi layanan kepegawaian daerah dan BKN SDM operator/pengelola data belum sepenuhnya terlatih Dalam penyusunan rencana kerja (renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan terlebih dahulu inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan- permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi Perangkat Daerah. Berikut ini disajikan mengenai isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian untuk kurun waktu tahun 2026, sebagai berikut:

1.Penataan dan penyelesaian tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
2.Penyempurnaan Manajemen Talenta dan integrasi penilaian kinerja individu dengan kinerja organisasi
3.Perbaikan tata kelola dan pembinaan jabatan fungsional
4.Penambahan Storage, Restrukturisasi dan pengembangan sistem informasi layanan kepegawaian serta pengembangan dokumen kepegawaian digital 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM
5.Penekanan pelanggaran disiplin dan kasus kepegawaian, khususnya angka perceraian ASN
6.Pelaksanaan pemberian penghargaan bagi ASN berprestasi.
7.Peningkatan kinerja SDM Aparatur dalam rangka percepatan reformasi birokrasi berdasarkan road map reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bidang Pengembangan dan Pembinaan Aparatur, meliputi: a) Pendistribusian pegawai di masing-masing perangkat daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan Perangkat Daerah b) Promosi jabatan dilakukan secara terbuka c) Penyempurnaan evaluasi jabatan d) Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan e) Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Berikut adalah Tantangan dan Peluang didasarkan dari isu-isu penting yang sedang berkembang di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia saat ini dapat dilihat pada tabel berikut ; Tantangan Peluang Terbatasnya jumlah ASN dengan kualifikasi pendidikan tinggi, sehingga pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan harus disempurnakan kembali baik skema maupun teknisnya; Pemberian peningkatan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan dengan tugas belajar, difokuskan pada beberapa jenis rumpun keilmuan sebagaimana kebutuhan dan prioritas daerah baik jenjang Sarjana, Magister maupun Doktoral, sehingga motivasi ASN untuk mengikuti program tugas belajar tinggi dan mendukung tercapainya kinerja daerah Pengelolaan Jabatan fungsional ke depan akan menjadi sangat strategis, sehingga perlu disiapkan dan dimatangkan kembali terkait pengembangan dan pengelolaannya Tingginya minat ASN untuk beralih ke jabatan Fungsional harus diimbangi dengan peningkatan tata kelola pengelolaan jabatan fungsional, sehingga keberadaan jabatan fungsional akan menjadi pilihan karir yang strategis Penyesuaian Kembali Manajemen talenta yang ada saat ini seiring dinamika kebijakan di tingkat pusat yang kemudian berdampak ke daerah Penguatan Manajemen talenta dengan memanfaatkan data base yang sudah dibangun ada saat ini dengan berdasarkan pada pola karir instansi dan pola karir nasional f) Untuk Perbandingan Rancangan Awal RKPD dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang ada pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dilihat pada Tabel T-C. 31. 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tabel 2.7 Tabel T-C. 31 Review Rancangan Awal RKPD tahun 2026Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMRINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bolsel Persentase Instansi Pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)? B 73 4,195,250,938.- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bolsel Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 72 4,195,250,938.- Bolsel Nilai Reformasi Birokrasi 73 Bolsel Nilai Pelaporan pada Komponen SAKIP 10,8 Bolsel Indeks Kepuasan Masyarakat 85 Bolsel Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 72 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Bolsel Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi 100 384,999,000.- PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Bolsel Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi 100 384,999,000.- Bolsel Persentase Pegawai dengan SKP bernilai Baik 87 229,064,000.- Bolsel Persentase Pegawai dengan SKP bernilai Baik 87 229,064,000.- Bolsel Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya 26 1,162,100,000.- Bolsel Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya 26 1,162,100,000.- Bolsel Persentase Pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya 10 157,999,500.- Bolsel Persentase Pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya 10 157,999,500.- PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Bolsel Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1 Laporan 596,131,000.- PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Bolsel Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 1 Laporan 596,131,000.- Bolsel Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota 10 org 90,000,000.- Bolsel Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota 10 org 90,000,000.- t--- 26 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat tidak menjadi dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, Karena Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam hal ini tidak bersentuhan langsung dengan usulan yang ada di masyarakat. Tabel 2.8 (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2026 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 27 Tabel 2.9 Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2026 Prioritas Nasional Program Prioritas PN3 Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, tekhnologi, pendidikan,kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 28 Gambar 3.1 Kebijakan Strategi PANRB Salah satu program wajib pada era otonomi daerah saat ini lebih menekankan kepada kebutuhan daerah termasuk para penyelenggara pemerintahan yaitu PNS, sehingga kebutuhan akan PNS di daerah belum terakomodir oleh kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan kebijakan kepegawaian tersebut membawa akibat terhadap masih banyaknya tenaga-tenaga tertentu yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah dikaji kebutuhannya oleh BKPSDM melalui kajian bezetting formasi PNS masih kurang tetapi keputusan untuk memenuhi kekurangan tersebut harus berdasarkan persetujuan pemerintah pusat. Mengingat kebijakan-kebijakan tersebut pemerintah pusat sebaiknya dalam merumuskan kebijakan-kebijakan kepegawaian UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah RUU tentang Tata Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah REFORMASI BIROKRASI Menjamin terpenuhinya kualitas dan ketersediaan pelayanan publik  Pedoman pembentukan, pengubahan dan pembubaran Kementerian Negara  Amanat pasal 17 ayat 4 UUD 1945  Instrumen prinsip Good Governance  Manual Books bagi penjabat  Hukum Materil  MewujudkanASN yang memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari politisasi, KKN serta melayani. I ' , . ,- ----------, ' ' I I I I \ 'fo' d .,,. ---------- .... ( \ I I I I \ I______________ ., ••• I \ I I I « I I \ '._ ;, 29 melibatkan pemerintah daerah atau mengakomodir kebutuhan-kebutuhan daerah. Visi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan oleh bupati dan wakil bupati terpilih Periode 2025-2029 yaitu : “ Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Madani, Maju, Sejahtera, Gotong Royong dan Berkelanjutan” Untuk Menunjang Visi dan Misi tersebut diatas yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM sebagai pengelola Aparatur Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah misi ke 1 yaitu “Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik Melalui Penguatan Sistem Yang Baik, Bersih Dan Adaptif”. Adapun tujuan Jangka Menengah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia periode Tahun 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Profesionalitas ASN dengan Meningkatkan Pengetahuan, Keahlian dan Ketrampilan ASN” dengan Indikator tujuan yang ditetapkan yaitu Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi. Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2026 30 Merumuskan Tujuan dan Sasaran RENSTRA BKPSDM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KETERANGAN 2026 2027 2028 2029 2030
(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) - Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Terwujudnya Profesionalitas ASN dengan Meningkatkan Pengetahuan, Keahlian dan Ketrampilan ASN Indeks Profesionalitas ASN 80.5 81 81.5 82 83 Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi 27 28 29 30 31 Meningkatnya Tata Kelola Manajemen Aparatur dalam Menjamin Profesionalitas Aparatur Indeks NSPK 42 44 47 48 50 Gambar 3.2 Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah sekumpulan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kebijakan Nasional dan Provinsi Rumusan Tujuan Renja SKPD Rumusan Sasaran Renja SKPD Hasil Evaluasi Kinerja Pelayanan SKPD Rumusan Sasaran Renstra SKPD Rumusan Tujuan dalam Renstra SKPD 3.3. Program dan Kegiatan 31 Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Perumusan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :

1.Meningkatkan Profesionalisme aparatur
2.Meningkatnya Manajemen Pelayanan Publik Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan 3 program dan 14 Kegiatan serta 27 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin. Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.3 (T.C-33) berikut Tabel 2.11 Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Perangkat Daerah Penanggung Jawab Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaia n Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 6.815.544.438,00 7.710.505.342,00 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 6.815.544.438,00 7.710.505.342,00 5 0 3 KEPEGAWAIAN 6.129.413.438,00 5.508.505.342,00 5 0 3 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat Bolsel 3.45 Indeks 4.195.250.938,00 - 4.209.608.094,00 [ Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah ] Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Reformasi Birokrasi Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi Bolsel 100 3.45 74 78 86 94 4.195.250.938,00 4.209.608.094,00 5 0 3 01 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5 0 3 01 2.0 1 00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bolsel 1 Dokume n 5.421.520,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 750.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 0 3 01 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5 0 3 01 2.0 2 00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Bolsel 5 0 3 01 2.0 2 00 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Bolsel Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Bolsel 1 Dokume n Dokume n 24.999.640,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 30.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 0 3 01 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 5 0 3 01 2.0 3 00 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Bolsel 4 Laporan 15.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 16.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 0 3 01 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5 0 3 01 2.0 5 00 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Bolsel 50 Orang 59.955.625,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 20.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 0 3 01 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5 0 3 01 2.0 6 00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bolsel 1 Laporan 399.997.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 325.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 0 3 01 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5 0 3 01 2.0 7 00 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Bolsel 10 Unit 91.913.550,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 30.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 0 3 01 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 0 3 01 2.0 8 00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5 0 3 01 2.0 8 00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Bolsel 1 Laporan 98.003.537,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 255.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 0 3 01 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5 0 3 01 2.0 9 00 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Bolsel 10 Unit 51.740.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 50.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 0 3 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi Bolsel 100 Persen 1.934.162.500,00 - 1.298.897.248,00 [ Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian ] 5 0 3 02 2.0 1 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN - Bolsel - 384.999.000,00 - 405.897.248,00 5 0 3 02 2.0 1 00 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Bolsel 1 Dokume n 225.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 94.897.248,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 0 3 02 2.0 1 00 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Bolsel 1 Dokume n 50.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 27.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 0 3 02 2.0 1 00 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi Bolsel 1 Lembaga 45.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 47.500.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 0 3 02 2.0 1 00 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian [ Meningkatnya Tata Kelola Pengembangan Karir ASN ] Persentase Pengembangan Karir ASN Bolsel 11 1.934.162.500,00 1.298.897.248,00 sesuai dengan Kompetensinya 5 0 3 02 2.0 2 Mutasi dan Promosi ASN 5 0 3 02 2.0 2 00 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Bolsel 1 Dokume n 109.064.050,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 95.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 0 3 02 2.0 2 00 03 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN Bolsel 1 Dokume n 119.999.950,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 52.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA [ Meningkatnya Pengembangan Kompetensi ASN ] 5 0 3 02 2.0 3 Pengembangan Kompetensi ASN - - - 1.162.100.000,00 - 601.000.000,00 5 0 3 02 2.0 3 00 02 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center Bolsel 1 Dokume n 892.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 265.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN I I I I I I I SUMBER DAYA MANUSIA 5 0 3 02 2.0 3 00 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan Bolsel 1 Orang 100.100.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 140.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 0 3 02 2.0 3 00 05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat 5 0 3 02 2.0 3 00 06 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN [ Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN ] Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik Bolsel 88 1.934.162.500,00 1.298.897.248,00 5 0 3 02 2.0 4 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5 0 3 02 2.0 4 00 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 5 0 3 02 2.0 4 00 06 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur Bolsel 44.999.500,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 40.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 0 3 02 2.0 4 00 08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Bolsel 1 Laporan 35.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 35.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 0 3 02 2.0 4 00 09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani 2 Dokume n 30.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 35.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 0 4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 686.131.000,00 2.202.000.000,00 5 0 4 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA [ Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Teknis ] Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik Bolsel 27 88 686.131.000,00 2.202.000.000,00 5 0 4 02 2.0 1 Pengembangan Kompetensi Teknis 5 0 4 02 2.0 1 00 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Bolsel J U M L A H 6.815.544.438,00 7.710.505.342,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA [ Meningkatnya Layanan Pengembangan Kompetensi Dasar, Kader, Manajerial dan Fungsional ] Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi Bolsel 27 686.131.000,00 2.202.000.000,00 dasar,manajerial dan fun gsional 5 0 4 02 2.0 2 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional - Bolsel - 596.131.000,00 - 1.640.000.000,00 5 0 4 02 2.0 2 00 03 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Bolsel Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota Bolsel 10 Orang 150.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 840.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 5 0 4 02 2.0 2 00 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Bolsel 446.131.000,00 800.000.000,00 6.815.544.438.00 7.710.505.342.00 43 6.815.544.438,-. Program dan kegiatan dimaksud terdiri dari :
1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan 15 kegiatan yaitu :

a.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 5.421.520,-
b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 3.353.233.566,-
c.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 15.000.000,-
d.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 59.955.625,-
e.Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 399.997.000,-
f.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 91.913.550,-
g.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 217.989.677,-
h.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 51.740.000,- 44
1. 2.PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
a.Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 384.999.000,-
b.Mutasi dan Promosi ASN yang terdiri dari 3 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 229.064.000,-
c.Pengembangan Kompetensi ASN yang terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 1.162.100.000,-
d.Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur yang terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 157.999.500,-
1. 3.PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
a.Pengembangan Kompetensi Teknis yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 90.000.000,-
b.Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 596.131.000,- 45 Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:
1. 1.Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024;
2. 2.Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
3. 3.Tujuan yang dikehendaki;
4. 4.Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
5. 5.Kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya.
6. 6.Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, berisi program dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Pencapaian pelaksanaan target yang direncanakan dalam realisasinya tentunya ada yang tidak sesuai target atau di lain sisi dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan. Untuk itu, diperlukan evaluasi target kinerja dan anggaran untuk menentukan rencana tindaklanjut sebagai bahan perencanaan pelaksanaan kinerja program kegiatan pada tahun yang akan datang agar terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan. BB. INSPEKTORAT Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan daerah, d i m a n a Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) kedalam rencana, program dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis kedalam langkah–langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Sebagai wujud implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD yang tertuang dalam Peraturan Daerah, maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan yang nantinya akan dirumuskan untuk kemudian menjadi sebuah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun Renja, Inspektorat Daerah menyesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang melekat di Inspektorat Daerah. Seluruh kegiatan pengawasan merupakan upaya yang komprehensif dalam membangun sistem pengendalian intern pemerintah melalui pembangunan budaya dan etika manajemen yang baik. Dengan demikian Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat memainkan perannya sebagai Lembaga Pengawasan Internal dalam rangka menciptakan instansi pemerintah yang berkinerja tinggi dan bebas KKN. Sehubungan dengan hal tersebut, Inspektorat Daerah menyusun Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a.Persiapan penyusunan,
b.Penyusunan rancangan awal,
c.Penyusunan rancangan,
d.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e.Perumusan rancangan akhir, dan
f.Penetapan. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2 LANDASAN HUKUM Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:
1. 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. 2.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dipedomani Dipedomani edo an RKP RENJA KL Diabark Diacu RPJM NAS RENSTRAKL Dipedoman RPJP NAS Diacu ., Diperhatikan ., Diserasikan melalur Musrenbang ., RPJPD Dipedoma RPJMD Dijabark an RKPD Dipedomani Diacu Pem. Daerah RENSTRA SKPD Dipedomanf RENJA SKPD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
20. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
21. 21.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. 22.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman Penyusunan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
23. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
24. 24.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Nomor 6);
25. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
26. 26.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
27. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 Nomor 6);
28. 28.Peraturan Bupati Nomor : 03.a Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
29. 29.Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Tugas, Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah.
30. 30.Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor ...);
31. 31.Peraturan Bupati Nomor 97 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah; 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 1.3.1 Maksud Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:
32. 1.Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
33. 2.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
34. 3.Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026. 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran; 2) Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan Inspektorat Daerah 3) Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja Pengawasan 4) Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2026; 5) Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya. 1.4 Sistematika Penyusunan BAB I PENDAHULUAN 1.1 LatarBelakang 1.2 LandasanHukum 1.3 MaksuddanTujuan 1.4 SistematikaPenulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis Inspektorat Daerah 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH BAB V PENUTUP Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada tabel T.C. 29 berikut: Tabel 2.1 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 Nama Perangkat Daerah: Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kode Urusan/Bidang Urusan / Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes) dan kegiatan (output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target Program/ Kegiatan Tahun 2025 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan 2024 Target . Realisasi (%) Realisasi Capaian Program / Kegiatan s/d 2025 Tk. Capaian realisasi target renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10 11 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah 3,45 91,02 92,50 91,10 98,49% 92,57 Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah 28,90 0,00% 0,00% 29,00 Nilai SAKIP Inspektorat Daerah 72,00 73,00 76% 104,1 74,00 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan - 5 5 100% 5 Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja - 2 2 100% 2 6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100% 1 dok 1 dok 6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100% 1 dok 1 dok 6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100% 1 dok 6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100% 1 dok 1 dok 6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100% 1 dok 6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100% 1 dok 6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100% 1 dok 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Pegawai Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan 67 Orang 51 Orang 76,12% 75 Orang Jumlah Laporan Keuangan 2 Lap 2 Lap 100% 2 Lap 6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 59 Orang 51 Orang 67 Orang 51 Orang 76,12 75 Orang 51 Orang 68,00 6.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dok - 6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 6.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 6.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 6.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 6.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dok - 1 Dok 1 Dok 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan BMD 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD 1 Lap 1 Lap 6.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dok - 1 Dok 6.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Dok - 2 Lap 2 Lap 100% 2 Lap 1 Lap 6.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Dok 2 Dok 2 Lap 2 Lap 100% 2 Lap 1 Lap 6.01.01.2.03.07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dok - 1 Dok 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya 85 Orang 104 Orang 122,35 92 Orang Jumlah Dokumen Anjab/ABK/Evajab 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dok - 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 6.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dok - 1 Dok 1 Dok 1 Dok 6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 35 Orang 10 Orang 61 Orang 96 Orang 157,38 66 Orang 6.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 4 Orang - 6.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan - 24 Orang 8 orang 33,33 26 Orang 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD 100% 100% 6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket - 1 6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan 1 Paket - 3 3 100% 2 6.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket - 6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan - 2 2 100% 4 6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu - 55 Lap 57 Lap 103,64 60 Lap 6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Lap 46 Lap 30 Lap 31 Lap 103,33 34 Lap 12 Lap 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 29 16 55,17 38 6.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit - 1 Unit 6.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit - 1 Unit 6.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Paket - 16 0 0 20 6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 11 Unit - 12 16 133,33 16 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor 100% 100 100 100% 6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 158 Lap 132 Lap 153 Lap 155 Lap 101,31 155 Lap 45 Lap 6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Bulan 12 Lap 12 Lap 12 Lap 100 12 Lap 7 Lap 6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Bulan 12 Lap 12 Lap 12 Lap 100 12 Lap 6 Lap 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang dalam kondisi baik 100% 100% 100 100% Jumlah Barang Yang di pelihara 5 Unit 7 Unit 6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100 1 Unit 1 Unit 6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 - 3 Unit 5 Unit 166,67 5 Unit 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Persentase Penurunan Temuan Pemeriksaan Keuangan - 7,5% 8,0% Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI 86,09 88,50 85,09% 96,15 88,80 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 85,40% 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Jumlah Kegiatan Pengawasan Internal 50 56 Keg 56 Keg 100 56 Keg Jumlah Kegiatan Riviu Laporan 18 Keg 2 Keg 2 Keg 100 2 Keg Jumlah Kegiatan Monitoring dan evaluasi 3 Keg 4 Keg 4 100 4 Keg 6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 100 1 Lap 6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 31 Lap 42 Lap 37 Lap 37 Lap 100 37 Lap 6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 100 1 Lap 1 Lap 6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 100 1 Lap 1 Lap 6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 15 Lap - 81 Desa 18 Desa 22,22 81 Desa 8 Desa 6.01.02.2.01.06 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 1 Kesepakatan - 4 Kesepakatan 1 Kesepakatan 25 4 Kesepakatan 6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 100 4 Dok 1 Dok 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Kegiatan Pengawasan dengan tujuan Tertentu 5 Lap 21 Lap 6 Keg 6 Keg 6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 1 Lap - 6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan tujuan tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 5 Lap 21 Lap 5 Lap 5 100 5 Lap 2 Lap 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Persentase Temuan Berulang 0% - - 0% Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Selesai ditindaklanjuti 81% 100% 100% 100% 100% Persentase Penyampaian LHKPN / LHKASN 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat WBK / WBBM 0 0 0 0 0% Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terdefinisi Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terintegrasi 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Jumlah Kebijakan di Bidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan yang disusun 2 2 Kebijakan 2 Kebijakan 100 2 Kebijakan 6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 1 1 1 Rekom 1 Rekom 100 1 Rekom 6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 1 1 1 Rekom 1 Rekom 100 1 Rekom 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi Jumlah Perangkat Daerah yang di dampingi dan di asistensi 36 PD 36 PD 100 36 PD% Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi 3 Keg 3 Keg 100 3 Keg% Jumlah Kegiatan Penilaian (RB dll) 1 Keg 0 0 1 Keg 6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 36 OPD - 36 PD 36 PD 100 36 PD 36 PD 6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 36 OPD - 36 PD 0 0 36 PD 6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100 1 Keg 6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 36 OPD - 36 PD 36 PD 100 36 PD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Inspektorat Daerah dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Inspektorat Daerah Tahun 2024, dapat diketahui bahwa:
35. 1.Pada Indikator level maturitas SPIP target level 3+ namun terealisasi pada tahun 2024 adalah level 3 dengan angka 3,098 sesuai hasil laporan evaluasi dari BPKP Nomor PE.11.03/LHP-09/PW18/3/2025 tanggal 22 Januari 2025.
36. 2.Pada Indikator level kapabilitas APIP dengan target level 3+ yang terealisasi adalah level 3 dengan angka 3,015 sesuai hasil QA dari BPKP nomor PE.09.03/LHP-276/PW18/6/2024 tanggal 30 Agustus 2024.
37. 3.Pada Indikator nilai evaluasi pada komponen SAKIP dengan target 7 terealisasi sesuai penilaian SAKIP dari Kemenpan RB tahun 2024 adalah 66.11 (predikat B).
38. 4.Pada Indikator nilai APIP pada Komponen MCP dengan target 60% pada tahun 2024 terealisasi adalah 54% hal ini dipengaruhi menurunnya partisipasi OPD dalam percepatan pemberantasan korupsi. Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow selatan dapat dilihat pada tabel T-C.30 Tabel 2.2 (TC.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan No Indikator SPM/Standart Nasional IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2027 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah 92,50 92,57 3,45 3,46 91,10 3,45 3,46 Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah 28,90 29,00 0,00% Nilai SAKIP Inspektorat Daerah 73,00 74,00 76% 1 Jumlah Dokumen Perencanaan 5 5 5 Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja 2 2 2 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dok 1 dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dok 1 dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dok 1 dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dok 1 dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dok 1 dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Dok 1 dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Dok 1 dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 2 Jumlah Pegawai Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan 67 Orang 75 Orang 51 Orang Jumlah Laporan Keuangan 2 Lap 2 Lap 2 Lap Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 67 Orang 75 Orang 59 Orang 65 Orang 51 Orang 51 Orang 59 Orang 65 Orang Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 3 Jumlah Dokumen Perencanaan BMD 1 Dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD 1 Lap 1 Lap Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Lap 2 Lap 2 Dok 2 Dok 2 Lap 1 Lap 2 Dok 2 Dok Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Lap 2 Lap 2 Dok 2 Dok 2 Lap 1 Lap 2 Dok 2 Dok Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 4 Jumlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya 85 Orang 92 Orang 104 Orang Jumlah Dokumen Anjab/ABK/Evajab 1 Dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai 1 Dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 61 Orang 66 Orang 35 Orang 35 Orang 96 Orang 35 Orang 35 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Orang 4 Orang 4 Orang 4 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 24 Orang 26 Orang 8 orang 5 Persentase Pemenuhan Administrasi Umum PD 100% 100% Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan 3 2 1 Paket 1 Paket 3 1 Paket 1 Paket Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 4 2 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 55 Lap 60 Lap 57 Lap Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30 Lap 34 Lap 20 Lap 20 Lap 31 Lap 12 Lap 20 Lap 20 Lap 6 Jumlah BMD yang diadakan 29 38 16 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 16 20 2 Paket 2 Paket 0 2 Paket 2 Paket Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 12 16 11 Unit 11 Unit 16 11 Unit 11 Unit 7 Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor 100% 100% 100 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 153 Lap 155 Lap 158 Lap 158 Lap 155 Lap 45 Lap 158 Lap 158 Lap Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap 12 Lap 12 Bulan 12 Bulan 12 Lap 7 Lap 12 Bulan 12 Bulan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap 12 Lap 12 Bulan 12 Bulan 12 Lap 6 Lap 12 Bulan 12 Bulan 8 Persentase Barang dalam kondisi baik 100% 100% 100% Jumlah Barang Yang di pelihara 5 Unit 7 Unit Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 5 Unit 4 4 5 Unit 4 4 9 Persentase Penurunan Temuan Pemeriksaan Keuangan 7,5% 8,0% Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI 88,50 88,80 85,09% Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 √ 85,40% 85,60% 85,40% 85,60% Jumlah Kegiatan Pengawasan Internal 56 Keg 56 Keg 56 Keg Jumlah Kegiatan Riviu Laporan 2 Keg 2 Keg 2 Keg Jumlah Kegiatan Monitoring dan evaluasi 4 Keg 4 Keg 4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 37 Lap 37 Lap 31 Lap 31 Lap 37 Lap 10 Lap 31 Lap 31 Lap Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 81 Desa 81 Desa 15 Lap 15 Lap 18 Desa 8 Desa 15 Lap 15 Lap Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 4 Kesepakatan 4 Kesepakatan 1 Kesepakatan 1 Kesepakatan 1 Kesepakatan 1 Kesepakatan 1 Kesepakatan Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 1 Dok 4 Dok 4 Dok 10 Jumlah Kegiatan Pengawasan dengan tujuan Tertentu 6 Keg 6 Keg 5 Lap 5 Lap 5 Lap 5 Lap Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 5 Lap 5 Lap 5 Lap 5 Lap 5 2 Lap 5 Lap 5 Lap 11 Persentase Temuan Berulang 0% 0% - Persentase Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Selesai ditindaklanjuti 100% 100% 100% Persentase Penyampaian LHKPN / LHKASN 100% 100% 100% Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan predikat WBK / WBBM 0 0% 0 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terdefinisi Terdefinisi Terdefinisi Terdefinisi Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) √ Terintegrasi Terintegrasi Terintegrasi Terintegrasi 12 Jumlah Kebijakan di Bidang Pengawasan dan fasilitasi Pengawasan yang disusun 2 Kebijakan 2 Kebijakan 2 Kebijakan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 1 Rekom 1 Rekom 1 1 1 Rekom 1 1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 1 Rekom 1 Rekom 1 1 1 Rekom 1 1 13 Jumlah Perangkat Daerah yang di dampingi dan di asistensi 36 PD 36 PD% 36 PD Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi 3 Keg 3 Keg% 3 Keg Jumlah Kegiatan Penilaian (RB dll) 1 Keg 1 Keg 0 Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 36 PD 36 PD 36 OPD 36 OPD 36 PD 36 PD 36 OPD 36 OPD Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 36 PD 36 PD 36 OPD 36 OPD 0 36 OPD 36 OPD Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 36 PD 36 PD 36 OPD 36 OPD 36 PD 36 OPD 36 OPD 2.3 Isu - isu penting dalam penyelenggaraan fungsi dan tugas SKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan. Dalam upaya membangun budaya organisasi pemerintahan yang bersih, peduli, dan profesional Inspektorat Daerah masih banyak mengalami permasalahan. Peran Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintah di lingkungan pemerintah daerah. Diharapkan dapat menjadi lembaga yang strategis dalam upaya menciptakan kepemerintahan yang baik (good Govermance). Dalam rangka mewujudkan eksistensi lembaga pengawasan tersebut. Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan akan selalu memenuhi kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Inpres Nomor 7 Tahun 2009 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada sesuai dengan Visi dan Misi Organisasi sehingga memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan. Adapun isu-isu strategis yang menjadi sasaran Inspektorat Daerah yaitu;  Pelaksanaan Audit Ketaatan  Pelaksanaan Audit Kinerja  Pelaksanaan Audit dengan tujuan tertentu  Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi, BPKP, dan BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Hambatan Serta Solusi Dalam pelaksanaan program kegiatan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ada beberapa permasalahan yang perlu kami sampaikan antara lain :
a.Dari hasil evaluasi kami terhadap perkembangan tindaklanjut atas rekomendasi BPK RI, didapati ada beberapa rekomendasi terhadap SKPD yang tidak ada progress dalam penyelesaiannya, hal ini dapat menghambat tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menyelesaikan seluruh rekomendasi BPK RI. Atas permasalahan tersebut solusi yang perlu segera dilaksanakan yaitu Bupati Bolaang Mongondow Selatan agar segera memerintahkan masing- masing Kepala SKPD yang untuk segera bertanggungjawab dalam menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi tersebut, dan apabila rekomendasi dianggap tidak dapat ditindaklanjuti, maka dimintakan dokumen-dokumen pendukung yang menyatakan rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjut untuk segera disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
b.Kurang kooperatifnya SKPD/Auditan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat. Atas permasalahan tersebut solusi yang perlu segera dilaksanakan yaitu Bupati Bolaang Mongondow Selatan memerintahkan SKPD agar segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan Inspektorat agar nantinya pada saat pemeriksaan BPK RI, Pemerintah dapat meminimalisir temuan-temuan hasil pemeriksaan.
c.SDM APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang belum memadai, sehingga dapat mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan. Atas permasalah tersebut solusi yang perlu segera dilaksanakan yaitu Inspektur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas SDM auditor di Inspektorat antara lain, Kegiatan DIKLAT, BIMTEK maupun Pelatihan Dikantor Sendiri (PKS). Dalam melaksanakan Program Kerja, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mempunyai tantangan yaitu :
a.Tuntutan Pelayanan masyarakat terhadap pemerintah yang transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN
b.Masih kurangnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh Perangkat Daerah
c.Terbatasnya anggaran untuk menunjang kelancaran tugas bidang pengawasan baik kegiatan-kegiatan operasional pengawasan maupun kegiatan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia aparatur pengawasan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor maupun pendidikan teknis substansif lainnya;
d.Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung operasional pengawasan;
e.Tindak lanjut hasil pengawasan Internal dari Perangkat Daerah/Auditan yang belum sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan serta belum tepat waktu dalam menindaklanjuti hasil temuan.
f.Terbatasnya sumber daya manusia dilingkungan Inspektorat Daerah. Adapun Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah yaitu :  Adanya Komitmen dari Kepala Daerah untuk mewujudkan Pemerintahan yang Bersih.  Adanya dukungan dari Pihak Pengawas Eksternal maupun Pengawas Internal.  Kerjasama yang baik dengan pihak lain dalam meningkatkan kapasitas SDM dilingkungan Inspektorat Daerah. 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2026 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada Tabel 2.3 (T-C 31)berikut ini: Tabel 2.3 (T-C 31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD Inspektorat Daerah Tahun 2026 No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingUrusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu / Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu / Indikatif (Rp) 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bolsel Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah 3,45 8.258.855.412,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Bolsel Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah 3,46 8.462.335.000,00 Bolsel Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Bolsel Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Bolsel Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Bolsel Nilai SAKIP Inspektorat Daerah 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bolsel 1.247.085,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Bolsel 1.500.000,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bolsel Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dok 749.805,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bolsel Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dok 750.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Bolsel Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dok 497.280,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Bolsel Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dok 750.000,00 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bolsel 6.402.046.219,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Bolsel 6.785.750.000,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Bolsel Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 59 Orang/Bulan 6.384.800.719,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Bolsel Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 65 Orang/Bulan 6.750.000.000,00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Bolsel Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dok 17.245.500,00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Bolsel Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dok 35.750.000,00 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Bolsel 34.999.665,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Bolsel 55.000.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Bolsel Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Lap 34.999.665,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Bolsel Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Lap 55.000.000,00 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bolsel 1.099.580.370,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bolsel 786.500.000,00 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Bolsel Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dok 790.875,00 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Bolsel Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dok 750.000,00 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Bolsel Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dok 499.500,00 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Bolsel Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dok 750.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bolsel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 35 Orang 966.388.595,00 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bolsel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 35 Orang 635.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bolsel Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 4 Orang 131.901.400,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bolsel Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 6 Orang 150.000.000,00 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah Bolsel 384.998.400,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Bolsel 429.250.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bolsel Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.499.720,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Bolsel Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 4.250.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bolsel Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan 1 Paket 124.999.510,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bolsel Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan 1 Paket 75.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bolsel Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 257.499.170,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bolsel Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 350.000.000,00 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bolsel 104.999.340,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Bolsel 164.835.000,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Bolsel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 11 Unit 104.999.340,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Bolsel Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 11 Unit 164.835.000,00 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bolsel 177.600.713,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bolsel 187.250.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bolsel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 158 Lap 7.495.830,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bolsel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 160 Lap 8.250.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bolsel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap 3.748.695,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Bolsel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lap 3.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bolsel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap 166.356.188,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bolsel Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lap 176.000.000,00 8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bolsel 53.383.620,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bolsel 52.250.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Bolsel Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 49.884.900,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Bolsel Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 44.750.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Bolsel Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 3.498.720,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Bolsel Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 7.500.000,00 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Bolsel Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 85,40 2.898.472.590,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Bolsel Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 85,60 3.883.230.075,00 1 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bolsel 2.598.474.990,00 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bolsel 3.302.930.075,00 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Bolsel Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Lap 912.999.510,00 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Bolsel Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 1 Lap 1.148.750.000,00 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Bolsel Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 31 Lap 949.982.000,00 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Bolsel Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 32 Lap 1.350.980.075,00 Reviu Laporan Kinerja Bolsel Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 1 Lap 49.998.500,00 Reviu Laporan Kinerja Bolsel Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 1 Lap 55.200.000,00 Reviu Laporan Keuangan Bolsel Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1 Lap 34.999.500,00 Reviu Laporan Keuangan Bolsel Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 1 Lap 42.500.000,00 Pengawasan Desa Bolsel Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 15 Lap 445.496.780,00 Pengawasan Desa Bolsel Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 20 Lap 450.750.000,00 Kerja Sama Pengawasan Internal Bolsel Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 1 Kesepakatan 29.999.500,00 Kerja Sama Pengawasan Internal Bolsel Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 1 Kesepakatan 175.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Bolsel Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 4 Dok 174.999.200,00 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Bolsel Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 4 Dok 79.750.000,00 2 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Bolsel 299.997.600,00 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Bolsel 580.300.000,00 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Bolsel Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 1 Lap 49.999.500,00 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Bolsel Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani 1 Lap 290.300.000,00 Pengawasan dengan tujuan tertentu Bolsel Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 5 Lap 249.998.100,00 Pengawasan dengan tujuan tertentu Bolsel Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 6 Lap 290.000.000,00 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Bolsel Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terdefinisi 385.745.555,00 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Bolsel Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terdefinisi 485.250.000,00 Bolsel Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terintegrasi Bolsel Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terintegrasi 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Bolsel 87.496.920,00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Bolsel 114.500.000,00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Bolsel Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 1 Rekom 29.996.920,00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Bolsel Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun 1 Rekom 32.000.000,00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Bolsel Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 1 Rekom 57.500.000,00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Bolsel Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 1 Rekom 82.500.000,00 2 Pendampingan dan Asistensi Bolsel 298.248.635,00 Pendampingan dan Asistensi Bolsel 370.750.000,00 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Bolsel Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 36 PD 94.999.715,00 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Bolsel Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 36 PD 100.000.000,00 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Bolsel Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 36 PD 97.499.470,00 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Bolsel Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 36 PD 135.750.000,00 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Bolsel Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 1 Keg 49.999.950,00 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Bolsel Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2 Keg 75.000.000,00 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Bolsel Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 36 PD 55.749.500,00 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Bolsel Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 36 PD 60.000.000,00 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat Usulan program dan kegiatan hasil musrenbang tahun 2026 secara spesifik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Rencana Kerja Tahun 2026 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program/kegiatan. Tabel 3.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2026 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan / Sasaran Target Sasaran Tahun 2026 1 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terdefinisi (Level 3) Meningkatnya Kualitas Kapabilitas Aparat Terintegrasi (Level 3) Prioritas Nasional Program Prioritas PN7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 85,40 3.3 Program dan Kegiatan Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Inspektorat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Inspektorat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Inspektorat Daerah menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Perumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
a.Terlaksananya Program Kerja Pemerikasaan Tahunan (PKPT) dengan baik.
b.Mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan Aparat Pengawas Eksternal Pemerintah
c.Mempercepat penanganan dan penyelesaian kasus-kasus pengaduan
d.Terselenggaranya pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab.
e.Tidak terulang kembali temuan-temuan sebelumnya dari Aparat Pengawas Internal maupun Aparat Pengawas Eksternal. Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Inspektorat Daerah melaksanakan 3 program dan 12 Kegiatan serta 33 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin. Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.3 (T.C-33) berikut: Tabel 3.3 (T.C-33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Inspektorat Daerah Kode Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Rencana Tahun 2026 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Ket Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah Bolsel 3,45 8.258.855.412,00 DAU 3,46 8.462.335.000,00 Nilai Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah Bolsel Nilai SAKIP Inspektorat Daerah Bolsel 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.247.085,00 DAU 1.500.000,00 6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bolsel 1 Dok 749.805,00 DAU 1 Dok 750.000,00 6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Bolsel 1 Dok 497.280,00 DAU 1 Dok 750.000,00 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.402.046.219,00 DAU 6.785.750.000,00 6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Bolsel 59 Orang/Bulan 6.384.800.719,00 DAU 65 Orang/Bulan 6.750.000.000,00 6.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Bolsel 1 Dok 17.245.500,00 DAU 1 Dok 35.750.000,00 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 34.999.665,00 DAU 55.000.000,00 6.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Bolsel 2 Lap 34.999.665,00 DAU 2 Lap 55.000.000,00 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.099.580.370,00 DAU 786.500.000,00 6.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Bolsel 1 Dok 790.875,00 DAU 1 Dok 750.000,00 6.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Bolsel 1 Dok 499.500,00 DAU 1 Dok 750.000,00 6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bolsel 35 Orang 966.388.595,00 DAU 35 Orang 635.000.000,00 6.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Bolsel 4 Orang 131.901.400,00 DAU 6 Orang 150.000.000,00 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 384.998.400,00 DAU 429.250.000,00 6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Bolsel 1 Paket 2.499.720,00 DAU 1 Paket 4.250.000,00 6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan Bolsel 1 Paket 124.999.510,00 DAU 1 Paket 75.000.000,00 6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Bolsel 20 Laporan 257.499.170,00 DAU 25 Laporan 350.000.000,00 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 104.999.340,00 DAU 164.835.000,00 6.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Bolsel 11 Unit 104.999.340,00 DAU 11 Unit 164.835.000,00 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 177.600.713,00 DAU 187.250.000,00 6.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Bolsel 158 Lap 7.495.830,00 DAU 160 Lap 8.250.000,00 6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Bolsel 12 Lap 3.748.695,00 DAU 12 Lap 3.000.000,00 6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Bolsel 12 Lap 166.356.188,00 DAU 12 Lap 176.000.000,00 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.383.620,00 DAU 52.250.000,00 6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Bolsel 1 Unit 49.884.900,00 DAU 1 Unit 44.750.000,00 6.01.01.2.09.09 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Bolsel 4 3.498.720,00 DAU 4 7.500.000,00 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 Bolsel 85,40 2.898.472.590,00 DAU 85,60 3.883.230.075,00 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bolsel 2.598.474.990,00 DAU 3.302.930.075,00 6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Bolsel 1 Lap 912.999.510,00 DAU 1 Lap 1.148.750.000,00 6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Bolsel 31 Lap 949.982.000,00 DAU 32 Lap 1.350.980.075,00 6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Bolsel 1 Lap 49.998.500,00 DAU 1 Lap 55.200.000,00 6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Bolsel 1 Lap 34.999.500,00 DAU 1 Lap 42.500.000,00 6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa Bolsel 15 Lap 445.496.780,00 DAU 20 Lap 450.750.000,00 6.01.02.2.01.06 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk Bolsel 1 Kesepakatan 29.999.500,00 DAU 1 Kesepakatan 175.000.000,00 6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Bolsel 4 Dok 174.999.200,00 DAU 4 Dok 79.750.000,00 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 299.997.600,00 DAU 580.300.000,00 6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani Bolsel 1 Lap 49.999.500,00 DAU 1 Lap 290.300.000,00 6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan tujuan tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Bolsel 5 Lap 249.998.100,00 DAU 6 Lap 290.000.000,00 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Bolsel Terdefinisi 385.745.555,00 DAU Terdefinisi 485.250.000,00 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Bolsel Terintegrasi DAU Terintegrasi 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 87.496.920,00 DAU 114.500.000,00 6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun Bolsel 1 Rekom 29.996.920,00 DAU 1 Rekom 32.000.000,00 6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun Bolsel 1 Rekom 57.500.000,00 DAU 1 Rekom 82.500.000,00 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 298.248.635,00 DAU 370.750.000,00 6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Bolsel 36 PD 94.999.715,00 DAU 36 PD 100.000.000,00 6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Bolsel 36 PD 97.499.470,00 DAU 36 PD 135.750.000,00 6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Bolsel 1 Keg 49.999.950,00 DAU 2 Keg 75.000.000,00 6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Bolsel 36 PD 55.749.500,00 DAU 36 PD 60.000.000,00
1. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan 8 kegiatan yaitu :
a.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp1.247.085,00.
b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp6.402.046.219,00.
c.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp34.999665,00.
d.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp1.099.580.370,00.
e.Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp384.998.400,00.
f.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp104.999.340,00.
g.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp177600.713,00.
h.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp53.383.620,00.
1. 2.PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN dengan 2 kegiatan yaitu
a.Penyelenggaraan Pengawasan internal yang terdiri dari 7 (tujuh) sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp2.598.474.990,00.
b.Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp299.997.600,00.
1. 3.PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI dengan 2 kegiatan terdiri dari :
a.Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp87.496.920,00.
b.Pendampingan dan asistensi yang terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp298.248.635,00. Dalam rangka mencapai target kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan Pengawasan yang diemban oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Semoga Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Demikian untuk dilaksanakan. CC. KECAMATAN POSIGADAN Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan daerah, d i m a n a Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis kedalam langkah–langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Kecamatan Posigadan menyusun Renja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a.Persiapan penyusunan,
b.Penyusunan rancangan awal,
c.Penyusunan rancangan,
d.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e.Perumusan rancangan akhir, dan
f.Penetapan. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan fyoeofnpj pee4or tr RPJP NAS Dipedomant RENSTRA KL RPJM NAS Diacu Diiabark RKP Dipedomani RENJA KL Diacu ' • Diperhatikan ' • Diserasikan melalur Musrenbang ' '¥ RPJPD Di ioma RPJMD Dijabarkan RKPD Dipedomani RENSTRA SKPD Dipedomany Diacu RENJA SKPD Pem. Daerah Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
19. 19.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
21. 21.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
22. 22.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
23. 23.Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 728). 1.3 Maksud danTujuan 1.3.1 Maksud Renja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:
24. 1.Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
25. 2.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
26. 3.Mengidentifikasi kebutuhan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
27. 4.Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran; 2) Sebagai Pedoman umum dalam perumusan kebijakan operasional Perangkat Daerah 3) Sebagai acuan umum dalam penyusunan program kerja tahunan Perangkat Daerah 4) Sebagai jabaran dari kebijakan dasar dan perencanaan strategis Perangkat Daerah 5) Sebagai instrumen kontrol dan evaluasi pengelolaan Perangkat Daerah dalam Periode Lima Tahun 1.4 Sistematika Penyusunan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud danTujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Rencana Strategis 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAB V PENUTUP
28. 1.Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah : Tabel 2.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung 1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Adanya aturan/perbub tentang pengelolaan keuangan 2 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Efisiensi dan Eektifitas penggunaan aset Barang Milik Daerah 3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Adanya aturan yang meminimalisir Pelanggaran Disipilin Pegawai 4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Adanya SOP yang membutuhkan ASN untuk cepat dalam hal pelayanan publik 5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Jumlah BMD yang diadakan sesuai Perencanaan 6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat memuaskan 7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah terpelihara dengan baik 8 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Partisipasi & antusias Masyarakat terhadap program kegiatan yang menyangkut pemberdayaan 9 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Peningkatan kualitas pembinaan, pengawasan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum aparat desa & Linmas
29. 2.Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: Tabel 2.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Penghambat 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan belum mendaptkan alokasi anggaran yang sesuai perencanaan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.3 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 Nama Perangkat Daerah: Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2024 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu

(2024)Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target RENJA Perangkat Daerah Tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes )/ Kegiatan (output) /Sub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan
(2025)Tingkat Capaian Realisasi Target RENSTRA (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 10 = 5+7+9 11=10/4 BIDANG URUSAN FUNGSI PENUNJANG 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (%) 82% 50% 93,00% 185,78% 81% 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Ketersediaan dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi Kinerja PD (RKA,DPA dan Laporan Realisasi) sesuai penetapan dan isinya sesuai regulasi 18 dok 18 dok 150 lembar 49,67% 18 dok 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perncanaan Perangkat daerah yang di susun 2 dok 2 dok 2 Dok 7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 dok 1 dok 1 Dok 7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD 1 dok 1 dok 1 Dok 7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 dok 1 dok 1 Dok 7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD 1 dok 1 dok 1 Dok 7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Laporan Realisasi 12 dok 12 dok 12 DOK 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Presentase capaian kinerja keuangan 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara 12 bulan 100% 12 Bulan 7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Presentase Administrasi Sesui dengan SOP 100% 100% 100% 7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah tenaga pengelola keuangan 2 org/bln 100% 2 Orang/bulan 7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 1 laporan 1 laporan 1 Berkas 7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Dokumen Laporan Keuangan 12 bulan 18 dok 12 Bulan 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Presentase Barang Milik Daerah yang dimiliki 100% 100% 1,00 7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah tenaga pengelolaan Aset daerah 2 org/bln 2 org/bln 2 orang/bulan 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Penurunan Pelanggaran Disipilin Pegawai 10% 10% 0,1 7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Aparatur Sipil Negara 18 org 18 org 18 Orang 7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Aparatur Sipil Negara yang mengikuti Pelatihan 2 org 0.00% 0 Orang 7.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 1 org 0,00% 0 Orang 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 90% 90 0,90 Persentase SOP dan SP yang diterapkan 100% 100% 1,00 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah gedung yang tersedia 3 unit 100% 3 unit 7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Kelengkapan Kantor 7 unit 100% 7 unit 7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bulan barang yang dicetak 12 bulan 100% 12 Bulan 7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah fasilitas Umum 1 kegiatan 100% 20 Orang 7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Aparatur yang melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi 18 org 100% 18 Orang 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan yang diadakan 10 unit 100% 10 Unit 7.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Bangunan yang diadakan 3 unit 100% 3 Unit 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 100% 100% Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 90% 90% 90% 7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 bulan 100% 12 Bulan 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan 100% 12 Bulan 7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah bulan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor 12 bulan 100% 12 Bulan 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100% 100% 100% 7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara 8 unit 100% 8 Unit 7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan mesin yang terpelihara 100% 100% 1 7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor yang terpelihara 3 unit 100% 3 unit 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Nilai indeks kepuasan masyarakat terkait pelayanan kecamatan 95% 95% 0,95 Presentase Desa yang melunasi PBB tepat waktu 16 Desa 100% 16 Desa 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksnanya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan 1 Keg 0,00% 0 Keg 7.01.02.2.01.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Perangkat daerah, instansi vertikal terkait dan perwakilan masyarakat 100% 100% 1 keg 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan 1 kegiatan 0,00% 0 Keg 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Presentasi Jumlah kelompok masyarakat yang produktif / Jumlah seluruh kelompok 100% 100% 100% Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin 100% 100% 100 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa 4 kali 100% 4 Kali 7.01.03.2.01.03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksnakan 4 kali 100% 4 Kali 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja 100% 80% 100% Persentase Angka Kejadian Gangguan Trantib (%) 0% 0% 0% Persentse desa yang memiliki Linmas aktif (%) 16 Desa 100% 100% Persentase organisasi kemasyarakatan aktif(%) 16 Desa 100% 100% 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja 1 Presentase Desa yang memiliki Linmas Aktif 100% Persentase organisasi kemasyarakatan aktif 65% 100% 1 7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah data desa yang melaporkan laporan kinerja 100% 65% 1 7.01.06.2.01.11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Linmas yang mengikuti pembinaan 4 kali 4 kali 4 kali 7.01.06.2.01.12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Fasilitasi rapat yang dilaksanakan 4 kali 4 kali 4 kali 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kantor Kecamatan Posigadan dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kantor Kecamatan Posigadan Tahun 2024, dapat diketahui bahwa:

1.Pada Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Kecamatan dengan target 95 % bisa tercapai 90 %, target tersebut dikarenakan perubahan pola pelayanan yang signifikan.
2.Pada Indikator Presentasi Jumlah kelompok masyarakat yang produktif/Jumlah seluruh kelompok dengan target 100 % masih tersisa 30 % di tahun 2024 sesuai dengan target Renstra untuk pencapaian di 10 Desa dari 16 Desa
3.Pada Indikator Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin dengan target 100 % telah terealisasi 100 %
4.Pada Indikator Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja dengan target 100% sudah teralisasi 100% dengan adanya kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan monitoring APBDes dan Perdes
5.Pada Indikator Persentse desa yang memiliki Linmas aktif dengan target 100 % telah teralisasi 100 % dengan adanya kegiatan pembinaan anggota linmas
6.Pada Indikator Persentase Angka Kejadian Gangguan Trantib dengan target 0 % dan yang terealisasi 0% indikator ini bisa tercapai karena desa memiliki Linmas aktif
7.Pada Indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan Aktif dengan target 85 % realisasi 85 % karena semua lembaga organisasi di fasilitasi dan dilakukan pembinaan Uraian mengenai kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Posigadan tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut: Tabel 2.4 (TC-30) Pencapaian Kinerja Pelayanan No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target RENSTRA Perengkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2024 tahun 2025 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Presentase Pelaksanaan tugas rutin administrasi dan pelaporan secara akuntabel dan tepat waktu 80% 85% 90% 95% 93,99% 99,09% 90% 95% 2 Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana 70% 75% 80% 85% 96,57% 98,91% 80% 85% 3 Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur 70% 80% 85% 90% 86,34% 0% 85% 90% 4 Persentase Peningkatan Kapasitas Aparatur 75% 80% 85% 90% 0% 0% 85% 90% 5 Presentase Perencanaan Daerah melalui kegiatan Musrembang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6 Persentase Indeks Kepuasan masyarakat tehadap pelayanan kecamatan 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Posigadan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kewilayahan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut: Tabel 2.5 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Permasalahan Hambatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelompok Rentan
1.Masih rendahnya Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di desa
2.Belum Optimalnya Bantuan Sosial yang tersalurkan Kepada Masyarakat
3.Masih Rendahnya Usulan Masyarakat yang Masuk Ke APBD Kabupaten Tata Kelola Organisasi dan Manajemen Profesionalitas ASN Rendahnya Sumber Daya ASN yang mampu menguasai tugas sesuai bidangnya Selain itu, selama Tahun 2024, Kantor Kecamatan Posigadan juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu: Tabel Tabel 2.6 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Peluang Tantangan Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi dan kondisi lingkungan yang relative dan kondusif.
1.Bidang Adiministrasi Dalam persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
2.Bidang Pemerintahan Menghadapi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah cepat dan tanpa komplain.
3.Bidang Pembangunan Semakin kritis dan proaktifnya Peluang Tantangan masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
4.Bidang Trantib Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan terpadu. Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
1.Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
2.Peningkatan pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien
3.Peningkatan pembinaan kapasitas aparatur desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada Tabel 2.7 (T-C 31) berikut ini: Tabel 2.7 (T-C 31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kecamatan Posigadan Tahun 2026 No. RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 4 3 5 6 8 10 9 11 12 13 KECAMATAN I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BOLSEL Presentasi rata-rata capaian target revormasi birokrasi 82% 2.660.184.710 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BOLSEL Presentasi rata- rata capaian target revormasi birokrasi 0,82 2.660.184.710 1 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah BOLSEL Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat 100% 37.170.000 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah BOLSEL Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat 100% 37.170.000 2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah BOLSEL Persentase Penurunan Pelanggaran Disipilin Pegawai 100% 24.483.900 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah BOLSEL Persentase Penurunan Pelanggaran Disipilin Pegawai 100% 24.483.900 3 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BOLSEL Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi 0% 2.075.021.679 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah BOLSEL Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi 0% 2.075.021.679 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah BOLSEL Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 90% 103.561.631 Administrasi Umum Perangkat Daerah BOLSEL Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 90% 103.561.631 Persentase SOP dan SP yang diterapkan 100% Persentase SOP dan SP yang diterapkan 100% 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BOLSEL Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100% 43.050.000 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BOLSEL Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100% 43.050.000 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah BOLSEL Jumlah BMD yang diadakan 2 Unit 227.325.000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah BOLSEL Jumlah BMD yang diadakan 2 Unit 227.325.000 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BOLSEL Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 145.635.000 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BOLSEL Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 145.635.000 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 90% Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 90% 8 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BOLSEL Ketersediaan dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi Kinerja PD (RKA,DPA dan Laporan Realisasi) sesuai penetapan dan isinya sesuai regulasi 18 Dok 3.937.500 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BOLSEL Ketersediaan dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi Kinerja PD (RKA,DPA dan Laporan Realisasi) sesuai penetapan dan isinya sesuai regulasi 18 Dok 3.937.500 II PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BOLSEL Jumlah produk layanan sesuai dengan SOP 6 Layanan 26.250.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK BOLSEL Jumlah produk layanan sesuai dengan SOP 6 Layanan 26.250.000 1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan BOLSEL Jumlah Perencanaan Pembangunan yang terealisasi 34 Perencanaan 26.250.000 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan BOLSEL Jumlah Perencanaan Pembangunan yang terealisasi 34 Perencanaan 26.250.000 Jumlah aparat pemerintah desa yang melaporkan laporan kinerja 122 Orang Jumlah aparat pemerintah desa yang melaporkan laporan kinerja 122 Orang Jumlah Layanan / Jumlah Survei IKM 6 Layanan Jumlah Layanan / Jumlah Survei IKM 6 Layanan III PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN BOLSEL Jumlah Desa yang memiliki kelompok usaha yang produktif secara uptodate dan terintegrasi 12.600.000 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN BOLSEL Jumlah Desa yang memiliki kelompok usaha yang produktif secara uptodate dan terintegrasi 12.600.000 Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin 100% Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin 100% 1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa BOLSEL Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan 4 Kali 12.600.000 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa BOLSEL Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang 4 Kali 12.600.000 dilaksanakan IV PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA BOLSEL Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja 100% 61.787.445 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA BOLSEL Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja 100% 61.787.445 Persentase Angka Kejadian Gangguan Trantib 0% Persentase Angka Kejadian Gangguan Trantib 0% Persentse desa yang memiliki Linmas aktif 100% Persentse desa yang memiliki Linmas aktif 100% Persentase organisasi kemasyarakatan aktif 100% Persentase organisasi kemasyarakatan aktif 100% 1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa BOLSEL Jumlah Monitoring evaluasi dan fasilitasi APBDes dan Perdes 61.787.445 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan De sa BOLSEL Jumlah Monitoring evaluasi dan fasilitasi APBDes dan Perdes 61.787.445 Jumlah Linmas yang mengikuti kegiatan pembinaan 88 Orang Jumlah Linmas yang mengikuti kegiatan pembinaan 88 Orang Jumlah pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan 4 Kali Jumlah pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan 4 Kali 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam penyusunan Renja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 dilakukan telaahan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran. Kantor Kecamatan Posigadan dalam hal ini hanya memfasilitasi kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2026. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kemudian di teruskan ke Perangkat Daerah terkait usulan tersebut. Tabel 3.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2026 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah “peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta SDM yang berkualitas”. Peningkatan daya saing daerah dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:

a.Percepatan penanggulangan kemiskinan;
b.Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
c.Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan teknologi mulai dari desa seluruh kecamatan;
d.Pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana Prioritas Nasional Program Prioritas PN3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PN7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
e.Peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi;
f.Pemantapan tata kelola pemerintahan dan ketertiban dan keamanan. Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan NO Tujuan Sasaran Indikator Tujuan Target sasaran Tahun 2026
1. 1.Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan kecamatan (%) 100 Presentasi Jumlah kelompok masyarakat yang produktif / Jumlah seluruh kelompok (%) 100 Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin (%) 100 Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja (%) 100 Persentse desa yang memiliki Linmas aktif (%) 100 Persentase Angka Kejadian Gangguan Trantib(%) 0 Persentase organisasi kemasyarakatan aktif(%) 100 3.3 Program dan Kegiatan Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Kantor Kecamatan Posigadan adalah sekumpulan rencana kerja Kantor Kecamatan Posigadan, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Posigadan dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Kantor Kecamatan Posigadan menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Perumusan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
2. 1.Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan
3. 2.Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan
4. 3.Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
5. 4.Perumusan rencana kebutuhan pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
6. 5.Penyediaan sistem pelaporan yang efektif dan efisien
7. 6.Meningkatkan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang Berkualitas Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Kantor Kecamatan Posigadan melaksanakan 5 program dan 11 Kegiatan serta 22 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin. Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Posigadan Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.3 (T.C-33) berikut: I I Tabel 3.3 (T.C-33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kantor Kecamatan Posigadan KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMBER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi rata-rata capaian target revormasi birokrasi BOLSEL 0,82 2.011.659.182 DAU 73 Poin 2.518.165.446 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat BOLSEL 100% 7.800.000 DAU 100% 12.000.000 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Penurunan Pelanggaran Disipilin Pegawai BOLSEL 0% 0 DAU 5% 25.708.095 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi BOLSEL 100% 1.748.267.414 DAU 0% 1.978.772.763 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat BOLSEL 90% 85.597.500 DAU 90% 90.739.713 Persentase SOP dan SP yang diterapkan 100% 100% 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik BOLSEL 100% 60.470.000 DAU 100% 55.202.500 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti BOLSEL 100% 102.967.268 DAU 100% 107.916.750 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 90% 90% 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Ketersediaan dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi Kinerja PD (RKA,DPA dan Laporan Realisasi) sesuai penetapan dan isinya sesuai regulasi BOLSEL 18 Dok 6.557.000 DAU 18 Dok 9.134.375 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Jumlah produk layanan sesuai dengan SOP BOLSEL 6 Layanan 13.510.000 DAU 6 Layanan 17.562.500 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Perencanaan Pembangunan yang terealisasi BOLSEL 1 Kegiatan 13.510.000 DAU 1 Kegiatan 17.562.500 Jumlah aparat pemerintah desa yang melaporkan laporan kinerja 122 Orang 102 Orang Jumlah Layanan / Jumlah Survei IKM 6 Layanan 6 Layanan 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa yang memiliki kelompok usaha yang produktif secara uptodate dan terintegrasi BOLSEL 0 DAU 11 Desa 13.230.000 Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin 0% 100% 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan BOLSEL 0 Kali 0 DAU 4 Kali 13.230.000 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Prenentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum BOLSEL 0 Kegiatan 0 DAU 1 Kegiatan 10.500.000 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat BOLSEL 0 Kegiatan 0 DAU 1 Kegiatan 10.500.000 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja BOLSEL 100% 12.280.000 DAU 100% 22.876.817 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa BOLSEL 100% 12.280.000 DAU 2 Keg 22.876.817
8. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan 7 kegiatan yaitu :
a.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 7.800.000,-
b.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 0,-
c.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 1.748.267.414,-
d.Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 85.597.500,-
e.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 60.470.000,-
f.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 102.967.268,-
g.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 5 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 6.557.000,-
1. 2.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
a.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 13.510.000,-
1. 3.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
a.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 0,-
1. 4.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
a.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari 1 Sub Kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 0,-
1. 5.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
a.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 12.280.000,- Dalam rangka mencapai target kinerja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rencana Kerja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsure internal Kantor Kecamatan Posigadan, diikuti dengan upaya-upaya pencapaianyang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diembanoleh Kantor Kecamatan Posigadan sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Posigadan. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Kantor Kecamatan Posigadan. Semoga Rencana Kerja Kantor Kecamatan Posigadan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Demikian untuk dilaksanakan. DD. KECAMATAN BOLAANG UKI Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, d i m a n a Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah–langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Kecamatan Bolaang Uki menyusun Renja Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022-2026 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
1. 1.Persiapan penyusunan,
2. 2.Penyusunan rancangan awal,
3. 3.Penyusunan rancangan,
4. 4.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
5. 5.Perumusan rancangan akhir, dan
6. 6.Penetapan. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:
7. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
8. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
10. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja [)ypetofnnj Dipedomani RKP RENJA KL Diacu eioftf Dijabark RPJM NAS RENSTRA KL Dipedomat RPJP NAS Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang ' ' '' ' " " ' " I RPJPD I ooeon%al RPJMD lo1Jabarkan RKPD y ' Dipedomani l Diacu 1 Pem. , Daerah RENSTRA RENJA Dipedomany SKPD SKPD menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
15. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
17. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
21. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
25. 19.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
26. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
27. 21.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
28. 22.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
29. 23.Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor ...);
30. 24.Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor ...); 1.3 Sistematika Penyusunan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAB V PENUTUP
31. 1.Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah: Tabel 2.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung 1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi 0% 2 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat dengan Baik 3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Penurunan Pelanggaran Disipilin Pegawai 4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase SOP dan SP yang diterapkan dengan Bail 5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Jumlah BMD yang diadakan sesuai Perencanaan 6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat memuaskan 7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik dan terawat 8 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Perencanaan Pembangunan yang terealisasi 9 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan sesuai target 10 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Linmas yang mengikuti kegiatan pembinaan dan Jumlah pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan sesuai target
32. 2.Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: Tabel 2.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Penghambat 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan belum mendaptkan alokasi anggaran yang sesuai perencanaan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut: RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 8 Tabel 2.3 (T-C-29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 Nama Perangkat Daerah: Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Program dan Kegiatan /Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisas i Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bolaang Uki 3.45 89.45 85 Persen 88.08 6 Perse n 102% 85 Nilai SAKIP Kecamatan Bolaang Uki 0 73 Persen 71.7 Perse n 98% 73 Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Bolaang Uki 0 73 Persen 0 Perse n 0% 73 RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 9 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja (DOKUMEN) 0 8 Dokum en 8 Doku men 100% 6 Jumlah Dokumen Perencananaan (DOKUMEN) 6 5 12 Dokum en 12 Doku men 100% 4 7.01.01.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang di susun (DOKUMEN) 1 1 1 Dokum en 1 Doku men 100% 1 7.01.01.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD (DOKUMEN) 1 1 1 Dokum en 1 Doku men 100% 1 7.01.01.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD 1 1 1 Dokum en 1 Doku men 100% 1 7.01.01.2.01. 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD 1 1 1 Dokum en 1 Doku men 100% 1 7.01.01.2.01. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD 1 1 1 Dokum en 1 Doku men 100% 1 7.01.01.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 1 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan (laporan) 20 20 20 Lapora n 12 Lapor an 60% 12 Jumlah Pegawai Yang Menerima Gaji dan Tunjangan (orang) 216 Orang 210 Oran g 97% 204 7.01.01.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan) 20 20 240 Orang 207 Orang 86% 204 RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 10 7.01.01.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (DOKUMEN) 20 20 Dokum en 20 Doku men 100% 20 7.01.01.2.02. 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD (DOKUMEN) 12 12 12 Dokum en 12 Doku men 100% 12 7.01.01.2.02. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan) 1 1 1 Lapora n 1 Lapor an 100% 1 7.01.01.2.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD Jumlah Laporan Keuangan keuangan bulanan/triwulan/semeste ran 18 20 0 Lapora n 0 Lapor an 0 0 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan BMD (Dokumen) 2 Dokum en 2 Doku men 100% 2 Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD (LAPORAN) 12 12 12 Lapora n 12 Lapor an 100% 12 7.01.01.2.03. 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 7.01.01.2.03. 0004 Pembinanaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinanaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 7.01.01.2.03. 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD ( Laporan ) 12 12 12 Lapora n 12 Lapor an 100% 12 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Aparatur Sipil Negara di tingkatkan Kapasitasnya 17 1 0 0 0 0 5 7.01.01.2.05. 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 17 0 0 0 0 0 1 7.01.01.2.05. 1001 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 10 1 0 0 0 0 0 RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 11 7.01.01.2.05. 0005 Monitoring Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai 1 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Kantor dan Barang Perlengkapan Kantor yang Sesuai SOP 6 100 100 Persen 100 Perse n 100% 100% 7.01.01.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Peket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (PAKET) 1 1 1 Paket 1 Paket 100% 1 7.01.01.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (PAKET) 3 0 3 Paket 3 Paket 100% 0 7.01.01.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1 7.01.01.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (PAKET) 2 2 2 Paket 2 Paket 100% 2 7.01.01.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (LAPORAN) 4 4 4 Lapora n 4 Lapor an 100% 4 7.01.01.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (LAPORAN) 240 120 240 Lapora n 235 Lapor an 98% 60 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang disediakan 2 0 0 0 0 0 0 2 7.01.01.2.07. 0001 Pengadaan Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang disediakan 7.01.01.2.07. 0002 Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan 7.01.01.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 7.01.01.2.07. 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit Peralatan dan Mesin yang disediakan 2 0 0 0 0 0 0 1 RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 12 7.01.01.2.07. 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor yang disediakan 0 0 0 0 0 0 1 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah 24 7.01.01.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 7.01.01.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (LAPORAN) 12 12 12 Lapora n 12 Lapor an 100% 12 7.01.01.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (LAPORAN) 12 12 12 Lapora n 12 Lapor an 100% 12 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (PERSEN) 90 100 73 Persen 73 Perse n 100% 73% 7.01.01.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ kenderaan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (UNIT) 6 7 7 Unit 4 Unit 57% 1 7.01.01.2.09. 00006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara(UNIT) 3 5 Unit 1 Unit 20% 7.01.01.2.09. 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (UNIT) 1 3 Unit 3 Unit 100% RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 13 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 95 78.66 82. 5 Persen 78.94 Perse n 95.68% 85% 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 5 4 Kali 4 Kali 100% 4 7.01.02.2.01. 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 1 1 Lapora n 1 Lapor an 100% 1 7.01.02.2.01. 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 4 4 Dokum en 4 Doku men 100% 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 95 67.2 100 Persen 66.66 Perse n 66.66% 100% 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan 4 3 4 Kali 4 Kali 100% 4 7.01.03.2.01. 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksnakan 4 3 4 Lapora n 4 Lapor an 100% 4 RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 14 7.01.03.2.01. 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Forum Musyawarah Perencanaan Bangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi Masyarakat pada Forum Musyawarah Perencanaan Bangunan di Desa 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 90 7.01.04.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 7.01.04.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Konflik Sosial yang disediakan 95 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 7.01.05.2.01. 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan Tingkat kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa yang menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital 95 73.52% 90 Persen 79.41 Perse n 88.230% 90% 76.47% 90 Persen 82.3 Perse n % 90% 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa yang difasilitasi 17 17 17 Desa 17 Desa 100% 4 7.01.06.2.01. 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa (dokumen) 4 4 4 Dokum en 4 Doku men 100% 4 RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 15 7.01.06.2.01. 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dokumen) 17 17 8.5 Dokum en 17 Doku men 200% 17 7.01.06.2.01. 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (dokumen) 4 0 4 Dokum en 4 Doku men 100% 2 7.01.06.2.01. 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (dokumen) 4 4 4 Dokum en 4 Doku men 100% 2 RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 16 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan P e r a n g k a t D a e r a h Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kantor Kecamatan Bolaang Uki dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kantor Kecamatan Bolaang Uki Tahun 2024, dapat diketahui bahwa:
33. 1.Pada Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Kecamatan dengan target 85 % bisa tercapai target tersebut dikarenakan perubahan pola pelayanan yang signifikan.
34. 2.Pada Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dengan target 82.5 % masih teralisasi 78.94 % di tahun 2024 sesuai dengan target Renstra untuk pencapaian di 9 Desa dari 17 Desa
35. 3.Pada Indikator Presentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan target 100 % yang teralisasi 66.66 % karena kurangnya partisipasi Masyarakat desa dalam program pemberdayaan dan Masalah Koordinasi antara Perangkat daerah,Lembaga kemasyarakatan dan Stakeholder Lainnya sehingga menghambat pelaksanaan Fasilitasi.
36. 4.Pada Indikator Jumlah Desa yang menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital dengan target 90 % sudah teralisasi 82.3% dengan adanya kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan monitoring APBDes dan Perdes Uraian mengenai kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Bolaang Uki tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut: RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 17 Tabel 2.4 (TC-30) Pencapaian Kinerja Pelayanan No Indikator SPM/Standart Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2024 2025 2026 2027 2024 2025 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bolaang Uki 100 100 85 85 3.45 3.50 88.086% 100 100 2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 100 100 82.5 85 95 95 78.94 100 100 3 Presentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan 100 100 100 90 95 95 66.66 100 100 4 Jumlah Desa yang menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital 100 100 90 90 95 95 82.3 100 100 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Bolaang Uki merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kewilayahan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut: Tabel 2.5 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Permasalahan Hambatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelompok Rentan
37. 1.Masih Rendahnya Usulan Masyarakat yang Masuk Ke APBD Kabupaten
38. 2.Kurangnya Koordinasi antar Perangkat Daerah, Lembaga kemasyarakatan dan stakeholder lainnya
39. 3.Rendahnya Tingkat Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan Tata Kelola Organisasi dan Manajemen Profesionalitas ASN
40. 1.Rendahnya Sumber Daya ASN yang mampu menguasai tugas sesuai bidangnya
41. 2.SOP Pelayanan yang belum dimaksimalkan Selain itu, selama Tahun 2024, Kantor Kecamatan Bolaang Uki juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu: Tabel Tabel 2.6 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Peluang Tantangan
42. 1.Adanya Program Pemerintah Pusat untuk pengembangan Daerah
43. 2.Dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam Perencanaan Pembangunan
44. 3.Kebijakan Otonomi Daerah
45. 1.Bidang Adiministrasi Dalam persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kemampuan aparatur di bidang teknologi informasi guna menunjang kelancaran pelayanan Masyarakat
46. 2.Bidang Pemerintahan Menghadapi tuntutan masyarakat terkait peningkatan kualitas Pelayanan Masyarakat.
47. 3.Bidang Pembangunan Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas. Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
48. 1.Peningkatan kualitas pelayanan dan pelaksanaan Program
49. 2.Peningkatan pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien
50. 3.Peningkatan pembinaan kapasitas aparatur desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD BAB ini berisikan uraian mengenai perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dijelaskan juga mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda. Proses yang di lakukan membandingkan, Adapun hasil perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam renja Kecamatan Bolaang Uki terlihat bahwa ada penambahan Program maupun penambahan kegiatan.Adapun dilakukan penambahan Program dan kegiatan bertujuan untuak mengetahui manfaat atau kerugian dalam penambahan program dan kegiatan tersebut. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu – isu strategis, efesien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan.Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perdagangan sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan. Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kabupaten.Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan.Pada forum Perangkat Daerah ada usulan program/kegiatan yang ditujukan lokasinya kepada Kecamatan Bolaang Uki dengan demikian, usulan – usulan tersebut tidak masuk dalam dokumen perencanaan Kecamatan Bolaang Uki.Usulan Musrenbang dari masyarakat melalui Desa, difasilitasi oleh Perangkat Daerah Kecamatan Bolaang Uki selanjutnya direalisasikan oleh Perangkat Daerah teknis pengampu Kegiatan dimaksud. Dengan demikian, usulan program / kegiatan NIHIL untuk dokumen perencanaan Kecamatan Bolaang Uki sebagaimana tabel TC – 32. Tabel T-C. 32 Usulan Program dan kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nama Perangkat Daerah : Kantor Camat Bolaang uki No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran / Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 Nihil Sesuai dengan sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RKP Pusat Tahun 2024 meliputi :
51. 1.Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
52. 2.Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan.
53. 3.Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job.
54. 4.Mendorong pemulihan dunia usaha.
55. 5.Revitalisasi industry dan penguatan reset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
56. 6.Ekonomi hijau.
57. 7.Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Kantor Kecamatan Bolaang Uki adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Tujuan sebagaimana tersebut berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Bolaang Uki seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatant: Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan NO Tujuan Sasaran Indikator Tujuan Target sasaran Tahun 2026 I I
58. 1.Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarat Indeks Pelayanan Publik. 3.45 3.3 Program dan Kegiatan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Kantor Kecamatan Bolaang Uki adalah sekumpulan rencana kerja Kantor Kecamatan Bolaang Uki, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Bolaang Uki dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Kantor Kecamatan Bolaang Uki menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Perumusan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :
59. 1.Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan melakukan pelatihan dan pengembangan SDM.
60. 2.Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan
61. 3.Meningkatkan Kualitas Proses Pelayanan dengan menerapkan Standar Pelayanan. Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Kantor Kecamatan Bolaang Uki melaksanakan 4 program dan 11 Kegiatan serta 36 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin. Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Bolaang Uki Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.3 (T.C-33) berikut: RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 24 Tabel 3.3 (T.C-33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kantor Kecamatan Bolaang Uki URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA Perang kat Daerah REALIS ASI CAPAIA N RENJA Perangk at Daerah TAHUN 2024 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA Perangka t Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMB ER DANA PRIORITAS TARG ET PAGU INDIKATIF (Rp)NASION AL DAERA H 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KECAMATAN BOLAANG UKI 2,986,889,60 3.00 2,829,000,00 0.00 UNSUR KEWILAYAHAN 2,986,889,60 3.00 2,829,000,00 0.00 KECAMATAN 2,986,889,60 3.00 2,829,000,00 0.00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,882,807,74 3.00 - 2,642,000,00 0.00 [ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] Indeks Kepuasan Masyarakat 3.70 - - 3.45 2,882,807,74 3.00 - - - - - - 2,642,000,00 0.00 - RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 25 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Ketersediaan dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi Kinerja PD (RKA,DPA dan Laporan Realisasi) sesuai penetapan dan isinya sesuai regulasi - 12.00 Dokumen 8.00 Dokumen 18 Dokumen 24,530,400.00 Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki - 30,000,000.00 KECAMAT AN BOLAANG UKI Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 26 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Dokumen 5,010,600.00 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki 6,000,000.00 KECAMAT AN BOLAANG UKI Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 27 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 6 Dokumen 4,994,800.00 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki 6,000,000.00 KECAMAT AN BOLAANG UKI Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 28 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6 Dokumen 4,950,000.00 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki 6,000,000.00 KECAMAT AN BOLAANG UKI Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 29 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 6 Dokumen 4,575,000.00 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki 6,000,000.00 KECAMAT AN BOLAANG UKI Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 30 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 6 Dokumen 5,000,000.00 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki 6,000,000.00 KECAMAT AN BOLAANG UKI RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 31 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan - 12.00 Laporan 0 Persen 18.00 Orang 1,578,625,943 .00 Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki - 1,678,000,000 .00 KECAMAT AN BOLAANG UKI Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 32 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bu lan 1,553,635,943 .00 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki 1,650,000,000 .00 KECAMAT AN BOLAANG UKI Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 33 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 20 Dokumen 5,000,000.00 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki 6,000,000.00 KECAMAT AN BOLAANG UKI Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 34 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD 72 Dokumen 15,000,000.00 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki 16,000,000.00 KECAMAT AN BOLAANG UKI Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 35 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 6 Laporan 4,990,000.00 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki 6,000,000.00 KECAMAT AN BOLAANG UKI RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 36 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD Jumlah Dokumen Perencanan BMD - 100 Persen 12.00 Laporan 2.00 Dokumen 10,026,000.00 Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki - 11,000,000.00 KECAMAT AN BOLAANG UKI Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 37 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 10,026,000.00 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki 11,000,000.00 KECAMAT AN BOLAANG UKI RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 38 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai Persentase Penurunan Pelanggaran Disipilin Pegawai Jumlah Dokumen Anjab/ABK/Evaja b Jumlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya - 2.00 Dokumen 5 Persen 3.00 Dokumen 5.00 Orang 4,996,000.00 Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki - 6,000,000.00 KECAMAT AN BOLAANG UKI Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 39 Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20 Dokumen 4,996,000.00 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki 6,000,000.00 KECAMAT AN BOLAANG UKI RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 40 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 271,631,000.0 0 Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki - 284,500,000.0 0 KECAMAT AN BOLAANG UKI Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 41 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5,000,000.00 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki 6,000,000.00 KECAMAT AN BOLAANG UKI Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 42 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 5,000,500.00 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki 6,000,000.00 KECAMAT AN BOLAANG UKI Fasilitasi Kunjungan Tamu RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 43 Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 11,712,500.00 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki 12,500,000.00 KECAMAT AN BOLAANG UKI Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 44 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 240 Laporan 249,918,000.0 0 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki 260,000,000.0 0 KECAMAT AN BOLAANG UKI RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 45 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan Jumlah BMD yang diadakan - 5.00 Unit 1 Unit 753,748,920.0 0 Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki - 250,000,000.0 0 KECAMAT AN BOLAANG UKI Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 46 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 149,250,000.0 0 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki 50,000,000.00 KECAMAT AN BOLAANG UKI Pengadaan Mebel RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 47 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 87,165,000.00 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki 50,000,000.00 KECAMAT AN BOLAANG UKI Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 48 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 327,000,000.0 0 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki 50,000,000.00 KECAMAT AN BOLAANG UKI Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 49 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 190,333,920.0 0 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki 100,000,000.0 0 KECAMAT AN BOLAANG UKI RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 50 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti - 100 Persen 90 Persen 100 Persen 96,164,480.00 Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki - 172,500,000.0 0 KECAMAT AN BOLAANG UKI Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 51 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12,000,000.00 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki 17,500,000.00 KECAMAT AN BOLAANG UKI Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 52 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 84,164,480.00 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki 155,000,000.0 0 KECAMAT AN BOLAANG UKI RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 53 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik - 100 Persen 75.00 Persen 143,085,000.0 0 Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki - 210,000,000.0 0 KECAMAT AN BOLAANG UKI Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 54 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 51,042,000.00 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki 110,000,000.0 0 KECAMAT AN BOLAANG UKI Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 55 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 3 Unit 92,043,000.00 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Kecamata n Bolaang Uki 100,000,000.0 0 KECAMAT AN BOLAANG UKI PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 28,185,860.0 0 - 47,500,000.0 0 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ] Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 95 90 95 95 28,185,860.0 0 - - - - - - 47,500,000.0 0 - RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 56 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan umlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - 1 Dokimen 1 Dokumen 28,185,860.00 Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Pemerinta han Kecamata n - 47,500,000.00 KECAMAT AN BOLAANG UKI Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 57 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 17,460,860.00 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Pemerinta han Kecamata n 27,500,000.00 KECAMAT AN BOLAANG UKI Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 58 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 Dokumen 10,725,000.00 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Pemerinta han Kecamata n 20,000,000.00 KECAMAT AN BOLAANG UKI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 14,286,000.0 0 - 27,500,000.0 0 [ Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa ] Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 95 90 95 95 14,286,000.0 0 - - - - - - 27,500,000.0 0 - RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 59 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - 1 Dokumen 14,286,000.00 Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Masyarak at Desa - 27,500,000.00 KECAMAT AN BOLAANG UKI Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 60 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 14,286,000.00 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Masyarak at Desa 27,500,000.00 KECAMAT AN BOLAANG UKI PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 61,610,000.0 0 - 112,000,000. 00 [ Meningkatnya kualtias pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa ] Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital 95 90 95 95 61,610,000.0 0 - - - - - - 112,000,000. 00 - RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 61 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan - 4 Kali 61,610,000.00 Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Pemerinta han Desa - 112,000,000.0 0 KECAMAT AN BOLAANG UKI Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa N O KODE URUSA N / BIDAN G URUSA N / PROGR AM / OUTCO ME / KEGIA TAN / SUB INDIKATO R PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA Perang kat Daerah REALIS ASI CAPAIA N RENJA Perang kat Daerah TAHUN 2024 PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA Perangk at Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM POK SASARAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANG KAT DAERAH PENANGG UNG JAWAB TAR GET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOK ASI SUMB ER DANA PRIORITA S TAR GET PAGU INDIKATIF (Rp) NASION AL DAERA H RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 62 KEGIA TAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagun aan Aset Desa 17 Dokum en 27,499,000.0 0 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Des a DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokras i, serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba , judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayan an Publik dan Reforma si Birokra si Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulas i, Penerap an Manaje men Resiko, Percepa tan Digitalis asi Layana n Publik Dan Pelaksa naa n SPBE Pemerintah an Desa 30,000,000 .00 KECAMAT AN BOLAANG UKI 7.01.06.2.01. 0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 63 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelengg araan Ketenteram an dan Ketertiban Umum 4 Dokum en 10,504,000.0 0 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Des a DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokras i, serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba , judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayan an Publik dan Reforma si Birokra si Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulas i, Penerap an Manaje men Resiko, Percepa tan Digitalis asi Layana n Publik Dan Pelaksa naa n SPBE Pemerintah an Desa 27,500,000 .00 KECAMAT AN BOLAANG UKI 7.01.06.2.01. 0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 64 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaa n Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyara katan 4 Dokum en 11,454,000.0 0 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Des a DANA ALOK ASI UMU M (DAU) Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokras i, serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba , judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayan an Publik dan Reforma si Birokra si Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulas i, Penerap an Manaje men Resiko, Percepa tan Digitalis asi Layana n Publik Dan Pelaksa naa n SPBE Pemerintah an Desa 27,000,000.00 KECAMAT AN BOLAANG UKI J U M L A H 2,986,889,6 03.00 2,829,000,000.00 RENJA KECAMATAN BOLAANG UKI 65 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 4 Dokumen 12,153,000.00 Kab. Bolaang Mongond ow Selatan, Bolaang Uki, Semua Kel/Desa DANA ALOKA SI UMUM (DAU) Memper kua t reformas i politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pembera nt asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan . 4. Peningk a tan Pelayana n Publik dan Reforma si Birokras i Penataa n K elembag aa n Yang Tepat Fungsi, Regulasi , Penerap an Manaje men Resiko, Percepat an Digitalis asi Layanan Publik Dan Pelaksan aa n SPBE Pemerinta han Desa 27,500,000.00 KECAMAT AN BOLAANG UKI Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
62. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan 8 kegiatan yaitu :
a.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 5 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 24.530.400,
b.Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 1,578,625,943,-
c.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 10.026.000,-
d.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 4.996.000,-
e.Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 271.631.000,-
f.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 753.748.920,-
g.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 96.164.480,-
h.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 143.085.000,-
1. 2.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
a.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang terdiri dari 2 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 28.185.860,-
1. 3.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
a.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang terdiri dari 1 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 14.286.000,-
1. 4.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
a.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari 4 sub kegiatan dengan jumlah pendanaan sebesar Rp. 61.610.000,- Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran / tanggung jawab / tugas yang melekat pada masing- masing Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang di tingkat desa, Musrenbang di tingkat Kecamatan dan Musrenbang di tingkat Kabupaten. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan ini merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan, yang memudahkan tujuan yang hendak dicapai secara terukur. Selain itu, Renja Kecamatan Bolaang Uki ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, dalam penyusunannya sangat memerlukan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan. Rencana Kerja Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 di lingkup Kantor Kecamatan Bolaang Uki, guna mendukung tercapainya target Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. EE. KECAMATAN PINOLOSIAN Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
a.persiapan penyusunan;
b.penyusunan rancangan awal;
c.penyusunan rancangan
d.pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e.perumusan rancangan akhir; dan
f.penetapan. Dalam penyusunannya Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kesesuaian dengan renja KL, (Renja merupakan mengacu pada renstra perubahan 2) 1.2 LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, adalah:
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. 10.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. 11.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Panjang dan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;
12. 12.Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pengarustamaan Gender;
15. 15.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. 21.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
22. 22.Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
23. 23.Surat Edaran Bupati Bolaang Mongondow Selatan tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahunn 2026. 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
a.Maksud Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Pinolosian Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman tahunan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja ini menjadi acuan bagi seluruh perangkat di lingkungan Kantor Kecamatan Pinolosian dalam merencanakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kegiatan secara efektif, efisien, dan terukur.
b.Tujuan
1. 1.Menjabarkan Renstra Kecamatan menjadi rencana operasional tahunan yang jelas, terukur, dan realistis.
2. 2.Mensinergikan program dan kegiatan kecamatan dengan prioritas pembangunan daerah, kebijakan nasional, serta kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Pinolosian.
3. 3.Menentukan arah pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 beserta indikator kinerjanya, sehingga memudahkan evaluasi dan pengendalian.
4. 4.Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran melalui perencanaan yang matang, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil.
5. 5.Mendorong partisipasi dan koordinasi antarinstansi, pemerintah desa, serta masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan kecamatan.
6. 6.Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Pinolosian Tahun Anggaran 2026. 1.4 SISTIMATIKA PENULISAN Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Pinolosian Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
7. 1.Latar Belakang Menjelaskan kondisi umum dan urgensi penyusunan Renja, keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Renstra Kecamatan, dan dokumen perencanaan lainnya.
8. 2.Landasan Hukum Memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renja.
9. 3.Maksud dan Tujuan Menguraikan maksud disusunnya Renja sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan, serta tujuan yang hendak dicapai.
10. 4.Sistematika Penulisan Menjelaskan susunan bab dan subbab dalam dokumen Renja.
11. 1.Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah. Menguraikan realisasi program/kegiatan tahun sebelumnya serta ketercapaiannya terhadap sasaran Renstra.
12. 2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Menjelaskan capaian kinerja pelayanan yang telah diberikan serta tingkat keberhasilannya.
13. 3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Mengidentifikasi permasalahan strategis, tantangan, dan peluang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.
14. 1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Menganalisis keterkaitan Renja Kecamatan dengan kebijakan nasional dan daerah.
15. 2.Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Menetapkan tujuan strategis dan sasaran terukur untuk dicapai pada tahun rencana.
16. 3.Program dan Kegiatan Merinci program/kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH; Bab ini Berisi daftar program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, dan perkiraan anggaran, disusun sesuai dengan format perencanaan pembangunan daerah.
17. 1.Kaidah-kaidah Pelaksanaan Prinsip dan ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Renja.
18. 2.Rencana Tindak Lanjut Langkah-langkah operasional yang akan dilakukan pasca penetapan Renja. Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Pinolosian pada tahun anggaran sebelumnya merupakan realisasi tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pinolosian yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian program dan kegiatan, sekaligus sebagai dasar perbaikan perencanaan pada tahun berikutnya. Secara umum, capaian kinerja program dan kegiatan tahun lalu menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun terdapat beberapa kegiatan yang belum sepenuhnya terealisasi akibat keterbatasan anggaran, perubahan kebijakan, dan kondisi eksternal seperti dinamika kebutuhan masyarakat yang berkembang.Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:  Pelayanan administrasi pemerintahan kecamatan, seperti penerbitan surat keterangan, rekomendasi, dan dokumen administrasi lainnya.  Koordinasi pemerintahan desa, termasuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.  Fasilitasi ketenteraman dan ketertiban umum, melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat.  Pembinaan lembaga kemasyarakatan, guna meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja pada Renstra telah mengalami kemajuan, terutama pada aspek ketepatan waktu pelayanan administrasi dan koordinasi pemerintahan desa. Namun, pada indikator yang membutuhkan dukungan lintas sektor, pencapaian masih memerlukan penguatan sinergi dengan instansi terkait. Secara umum, capaian kinerja program dan kegiatan tahun lalu menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun terdapat beberapa kegiatan yang belum sepenuhnya terealisasi akibat keterbatasan anggaran, dan perubahan kebijakan, Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Pinolosian meliputi dapat dilihat pada Tabel T-C 29. Tabel 2.1 T-C 29 Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Restra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Kantor Kecamatan Pinolosian Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Kinerja Capain Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu Terget Program dan Kegiatan Tahun 2025 Perkiraaan Realisasi Capaian Target Restraperangkat Daerah s/d Tahun berjalan Target Renja perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Renja Perankat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realisasi Capain Program dan Kegiatan s/d dengan Tahun 2025 Tingkat Capaian realsisai target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=7/6 9 10=5+7+9 11=10/4 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pinolosian (Skor) 255 85 85 85 100 85 255 100 Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Pinolosian (Skor) 218 72 73 73 100 73 218 100 Nilai SAKIP Kecamatan Pinolosian (Skor) 218 72 73 73 100 73 218 100 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja (Dokumen) 23 7 8 8 100 8 23 100 Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen) 28 4 12 12 100 12 28 100 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 5 2 2 1 50 2 5 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 3 1 1 1 100 1 3 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen) 3 1 1 1 100 1 3 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 3 1 1 1 100 1 3 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen) 3 1 1 1 100 1 3 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) 22 4 12 6 50 12 22 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan (Laporan) 85 61 12 12 100 12 85 100 Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan (Orang) 49 21 15 13 87 15 49 100 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 90 63 15 12 80 15 90 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) 28 1 18 9 50 18 28 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 30 12 12 6 50 12 30 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) 3 1 1 1 100 1 3 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) 56 20 18 18 100 18 56 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanan BMD (Dokumen) 16 12 2 2 100 2 16 100 Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD (Laporan) 27 3 12 12 100 12 27 100 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 36 12 12 12 100 12 36 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) 20 10 5 5 100 5 20 100 Jumlah Dokumen Anjab/ABK/Evajab (Dokumen) 20 18 3 0 - 2 20 100 Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai (Dokumen) 6 2 2 2 100 2 6 100 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen) 46 15 18 13 72 18 46 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang) 5 0 5 5 100 5 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) 292 100 100 92 92 100 292 100 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) 106 100 3 3 100 3 106 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) 104 100 2 2 100 2 104 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) 28 20 4 4 100 4 28 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 460 100 216 216 100 144 460 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan (Unit) 3 2 2 100 1 3 100 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) 3 2 2 100 1 3 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor (Persen) 296,85 100 100 96,85 97 100 297 100 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) 40 12 16 16 100 12 40 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 36 12 12 12 100 12 36 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 36 12 12 12 100 12 36 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Persen) 217,98 72 73 72,98 100 73 218 100 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 30 10 10 10 100 10 30 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 7 1 3 3 100 3 7 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Sarana Prasarana Publik di Kecamatan Dalam Kondisi Baik (Persen) 247 82 82,5 82,5 100 82,5 247 100 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan Koordinasi Peneyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan (Kali) 5 1 4 2 50 2 5 100 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) 3 1 1 1 100 1 3 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 3 1 3 1 33 1 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa yang memiliki kelompok usaha yang produktif secara uptodate dan terintegrasi (Desa) 46 6 6 100 40 46 100 Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan (Persen) 122,5 22,5 22,5 100 100 123 100 Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin (Persen) 200 100 100 100 100 200 100 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Kali) 3 1 4 1 25 1 3 100 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 3 1 4 1 25 1 3 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Dokumen Perencanaan Desa yang selesai tepat waktu (Persen) 280 90 90 90 100 100 280 100 Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu (Persen) 280 90 90 90 100 100 280 100 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa yang difasilitasi (Desa) 60 40 10 10 100 10 60 100 7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) 3 1 4 1 25 1 3 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) 18 4 4 4 100 10 18 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen) 3 1 4 1 25 1 3 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen) 3 1 4 1 25 1 3 Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan 2025, evaluasi hasil pelaksanaan renja Kantor Kecamatan Pinolosian Bolaang Mongondow Selatan disimpulkan sebagai berikut : Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pinolosian Tahun 2024 menunjukkan kinerja yang optimal. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator program dan kegiatan, seluruh target yang telah ditetapkan pada awal tahun berhasil direalisasikan secara penuh dengan capaian 100%. Hal ini berlaku baik pada tingkat program maupun kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan kecamatan. Secara rinci, program yang dilaksanakan meliputi:
19. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kecamatan Meliputi kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi dan listrik, perkantoran, kebersihan kantor, perawatan kendaraan dinas, pemeliharaan peralatan dan mesin, serta pemeliharaan gedung kantor. Seluruh kegiatan pada program ini terealisasi 100% sesuai target.
20. 2.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Mencakup pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan. Semua kegiatan mencapai realisasi 100% dari target.
21. 3.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi, rekomendasi, serta koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, dengan capaian kinerja 100%. Pencapaian kinerja yang konsisten ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Renja Tahun 2024 telah mendukung arah kebijakan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pinolosian. Seluruh kegiatan terlaksana tepat waktu, sesuai sasaran, dan dalam koridor anggaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini juga merupakan hasil dari:  Perencanaan program yang matang dan terukur.  Koordinasi efektif antar unit kerja di lingkungan kecamatan.  Dukungan penuh dari sumber daya aparatur yang kompeten.  Pengawasan internal yang berjalan secara optimal. Dengan capaian kinerja 100% ini, Kecamatan Pinolosian telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mewujudkan sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan hasil evaluasi Renja Tahun 2024, Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pinolosian Kab. Bolaang Mongondow Selatan didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada table 2.2 T-C 30, sebagai berikut. 17 RENJA KEC.PINOLOSIAN 2026 Tabel 2.2 T-C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Pinolosian. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Indikator Indikator lainnya SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Proyeksi Catatan Analisis 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pinolosian 85 85 85 3.45 85 85 85 3.45 Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Pinolosian 72 73 73 72 73 73 Nilai SAKIP Kecamatan Pinolosian 72 73 73 72 73 73 Persentase Sarana Prasarana Publik di Kecamatan Dalam Kondisi Baik 82,5 82,5 85 82,5 82,5 85 Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan 100 100 100 100 100 100 Persentase Dokumen Perencanaan Desa yang selesai tepat waktu 90 90 100 90 90 100 Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu 90 90 100 90 90 100 18 RENJA KEC.PINOLOSIAN 2026 Indikator Indikator lainnya SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Proyeksi Catatan Analisis 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 2025 2026 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 100 100 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 100 100 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100 100 Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan 100 100 Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital 10 10 19 RENJA KEC.PINOLOSIAN 2026 Berdasarkan pengukuran indikator kinerja pelayanan, Kecamatan Pinolosian pada tahun berjalan menunjukkan pencapaian yang sangat baik di hampir seluruh aspek yang diukur.
22. 1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai IKM Kecamatan Pinolosian berada pada angka 85 secara konsisten. Capaian ini berada pada kategori sangat baik, mencerminkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap layanan administrasi, koordinasi pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya yang diberikan oleh kecamatan.
23. 2.Nilai Reformasi Birokrasi Mengalami peningkatan dari 72 menjadi 73. Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, penerapan prinsip akuntabilitas, serta upaya inovasi pelayanan publik yang dilakukan secara berkelanjutan.
24. 3.Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Sama halnya dengan Reformasi Birokrasi, nilai SAKIP juga meningkat dari 72 menjadi 73. Hal ini menunjukkan perbaikan dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja yang semakin akuntabel.
25. 4.Persentase Sarana dan Prasarana Publik dalam Kondisi Baik Terjadi peningkatan dari 82,5% menjadi 85%. Peningkatan ini merupakan hasil pemeliharaan yang baik terhadap fasilitas umum di wilayah kecamatan, sehingga dapat mendukung kelancaran pelayanan publik dan aktivitas masyarakat.
26. 5.Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan Tercapai 100%, menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan di tingkat desa maupun kecamatan.
27. 6.Persentase Dokumen Perencanaan Desa yang Selesai Tepat Waktu Meningkat dari 90% menjadi 100%, menandakan perbaikan koordinasi dan asistensi kecamatan dalam 20 RENJA KEC.PINOLOSIAN 2026 mendukung desa menyelesaikan dokumen perencanaan sesuai jadwal.
28. 7.Persentase Laporan Keuangan Desa yang Selesai Tepat Waktu Sama halnya, meningkat dari 90% menjadi 100%, yang menunjukkan adanya peningkatan disiplin administrasi dan efektivitas pendampingan dari pihak kecamatan.
29. 8.Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Terealisasi 100%, menggambarkan kemampuan kecamatan dalam melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara efektif dan efisien.
30. 9.Target 2026 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Mencapai 100%, menunjukkan peran aktif kecamatan dalam mendukung pemberdayaan lembaga-lembaga desa seperti BPD, PKK, Karang Taruna, dan lainnya.
31. 10.Target 2026 Persentase Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang Ditegakkan yanga akan di Capai 100%, menandakan bahwa fungsi penegakan regulasi akan berjalan secara maksimal dan tanpa hambatan berarti.
32. 11.Target 2026 Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan Yang akan direalisasi 100%, akan mencerminkan keberhasilan upaya mediasi dan koordinasi dalam menjaga stabilitas sosial di wilayah kecamatan.
33. 12.Target 2026 Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital. Mencapai 10 desa, yang akan menunjukkan kemajuan signifikan dalam transformasi digital pemerintahan desa, mendukung efisiensi dan transparansi layanan. 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berdasarkan hasil evaluasi Renja tahun sebelumnya dan capaian indikator kinerja pelayanan, terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam 21 RENJA KEC.PINOLOSIAN 2026 penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pinolosian, antara lain:
34. 1.Optimalisasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Meskipun capaian program dan kegiatan relatif tinggi, masih diperlukan sinkronisasi yang lebih baik antara program kecamatan, perangkat daerah kabupaten, serta pemerintah desa agar tidak terjadi tumpang tindih atau kesenjangan program pembangunan.
35. 2.Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Publik Walaupun persentase sarana prasarana publik dalam kondisi baik telah meningkat menjadi 85%, masih terdapat kebutuhan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pelayanan publik, terutama di desa-desa dengan akses terbatas.
36. 3.Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Kecamatan Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi dan SAKIP menunjukkan progres positif, namun masih diperlukan penguatan kompetensi SDM, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan keuangan, dan penyusunan dokumen perencanaan.
37. 4.Transformasi Digital Pelayanan Pemerintahan Desa Meskipun sudah 10 desa menerapkan pelayanan pemerintahan desa berbasis digital, masih diperlukan percepatan implementasi di seluruh desa serta peningkatan literasi digital aparatur dan masyarakat agar pelayanan berbasis teknologi berjalan optimal.
38. 5.Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Partisipasi masyarakat dalam pembangunan telah mencapai 100%, namun tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi partisipasi tersebut dan mengarahkannya pada program-program yang lebih produktif dan berkelanjutan.
39. 6.Penguatan Fungsi Mediasi dan Pencegahan Konflik Sosial Capaian penyelesaian konflik sosial 100% merupakan prestasi penting yang perlu dipertahankan. Namun, dibutuhkan mekanisme pencegahan yang lebih sistematis melalui forum koordinasi, pembinaan lembaga kemasyarakatan, dan deteksi dini potensi konflik. 22 RENJA KEC.PINOLOSIAN 2026
40. 7.Keterbatasan Anggaran dan Dukungan Pembiayaan Beberapa program prioritas masih terhambat oleh keterbatasan anggaran, sehingga diperlukan inovasi pendanaan, seperti kemitraan dengan sektor swasta, pemanfaatan dana desa, dan optimalisasi bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi. 23 RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026
41. 1.Peningkatan kualitas pelayanan publik.
42. 2.Penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
43. 3.Pengembangan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar yang merata.
44. 4.Transformasi digital dalam pelayanan publik.
45. 5.Pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Berdasarkan evaluasi capaian kinerja, analisis pelayanan, serta isu-isu penting, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Pinolosian Tahun 2026 dapat dilihat Tabel 3.2 sebagai berikut: No Tujuan Indikator Tujuan Target Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Sasaran Program Indikator Program Target Program 1 Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas - Indeks Pelayanan Publik. 3,51 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat 88.6 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 100 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat 3,45 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 100 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital 10 24 RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026 3.3. Program dan Kegiatan Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, berikut adalah daftar program dan kegiatan Kecamatan Pinolosian Tahun 2026: 25 RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026 Tabel 3.3 T-C 33 RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR KECAMATAN PINOLOSIAN TAHUN 2026 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No Kode Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp) 1 2 3 4 10 8 9 11 15 16 KECAMATAN PINOLOSIAN 2.249.822.042,00 2.240.100.000,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.249.822.042,00 2.240.100.000,00 7 01 KECAMATAN 2.249.822.042,00 2.240.100.000,00 1 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.135.822.042,00 - 2.105.100.000,00 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 6.500.000,00 - 8.000.000,00 7 01 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 2 Dokumen 1.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.250.000,00 7 01 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 26 RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.250.000,00 7 01 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.250.000,00 7 01 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.250.000,00 7 01 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 1.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.250.000,00 27 RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026 7 01 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 12 Laporan 1.500.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.750.000,00 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1.615.858.360,00 - 1.710.800.000,00 7 01 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 15 Orang/bulan 1.606.133.560,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.700.000.000,00 7 01 01 2.02 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 15 Dokumen 1.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.250.000,00 7 01 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 28 RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026 Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 12 Dokumen 6.524.800,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 7.000.000,00 7 01 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 1 Laporan 1.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.250.000,00 7 01 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 18 Laporan 1.200.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.300.000,00 7 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 8.800.000,00 - 8.800.000,00 7 01 01 2.03 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 29 RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 4 Laporan 8.800.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 8.800.000,00 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 27.000.000,00 - 11.250.000,00 7 01 01 2.05 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 18 Dokumen 1.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.250.000,00 7 01 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5 Orang 26.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10.000.000,00 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 210.108.682,00 - 170.000.000,00 7 01 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30 RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 3 Paket 3.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3.500.000,00 7 01 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 10 Paket 3.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3.500.000,00 7 01 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 4 Laporan 2.500.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 3.000.000,00 7 01 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 216 Laporan 201.608.682,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 160.000.000,00 31 RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 109.000.000,00 - 35.000.000,00 7 01 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 2 Unit 46.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 7 01 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 3 Unit 10.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10.000.000,00 7 01 01 2.07 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 3 Unit 33.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 0,00 7 01 01 2.07 0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 32 RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 100 Unit 20.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 25.000.000,00 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 110.000.000,00 - 111.250.000,00 7 01 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 4 Laporan 1.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 1.250.000,00 7 01 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 1 Laporan 9.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10.000.000,00 7 01 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 33 RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 12 Laporan 100.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 100.000.000,00 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 48.555.000,00 - 50.000.000,00 7 01 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 10 Unit 37.055.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 38.000.000,00 7 01 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 3 Unit 1.500.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2.000.000,00 7 01 01 2.09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 34 RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 3 Unit 10.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10.000.000,00 2 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 19.000.000,00 - 30.000.000,00 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 19.000.000,00 - 30.000.000,00 7 01 02 2.01 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 1 Laporan 10.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 20.000.000,00 7 01 02 2.01 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 35 RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 4 Dokumen 9.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10.000.000,00 3 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 23.000.000,00 - 25.000.000,00 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 23.000.000,00 - 25.000.000,00 7 01 03 2.01 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 8 Lembaga Kemasyarakatan 14.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 15.000.000,00 7 01 03 2.01 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 4 Laporan 9.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10.000.000,00 36 RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026 4 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 72.000.000,00 - 80.000.000,00 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 72.000.000,00 - 80.000.000,00 7 01 06 2.01 0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 10 Dokumen 9.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10.000.000,00 7 01 06 2.01 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 4 Dokumen 9.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10.000.000,00 7 01 06 2.01 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 37 RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 4 Dokumen 12.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 14.000.000,00 7 01 06 2.01 0007 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 1 Dokumen 5.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 6.000.000,00 7 01 06 2.01 0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 4 Dokumen 9.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10.000.000,00 7 01 06 2.01 0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 4 Dokumen 9.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10.000.000,00 38 RENJA KEC. PINOLOSIAN 2026 7 01 06 2.01 0014 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 4 Dokumen 9.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10.000.000,00 7 01 06 2.01 0015 Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian, Semua Kel/Desa 10 Dokumen 10.000.000,00 DANA ALOKASI UMUM (DAU) 10.000.000,00 J U M L A H 2.249.822.042,00 2.240.100.000,00 RENJA KEC.PINOLOSIAN 2026 Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Kantor Kecamatan Pinolosian Kab. Bolaang Mongondow Selatan dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Kantor kecamatan Pinolosian Kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 adalah sebagaimana tercantum pada Bab III, Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 -- RENJA KEC.PINOLOSIAN 2026 Penyusunan Renja ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pinolosian Tahun 2025–2029 serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dokumen ini telah disusun melalui proses yang mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel, dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya, capaian sasaran strategis, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Renja ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat Kecamatan Pinolosian dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi dan berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misi daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan Renja akan dilakukan secara berkala untuk memastikan ketercapaian target dan peningkatan kinerja Kecamatan Pinolosian.. 5.1 Kaidah-kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pinolosian Tahun 2026 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pedoman teknis penyusunan Renja Perangkat Daerah, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Kaidah-kaidah pelaksanaan dimaksud meliputi:  Kepatuhan terhadap Landasan Hukum Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk mengacu pada RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Renstra Kecamatan Pinolosian, dan kebijakan teknis terkait. -- RENJA KEC.PINOLOSIAN 2026  Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan sumber daya dilakukan secara optimal untuk menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.  Transparansi dan Akuntabilitas Proses pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan secara terbuka, dapat diakses oleh publik, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis, maupun finansial.  Partisipatif Melibatkan peran aktif masyarakat, pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.  Pengendalian dan Evaluasi Dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Renja untuk mengukur capaian kinerja, mengidentifikasi hambatan, dan merumuskan langkah perbaikan yang diperlukan.  Integrasi dan Sinkronisasi Seluruh program dan kegiatan diintegrasikan dengan kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta disinkronkan dengan program lintas sektor guna menghindari tumpang tindih dan memastikan keterpaduan pembangunan. 5.2 Rencana Tindak Lanjut Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2026, selanjutnya Rencana Kerja Tahun 2026 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah -- FF. KECAMATAN PINOLOSIAN TIMUR Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, d i m a n a Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah–langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Kecamatan Pinolosian Timur menyusun Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
a.Persiapan penyusunan,
b.Penyusunan rancangan awal,
c.Penyusunan rancangan,
d.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
e.Perumusan rancangan akhir, dan
f.Penetapan. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:
1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); [4pet0fnenf Dipedomani RENSTRA KL RKP Oiacu RENJA KL we(of rt Dijabark RPJM NAS Dipedoman RPJP NAS Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang ' " RPJPD Dipedoma RPJMD Dijabarkan RKPD Dipedomant Diacu Pem. Daerah RENSTRA SKPD Dipedomany RENJA SKPD
5. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
19. 19.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
21. 21.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
22. 22.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
23. 23.Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 728). 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Renja Kantor Kecamatan Piolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:
24. 1.Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
25. 2.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
26. 3.Mengidentifikasi kebutuhan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
27. 4.Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran; 2) Sebagai Pedoman umum dalam perumusan kebijakan operasional Perangkat Daerah 3) Sebagai acuan umum dalam penyusunan program kerja tahunan Perangkat Daerah 4) Sebagai jabaran dari kebijakan dasar dan perencanaan strategis Perangkat Daerah 5) Sebagai instrumen kontrol dan evaluasi pengelolaan Perangkat Daerah dalam Periode Lima Tahun 1.4 Sistematika Penyusunan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAB V PENUTUP
28. 1.Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah: Tabel 2.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Anggaran yang tersedia 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Anggaran yang tersedia 3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 3.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 3.1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3.1.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.1.3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.1.4 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.1.5 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 3.1.6 asilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
29. 2.Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: Tabel 2.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Penghambat 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan belum mendaptkan alokasi anggaran yang sesuai perencanaan 2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan ini belum mendaptkan alokasi anggaran yang sesuai perencanaan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai dengan Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut: RENJA KEC.PINOLOSIAN TIMUR TAHUN 2026 17 Tabel 2.3 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 Nama Perangkat Daerah: Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisas i (%) Target Program dan Kegiatan /Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisas i Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pinolosian Timur 3.45 89.45 85 Persen 88.08 6 Perse n 102% 85 Nilai SAKIP Kecamatan Pinolosian Timur 0 73 Persen 71.7 Perse n 98% 73 Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Pinolosian Timur 0 73 Persen 0 Perse n 0% 73 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja (DOKUMEN) 0 8 Dokum en 8 Doku men 100% 6 RENJA KEC.PINOLOSIAN TIMUR TAHUN 2026 17 Jumlah Dokumen Perencananaan (DOKUMEN) 6 5 12 Dokum en 12 Doku men 100% 4 7.01.01.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang di susun (DOKUMEN) 1 1 1 Dokum en 1 Doku men 100% 1 7.01.01.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD (DOKUMEN) 1 1 1 Dokum en 1 Doku men 100% 1 7.01.01.2.01. 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD 1 1 1 Dokum en 1 Doku men 100% 1 7.01.01.2.01. 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD 1 1 1 Dokum en 1 Doku men 100% 1 7.01.01.2.01. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA - SKPD 1 1 1 Dokum en 1 Doku men 100% 1 7.01.01.2.01. 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 1 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan (laporan) 20 20 20 Lapora n 12 Lapor an 60% 12 Jumlah Pegawai Yang Menerima Gaji dan Tunjangan (orang) 216 Orang 210 Oran g 97% 204 7.01.01.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang / Bulan) 20 20 240 Orang 207 Orang 86% 204 7.01.01.2.02. 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (DOKUMEN) 20 20 Dokum en 20 Doku men 100% 20 RENJA KEC.PINOLOSIAN TIMUR TAHUN 2026 17 7.01.01.2.02. 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD (DOKUMEN) 12 12 12 Dokum en 12 Doku men 100% 12 7.01.01.2.02. 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (laporan) 1 1 1 Lapora n 1 Lapor an 100% 1 7.01.01.2.02. 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD Jumlah Laporan Keuangan keuangan bulanan/triwulan/semeste ran 18 20 0 Lapora n 0 Lapor an 0 0 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan BMD (Dokumen) 2 Dokum en 2 Doku men 100% 2 Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD (LAPORAN) 12 12 12 Lapora n 12 Lapor an 100% 12 7.01.01.2.03. 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 1 7.01.01.2.03. 0004 Pembinanaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinanaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 1 7.01.01.2.03. 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang milik daerah pada SKPD ( Laporan ) 12 12 12 Lapora n 12 Lapor an 100% 12 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah Aparatur Sipil Negara di tingkatkan Kapasitasnya 17 1 0 0 0 0 5 7.01.01.2.05. 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 17 0 0 0 0 0 1 7.01.01.2.05. 1001 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 10 1 0 0 0 0 0 7.01.01.2.05. 0005 Monitoring Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai 1 I I RENJA KEC.PINOLOSIAN TIMUR TAHUN 2026 17 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Kantor dan Barang Perlengkapan Kantor yang Sesuai SOP 6 100 100 Persen 100 Perse n 100% 100% 7.01.01.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Peket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (PAKET) 1 1 1 Paket 1 Paket 100% 1 7.01.01.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (PAKET) 3 0 3 Paket 3 Paket 100% 0 7.01.01.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 1 7.01.01.2.06. 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (PAKET) 2 2 2 Paket 2 Paket 100% 2 7.01.01.2.06. 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (LAPORAN) 4 4 4 Lapora n 4 Lapor an 100% 4 7.01.01.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (LAPORAN) 240 120 240 Lapora n 235 Lapor an 98% 60 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang disediakan 2 0 0 0 0 0 0 2 7.01.01.2.07. 0001 Pengadaan Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kenderaan Perorangan Dinas atau Kenderaan Dinas Jabatan yang disediakan 7.01.01.2.07. 0002 Pengadaan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan 7.01.01.2.07. 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang disediakan 7.01.01.2.07. 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah unit Peralatan dan Mesin yang disediakan 2 0 0 0 0 0 0 1 7.01.01.2.07. 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor yang disediakan 0 0 0 0 0 0 1 RENJA KEC.PINOLOSIAN TIMUR TAHUN 2026 17 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah 24 7.01.01.2.08. 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 7.01.01.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (LAPORAN) 12 12 12 Lapora n 12 Lapor an 100% 12 7.01.01.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (LAPORAN) 12 12 12 Lapora n 12 Lapor an 100% 12 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik (PERSEN) 90 100 73 Persen 73 Perse n 100% 73% 7.01.01.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ kenderaan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (UNIT) 6 7 7 Unit 4 Unit 57% 1 7.01.01.2.09. 00006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara(UNIT) 3 5 Unit 1 Unit 20% 7.01.01.2.09. 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (UNIT) 1 3 Unit 3 Unit 100% 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 95 78.66 82. 5 Persen 78.94 Perse n 95.68% 85% RENJA KEC.PINOLOSIAN TIMUR TAHUN 2026 17 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2 5 4 Kali 4 Kali 100% 4 7.01.02.2.01. 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 1 1 Lapora n 1 Lapor an 100% 1 7.01.02.2.01. 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 4 4 4 Dokum en 4 Doku men 100% 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) 95 67.2 100 Persen 66.66 Perse n 66.66% 100% 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan 4 3 4 Kali 4 Kali 100% 4 7.01.03.2.01. 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksnakan 4 3 4 Lapora n 4 Lapor an 100% 4 7.01.03.2.01. 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat pada Forum Musyawarah Perencanaan Bangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi Masyarakat pada Forum Musyawarah Perencanaan Bangunan di Desa 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 90 1111 RENJA KEC.PINOLOSIAN TIMUR TAHUN 2026 17 KETERTIBAN 7.01.04.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 7.01.04.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Konflik Sosial yang disediakan 95 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 7.01.05.2.01. 0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi pimpinan Tingkat kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Jumlah Desa yang menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital 95 73.52% 90 Persen 79.41 Perse n 88.230% 90% 76.47% 90 Persen 82.3 Perse n % 90% 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa yang difasilitasi 12 12 12 Desa 12 Desa 100% 4 7.01.06.2.01. 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa (dokumen) 4 4 4 Dokum en 4 Doku men 100% 4 7.01.06.2.01. 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (dokumen) 17 17 8.5 Dokum en 17 Doku men 200% 17 7.01.06.2.01. 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 4 0 4 Dokum en 4 Doku men 100% 2 1111 RENJA KEC.PINOLOSIAN TIMUR TAHUN 2026 17 (dokumen) 7.01.06.2.01. 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (dokumen) 4 4 4 Dokum en 4 Doku men 100% 2 18 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Tahun 2021, dapat diketahui bahwa:
30. 1.Pada Indikator Jumlah Kasus Pelanggaran Trantib di Kecamatan dengan target 5 Kasus yang terealisasi 0 Kasus karena Indikator tersebut baru dilaksanakan di Tahun 2024.
31. 2.Pada Indikator Persentase Angka Kejadian Gangguan Trantib dengan target 0 % dan yang terealisasi 0% indikator ini bisa tercapai karena desa memiliki Linmas aktif
32. 3.Pada Indikator Persentse desa yang memiliki Linmas aktif dengan target 100 % telah teralisasi 100 % dengan adanya kegiatan pembinaan anggota linmas
33. 4.Pada Indikator Tingkat keikutseraan Desa dalam pelaksanaan BGRM Tingkat Kecamatan dengan target 73 poin telah terealisasi karena meningkatnya kerjasama sosial antar Masyarkat
34. 5.Pada Indikator Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin dengan target 100 % yang teralisasi 0 % karena indikator tersebut baru di laksanakan di tahun 2025
35. 6.Pada Indikator Jumlah Data Base kelompok usaha produktif yang Uptodate dan terintegrasi dengan target 100 % masih teralisasi 30 % di tahun 2021 sesuai dengan target Renstra untuk pencapaian di 3 Desa dari 8 Desa
36. 7.Pada Indikator kinerja jumlah desa yang memiliki kelompok usaha yang produktif secara Uptodate dan terintegrasi indikator ini masih 0 karena nanti dilaksanakan pada Tahun 2025
37. 8.Pada Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Kecamatan dengan target 80 % bisa tercapai target tersebut dikarenakan perubahan pola pelayanan yang signifikan.
38. 9.Pada Indikator Kinerja Prosentase kesesuaian produk layanan dengan standar pelayaan dengan target 80% bisa tercapai target tersebut dikarenakan perubahan pola pelayanan yang signifikan 10 Pada Indikator jumlah produk layanan sesuai dengan SOP dengan target 6 SOP Indikator tersebut belum tercapai karena belum ada Bimbingan Teknis tentang pembuatan SOP 11 Pada Indikator Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang 18 berbasis kinerja dengan target 80% sudah teralisasi 80% dengan adanya kegiatan 18 Pelaksanaan Evaluasi dan monitoring APBDes dan Perdes 12 Pada Indikator jumlah desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja dengan target 8 Desa sudah teralisasi 8 dengan adanya kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan monitoring APBDes dan Perdes 13 Pada Indikator Presentasi Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dengan target 80% sudah teralisasi 80% dengan adanya kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Kecamatan dan Desa Uraian mengenai kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Pinolosian Timur tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut: 20 Tabel 2.4 (TC-30) Pencapaian Kinerja Pelayanan No Indikator SPM/Standart Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catata n Analisi s 2021 2022 2026 2024 2021 2022 2026 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Jumlah Kasus pelanggaran Trantib di Kecamatan 5 5 4 4 4 4 4 2 Presentasi angka kejadian gangguan Trantib 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 3 Presentase desa yang memiliki Linmas aktif 100 100 80 100 100 100 70 85 85 4 Tingkat keikutsertaan Desa dalam pelaksanaan BGRM Tingkat Kecamatan 100 100 75 75 75 75 75 75 75 5 Persentse desa yang melaksanakan kegiatan Gotong royong secara rutin 100 100 75 75 75 75 75 75 75 6 Jumlah Data base kelompok usaha prodiktif yang secara uptodate dan terintegrasi 3 3 3 3 3 3 3 7 Jumlah Desa yang memiliki kelompok usaha yang produktif secara uptodate dan terintegrasi 0 5 3 3 3 3 3 8 Indeks kepuasan Masyarakat terkait pelayanan Kecamatan 100 100 80 80 80 80 80 80 80 9 Prosentase Kesesuaian Produk layanan dengan standar pelayanan 100 100 80 90 90 90 80 80 80 10 Jumlah Produk layanan sesuai dengan SOP 6 6 6 6 6 6 6 11 Presentase Desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja 100 100 80 80 80 80 80 80 80 12 Jumlah desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja 8 8 8 8 8 8 8 20 No Indikator SPM/Standart Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catata n Analisi s 2021 2022 2026 2024 2021 2022 2026 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 Prosentase organisasi Kemasyarakatan yang aktif 100 100 80 80 80 80 80 80 80
a.Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Pinolosian Timur merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kewilayahan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut: Tabel 2.5 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 No Masalah Pokok Permasalahan Akar Masalah 1 Masih Rendahnya Kompetensi Pegawai dan Aparat Pemerintah Desa di Kecamatan Belum Maksimal Pelaksanaan Pelayanan Publik Belum Memadai Fasilitas Sarana dan Prasarana Kantor Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang Petugas pelayanan belum memahami SOP dan Standar Pelayanan 2 Belum Optimalnya Pelaksanaan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku Terdapat multi tafsir dari peraturan yang berlaku antara kecamatan dengan desa Pelayanan yang tidak responsif dan kurangnya informasi yang jelas Sistem Informasi yang tidak terintegrasi dan kurangnya pelatihan kepada Staf 3 Partisipasi Masyarakat yang belum Optimal Kurangnya Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan, Kurangnya Informasi yang Jelas dan Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Masyarakat lebih mempercayakan hasil perencanaan pembangunan kepada pemerintah desa, dan masyarakat menganggap apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut hanya seremonial belaka, karena hasil perencanaan yang dihasilkan berbeda dengan apa yang diinginkan masyarakat. 4 Lambatnya Peranan fungsi Kelembagaan di Masyarakat Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelembagaan Sistem Kelembagaan yang tidak efektif dan Efisien 5 Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan hukum kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan dan masyarakat tidak memahami prosedur hukum yang berlaku Kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang hukum dan peraturan serta keterbatasan sumberdaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Selain itu, selama Tahun 2024, Kantor Kecamatan Pinolosian Timur juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu: Tabel Tabel 2.6 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Peluang Tantangan Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi dan kondisi lingkungan yang relative dan kondusif.
1. 1.Bidang Adiministrasi Dalam persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
2. 2.Bidang Adiministrasi Dalam persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
3. 3.Bidang Pemerintahan Menghadapi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah cepat dan tanpa komplain.
4. 4.Bidang Pembangunan Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
5. 5.Bidang Trantib Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan terpadu. Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
6. 1.Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
7. 2.Peningkatan pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien
8. 3.Peningkatan pembinaan kapasitas aparatur desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
b.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada Tabel 2.7 (T-C 31) berikut ini: 22 Tabel 3.3 (T-C-32) Program dan Kegiatan Kecamatan Pinolosian Timur Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 CAPAIAN KINERJA AN KERANGKA PENANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 20272026 TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) PRIORITAS TARGET TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) NASIONAL DAERAH

(01)(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 7.01 - KECAMATAN 2.625.548.187,00 2.921.134.355,00 7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.497.004.270,00 2.792.434.355,00 Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah Indeks Kepuasan Masyarakat - 3.45 2.497.004.270,00 3.50 2.792.434.355,00 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.000.000,00 12.600.000,00 Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 12 2.000.000,00 12 2.100.000,00 7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.000.000,00 2.100.000,00 Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 6 12 2.000.000,00 12 2.100.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 1 10.000.000,00 1 2 1 1 1 10.500.0 00,00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 2 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 1 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 1 22 Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 1 7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.000.000,00 2.100.000,00 Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 2 2.000.000,00 2 2.100.000,00 7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.000.000,00 2.100.000,00 Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 1 2.000.000,00 7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.000.000,00 2.100.000,00 Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 1 2.000.000,00 1 2.100.000,00 7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.000.000,00 2.100.000,00 Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 1 2.000.000,00 1 2.100.000,00 7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.000.000,00 2.100.000,00 Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 1 2.000.000,00 1 2.100.000,00 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.894.004.270,00 12 17 12 1 1.929.884.355,00 Jumlah Laporan Keuangan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 12 100.000.000,0 0 100.000.000,00 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 17 17 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 12 12 22 Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1 7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 25.000.000,00 25.000.000,00 Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 17 17 25.000.000,00 17 25.000.000,00 7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 12 25.000.000,00 12 25.000.000,00 7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 1 25.000.000,00 1 25.000.000,00 7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 25.000.000,00 25.000.000,00 Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 12 25.000.000,00 12 25.000.000,00 Jumlah Pegawai yang menerima Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 17 1.794.004.270,00 18 1.829.884.355,00 7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.794.004.270,00 1.829.884.355,00 Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 17 17 1.794.004.270,00 18 1.829.884.355,00 7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 32.000.000,00 2 32.000.000,00 Jumlah Dokumen Perencanaan BMD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 2.000.000,00 2.000.000,00 7.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2.000.000,00 2.000.000,00 22 Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 2.000.000,00 2 2.000.000,00 Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 12 30.000.000,00 12 30.000.000,00 7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 30.000.000,00 30.000.000,00 Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4 12 30.000.000,00 12 30.000.000,00 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 55.000.000,00 5 56.200.000,00 Jumlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 5 50.000.000,00 51.000.000,00 7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 50.000.000,00 51.000.000,00 Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 5 5 50.000.000,00 5 51.000.000,00 Jumlah Dokumen Anjab/ABK/Evajab Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3 3.000.000,00 3 3.100.000,00 7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3.000.000,00 3.100.000,00 Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3 3.000.000,00 3 3.100.000,00 Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 2.000.000,00 2 2.100.000,00 7.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2.000.000,00 2.100.000,00 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2 2.000.000,00 2 2.100.000,00 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 238.500.000,00 Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 4 238.500.000,00 4 1 1500 1 3 1 244.900.000,00 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1000 1500 22 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00 3.100.000,00 Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 3.000.000,00 3 3.100.000,00 7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.000.000,00 22.000.000,00 Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 21.000.000,00 1 22.000.000,00 7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,00 5.100.000,00 Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 5.000.000,00 1 5.100.000,00 7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.500.000,00 3.600.000,00 Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 3.500.000,00 1 3.600.000,00 7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu 6.000.000,00 6.100.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 4 6.000.000,00 4 6.100.000,00 7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000,00 205.000.000,00 Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1000 1500 200.000.000,00 1500 205.000.000,00 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 105.000.000,00 380.000.000,00 Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 105.000.000,00 380.000.000,00 Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 22 Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 1 3 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - 320.000.000,00 Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan - 1 320.000.000,00 7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.000.000,00 60.000.000,00 Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 20.000.000,00 3 60.000.000,00 7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 25.000.000,00 - Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 5 25.000.000,00 - 7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 60.000.000,00 - Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 60.000.000,00 - 7.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya - - Tersedianya Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan - - 7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan - - 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 120.000.000,00 12 12 12 4 121.000.000,00 22 Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 120.000.000,00 121.000.000,00 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 12 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 4 7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500.000,00 500.000,00 Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 4 500.000,00 4 500.000,00 7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 9.000.000,00 9.000.000,00 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 12 9.000.000,00 7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.500.000,00 5.500.000,00 Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 12 5.500.000,00 12 5.500.000,00 7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 105.000.000,00 106.000.000,00 Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 12 105.000.000,00 12 106.000.000,00 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 40.500.000,00 6 1 6 15.850.000,00 Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 40.500.000,00 15.850.000,00 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 6 7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan 38.500.000,00 3.850.000,00 22 Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 6 38.500.000,00 6 3.850.000,00 7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.000.000,00 2.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 2.000.000,00 6 2.000.000,00 7.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya - 10.000.000,00 Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara - 1 10.000.000,00 7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi - - 7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 22.543.917,00 22.700.000,00 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik 22.543.917,00 22.700.000,00 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 22.543.917,00 1 1 22.700.000,00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 1 22.543.917,00 22.700.000,00 Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 1 7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 15.000.000,00 15.100.000,00 Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 1 15.000.000,00 1 15.100.000,00 22 7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 7.543.917,00 7.600.000,00 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 1 7.543.917,00 1 7.600.000,00 7.01.02.2.03 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - - Persentase Sarana dan Prasarana Publik di Kecamatan dalam kondisi baik - - 7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - Jumlah dan Jenis urusan yang ditangani sesuai Pelimpahan dari Bupati - - 7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 17.000.000,00 17.000.000,00 Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa - - 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 11.000.000,00 11.000.000,00 Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - - Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - - Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - - 22 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan - - Meningkatnya Kapasitas Lembaga Masyarakat Desa 17.000.000,00 17.000.000,00 7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 11.000.000,00 11.000.000,00 Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 1 11.000.000,0 0 1 1 11.000.0 00,00 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 1 7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 6.000.000,00 6.000.000,00 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 1 1 6.000.000,00 1 6.000.000,00 7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 6.000.000,00 1 6.000.000,00 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Aktif yang dibina oleh kecamatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 1 6.000.000,00 6.000.000,00 7.01.03.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan 6.000.000,00 6.000.000,00 Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya 1 1 6.000.000,00 1 6.000.000,00 7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.000.000,00 10.000.000,00 Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 1 1 - 1 - 22 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.000.000,00 10.000.000,00 Jumlah Laporan gangguan ketertiban yang ditindaklanjuti oleh kecamatan bersama instansi terkait Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat - - I I I I I I I I I I I I I 22 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat - - Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat - - Jumlah Laporan Gangguan Ketertiban yang ditindaklanjuti oleh kecamatan bersama instansi terkait Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 10.000.000,00 10.000.000,00 Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah - - Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan - - 7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.000.000,00 10.000.000,00 Terwujudnya Sinergi antara Pemerintah Kecamatan dan Masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial-politik 10.000.000,00 10.000.000,00 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00 Jumlah Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang diselesaikan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 10.000.000,00 10.000.000,00 Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00 7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 69.000.000,00 69.000.000,00 Meningkatnya kualtias pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa - - 22 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 69.000.000,00 69.000.000,00 Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - - - - - Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 12 12 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga 12 12 I I I I I I I I I I I I I 22 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 12 12 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 12 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 12 12 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 12 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 12 12 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 12 12 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 12 12 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 12 12 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 6.000.000,00 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa - 15.000.000,00 Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan 12 12 15.000.000,00 22 Pendayagunaan Aset Desa 6.000.000,00 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 12 6.000.000,00 - Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa 12 12 6.000.000,00 6.000.000,00 Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 12 12 6.000.000,00 6.000.000,00 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - - Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 12 6.000.000,00 - Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan - - Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak 12 12 6.000.000,00 22 Ketiga 6.000.000,00 Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa 12 12 6.000.000,00 29 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam penyusunan Renja Kantor Kecmatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran. Kantor Kecamatan Pinolosian Timur dalam hal ini hanya memfasilitasi kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2026. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kemudian di teruskan ke Perangkat Daerah terkait usulan tersebut. 29 Tabel 3.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2026 Prioritas Nasional Program Prioritas PN3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PN7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah “peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta SDM yang berkualitas”. Peningkatan daya saing daerah dalam hal dilakukan dengan program- program prioritas yang diarahkan antara lain:
1. a.Percepatan penanggulangan kemiskinan;
2. b.Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
3. c.Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan teknologi mulai dari desa seluruh kecamatan;
4. d.Pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana
5. e.Peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi;
6. f.Pemantapan tata kelola pemerintahan dan ketertiban dan keamanan. Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan 29 fungsi Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan NO Tujuan Sasaran Indikato r Tujuan Target sasaran Tahun 2026
  1. 1.Terwujudnya tata kelola Meningkatnya Nilai Indeks pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) kualitas pelayanan publik di kecamatan Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan kecamatan (%) 100 Presentasi Jumlah kelompok masyarakat yang produktif / Jumlah 100 seluruh kelompok (%) Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin 100 (%) Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang 100 berbasis kinerja (%) Persentse desa yang memiliki 100 Linmas aktif (%) Persentase Angka Kejadian Gangguan 0 Trantib (%) Persentase organisasi kemasyarakatan 100 aktif (%) 3.3 Program dan Kegiatan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Kantor Kecamatan Pinolosian Timur adalah sekumpulan rencana kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang 29 direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Pinolosian Timur dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Kantor Kecamatan Pinolosian Timur menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Perumusan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :
  2. 1.Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan
  3. 2.Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan
  4. 3.Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
  5. 4.Perumusan rencana kebutuhan pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
  6. 5.Penyediaan sistem pelaporan yang efektif dan efisien
  7. 6.Meningkatkan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang Berkualitas Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Kantor Kecamatan Pinolosian Timur melaksanakan 4 program dan 11 Kegiatan serta 28 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin. Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.3 (T.C-33) berikut: 36 Dalam rangka mencapai target kinerja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Kantor Kecamatan Pinolosian Timur, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Kantor Kecamatan Pinolosian Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur. Semoga Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Demikian untuk dilaksanakan. GG. KECAMATAN HELUMO Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, d i m a n a Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah–langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Kecamatan Helumo menyusun Renja Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
7. a.Persiapan penyusunan,
8. b.Penyusunan rancangan awal,
9. c.Penyusunan rancangan,
10. d.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
11. e.Perumusan rancangan akhir, dan
12. f.Penetapan. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:
  1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
  4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun sf)ypetofnepf Dipedomani RENSTRA KL RKP RENJA KL Diacu eiof.At Dijabark RPJM NAS Dipedomat RPJP NAS Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang ' ' ''., ., '., I RPJPD I oeoon%al RPJMD lo11abarkan RKPD ' Oipedomani ! Oiacu 1 Pem. , Daerah RENSTRA RENJA Dipedomany SKPD SKPD - 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. 5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  6. 6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
  10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
  16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  18. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  19. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
  20. 20.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
  21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
  22. 22.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
  23. 23.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
  24. 24.Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 989). 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Renja Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:
  25. 1.Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
  26. 2.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
  27. 3.Mengidentifikasi kebutuhan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
  28. 4.Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran; 2) Sebagai Pedoman umum dalam perumusan kebijakan operasional Perangkat Daerah 3) Sebagai acuan umum dalam penyusunan program kerja tahunan Perangkat Daerah 4) Sebagai jabaran dari kebijakan dasar dan perencanaan strategis Perangkat Daerah 5) Sebagai instrumen kontrol dan evaluasi pengelolaan Perangkat Daerah dalam Periode Lima Tahun 1.4 Sistematika Penyusunan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAB V PENUTUP
  29. 1.Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah: Tabel 2.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Anggaran yang tersedia 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Anggaran yang tersedia 3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 3.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 3.1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3.1.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.1.3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.1.4 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.1.5 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 3.1.6 asilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
  30. 2.Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: Tabel 2.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Penghambat 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan belum mendaptkan alokasi anggaran yang sesuai perencanaan 2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan ini belum mendaptkan alokasi anggaran yang sesuai perencanaan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai dengan Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.3 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2026 Nama Perangkat Daerah: Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisas i Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi rata-rata capaian target revormasi birokrasi 365 Poin 70 Poin 67 Poin 96% 71 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Ketersediaan dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi Kinerja PD (RKA,DPA dan Laporan Realisasi) sesuai penetapan dan isinya sesuai regulasi 90 Dok 18 Dok 0 Dok 0% 18 Dok 7.01.01.2.01.0 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perncanaan Perangkat daerah yang di susun 10 Dok 2 Dok 2 Dok 100% 2 Dok 7.01.01.2.01.0 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD 5 Dok 1 Dok 0 Dok 0% 1 Dok 7.01.01.2.01.0 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5 Dok 1 Dok 0 Dok 0% 1 Dok 7.01.01.2.01.0 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD 5 Dok 1 Dok 0 Dok 0% 1 Dok Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisas i Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 7.01.01.2.01.0 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 5 Dok 1 Dok 0 Dok 0% 1 Dok 7.01.01.2.01.0 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Laporan Realisasi 60 DOK 12 Dok 12 Dok 100% 12 DOK 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi 500% 0 % 0 % 0% 0% 7.01.01.2.02.0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase gaji ASN yang terbayarkan 500% 100 % 100 % 100% 100% 7.01.01.2.02.0 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Presentase Administrasi Sesui dengan SOP 500% 100 % 0 0% 0% 7.01.01.2.02.0 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Persentase Pembayaran Tagihan sesuai dengan SOP 500% 100 % 100 % 100% 100% 7.01.01.2.02.0 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan SAP 5 Laporan 1 Laporan 1 Lapor an 100% 1 Laporan 7.01.01.2.02.0 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD Jumlah Laporan Keuangan keuangan bulanan/triwulan/semeste ran 90 Dok 18 Dok 18 Dok 100% 18 Dok 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat 500% 100 % 100 % 100% 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisas i Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 7.01.01.2.03.0 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah tenaga pengelolaan Aset daerah 30 orang/bulan 6 orang/bulan 6 orang /bula n 100% 6 orang/bula n 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Penurunan Pelanggaran Disipilin Pegawai 25% 5 % 5 % 100% 5% 7.01.01.2.05.0 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Aparatur Sipil Negara 70 Orang 14 Orang 14 Orang 100% 14 Orang 7.01.01.2.05.0 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi 75% 15 % 0 % 0% 0% 7.01.01.2.05.1 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi 250% 50 % 50 % 100% 50% 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 450% 90 % 90 % 100% 90% Persentase SOP dan SP yang diterapkan 500% 100 % 100 % 100% 100% 7.01.01.2.06.0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase Pemenuhan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 500% 100 % 0 % 0% 100% 7.01.01.2.06.0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Presentase Peralatan dan perlengkapan kantor yg tersedia 500% 100 % 100 % 100% 100% 7.01.01.2.06.0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan 500% 100 % 0 % 0% 100% 7.01.01.2.06.0 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Tamu Yang Difasilitasi 100 Orang 20 Orang 0 Orang 0% 20 Orang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisas i Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 7.01.01.2.06.0 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi 500% 100 % 95,46 % 95% 100% 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 27 Unit 6 Unit 6 Unit 100% 3 unit 7.01.01.2.07.0 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan 24 Unit 3 Unit 3 Unit 100% 3 7.01.01.2.07.0 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan 2 Unit 2 Unit 2 Unit 0 7.01.01.2.07.0 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah bangunan/Gedung 3 Unit 1 Unit 0 Unit 0% 0 Unit 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 500% 100 % 100 % 100% 100% Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 450% 90 % 90 % 100% 90% 7.01.01.2.08.0 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 7.01.01.2.08.0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 7.01.01.2.08.0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan 500% 100 % 93 % 93% 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisas i Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 500% 100 % 100 % 100% 100% 7.01.01.2.09.0 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara 45 unit 9 Unit 9 Unit 100% 9 unit 7.01.01.2.09.0 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan mesin yang terpelihara 6 Unit 8 Unit 2 Unit 20% 0 7.01.01.2.09.0 7 Pemeliharaan Aset Tetap Jumlah Rumah jabatan terpelihara 1 Unit 0 0 0 0 7.01.01.2.09.0 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor yang terpelihara 40 Unit 8 Unit 8 Unit 100% 8 unit 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Jumlah produk layanan sesuai dengan SOP 30 SOP 6 SOP 6 SOP 100% 6 SOP Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisas i Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Perencanaan Pembangunan yang terealisasi Jumlah Layanan/Jumlah Survey IKM 80 Orang 30 SOP 80 6 Orang SOP 80 6 SOP Oran g 6 SOP 100% 100% 80 Orang 6 SOP 7.01.02.2.01.0 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Perangkat daerah, instansi vertikal terkait dan perwakilan masyarakat 750 Orang 150 Orang 150 Orang 100% 150 Orang 7.01.02.2.01.0 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah data desa yang melaporkan laporan kinerja 450 % 90 % 90 % 100% 90 % 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa yang memiliki kelompok usaha yang produktif secara uptodate dan terintegrasi Presentase Desa Yang melakukan gotong royong secara rutin 11 Desa 375 % 3 75 Desa % 3 75 Desa % 100% 100% 100% 100% 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan 20 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali 7.01.03.2.01.0 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksnakan 20 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisas i Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja Persentase desa yang memiliki Linmas aktif Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif 400% 500 % 400 % 80 % 100 % 80 % 100 80 % % 80% 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan pembinaan masyarakat desa Jumlah monitoring evaluasi dan fasilitasi APBDes dan Perdes 400% 20 Kali 80 4 % Kali 80 4 % Kali 100% 100% 100 % 4 Kali 7.01.06.2.01.0 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah data desa yang melaporkan laporan kinerja 11 Desa 8 Desa 8 Desa 100% 8 Desa Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisas i Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 7.01.06.2.01.0 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Desa yang mengikuti peningkatan Pengelolaan Dana dan Aset Desa 11 desa 8 Desa 8 Desa 100% 8 desa 7.01.06.2.01.1 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Linmas yang mengikuti pembinaan 20 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali 7.01.06.2.01.1 2 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Fasilitasi rapat yang dilaksanakan 20 kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 kali 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kantor Kecamatan Helumo dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kantor Kecamatan Helumo Tahun 2021, dapat diketahui bahwa:
  31. 1.Pada Indikator Jumlah Kasus Pelanggaran Trantib di Kecamatan dengan target 5 Kasus yang terealisasi 0 Kasus karena Indikator tersebut baru dilaksanakan di Tahun 2024.
  32. 2.Pada Indikator Persentase Angka Kejadian Gangguan Trantib dengan target 0 % dan yang terealisasi 0% indikator ini bisa tercapai karena desa memiliki Linmas aktif
  33. 3.Pada Indikator Persentse desa yang memiliki Linmas aktif dengan target 100 % telah teralisasi 100 % dengan adanya kegiatan pembinaan anggota linmas
  34. 4.Pada Indikator Tingkat keikutseraan Desa dalam pelaksanaan BGRM Tingkat Kecamatan dengan target 73 poin telah terealisasi karena meningkatnya kerjasama sosial antar Masyarkat
  35. 5.Pada Indikator Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin dengan target 100 % yang teralisasi 0 % karena indikator tersebut baru di laksanakan di tahun 2025
  36. 6.Pada Indikator Jumlah Data Base kelompok usaha produktif yang Uptodate dan terintegrasi dengan target 100 % masih teralisasi 30 % di tahun 2021 sesuai dengan target Renstra untuk pencapaian di 3 Desa dari 8 Desa
  37. 7.Pada Indikator kinerja jumlah desa yang memiliki kelompok usaha yang produktif secara Uptodate dan terintegrasi indikator ini masih 0 karena nanti dilaksanakan pada Tahun 2025
  38. 8.Pada Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Kecamatan dengan target 80 % bisa tercapai target tersebut dikarenakan perubahan pola pelayanan yang signifikan.
  39. 9.Pada Indikator Kinerja Prosentase kesesuaian produk layanan dengan standar pelayaan dengan target 80% bisa tercapai target tersebut dikarenakan perubahan pola pelayanan yang signifikan. 10 Pada Indikator jumlah produk layanan sesuai dengan SOP dengan target 6 SOP Indikator tersebut belum tercapai karena belum ada Bimbingan Teknis tentang pembuatan SOP 11 Pada Indikator Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja dengan target 80% sudah teralisasi 80% dengan adanya kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan monitoring APBDes dan Perdes 12 Pada Indikator jumlah desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja dengan target 8 Desa sudah teralisasi 8 dengan adanya kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan monitoring APBDes dan Perdes 13 Pada Indikator Presentasi Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dengan target 80% sudah teralisasi 80% dengan adanya kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Kecamatan dan Desa Uraian mengenai kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Helumo tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut: Tabel 2.4 (TC-30) Pencapaian Kinerja Pelayanan No Indikator SPM/Standart Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2021 2022 2026 2024 2021 2022 2026 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Jumlah Kasus pelanggaran Trantib di Kecamatan 5 5 4 4 4 4 4 2 Presentasi angka kejadian gangguan Trantib 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 3 Presentase desa yang memiliki Linmas aktif 100 100 80 100 100 100 70 85 85 4 Tingkat keikutsertaan Desa dalam pelaksanaan BGRM Tingkat Kecamatan 100 100 75 75 75 75 75 75 75 5 Persentse desa yang melaksanakan kegiatan Gotong royong secara rutin 100 100 75 75 75 75 75 75 75 6 Jumlah Data base kelompok usaha prodiktif yang secara uptodate dan terintegrasi 3 3 3 3 3 3 3 7 Jumlah Desa yang memiliki kelompok usaha yang produktif secara uptodate dan terintegrasi 0 5 3 3 3 3 3 8 Indeks kepuasan Masyarakat terkait pelayanan Kecamatan 100 100 80 80 80 80 80 80 80 9 Prosentase Kesesuaian Produk layanan dengan standar pelayanan 100 100 80 90 90 90 80 80 80 10 Jumlah Produk layanan sesuai dengan SOP 6 6 6 6 6 6 6 11 Presentase Desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja 100 100 80 80 80 80 80 80 80 12 Jumlah desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja 8 8 8 8 8 8 8 No Indikator SPM/Standart Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2021 2022 2026 2024 2021 2022 2026 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 Prosentase organisasi Kemasyarakatan yang aktif 100 100 80 80 80 80 80 80 80
13. a.Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Helumo merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kewilayahan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut: Tabel 2.5 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 No Masalah Pokok Permasalahan Akar Masalah 1 Masih Rendahnya Kompetensi Pegawai dan Aparat Pemerintah Desa di Kecamatan Belum Maksimal Pelaksanaan Pelayanan Publik Belum Memadai Fasilitas Sarana dan Prasarana Kantor Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang Petugas pelayanan belum memahami SOP dan Standar Pelayanan 2 Belum Optimalnya Pelaksanaan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku Terdapat multi tafsir dari peraturan yang berlaku antara kecamatan dengan desa Pelayanan yang tidak responsif dan kurangnya informasi yang jelas Sistem Informasi yang tidak terintegrasi dan kurangnya pelatihan kepada Staf 3 Partisipasi Masyarakat yang belum Optimal Kurangnya Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan, Kurangnya Informasi yang Jelas dan Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Masyarakat lebih mempercayakan hasil perencanaan pembangunan kepada pemerintah desa, dan masyarakat menganggap apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut hanya seremonial belaka, karena hasil perencanaan yang dihasilkan berbeda dengan apa yang diinginkan masyarakat. 4 Lambatnya Peranan fungsi Kelembagaan di Masyarakat Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelembagaan Sistem Kelembagaan yang tidak efektif dan Efisien 5 Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan hukum kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan dan masyarakat tidak memahami prosedur hukum yang berlaku Kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang hukum dan peraturan serta keterbatasan sumberdaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Selain itu, selama Tahun 2024, Kantor Kecamatan Helumo juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu: Tabel Tabel 2.6 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Peluang Tantangan Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi dan kondisi lingkungan yang relative dan kondusif.
  1. 1.Bidang Adiministrasi Dalam persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
  2. 2.Bidang Adiministrasi Dalam persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
  3. 3.Bidang Pemerintahan Menghadapi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah cepat dan tanpa komplain.
  4. 4.Bidang Pembangunan Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
  5. 5.Bidang Trantib Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan terpadu. Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Helumo Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
  6. 1.Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
  7. 2.Peningkatan pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien
  8. 3.Peningkatan pembinaan kapasitas aparatur desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
14. b.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada Tabel 2.7 (T-C 31) berikut ini: Tabel 3.3 (T-C-32) Program dan Kegiatan Kecamatan Helumo Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA Peran gkat Daera h REALIS ASI CAPAIA N RENJA Perang kat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB TAR G E T 20 26 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBER DANA PRIORITA S TARG ET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIO NAL DAER AH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KECAMATAN HELUMO 2.460.525.744,0 0 2.743.760.653,0 0 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.460.525.744,0 0 2.743.760.653,0 0 7.01 KECAMATAN 2.460.525.744,0 0 2.743.760.653,0 0
  1. 1.7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA 2.370.354.994,0 0 - 2.677.157.401,0 0 [ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] Indeks Kepuasa n Masyara kat 3.70 - - 3.45 2.370.354.994,0 0 - - - - - - 2.677.157.401,0 0 - 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - - 5.000.000,00 - Perwuju dan Tata Kelola Pemerin tah an Dan Ketertib - - 5.469.778,00 KECAMATAN HELUMO an Dan Keaman an 7.01.01.2.01.0 001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokume n 5.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondo w Selatan, Helumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Perwuju dan Tata Kelola Pemerin tah an Dan Ketertib an Dan Keaman an - 5.469.778,00 KECAMATAN HELUMO 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 982.129.586,00 - - - - 1.514.690.294,0 0 KECAMATAN HELUMO 7.01.01.2.02.0 001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjanga n ASN 14 Orang/b ulan 967.129.586,00 Kab. Bolaang Mongondo w Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 1.474.870.309,0 0 KECAMATAN HELUMO 7.01.01.2.02.0 003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD 100 Dokume n 15.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondo w Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Perwuju dan Tata Kelola Pemerin tah an Dan Ketertib an Dan Keaman an - 39.819.985,00 KECAMATAN HELUMO 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 8.500.000,00 - - - - 43.028.921,00 KECAMATAN HELUMO 7.01.01.2.03.0 006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA Peran gkat Daera h REALIS ASI CAPAIA N RENJA Perang kat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB TAR G E T 20 26 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBER DANA PRIORITA S TARG ET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIO NAL DAER AH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 8.500.000,00 Kab. Bolaang Mongondo w Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 43.028.921,00 KECAMATAN HELUMO 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 30.000.000,00 - Perwuj udan Tata Kelola Pemerin tah an Dan Ketertib an Dan Keama nan - - 27.431.545,00 KECAMATAN HELUMO 7.01.01.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 11 I I I I I I I I Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 15 Orang 30.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondo w Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Perwuj udan Tata Kelola Pemerin tah an Dan Ketertib an Dan Keama nan - 27.431.545,00 KECAMATAN HELUMO 7.01.01.2.06 Administ rasi Umum Perangka t Daerah - - - 427.843.108,00 - Perwuj udan Tata Kelola Pemerin tah an Dan Ketertib an Dan Keama nan - - 291.742.042,00 KECAMATAN HELUMO 7.01.01.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 Paket 100.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondo w Selatan, Helumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Perwuj udan Tata Kelola Pemerin tah an Dan Ketertib an Dan Keama nan - 128.134.901,00 KECAMATAN HELUMO - - - - - - 2.370.354.994, 00 - - - - - - 2.677.157.401, 00 - 7.01.01.2.06. 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket 60.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondo w Selatan, Helumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 0,00 KECAMATAN HELUMO [ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] Indeks Kepuas an Masyara kat 3.70 - - 3.45 2.370.354.994, 00 - - - - - - 2.677.157.401, 00 - 7.01.01.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 267.843.108,00 Kab. Bolaang Mongondo w Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 163.607.141,00 KECAMATAN HELUMO 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 733.000.000,00 - - - - 526.050.000,00 KECAMATAN HELUMO N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA Peran gkat Daera h REALIS ASI CAPAIA N RENJA Perang kat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB TAR G E T 20 26 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBER DANA PRIORITA S TARG ET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIO NAL DAER AH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.01.2.07. 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 Unit 73.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondo w Selatan, Helumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 63.000.000,00 KECAMATAN HELUMO 7.01.01.2.07. 0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 660.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondo w Selatan, Helumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 463.050.000,00 KECAMATAN HELUMO 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 128.500.000,00 - Perwuj udan Tata Kelola Pemerin tah an Dan Ketertib an Dan Keama nan - - 176.968.021,00 KECAMATAN HELUMO 7.01.01.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 30.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondo w Selatan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Perwuj udan Tata Kelola Pemerin tah an Dan Ketertib an Dan Keama nan - 14.586.075,00 KECAMATAN HELUMO 7.01.01.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 Laporan 98.500.000,00 Kab. Bolaang Mongondo w Selatan, Helumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 162.381.946,00 KECAMATAN HELUMO 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 55.382.300,00 - Perwuj udan Tata Kelola Pemerin tah an Dan Ketertib an Dan Keama nan - - 91.776.800,00 KECAMATAN HELUMO 7.01.01.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 40.382.300,00 Kab. Bolaang Mongondo w Selatan, Helumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Perwuj udan Tata Kelola Pemerin tah an Dan Ketertib an Dan Keama nan - 43.673.140,00 KECAMATAN HELUMO 7.01.01.2.09. 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi 2 Unit 15.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondo w Selatan, Helumo, Duminang a DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 48.103.660,00 KECAMATAN HELUMO N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE REN STRA Pera ngka t Daer ah REALIS ASI CAPAIA N RENJA Perang kat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB TA R G E T 2 0 2 6 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBER DANA PRIORITA S TARG ET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIO NAL DAER AH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
  2. 2.7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 15.000.000,00 - 16.980.901,00 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ] - - - - - 15.000.000,00 - - - - - - 16.980.901,00 - 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 15.000.000,00 - Perwuj udan Tata Kelola Pemerin tah an Dan Ketertib an Dan Keama nan - - 16.980.901,00 KECAMATAN HELUMO 7.01.02.2.01. 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 0 0 15.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondo w Selatan, Helumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Perwuj udan Tata Kelola Pemerin tah an Dan Ketertib an Dan Keama nan - 16.980.901,00 KECAMATAN HELUMO
  3. 3.7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 9.500.000,00 - 13.663.243,00 [ Meningkatnya kapasitas lembaga masyarakat desa ] - - - - - 9.500.000,00 - - - - - - 13.663.243,00 - 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberda yaan Desa - - - 9.500.000,00 - Perwuj udan Tata Kelola Pemerin tah an Dan Ketertib an Dan Keama nan - - 13.663.243,00 KECAMATAN HELUMO 7.01.03.2.01. 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 4 Laporan 9.500.000,00 Kab. Bolaang Mongondo w Selatan, Helumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Perwuj udan Tata Kelola Pemerin tah an Dan Ketertib an Dan Keama nan - 13.663.243,00 KECAMATAN HELUMO
  4. 4.7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM 9.700.000,00 - 8.823.983,00 [ Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada ] Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 1 0 0 1 9.700.000,00 - - - - - - 8.823.983,00 - 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - - 9.700.000,00 - - - - 8.823.983,00 KECAMATAN HELUMO N O KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TAR GET AKHI R PERI ODE RENS TRA Peran gkat Daera h REALIS ASI CAPAIA N RENJA Perang kat Daerah TAHUN 2024 PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA Perangkat Daerah TAHUN 2025 CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMP OK SASARA N PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUN G JAWAB TAR G E T 20 26 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS I SUMBER DANA PRIORITA S TARG ET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIO NAL DAER AH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7.01.04.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 9.700.000,00 Kab. Bolaang Mongondo w Selatan, Helumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 8.823.983,00 KECAMATAN HELUMO
  5. 5.7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA 55.970.750,00 - 27.135.125,00 [ Meningkatnya kualtias pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa ] - - - - - 55.970.750,00 - - - - - - 27.135.125,00 - 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - - 55.970.750,00 - Perwuj udan Tata Kelola Pemeri ntah an Dan Ketertib an Dan Keama nan - - 27.135.125,00 KECAMATAN HELUMO 7.01.06.2.01. 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 11 Dokume n 37.470.750,00 Kab. Bolaang Mongondo w Selatan, Helumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Perwuj udan Tata Kelola Pemeri ntah an Dan Ketertib an Dan Keama nan - 11.461.367,00 KECAMATAN HELUMO 7.01.06.2.01. 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokume n 7.500.000,00 Kab. Bolaang Mongondo w Selatan, Helumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - - 6.849.775,00 KECAMATAN HELUMO 7.01.06.2.01. 0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 4 Dokume n 11.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondo w Selatan, Helumo, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Perwuj udan Tata Kelola Pemeri ntah an Dan Ketertib an Dan Keama nan - 8.823.983,00 KECAMATAN HELUMO J U M L A H 2.460.525.744, 00 2.743.760.653, 00 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam penyusunan Renja Kantor Kecmatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran. Kantor Kecamatan Helumo dalam hal ini hanya memfasilitasi kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2026. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kemudian di teruskan ke Perangkat Daerah terkait usulan tersebut. Tabel 3.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2026 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah “peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta SDM yang berkualitas”. Peningkatan daya saing daerah dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:
15. a.Percepatan penanggulangan kemiskinan;
16. b.Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
17. c.Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan teknologi mulai dari desa seluruh kecamatan;
18. d.Pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana
19. e.Peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi;
20. f.Pemantapan tata kelola pemerintahan dan ketertiban dan keamanan. Prioritas Nasional Program Prioritas PN3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PN7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan NO Tujuan Sasaran Indikator Tujuan Target sasaran Tahun 2026
  1. 1.Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan kecamatan (%) 100 Presentasi Jumlah kelompok masyarakat yang produktif / Jumlah seluruh kelompok (%) 100 Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin (%) 100 Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja (%) 100 Persentse desa yang memiliki Linmas aktif (%) 100 Persentase Angka Kejadian Gangguan Trantib (%) 0 Persentase organisasi kemasyarakatan aktif (%) 100 3.3 Program dan Kegiatan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Kantor Kecamatan Helumo adalah sekumpulan rencana kerja Kantor Kecamatan Helumo, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Helumo dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Kantor Kecamatan Helumo menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Perumusan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :
  2. 1.Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan
  3. 2.Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan
  4. 3.Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
  5. 4.Perumusan rencana kebutuhan pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
  6. 5.Penyediaan sistem pelaporan yang efektif dan efisien
  7. 6.Meningkatkan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang Berkualitas Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Kantor Kecamatan Helumo melaksanakan 4 program dan 11 Kegiatan serta 28 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin. Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Helumo Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.3 (T.C-33) berikut: Dalam rangka mencapai target kinerja Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rancangan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Kantor Kecamatan Helumo, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Kantor Kecamatan Helumo sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Helumo. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Kantor Kecamatan Helumo. Semoga Rencana Kerja Kantor Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Demikian untuk dilaksanakan. HH. KECAMATAN TOMINI Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam system perencanaan daerah, d i m a n a Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) kedalam rencana,program,dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi,harmonisasi Rencana Strategis kedalam langkah–langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Camat Tomini menyusun Renja Kantor CamatTomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indicator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.Renja Kantor Camat Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kantor Camat Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kantor Camat Tomini Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
21. a.Persiapan penyusunan,
22. b.Penyusunan rancangan awal,
23. c.Penyusunan rancangan,
24. d.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
25. e.Perumusan rancangan akhir, dan
26. f.Penetapan. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling member masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:
  1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
  4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. 5.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang fioe(on@tfeoflafl RPJP NAS Dipedoman RENSTRA KL RPJM NAS Diacu Dijabark RKP Dipedomani RENJA KL Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang • RPJPD Di Ioma RPJMD Dijabarkan RKPD Dipedomani RENSTRA SKPD Dipedomany Diacu RENJA SKPD Pem. Daerah Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  6. 6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
  10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  12. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
  16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  18. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  19. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
  20. 20.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
  21. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
  22. 22.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
  23. 23.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
  24. 24.Peraturan Bupati Nomor........Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 728). 1.3 Maksud danTujuan 1.3.1 Maksud Renja Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:
  25. 1.Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
  26. 2.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
  27. 3.Mengidentifikasi kebutuhan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
  28. 4.Memberikan arahan dan sekaligus tolak ukur keberhasilan kegiatan. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran; 2) Sebagai Pedoman umum dalam perumusan kebijakan operasional Perangkat Daerah 3) Sebagai acuan umum dalam penyusunan program kerja tahunan Perangkat Daerah 4) Sebagai jabaran dari kebijakan dasar dan perencanaan strategis Perangkat Daerah 5) Sebagai instrument kontrol dan evaluasi pengelolaan Perangkat Daerah dalam Periode Lima Tahun 1.4 Sistematika Penyusunan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud danTujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2024 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN,SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP
  29. 1.Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah: Tabel 2.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung 1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi 0% 2 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat dengan Baik 3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Penurunan Pelanggaran Disipilin Pegawai 4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase SOP dan SP yang diterapkan dengan Baik 5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Jumlah BMD yang diadakan sesuai Perencanaan 6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat memuaskan 7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik dan terawatt 8 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Perencanaan Pembangunan yang terealisasi 9 Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan sesuai target 10 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah Linmas yang mengikuti kegiatan pembinaan dan Jumlah pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan sesuai target
  30. 2.Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: Tabel 2.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Penghambat 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan belum mendaptkan alokasi anggaran yang sesuai perencanaan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2025 disajikan pada table berikut: [AUTHOR NAME] Tabel 2.3 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenjaTahun 2024 Nama Perangkat Daerah: Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA pada Tahun 2022- 2026 (Akhir Periode RENSTRA) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2023) Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% 16 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K % 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.613.076.297 0 1.613.076.297 3.945.633.958 3.625.225.906 2.567.976.493 4.522.300.991 14.661.137.348 14.661.137.3 48 908,89 7.01 KECAMATAN 1.613.076.297 0 1.613.076.297 3.945.633.958 3.625.225.906 2.567.976.493 4.522.300.991 14.661.137.348 14.661.137.3 48 908,89 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tomini (Skor) 85 1.589.289.722 0 0 85 1.589.289.722 0 3.820.403.9580 3.625.225.906 0 2.567.976.493 85 4.522.300.991 85 14.535.907.348 85 14.535.907.3 48 100 914,62 Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Tomini (Skor) 73 0 73 0 0 0 73 73 73 100 Nilai SAKIP Kecamatan Tomini (Skor) 73 0 73 0 0 0 73 73 73 100 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja (Dokumen) 8 738.370 0 0 8 738.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen) 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 7.01.01.2.01. 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 1 260.850 0 0 1 260.850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.01.2.01. 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen) 1 182.595 0 0 1 182.595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [AUTHOR NAME] 7.01.01.2.01. 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen) 1 294.925 0 0 1 294.925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan (Laporan) 12 1.267.901.218 0 0 12 1.267.901.218 0 3.556.239.958 0 3.162.572.856 0 2.105.345.293 12 3.380.196.491 12 12.204.354.598 12 12.204.354.5 98 100 962,56 Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan (Orang) 12 0 12 0 0 0 12 12 12 100 7.01.01.2.02. 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 12 1.259.041.218 0 0 12 1.259.041.218 393 .67 8.7 69 3.556.239.958 350 .71 6.9 84 3.156.452.856 0 2.101.145.293 1.455 .746. 589 3.364.356.491 2.2 00. 142 .34 2 12.178.194.598 2.200. 142.3 42 12.178.194.5 98 18. 334 .51 9.5 16, 67 967,26 7.01.01.2.02. 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD (Dokumen) 12 8.860.000 0 0 12 8.860.000 0 0 0 6.120.000 0 4.200.000 5.280 .000 15.840.000 5.2 80. 000 26.160.000 5.280. 000 26.160.000 44. 000 .00 0 295,26 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanan BMD (Laporan) 2 9.070.000 0 0 2 9.070.000 0 0 0 0 0 22.500.000 2 58.500.000 2 81.000.000 2 81.000.000 100 893,05 Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD (Laporan) 12 0 12 0 0 0 12 12 12 100 7.01.01.2.03. 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 12 9.070.000 0 0 12 9.070.000 0 0 0 0 0 22.500.000 9.000 .000 58.500.000 9.0 00. 000 81.000.000 9.000. 000 81.000.000 75. 000 .00 0 893,05 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) 5 23.068.000 0 0 5 23.068.000 0 117.914.000 0 0 0 0 5 0 5 117.914.000 5 117.914.000 100 511,16 Jumlah Dokumen Anjab/ABK/Evaj ab (Dokumen) 3 0 3 0 0 0 3 3 3 100 Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai (Dokumen) 2 0 2 0 0 0 2 2 2 100 7.01.01.2.05. 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) 11 23.068.000 0 0 11 23.068.000 15. 688 .40 0 117.914.000 0 0 0 0 15.68 8.400 0 31. 376 .80 0 117.914.000 31.37 6.800 117.914.000 285 .24 3.6 36, 36 511,16 [AUTHOR NAME] 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) 100 134.706.000 0 0 100 134.706.000 0 0 0 161.190.400 0 227.381.200 100 631.314.000 100 1.019.885.600 100 1.019.885.60 0 100 757,12 7.01.01.2.06. 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 240 134.706.000 0 0 240 134.706.000 0 0 6.3 51. 600 161.190.400 0 227.381.200 146.3 85.00 0 631.314.000 152 .73 6.6 00 1.019.885.600 152.7 36.60 0 1.019.885.60 0 63. 640 .25 0 757,12 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor (Persen) 100 105.134.890 0 0 100 105.134.890 0 112.500.000 0 168.750.000 0 182.750.000 100 264.600.000 100 728.600.000 100 728.600.000 100 693,01 7.01.01.2.08. 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 14.640.000 0 0 12 14.640.000 0 0 0 0 0 64.000.000 12.40 0.000 39.600.000 12. 400 .00 0 103.600.000 12.40 0.000 103.600.000 103 .33 3.3 33, 33 707,65 7.01.01.2.08. 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 90.494.890 0 0 12 90.494.890 12. 500 .00 0 112.500.000 18. 750 .00 0 168.750.000 0 118.750.000 75.00 0.000 225.000.000 106 .25 0.0 00 625.000.000 106.2 50.00 0 625.000.000 885 .41 6.6 66, 67 690,65 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Persen) 73 48.671.244 0 0 73 48.671.244 0 33.750.000 0 132.712.650 0 30.000.000 73 187.690.500 73 384.153.150 73 384.153.150 100 789,28 7.01.01.2.09. 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 10. 995 .85 0 38.251.244 0 0 10. 995 .85 0 38.251.244 3.7 50. 000 33.750.000 10. 995 .85 0 132.712.650 0 18.750.000 34.05 5.350 106.285.500 48. 801 .20 0 291.498.150 48.80 1.200 291.498.150 443 ,81 762,06 7.01.01.2.09. 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 1 3.000.000 0 0 1 3.000.000 0 0 0 0 0 11.250.000 3.000 .000 15.750.000 3.0 00. 000 27.000.000 3.000. 000 27.000.000 300 .00 0.0 00 900 7.01.01.2.09. 0009 Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi (Unit) 2 7.420.000 0 0 2 7.420.000 0 0 0 0 0 0 7.295 .000 65.655.000 7.2 95. 000 65.655.000 7.295. 000 65.655.000 364 .75 0.0 00 884,84 2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Sarana Prasarana Publik di Kecamatan Dalam Kondisi Baik (Persen) 82, 5 12.542.500 0 0 82, 5 12.542.500 0 92.430.000 0 0 0 0 82,5 0 82, 5 92.430.000 82,5 92.430.000 100 736,93 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan Koordinasi Peneyelenggara an Kegiatan Pemerintahan (Kali) 4 12.542.500 0 0 4 12.542.500 0 92.430.000 0 0 0 0 4 0 4 92.430.000 4 92.430.000 100 736,93 [AUTHOR NAME] 7.01.02.2.01. 0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) 1 11.670.000 0 0 1 11.670.000 10. 270 .00 0 92.430.000 0 0 0 0 10.27 0.000 0 20. 540 .00 0 92.430.000 20.54 0.000 92.430.000 2.0 54. 000 .00 0 792,03 7.01.02.2.01. 0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 4 872.500 0 0 4 872.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan (Persen) 22, 5 832.500 0 0 22, 5 832.500 0 0 0 0 0 0 22,5 0 22, 5 0 22,5 0 100 0 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Kali) 4 832.500 0 0 4 832.500 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 100 0 7.01.03.2.01. 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 4 832.500 0 0 4 832.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan (Kejadian) 2 902.500 0 0 2 902.500 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 100 0 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraa n Trantibum (Kali) 4 902.500 0 0 4 902.500 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 100 0 7.01.04.2.01. 0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) 1 902.500 0 0 1 902.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Dokumen Perencanaan Desa yang selesai tepat waktu (Persen) 90 9.509.075 0 0 90 9.509.075 0 32.800.000 0 0 0 0 90 0 90 32.800.000 90 32.800.000 100 344,93 [AUTHOR NAME] Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu (Persen) 90 0 90 0 0 0 90 90 90 100 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa yang difasilitasi (Desa) 7 9.509.075 0 0 7 9.509.075 0 32.800.000 0 0 0 0 7 0 7 32.800.000 7 32.800.000 100 344,93 7.01.06.2.01. 0002 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) 4 972.500 0 0 4 972.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01. 0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) 7 7.634.075 0 0 7 7.634.075 4.8 50. 000 32.800.000 0 0 0 0 4.850 .000 0 9.7 00. 000 32.800.000 9.700. 000 32.800.000 138 .57 1.4 28, 57 429,65 7.01.06.2.01. 0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01. 0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakata n (Dokumen) 4 902.500 0 0 4 902.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01. 0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya : - - - - - � - - - II I I I I I I I I I I I I [AUTHOR NAME] Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenjaTahun 2024 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RENSTRA pada Tahun 2022-2026 (Akhir Periode RENSTRA) Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA sampai dengan RENJA Tahun Lalu (Tahun 2023) Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaaan RENJA Tahun 2024) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RENSTRA s/d tahun 2024 (%) Ket I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% 16 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K % 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.613.076.297 0 1.613.076.297 3.945.633.958 3.945.633.958 3.945.633.958 244,6 7.01 KECAMATAN 1.613.076.297 0 1.613.076.297 3.945.633.958 3.945.633.958 3.945.633.958 244,6 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tomini (Skor) 85 1.589.289.722 0 0 85 1.589.289.722 0 3.820.403.958 0 3.820.403.958 0 3.820.403.958 0 240,38 Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Tomini (Skor) 73 0 73 0 0 0 0 Nilai SAKIP Kecamatan Tomini (Skor) 73 0 73 0 0 0 0 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja (Dokumen) 8 738.370 0 0 8 738.370 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Perencanaan (Dokumen) 12 0 12 0 0 0 0 7.01.01.2.01.00 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen) 1 260.850 0 0 1 260.850 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.01.2.01.00 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen) 1 182.595 0 0 1 182.595 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.01.2.01.00 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen) 1 294.925 0 0 1 294.925 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Keuangan (Laporan) 12 1.267.901.218 0 0 12 1.267.901.218 0 3.556.239.958 0 3.556.239.958 0 3.556.239.958 0 280,48 [AUTHOR NAME] Perangkat Daerah Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan (Orang) 12 0 12 0 0 0 0 7.01.01.2.02.00 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) 12 1.259.041.218 0 0 12 1.259.041.218 393.6 78.76 9 3.556.239.958 393. 678. 769 3.556.239.958 393.6 78.76 9 3.556.239.958 3.280.65 6.408,33 282,46 7.01.01.2.02.00 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) 12 8.860.000 0 0 12 8.860.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanan BMD (Laporan) 2 9.070.000 0 0 2 9.070.000 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah Laporan Pemanfaatan BMD (Laporan) 12 0 12 0 0 0 0 7.01.01.2.03.00 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan) 12 9.070.000 0 0 12 9.070.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN yang ditingkatkan Kapasitasnya (Orang) 5 23.068.000 0 0 5 23.068.000 0 117.914.000 0 117.914.000 0 117.914.000 0 511,16 Jumlah Dokumen Anjab/ABK/Evajab (Dokumen) 3 0 3 0 0 0 0 Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja dan Disiplin Pegawai (Dokumen) 2 0 2 0 0 0 0 7.01.01.2.05.00 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang) 11 23.068.000 0 0 11 23.068.000 15.68 8.400 117.914.000 15.6 88.4 00 117.914.000 15.68 8.400 117.914.000 142.621. 818,18 511,16 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Persen) 100 134.706.000 0 0 100 134.706.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.01.2.06.00 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) 240 134.706.000 0 0 240 134.706.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Kantor (Persen) 100 105.134.890 0 0 100 105.134.890 0 112.500.000 0 112.500.000 0 112.500.000 0 107,01 7.01.01.2.08.00 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) 12 14.640.000 0 0 12 14.640.000 0 0 0 0 0 0 0 0 [AUTHOR NAME] 7.01.01.2.08.00 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) 12 90.494.890 0 0 12 90.494.890 12.50 0.000 112.500.000 12.5 00.0 00 112.500.000 12.50 0.000 112.500.000 104.166. 666,67 124,32 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik (Persen) 73 48.671.244 0 0 73 48.671.244 0 33.750.000 0 33.750.000 0 33.750.000 0 69,34 7.01.01.2.09.00 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) 10.99 5.850 38.251.244 0 0 10.99 5.850 38.251.244 3.750. 000 33.750.000 3.75 0.00 0 33.750.000 3.750. 000 33.750.000 34,1 88,23 7.01.01.2.09.00 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) 1 3.000.000 0 0 1 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.01.2.09.00 09 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si (Unit) 2 7.420.000 0 0 2 7.420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Persentase Sarana Prasarana Publik di Kecamatan Dalam Kondisi Baik (Persen) 82,5 12.542.500 0 0 82,5 12.542.500 0 92.430.000 0 92.430.000 0 92.430.000 0 736,93 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Kegiatan Koordinasi Peneyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan (Kali) 4 12.542.500 0 0 4 12.542.500 0 92.430.000 0 92.430.000 0 92.430.000 0 736,93 7.01.02.2.01.00 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan) 1 11.670.000 0 0 1 11.670.000 10.27 0.000 92.430.000 10.2 70.0 00 92.430.000 10.27 0.000 92.430.000 1.027.00 0.000 792,03 7.01.02.2.01.00 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen) 4 872.500 0 0 4 872.500 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan (Persen) 22,5 832.500 0 0 22,5 832.500 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (Kali) 4 832.500 0 0 4 832.500 0 0 0 0 0 0 0 0 [AUTHOR NAME] 7.01.03.2.01.00 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan) 4 832.500 0 0 4 832.500 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan (Kejadian) 2 902.500 0 0 2 902.500 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum (Kali) 4 902.500 0 0 4 902.500 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.04.2.01.00 02 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan) 1 902.500 0 0 1 902.500 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Persentase Dokumen Perencanaan Desa yang selesai tepat waktu (Persen) 90 9.509.075 0 0 90 9.509.075 0 32.800.000 0 32.800.000 0 32.800.000 0 344,93 Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu (Persen) 90 0 90 0 0 0 0 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah desa yang difasilitasi (Desa) 7 9.509.075 0 0 7 9.509.075 0 32.800.000 0 32.800.000 0 32.800.000 0 344,93 7.01.06.2.01.00 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen) 4 972.500 0 0 4 972.500 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01.00 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen) 7 7.634.075 0 0 7 7.634.075 4.850. 000 32.800.000 4.85 0.00 0 32.800.000 4.850. 000 32.800.000 69.285.7 14,29 429,65 7.01.06.2.01.00 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Dokumen) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.01.06.2.01.00 12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen) 4 902.500 0 0 4 902.500 0 0 0 0 0 0 0 0 [AUTHOR NAME] 7.01.06.2.01.00 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya : Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD Berikutnya : [AUTHOR NAME] 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kantor Kecamatan Tomini dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kantor Kecamatan Tomini Tahun 2024, dapat diketahui bahwa:
  31. 1.Pada Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Kecamatan dengan target 95 % bisatercapai target tersebut dikarenakan perubahan pola pelayanan yang signifikan.
  32. 2.Pada Indikator Presentasi Jumlah kelompok masyarakat yang produktif/Jumlah seluruh kelompok dengan target 100 % masih teralisasi 30 % di tahun 2024 sesuai dengan target Renstra untuk pencapaian di 3 Desa dari 7 Desa.
  33. 3.Pada Indikator Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin dengan target 100 % yang teralisasi 0 % karena indicator tersebut baru di laksanakan di tahun 2025
  34. 4.Pada Indikator Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja dengan target 100% sudah teralisasi 100% dengan adanya kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan monitoring APBDes dan Perdes
  35. 5.Pada Indikator Persentse desa yang memiliki Linmas aktif dengan target 100 % telah teralisasi 100 % dengan adanya kegiatan pembinaan anggota linmas
  36. 6.Pada Indikator Persentase Angka Kejadian Gangguan Trantib dengan target 0 % dan yang terealisasi 0% indicator ini bias tercapai karena desa memiliki Linmas aktif.
  37. 7.Pada Indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan Aktif dengan target 85 % realisasi 85 % karena semua lembaga organisasi di fasilitasi dan dilakukan pembinaan. Uraian mengenai kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Tomini tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut: [AUTHOR NAME] Tabel 2.4 (TC-30) Pencapaian Kinerja Pelayanan No Indikator SPM/Standart Nasional IKK Target RenstraPerangkat Daerah RealisasiCapaian Proyeksi CatatanAnalisis 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Terlaksananya pelayanan publik IKM IKM 90 80 90 90 90 80 90 90 Tinggi 2 Meningkatnya kesejahteraan keluarga dan masyarakat di kecamatan PKK Aktif PKK Aktif 90 80 90 90 90 80 90 90 Tinggi 3 Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat 90 80 90 90 90 80 90 90 Tinggi 4 Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan pembangunan kecamatan Dokumen Musrenbang Dokumen Musrenbang 100 100 100 100 100 100 100 100 Sangat Tinggi [AUTHOR NAME] 2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Tomini merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kewilayahan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selamaTahun 2024, Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut: Tabel 2.5 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi SelamaTahun 2024 Permasalahan Hambatan Pemberdayaan dan Penguatan Kelompok Rentan
  38. 1.Masih rendahnya Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di desa
  39. 2.Belum Optimalnya Bantuan Sosial yang tersalurkan Kepada Masyarakat
  40. 3.Masih Kurangnya Usulan Masyarakat yang Masuk Ke APBD Kabupaten Tata Kelola Organisasi dan Manajemen Profesionalitas ASN Rendahnya Sumber Daya ASN yang mampu menguasai tugas sesuai bidangnya Selain itu, selama Tahun 2024, Kantor Kecamatan Tomini juga menghadapi beberapa peluang dan tantanganya itu: Tabel Tabel 2.6 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi SelamaTahun 2024 Peluang Tantangan Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi dan kondisi lingkungan yang relative dan kondusif.
  41. 1.Bidang Adiministrasi Dalam persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
  42. 2.Bidang Adiministrasi Dalam persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
  43. 3.Bidang Pemerintahan Menghadapi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah cepat dan tanpa komplain.
  44. 4.Bidang Pembangunan Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan [AUTHOR NAME] Peluang Tantangan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
  45. 5.Bidang Trantib Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan system keamanan terpadu. Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindalanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
  46. 1.Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
  47. 2.Peningkatan pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien
  48. 3.Peningkatan pembinaan kapasitas aparatur desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada Tabel 2.7 (T-C 31) berikutini: Tabel 2.7 (T-C 31) Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kantor Kecamatan Tomini Tahun 2026 No RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATAN PENTING URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 KECAMATAN TOMINI 1.610.730.027,00 KECAMATAN TOMINI 1.610.730.027,00 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.586.224.202,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 1.586.224.202,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 2.337.850,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 2.337.850,00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tomini Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 737.850,00 Tomini Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 737.850,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Tomini Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 500.000,00 Tomini Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 500.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tomini Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 500.000,00 Tomini Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 500.000,00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Tomini Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 300.000,00 Tomini Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 300.000,00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Tomini Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 300.000,00 Tomini Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 300.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1.267.901.218,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1.267.901.218,00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tomini Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 210 Orang/bul an 1.259.041.218,00 Tomini Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 210 Orang/bul an 1.259.041.218,00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tomini Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 8.860.000,00 Tomini Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 8.860.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 9.070.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 9.070.000,00 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tomini Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 9.070.000,00 Tomini Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan 9.070.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 21.403.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 21.403.000,00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Tomini Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 5 Orang 21.403.000,00 Tomini Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 5 Orang 21.403.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 134.706.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 134.706.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tomini Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 240 Laporan 134.706.000,00 Tomini Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 240 Laporan 134.706.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 105.134.890,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 105.134.890,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tomini Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 14.640.000,00 Tomini Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 14.640.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tomini Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 90.494.890,00 Tomini Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 90.494.890,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 45.671.244,00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 45.671.244,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tomini Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 38.251.244,00 Tomini Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 38.251.244,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tomini Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i 2 Unit 7.420.000,00 Tomini Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 7.420.000,00 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 12.542.500,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 12.542.500,00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 12.542.500,00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 12.542.500,00 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tomini Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 11.670.000,00 Tomini Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 11.670.000,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tomini Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 872.500,00 Tomini Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 872.500,00 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 832.500,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 832.500,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 832.500,00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 832.500,00 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tomini Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 832.500,00 Tomini Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 832.500,00 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 899.250,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 899.250,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 899.250,00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 899.250,00 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tomini Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 899.250,00 Tomini Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 899.250,00 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 10.231.575,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 10.231.575,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 10.231.575,00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 10.231.575,00 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tomini Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 932.500,00 Tomini Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa 1 Dokumen 932.500,00 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Tomini Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 7.634.075,00 Tomini Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 1 Dokumen 7.634.075,00 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Tomini Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 832.500,00 Tomini Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 832.500,00 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Tomini Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 832.500,00 Tomini Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 832.500,00 1.610.730.027,00 1.610.730.027,00 2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat Dalam penyusunan Renja Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhada pusulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran. Kantor Kecamatan Tomini dalam hal ini hanya memfasilitasi kesepakatan hasil musrenbang kecamatanTahun 2026. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kemudian di teruskan ke Perangkat Daerah terkait usulan tersebut. Tabel 2.8 (T-C.32) Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2026 No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 1 2 3 4 5 6 Tabel 3.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2026 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah “peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta SDM yang berkualitas”. Peningkatan daya saing daerah dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:
27. a.Percepatan penanggulangan kemiskinan;
28. b.Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
29. c.Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan teknologi mulai dari desa seluruh kecamatan;
30. d.Pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana
31. e.Peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi;
32. f.Pemantapan tata kelola pemerintahan dan ketertiban dan keamanan. Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Prioritas Nasional Program Prioritas PN3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PN7 MemperkuatS tabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK fungsi Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sertatujuan dan sasaran Renstra Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, maker umusan tujuan dan sasaran Renja Kantor kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow SelatanTahun 2023 adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan NO Tujuan Sasaran IndikatorTujuan Target sasaranTahun 2026
  1. 1.Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan kecamatan (%) 100 Presentasi Jumlah kelompok masyarakat yang produktif / Jumlah seluruh kelompok (%) 100 Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin (%) 100 Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja (%) 100 Persentse desa yang memiliki Linmas aktif (%) 100 Persentase Angka Kejadian Gangguan Trantib (%) 0 Persentase organisasi kemasyarakatan aktif (%) 100 3.3 Program dan Kegiatan Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Kantor Kecamatan Tomini adalah sekumpulan rencana kerja Kantor Kecamatan Tomini, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencega isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Tomini dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini,merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tomini menurut RKPD,serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional,dan kebijakan provinsi. Perumusan program dan kegiatan Kantor kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:
  2. 1.Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan
  3. 2.Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan
  4. 3.Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
  5. 4.Perumusan rencana kebutuhan pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
  6. 5.Penyediaan system pelaporan yang efektif dan efisien
  7. 6.Meningkatkan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang Berkualitas Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud,maka pada tahun 2026 Kantor Kecamatan Tomini melaksanakan 5 program dan 12 Kegiatan serta 24 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin. Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Tomini Tahun 2026 dapat dilihat padaTabel 3.3 (T.C-33) berikut: Tabel 3.3 (T.C-33) Rumusan Rencana Program dan KegiatanTahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kantor Kecamatan Tomini No KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) RENCANA TAHUN 2026 CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027 KET LOKAS I TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF SUMB ER DANA TARGET CAPAIAN KINERJA KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.01 KECAMATAN TOMINI 2.571.264.495,00 2.699.827.719,75 1 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - 2.546.778.495,00 - 2.674.117.419,75 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 2.319.500 - 2.435.475,00 7.01.01.2.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tomini 4 Dokumen 702.500,00 DAU 4 Dokumen 737.625,00 7.01.01.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Tomini 1 Dokumen 507.000,00 DAU 1 Dokumen 532.350,00 7.01.01.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tomini 1 Dokumen 500.000,00 DAU 1 Dokumen 525.000,00 7.01.01.2.01 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Tomini 1 Dokumen 310.000,00 DAU 1 Dokumen 325.500,00 7.01.01.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Tomini 1 Dokumen 300.000,00 DAU 1 Dokumen 315.000,00 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1.334.132.347,00 - 1.400.838.964,35 7.01.01.2.02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tomini 210 Orang/bula n 1.325.260.347,00 DAU 210 Orang/bula n 1.391.523.364,35 7.01.01.2.02 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Tomini 12 Dokumen 8.872.000,00 DAU 12 Dokumen 9.315.600,00 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 8.646.000,00 - 9.078.300,00 7.01.01.2.03 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Tomini 12 Laporan 8.646.000,00 DAU 12 Laporan 9.078.300,00 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 43.734.000,00 - 45.920.700,00 7.01.01.2.05 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Tomini 5 Orang 43.734.000,00 DAU 5 Orang 45.920.700,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 135.758.000,00 - 142.545.900,00 7.01.01.2.06 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tomini 240 Laporan 135.758.000,00 DAU 240 Laporan 142.545.900,00 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 870.465.000,00 7.01.01.2.07 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tomini 11 Unit 74.595.000,00 DAU 78.324.750,00 7.01.01.2.07 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Tomini 1 Unit 795.870.000,00 DAU 835.663.500,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 100.733.648,00 - 105.770.330,40 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tomini 12 Laporan 18.660.000,00 DAU 12 Laporan 19.593.000,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tomini 12 Laporan 82.073.648,00 DAU 12 Laporan 86.177.330,40 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 50.990.000,00 - 53.539.500,00 7.01.01.2.09 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tomini 3 Unit 39.770.000,00 DAU 3 Unit 41.758.500,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Tomini 2 Unit 11.220.000,00 DAU 2 Unit 11.781.000,00 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - 12.543.000,00 - 13.170.150,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 12.543.000,00 - 13.170.150,00 7.01.02.2.01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Tomini 1 Laporan 11.673.000,00 DAU 1 Laporan 12.256.650,00 7.01.02.2.01 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Tomini 1 Dokumen 870.000,00 DAU 1 Dokumen 913.500,00 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - 830.000,00 - 871.500,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 830.000,00 - 871.500,00 7.01.03.2.01 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tomini 1 Laporan 830.000,00 DAU 1 Laporan 871.500,00 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - - 890.000,00 - 934.500,00 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 890.000,00 - 934.500,00 7.01.04.2.01 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Tomini 1 Laporan 890.000,00 DAU 1 Laporan 934.500,00 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - 10.223.000,00 - 10.734.150,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 10.223.000,00 - 10.734.150,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa Tomini 1 Dokumen 930.000,00 DAU 1 Dokumen 976.500,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Tomini 1 Dokumen 7.633.000,00 DAU 1 Dokumen 8.014.650,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Tomini 1 Dokumen 830.000,00 DAU 1 Dokumen 871.500,00 7.01.06.2.01 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Tomini 1 Laporan 830.000,00 DAU 1 Laporan 871.500,00 2.571.264.495,00 2.699.827.719,75 Dalam rangka mencapai target kinerja Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,isi dokumen Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsure internal Kantor Kecamatan Tomini, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Kantor Kecamatan Tomini sebagai salah satu Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tomini. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tomini. Semoga Rencana Kerja Kantor kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait,sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Demikian untuk dilaksanakan. II. KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Rencana Kerja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, d i m a n a Rencana Kerja menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah–langkah tahunan yang lebih kongkrit dan terukur. Sehubungan dengan hal tersebut, Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah menyusun Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Renja Kantor Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renstra Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
33. a.Persiapan penyusunan,
34. b.Penyusunan rancangan awal,
35. c.Penyusunan rancangan,
36. d.Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
37. e.Perumusan rancangan akhir, dan
38. f.Penetapan. Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar 1.1 Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 berpedoman pada:
  1. 1.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  2. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
  4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun sf)ypetofnepf Dipedomani RENSTRA KL RKP RENJA KL Diacu eiof.At Dijabark RPJM NAS Dipedomat RPJP NAS Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang ' ' ''., ., '., I RPJPD I oeoon%al RPJMD lo11abarkan RKPD ' Oipedomani ! Oiacu 1 Pem. , Daerah RENSTRA RENJA Dipedomany SKPD SKPD - 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
  9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  11. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  12. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  13. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  14. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
  15. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  16. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  17. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  18. 18.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
  19. 19.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
  20. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
  21. 21.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
  22. 22.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
  23. 23.Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 728). 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Renja Kantor Kecamatan Piolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disusun dengan maksud antara lain:
  24. 1.Memadu serasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026;
  25. 2.Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
  26. 3.Mengidentifikasi kebutuhan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
  27. 4.Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan kegiatan. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026 1) Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang menjadi acuan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran; 2) Sebagai Pedoman umum dalam perumusan kebijakan operasional Perangkat Daerah 3) Sebagai acuan umum dalam penyusunan program kerja tahunan Perangkat Daerah 4) Sebagai jabaran dari kebijakan dasar dan perencanaan strategis Perangkat Daerah 5) Sebagai instrumen kontrol dan evaluasi pengelolaan Perangkat Daerah dalam Periode Lima Tahun 1.4 Sistematika Penyusunan BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 3.3 Program dan Kegiatan BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAB V PENUTUP
  28. 1.Kinerja program/kegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung terpenuhinya adalah: Tabel 2.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Pendukungnya No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Pendukung 1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Anggaran yang tersedia 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 2.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Anggaran yang tersedia 3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 3.1 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 3.1.1 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa 3.1.2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 3.1.3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 3.1.4 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.1.5 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 3.1.6 asilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
  29. 2.Kinerja program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya adalah: Tabel 2.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Dan Faktor-Faktor Penyebab No Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan Faktor Penghambat 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan belum mendaptkan alokasi anggaran yang sesuai perencanaan 2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan ini belum mendaptkan alokasi anggaran yang sesuai perencanaan Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sampai dengan Tahun 2025 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut: Tabel 2.3 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Perkiraan Capaian Renja Tahun 2022 Nama Perangkat Daerah: Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisas i Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 7.01 KECAMATAN 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentasi rata-rata capaian target revormasi birokrasi 365 Poin 70 Poin 67 Poin 96% 71 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Ketersediaan dokumen perencanaan ,penganggaran dan evaluasi Kinerja PD (RKA,DPA dan Laporan Realisasi) sesuai penetapan dan isinya sesuai regulasi 90 Dok 18 Dok 0 Dok 0% 18 Dok 7.01.01.2.01.0 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perncanaan Perangkat daerah yang di susun 10 Dok 2 Dok 2 Dok 100% 2 Dok 7.01.01.2.01.0 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD 5 Dok 1 Dok 0 Dok 0% 1 Dok 7.01.01.2.01.0 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5 Dok 1 Dok 0 Dok 0% 1 Dok 7.01.01.2.01.0 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD 5 Dok 1 Dok 0 Dok 0% 1 Dok Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisas i Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 7.01.01.2.01.0 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 5 Dok 1 Dok 0 Dok 0% 1 Dok 7.01.01.2.01.0 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Laporan Realisasi 60 DOK 12 Dok 12 Dok 100% 12 DOK 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Temuan Pemeriksaan Yang berindikasi Korupsi 500% 0 % 0 % 0% 0% 7.01.01.2.02.0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Persentase gaji ASN yang terbayarkan 500% 100 % 100 % 100% 100% 7.01.01.2.02.0 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Presentase Administrasi Sesui dengan SOP 500% 100 % 0 0% 0% 7.01.01.2.02.0 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Persentase Pembayaran Tagihan sesuai dengan SOP 500% 100 % 100 % 100% 100% 7.01.01.2.02.0 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan SAP 5 Laporan 1 Laporan 1 Lapor an 100% 1 Laporan 7.01.01.2.02.0 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD Jumlah Laporan Keuangan keuangan bulanan/triwulan/semeste ran 90 Dok 18 Dok 18 Dok 100% 18 Dok 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat 500% 100 % 100 % 100% 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisas i Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 7.01.01.2.03.0 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah tenaga pengelolaan Aset daerah 30 orang/bulan 6 orang/bulan 6 orang /bula n 100% 6 orang/bula n 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Penurunan Pelanggaran Disipilin Pegawai 25% 5 % 5 % 100% 5% 7.01.01.2.05.0 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Aparatur Sipil Negara 70 Orang 14 Orang 14 Orang 100% 14 Orang 7.01.01.2.05.0 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi 75% 15 % 0 % 0% 0% 7.01.01.2.05.1 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Persentase Pegawai yang Melaksanakan pengembangan kompetensi 250% 50 % 50 % 100% 50% 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 450% 90 % 90 % 100% 90% Persentase SOP dan SP yang diterapkan 500% 100 % 100 % 100% 100% 7.01.01.2.06.0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase Pemenuhan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 500% 100 % 0 % 0% 100% 7.01.01.2.06.0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Presentase Peralatan dan perlengkapan kantor yg tersedia 500% 100 % 100 % 100% 100% 7.01.01.2.06.0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan 500% 100 % 0 % 0% 100% 7.01.01.2.06.0 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Tamu Yang Difasilitasi 100 Orang 20 Orang 0 Orang 0% 20 Orang Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisas i Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 7.01.01.2.06.0 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi 500% 100 % 95,46 % 95% 100% 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang diadakan 27 Unit 6 Unit 6 Unit 100% 3 unit 7.01.01.2.07.0 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan 24 Unit 3 Unit 3 Unit 100% 3 7.01.01.2.07.0 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan 2 Unit 2 Unit 2 Unit 0 7.01.01.2.07.0 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah bangunan/Gedung 3 Unit 1 Unit 0 Unit 0% 0 Unit 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 500% 100 % 100 % 100% 100% Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 450% 90 % 90 % 100% 90% 7.01.01.2.08.0 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 7.01.01.2.08.0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 7.01.01.2.08.0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan 500% 100 % 93 % 93% 100% Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisas i Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 500% 100 % 100 % 100% 100% 7.01.01.2.09.0 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara 45 unit 9 Unit 9 Unit 100% 9 unit 7.01.01.2.09.0 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan mesin yang terpelihara 6 Unit 8 Unit 2 Unit 20% 0 7.01.01.2.09.0 7 Pemeliharaan Aset Tetap Jumlah Rumah jabatan terpelihara 1 Unit 0 0 0 0 7.01.01.2.09.0 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah gedung kantor yang terpelihara 40 Unit 8 Unit 8 Unit 100% 8 unit 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Jumlah produk layanan sesuai dengan SOP 30 SOP 6 SOP 6 SOP 100% 6 SOP Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisas i Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Perencanaan Pembangunan yang terealisasi Jumlah Layanan/Jumlah Survey IKM 80 Orang 30 SOP 80 6 Orang SOP 80 6 SOP Oran g 6 SOP 100% 100% 80 Orang 6 SOP 7.01.02.2.01.0 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Perangkat daerah, instansi vertikal terkait dan perwakilan masyarakat 750 Orang 150 Orang 150 Orang 100% 150 Orang 7.01.02.2.01.0 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah data desa yang melaporkan laporan kinerja 450 % 90 % 90 % 100% 90 % 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Jumlah Desa yang memiliki kelompok usaha yang produktif secara uptodate dan terintegrasi Presentase Desa Yang melakukan gotong royong secara rutin 15 Desa 375 % 3 75 Desa % 3 75 Desa % 100% 100% 100% 100% 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilaksanakan 20 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali 7.01.03.2.01.0 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksnakan 20 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisas i Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja Persentase desa yang memiliki Linmas aktif Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif 400% 500 % 400 % 80 % 100 % 80 % 100 80 % % 80% 100 % 100% 100% 100% 100% 100% 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan pembinaan masyarakat desa Jumlah monitoring evaluasi dan fasilitasi APBDes dan Perdes 400% 20 Kali 80 4 % Kali 80 4 % Kali 100% 100% 100 % 4 Kali 7.01.06.2.01.0 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Jumlah data desa yang melaporkan laporan kinerja 40 Desa 8 Desa 8 Desa 100% 8 Desa Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2025 (n-3 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Ralisasi Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Tingkat Realisa si (%) Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2025 Realisas i Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 7.01.06.2.01.0 3 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Desa yang mengikuti peningkatan Pengelolaan Dana dan Aset Desa 40 desa 8 Desa 8 Desa 100% 8 desa 7.01.06.2.01.1 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Linmas yang mengikuti pembinaan 20 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali 7.01.06.2.01.1 2 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Fasilitasi rapat yang dilaksanakan 20 kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 kali RENJA KEC.PINOLOSIAN TENGAH TAHUN 2026 18 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah dilakukan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap IKU Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Tahun 2021, dapat diketahui bahwa:
  30. 1.Pada Indikator Jumlah Kasus Pelanggaran Trantib di Kecamatan dengan target 5 Kasus yang terealisasi 0 Kasus karena Indikator tersebut baru dilaksanakan di Tahun 2024.
  31. 2.Pada Indikator Persentase Angka Kejadian Gangguan Trantib dengan target 0 % dan yang terealisasi 0% indikator ini bisa tercapai karena desa memiliki Linmas aktif
  32. 3.Pada Indikator Persentse desa yang memiliki Linmas aktif dengan target 100 % telah teralisasi 100 % dengan adanya kegiatan pembinaan anggota linmas
  33. 4.Pada Indikator Tingkat keikutseraan Desa dalam pelaksanaan BGRM Tingkat Kecamatan dengan target 73 poin telah terealisasi karena meningkatnya kerjasama sosial antar Masyarkat
  34. 5.Pada Indikator Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin dengan target 100 % yang teralisasi 0 % karena indikator tersebut baru di laksanakan di tahun 2025
  35. 6.Pada Indikator Jumlah Data Base kelompok usaha produktif yang Uptodate dan terintegrasi dengan target 100 % masih teralisasi 30 % di tahun 2021 sesuai dengan target Renstra untuk pencapaian di 3 Desa dari 8 Desa
  36. 7.Pada Indikator kinerja jumlah desa yang memiliki kelompok usaha yang produktif secara Uptodate dan terintegrasi indikator ini masih 0 karena nanti dilaksanakan pada Tahun 2025
  37. 8.Pada Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Kecamatan dengan target 80 % bisa tercapai target tersebut dikarenakan perubahan pola pelayanan yang signifikan.
  38. 9.Pada Indikator Kinerja Prosentase kesesuaian produk layanan dengan standar pelayaan dengan target 80% bisa tercapai target tersebut dikarenakan perubahan pola pelayanan yang signifikan 10 Pada Indikator jumlah produk layanan sesuai dengan SOP dengan target 6 SOP Indikator tersebut belum tercapai karena belum ada Bimbingan Teknis tentang pembuatan SOP 11 Pada Indikator Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang RENJA KEC.PINOLOSIAN TENGAH TAHUN 2026 18 berbasis kinerja dengan target 80% sudah teralisasi 80% dengan adanya kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan monitoring APBDes dan Perdes 12 Pada Indikator jumlah desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja dengan target 8 Desa sudah teralisasi 8 dengan adanya kegiatan Pelaksanaan Evaluasi dan monitoring APBDes dan Perdes 13 Pada Indikator Presentasi Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dengan target 80% sudah teralisasi 80% dengan adanya kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Kecamatan dan Desa Uraian mengenai kinerja pelayanan Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah tercantum pada tabel T-C-30 sebagai berikut: RENJA KEC.PINOLOSIAN TENGAH TAHUN 2026 20 Tabel 2.4 (TC-30) Pencapaian Kinerja Pelayanan No Indikator SPM/Standart Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2021 2022 2026 2024 2021 2022 2026 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Jumlah Kasus pelanggaran Trantib di Kecamatan 5 5 4 4 4 4 4 2 Presentasi angka kejadian gangguan Trantib 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 3 Presentase desa yang memiliki Linmas aktif 100 100 80 100 100 100 70 85 85 4 Tingkat keikutsertaan Desa dalam pelaksanaan BGRM Tingkat Kecamatan 100 100 75 75 75 75 75 75 75 5 Persentse desa yang melaksanakan kegiatan Gotong royong secara rutin 100 100 75 75 75 75 75 75 75 6 Jumlah Data base kelompok usaha prodiktif yang secara uptodate dan terintegrasi 3 3 3 3 3 3 3 7 Jumlah Desa yang memiliki kelompok usaha yang produktif secara uptodate dan terintegrasi 0 5 3 3 3 3 3 8 Indeks kepuasan Masyarakat terkait pelayanan Kecamatan 100 100 80 80 80 80 80 80 80 9 Prosentase Kesesuaian Produk layanan dengan standar pelayanan 100 100 80 90 90 90 80 80 80 10 Jumlah Produk layanan sesuai dengan SOP 6 6 6 6 6 6 6 11 Presentase Desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja 100 100 80 80 80 80 80 80 80 12 Jumlah desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja 8 8 8 8 8 8 8 RENJA KEC.PINOLOSIAN TENGAH TAHUN 2026 20 No Indikator SPM/Standart Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2021 2022 2026 2024 2021 2022 2026 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 Prosentase organisasi Kemasyarakatan yang aktif 100 100 80 80 80 80 80 80 80 RENJA KEC.PINOLOSIAN TENGAH TAHUN 2026 22
39. a.Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Pinolosian tengah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kewilayahan. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut selama Tahun 2024, Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut: Tabel 2.5 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 No Masalah Pokok Permasalahan Akar Masalah 1 Masih Rendahnya Kompetensi Pegawai dan Aparat Pemerintah Desa di Kecamatan Belum Maksimal Pelaksanaan Pelayanan Publik Belum Memadai Fasilitas Sarana dan Prasarana Kantor Kompetensi pemberi layanan / petugas masih kurang Petugas pelayanan belum memahami SOP dan Standar Pelayanan 2 Belum Optimalnya Pelaksanaan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Masih adanya desa yang menyusun administrasi pemerintahan desa belum tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku Terdapat multi tafsir dari peraturan yang berlaku antara kecamatan dengan desa Pelayanan yang tidak responsif dan kurangnya informasi yang jelas Sistem Informasi yang tidak terintegrasi dan kurangnya pelatihan kepada Staf 3 Partisipasi Masyarakat yang belum Optimal Kurangnya Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan, Kurangnya Informasi yang Jelas dan Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Masyarakat lebih mempercayakan hasil perencanaan pembangunan kepada pemerintah desa, dan masyarakat menganggap apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut hanya seremonial belaka, karena hasil perencanaan yang dihasilkan berbeda dengan apa yang diinginkan masyarakat. 4 Lambatnya Peranan fungsi Kelembagaan di Masyarakat Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelembagaan Sistem Kelembagaan yang tidak efektif dan Efisien 5 Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan hukum kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan peraturan dan masyarakat tidak memahami prosedur hukum yang berlaku Kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang hukum dan peraturan serta keterbatasan sumberdaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat RENJA KEC.PINOLOSIAN TENGAH TAHUN 2026 22 Selain itu, selama Tahun 2024, Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu: Tabel Tabel 2.6 Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024 Peluang Tantangan Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi dan kondisi lingkungan yang relative dan kondusif.
  1. 1.Bidang Adiministrasi Dalam persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
  2. 2.Bidang Adiministrasi Dalam persaingan bebas nantinya di perlukan peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Aparatur yang berintegritas dan inovatif.
  3. 3.Bidang Pemerintahan Menghadapi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan murah cepat dan tanpa komplain.
  4. 4.Bidang Pembangunan Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
  5. 5.Bidang Trantib Makin maraknya kasus kejahatan yang terjadi memerlukan upaya kewaspadaan dalam mengantisipasi masalah ketentraman dan ketertiban dengan peningkatan sistem keamanan terpadu. Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa RENJA KEC.PINOLOSIAN TENGAH TAHUN 2026 22 catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Bolaang Mongondow Selatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
  6. 1.Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
  7. 2.Peningkatan pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien
  8. 3.Peningkatan pembinaan kapasitas aparatur desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
40. b.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 disajikan pada Tabel 2.7 (T-C 31) berikut ini: RENJA KEC.PINOLOSIAN TENGAH TAHUN 2026 22 RENJA KEC.PINOLOSIAN TENGAH TAHUN 2026 22 Tabel 3.3 (T-C-32) Program dan Kegiatan Kecamatan Pinolosian Tengah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA PRIORITAS TARGET PAGU INDIKATIF (Rp) NASIONAL DAERAH 2 3 4 8 9 10 11 12 13 15 16 KECAMATAN PINOLOSIAN TENGAH 2.754.023.154,00 2.538.991.561,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.754.023.154,00 2.538.991.561,00 7.01 KECAMATAN 2.754.023.154,00 2.538.991.561,00 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.691.536.604,00 - 2.470.491.561,00 [ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] Indeks Kepuasan Masyarakat 3.45 2.691.536.604,00 - - - - - 2.470.491.561,00 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - - 7.500.000,00 - - - 7.500.000,00 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 7.500.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.500.000,00 RENJA KEC.PINOLOSIAN TENGAH TAHUN 2026 22 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 1.357.536.604,00 - Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan - 1.357.536.604,00 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 13 Orang/bulan 1.342.536.604,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan 1.342.536.604,00 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan 15.000.000,00 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 8.000.000,00 - - - 8.000.000,00 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6 Laporan 8.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 8.000.000,00 RENJA KEC.PINOLOSIAN TENGAH TAHUN 2026 22 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - 25.000.000,00 - Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan - 35.000.000,00 7.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 2 Orang 25.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan 35.000.000,00 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 232.000.000,00 - - - 277.000.000,00 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 100 Paket 45.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 90.000.000,00 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 Paket 50.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan 60.000.000,00 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100 Laporan 137.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 127.000.000,00 RENJA KEC.PINOLOSIAN TENGAH TAHUN 2026 22 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 890.000.000,00 - Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan - 618.954.957,00 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 40.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan 50.000.000,00 - - - 2.691.536.604,00 - - - - - 2.470.491.561,00 7.01.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 2 Unit 850.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 568.954.957,00 [ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] Indeks Kepuasan Masyarakat 3.45 2.691.536.604,00 - - - - - 2.470.491.561,00 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 99.500.000,00 - - - 99.500.000,00 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 12.500.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 12.500.000,00 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor RENJA KEC.PINOLOSIAN TENGAH TAHUN 2026 22 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 100 Laporan 87.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan 87.000.000,00 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 72.000.000,00 - - - 67.000.000,00 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 37.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 37.000.000,00 - - - 2.691.536.604,00 - - - - - 2.470.491.561,00 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 35.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan 30.000.000,00 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 14.986.550,00 - 16.000.000,00 [ Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ] Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 100 14.986.550,00 - - - - - 16.000.000,00 RENJA KEC.PINOLOSIAN TENGAH TAHUN 2026 22 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - 14.986.550,00 - Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan - 16.000.000,00 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 14.986.550,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan 16.000.000,00 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.000.000,00 - 7.000.000,00 - - - 5.000.000,00 - - - - - 7.000.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - - 5.000.000,00 - Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan - 7.000.000,00 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 5.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan 7.000.000,00 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6.000.000,00 - 9.000.000,00 RENJA KEC.PINOLOSIAN TENGAH TAHUN 2026 22 [ Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada ] Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan 100 6.000.000,00 - - - - - 9.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - - 6.000.000,00 - - - 9.000.000,00 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 4 Laporan 6.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 9.000.000,00 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 36.500.000,00 - 36.500.000,00 [ Meningkatnya kualtias pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa ] Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital 8 36.500.000,00 - - - - - 36.500.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - - 36.500.000,00 - Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan - 36.500.000,00 7.01.06.2.01.0003 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 8 Dokumen 18.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan 18.000.000,00 7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa RENJA KEC.PINOLOSIAN TENGAH TAHUN 2026 22 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 1 Dokumen 7.500.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - - 7.500.000,00 7.01.06.2.01.0012 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 4 Dokumen 11.000.000,00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Pinolosian Tengah, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) - Perwujudan Tata Kelola Pemerintah an Dan Ketertiban Dan Keamanan 11.000.000,00 J U M L A H 2.754.023.154,00 2.538.991.561,00 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam penyusunan Renja Kantor Kecmatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui forum perangkat daerah. Forum Perangkat Daerah dilakukan untuk menyelaraskan rumusan program/kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran. Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah dalam hal ini hanya memfasilitasi kesepakatan hasil musrenbang kecamatan Tahun 2026. Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, usulan program dan kegiatan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi kemudian di teruskan ke Perangkat Daerah terkait usulan tersebut. Tabel 3.1 Prioritas Nasional dan Program Prioritas dalam RKP Tahun 2026 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 Sebagaimana dituangkan dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah “peningkatan daya saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta SDM yang berkualitas”. Peningkatan daya saing daerah dalam hal dilakukan dengan program-program prioritas yang diarahkan antara lain:
41. a.Percepatan penanggulangan kemiskinan;
42. b.Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;
43. c.Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan teknologi mulai dari desa seluruh kecamatan;
44. d.Pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan, serta mitigasi bencana
45. e.Peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi;
46. f.Pemantapan tata kelola pemerintahan dan ketertiban dan keamanan. Prioritas Nasional Program Prioritas PN3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PN7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan serta tujuan dan sasaran Renstra Kantor Kecamatan Pinolosian tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut: Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan NO Tujuan Sasaran Indikator Tujuan Target sasaran Tahun 2026
  1. 1.Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan kecamatan (%) 100 Presentasi Jumlah kelompok masyarakat yang produktif / Jumlah seluruh kelompok (%) 100 Presentase desa yang melaksanakan kegiatan gotong royong secara rutin (%) 100 Presentasi desa yang menerapkan anggaran yang berbasis kinerja (%) 100 Persentse desa yang memiliki Linmas aktif (%) 100 Persentase Angka Kejadian Gangguan Trantib (%) 0 Persentase organisasi kemasyarakatan aktif (%) 100 3.3 Program dan Kegiatan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah adalah sekumpulan rencana kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah menurut RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaah kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Perumusan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 dilakukan dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut :
  2. 1.Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Pelayanan
  3. 2.Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan
  4. 3.Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan
  5. 4.Perumusan rencana kebutuhan pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
  6. 5.Penyediaan sistem pelaporan yang efektif dan efisien
  7. 6.Meningkatkan keamanan dan ketertiban Masyarakat yang Berkualitas Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran dimaksud, maka pada tahun 2026 Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah melaksanakan 4 program dan 11 Kegiatan serta 28 Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin. Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Bolaang Uki Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 3.3 (T.C-33) berikut: Dalam rangka mencapai target kinerja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, isi dokumen Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan Tahun 2026 sesuai dengan yang dicita-citakan. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Rencana Kerja ini juga menjadi pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah. Semoga Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini. Demikian untuk dilaksanakan. JJ. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah diawali dengan penyusunan rancangan awal Renja. Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2026 dimulai dengan penyusunan rancangan awal Renja pada minggu pertama bulan Desember tahun
  8. 2025.Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dimulai paling lambat minggu pertama bulan Desember. Selanjutnya, untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran dan prakiraan maju dalam Renja Badan Kesbangpol Tahun 2026 dengan Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2024-2026, maka penyusunan renja Perangkat Daerah Badan Kesbangpol Tahun 2026 dilaksanakan dengan mempedomani Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2024-2026. Penyelenggaraan pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Renja Badan Kesbang dan Politik mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:
  9. 1.Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra ) Instansi.
  10. 2.Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026
  11. 3.Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang pada tahun 2025 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra). Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Rencana Pembangunan Daerah antara lain :
  12. 1.Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
  13. 2.Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
  14. 3.Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
  15. 4.Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerjahasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.2. Landasan Hukum Dipedomani RENJA KL Dipedomani Pedo an RKP Diiabark Diacu RPJM NAS RENSTRAKL Dipedomart RPJP NAS Dacu Diperhatikan Diserasikan melalur Musrenbang ' .. RPJPD Dip+edoma RPJMD Dijabarkan RKPD Dipedomani RENSTRA SKPD Diacu RENJA SKPD Pem. Daerah Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam menyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :
  16. 1.Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  17. 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  18. 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Provinsi Sulawesi Utara;
  19. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  20. 5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  21. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  22. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  23. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
  24. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  25. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  26. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  27. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  28. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  29. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentangSistemInformasiPemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1114);
  30. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentangKlasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  31. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  32. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentangPedoman Teknis PengelolaanKeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  33. 18.PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman penysunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
  34. 19.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 17 Tahun 2013 TentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011-2033;
  35. 20.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Periode 2005-2025;
  36. 21.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 5);
  37. 22.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3);
  38. 23.Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah KabupatenBolaangMongondow Selatan Nomor (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 3); 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Kesbang dan Politik Kab. Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026. Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2026. 1.4. Sistematika penulisan Sistematika penulisan Penyempurnaan Renja Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, meliputi: Tabel 2.3 (T-C-29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (n-3) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024 (n-2) Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025 (n-1) Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Realisasi Kinerja Program (outcomes )/ Kegiatan (output)/S ub Kegiatan Tingkat Realisasi (%) Target Program dan Kegiatan/S ub Kegiatan Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10 (5+7+9) 11 (10/4) 8.01.04 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyakatan Persentase Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 100% 100% 100% 0 0% 100% 0 0% 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah kegiatan perumusan kebijakan dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan 1 100% 100% 0 0% 100% 0 0% Jumlah Ormas yang dibina 1 1 1 0 0% 1 0 0% 1 Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah program kerja peningakatan dan fasilitasi Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1 Keg. - 1 Keg. - 0% 1 Keg. 0 0% 2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Kebijakan dan Laporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1 Dok - 1 0 0% 1 0 0% 3 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah penerapan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 100% 100 100 0 0% 100% 0 0% 4 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Rakor dan sosilisasi Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1 Kali 1 1 0 0% 1 kali 0 0% 5 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan perkembangan Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 1 Dok 1 Dok 1 Dok 0 0% 1 Dokumen 0 0% 8.01.05 Program Pembinaan dan pengembangan Ketahahan Ekonomi, sosial dan Budaya Jumlah kegiatan Penguatan Ketahanan ekonomi, Seni dan Buadaya 100% 100% 100% 0 0% 1 0 0% 2.15.02.2.05 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Jumlah Kebijakan terkait peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 100% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah kegiatan terkait peningakatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1 Keg. 0 1 0 0% 1 0 0% 2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1 Kebijakan 0 1 Kebijakan 0 0% 1 Kebijakan 0 0% 3 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah pelaksanaan Rakor Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1 Kali 0 1 Kali 0 0% 1 kali 0 0% 4 Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Laporan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 1 Dokumen 0 1 Dokumen 0 0% 1 Dokumen 0 0% 8.01.06 Program peningkatan Kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Menurunnya angka kriminalitas 198 Kasus Kasus 190 Kasus 270 Kasus 136% 190 Kasus 0 0% 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah kebijakan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang di rumuskan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokume n 100% 2 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah pelaksaan rapat koordinasi Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 0 0% 3 Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dok 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dok 0 Dokume n 0 Dokumen 4 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rapat Koordinasi FORKOPIMDA 1 Kali 0 Kali 4 Kali 1 Kali 25% 2 Kali 0 Kali 0% 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN Presentase peningkatan pemahaman idiologi Pancasila dan karakter Kebangsaan 83% 99% 85% 85% 100% 87% 0% 0% 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Presentase Kebijakan Teknis dan Peningkatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Program kerja di Bidang pendidikan idiologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1 Kegiatan 0 1 Kegiatan 0 0% 1 Kegiatan 0 0% 2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Kebijakaan terkait pendidikan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang di rumuskan 1 Dokumen 0 0 0 0% 0 0 0% 3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0% 1 Keg 0 Kegiatan 0% 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Rapat Koordinasi Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 0 Kali 0% Jumlah masyakat dan Pelajar yang mengikuti pendidikan Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 50 Orang 50 Orang 50 Orang 0 Orang 0% 50 Orang 0 Orang 0% 8.01.03 Program Peningkatan dan Peran Partai Politik dan lembaga pendidikan melalui Pendididkan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Presentase Partispasi masyarakat yang mengikuti kegiatan pendidikan politik 100% 98% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Jumlah Kebijakan terkait Pendidikan Politik dan Etika Politik dan peningkatan Demokrasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0% 1 Dokumen 0 Dokume n 0% Jumlah Koordinasi dan Pemantauan pelaksanaan Tahapanan pemilu/Pilkada 0 93,95% 2 2 100% 2 0 0% Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala daerah - 0 98% 90,40 92,24% 0 0 0% Presentasi Partai Politik yang mendapatkan Bantuan Keuangan 100% 86% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Jumlah Kebijakan terkait Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 7 Partai 7 Partai 7 Partai 7 Partai 100% 7 Partai 7 Partai 100% 2 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Jumlah pelaksaan kegiatan terkait kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 1 Kegiatan 1 Keg 1 Keg 0 Keg 0% 1 Keg 0 Keg 0% 3 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Rakor Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100% 1 Kali 1 Kali 100% 4 Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Kegiatan terkait Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 2 Kali 0 Kali 2 Kali 2 Kali 100% 0 Kali 0 Kali 0% 8.01.02 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Presentase rata-rata capaian target reformasi Birokrasi 72% 50.06% 70.05 Poin 70.05 Poin 100% 71 Poin Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 85% 90,61 85% 86,31 101% 85% 84,68 99,62% Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 74 51,49 74 62.41 84,33% 74 0 0 Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politi 74 65,61 73 66.11 89.33 74 0 0 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Rencana Strategis 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% Jumlah Rencana Kerja 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% Jumlah Cascading Kinerja / Pohon Kinerja 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Utama 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Indikator Kinerja Individu 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% Jumlah Dokumen Rencana Aksi 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% Jumlah Dokumen Perjanjian Kinerja 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% Jumlah Dokumen Penilaian Resiko unit kerja 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah DPA-SKPD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Perubahan DPA- SKPD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Evaluasi Kinerja yang dilaksanakan 4 Kali 4 Kali 4 Kali 4 Kali 100% 4 Kali 4 Kali 100% 8.01.02.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Capaian kinerja Keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Bulan gaji dan tunjangan ASN 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100% 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Presentase Administrasi sesuai SOP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Tenaga pengelolah keuangan 4 Orang 3 Orang 4 Orang 2 Orang 50% 4 Orang 2 Orang 50% 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan SAP 1 Dok 18 Dok 18 Dok 18 Dok 100% 18 Dok 18 Dok 100% 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan keuangan bulanan/triwulan/semestera n 18 Dok 4 Dok 4 Dok 4 Dok 100% 4 Dok 4 Dok 100% 6 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Jumlah Laporan Realisasi Anggaran 4 Dok - 4 Dok 4 Dok 100% 4 Dok 4 Dok 100% Anggaran Jumlah Dokumen Analisis Realisasi Anggaran 4 Dok - 4 Dok 4 Dok 100% 4 Dok 4 Dok 100% 8.01.02 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Barang Milik Daerah 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% Jumlah Laporan Barang Habis Pakai 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% 8.01.02.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Penurunan Pelanggaran Disipilin Pegawai 5% 10% 5% 5% 100% 5% 5% 100% 1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Persentase kehadiran pegawai tepat waktu 100% 100% 100% 95% 95% 100% 100% 100% 2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Aparatur yang menginkuti Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan 7 Orang 100% 43% 2 Orang 28,57% 7 Orang 0 Orang 0% Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 100% 100% 0% 0% 100% 0% 0% Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 90% 90.61 90% 86.31 95.90% 90% 0 0.00% Jumlah Inovasi 1 0 0 0 0 1 0 0 Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan kinerja utama yang dihasilkan 100% 0 100% 100 100% 100% 100 100% Persentase peta proses bisnis yang ideal dalam rangka penyederhanaan organisasi 100% 0 100% 100 100% 100% 100 100% Persentase standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis 50% 100% 50% 50% 100% 50% 50% 100% Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas, fungsi, renstra perangkat daerah serta selaras dengan kinerja organisasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase SOP dan SP yang diterapkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Persentase Pemenuhan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 100% 0 0 0 0 0 0 0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan 2 Unit 0 2 Unit 0 0 2 Unit 0 0 3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah Banner/Spanduk dll tentang Reformasi Birorkasi 2 Lembar 2 Lembar 2 Lembar 2 Lembar 100% 2 Lembar 2 Lembar 100% Jumlah Banner/Spanduk dll tentang Standar Pelayanan dan SOP 2 Lembar 0 Lembar 2 Lembar 0 0 2 Lembar 0 0 4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan 3 Exemplar 0 Exemplar 3 Exemplar 0 0 3 Exemplar 0 0 5 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Tamu Yang Difasilitasi 25 Orang 80% 25 Orang 0 0 25 Orang 0 0 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Persentase Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah Dokumen Survey Kepuasan Masyarakat 1 Dok 1 Dok 1 Dok 2 Dok 200% 1 Dok 2 Dok 200% Jumlah Dokumen Rencana Kerja RB PD 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% Jumlah Dokumen Peta Proses Bisnis 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% Persentase Peta Proses Bisnis dijabarkan ke dalam SOP 1 Dok 1 Dok 1 Dok 60 60% 1 Dok 60 60% Jumlah Keputusan Kepala PD tentang SOP 1 Dok 1 Dok 1 Dok 0 0 1 Dok 0 0 Jumlah Keputusan Kepala PD tentang Standar Pelayanan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 0 0 1 Dok 0 0 Jumlah Maklumat Pelayanan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% 7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Jenis Layanan yang berbasis elektronik 1 Layanan 0 1 Layanan 0 0 1 Layanan 0 0 Persentase Pelayanan Publik PD yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) 10% 0% 0% 0 0% 10% 0 0% Persentase Pengaduan Pelayanan yang terintegrasi dalam SPAN-LAPOR 10% 0% 0% 0% 0% 10% 0% 0% 8.01.02.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Jumlah BMD yang diadakan 7 Unit 0 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 7 Unit 0 Unit 0% 1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang diadakan 1 Unit 0 Unit 1 1 Unit 100% 1 Unit 0 Unit 0% 2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan 3 Unit 4 Unit 3 Unit 0 Unit 0% 3 Unit 0 Unit 0% 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor 3 Unit 0 Unit 0 0 0% 3 Unit 0 0% 8.01.02.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 87 90.61 87 86.31 99% 87 84,68 97,33% Jumlah Inovasi 0 0 0 0 0% 0 0 0% 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa Surat menyurat 12 Bulan 100% 0 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100% 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Jaringan Internet yang tersedia 1 Unit 0 1 1 Unit 100% 1 Unit 0 0% Jumlah Jaringan Listrik Yang tersedia 0 0% 0 0% Jumlah jaringan Air Yang Tersedia 0 0% 0 0% 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tesedia 1 Unit 1 Unit 0 Unit 0 0% 0 Unit 0 0% 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Persentase jasa pelayanan umum kantor yang dilaksanakan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8.01.02.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeriintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 1 Unit 100% 2 Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara 4 Unit 4 Unit 4 Unit 6 Unit 150% 4 Unit 6 Unit 150% Berdasarkan hasil review Evaluasi pelaksaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang di sajikan dalam Tabel T-C 29 diatas, Presentase Program dan Kegiatan yang di laksanakan sampai dengan tahun 2025 secara garis besar sampaikan sebagai berikut : A. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi Target Hasil/Keluaran yang di rencanakan Sesuai RENSTRA 2021– 2026 dari adalah sebagai berikut :
47. a.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah tekait dengan jumlah inovasi perangkat daerah dari Tahun awal dengan presentase capaian 0 % B. Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi Target Hasil/Keluaran yang di rencanakan Sesuai RENSTRA 2021 – 2026 dari Tahun 2024 s/d 2025 adalah sebagai berikut :
  1. 1.Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
48. a.Penyusunan Dokumen Peencanaan Peranga Daerah dengan Target 100%, tingkat capaian 100%
49. b.Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target RENSTRA 100%, tingkat capaiaan 100% pertahun.
50. c.Kegiatan Penyelenggaraan Adminstrasi Penunjang dan Operasional Perkantoran dengan target RENSTRA 100%, tingkat capaiaan 100% pertahun.
51. d.Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan target RENSTRA 100%, tingkat capaiaan 100% pertahun.
  1. 2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
52. a.Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan target RENSTRA 7 Unit, tingkat capaiaan realisasi dengan jumlah 6 Unit sehingga presentase capaian 85,71%.
53. b.Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasionald engan target RENSTRA 100%, tingkat capaiaan 100% pertahun.
54. c.Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan target RENSTRA 100%, tingkat capaiaan 100% pertahun.
  1. 3.Program Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
55. a.Penatausahaan barang milik daerah dengan target 100, dengan tingkat capaian 100% C. Realisasi kegiatan yang melebihi target Konierja/hasil/keluaran yang di rencanakan Sesuai RENSTRA 2021-2026 dari Tahun 2024 s/d 2025 adalah - Targt Indeks kepuasan Masyarakat Tahun 2024 sebesar 101% - Jumlah Dokumen Survey kepuasan Masyarakat dengan capaian 200% D. Angka kriminalitas yang merupakan indikator negatif dengan capaian 136% di Tahun 2024 E. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program dan kegiatan Faktor utama tidak tercapaianya/terpenuhinya target program dan kegiatan sesuai dengan Renstra yang telah di susun, secara garis besar terletak pada kurangnya dukungan anggaran yang di sediakan Pemda, adanya keterbatasan pagu indikativ yang di berikan sehingga tidak memungkinkan program dan kegiatan terrealisasi sesuai target yang di harapkan. F. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah Melihat hasil capaian selama Tahun 2024 s/d Tahun 2025 (Tahun berjalan) secara keseluruhan serapan anggaran dapat diklasifiksikan tinggi sesuai dengan target serta capaian kinerja. Sehingga berimplikasi terhadap Peningkatan kualitas terhadap kinerja ASN di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, namun untuk kegiatan teknis banyak kegiatan yang tidak terakomodir sesuai dengan rencana kerja yang seharusnya dikarenakan ketersediaan dana APBD tidak memungkinkan untuk mengkaver kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan, dampak dari hal tersebut terdapat pada banyaknya kebijakan Pemerintahpusat yang tidak terlaksanakan. G. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengantisipasi faktor-faktor penyebab tersebut. Dengan adanya kondisi tersebut, perlu adanya upaya pemerintah atau Perangakat daerah melakukan suatu kebijakan perencanaan dan penganggaranatas program dan kegiatan dengan mengutamakan melaksanakan kegiatan- kegiatan yang prioritas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah. 2.2. Analisas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Program dan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis yang telah di tetapkan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Perubahan ke dua Periode 2021-2026. Indikator capaian kinerja atas pelayanan perangkat daerah merupakan capaian kinerja masing-masing Pejabat sesuai struktur organisasi Perangkat Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan urusan Kesatuan bangsa dan Politik, sesuai dengan amanat undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Capaian kinerja indikator utama yang menjadi target Kesbangpol merupakan indikitor utama sesuai tugas pokok dan fungsi dalam struktur organisasi. Pencapaian Kinerja Perangkat daerah di gambarkan dalam tabel T-C. 30 di bawah ini : TABEL 2.2 Tabel (T-C. 30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik NO INDIKATOR SPM/Sta ndart Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis 2021 2022 2023 2024 2025 2024 2025 2026 2027 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 1 Jumlah Ormas yang terdaftar dan mendapatkan bantuan 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 2 Jumlah kegiatan Penguatan Ketahanan ekonomi, Seni dan Buadaya 100% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 100% 100% 3 Menurunnya angka kriminalitas 195 Kasus 194 Kasus 193 Kasus 192 Kasus 191 Kasus 270 Kasus 190 Kasus 189 Kasus 4 Presentase peningkatan pemahaman idiologi Pancasila dan karakter Kebangsaan 78% 80% 83% 85% 87% 79% 85% 87% 80% 5 Presentase Partispasi masyarakat yang mengikuti kegiatan pendidikan politik 0% 100% 100% 100% 0% 99% 0% 100% 100% 6 Presentase rata-rata capaian target reformasi Birokrasi 70.05 poin 71 poin% 72 poin% 73 poin% 74 poin% 62.41 .- 74 poin 74 poin 7 Persentase Capaian kinerja Keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8 Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 9 Persentase Penurunan Pelanggaran Disipilin Pegawai 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 85 90 90 90 90 86,31 84,68 90% 90% Jumlah Inovasi 1 1 1 1 1 0 0 1 1 Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan kinerja utama yang dihasilkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase peta proses bisnis yang ideal dalam rangka penyederhanaan organisasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis 50% 50% 50% 50% 50% 50% 100% 50% 50% Persentase peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas, fungsi, renstra perangkat daerah serta selaras dengan kinerja organisasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase SOP dan SP yang diterapkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jumlah BMD yang diadakan 1Unit 7Unit 7Unit 6Unit 6Unit 0% 0% 7Unit 6Unit Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklajuti 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 87 87 87 87 87 86,31 84,68 87 88 Jumlah Inovasi 1 1 1 1 1 0 0 0 0 Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik 1unit 1unit 1unit 1unit 1unit 1unit 1unit 1unit 1unit 2.3. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan rencana kerja Perangkat daerah, beberapa isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama baik Perangkat Daerah maupun pemerintah daerah guna peningkatan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Beberpa hal yang menjadi catatan yakni :
  1. 1.Pencapaian Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Untuk mencapai peningkatan Kinerja Pelayanan Perangkat daerah yang maksimal dilakukan Koordinasi sesuai dengan garis hirarki baik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta kooordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait, Kementerian dan lembaga instansi vertikal. Kinerja perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus bersinergi dengan Program yang di turunkan Pemerintah Pusat dan Provinsi untuk pemerataan Pembangunan khususnya dalam urusan Pemerintahan Untuk Tahun 2026 yang menjadi program prioritas Pemerintah pusat yang sejalan dengan kondisi daerah yakni Penangan Konflik Sosial, Pembumian nilai nilai Pancasila, Pembinaan dan Pemberdayaan Ormas dan pengawasan Ormas di Daerah guna mencegah adanya premanisme Ormas. Dengan terlaksananya program tersebut di harapkan situasi Kantibmas serta ATHG akanterdeteksi dan situasidaerahaman dan kondusif serta mampu menekan jumlah angka kriminalitas Tahun 2026.
  2. 2.Permasalahan dan hambatan Dalam peningkatan Kinerja Pelayanan Perangkat daerah, Beberapa masalah dan hambatan yang di temui dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsiya sebagai berikut :
56. a.Kurangnya Sarana Gedung Kantor
57. b.Kurangnya ketersediaan personil di Badan Kesbangpol
58. c.Kurangnya fasilitas untuk kegiatan Operasional kantor
59. d.Kurangya dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kesbangpol
60. e.Kurangnya kemampuan SDM yang berfungsi sebagai inteligen daerah
  1. 3.Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah Program dan kegiatan yang di laksanakan perangkat daerah khususnya Kesbangpol mempunyai pengaruh besar terhadap Pembangunan Daerah karena sangat erat kaitannya dengan situasi kantibmas. Pembangunan akan terlaksana dari semua aspek ketika situasi di wilayah berjalan aman dan kondusif.
  2. 4.Tantangan dan peluang
61. a.Tantangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Untuk mewujudkan situasi lingkungan kondusif bagi kehidupan inovatif dengan agenda terwujudnya kerukunan bangsa dan politik terdapat beberapa tantangan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban antara lain:
  1. 1.Mewujudkan sistem politik yang demokratis, yang berbasis pada semakin berfungsinya suprastruktur dan infrastruktur secara efektif serta berlandaskan pada semakin meningkatnya budaya politik demokrasi berlandaskan nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa;
  2. 2.Mewujudukan iklim kehidupan kebangsaan yang dinamis, tenteram, rukun dan damai yang ditopang oleh meningkatnya wawasan kebangsaan, pembauran bangsa, ketahanan bangsa, falsafah kehidupan bangsa serta kemampuan bela negara segenap warga negara;
  3. 3.Mewujudkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha perlindungan masyarakat yang didukung oleh mantapnya manajemen perlindungan masyarakat;
  4. 4.Mewujudkan integrasi sosial budaya bangsa melalui penguatan peraninstitusi-institusisosial dan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta ditopang perilaku sosial masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa;
  5. 5.Mewujudkan situasi dan kondisi tenteram serta perilaku integratif dalam masyarakat yang kondusif bagi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah.
62. b.Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  1. 1.Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah daerah;
  2. 2.Adanya kerja sama dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan masyarakat luas dalam rangka peningkatan kinerja perangkat daerah;
  3. 3.Kerjasama yang baik dengan Forum dan Tim yang telah terbentuk , Ormas/Lembaga dan pihak lain.
  4. 5.Formulasi isu-isu Strategis Dalam rangka menyikapi isu-isu strategis yang di hadapi maka beberpa upaya yang dilakukan sebagai bentuk formulasi yang dilakukan guna mencapai target yang diinginkan antara lain :
63. a.Peningkatan Keamanan dan Ketertiban masyarakat dalam menghadapi budaya politik demokrasi melalui pengurangan resiko, peningkatan pencegahan dan kesiap siagaan pemerintah.
64. b.Peningkatan pendidikan politik terhadap masyarakat terkait budaya politik demokrasi.
65. c.Peningkatan keamanan lingkungan 2.4. Review terdahap Rancangan awal RKPD 2026 Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang diusulkan sesuai dengan Rancangan awal RKPD Tahun 2026, merupakan program dan kegiatan berdasarkan Rencana strategis tetapkan. Program dan ke Daerah merupakan program prioritas yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada, dan telah disesuikan dengan Rancangan Awal RKPD meskipun nantinya akan banyak kegiatan yang tidak akan terakomodir dalam Rencana kegiatan Anggaran yang akan diberikan keperangkat daerah khususnya Kesbangpol karena usulan tersebut akan menyesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah yang tersedia pada tahun berkenaan. Dari hasil evaluasiatas RKPD sebelumnya banyak kegiatan yang di laksanakan kebutuhan anggarannya belum sesuai dengan pagu anggaran yang sesuai dengan usulan. Secara garis besar proses evaluasi terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat daerah dapa di lihat dalam table. T-C.31 TABEL. 2.3 TABEL T-C 31 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2026 N O RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN LOKASI INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2026 KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF CATATAN PENTING 1 2 3 4 8 9 3 4 8 9 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3,581,913,087.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3,581,913,087.00 8 UNSUR PEMERINTAHA N UMUM 3,581,913,087.00 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 3,581,913,087.00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3,581,913,087.00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3,581,913,087.00 1 . 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA 1,115,277,742.00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMKAB BOLSEL 1,115,277,742.00 [ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] Indeks Kepuasan Masyarakat 3.45 86 1,115,277,742.00 [ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] Indeks Kepuasan Masyarakat 3.45 86 1,115,277,742.00 I 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 6,501,950.00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah PEMKAB BOLSEL Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 6,501,950.00 8.01.01.2.01.000 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 1,501,950.00 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 1,501,950.00 8.01.01.2.01.000 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1,000,000.00 Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1,000,000.00 8.01.01.2.01.000 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1,000,000.00 Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1,000,000.00 8.01.01.2.01.000 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1,000,000.00 Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1,000,000.00 8.01.01.2.01.000 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1,000,000.00 Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1,000,000.00 8.01.01.2.01.000 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1,000,000.00 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1,000,000.00 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 709,239,902.00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah PEMKAB BOLSEL - - 709,239,902.00 8.01.01.2.02.000 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN I I I I Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7 Orang/bulan 700,439,902.00 PEMKAB BOLSEL Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7 Orang/bulan 700,439,902.00 8.01.01.2.02.000 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 8,800,000.00 PEMKAB BOLSEL Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 8,800,000.00 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - 16,200,000.00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah PEMKAB BOLSEL - - 16,200,000.00 8.01.01.2.03.000 6 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 16,200,000.00 PEMKAB BOLSEL Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 16,200,000.00 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - - 222,187,490.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah PEMKAB BOLSEL - - 222,187,490.00 8.01.01.2.06.000 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20,840,000.00 PEMKAB BOLSEL Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20,840,000.00 8.01.01.2.06.000 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan I I Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 14,147,490.00 PEMKAB BOLSEL Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 14,147,490.00 8.01.01.2.06.000 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1,900,000.00 PEMKAB BOLSEL Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1,900,000.00 8.01.01.2.06.000 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 185,300,000.00 PEMKAB BOLSEL Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 185,300,000.00 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 75,000,000.00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah PEMKAB BOLSEL - - 75,000,000.00 8.01.01.2.07.000 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 75,000,000.00 PEMKAB BOLSEL Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 75,000,000.00 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 43,591,100.00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PEMKAB BOLSEL - - 43,591,100.00 8.01.01.2.08.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat I I I Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2,641,100.00 PEMKAB BOLSEL Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2,641,100.00 8.01.01.2.08.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 6,000,000.00 PEMKAB BOLSEL Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 6,000,000.00 8.01.01.2.08.000 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 34,950,000.00 PEMKAB BOLSEL Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 34,950,000.00 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 42,557,300.00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah PEMKAB BOLSEL - - 42,557,300.00 8.01.01.2.09.000 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 40,177,300.00 PEMKAB BOLSEL Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 40,177,300.00 8.01.01.2.09.000 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2,380,000.00 PEMKAB BOLSEL Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2,380,000.00 I I I I 2 . 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1,656,492,750.00 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN PEMKAB BOLSEL 1,656,492,750.00 [ Meningkatnya Kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan ] Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 85 1,656,492,750.00 [ Meningkatnya Kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan ] Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 85 1,656,492,750.00 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Paskibraka 1 Orang 33 Orang 1,656,492,750.00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan PEMKAB BOLSEL Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Paskibraka 1 Orang 33 Orang 1,656,492,750.00 8.01.02.2.01.000 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 5 Orang 31,492,750.00 PEMKAB BOLSEL Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 5 Orang 31,492,750.00 8.01.02.2.01.000 8 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 75 Orang 1,625,000,000.00 PEMKAB BOLSEL Jumlah Paskibraka 75 Orang 1,625,000,000.00 3 . 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANG AN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 362,752,445.00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PEMKAB BOLSEL 362,752,445.00 [ Meningkatnya etika dan budaya politik ] Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik 100 362,752,445.00 [ Meningkatnya etika dan budaya politik ] Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik 100 362,752,445.00 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 362,752,445.00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan PEMKAB BOLSEL Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 362,752,445.00 Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Situasi Politik 8.01.03.2.01.000 2 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 336,425,445.00 PEMKAB BOLSEL Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 336,425,445.00 8.01.03.2.01.000 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 243 Orang 26,327,000.00 PEMKAB BOLSEL Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 243 Orang 26,327,000.00 4 . 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAK 339,167,800.00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PEMKAB BOLSEL 339,167,800.00 ATAN [ Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan ] Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif 100 339,167,800.00 Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif 100 339,167,800.00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 50 Orang 50 Orang 339,167,800.00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 50 Orang 50 Orang 339,167,800.00 8.01.04.2.01.000 3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 75 Orang 303,443,500.00 PEMKAB BOLSEL Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 75 Orang 303,443,500.00 8.01.04.2.01.000 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asin g di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 75 Orang 35,724,300.00 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 75 Orang 35,724,300.00 5 . 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAA N NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 108,222,350.00 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL PEMKAB BOLSEL 108,222,350.00 [ Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan ] Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan 90 108,222,350.00 [ Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan ] Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan 90 108,222,350.00 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan 50 Orang 1 Dokumen 108,222,350.00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi 50 Orang 1 Dokumen 108,222,350.00 Daerah Kabupaten/Kota Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 8.01.06.2.01.000 4 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 243 Orang 36,387,100.00 PEMKAB BOLSEL Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 243 Orang 36,387,100.00 8.01.06.2.01.000 6 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 71,835,250.00 PEMKAB BOLSEL Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 71,835,250.00 J U M L A H 3,581,913,087.00 3,581,913,087.00 I I I I I I I I I I I 2.5. Penelaah usulan Program dan kegiatan Masyarakat Program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan program dan kegiatan prioritas guna mendukung visi dan misi Kepala daerah dan bukan berasal dari usulan Masyarakat/lembaga lain. BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1. Telaah terhadap kebijakan Nasional Dalam rangka memahami dan mengimplementasikan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kedalam Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, maka diperlukan penelaahan yang tepat. Pemahaman visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Bolaang Mongondow Selatan 2025- 2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029. Visi pembangunan Bolaang Mongondow Selatan tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2025-2029 yaitu: “TERWUJUDNYA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN MADANI, MAJU, SEJAHTERA, GOTONG ROYONG DAN BERKELANJUTAN” Untuk mengantisipasi perubahan yang sedang dan akan terjadi, juga merupakan pedoman yang mengarahkan oryentasi strategis dalam menentukan posisi organisasi dimasa depan sebagai wujud nyata memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat di masa kini atau secara potensial terhadap organisasi di perlukan suatu perencanaan strategis yang di awali dengan visi dan misi. Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan di hadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan terhadap visi dimaksud, menghasilkan penjelasan visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana tabel di bawah ini. Visi RPJMD kab. Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 Visi Pokok Visi Penjelasan Visi Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Madani, Maju, Sejahtera, Gotong Royong Dan Berkelanjutan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Madani Masyarakat Bolaang Mongondow Selatan yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi yang berperadaban Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Maju Pembangunan Bolaang Mongondow Selatan yang berdaya, modern, inovatif dan berbudaya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Sejahtera Masyarakat Bolaang Mongondow Selatan yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi Ekonomi, Sosial, Rasa Aman Dan Nyaman Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Gotong Royong Kerja sama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Berkelanjutan Pertumbuhan ekonomi Bolaang Mongondow Selatan seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bolaaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 yaitu: Misi RPJMD Kab Boalaang Mongondow Selatan Tahun 2025-2029 MISI 1 Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik Melalui Penguatan Sistem Yang Baik, Bersih Dan Adaptif; MISI 2 Transformasi Ekonomi Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam Berbasis Perikanan Dan Pertanian Yang Berkelanjutan MISI 3 Transformasi Sosial Melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Sehat, Berakhlak Dan Berdaya Saing MISI 4 Mewujudkan Daerah Yang Memiliki Ketahanan Sosial, Budaya Dan Lingkungan; MISI 5 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan Yang Merata Dan Berkeadilan Dengan Sarana Prasarana Berkualitas Dan Berkesinambungan Dari uraian 5 Misi Kepala daerah tersebut diatas serta untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung Misi 4 Yakni; ‘Mewujudkan Daerah Yang Memiliki Ketahanan Sosial, Budaya Dan Lingkungan’ 3.2. TUJUAN DAN SASARAN Pelaksanaan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dimaksudkan untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks susunan organisasi Bidang Kesatuan Bangsa, dalam upaya pencapaian tujuan tersebut tercermin dalam tugas pokok dan fungsi masiang-masing seksi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Yakni ’Mewujudkan Kestabilan Politik dan Toleransi Bermasyarakat dalam Menguatkan Ideologi Pancasila” dimana sasarannya terdiri dari 2 urusan yakni :
  1. 1.Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi
  2. 2.Meningkatnya Penyelesaian Potensi Konflik di Masyarakat dalam menjaga Kestabilan Politik dan Keamanan Daerah. 3.3 Program dan Kegiatan Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan atau kebijakan dalam rangka menunjang pembangunan Demokrasi serta menopang perekomonian daerah yakni perumusan rencana yang bersifat strategis yang wajib dilaksanakan. Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan program yang menunjang visi dan misi daerah serta Program Nasional. Jumlah program yang diusulkan Tahun 2026 adalah 6 program dan 11 kegiatan belum termasuk di dalamnya sub kegiatan yang rincian sebagai berikut:
  3. 1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
  4. 2.Program Penigkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
  5. 3.Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitsi Penanganan Konflik Sosial
  6. 4.Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
  7. 5.Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
  8. 6.Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Sedangkan untuk kegiatan terdiri dari 11 Kegiatan belum termasuk dengan rinciannya sebagai berikut:
  9. 1.Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Pendidikan politik, etika budaya politik,peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partaipolitik, pemilihan umum/ pemilihan kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.
  10. 2.Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan karakter.
  11. 3.Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
  12. 4.Perumusan kebijakanteknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial
  13. 5.Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
  14. 6.Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daearah
  15. 7.Administrasi umum perangkat daerah
  16. 8.Administasi kepegawaian perangkat daerah
  17. 9.Administrasi keuangan perangkat daerah
  18. 10.Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
  19. 11.Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah TABEL 2.4 Tabel (T-C-32) Usulan Program Kegiatan dan KInerja Tahun 2026 KODE Program/kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan 1 2 3 4 4 9 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3,581,913,087.00 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 3,581,913,087.00 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3,581,913,087.00
  20. 1.8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,115,277,742.00 [ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] BOLSEL Indeks Kepuasan Masyarakat 1,115,277,742.00 j 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah BOLSEL Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6,501,950.00 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah BOLSEL Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1,501,950.00 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD BOLSEL Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1,000,000.00 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD BOLSEL Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1,000,000.00 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD BOLSEL Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1,000,000.00 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD BOLSEL Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1,000,000.00 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD BOLSEL Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1,000,000.00 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - 709,239,902.00 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN BOLSEL Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 700,439,902.00 j j j j 8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD BOLSEL Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 8,800,000.00 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah BOLSEL - 16,200,000.00 8.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD BOLSEL Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 16,200,000.00 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah BOLSEL - 222,187,490.00 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor BOLSEL Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 20,840,000.00 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan BOLSEL Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 14,147,490.00 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu BOLSEL Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1,900,000.00 j j j j 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD BOLSEL Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 185,300,000.00 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - 75,000,000.00 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya BOLSEL Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 75,000,000.00 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 43,591,100.00 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat BOLSEL Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,641,100.00 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BOLSEL Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 6,000,000.00 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor BOLSEL Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 34,950,000.00 j j j j j 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - 42,557,300.00 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan BOLSEL Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 40,177,300.00 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya BOLSEL Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2,380,000.00
  21. 2.8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1,656,492,750.00 [ Meningkatnya Kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan ] BOLSEL Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 1,656,492,750.00 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan BOLSEL Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Paskibraka 1,656,492,750.00 j j 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan BOLSEL Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 31,492,750.00 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka BOLSEL Jumlah Paskibraka 1,625,000,000.00
  22. 3.8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 362,752,445.00 [ Meningkatnya etika dan budaya politik ] BOLSEL Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik 362,752,445.00 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik BOLSEL Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 362,752,445.00 8.01.03.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan j j Situasi Politik di Daerah BOLSEL Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 336,425,445.00 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah BOLSEL Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 26,327,000.00
  23. 4.8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 339,167,800.00 [ Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan ] Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif 339,167,800.00 j I 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan BOLSEL Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 339,167,800.00 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah BOLSEL Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 303,443,500.00 8.01.04.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah BOLSEL Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 35,724,300.00
  24. 5.8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 108,222,350.00 [ Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan ] Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan 108,222,350.00 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial BOLSEL Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 108,222,350.00 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah BOLSEL Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 36,387,100.00 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota BOLSEL Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 71,835,250.00 J U M L A H 3,581,913,087.00 II BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TABEL 2.5 T-C 33 PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH DISERTAI INDIKATOR DAN TARGET KINERJA SERTA PAGU INDIKATIF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2026 NO URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOMPOK SASARAN CATATAN PENTING PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB TARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA Target Capaian Kinerja PAGU INDIKATIF (Rp) 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3,581,913,087.00 4,092,333,237.00 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 3,581,913,087.00 4,092,333,237.00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3,581,913,087.00 4,092,333,237.00
  25. 1.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,115,277,742.00 - 1,125,177,742.00 [ Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah ] Indeks Kepuasan Masyarakat 3.50 89 3.45 86 1,115,277,742.00 - - - - 1,125,177,742.00 - I Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - 1 Dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 6,501,950.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - 6,351,950.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen 1,501,950.00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1,501,950.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 1,000,000.00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1,050,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 1,000,000.00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 1,000,000.00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 1,000,000.00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 1,000,000.00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 800,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - - - 709,239,902.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - 709,239,902.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 7 Orang/bulan 700,439,902.00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 700,439,902.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 8,800,000.00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 8,800,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 16,200,000.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - 16,200,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 16,200,000.00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 16,200,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Administrasi Umum Perangkat Daerah - - - 222,187,490.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - 222,187,490.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 20,840,000.00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 20,840,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 14,147,490.00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 14,147,490.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1,900,000.00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Uki, Tabilaa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1,900,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Laporan 185,300,000.00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 185,300,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 75,000,000.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - 75,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 75,000,000.00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 75,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 43,591,100.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - 53,641,100.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2,641,100.00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2,641,100.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 6,000,000.00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 6,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 34,950,000.00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 45,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 42,557,300.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politikb - 42,557,300.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 40,177,300.00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politikb 40,177,300.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit 2,380,000.00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politikb 2,380,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
  26. 2.PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1,656,492,750.00 - 1,732,500,000.00 [ Meningkatnya Kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan ] Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 90 85 1,656,492,750.00 - - - - 1,732,500,000.00 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Paskibraka - 1 Orang 33 Orang 1,656,492,750.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - 1,732,500,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tung gal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 5 Orang 31,492,750.00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 32,500,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 75 Orang 1,625,000,000.00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 1,700,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
  27. 3.PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 362,752,445.00 - 364,425,445.00 [ Meningkatnya etika dan budaya politik ] Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik 100 100 362,752,445.00 - - - - 364,425,445.00 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun - 1 Dokumen 362,752,445.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - 364,425,445.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun 1 Dokumen 336,425,445.00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 337,425,445.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 243 Orang 26,327,000.00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 27,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
  28. 4.PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 339,167,800.00 - 786,000,000.00 [ Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan ] Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif 100 100 339,167,800.00 - - - - 786,000,000.00 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah - 50 Orang 50 Orang 339,167,800.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - 786,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 75 Orang 303,443,500.00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 750,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 75 Orang 35,724,300.00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 36,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
  29. 5.PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 108,222,350.00 - 84,230,050.00 [ Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan ] Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan 90 90 108,222,350.00 - - - - 84,230,050.00 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota - 50 Orang 1 Dokumen 108,222,350.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik - 84,230,050.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 243 Orang 36,387,100.00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 37,000,000.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 71,835,250.00 Kab. Bolaang Mongondow Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa DANA ALOKASI UMUM (DAU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 47,230,050.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3,581,913,087.00 4,092,333,237.00 BABV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bolaang Momngondow Selatan 2025-2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten serta target dan sasaran pembangunan yang di usulkan dan di tetapkan dalam melalui Rencana Kerja Pembangunan Derah (RKPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2026. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026 sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan sesama PD dilingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Sclatan maupun PD yang membidangi fungsi lain. G MONGONDOW SELATA1

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017