DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 2: (1) Sumber dana ADD Tahun Anggaran 2025 berasal dari APBD Tahun Anggaran 2025. (2) ADD diberikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima Daerah. (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui transfer dari Kas Daerah ke Kas Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025. Pasal 3 ayat (1): Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp76.000.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar rupiah).

Isi peraturan

Pasal 2

( I ) Sumber dana ADD Tahun Anggaran 2025 berasal dari APBD Tahun Anggaran 2025. (2) ADD diberikan minimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima Daerah. (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat ( ! ) merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui Transfer dari Kas Daerah ke Kas Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2025. BAB Ill PENETAPAN, PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN ADD

Pasal 3

( 1 ) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2025 sebesar Rp76.000.000.00,00 (tujuh puluh enam milyar rupiah). (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat ( I ) mempertimbangkan : a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa: b. tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD; - 5 c. tambahan penghasilan Pemerintah Desa dan BPD; d. iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; e. iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD; f. sewa Server (cloud) Aplikasi Siskeudes dan Sipades; g. insentif Pelayan Masyarakat Desa; h. operasional Kelembagaan Desa; 1. kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa; J. operasional kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional; k. operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; I. operasional Majelis Ta lim; m. operasional Dasawisma; n. peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan BPD; dan o. kegiatan lain yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. (3) Pelayan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g antara lain: a. imam desa dan imam masjid; b. pendeta; c. pandita; d. perawat Desa; e. dukun terlatih; f. anggota satuan perlindungan masyarakat; g. pengelola Air Bersih Desa; h. kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; 1. pengelola Listrik Desa: j. Pokja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Desa; dan k. Pelayan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa. (4) Bupati dapat menentukan besaran Alokasi Dasar dan menambahkan Alokasi Formula serta memberikan Alokasi Kinerja dengan pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan pengalokasian dana ADD. - 6

Pasal 4

( 1 ) Rincian ADD Tahun Anggaran 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: a. alokasi dasar; b. alokasi Formula; dan c. alokasi kinerja. (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dihitung minimal sebesar 10% (sepuluh Persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima Kabupaten dibagi secara merata kepada setiap Desa. (3) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a ditetapkan merata sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta rupiah) per Desa. (4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b ditetapkan sebesar Rp. 1.085.000.000,- (satu milyar delapan puluh lima juta rupiah) untuk Desa dengan memperhitungkan: a. jumlah p e n d u d u k d e ng an bobot 30% (tiga puluh persen); b. luas wilayah Desa dengan bobot l 0% (sepuluh persen); dan c. jumlah Du sun dengan bobot 60% (enam puluh persen). (5) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan Ru mus: Bobot Jumlah Penduduk = JPD / JPKD = RJP RJP X 30% = BJP Keterangan : • JPD : Jumlah Penduduk Desa • JPKD : Jumlah Penduduk Bobot Luas Wilayah Desa = Keseluruhan Desa L W D / LWKD = RLW · R J P : Rasio Jumlah Penduduk RLW X 10% = BLW ·BJP : Bobot Jumlah Penduduk Bobot Jumlah Dusun = JDD / JDKD = RJD RJD X 60%= BJD • LWD: Luas Wilayah Desa • LWK : Luas Wilayah Keseluruh, Desa · R L W : Rasio Luas Wilaya • BLW: Bobot Luas Wilayah • J D D : Jumlah Dusun Desa • JDK : Jumlah Dusun Keseluruhan Desa • RJD : Rasia Jumlah Dusun • BJD : Bobot Jumlah Du sun - 7 (6) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per Desa. (7) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada desa dengan status mandiri.

Pasal 5

( I ) DPMD melakukan perhitungan rincian ADD yang diterima setiap Desa. (2) Rincian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV PENGGUNAAN ADD

Pasal 6

ADD digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 7

Penggunaan Dana ADD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud daJam Pasal 6 adaJah sebagai berikut : a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; b. tunjangan KepaJa Desa, Perangkat Desa dan BPD; c. tambahan penghasilan Pemerintah Desa dan BPD; d. biaya OperasionaJ Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, Dasawisma, Kepemudaan, Lembaga Adat, Majelis Talim, P2TP2A di Desa dan Posyandu; e. biaya Pendataan dan Penginputan Data Profil Desa, Aset Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa; f. dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa; - 8 g. biaya pembebasan lahan untuk Sarana Pemerintahan Desa dan Sarana Olahraga Desa; h. kegiatan perbaikan mutu Kesehatan dan Pendidikan; 1. beasiswa bagi masyarakat kurang mampu; j . Pengadaan alat permainan edukatif untuk TK/PAUD; k. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; l. luran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD; m. pembangunan/peningkatan/rehabilitasi lnfrastruktur Desa yang bersifat Padat Karya Tunai dengan Ketentuan HOK minimal 50% (lima puluh Persen) dari total anggaran kegiatan; n. biaya Publikasi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan Aset dan Keuangan Desa;dan o. dana Kegiatan lain yang clianggap penting clan prioritas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 8

( 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bu Ian selama dua belas bu Ian dengan pembayaran melalui Rekening Pribadi. (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pacla ayat (1 diterima pada minggu pertama bulan berikutnya. (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan sebagai berikut: a. Penghasilan tetap Kepala Desa dialokasikan paling sedikit per bu Ian sebesar Rp. 2.426.640,- (dua juta em pat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah): b. Penghasilan tetap Sekretaris Desa dialokasikan paling sedikit per bulan sebesar Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah); clan c. Penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dialokasikan paling sedikit per bulan per-orang sebesar Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus - 9 rupiah). (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak berlaku b a gi : a. Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan b. Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara. Bagian Ketiga Tunjangan Kepala Desa dan BPD

Pasal 9

( l ) Kepala Desa dan BPD dapat memperoleh tunjangan setiap bulan dengan pembayaran melalui Rekening Pribadi. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan sebagai berikut : a. Tunjangan Jabatan Kepala Desa dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan; b. Tunjangan Kedudukan Ketua BPD dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); c. Tunjangan Kedudukan Wakil Ketua. Sekretaris dan Kepala Bidang dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah); d. Tunjangan staf Administrasi BPD dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bagian Keempat Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD

Pasal 10

( 1 ) Pemerintah Desa dan BPD dapat memperoleh tambahan penghasilan setiap bulan. (2) Tam bahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 l ditetapkan sebagai berikut : a. Kepala Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan; - 1 0 b. Sekretaris Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan; c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); d. Kepala Dusun dialokasikan dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan e. Pimpinan dan Kepala Bidang BPD dialokasikan paling tinggi perbulan per-orang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) dapat dibayarkan apabila: a. Absensi dan Laporan harian Kepala Desa telah diverifikasi oleh Camat; b. Laporan Kinerja bulanan BPD yang dibuat secara kolektif telah diverifikasi oleh Camat; dan c. Absensi dan Laporan harian Perangkat Desa telah diverifikasi oleh Kepala Desa. Bagian Kelima luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Pasal 1 1 ( I ) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan. (2) Jami nan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (3) luran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) sebesar 5% (lima persen) dari besaran Penghasilan Tetap per orang per bulan. (4) luran Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan ketentuan 1 % (satu persen) dari peserta dan 4% (empat persen) dari pemberi kerja melalui APBD. (5) Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja - 1 1 Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) yaitu sebesar 12.000.000, (dua belasjuta rupiah. (6) Batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu sebesar Upah Minimum Provinsi Tahun 2025. (7) Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada Keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Bagian Keenam Juran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Pasal 1 2 ( 1 ) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD memperoleh Jaminan Ketenagakerjaan. (2) Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. (3) Juran Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) sebesar 0,54% (nol koma ima puluh empat persen) dari Penghasilan Tetap per orang per bulan. (4) Batas paling tinggi gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar 12.000.000.- (dua belas juta rupiah). (5) Batas paling rendah gaji atau upah per bu Ian yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar Upah Minimum Provinsi Tahun 2025. (6) Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (5) mengacu pada Keputusan yang ditetapkan oleh Gubemur Sulawesi Tenggara. - 1 2 Bagian Ketujuh Biaya Operasional Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pasal 1 3 ( 1 ) Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). (2) Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator dialokasikan paling tinggi per-bulan sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah). (3) Honorarium Imam Mesjid/lmam Desa, Pendeta, Pemimpin lbadah Hindu dan Budha dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). (4) lnsentif anggota LINMAS paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). (5) Honorarium Pelayan Masyarakat lainnya dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). (6) Jika dalam hal Pembantu Tugas Umum Desa/Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Desa, maka honorarium tidak diberikan. (7) Honorarium dan lnsentif sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (5) disesuaikan dengan kondisi keuangan Desa. BAB V MEKANISME PENYALURAN ADD

Pasal 14

( I ) Penyaluran Dana ADD dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah. (2) Penyaluran dapat menyampaikan dilaksanakan setelah Kepala Desa Peraturan Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana persyaratan untuk setiap tahapan Penyaluran Dana ADD. - 1 3 (3) Penyampaian peraturan dan laporan ditujukan kepada Bupati melalui Camat masing-masing tembusan disampaikan kepada DPMD dan Badan Keuangan Daerah. Pasal 1 5 ( 1 ) Penyaluran Dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf c, huruf k dan huruf I dilakukan setiap bulan dan diterimakan pada minggu pertama bulan berjalan kerekening masing-masing penerima. (2) Penyaluran Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat ( ! ) dilakukan melalui pemotongan Dana ADD di Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana ADD ke Rekening masing-masing penerima penghasilan tetap dan tunjangan. (3) Sebelum melakukan penyaluran Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan pemotongan sebesar I % (satu persen) dari besaran masing-masing penghasilan tetap yang diterima per bulannya. (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Sadan Keuangan Daerah yang selanjutnya hasil pemotongan tersebut disetorkan ke rekening badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dengan mekanisme intersave berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku. (5) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan per semester yang dilaksanakan pada bu Ian kelima dan/atau bulan keenam semester berjalan. (6) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa masing-masing. (7) Penyaluran Dana ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sampai dengan huruf j dan huruf m sampai dengan huruf o dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai b e ri k u t : a. Triwulan I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen); b. Triwulan II paling cepat bulan April dan paling Jambat minggu keempat bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen); - 1 4 c. Triwulan III paling cepat bulan Juli dan paling lambat rninggu keempat bulan September sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan d. Triwulan IV paling cepat bu Ian Oktober dan paling lambat minggu ketiga bulan Desember sebesar 25% (dua puluh lima persen). (8) Penyaluran Dana ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (3) dilakukan paling lambat 2 1 (dua puluh satu) hari kerja setelah diterima dana perimbangan dari RKUN ke RKUD. (9) Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada Tahun berjalan, maka penyaluran Dana ADD dilakukan berdasarkan perubahan alokasi. ( 10) Dalam hal terdapat kekurangan dan/ atau kelebihan penyaluran Dana ADD, maka kekurangan dan/atau kelebihan penyaluran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran Dana ADD Tahun berikutnya.

Pasal 16

( l) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 ayat ( 1 ) melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. Print Out APBDes menggunakan Aplikasi Siskeudes; b. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dilengkapi dengan berita acara dan dokumentasi musyawarah penyerahan kepada BPD, dan Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Desa (LPPD); c. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Sadan Keuangan Daerah sebagaimana terlampir; d. Surat pemyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir; e. Rincian Permohonan Penyaluran Dana Penghasilan Tetap/Tunjangan/Tambahan Penghasilan, Juran Jaminan Kesehatan dan Juran Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dari bulan Januari sampai dengan Desember; f. Serita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan; - 1 5 g. Foto copy buku rekening kas Desa; h. Foto copy buku rekening penerima penghasilan tetap dan tunjangan; i. Foto copy Salinan Surat Keputusan pengangkatan Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa; dan j. Surat Rekomendasi Pencairan dari Kepala DPMD. (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7) huruf a melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Sadan Keuangan Daerah; b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir; c. rincian rencana pencairan dana; d. berita acara hasil verifikasi dari kecamatan sebagaimana terlampir; e. telah mengisi data Tingkat Perkembangan Desa secara Online sebesar 100% dan menyetor file dalam bentuk pdf; f. telah mengisi data profil Desa secara Online (Data Dasar Keluarga terbaru) sebesar I 00% (seratus persen) dari jumlah keseluruhan Kepala Keluarga dan menyetor file dalam bentuk pdf; g. telah mengisi data Aset Desa Tahun Sebelumnya melalui Aplikasi Sipades dan menyetor file dalam bentuk pdf; h. foto copy buku rekening kas Desa; i. foto 0% (nol persen) bagi kegiatan Infrastruktur; J. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan lnfrastruktur; k. Bukti pembayaran Pajak belanja sampai dengan semester akhir tahun sebelumnya; dan I. Surat Rekomendasi dari Kepala DPMD. (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 ayat (7) huruf b melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Badan Keuangan Daerah. - 1 6 b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir: c. rincian rencana pencairan dana; d. berita acara hasil verifikasi dari kecamatan sebagaimana terlampir; e. Foto copy buku rekening kas Desa; f. telah mengisi data profil Desa secara Online sebesar 100% (serratus persen) dan menyetor file dalam bentuk pdf; g. telah mengisi data Aset Desa triwulan Pertama Tahun berjalan melalui Aplikasi Sipades dan menyetor file dalam bentuk pdf; h. Sukti pembayaran Pajak belanja; i. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur; j. Dokumentasi kegiatan 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan I 00% (serratus persen)dengan pengambilan gambar dari titik posisi yang sama; dan k. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan lnfrastruktur; (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 ayat (7) huruf c melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Sadan Keuangan Daerah; b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir: c. Rincian rencana pencairan dana; d. Serita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir; e. Foto copy buku rekening kas Desa; f. telah mengisi data profil Desa secara Online (tingkat perkembangan Desa terbaru) sebesar JOO% dan menyetor file dalam bentuk pdf; g. telah mengisi data Aset Desa sampai dengan triwulan Kedua Tahun berjalan melalui Aplikasi Sipades dan menyetor file dalam bentuk pdf; h. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur; - 1 7 i. Dokumentasi kegiatan 0%, 50% dan 100% dengan pengambilan gambar dari titik posisi yang sama; j. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur; k. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/PPh; dan I. Laporan Permasalahan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBS). (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 ayat (7) huruf d melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut: a. Surat permohonan pencairan dana yang ditandatangan.i oleh Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati Cq. Kepala Sadan Keuangan Daerah; b. Surat pemyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana terlampir; c. Rincian rencana pencairan dana; d. Serita Acara Hasil Verifikasi dari Kecamatan sebagaimana terlampir; e. Foto copy buku rekening kas Desa; f. telah mengisi data Aset Desa sampai dengan triwulan Ketiga Tahun berjalan melalui Aplikasi Sipades dan menyetor file dalam bentuk pdf; g. Laporan kemajuan pekerjaan bagi kegiatan infrastruktur; h. Dokumentasi kegiatan 50% sampai dengan 100% dengan pengambilan gambar dari titik posisi yang sama; 1. Desain dan Rencana Anggaran Biaya bagi kegiatan Infrastruktur; dan j. Bukti pembayaran Pajak belanja (PPN/PPh). k. Laporan Revieuw perkembangan BUMDes dan atau surat pernyataan KepaJa Desa untuk membentuk BUMDes bagi Desa yang belum membentuk bumdes (6) Contoh format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 1m1. - 1 8 BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 1 7 ( 1) Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dilaksanakan tepat waktu yaitu paling lambat setiap tanggal 1 0 (sepuluh) bu Ian berikutnya. (2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) disampaikan kepada Camat masing masing tembusan disampaikan kepada DPMD dan Badan Keuangan Daerah dalam bentuk softcopy (.pdf) yang telah ditandatangani dan cap/stempel basah serta dilengkapi dengan bukti pengeluaran/belanja yang sah. (3) Bagi Desa yang tidak menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa dengan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) maka pencairan Dana ADD tersebut dilakukan penundaan sampai dengan Laporan Pertanggungjawaban diterima serta diberikan sanksi adrninistratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 18

( 1 ) Kepala Desa rnenyusun laporan Pertanggungjawaban ADD yang terintegrasi dalam pertanggungjawaban APB Desa. (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut: a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD; dan b. Iaporan pelaksanan kegiatan yang rnernuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD. Pasal 1 9 ( 1 ) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi: a. laporan semester I untuk laporan bulan januari sarnpai dengan juni; dan - 1 9 b. Japoran semester II untuk Japoran bulan juli sampai dengan desember. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan kepada Bupati Cq. kepala DPMD melalui Camat paling lambat bulan ke empat tahun berjalan untuk laporan tahun sebelumnya.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…