Pemerintah Kabupaten Bombana
Pemerintah Kabupaten Bombana merupakan penyelenggara pemerintahan daerah yang esensial, bertanggung jawab atas pelaksanaan otonomi daerah, pelayanan publik, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Keberadaannya sangat signifikan dalam mengelola urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat atau provinsi. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi dan perlindungan anak. Melalui berbagai dinas dan badan, Pemerintah Kabupaten Bombana menetapkan kebijakan, menyediakan layanan esensial, dan menjalankan program strategis untuk kesejahteraan masyarakat.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bombana
Pemerintah Kabupaten Bombana mengemban mandat fundamental sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, memastikan pelaksanaan otonomi daerah, pelayanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan karena bertanggung jawab atas pengaturan dan pengurusan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta tugas pembantuan dari pemerintah pusat atau provinsi.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bombana mencakup tiga aspek utama: regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Melalui berbagai dinas dan badan, pemerintah daerah menetapkan peraturan serta kebijakan, menyediakan beragam layanan esensial seperti kesehatan dan pendidikan, serta menjalankan program pembangunan di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Beberapa intervensi program strategis Pemerintah Kabupaten Bombana meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, terdapat fokus pada perlindungan anak dan perempuan, serta tata kelola pemerintahan yang baik melalui penggunaan sistem informasi yang akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Bombana turut berkontribusi pada isu-isu nasional melalui partisipasi aktif dalam Musrenbang Regional Sulawesi, menunjukkan komitmen pada perencanaan pembangunan regional yang selaras dengan agenda nasional. Kontribusi lainnya terlihat dalam penanganan bencana alam, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal untuk pengentasan kemiskinan.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk berbagai keperluan vital, mulai dari administrasi kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran, hingga perizinan usaha dan layanan kesehatan. Selain itu, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atau mengakses informasi publik melalui sistem yang telah disediakan, serta membayar pajak dan retribusi daerah.
Sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya, Pemerintah Kabupaten Bombana memiliki mandat luas yang mencakup regulasi, pelayanan publik, dan program strategis. Dengan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan transparansi dan aksesibilitas layanan, lembaga ini berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat secara komprehensif, mulai dari infrastruktur hingga pemberdayaan ekonomi.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGELOLA KEUANGAN DAERAH BAB III APBD BAB IV PENYUSUNAN RANCANGAN APBD BAB V PENETAPAN APBD BAB VI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BAB VII LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN APBD BAB VIII AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB IX PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BAB X KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH BAB XI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BAB XII PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH BAB XIII INFORMASI KEUANGAN DAERAH BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 25 Tahun 2017
peraturan ini berisikan tentang retribusi pendirian koperasi
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 21 Tahun 2017
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI PASAR
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 16 Tahun 2025
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH; BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI; BAB IV PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS; BAB V PERLINDUNGAN KOPERASI; BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VIII PENDANAAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 10 Tahun 2025
Pasal 2: 1. Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutang. 2. Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB. 3. Wilayah pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah daerah tempat pengambilan MBLB. 4. Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 5. Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok pajak terutang bersamaan dengan pemungutan Pajak MBLB terutang.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 5 Tahun 2018
struktur dan besarnya tarif atas menara telekomunikasi
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2017
peraturan ini berisikan tentang pencabutan peraturan daerah kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan, Jasa rumah potong hewan (RPH/TPH) dan Jasa potong Hewan
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2025
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JUMLAH DAN SASARAN; BAB III BESARAN DAN PENYALURAN BEASISWA; BAB IV SYARAT DAN WAKTU PEMBERIAN; BAB V TAHAPAN DAN MEKANISME SELEKSI; BAB VI KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI; BAB VII PENDANAAN; BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA; BAB IX LAPORAN DAN EVALUASI BAB X PENGHENTIAN BEASISWA BAB XI KETENTUAN PENUTUP