DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 6 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 2: (1) Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (2) Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi: a. objek pajak umum; dan b. objek pajak khusus. (3) Objek pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria tertentu. (4) Objek pajak khusus adalah objek pajak yang memiliki kekhususan dalam konstruksi, penggunaan, dan perlakuan, seperti: a. lapangan golf; b. bandara; c. stasiun pengisian bahan bakar umum; d. depo/tempat penampungan migas; e. jalur pipa migas; f. jalan tol; g. menara base transceiver station; h. bangunan cagar budaya; i. objek pajak perseroan terbatas kereta api Indonesia; j. terminal peti kemas; k. hanggar pesawat; l. sarana pacuan kuda; atau m. dermaga.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 I , Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 6); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. - 2

BAB II

PENILAIAN PBB-P2

Pasal 2

(!) Objek PBB-P2 adaJah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

(2)Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi:
1. a.Objek Pajak umum; dan
2. b.Objek Pajak khusus.
(3)Objek Pajak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan objek pajak yang memiliki konstruksi umum dengan keluasan tanah berdasarkan kriteria tertentu.
(4)Objek Pajak khusus adalah Objek Pajak yang memiliki kekhususan dalam konstruksi, penggunaan, dan perlakuan seperti:
1. a.lapangan golf;
2. b.bandara;
3. c.stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
4. d.dcpo/tempat pcnampungan migas;
5. e.jalur pipa migas,;
6. f.jalan tol;
7. g.menara base transceiver station;
8. h.bangunan cagar budaya;
  1. 1.objek pajak perseroan terbatas kereta api Indonesia;
9. j.terminal peti kemas;
10. k.hanggar pesawat; I. sarana pacuan kuda; atau
11. m.dermaga.

Pasal 3

(1)Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2)NJOP scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui proses Pen ilaian.
(3)NJOP hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan menjadi:
1. a.NJOP Bumi;
2. b.NJOP Bangunan Objek Pajak umum; dan/atau
3. c.NJOP Bangunan Objek Pajak khusus.

Pasal 4

( I) NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a merupakan hasil perkalian antara total luas areal Objek Pajak yang dikenakan dengan NJOP Bumi per meter persegi.

(2)NJOP Bumi per meter persegi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) merupakan hasil konversi NIR per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP Bumi.
(3)NJOP Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat
(3)huruf a dihitung melalui Penilaian Massal atau Penilaian Individual.
(4)Klasifikasi NJOP Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 5

( I ) NJOP Bangunan merupakan hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.

(2)NJOP Bangunan per meter persegi sebagaimana dimaksud pacla ayat (l) merupakan hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP.
(3)NJOP Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dihitung baik melalui Penilaian Massal maupun Penilaian Individual.
(4)NJOP Bangunan Objek Pajak Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (33) huruf c dihitung melalui Penilaian Individual.
(5)Penilaian Individual untuk Bangunan Objek Pajak Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal Penilaian Massal tidak memadai untuk memperoleh NJOP secara akurat. . s .
(6)Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

Pasal 6

( 1 ) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan dcngan tiga pendekatan penilaian, meliputi:

a.pendekatan data pasar;
b.pendekatan biaya; dan/atau
c.pendekatan kapitalisasi pendapatan.

(2)Penilaian dengan pcndckatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) hurur a, dilakukan dengan cara membandingkan Objek Pajak yang akan dinilai dengan Objek Pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
(3)Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) hurur b, dilakukan untuk penilaian Bangunan dcngan cara memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
(4)Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurur c, dilakukan pada objek yang memiliki nilai komersil dengan cara menghitung atau memperkirakan pendapatan bcrsih yang diproses/dianalisis berdasarkan jumlah modal investasi yang menghasilkan pendapatan/pcnghasilan/return dari jumlah modal terse but. Bagi an Kedua Tata Cara Pelaksanaan Penilaian PBB-P2

Pasal 7

Pelaksanaan penilaian PBB-P2 terdiri atas :

a.Penilaian Massal; dan
b.Penilaian Individual.

Pasal 8

(1)Penilaian Massa! sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :
1. a.penilaian tanah;
2. b.penilaian bangunan clan penyusunan DBKB; dan
3. c.penilaian dengan bantuan komputer.
(2)Penilaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara pembuatan konsep sket/pela ZNT dan penentuan NIR dengan mcmperhatikan antara lain:
1. a.batasan dalam pembuatan sket/peta ZNT;
2. b.bahan yang diperlukan;
3. c.proses pembuatan sket/peta ZNT;
4. d.contoh analisi data;
5. e.pemberian warna garis batas ZNT dan pencantuman angka NlR dalam peta kerja;
6. r.membuat kode ZNT untuk masing-masing znt dalam peta kerja;
7. g.pengisian formulir ZNT; dan
8. h.membuat sket/peta ZNT akhir. - 6
(3)Penilaian Bangunan dan Penyusunan DBKB sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. a.metode survei kuantitas;
2. b.pengelompokan bangunan;
3. c.DBKB standar dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: I) tahapan pembuatan DBKB; 2) biaya komponen bangunan yang terdiri dari; a) biaya komponen utama; b) biaya komponen material; dan c) biaya komponen fasilitas.
4. d.DBKB non standar dilakukan dengan cara sebagai berikut: J) proses penyusunan DBKB non standar; 2) pembuatan DBKB non standar
(4)Penilaian dengan bantuan komputer sebagaimana climaksud pada ayat (I) huruf c, dilakukan clengan memperhatikan sebagai berikut :
1. a.data ZNT, DBKB, SPOP dan LSPOP;
2. b.validasi data; dan
3. c.penyusutan bangunan.

Pasal 9

( ! ) Penilaian Individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan dengan memperhatikan:

a.persiapan;
b.penilaian dengan pendekatan data pasar;
c.penilaian dengan pendekatan biaya; dan ct. penilaian dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan.

(2)Persiapan penilaian individual pada prinsipnya sama dengan yang dilakukan dalam penilaian massal sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana kerja;
2. b.menyiapkan SPOP, LSPOP, dan LKOK;
3. c.menyeleksi data Objek Pajak yang perlu dilakukan penilaian individual; clan
4. d.mengumpulkan data lama, sebagai pelengkap dari objek pajak yang akan dinilai.
(3)Penilaian dengan pendekatan data pasar digunakan untuk penilaian individual terhadap tanah, sedangkan penilaian untuk bangunan menggunakan pendekatan biaya.
(4)Penilaian dengan pendekatan biaya digunakan dengan cara menambahkan nilai bangunan dengan nilai tanah.
(5)Penilaian dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan digunakan dengan cara menghitung seluruh pendapatan dalam satu tahun dari objek pajak yang dinilai dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasi.

Pasal 10

(1)Penilaian Massa! dan Penilaian Individual menentukan NJOP Bumi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan membentuk NIR setiap ZNT. untuk dalam dalam . 7 .
(2)NIR sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian. Pasal I I ( l) Penilaian MassaJ untuk mcnentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan dengan menyusun DBKB untuk setiap Jenis Pcnggunaan Bangunan.
(2)Jenis Pcnggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas:
1. a.perumahan;
2. b.perkantoran;
3. c.pabrik;
4. d.toko/apotek/pasar/ruko;
5. e.rumah sakit/klinik;
6. f.olah raga/rekreasi;
7. g.hotel/restoran/wisma;
8. h.bengkel/gudang/pertanian;
9. i.gedung pemerintah;
10. j.bangunan tidak kena pajakK;
11. k.bangunan parkir; I. apartemen/kondominium;
12. m.kanopi pompa bensin;
13. n.tangki minyak; dan
14. o.gedung sekolah.
(3)Penilaian Individual untuk menentukan NJOP bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat
(4)dapat dilakukan dengan cara:
1. a.membandingkan dengan nilai Bangunan lain yang sejenis;
2. b.menghitung nilai perolehan baru Bangunan dikurangi dengan penyusutan; atau
3. c.menghitung pendapatan dalam l (satu) tahun dari pemanfaatan Bangunan yang dinilai, dikurangi dengan biaya kekosongan dan biaya operasi.

Pasal 12

( I) Penilaian PBB-P2 dilakukan oleh penilai PBB-P2.

(2)Penilai PBB-P2 paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.minimal lulusan program strata;
2. b.telah mendapat pendidikan dan/atau pelatihan teknis terkait Penilaian PB-P2 serta memiliki keterampilan sebagai Penilai;
3. c.cermat dan seksama dalam menggunakan keterampilan sebagai penilai; dan
4. d.jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara.
(3)Dalam hal kriteria penilai tidak dapat dipenuhi dari aparatur sipil negara maupun honorer di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan instansi teknis yang telah memiliki kompetensi dalam bidang penilaian. - 8 .

Pasal 13

(1)Dalam melakukan kegiatan penilaian PBB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SIP PBB, Bapenda dapat bekerjasama dengan Kantor Pertanahan dan/atau lembaga instansi lain yang terkait.
(2)Penilaian PB-P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SIP PBB dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan penilaian PBB P2 dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SIP PBB wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 4 Tata cara pelaksanaan penilaian PBB-P2, berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…