DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II JUMLAH DAN SASARAN; BAB III BESARAN DAN PENYALURAN BEASISWA; BAB IV SYARAT DAN WAKTU PEMBERIAN; BAB V TAHAPAN DAN MEKANISME SELEKSI; BAB VI KERJA SAMA PERGURUAN TINGGI; BAB VII PENDANAAN; BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA; BAB IX LAPORAN DAN EVALUASI BAB X PENGHENTIAN BEASISWA BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Bombana Berani dan Berani Berprestasi; Mengingat : I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan alas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Penctidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793); Menimbang: - 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN BOMBANA BERANI DAN BERANI BERPRESTASI.

BAB II

JUMLAH DAN SASARAN

Pasal 2

Beasiswa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

a.Bombana Berani; dan
b.Berani Berprestasi.

Pasal 3

Jumlah penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

BESARAN DAN PENYALURAN BEASISWA

Pasal 5

Besaran Beasiswa sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) Persemester.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah memberikan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melalui perguruan tinggi dengan mekanisme transfer.
(2)Perguruan tinggi menyelesaikan biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai besaran biaya pendidikan di perguruan tinggi masing-masing dan selebihnya perguruan tinggi menyalurkannya kepada mahasiswa untuk biaya hidup dengan mekanisme transfer ke rekening mahasiswa penerima Beasiswa.
(3)Penyaluran Beasiswa dari Pemerintah Daerah kepada pcrguruan tinggi dan mahasiswa di lakukan setiap semester.
(4)Beasiswa diberikan sejak mahasiswa ditetapkan sebagai penerima Beasiswa dengan Keputusan Bupati. - 4 BABIV SYARAT DAN WAKTU PEMBERIAN

Pasal 7

Penerima Beasiswa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk kartu tanda penduduk elektronik dan Kartu Keluarga;
b.terdaftar dalam pangkalan data perguruan tinggi dikti;
c.menunjukan kartu rencana studi atau sejenisnya dan kartu mahasiswa atau surat keterangan aktif kuliah sebagai bukti mahasiswa aktif;
d.paling rendah duduk pada semester II (dua) dan paling tinggi duduk pada semester IV (empat) untuk program diploma 2;
e.paling rendah duduk pada semester II (dua) dan paling tinggi duduk pada semester VI (enam) untuk program diploma 3;
f.paling rendah duduk pada semester II (dua) dan paling tinggi duduk pada semester VIII (delapan) untuk program strata 1 atau diploma 4;
g.paling rendah duduk pada semester II (dua) dan paling tinggi duduk pada semester IV (empat) untuk program strata 2;
h.paling rendah duduk pada semester II (dua) dan paling tinggi duduk pada semester VI (enam) untuk program strata 3;
1. 1.untuk Beasiswa Bombana Berani memiliki nilai Indeks Prestasi (IP) minimal 2,5 (dua koma lima) dan Beasiswa Berani Berprestasi memiliki nilai lndeks Prestasi (IP) minimal 3,0 (tiga koma nol);
j.memiliki prestasi Non Akademik
k.terdaftar pada perguruan tinggi yang memperoleh izin resmi penyelenggaraan program studi dari pemerintah dan terakreditasi;
1. 1.tidak sedang menerima Beasiswa yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah Negara lain maupun swasta;
m.diutarnakan mahasiswa dari keluarga miskin yang terdaftar dalam data DTSEN dan berprestasi secara akademik untuk Beasiswa Bombana Berani;
n.bagi mahasiswa yang tidak terdaftar dalam DTSEN wajib melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat untuk Beasiswa Bombana Berani;
o.mahasiswa yang memiliki prestasi (ko-kurikuler dan/ atau ekstra kurikuler) pada tingkat lokal, nasional maupun internasional; dan
p.diutamakan mahasiswa yang duduk pada semester akhir pada perguruan tinggi. - 5

Pasal 8

(1)Pemberian Beasiswa terhitung sejak dinyatakan aktif sebagai mahasiswa di perguruan tinggi pada semester II (dua) sampai semester IV (empat) bagi program diploma 2.
(2)Pemberian Beasiswa terhitung sejak dinyatakan aktif sebagai mahasiswa di perguruan tinggi pada semester II (dua) sampai semester VI (enam) bagi program diploma 3.
(3)Pemberian Beasiswa terhitung sejak dinyatakan aktif sebagai mahasiswa di perguruan tinggi pada semester II (dua) sampai semester VIII (delapan) bagi program strata 1 atau diploma 4.
(4)Pemberian Beasiswa terhitung sejak dinyatakan aktif sebagai mahasiswa di perguruan tinggi pada semester II (dua) sampai semester IV (empat) bagi program strata 2.
(5)Pemberian Beasiswa terhitung sejak dinyatakan aktif sebagai mahasiswa di perguruan tinggi pada semester II (dua) sampai semester VI (enam) bagi program strata 3. BABV TAHAPAN DAN MEKANISME SELEKSI

Pasal 9

( 1) Sekretariat Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan sosialisasi dan bersurat kepada masyarakat melalui pemerintah Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.

(2)Sekretariat Daerah bersurat ke perguruan tinggi se-Indonesia untuk mempublikasikan kepada mahasiswa yang berasal dari Daerah.
(3)Sekretariat Daerah melakukan publikasi meialui media online dan website.
(4)Hasil seleksi calon mahasiswa diumumkan oleh Sekretaris Daerah melalui media online dan website.
(5)Mahasiswa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan pendaftaran dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Cq. Sekretaris Daerah, dengan meiampirkan berkas meliputi:
1. a.fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah dilegalisir;
2. b.fotokopi Kartu Rencana Studi atau yang sejenis yang telah dilegalisir;
3. c.fotokopi kartu mahasiswa atau surat keterangan aktif kuliah sebagai bukti mahasiswa aktif yang telah di legalisir;
4. d.fotokopi Kartu Hasil Studi nilai Indeks prestasi Sementara minimal 2,5 (dua koma lima) dan 3,0 (tiga koma nol) yang telah di Jegalisir; ' ' - 6
5. e.fotokopi izin penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi dan program studi dimana mahasiswa kuliah yang telah dilegalisir;
6. f.fotokopi sertifikat akreditasi dari Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi dan program studi dimana mahasiswa kuliah yang telah dilegalisir;
7. g.surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Negara lain maupun swasta, ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
8. h.fotokopi piagam yang dilegalisir pejabat berwenang atau bukti prestasi lainnya baik prestasi ko-kurikuler dan/atau ekstra kurikuler pada tingkat Kabupaten/Kota, Nasional maupun lntemasional;
9. i.surat keterangan penghasilan orang tua dari instansi tempat bekerja atau surat pernyataan penghasilan orang tua bermaterai bagi yang berwirausaha; dan
10. j.surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat.
(6)Pendaftaran dilakukan pada Sekretariat Daerah bagian kesejahteraan rakyat atau dapat menyerahkan berkas pendaftaran pada perguruan tinggi tempat mahasiswa menempuh pendidikan dengan melampirkan surat permohonan dan dokumen persyaratan.

Pasal 10

(1)Untuk menentukan calon penerima, Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan seleksi.
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seleksi administrasi dan seleksi faktual.
(3)Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan ke perguruan tinggi untuk dilakukan validasi.
(4)Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dirnaksud pada ayat
(3), tim seleksi mengusulkan penetapan calon penerima.
(5)Hasil seleksi scbagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati. Pasal 1 1 Pemerintah Daerah membentuk tim seleksi, tim sosialisasi, dan tim administrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, tim seleksi menentukan mahasiswa penerima sesuai dengan urutan prioritas sebagai berikut:

a.mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi paling tinggi; .• - 7
b.mahasiswa terdaftar dalam data terpadu keluarga miskin dari DTSEN untuk Beasiswa Bombana Berani;
c.mahasiswa memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi yang dibuktikan dengan dokumen yang sah dan telah diverifikasi administrasi dan faktual namun tidak termasuk dalam data terpadu keluarga miskin dari DTSEN untuk Beasiswa Bombana Berani;
d.mahasiswa yang duduk pada semester akhir pada perguruan tinggi; dan
e.mahasiswa yang memiliki prestasi pada kegiatan ko-kurikuler dan/atau ekstra kurikuler tingkat kabupaten/kota, nasional dan/ atau internasional.

BAB VL

KERJASAMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 13

(!) Pelaksanaan pemberian Beasiswa berdasarkan MoU dan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan perguruan tinggi.

(2)Penyaluran Beasiswa dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui rekening perguruan tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan pembiayaan program Beasiswa dapat bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b.sumber lain yang sa.h dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…