DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH; BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI; BAB IV PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS; BAB V PERLINDUNGAN KOPERASI; BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VIII PENDANAAN; BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan koperasi;
b.bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;
c.bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;
d.bahwa berdasarkan lnstruksi Presiden Nornor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Pera tu ran Bupati lentang Penyelenggaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; I . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4339); - 2
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Kabupaten Bombana.

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bombana.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang unluk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Ka bu paten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
9.Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi. - 3
10.Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris dan diberi kewenangan antara lain untuk membuat Akta Pendirian Koperasi, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi. 11.Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
12.Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
13.Pengelola adalah anggola Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
14.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pcngcmbangan usaha terhadap koperasi sehingga marnpu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
15.Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
16.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
17.Inkubasi adalah sebuah program a tau proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan kepada koperasi untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam penyelenggaraan koperasi, meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.pemberdayaan koperasi;
c.satuan tugas;
d.pelindungan koperasi;
e.pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
f.pem binaan dan pengawasan; dan
g.pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Dalam Pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

a.berkoordinasi dengan Kementerian dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
b.menugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi; . . - 4
c.mcnugaskan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan Sadan Permusyawaratan Desa bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
d.menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
e.menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembcntukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi; dan
f.melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, pelindungan, dan pemberdayaan Koperasi.

(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi di sctiap Desa/Kelurahan.
(3)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja pada koperasi di Desa/Kelurahan sesuai dengan kondisi kinerja koperasi dengan tujuan untuk pembentukan Koperasi.
(4)Dalam ha! basil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.
(5)Dalam ha! hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi. - 5

BAB III

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 5

(1)Model pembentukan Koperasi didahului pelaksanaan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus dengan memperhatikan karakteristik desa/kelurahan, potensi desa/kelurahan, dan lembaga ckonomi yang telah ada di desa/ kelurahan.
(2)Model pembentukan Koperasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
1. a.pendirian Koperasi baru;
2. b.pengembangan koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada desa/kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
3. c.revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada koperasi desa/kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Pasal 6

(1)Setiap Desa/Kelurahan yang telah ditargetkan membentuk Koperasi, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pembentukan Koperasi atau musyawarah pembangunan kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi.
(2)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pem berdayaan masyarakat desa bersama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Desa/Kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam forum musyawarah desa khusus/musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disepakati:
1. a.pembentukan koperasi;
2. b.anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
3. c.pcmilihan calon pengurus dan pcngawas koperasi. - 6
(4)Hasil musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

Pasal 7

(1)Pengajuan nama Koperasi harus memuat nama desa setempat dengan format:
1. a.diawali dengan kata "Koperasi";
2. b.dilanjutkan dengan frasa "Desa Merah Putih" atau "Kelurahan Merah Putih; dan
3. c.diakhiri dengan nama Desa/Kelurahan setempat.
(2)Dalam hal terdapat kesamaan nama Desa/Kelurahan, ditambahkan nama kecarnatan/kabupaten.
(1)
(2)
(3)
(4)

Pasal 8

Pengurus dan pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah desa khusus/musyawarah kelurahan khusus. Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah desa khusus atau rnusyawarah kelurahan khusus. Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh kepaJa Desa sebagai ex- officio. Pemilihan pengurus dan pengawas Koperasi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan hu bungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan. kegiatanatauusaha

Pasal 9

melakukanKoperasi dapat berupa:

a.gerai penyediaan sembako;
b.gerai penyediaan obat mu.rah;
c.penyediaan kantor koperasi;
d.unit simpan pinjam koperasi;
e.gerai klinik desa;
f.penyediaan cold storage/ cold chain atau gudang;
g.logistik/ distribusi; dan/ atau
h.lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah. Koperasi dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf e yang diatur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar / anggaran rumah tangga dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2)(!) . . - 7

Pasal 10

Pembentukan Koperasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Umum Pasal 1 I Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(I) Dalam melakukan pengelolaan Koperasi, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:

a.kelembagaan;
b.produksi;
c.pemasaran;
d.keuangan; dan
e.inovasi dan teknologi.

(2)Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
1. a.kualitas partisipasi anggota;
2. b.kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
3. c.kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
4. d.kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui Inkubasi.
(3)Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
1. a.meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
2. b.memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;
3. c.mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
4. d.meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi.
(4)Kebijakan pada aspck pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
1. a.menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi;
(5)
(6)- 8
1. b.mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/ atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
2. c.pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saJing menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
3. d.rnendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
4. e.melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba. Kebijakan pada aspek keuangan dimaksud pada ayat (1) huruf d dituj ukan untuk:
5. a.meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
  1. 1.hibah;
  2. 2.penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
  3. 3.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
6. b.meningkatkan akses pembiayaan kcpada sumbcr pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tcnggat waktu tcrtcntu yang bcrasal dari:
  1. 1.anggota;
  2. 2.non-anggota;
  3. 3.Koperasi lain;
  4. 4.bank dan induslri keuangan nonbank; dan/alau
  5. 5.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
7. a.meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
8. b.mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
9. c.mcndorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
10. d.mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
11. e.mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
12. f.memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ram.ah lingkungan; dan
13. g.pengembangan wirausaha Koperasi melalui lnkubasi. sebagaimana paling sedikit . . - 9
(2)

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 16 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021