DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II BENTUK BSRS, BAB III JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BSRS, BAB IV PERSYARATAN PENERIMA BSRS, BAB V PENETAPAN LOKASI DAN PENERIMA BSRS, BAB VI PENYALURAN BSRS, BAB VII PEMBINAAN PELAKSANAAN BSRS, BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN, BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA. MEMUTUSKAN: Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai salah satu upaya membangun manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif;

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah salah satunya berupa stimulan rumah swadaya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Stimulan Rumah Swadaya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); BUPATI BOMBANA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BANTUAN STIMULANRUMAH SWADAYA BUPATIBOMBANA PROVINSISULAWESITENGGARA PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR I~ TAHUN 2025 TENTANG • i.. J

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2.Pemerintah Dacrah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bombana.
4.Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana.
5.Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BSRS adalah dukungan dana pemerintah daerah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi kebutuhan rumah melalui kegiatan pembangunan baru rumah swadaya dan perbaikan kualitas rumah swadaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berasaskan gotong royong.
6.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli schingga perlu mendapat dukungan pemerintab daerah untuk memperoleh rumah.
7.Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan membangun baru rumah layak huni sccara swadaya.
8.Perbaikan Kualitas Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni secara swadaya.
9.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tcmpat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10.Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan maupun berkelompok.
11.Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah yang dibangun alas prakarsa dan upaya masyarakal.
12.Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memcnuhi pcrsyaratan keselamatan bangunan, kecukupan muumum luas bangunan dan kesehatan penghuninya.
13.Bantuan Pembangunan Perumahan adalah bantuan pembangunan perumahan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum, bantuan rumah susun dan bantuan rumah swadaya.
14.Bantuan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum untuk Perumahan yang selanjutnya disebut Bantuan Pembangunan PSU adalah bantuan pembangunan berupa penyediaan komponen prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan untuk meningkatkan perumahan yang layak bagi MBR.
15.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Dinas yang memperoleh kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

Pasal 4

Jenis kegiatan BSRS terdiri atas:

a.PKRS; dan
b.PBRS.

(1)Bentuk BSRS berupa:
1. a.uang; dan
2. b.barang
(2)BSRS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pad.a ayat ( 1) huruf a diberikan kepada penerima BSRS.
(3)BSRS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membeli bahan banguna dan mem bayar upah kerja.
(4)BSRS berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b berupa Bantuan Pembangunan PSU.
(5)Upah kerja sebagaimana dimaksud pad.a ayat (3) digunakan paling banyak sebesar 13% dari besaran dana BSRS yang diterima.

BAB III

JENIS KEGIATANDANBESARANBSRS

Pasal 3

a.bentuk BSRS;
b.jenis kegiatan dan besaran BSRS;
c.persyaratan penerima BSRS;
d.penetapan lokasi dan penerima BSRS;
e.penyaluran BSRS;
f.pembinaan pelaksanaan BSRS; dan
g.pengawasan dan pengendalian.

BAB II

BENTUKBSRS Pengaturan BSRS meJiputi:

Pasal 2

16.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya ctisingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan dan diberikan kuasa oleh PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 1 7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran.
18.Lokasi BSRS ad.alah lokasi penerima BSRS per desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Bupati.
19.Penerima Bantuan adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Bupati sebagai Penerima BSRS.
20.Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok penerima BSRS.
21.Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah calon penerima BSRS.

Pasal 8

Kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh penerima BSRS dengan persyaratan:

a.pembangunan rumah baru pengganti rumah rusak total;
b.pembangunan rumah baru bagi rumah yang terdampak bencana;dan
c.pembangunan rumah baru bagi keluarga MBR yang belum memiliki rumah.

Pasal 7

(1)Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan oleh penerima BSRS yang memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi RTLH.
(2)Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni sebagimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 6

(1)Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menjadi indikator kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan:
1. a.rusak ringan;
2. b.rusak sedang; atau
3. c.rusak berat.
(2)Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kerusakan salah satu komponen non struktural.
(3)Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kerusakan salah satu komponen non struktural dan salah satu komponen struktural.
(4)Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c meliputi kerusakan sebagian besar komponen bangunan baik non struktural maupun struktural.

Pasal 5

(1)Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni secara swadaya dengan memenuhi persyaratan:
1. a.keselamatan bangunan;
2. b.kesehatan penghuni; dan
3. c.kecukupan minimum luas bangunan.
(2)Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur dan non struktur bangunan.
(3)Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
(4)Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan bangunan, antara 7,2 m2/orang sampai dengan 12 m2/orang.

Pasal 12

(1)Penerima BSRS adalah perseorangan dari MBR yang memenuhi persyaratan:
1. a.warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
2. b.memiliki atau mengusai tanah dengan bukti kepemilikan atau pengusaan yangjelas dan sah;
3. c.belum memiliki rumah atau rumah terdampak bencana atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya rumah dengan kondisi RTLH;
4. d.belum pernah mendapat PBRS dari pemerintah pusat atau pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. e.belum pernah menerima BSRS dengan item pekerjaan yang sama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
6. f.berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum kabupaten;
7. g.bersedia untuk berswadaya dalam hal tanggung renteng, pernenuhan material, dan tenaga kerja;
8. h.bersedia membuat surat permohonan BSRS, surat pernyataan dan beberapa syarat administrasi lainnya yang dibutuhkan; dan i, memiliki rumah yang belum selesai pernbangunan dikarenakan kekurangan biaya; dan J. bersedia membentuk KPB.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA BSRS

Pasal 11

Besaran nilai BSRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawas an permukiman, dan Pertanahan.

Pasal 10

(1)Bantuan Pembangunan PSU sebagaimana climaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dapat diberikan dengan memenuhi persyaratan:
1. a.berkelompok dalam 1 (satu] hamparan;
2. b.paling sedikit 40 (Empat Puluh) unit rumah penerima BSRS kegiatan PBRS; dan
3. c.mendapat rekomendasi dari Dinas.
(2)Bantuan Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jalan, drainase lingkungan, air bersih, listrik, dan sarana fasilitas umum lainnya yang mendukung kehidupan lingkungan pemukiman.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…