DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 1 terkait Definisi Operasional; Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 terkait RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029 dan sebagai pedoman penyusunan KUA-PPAS APBD TA 2026; Pasal 5 terkait ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2026;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang, Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lem baran Negara Repu blik Indonesia Norn or 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); - 2
4.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025 Nomor 1) MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN BUPATI PEMERINTAH DAERAH 2026. TENTANG RENCANA KERJA KABUPATEN BOMBANA TAHUN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penye1enggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bombana.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sejak dilantik sampai berakhirnya masa jabatan Kepala Dae rah.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang dimulai pada 1 Januari 2026 dan berakhir pada 31 Desember 2026.

Pasal 2

(!) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.

(2)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 3

(I) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 merupakan pedom an penyusunan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara dalam rangka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. f - 3

(2)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Tahun 2026 bagi Perangkat Daerah.

Pasal 4

( I ) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika: B AB ! PENDAHULUAN BAB 11 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV SASARAN DAN PRJORJTAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BAB Vll PENUTUP

(2)RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (!), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana. Ditetapkan di Rumbia pada tanggal, 24 fe6e2025 BUPATI BOMBXNA, Diundangkan di Rumbia pada tanggal, 24 Se@re6er 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, tee.t BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR 2 0 - RKPD AG Boe4A BAB YII PEnUTUP Perencanaan yang baik, berkualitas, terukur, dan akuntabel yang dijadikan dasar pelaksanaan program dan kegiatan adalah kunci awal kesuksesan pembangunan daerah. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah apabila dokumen perencanaan tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daerah. Ketaatan terhadap dokumen tersebut juga harus dilandasi dengan komitmen yang kuat untuk mewujudkan konsistensi kebijakan pembangunan. Selain itu, diperlukan adanya sikap mental, tekad, semangat, kejujuran, dan disiplin kerja yang tinggi para pelaku pembangunan dan penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian, proses pembangunan benar-benar dapat meningkatkan taraf hidup, kualitas sumber daya manusia, dan kesejahteraan masyarakat. RKPD Kabupaten Bombana Tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam rangka keterbukaan dan transparansi informhasi publik, maka RKPD perlu disosialisasikan kepada semua masyarakat dan pemangku kepentingan yang terkait agar bisa diketahui oleh semua pihak. RKPD 2026 merupakan penyempurnaan Rancangan RKPD, dan Rancangan Akhir RKPD. Tahapan penyempurnaan dilaksanakan secara parsitipasif melalui tahapan musrenbang desa/kelurahan, forum konsultasi publik, musrenbang kecamatan, forum perangkat daerah, dan musrenbang kabupaten. Muatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bombana Tahun 2026 terdiri program kegiatan prioritas dalam rangka pelayanan publik, kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan serta rencana kerja dan pendanaannya yang merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) Kabupaten Bombana Tahun 2025-2029 yang selanjutnya menjadi pedoman da\am penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2026 dan Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2026 sebagai berikut: VII -1 r - RKPD A4 930MO4A

1.Perangkat Daerah (PD) serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan penyempurnaan program-program RKPD Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya melalui tahapan yang telah ditentukan;
2.Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dan kegiatan pembangunan dalam kerangka koordinasi perencanaan pembangunan, masing-masing Perangkat Daerah agar menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026;
3.Masyarakat dapat berperan serta dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan pembangunan daerah. Berkaitan dengan pendanaan kegiatan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam mendanai pelaksanaan program program pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUPAT BOMBANA VII-2

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…