DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II PENGELOLA JDIH; BAB III PENGELOLAAN; BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB V PENDANAAN; dan BAB VI KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelenggaraan tata kelola dokumentasi dan informasi hukum yang baik merupakan salah satu bentuk pemenuhan layanan kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum;
b.bahwa dalam rangka mengelola jaringan dokumentasi dan inforrnasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana, diperlukan penataan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;
c.bahwa dalam rangka pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Bombana yang terorganisir dan dikelola sesuai dengan standar pengelolaan dan informasi hukum, diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupatcn Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembara Negara Tahun 2003 Nomor 144);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Menetapkan : -2 MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASIDANINFORMASIHUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2.Bupati adalah Bupati Bombana.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bombana.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Sekrctariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bombana.
6.Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bombana.
7.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Bagian Hukum adalah unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang bertugas sebagai pengclola JDIH.
9.Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pclayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
10.Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain pcraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel, majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan. 1 1. lnformasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
12.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan lnformasi Hukum.
13.Sistem Informasi Hukum yang selanjutnya discbut Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang undangan. -3

BAB II

PENGELOLA JDIH

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati membentuk JDIH Daerah.
(2)JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan bagian dari JDIH Provinsi dan JDIH Nasional.
(3)JDIH Daerah dilaksanakan oleh Pengelola JDIH dan Anggota JDIH.
(4)Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Pemerintah Daerah dan Sekretariat DPRD.
(5)Anggota JDIH Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah unit Kerja pada PD yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum. Bagi an Ked ua Tugas dan Fungsi Pengelola JDIH dan Anggota JDIH

Pasal 3

( 1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (), mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota JDIH yang meliputi:

a.orgamsasr;
b.sumber daya manusia;
c.koleksi Dokumen Hukum;
d.teknis pengelolaan;
e.sarana dan prasarana; dan
f.pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!), Pengelola JDIH berfungsi dalam:
1. a.perurnusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
2. b.pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;
3. c.pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum;
4. d.penataan Siskum berbasis tcknis dokumentasi dan lnformasi Hukum kepada Anggota JDIH;
5. e.pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Anggota JDIH;
6. f.pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH; dan
7. g.pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH paling sedikit sekali dalam setahun. -4

Pasal 4

(1)Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(5)mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumen dan Informasi Hukum di instansinya.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( I), Anggota JDIH bertugas:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen H ukum yang diterbitkan Perangkat Daerah;
2. b.pembangunan Siskum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pengelola JDIH;
3. c.pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya;
4. d.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya; dan
5. e.penyampaian laporan setiap tahun bulan Desember kepada Pengelola JDIH.

Pasal 5

Anggota JDIH dalaro melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan lnformasi Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ILL

PENGELOLAAN

Pasal 6

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan lnformasi Hukum; dan
b.penataan Siskum melalui pemanfaatan teknologi dan komunikasi.

Pasal 7

(1)Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, paling sedikit memuat:
1. a.Peraturan Daerah;
2. b.Peraturan Bupati;
3. c.Keputusan Bupati;
4. d.Peraturan DPRD;
5. e.Keputusan DPRD;
6. f.Keputusan Pimpinan DPRD;
7. g.Keputusan Sadan Kehormatan DPRD; dan
8. h.lnformasi Hukum lainnya.
(2)lnformasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf h, paling sedikit memuat:
1. a.Surat Edaran Bupati;
2. b.Nota Kesepahaman Bupati;
3. c.rancangan produk hukum di Daerah; dan
4. d.artikel hukum. -5

Pasal 8

(1)Penataan Siskum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, an Lara lain melalui :
1. a.sistem katalog;
2. b.sistem mandiri; dan
3. c.sistem internet atau dalam jaringan.
(2)Penataan Siskum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola dengan cara merekam informasi dokumen produk hukum yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan serta lnformasi Hukum ke dalarn suatu unit komputer.
(3)Penataan Siskurn melalui sistem mandiri sebagairnana dimaksud pada ayat (l) huruf b, dikelola melalui sistem aplikasi pangkalan data yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa penggunaan jaringan.
(4)Penataan Siskum melalui sistem internet dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, dikelola melalui situs web yang dapat diintegrasikan dengan situs web jdih.bombanakab.go.id sebagai Pengelola JDIH.

Pasal 9

( I ) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan pernbaruan data produk hukum dan Informasi Hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk disebarluaskan dan di unggah melalui Siskum Anggota JDIH masing masing.

(2)Anggota J DIH paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan salinan lunak dan salinan cetak produk hukum dan Informasi Hukum kepada Pengelola JDIH. Pasal JO ( I) Dalam rangka kelancaran pengelolaan JDIH dibentuk Tim JDIH.
(2)Pembentukan Tim JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH di Daerah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 1 1

Pasal 12

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 , dilaksanakan melalui:

a.pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
b.penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
c.pertemuan dan koordinasi pengelola JDlH secara berkala. �---------------------- - - - - - ----------- --- - - - PasaJ 13 Dalam rangka pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, Pengelola JDIH melakukan pertemuan dengan Anggota JDIH paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…