DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada: a. PNS dan calon PNS; b. Pejabat negara; c. Pimpinan dan anggota DPRD; d. Pimpinan badan layanan umum daerah; e. Pegawai nonpegawai aparatur sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dan f. PPPK. Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas: a. gaji pokok; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan pangan; d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan e. tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; Mcngingat: I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana lelah cliubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099); Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025. - 2

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dibcrikan kepada:
1. a.PNS dan Calon PNS;
2. b.Pejabat Negara;
3. c.pimpinan dan Anggota DPRD;
4. d.pimpinan badan layanan umum daerah;
5. e.pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dan
6. f.PPPK. - 3
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jab atan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalarn jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
  1. 1.fungsional mahir;
9. j.fungsional terampil;
10. k.fungsional pemula; dan I. pelaksana.
(3)Tunjangan Hari Raya tidal<. diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan diluar i n s t a n s i p e m e r i n t ah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar olch instansi tempat penugasan.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terctiri alas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan a tau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi Pemerintah Daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Dalam ha! guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan clan belanja daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan Anggota DPRD.
(4)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga betas bagi:
1. a.pimpinan badan layanan umum daerah; dan
2. b.pegawai non-pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi Pemerintah Daerah yang - 4 menerapkan pola pcngelolaan keuangan badan layanan umum daerah, paling banyak scbesar Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga bclas yang diberikan kepada PNS pada badan layanan umum daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
(5)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga betas bagi PPPK berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari l (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas.
(6)Dalam hal penghasilan 1 (salu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebcsar pcnghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.
(7)Penghasilan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi Pemerintah Dacrah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan.

BAB ILL

PEMBAYARAN

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (l) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Fcbruari Tahun 2025.
(4)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling ccpat pada bulan Juni Tahun 2025.
(5)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga betas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025. . 5
(6)Besaran gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2025..

Pasal 5

Proses pem bayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Dana pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. BABV

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor 9 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2024 Nomor 91, dicabul dan dinyatakan tidak berlaku. Pasa18 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana. ' ·£'~'Z, "suai dengan aslinya BAGIAN HUKUM, IRINA, SH., MH a, VT/a 'j46 19820531 200903 2 013 Ditetapkan di Rumbia pada tanggal, 8 Ater 2025 BUPATI BOMBANA, TTD BURHANUDDIN Diundangkan di Rumbia pada tanggal, 18 MA@er 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, TTD SUNANDAR BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2025 NOMOR

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…