DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bombana

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II SISTEMATIKA, BAB III KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); a. BUPATIBOMBANA, bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Jangka menengah Daerah Tahun 2025- 2029, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah yang spesifik, relevan dan terukur;

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang lndikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029; BUPATI BOMBANA PROVINSISULAWESITENGGARA Mengingat Menimbang DENGAN RAHMAT TUHANYANGMAHAESA PERATURANBUPATIBOMBANA NOMOR ?\ TAHUN 2025 TENTANG INDIKATORKINERJA UTAMAPEMERJNTAH DAERAH TAHUN 2025-2029 r

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2.Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Daerah Kabupaten Bombana.
3.Bupati adalah Bupati Bombana.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pcmbantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kcwenangan Daerah.
5.Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kuali tas tcrukur.
6.Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengcnai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
7.Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajernen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHON 2025-2029
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Menetapkan

BAB I

PENDAHULUAN LAMPIRAN PERATURANBUPATI BOMBANA NOMOR ~' TAHUN 2025 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN2025-2029

Pasal 2

Maksud ditetapkannya IKU Pemerintah Daerah Tahun 2025- 2029 adalah:

a.mengukur kinerja semua PD secara lebih baik; dan
b.mengukur kinerja akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan PD agar mendapat hasil yang baik.
1. 8.Pemantauan kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang tirnbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
2. 9.Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan di Kabupaten Bombana yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta Lembaga- lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. 10.Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
4. 11.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
5. 12.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia], barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
6. 13.Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
7. 14.Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
8. 15.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bombana Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Bombana (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

(1)IKU Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.bab I Pendahuluan;
2. b.bab II Penetapan dan Penjelasan Indikator kinerja Utama Pernerintah Daerah Tahun 2025-2026; dan
3. c.bab III Penutup.
(2)IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1)tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PENETAPAN DAN PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025-2029 2 Meningkatnya Tlngkat % 1,2 1,16 1,13 1,11 1,08 1,05 Produktlvitas Pengangguran Tenaga Kerja Terbuka (WT)

Pasal 4

IKU Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 digunakan instansi pemerintah untuk:

a.perencanaan jangka menengah;
b.perencanaan Tahunan;
c.penyusunan dokurnen penetapan kinerja;
d.pelaporan akuntabilitas kinerja;
e.evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
f.pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan Program dan kegiatan-kegiatan.

Pasal 3

Tujuan IKU Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 adalah:

a.memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
b.memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. NT AM IRINA, S.H.1 M.H. Pembina, IV /a NIP. 19820531 200903 2 013 Salinan sesuai dengan aslinya, ~\I~ ALA BAGIAN HUKU , SYAHRUN SERITA DAERAH KABUPATEN SOMSANA TAHUN 2025 NOMOR ?>\ TID Diundangkan di Rumbia pada tanggal "' ~JtM fl eft. ;.o-z,r Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, BURHANUDDIN TID Ditetapkan di Rurnbia Pada tanggal :i., 9~S~M6f"f. 'h/1.r BUPATI BOMBANA, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya daiam Serita Daerah Kabupaten Bombana.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 1.1. Latar Belakang Dalam rangka pembangunan pemerintahan yang baik (good governance) seiring dengan semangat untuk • mewujudkan refonnasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada basil (result oriented qouernmenis, Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupaya menghasilan output dan outcome yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui program dan kegiatan. Output dan outcome inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja bukan kemampuan menyerap anggaran. Hal ini disebabkan karena prinsip dasar manajemen berbasis kin.erja adalah no performance, no money (apabila tidak ada kinerja atau tidak berkinerja, maka tidak ada uang a tau tidak memperoleh anggaran). Oleh karena itu, si.stem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dala.m upaya mewujudkan good governance dan result oriented government, perlu dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai peraturan perundangan- undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan dan penganggaran selaras dengan perencanaan kinerja. Dengan demikian, perencaaan anggaran yang disusun betul-betul merupakan "penganggaraan berbasis kinerja", yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk rnenghasilkan output dan outcome yang dinginkan masyarakat. Anggaran berbasis kinerja akan mempermudah dilakukannya penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya sesuai program dan kegiatan yang dilaksanakan. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (!KU). Penyusunan IKU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada basil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualita.s pelayanan publik dan daya saing Daerah. IKU ini secara formal telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD, namun secara mendetail dan secara operasional perlu untuk dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Penjelasan mendetail bertujuan untuk menjelaskan defenisi operasional, meta data dan formula

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bornbana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 1.3. Dasar Hukum Penyusunan dan penetapan IKU Pemerin tah Daerah Tah un 2025-2029 mengacu kepada beberapa ketentuan perundang- undangan yang berlaku sebagai landasan hukurn, antara lain: lanjut dengan Peraturan Bupati. Penjelasan mendetail bertujuan untuk menjelaskan defenisi operasional, meta data dan formula penghitungannya. Sementara penjelasan secara operasional adalah untuk menjelaskan instansi mana saja yang terlibat serta bertanggungjawab terhadap pencapaian target IKUtersebut. 1.2. Maksud dan Tujuan Bahwa dalarn rangka melaksanakan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bombana maka dipandang perlu menetapkan IKU, dengan maksud yaitu:

a.Untuk memberikan informasi kinerja yang pen ting dan diperlukan daJam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
b.Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan tujuan dari penetapan IKU Pemerintah Daerah adalah sebagai pedoman bagi:
a.Penetapan rencana kinerja Tahunan instansi pemerintah;
b.Penyusunan rencana kerja dan anggaran instansi pemerintah;
c.Penyusunan doku.men penetapan kinerja instansi pemerintah;
d.Pengukuran kinerja instansi pemerintah;
e.Pemantauan kinerja instansi pemerintah;
f.Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
g.Penyusunan evaluasi pencapaian kinerja instansi pemerintah.
1. 4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia 4614);
3. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. 7.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. 9.Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi dan Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 3);
8. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2025 Nomor l); Target Capalan Setiap Tahun Kondisi Kinerja lndikator Kinerja pad a No. Sasaran Utama Satuan Akhlr 2025 2026 2027 2028 2029 Kondisi RPJMD

(2030)l Meningkatnya Kontribusi PDRB % 33,22 36,22 39,5 43,09 47 47 Prod uktivitas Lapangan Usaha ekonomi Daerah Pertanian, yang didukung Kehutanan, oleh sektor Perikanan. pertanian, Kontibusl lapangan % 4,13 4,33 4,55 4,78 5,02 5,02 petemakan, usaha lndustri perikanan, Pengolahan UMKM, dan terhadap PDRB ekonomi kreatif. Kontribusi PDRB % 0,40 0,42 0,44 0,46 0,49 0,51 lapangan usaha akomodasi dan makan minum Kontribusl PDRB % 13,88 14,08 14,29 14,51 14,73 14,95 lapangan Usaha Perdagangan Besa r dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kontribusi PDRB % 0,97 1,08 1,18 1,29 1,39 1,50 Sektor jasa keuangan dan jasa asuransi Tabel. l Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun 2025- 2029 2.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025-2029 Sesuai RPJMD Kabupaten Bombana Tahun 2025-2029, IKU Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai berikut: Dalarn rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), karena dalarn perencanaan kinerja Tahunan maka IKU ini akan menjadi penanda dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu Tahun tertentu. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029 khususnya dalam Dokumen RPJMD BAB VIII, telah ditetapkan IKU Pemerintah Daerah beserta target kinerjanya sebanyak 31 (tiga puluh satu) indikator. IKU tersebut, merupakan indikator kinerja dari tujuan dan sasaran strategis RPJMD yang terdiri atas 6 (enam) tujuan jangka menengah Daerah dan 15 (1ima belas) Sasaran Strategis. Umum khususnya sektor lndustrt dan ekonomi kreatif 3 Terjaganya RealiSasi lnvestasi Mllyar 500 700 1.000 1.500 2.000 2.500 Stabilitas Rupiah Ekonomi, dan Ketahanan lndek Ketahanan tndeks 88.31 89,71 91,10 92,50 93,89 95,29 Pangan Daerah Pangan 4 Meningkatnya Penurunan Emisi % 35.40 35,4-0 28,93 27,35 27,78 27,22 Kualitas Gas Rumah Kaea Lingkungan (Kumulatif) Hldup Serta lndeks Kualltas lndeks 80 79,36 79,71 79,88 80,01 80,05 Kemampuan Adapt as! da n Lingkungan Hidup Mitigasi (lndeks) Perubahan lklim lndeks Resiko lndeks 161,56 160,92 160,28 159,64 159,00 158,34 Bencana (indeks) 5 Meningkatnya Persentase Desa % 3,31 4,96 5,79 8,26 10,74 12,40 peran Mandiri Desa sebagai pendukung aktivitas perekonomian Daerah 6 Meningkatnya Harapan Lama Tahun 12,05 12,50 U,80 13,30 14.00 14,05 intelektualitas Sekolah masyarakat lndek.s lndeks 80 85 90 95 97 99 Pembangunan Pemuda lndeks lnovasl lndeks 39 so 60,30 63 65 67 Daerah Rata-rata Tahun 12,1 12,5 12,8 13 13,S 14 lama sekolah 7 Meningkatnya Usia Harapan Umur 71.05 73 74 75 79 80 derajat Hidup kesehatan masyarakat Persentase " 80 85 87 90 95 98 Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan 8 Meningkatnya lndeks lndeks 86,23 86,38 86,53 86,68 86,83 86,98 Kesejahteraan pembangunan Masyarakat gender Tingkat Kemiskinan % 9,35 9,50 8,89 7,2 6,5 6 9 Menlngkatknya lndeks Konektivltas lndeks 74,84 74,87 74,90 74,94 75,05 75,15 akses dan Wilayah kualitas jaringan infrastruktur antar wilayah kota- Desa yang mendukung lndeks Pemenuhan % 73,52 74,74 74,82 74,89 75,01 75,05 pusat lnfrastruktur pertumbuhan layanan dasar ekonomi berbasis kawasan 10 Terlestarikannya Persentase % 13.73 16,67 19,61 20,73 25,49 30,25 cagar peningkatan budaya sebagal pelestarian dan warisan sejarah pemanfaatan cagar dan ldentitas budaya Oaerah Daerah 2.2 Penjelasan lndikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025-2029 Agar seluruh stakeholder pem bangunan merniliki persepsi yang sama terhadap IKU Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029, maka setiap indikator akan dijelaskan terkait defenisi operasional, formula perhitungan, sumber data dan perangkat Daerah penanggung jawab / pelaksana program untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Penjelasan masing- masmg IKU Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 adalah se bagai beriku t: 11 Terlestarlkannya Persentase Objek % 20 22 24 26 28 30 obyek Pemajuan Pema)uan (OPK) melalui Kebudayaan (OPK) Peningkatan Yang ditampilkan/ diangkat melalui penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Bombana sebagal wadah ekspresi seniman lokal dan peningkatan minat generasl muda Jumlah Portal Unit 1 1 1 1 1 1 Data dan lnformasl Sejarah yang dapat diakses Masyarakat 12 Tersusunnya Persentase produk % 36 48 62 74 88 100 Dol<umen ekonomi kreatlf Rencana lnduk lokal dalam Ekonoml Kreatif Rencana lnduk Daerah yang yang berpotensi berbasls kearilan dilindungl HKI tokal dan mendukung 13 Menlngkatnya Nilal Slstcm Pain 68,J 68,5 68,55 68,6 68,65 68,7 akuntabllitas dan Akuntabllltas efektlvltas Klnerja penyelenggaraan lnstansl pemerlntahan Pemerlntah (SAKIP) Opini Alas Laporan Predikat WTP WTP WTP WTP WTP WTP Keuangan Pemda 14 Menlngkatnya Nila! lndeks Pain 90 92 93 94 95 96 kualltas Kcpuasan pelayanan publik Masyarakat terhadap layanan pemerlntah Tingkat Maturltas Angka 3,45 3,62 3,64 3,66 3,68 3,70 5PIP 15 Tersedianya data Nilal lndeks 5istem Angka 2,86 2,87 2,88 2,89 2,90 2,90 dan slstern Pemcrlntahan pcmerintahan Berbasls Elektronlk bcrbasls digital (SPBE) Kabupatcn No lndikator Definisi Operasional Rumus Hitung Sumber Penanggung Data Jawab 1 Kontribusi PDRB Persentase nilai tam bah bruto (NTB)sektor (NTB sektor / BPS Bappeda, Dinas Lapangan Usaha pertanian, kehutanan, perikanan terhadap total Total PDRB) x 100 Pertanian, Dinas Pertanian, Kehutanan, PDRB ADHK, menggambarkan peran sektor Perikanan Perikanan primer dalam ekonomi daerah. 2 KontribusiLapangan Persentase komposisi nilai tambah bruto sektor (NTB industri / BPS Dinas Usaha Industri industri pengolahan terhadap total PDRB, Total PDRB) x 100 Perindustrian, Pengolahan terhadap menunjukkan peranan sektor hilirisasi. Perdagangan, PDRB Koperasi, Usaha Kecil dan Menenaah 3 Kontribusi Lapangan Persentase kontribusi sektor akomodasi dan (NTB akomodasi- BPS Dinas Pariwisata, Usaha Akomodasi dan makan minum terhadap PDRB. FnB /Total Kepemudaan dan Makan Minum PDRB) x 100 Olahraza 4 Kontribusi Persentase nilai tambah perdagangan besar- (NTB perdagangan BPS Din as Perdagangan Besar eceran dan reparasi kendaraan terhadap PDRB. /Total PDRB) x Perindustrian, dan Eceran terhadap 100 Perdagangan, PDRB Koperasi, Usaha Kecil dan Meneriaah 5 Kontribusi Sektor Jasa Persentase nilai tambah sektor jasa keuangan (NTB keuangan / BPS Badan Keuangan dan dan asuransi terhadap total PDRB. Total PDRB) x 100 Perencanaan dan Asuransi pembangunan Daer ah Sasaran 1: Meningkatnya Produktivitas ekonomi Daerah yang didukung oleh sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, dan Ekonomi kreatif. No Indikator Definisi Operasional Rumus Hitung Sumber Data Penanggung Jawab 1 Penurunan Emisi Persentase penurunan emisi GRK (Emisi baseline - Emisi Kementerian Din as Gas Rumah Kaea dari baseline sesuai dokumen tahun berjalan) / Emisi Lingkungan Hidup Lingkungan (Kumulatif) RAD-GRK. baseline x 100 dan Kehutanan Hidup (KLHKl 2 lndeks Kualitas lndeks gabungan k:ualitas air, Skor IKLH = (ISPU + Kernen terian Din as Linzkunzan Hidup udara, dan tutupan lahan yang kualitas air + tutupan Linzkunzan Hidup Linzkurizan Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Serta Kemampuan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim No Indikator Definisi Operasional Rum us Sumber Data Penanggung Jawab Hitun2 1 Realisasi Total nilai investasi PMA/PMDN yang .E investasi DPMPTSP, Badan Dinas Penanaman Investasi benar-benar direalisasikan di daerah dalam masuk Koordinasi Penanaman Modal dan periode 1 tahun. Modal (BKPM) Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2 Indeks Indeks komposit yang mengukur Scoring Badan Pangan Nasional, Dinas Ketahanan Ketahanan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas komposit 3 BPS Pangan, Bappeda Panaan konsumsi pangan daerah. dimensi Sasaran 3: Terjaganya Stabilitas Ekonomi, dan Ketahanan Pangan Daerah No Indikator Definisi Operasional Rumus Hitung Sumber Penanggung Data Jawab 1 TingkatPengangguran Persentase jurnlah angkatan kerja yang tidak (Penganggur I BPS Dinas Terbuka bekerja tetapi sedang rnencari pekerjaan, Angkatan Kerja) x Transmigrasi mencerminkan kondisi pasar tenaga kerja. 100 dan Tenaga Keria Sasaran 2: Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja Umum khususnya sektor industri dan ekonomi kreatif No Indikator Deimisi Operasional Rumus Hitung Sum.her Data Penalll!2Ul12'. Jawab 1 Harapan Lama Estimasi lama sekolah yang akan Rum us BPS ( estimasi BPS Dinas Pendidikan dan Sekolab ditempuh oleh anak usia 7 tahun HLS) Kebudayaan ke atas. 2 Indeks Indeks 5 domain: pendidikan, Skor IPP = komposit 5 Kementerian Pemuda Dinas Pariwisata, Pembangunan kesehatan, lapangan kerja, dimensi dan Olahraga Kepemudaan dan Pemuda kepemimpinan, inklusi. (Kemenpora) Olahraga 3 Indeks Inovasi Skor indeks inovasi berbasis Skoring Kemendagri Kemendagri Sadan Perencanaan Dae rah inovasi tata kelola, pelayanan, Pembangunan Daerah dan inovasi lain. {Bappeda) 4 Rata-Rata Lama Rata-rata jumlah tahun sekolah Rumus BPS RLS BPS Dinas Pendidikan dan Sekolah penduduk usia 25+. Kebudayaan Sasaran 6: Meningkatnya intelektualitas masyarakat No Indikator Definisi Operasional Rum.us Hitung Sum.her Data Penane:~ng Jawab 1 Persentase Desa Persentase desa yang masuk (Jumlah desa Kem en terian Desa, Dinas Pemberdayaan Mandiri kategori mandiri berdasarkan mandiri / Total Pembangunan Daerah Masyarakat dan Desa IDM Kemendesa. desa) x 100 Tertinggal, dan Transmigrasi (DPMD) (KemenDesa PDTT) Sasaran 5: Meningkatnya peran Desa sebagai pendukung aktivitas perekonomian Daerah (IKLH) menggambarkan mutu lingkungan lahan)/3 dan Kehutanan Hid up daerah. (KLHK) 3 Indeks Risiko Nilai indeks risiko gabungan dari IRB = (Bahaya x Badan Nasional Bad an Ben can a bahaya, kerentanan, dan kapasitas Kerentanan) / Kapasitas Penanggulangan Penanggulangan daerah. Bencana (BNPB) Ben can a Daerah (BPBD) No Indikator Definisi Operasional Rum us Sumber Data Penanggung Jawab Hitu112 1 Indeks Indeks pengukuran Skoring Kementerian Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Konektivitas keterhubungan transportasi komposit dan Perumahan Rakyat (PUPR), Penataan Ruang (PUPR) Wilayah antarwilayah (jalan, jembatan, Kementerian Perhubungan, dan Dinas Perhubungan mod a transportasil. Badan Pusat Statistik (BPS) Sasaran 9: Meningkatknya akses dan kualitas jaringan infrastruktur antar wilayah kota- Desa yang mendukung pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kawasan No lndikator Definisi Operasional Rumus Hitung Su.mber Penanggung Jawab Data 1 Indeks Indeks gabungan yang membandingkan Rumus BPS IPG BPS Dinas Pemberdayaan Pembangunan pencapaian perempuan dan laki-laki pada IPM. Perempuan dan Gender Perlindungan Anak (DP3A) 2 Tingkat Persentase penduduk dengan pengeluaran di (Penduduk miskin BPS Dinas Sosial Kemiskinan bawah garis kemiskinan. / Total penduduk) x 100 Sasaran 8: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat No Indikator Def"misi Operasional Rumus Hitung Sumber Data Penanggung Jawab 1 Usia Harapan Hidup Perkiraan umur rata-rata penduduk Rumus Life Table (BPS) BPS Dinas berdasarkan pola mortalitas. Kesehatan 2 Persentase Masyarakat Persentase masyarakat yang terlibat (Jumlah masyarakat Dinkes, Dinas Bidang Kesehatan yang dalam program kesehatan berbasis diberdayakan / Total Puskesmas Kesehatan Diberdavakan rnasyarakat (Posyandu, kaderl. target) x 100 Sasaran 7: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat No Indikator Definisi Operasional Rum us Sumber Data Penanggung Jawab Hi tung 1 Per sen tase 0 PK Persentase objek (OPK Dinas Pendidikan dan Dinas Pendidikan dan yang Ditampilkan pemajuan kebudayaan tampil I Kebudayaan, Kebudayaan, diPekan yang tampil dalam event total OPK) Kebudavaan resmi daerah. x 100 2 Jumlah Portal Data Jumlah portal digital Total portal Dinas Perpustakaan dan Dinas Perpustakaan dan & Informasi Sejarah yang menyediakan Kearsipan, Dinas Pendidikan Kearsipan, Dinas Pendidikan inf orrnasi sejarah dan Kebudayaan, Dinas dan Kebudayaan, Dinas daerah. Komunikasi, lnformatika dan Komunikasi, Informatika dan statistik statistik Sasaran 11: Terlestarikannya obyek Pemajuan (OPK)melalui Peningkatan No Indikator Def"misi Operasional Rumus Hitung Sumber Data Penanggung Jawab 1 Persentase Peningkatan Persentase peningkatan jumlah objek (Objek dilestarikan / Dinas Pendidikan Dinas Pelestarian Cagar cagar budaya yang dilestarikan dan total potensi) x 100 & Kebudayaan Pendidikan & Buda a dimanfaatkan. Kebuda aan Sasaran 10: Terlestarikannya cagar budaya seb L, capaian Kementerian Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan , listrik, /total dan Perumahan Rakyat (PUPR) Penataan Ruang (PUPR), indikator Dinas Kesehatan, Dinas x 100 Pendidikan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agai warisan sejarah dan identitas Daerah Persentase ketersediaan infrastruktur dasar (air sanitasi, perumahan). 2 Indeks Pemenuhan Infrastruktur Layanan Dasar No Indikator Def"misi Operasional Rum.us Hitung Sumber Penanggung Jawab Data 1 Nilai SAKIP Nilai evaluasi atas implementasi sistem Nilai evaluasi KemenPAN- Bagian Organisasi Sekretariat akuntabilitas kinerja instansi Kernen PAN-RB RB Bombana pemerintah. 2 Opini Atas Penilaian kewajaran laporan keuangan Predikat audit BPK Badan Keuangan Daerah La po ran pemerintah dari BPK. (BKD) dan Inspektorat Daerah Keuangan Sasaran 13: Meningkatnya akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan No Indikator Definisi Operasional Rumus Hitung Sumber Data Penanggung Jawab 1 Persentase Produk Persentase produk ekraf lokal (Produk Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dinas Pariwisata, Ekrafyang yang teridentifikasi dan masuk berpotensi HKI / dan Olahraga, Dinas Kepemudaan dan Berpotensi daftar prioritas perlindungan Total produk Perindustrian dan Perdagangan, Olahraga, Dinas Dilindungi HKI HKI dalam Renlnd Ekraf. ekraf) x 100 Koperasi, dan UKM serta Perindustrian dan Kementerian Hukum dan HAM Perdagangan, (Ditien HKI) Koperasi, dan UKM Sasaran 12: Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Ekonomi Kreatif Daerah yang berbasis kearifan lokal dan mendukung • No Indikator Definisi Operasional Rum.us Sum.her Data Pena.nggung Jawab Hi tuna: 1 Nilai Indeks Penilaian komprehensif Nilai Kementerian Pendayagunaan Dinas Komunikasi, SPBE penerapan Sistem Pemerintahan SPBE Aparatur Negara dan Reformasi Informatika dan Statistik Berbasis Elektronik . Birokrasi (KemenPANRB) (Diskominfos) Sasaran 15: Tersedianya data dan sistem pemerintahan berbasis digital No Indikator Definisi Operasional Rum us Sumber Data Penanggung Jawab Hitun2 1 Nilai Indeks Skor hasil survei Skor IKM Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik Kepuasan kepuasan terhadap (IKM) oleh masing-masing unit terkait, Bagian Organisasi Masyarakat kualitas layanan publik. pelayanan, sesuai pedoman Kementerian Sekretariat Daerah PANRB 2 Tingkat Nilai tingkat kematangan Nilai Badan Pengawasan Keuangan dan Inspektorat Daerah Maturitas SPIP sistem pengendalian SPIP Pembangunan (BPKP), Inspektorat intern pemerintah. Dae rah Sasaran 14 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik NINA M IRINA, S.H., M.H. Pembina, IV/ a NJP. 19820531 200903 2 013 sesuai dengan aslinya, BAGIANHU BURHANUDDIN TI'D BUPATJ BOMBANA, Dalam rangka menjaga konsistensi, keterpaduan, dan keberlanjutan pencapaian kinerja, Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 dievaluasi secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan ditetapkannya lndikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029, diharapkan terwujud peningkatan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Indikator Kinerja Utama ini menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja, serta digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, penetapan kinerja, serta pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. lndikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 merupakan tolok ukur utama dalam menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…