DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II SUMBER DANA, BAB III PENGHITUNGAN, BAB IV PENGGUNAAN, BAB V PENYALURAN, BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, BAB VII TIM ASISTENSI DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADD, BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026; BUPATI BOMBANA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHA ESA Mengingat Menimbang TATA CARAPENGAWKASIAN DANPENYALURANALOKASIDANADESA TAHUNANGGARAN2026 PERATURANBUPATI BOMBANA NOMOR JS" TAHUN 2025 TENTANG BUPATI BOMBANA PROVINSISULAWESITENGGARA SALIN AN Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bombana.
4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bombana.
5.Sadan Keuangan Daerah adalah Bad an Keuangan Daerah Kabupaten Bombana.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana.
7.Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
8.Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah pendapatan atau gaji dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

P.ERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALO KASIDANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026. MEMUTUSKAN:

4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor l 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagairnana te1ah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); Menetapk.an 16. 15. 14.
9.Desa dalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan rnengurus urusan pemerintahan, kepentingan rnasyarakat setempat berdasarkan prakarsa rnasyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repu blik Indonesia.
10.KepalaDesa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Badan Perrnusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersarna oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalarnnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ADD . . yang diberikan kepada setiap Desa dengan memperhatikan kebutuhan siltap masing-masing desa.

(1)Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {l) mempertirnbangkan:
1. a.penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. b.tunjangao Kepala Desa, Perangkat Desa clan BPD· )
3. c.tambahan penghasilan Pemerintah Desa dan BPD· '
4. d.iuran -Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

BAB III

PENGHITUNGAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menganggarkan ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen] dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang diterima Daerah tahun anggaran 2026.
(2)Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Pemerintah Desa melalui Transfer dari Kas Daerah ke Kas Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026.
(3)Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBD tahun anggaran 2026 sebesar Rp.50.820.000.000,00 (Lima puluh milyar delapan ratus dua puluhjuta rupiah).
(4)Rincian besaran ADD untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercanturn dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 101.

BAB II

SUMBER DANA

Pasal 2

17.Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah ADD yang diberikan secara proporsional kepada setiap desa menggunakan rum us perhitungan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah Desa dan indeks kesulitan geogra.fis.

(1)Rincian ADD Tahun Anggaran 2026 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

Pasal 4

e.iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
f.sewa Server (cloud) Aplikasi Siskeudes dan Sipades;
g.insentif Pelayan Masyarakat Desa;
h.operasional Kelembagaan Desa;
t.kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa; J· operasional kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional;
k.operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
1. 1.operasional MajelisTa'lim;
m.operasional Dasawisma;
n.peningkatan kapasitas Perangkat Desa dan BPD;
o.kegiatan penunjang ketahanan pangan dan satu desa satu produk; dan
p.kegiatan lain yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

(2)Pelayan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain:
1. a.imam desa dan imam masjid;
2. b.pendeta;
3. c.pandita;
4. d.perawat Desa;
5. e.dukun terlatih;
6. f.anggota satuan perlindungan masyarakat;
7. g.pengelola Air Bersih Desa;
8. h.kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  1. 1.pengelola Listrik Desa; J. pokja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Desa; dan
9. k.pelayan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
(3)Bupati dapat menentukan besaran Alokasi Dasar dan menambahkan Alokasi Formula dengan pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan pengalokasian dana ADD. RJDX60% = BJD Bobot J umlah Dusun = JDD/JDKD = RJD Desa • RLW:Rasio Luas Wilayah • BLW :Bobot Luas Wilayah • JDD :Jumlah Dusun Desa •JDK: Jumlah Dusun Keseluruhan Desa • RJD :Rasio Jumlah Dusun • &JD :Bobot Jumlah Dusun RLWX10°/o= BLW • JPKD: Jumlah Penduduk Keseluruhan Desa • RJP :Rasio Jumlah Penduduk ·&JP :Bobot Jumlah Penduduk Bobot Luas Wilayah Desa = • LWD:Luas Wilayah Desa LWD/LWKD = RLW • LWK:Luas Wilayah Keseluruhs RJPX30o/o == &JP
1. a.alokasi dasar; dan
2. b.alokasi formula.
(2)Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan merata sebesar Rp.378.677.650,-(tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) per Desa.
(3)Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima rnilyar rupiah) untuk Desa dengan memperhitungkan:
1. a.jumlah penduduk dengan bobot 30o/o (tiga puluh persen);
2. b.luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
3. c.jumlah dusun dengan bobot 60°/o(enam puluh persen).
(4)Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan Rumus: Bobot Jumlah Penduduk = Keterangan: JPD/JPKD = RJP •JPD: Jumlah Penduduk Desa ( 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran melalui Rekening Pribadi.

Pasal 6

Penggunaan Dana ADD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

a.penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b.tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
c.tambahan penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;
d.biaya Operasional Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK, Dasawisma, Kepemudaan, Lembaga Adat, Majelis Ta'lim, P2TP2A di Desa dan Posyandu;
e.biaya Pendataan dan Penginputan Data Profil Desa, Aset Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa;
f.dana Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Desa;
g.biaya pembebasan lahan untuk Sarana Pemerintahan Desa dan Sarana Olahraga Desa;
h.kegiatan perbaikan mutu Kesehatan dan Pendidikan;
1. 1.beasiswa bagi masyarakat kurang mampu;
j.pengadaan alat permainan edukatif untuk TK/PAUD;
k.iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desadan Perangkat Desa;
1. 1.iuran Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
m.pembangunan/peningkatan/rehabilitasi Infrastruktur Desa yang bersifat Padat Karya Tunai;
n.biaya Publikasi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan Aset dan Keuangan Desa; dan
o.dana Kegiatan lain yang dianggap penting dan prioritas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 5

( 1) Kepala Desa dan BPD dapat memperoleh tunjangan setiap bulan dengan pembayaran melalui Rekening Pribadi.

(2)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Tunjangan Jabatan Kepala Desa dialokasikan paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
2. b.Tunjangan Kedudukan Ketua BPD dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
3. c.Tunjangan Kedudukan Wakil Ketua, Sekretaris dan Kepala Bidang dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh rupiah); dan

Pasal 7

(2)Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diterima pada minggu pertama bulan berikutnya.
(3)Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Penghasilan tetap Kepala Desa dialokasikan paling sedikit perbulan sebesar Rp.2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah);
2. b.Penghasilan tetap Sekretaris Desa dialokasikan paling sedikit perbulan sebesar Rp.2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah); dan
3. c.Penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa dialokasikan paling sedikit perbulan per-orang sebesar Rp. 2.022.200,-(dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
1. a.Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus PegawaiNegeriSipil; dan
2. b.Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara.
(1)Pemerintah Desa dan BPD dapat memperoleh tambahan penghasilan setiap bulan.
(2)Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Kepala Desa dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
2. b.Sekretaris Desa dialokasikan paling tinggi per bulan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
3. c.Kepala Seksi dan Kepala Urusan dialokasikan paling tinggi per bulan per orang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
4. d.Kepala Du sun dialokasikan paling tinggi per bulan per orang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah); dan
5. e.Pimpinan dan Kepala Bidang BPD dialokasikan paling tinggi per bulan per orang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).
(3)Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan apabila:
1. a.absensi dan laporan harian Kepala Desa telah diverifikasi oleh Camat;
2. b.laporan kinerja bulanan BPD yang dibuat secara kolektif telah diverifikasi oleh Camat; dan
3. c.absensi dan laporan harian Perangkat Desa telah diverifikasi oleh Kepala Desa.

Pasal 8

d.Tunjangan staf Administrasi BPD dialokasikan paling tinggi perbulan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(1)Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD memperoleh Jaminan Ketenagakerjaan.
(2)Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

( l) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Jaminan Kesehatan.

(2)Jaminan Kesehatan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar So/o (lima persen) dari besaran Penghasilan Tetap per orang perbulan.
(4)Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan ketentuan 1 °/o (satu persen) dari peserta dan 4% (empat persen) dari pemberi kerja melalui APBD.
(5)Batas paling tinggi gaji atau upah perbulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu sebesar Rp.12.000.000>- (dua belas juta rupiah).
(6)Batas paling rendah gaji atau upah perbulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu sebesar Upah Minimum Provinsi Tahun 2026.
(7)Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada Keputusan yang ditetapkan oleh Gubemur Sulawesi Tenggara.

Pasal 9

( 1) Honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus Hrna puluh ribu rupiah).

(2)Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator dialokasikan paling tinggi per-bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
(3)Honorarium Imam Mesjid/Imarn Desa, Pendeta, Pemimpin Ibadah Hindu dan Buddha dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
(4)lnsentif anggota Linmas paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
(5)Honorarium Pelayan Masyarakat lainnya dialokasikan paling tinggi per-bulan per-orang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
(6)Jika dalarn hal Pembantu Tugas Umum Desa/Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Desa, maka honorarium tidak diberikan.

Pasal 11

(3)Juran Jaminan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) sebesar 0,54o/o(nol koma Hrna puluh empat persen) dari Penghasilan Tetap perorang perbulan.
(4)Batas paling tinggi gaji atau upah perbulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
(5)Batas paling rendah gaji atau upah perbulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran iuran bagi peserta pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar Upah Minimum Provinsi Tahun 2026.
(6)Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada Keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara.
(1)Penyaluran Dana ADDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf k dan huruf 1 dilakukan setiap bulan dan diterirnakan pada minggu pertama bulan berjalan ke rekening masing-masing penerima.
(2)Penyaluran Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana ADD di Desa dan penyaluran dana basil pemotongan Dana ADD ke Rekening masing-masing penerirna penghasilan tetap dan tunjangan.
(3)Sebelum meJakukan penyaluran Dana ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan pemotongan sebesar 1 % (satu persen) dari besaran masing-masing penghasilan tetap yang diterima perbulannya.
(4)Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya hasil pemotongan tersebut disetorkan ke rekening badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan dengan mekanisme intersave berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…