DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Pasal 2: (1) Bantuan sosial diberikan kepada perempuan rawan sosial ekonomi yang memenuhi kriteria. (2) Kriteria perempuan rawan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun; b. istri yang ditinggal suami; c. menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga; dan d. berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak. Pasal 3: (1) Bantuan sosial diberikan kepada perempuan rawan sosial ekonomi yang memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan bagi perempuan rawan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berdomisili tetap dan memiliki kartu tanda penduduk elektronik; b. tidak menerima bantuan sosial tunai lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBD, serta anggaran pendapatan dan belanja desa; dan c. tidak berstatus aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, pegawai badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian dan Besaran Bantuan Sosial Kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Bombana.
2.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bombana.
3.Bantuan Sosial adalah upaya yang dilakukan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
4.Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 2

(1)Bantuan Sosial diberikan kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang memenuhi kriteria.
(2)Kriteria Perempuan Rawan Sosial Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan) tahun;
2. b.istri yang ditinggal suami;
3. c.menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga; dan
4. d.berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

Pasal 3

(1)Bantuan Sosial diberikan kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang memenuhi persyaratan.
(2)Persyaratan bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.berdomisili tetap dan memiliki kartu tanda penduduk elektronik;
2. b.tidak menerima Bantuan Sosial tunai lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara dan APBD serta anggaran pendapatan belanja desa; dan
3. c.tidak berstatus aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, Palisi Republik Indonesia, pegawai badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

BAB III

BESARAN BANTUAN SOSIAL DAN PENGGUNAAN

Pasal 4

(1)Bantuan Sosial kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi berupa uang atau barang digunakan untuk kegiatan usaha ekonomi produktif.
(2)Besaran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 5

(1)Bantuan Sosial digunakan untuk kegiatan yang secara langsung mendukung produktifitas yang dijalankan.
(2)Penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur pembelian barang atau bukti lain yang sah.

BAB IV

MEKANISME PENGUSULAN, VERIFIKASI DAN VALIDASI, DAN PENYALURAN BANTUAN

Pasal 6

(1)Pemohon mengajukan Permohonan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Dinas Sosial.
(2)Permohonan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
1. a.proposal permohonan bantuan;
2. b.fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga; dan
3. c.fotokopi buku rekening.
(3)Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat rencana usaha dan rencana anggaran biaya.
(4)format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi terhadap proposal yang diajukan.
(2)untuk melakukan verifikasi dan validasi Bupati membentuk tim verifikasi dan validasi.
(3)Verifikasi dan validasi dilakukan dengan melibatkan pendamping sosial. ------
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)instrument verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, Dinas Sosial membuat rekomendasi kepada Bupati tentang calon penerima Bantuan Sosial.
(2)Dalam hal jumlah daftar nama calon penerima yang masuk ke Dinas Sosial melebihi kemampuan keuangan Daerah, maka diutamakan calon penerima Bantuan Sosial berdasarkan usia yang paling tua.
(3)Bupati menetapkan daftar penerima Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati.
(4)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Penyaluran Bantuan Sosial dilakukan dengan metode transfer tunai ke rekening masing-masing melalui Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
(2)Penerima Bantuan Sosial harus menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan pakta integritas di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
(3)surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 10

Penganggaran Bantuan Sosial kepada Perempuan Rawan Sosial Ekonomi bersumber dari APBD

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…