DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini menetapkan ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang meliputi pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian Naskah Dinas yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3.Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4.Pemerintahari Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-1uasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Peran8kat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso. 6.Dewan...
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Bondowoso.
7.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso.
8.Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Bondowoso.
9.Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Bondowoso.
10.Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Bondowoso.
11.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
12.Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
13.Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
14.Naskah Dinas yang diselenggarakari secara elektronik adalah informasi yang direkam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Daerah.
15.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentivikasi. BAB 11 JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASRAH DINAS

Pasal 2

Jenis Naskah Dinas terdiri atas:

a.Naskah Dinas arahan;
b.Naskah Dinas korespondensi; dan
c.Naskah Dinas khusus. Ba8ian... 1111111

Pasal 3

Naskah Dihas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a.Naskah Dinas pengaturan
b.Naskah Dinas penetapan; dan
c.Naskah Dinas penugasan.

Pasal 4

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.Perda;
b.Perbup; dan
c.Peraturan DPRD.

Pasal 5

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

a.Keputusan Bupati;
b.Keputusan DPRD;
c.KeputuSan Pimpinan DPRD; dan
d.Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 6

Susunan dan bentuk Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud I dalam Pasal 4 dan Naskah Dinas penetapan sebagaima]ia dimaksud dalam Pasal 5 diatur sesuai dengan ketentuan beraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas:
1. a.suriat perintah;
2. b.surat tugas; dan
3. c.surat peljalanan dinas.
(2)Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi perintah dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan pekeljaan tertentu di luar tugas dan fungsi.
(3)Surat' tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekeljaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(4)FLTrit+P:F. ¥anm¥rudpinaka:Sedboafiarmme¥};£g¥±:eTr£±Pkaia :yeaht Penggivna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan peljalanan dinas pejabat negara, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain.

Pasal 8

Susunan dan bentuk Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.korespondensi internal; dan
b.korespondensi ekstemal.

Pasal 10

Naskah Dinas korespondensi internal sebagalmana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:

a.nota dinas;
b.memo; dan
c.disposisi.

Pasal 11

(1)Nota Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a merupakan sarana komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal Perangkat Daerah.
(2)Memo sebagaimana dimaksud dalam pasal lo huruf b berisi informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, atau pendapat yang dibuat oleh atasan kepada bawahannya.
(3)Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak lanjut/tariggapan terhadap Naskah Dinas masuk.

Pasal 12

Susunan dan bentuk Naskah Dinas korespondensi interrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…