Pemerintah Kabupaten Bondowoso
Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, bertindak sebagai garda terdepan dalam implementasi kebijakan nasional di tingkat lokal. Signifikansi lembaga ini krusial dalam memastikan terpenuhinya pelayanan publik dasar, terlaksananya pembangunan daerah, serta terjaganya stabilitas sosial dan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat Bondowoso. Ruang lingkup operasionalnya meliputi aspek regulasi melalui penerbitan peraturan daerah, pelayanan publik esensial seperti kesehatan dan administrasi kependudukan, serta program pembangunan di berbagai sektor. Inisiatif strategis seperti Sistem Informasi Aplikasi Perijinan Online dan SIGABAN (Sistem Informasi tangGAp BencANa) menunjukkan komitmen Bondowoso terhadap transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan publik.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso
Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Lembaga ini merupakan ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal, bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kehadirannya krusial dalam memastikan pelayanan publik dasar terpenuhi, pembangunan daerah berjalan, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Dalam aspek regulasi, pemerintah daerah ini mengeluarkan berbagai peraturan daerah dan kebijakan turunan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Sementara itu, aspek pelayanan publik meliputi penyediaan layanan esensial seperti kesehatan, kependudukan, perizinan, dan informasi publik.
Beberapa intervensi dan program strategis yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Bondowoso antara lain Sistem Informasi Aplikasi Perijinan Online, SIGABAN (Sistem Informasi tangGAP BencANa), dan SELASIH (Sistem Elektronik Layanan Adminduk Sinergi dengan Instansi Kesehatan). Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan, kesiapsiagaan bencana, dan integrasi layanan publik.
Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkontribusi pada isu-isu nasional melalui pembangunan ekonomi lokal, seperti memajukan sektor peternakan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Implementasi layanan publik digital juga mendukung agenda nasional transformasi digital. Selain itu, kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan program lingkungan hidup sejalan dengan komitmen nasional terhadap keberlanjutan.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk berbagai keperluan, mulai dari mengurus perizinan dan administrasi kependudukan hingga mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan atau mencari informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Interaksi ini menegaskan peran penting pemerintah daerah dalam kehidupan sehari-hari warga.
Sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan di Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bondowoso adalah lembaga vital yang menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di tingkat daerah. Dengan mandat yang luas dan berbagai inisiatif strategis, pemerintah daerah ini berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bondowoso. Kontribusinya terhadap isu-isu nasional menunjukkan relevansinya dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso No. 1 Tahun 2014
Materi Pokok Pada Peraturan ini antara lain mengatur tentang Ketentuan Umum; RPJMD Kabupaten Bondowoso merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD; Sistematika RPJM Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018; sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2014-2018; SKPD melaksanakan program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD; SKPD harus melakukan konsultasi dan koordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Bondowoso dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja SKPD; pengendalian dan Evaluasi; Dalam hal RPJMD Tahun 2019-2023 belum ditetapkan, maka untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada RPJMD Tahun 2014-2018
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur tentang penetapan indikator kinerja utama di lingkungan pemerintah kabupaten bondowoso yang merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan masing-masing PD untuk menyusun RKPD, Renstra PD, rencana kinelja tahunan, rencana keria dan anggaran, penetapan kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPD dan Renstra.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Kedudukan, fungsi dan manfaat, azas dan ruang lingkup; 3. Tujuan, Kebijakan dan strategi penataan ruang bagian wilayah perkotaan maesan; 4. Rencana Pola Ruang; 5. Rencana Jaringan Prasarana; 6. Sub Bagian Wilayah Perkotaan Prioritas; 7. Ketentuan Pemanfaatan Ruang; 8. Peraturan Zonasi; 9. Ketentuan Perizinan; 10. Insentif dan Disensitif; 11. Hak dan Kewajiban Masyarakat; 12. Kelembagaan; 13. Ketentuan Penyidikan; 14. Sanksi Administratif; 15. Sanksi Pidana; 16. Ketentuan Lain-Lain; 17. Ketentuan Peralihan; 18. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2015 Nomor 2 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pembinaan dan pengawasan alokasi dana desa kabupaten bondowoso tahun anggaran 2025 mencakup ketentuan umum; sumber alokasi dana desa; pengalokasian dana penghitungan alokasi dana desa; alokasi dana desa; penggunaan alokasi dana desa; bidang belanja penyelenggaraan pemerintahan desa; tata cara penyaluran alokasi dana desa; pembinaan dan pengawasan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup, Lampiran
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang meliputi pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian Naskah Dinas yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 22 Tahun 2017
peraturan ini mengatur mengenai rencana detail tata ruang dan zonasi bagian wilayah perkotaan jambesari darussholah tahun 2017 -2037. pengaturan meliputi: ketetntuan umum, penetapan zinasi, rencana pengembangan jaringan, ketentuan pemanfaatan ruang, ketentuan perizinan, hak kewajiban masyarakat, kelembagaan, ketentuan penyidikan, sanksi administratif, sanksi pidana