Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3.Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso.
5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso.
6.Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihomiati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk me nyelenggarakan rumah tangga D e s anya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 11.Badan. . .
24.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4) sehagaimana telah diHhah beberap_a kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 5ondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 69) ;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 35) ;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor
36);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 Nomor 12);
28.Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bondowoso (BeritaL Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 19); 29.Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 28); 30.Peraturan Bupati Bondowo§o Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan F\mgsi serta Tata Keria Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 125); 31.Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 48 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 48); 32.Peraturan... 24.Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksarianya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang merupakan mitra keq.a pemerintah dan organisasi kemasyarakatan/ lembaga kemasyarakatan lainnya.
25.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPM atau sebutan lain LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
26.Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, 01eh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak di bidarig usaha kesejahteraan sosial.
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
28.Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran PPKD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 29.Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa. 30.Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukari untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan desa beljalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundarig-undangan.
31.Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
32.Koordinasi adalah proses pengintegrasian dan singkronisasi program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah dan desa untuk mencapal tujuan bersama yang telah ditetapkan.
33.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-fa]stor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.