DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pembinaan dan pengawasan alokasi dana desa kabupaten bondowoso tahun anggaran 2025 mencakup ketentuan umum; sumber alokasi dana desa; pengalokasian dana penghitungan alokasi dana desa; alokasi dana desa; penggunaan alokasi dana desa; bidang belanja penyelenggaraan pemerintahan desa; tata cara penyaluran alokasi dana desa; pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pembinaan, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemb e ntukan D aerah -daerah Kabup aten D alam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat 11 Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagainana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); 4.Undang-Undang...
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun 2015 Nomor 5679);
5.Undang-undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keria menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pem binaan dan Pe ngawas an Penyele nggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor loo, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6833)
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537); 13.Peraturan...
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1781);
17.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
19.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
20.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
21.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (I,embaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 4 Serf E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 8);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10); 24.Peraturan...
24.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 48);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 (I+embaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023 (I,embaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 1);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 35);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 36);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 Nomor 12); 29.Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 19); 30.Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 28); 31.Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 'I\lgas dan F`ungsi serta Tata Kelja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 125);
32.Peraturan... 32.Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 Nomor 21); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALORASIAN, PENIALURAN, PENGGUNAAN, PEMBINRAN DAN PENGAWASAN ALORASI DANA DESA RABUPATEN B0NDOWOSO TAHUN ANGGARAN 2025. BABI KRTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3.Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso.
5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso.
6.Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihomiati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10.Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk me nyelenggarakan rumah tangga D e s anya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 11.Badan. . .
24.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4) sehagaimana telah diHhah beberap_a kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 5ondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 69) ;
25.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 35) ;
26.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 36);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2025 Nomor 12); 28.Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bondowoso (BeritaL Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 19); 29.Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 28); 30.Peraturan Bupati Bondowo§o Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan F\mgsi serta Tata Keria Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 125); 31.Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 48 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 48); 32.Peraturan... 24.Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKK adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksarianya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang merupakan mitra keq.a pemerintah dan organisasi kemasyarakatan/ lembaga kemasyarakatan lainnya.
25.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat LPM atau sebutan lain LPMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. 26.Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, 01eh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak di bidarig usaha kesejahteraan sosial.
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso. 28.Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran PPKD, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 29.Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa. 30.Pengawasan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukari untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan desa beljalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundarig-undangan.
31.Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
32.Koordinasi adalah proses pengintegrasian dan singkronisasi program dan kegiatan pada organisasi perangkat daerah dan desa untuk mencapal tujuan bersama yang telah ditetapkan. 33.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-fa]stor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pasal 2

(1)Pendapatan Desa berupa ADD dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang penanggulangan bencana, serta keadaan darurat dan mendesak.
(2)Pendapatan...
(2)Pendapatan Desa berupa ADD bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan memberdayakan masyarakat;
2. b.meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
3. c.meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
4. d.meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; dan
5. e.mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. BAB 11 SUMBER ALORASI DANA DESA

Pasal 3

Sumber ADD berasal dari APBD.

BAB ILL

PENGALORASIAN DAN PENGHITUNGAN ALORASI DANA DESA

Pasal 4

( 1 ) AbD dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

a.alokasi siltap;
b.alokasi dasar;
c.alokasi operator; dan
d.alokasi formula.

(2)Alokasi siltap setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebesar 82,11 % (delapan puluh dua koma sebelas persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun chggaran 2024.
(3)Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b adalah sebesar 12,16 °/o (dua belas koma enam belas persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2025.
(4)Alokasi operator setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebesar 2,32 % (dua koma tiga puluh dua persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2025.
(5)Alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebesar 3,41 0/o (tiga koma empat puluh satu persen) dari jumlah keseluruhan ADD Tahun Anggaran 2025, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
1. a.3 0/o (tiga persen) untukjumlah penduduk;
2. b.1 0/o (satu persen) untuk angka kemiskinan;
3. c.3 % (tiga persen) untuk luas wilayah;
4. d.2 % (dua persen) untuk Indeks kesulitan geografis; dan
5. e.91 % (Sembilan Puluh Satu persen) untukjumlah RT/RW.
(6)Penghitungan. . .
(6)Penghitungan besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: AF setiap desa = {(0,3 x Z1) + (0,1 x Z2) + (0,3 x Z3) + (0,2 x Z4) + (0,91 x Z5)} x (ADD Daerah - Alokasi Siltap - AD Daerah) Keterangan : AF setiap desa ZI Z2 Z5 ADD Daerah AD Daerah : Alokasi Forlnula setiap desa. : rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa di Daerah. : rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin di Daerah. : rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa di Daerah. : rasio indeks kesulitan geografis desa terhadap total deks kesulitan geografis desa di Daerah. : rasio jumlah RT/RW setiap Desa terhadap total RT/RW desa se di Daerah. : Besaran Alokasi Dana Desa Daerah; : Besaran Alokasi Dasar Daerah.

BAB IV

ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

ADD setiap Desa tercantum dalarn Lalnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BABV PENGGUNAAN ALORASI DANA DESA

Pasal 6

ADD digunakan untuk belanja desa dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 7

(1)Klasifikasi belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas bidang:
1. a.penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. b.pembinaan kemasyarakatan desa;
3. c.penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
(2)Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
(3)Bidang...
(3)Bidang belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa yang meliputi:
  1. 1.Penyediaan Siltap dan Tunjangan Kepala Desa;
  2. 2.Penyediaan Siltap dan Tunjangari Perangkat Desa;
  3. 3.Penyediaan Jaminari Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  4. 4.Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran pakaian dinas/atribut listrik/telpon, perjalanan dinas, dart lain-lain) ;
  5. 5.Penyediaan 'nmjangan BPD;
  6. 6.Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, peljalanan dinas, 1istrik/telepon, dan lain- 1ain);
  7. 7.Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
2. b.Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa yang meliputi:
  1. 1.Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan;
  2. 2.Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Kantor Desa;
  3. 3.Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa.
3. c.Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, statistik, dan Kearsipan yang meliputi:
  1. 1.Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Keluarga, Kartu Kematian dan lain-lain) ;
  2. 2.Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Proffl Desa (profil kependudukan dan potensi desa) ;
  3. 3.Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
  4. 4.Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. d.Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan yang meliputi:
  1. 1.penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan D esa/ Pembahasan APE Desa (Muscles Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes dan lain-lain yang bersifat reguler) ;
  2. 2.penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (muscles rembug warga dan lain-lain yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa) ;
  3. 3.penyusunan dokumen perencanaan Desa (RPJM Desa/RKP Desa dan lain-lain);
  4. 4.penyusunan dokumen keuangan Desa (APE Desa/ APE Desa Perubahan/LPU APE Desa dan seluruh dokumen terkait);
  5. 5.Pengelolaan/ administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
  6. 6.penyusunan kebijakan desa (Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa dan lain-lain di luar dokumen Rencana Pembangunari/ Keuangan) ; 7.penyusunan...
  7. 7.penyusunan laporan kepala desa/penyelenggaraan pemerintahan desa (laporan akhir tahun anggaran laporan akhir nasa jabatan laporan keterangan akhir tahun anggaran informasi kepada masyarakat) ;
  8. 8.koordinasi/ken.asama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa (antar Desa/Kecamatan/ Kabupaten Pihak Ketiga dan lain-lain) ;
  9. 9.dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, pemilihan kepala kewilayahan dan pemilihan anggota BPD fyang menj.adi wewenang Desa) ;
  10. 10.penyelenggaraan lomba antar kewilayahari dan pengiriman kontingen dalam mengifuti lomba desa;
5. e.Sub Bidang Pertanahan
  1. 1.sertifikasi tanah kas desa;
  2. 2.administrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan) ;
  3. 3.mediasi konflik pertanahan;
  4. 4.penentuan/ penegasan/ pembangunan batas / patok tanah Desa.
(4)Bidang belarija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi:
  1. 1.pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan desa (pembangunan pos pengawasan, pelaksanaan jadwal ronda/ patroli, dan lain-lain) ;
  2. 2.penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan / ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlirmas desa) ;
  3. 3.koordinasi pembinaan ketentraman ketertiban dan p erlindungan in asyarakat ( dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah dan lain-lain) Skala I+okal Desa;
  4. 4.pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
  5. 5.pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat.
2. b.Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan yang meliputi:
  1. 1.pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
  2. 2.pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan sebagai walal Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
  3. 3.penyelenggaraan festival kesenian adat/kebudayaan dan keagalnaan (perayaan hari kemerdekaan hari besar keagamaan dan lain-lain) tingkat Desa;
  4. 4.pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/ rumah adat/ keagamaan milik Desa;
  5. 5.pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik Desa.
3. c.Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang meliputi:
  1. 1.pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
  2. 2.penyelenggaraan...
  3. 2.penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (kepemudaan penyadaraan wawasan kebangsaan dan lain-lain) tingkat Desa;
  4. 3.penyelenggaraan festival/1omba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa;
  5. 4.pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olahraga.
4. d.Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat yang meliputi:
  1. 1.Pembinaan LKMD/LPM/ LPMD;
  2. 2.Pembinaan PKK;
  3. 3.Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VI

BIDANG BELANJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 8

Besaran tunjangan BPD ditetapkan sebagai berifut:

a.Ketua sebesar Rp.250.000,OO (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
b.Walal Ketua sebesarRp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
c.Sekretaris sebesar Rp.225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan; dan
d.Anggotasebesar Rp.200.000,OO (dua ratus puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

Pasal 9

(1)Operasional BPD ditetapkan sebesar Rp.1.500.000,OO (satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun. {2) Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menunjang kegiatan rutin BPD yang meliputi:
1. a.biaya pemeliharaan Sekretariat BPD;
2. b.pengadaan Alat Tulis kantor;
3. c.perlengkapan sarana ken.a;
4. d.honorarium petugas/ operator/tenaga staf BPD;
5. e.perjalanan dinas;
6. f.pengadaan pakaian dinas dan atribut BPD.
(3)Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pelaksana kegiatan yang ditunjuk oleh Kepala Desa. Ba8ian...

Pasal 10

( 1) Operasional LKD diprioritaskan bagi RT/RW.

(2)Operasional RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap RT/RW sebesar Rp.500.000,OO (lima ratus ribu rupiah) per tahun per lembaga.
(3)Operasional RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membantu pelaksariaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
(1)Penyediaan biaya belanja barang/jasa operasional perkantoran dan Pemerintah Desa disesuaikan kemampuan keuangan Desa dengan skala prioritas dan memperhatikari prinsip efektif, efisien dan ekonomis.
(2)Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.ATK (sesuai kebutuhan);
2. b.honorarium PKPKD;
3. c.honorarium PPKD;
4. d.honorarium Petugas kebersihan dan keamanan;
5. e.perlengkapan perkantoran;
6. f.pengadaan pakaian dinas dan atribut Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  1. 9.perjalanan dinas;
7. h.belanja cetak dan penggandaan;
8. i.pembayaran jasa listrik, telepon, air, internet, majalah/surat kabar, pos dan giro, dan lain-lain.
9. j.Kebutuhan operasional lainnya.
(3)PKPKD sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat (2) mendapatkan honorarium dengan ketentuan:
1. a.PKPKD yang berasal dari Kepala Desa definitif sebesar Rp. loo.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan;
2. b.PKPKD yang berasal dari Penjabat Kepala Desa sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus Hma puluh ribu rupiah) per bulan.
(4)Honorarium PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari:
1. a.Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan;
2. b.Kepala Seksi dan Kepala Urusan selaku pelaksana kegiatan anggaran sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)per bulan;
3. c.Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan.
(5)PPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang ditetapkan setiap Tahun Anggaran.
(6)Untuk...
(6)Untuk mendukung tugas-tugas PPKD dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa menunjuk salah satu perarigkat desa sebagai Operator Desa yang ditetapkan dengan surat tugas.
(7)Operator Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi pengelolaan keuangan Desa.
(8)Apabila tidak terdapat perangkat desa yang mampu mengoperasikan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepala Desa dapat menunjuk tenaga operator diluar Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(9)Pemenuhan jasa kebersihan dan keamanan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Kepala Desa dapat menunjuk 1 (satu) orang petugas kebersihan kantor dan 1 (satu) orang petugas keamanan kantor yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. {10) Belanja jasa kebersihan dan belanja jasa keamanan kantor sebagaimana dimaksud pada aLyat (2) huruf e, berbentuk honorarium yang besarannya masing-masing paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan.

Pasal 12

(1)Kepala Desa yang telah berakhir nasa jabatannya mendapatkan tunjangan pumatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatannya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas jasa pengabdiannya.
(2)Perangkat Desa yang telah berakhir nasa jabatannya mendapatkan tunjangan pumatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatannya sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta ribu rupiah) atas jasa pengabdiannya.
(3)Kepala Desa/Perangkat desa yang berhenti sebelum berakhir nasa jabatannya tidak berhak atas tunjangan akhir nasa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2).
(4)Tunjangan pumatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan untuk Penjabat Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…