Peraturan ini mengatur tentang sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi mencakup ketentuan umum; mekanisme kerja; proses bisnis; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Peljanjian Kelja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Sistem kelja adalah serangkaian prosedur dan tata keH.a yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi; 3. Penyesuaian sistem keq.a adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kelja dan proses bisnis pegawai aparatur sipil negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik; 4. Mekanisme ken.a adalah proses dan cara keria organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai aparatur sipil negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keteranpilan; 5. Proses bisnis adalah fumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan ken.a yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi; 6. Pejabat fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah; 7.Dinas... 7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso; 8. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso; 9. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso; 10. Unit organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kelja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; 11. Pimpinan unit organisasi adalah pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu; 12. Pejabat penilai kinelja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan; 13. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela pejabat fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu dibawah pimpinan unit organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/ atau keterampilan; 14. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE, adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
Penyederhanaan birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam ran8ka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan SPBE.
( 1) Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan: a. penyederhanaan struktur organisasi; b. penyetaraan jabatan; c. penyesuaian sistem kerja; (2) Penyesuaian sistem kelja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi mekanisme kerja dan proses bisnis.
Sistem kelja sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) digunakan sebagai instrumen bagi pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi unit organisasi setelah penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan dalam rangka penyederhanaan birokrasi. Pasal. . .
Maksud dan tujuan penyesualan sistem kerja yaitu: a. mewujudkan proses kelja yang efektif dan efisien; b. memastikan pencapaian tujuan, strategi dan kinerja organisasi; c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia; d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. BAB 11 MERANISME KERJA
Mekanisme kelja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan dengan prinsip: a. orientasi pada hasil; b. kompetensi; c. profesionalisme; d. kolaboratif; e. transparansi; f. akuntabel.
(1) Mekanisme kelja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari: a. kedudukan; b. penugasan; c. pelaksanaan tugas; d. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; e. pengelolaan kinelja; f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. (2) Mekanisme keria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakari sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas Pegawai ASN setelah dilakukan penyederhanaan stmktur organisasi dan penyetaraan jabatan (3) Tahapan mekanisme kelja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. evaluasi. (4) Mekanisme kelja sebagainana dimaksud pada ayat (1) digambarkan melalui serangkaian alur kerja unit organisasi yang disesuaikan dengan karakteristik organisasi sebagai acuan dalam menyesuaikan sistem kerja yang dilaks anakan oleh Perangkat D aerah dengan memperhatikan struktur penugasan pada masing-masing Perangkat Daerah. Ba8ian... Bagian Kedua Kedudukan
(1) Kedudukan pejabat fungsional dan pelaksana pada Perangkat Daerah berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pejabat penilai kinelja sebagai atasan langsung. (2) Pimpinan unit organisasi merupakan pejabat pimpinari tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penetapan kedudukan pejabat fungsional dan pelaksana dilakukan melalui proses perencanaan dan dengan mempertimbangkan rentang kendali dan beban tugas organisasi. (4) Kedudukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian.
Rincian kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada masing-masing Perangkat Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalaln Peraturan Bupati ini. Bagian Ketiga Pendelegasian
(1) Pendelegasian kepada pegawai ASN merupakan pemindahan atau penyerahan mandat, wewenang, tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban kepada individu. (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendelegasian untuk menilai kinerja pejabat fungsional dan pelaksana pada unit organisasi dari pejabat penilai kinerja kepada pejabat yang ditunjuk secara lan8sun8. (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan naskah dinas pendelegasian. (4) Naskah dinas pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Keempat Penugasan Pasal 1 1 (1) Penugasan pejabat fungsional dan pelaksana dilakukan secara: a. individu; dan/atau; b. tim keria. (2) Penugasan... (2) Penugasan pejabat fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penetapan kedudukan pejabat fungsional dan pelaksana. (3) Penugasan pejabat fungsional dan pelaksana diberikan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi baik secara individu ataupun dalam tim keq.a dengan mempertimbangkan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi. (4) Penugasan pejabat fungsional dan pelaksana dalam tim kelja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melibatkan 1 (satu) atau lebih jenis jabatan. (5) Pola penugasan digambarkan dengan struktur penugasan yang merupakan hubungan pola kelja antara pejabat fungsional dan pelaksana dengan pejabat penilai kinelja dan pimpinan unit organisasi. (6) Pejabat fungsional dan pelaksana dapat terlibat untuk melaksanahan tugas lebih dari 1 (satu) target kinelja, baik berupa tugas rutin atau tugas insidental yang dilaksanakan dalani kurun waktu tertentu. (7) Penugasan pejabat fungsional dan pelaksana dilakukan melalui proses perencanaan berdasarkan beban kelja. (8) Pejabat fungsional dan/atau pelaksana diberikan surat penugasarl dan/atau bukti penugasan tertulis yang berbentuk fisik atau elektronik. (9) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kelja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pejabat fungsional dan/atau pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, 1intas unit organisasi dan/atau lintas instansi pemerintah. (10)Dalam hal tim keba yang anggotariya berasal dari lintas unit organisasi dan/atau lintas instansi pemerintah, pejabat fungsional dan/atau pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kineq.a.
Rincian struktur penugasan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan bupati ini.
(1) Penugasan pejabat fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dilakukan melalui: a. penunjukan; dan/atau b. pengajuan sukarela. (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penugasan langsung kepada pejabat fungsional atau pelaksana oleh pejabat penilai ]cher).a atau pimpinan unit organisasi untuk melaksanakan kineq.a tertentu. (3)Pengajuan... (3) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penugasan pejabat fungsional atau pelaksana atas dasar permohonan aktif dari pejabat fungsional atau pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu. (4) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh pejabat penilai kineH.a atau pimpinan unit organisasi. (5) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
Membuka PDF…