DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2026

Nomor: 13
Tahun: 2026
Ditetapkan: 16 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pemanfaatan dan pembagian bonus produksi panas bumi yang bersumber dari pemegang IPB; pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi; pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi; dan/atau pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi, atas pendapatan kotor penjualan uap panas bumi dan/atau pendapatan kotor penjualan listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
3.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
4.Bupati adalah Bupati Bondowoso.
5.Bagian. Perekonomian dan Administrasi Pembangunan adalah Unit Kelja Sekretariat Daerah yang membidangi perekonomian dan administrasi pembangunan. 6.Rekening...
6.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uanga daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk penampungan seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditefapkan.
7.Bonus Produksi Panas Bumi yang selanjutnya disebut Bonus Produksi adalah kewa].iban keuangari yang dikenahan kepada pemegang perizinan berusaha di bidang panas bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/ atau listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi.
8.Perizinan Berusaha di Bidang Panas Bumi yang selanjutnya disebut IPB adalah izin melakukan Pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah keria tertentu.
9.Wilayah Keq.a Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kelja adalah Wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu yang digunakan unfuk Pengusahaan Panas Bumi unfuk pemanfaatan tidak langsung.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan. Daerah. BAB 11 SUMBER, PENGANGGARAN, PENGALORASIAN DAN PERUNTURAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah menerima Bonus Produksi dari:
1. a.pemegang IPB;
2. b.pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi;
3. c.pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi; dan/atau
4. d.pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi, alas pendapatan kotor penjualan uap panes bumi dan/atau pendapatan kotor penjualan listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi sesuai dengan ketentuan perafuran perundang-undangan.
(2)Bonus Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Pemerintah Daerah melalui RKUD.

Pasal 3

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari Bonus froduksi Parias Bumi dicantumkan dalam APBD tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran berikutya. Bagian...

Pasal 4

Alokasi pemanfaatan Bonus Produksi ditetapkan dengan ketentuan sebagal berikut:

a.50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk belanja infrastruktur berupa penyediaan air minum (SPM), Pengelolaan Air Limbah (SPM), pembangunan jalan, penerangan (penyediaan listrik), penyediaan air bersih dan pengelolaan sampah di wilayah terdanpak;
b.50% (lima puluh persen) dialokasikan untuk belanja dalam program/program prioritas pembangunah Daerah pada Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana PembangLman Jangka Menengah Daerah (RIUMD).

Pasal 5

Besaran alokasi pemanfaatan Bonus Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB ILL

PENGELOIAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atas Bonus Produksi dilaksnakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan dana Bonus Produksi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan. BABV

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. A8ar... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangari Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso. Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 16 marel lo26 ABD. HAMID WAHID Diundangkan di Bondowoso pada tanggal \6 tnareL 2o}C SEKRETARIS DAERAH RABUPATEN BONDOWOSO, FATHUR ROZI BERITA DAERAH RABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2026 NOMOR ` a

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…