DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bondowoso Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai alokasi, besaran, pengecualian prosentase, mekanisme pembayaran, penganggaran dan pertanggungjawaban biaya penunjang operasional dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati setiap bulan.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3.Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bondowoso.
5.Biaya Penunjang Operasional, yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
6.Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 7.Anggaran...
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso. BAB 11 BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 2

(1)Dalam pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati disediakan BP0 setiap bulan.
(2)BPO sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dialokasikan untuk:
1. a.koordinasi;
2. b.penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
3. c.pengamanan; dan
4. d.kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
(3)Biaya KoordirLasi sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipergunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara lain, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dan Pemerintah Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
(4)Biaya Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipergunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangari kerawanan sosial yang disebabkan konflik sosial dan bencana alam yang menimpa warga/ masyarakatrdi Daerah.
(5)Biaya Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dipergunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat.
(6)Biaya Kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d digunakan untuk membiayai kegiatan kenegaraan, promosi, protokoler, pemberian penghargaan untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, semi, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan persatuan, dan pemberian bantuan kepada orang dan/atau masyarakat yang mengalami kesusahan/musibah, di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c. Ba8ian...

Pasal 3

(1)Besaran BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD.
(2)Klasifikasi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.PAD sampai dengan Rp.5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah) BPO paling rendah Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 30/o (tiga persen);
2. b.PAD di atas Rp.5.000.000.000,OO (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh hiliar rupiah}, BPO paling rendah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2°/o (dua persen);
3. c.PAD di atas Rp.10.000.000.000,OO (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), BPO paling rendah Rp.200.000.000,OO (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen);
4. d.PAD di atas Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) salnpai dengan Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), BPO paling rendah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar O,80°/o (nol koma delapan puluh persen) ;
5. e.PAD di atas Rp.50.000.000.000,OO (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), BPO paling rendah sebesar Rp.400.000.000,OO {empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen); dan
6. f.PAD di atas Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), BPO paling rendah sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar O,15°/o (nol koma lima belas persen) .

Pasal 4

(1)Prosentase perhitungan besaran BPO bagi Bupati setiap bulan berdasarkan klasifikasi PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan paling sedikit 60°/o (enam puluh persen) dari 100% (seratus persen) BPO.
(2)Prosentase perhitungan besaran BPO bagi Wakil Bupati setiap bulan berdasarkan klasifikasi PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling banyak 40% (empat puluh persen) dari 100% (seratus persen) BPO.
(3)Jumlah prosentase untuk besaran BP0 bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus 100% (seratus persen).
(4)Besaran BPO bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk tahun berkenaan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Bagian...

Pasal 5

Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati telah berakhir masa jabatannya dan dijabat oleh Penjabat Bupati, maka ketentuan Penggunaan Biaya Penunjang Operasional bagi Penjabat Bupati paling tinggi sebesar 95% (sembilan puluh lima persen).

BAB ILL

MERANISME PEMBAYARAN BIAYA PENUNJANG 0PERASIONAL

Pasal 6

(1)Pembayaran BPO bagi Bupati dan Wakil Bupati dilakukan dengan mekanisme pembayaran tunai dan/ atau non tunai.
(2)Mekanisme pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan teljadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.
(3)Mekanisme pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji Bupati dan Wakil Bupati.

BAB IV

PENGANGGARAN BIAYA PENUNJANG 0PERASI0NAL

Pasal 7

BPO bagi Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada APBD untuk kebutuhan 1 (satu) tahun anggaran berkenaan. BABV PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 8

( 1) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati dibuktikan dengan laporan penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati yang dilengkapi dengan kuitansi atau tanda bukti lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2)Rincian penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling sedikit memuat:
1. a.kegiatan;
2. b.tujuan;
3. c.penerima; dan
4. d.tanggal kegiatan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar se tiap o rang me nge tahuinya , me me ri n tah kan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso. Ditetapkan di Bondowoso padatanggal 14 3u`l ao2S ABD. HAMID WAHID Diundangkan di Bondowoso padatanggal 14 juli a,o25 SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN BONDOWOSO, I ' / ,, FATHUR ROZI BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025 NOMOR ` 9

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…