DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur megenai Alokasi dan Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa; memuat: alokasi dana desa; perhitungan; penyaluran; penggunaan; laporan dan pertanggungjawaban; monev;

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3.Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4.Camat adalah Camat se Kabupaten Bondowoso.
5.Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Bondowoso.
6.Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Bondowoso.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Alokasi Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APE Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. 12.Pajak...
12.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besamya kemakmuran rakyat.
13.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. BAB 11 ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RFTRIBUSI

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan bagi hasil pajak dan retribusi kepada Desa sebesar 100/o (sepuluh persen) dari penerimaan hasil pajak dan retribusi.
(2)Alokasi bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebagaimana dialokasikan dalam APBD tahun anggaran berialan.

BAB ILL

PENGHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAN RRTRIBUSI

Pasal 3

(1)Bagi hasil pajak dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
1. a.alokasi dasar; dan
2. b.alokasi proposional.
(2)Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a adalah sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan bagi hasil pajak tahun berkenaan.
(3)Alokasi proposional setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebesar 40 % (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan bagi hasil pajak tahun berkenaan, dihitung dengan bobot jumlah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun sebelumnya per tanggal 31 Desember.

Pasal 4

(1)Bagi hasil retribusi dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
1. a.alokasi dasar; dan
2. b.alokasi proposional.
(2)AIokasi...
(2)Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hur.uf a adalah sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan bagi hasil retribusi Tahun berkenaan.
(3)Alokasi proposional setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebesar 40 0/o (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan bagi hasil retribusi tahun berkenaan, dihitung dengan bobot jumlah realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun sebelumnya per tanggal 31 Desember.

Pasal 5

(1)Besaran Alokasi bagi hasil pajak dan retribusi yang diterima Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(2)Alokasi bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Desa ditetapkan dalam APE Desa.

BAB IV

TATA CARA pErvALURAN

Pasal 6

(1)Alokasi bagi basil pajak dan retribusi disalurkan setiap bulan. dalam 1 (satu) tahun.
(2)Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan berikutnya sesual dengan realisasi pajak dan retribusi.
(3)Apabila alokasi bagi hasil pajak dan retribusi tidak dapat disalurkan setiap bulan dalarn 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka alokasi bagi basil pajak dan retribusi dapat disalurkan 1 (satu) tahap dalam 1 (satu) tahun.
(4)Penyaluran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas Daerah ke rekening kas Desa atas nana Pemerintah Desa.
(5)Penyaluran alokasi bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diawali dengan permohonan pencairan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BABV PENGGUNAAN ALORASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 7

Alokasi bagi hasil pajak dan retribusi digunakan untuk klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang:

a.bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
b.bidang pelaksanaan pembangunan desa;
c.bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
d.bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan/atau
e.penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.

BAB VI

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

(1)Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan alokasi bagi hasil pajak dan retribusi yang diterima.
(2)Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan alokasi bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud d'alam Pasal 7 kepada Bupati melalui Camat.
(3)Laporan penggunaan alokasi bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

(1)Camat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penggunaan alokasi bagi hasil pajak dan retribusi.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan bagian yang tidak teapisahkan dari p elaksanaan evaluasi te rhadap laporan dan pertanggungjawaban APE Desa.

BAB VIII

KRTENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso. Ditetapkan di Bondowoso MUHAMAD HADI WAWAN GUNTORO Diundangkan di Bondowoso padatanggal 23 ]ariuari ao25 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO, R/ HAERIAII YULIATI BERITA DAERAH RABUPATEN BONDOWOS0 TAHUN 2025 NOMOR 2

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…