DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 9 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang penetapan indikator kinerja utama di lingkungan pemerintah kabupaten bondowoso yang merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan masing-masing PD untuk menyusun RKPD, Renstra PD, rencana kinelja tahunan, rencana keria dan anggaran, penetapan kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPD dan Renstra.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3.Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4.Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. 5! 1ndikatQr KineH.a Utarna, yar}g selar±jHt-rrya disirigkat- IKU adalah ukuran keberhasilan dari sasaran strategis instan;i pemerintah.
6.Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.
7.Rencana Keria Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah tahunan.
8.Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
7.Rencana REnelja Tahunan adalah hasil proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinelja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. 8! EeEgapa Keria da±± Ar±ggar_apz y_apg §§±a±±jt±tnya d±§±r±gk±t RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9.Penetapan ....
9.Penetapan Kinelja adalah tekad dan janji rencana kinelja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah atau unit kelja yang menerima amanah/tan.ggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah / tanggungj awab / kinerj a. ±9! ±apQrar± K±±eria ada±afa vyt±jt±d akHr±tab±±±ta§ peg±€apa±ar± kinelja dari pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana RInelja Tahunan yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kineria.
11.Evaluasi Pencapaian Kinerja adalah kegiatan membandingkan antara hasil capaian kineria dengan rencana/ target kinelja yang ditetapkan. BAB 11 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

IKU Pemerintah Daerah dijabarkan secara terperinci dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan acuan kinelja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan masing-masing PD untuk menyusun RKPD, Renstra PD, rencana kinelja tahunan, rencana keria dan anggaran, penetapan kinerja, 1aporan kinelja, serta evaluasi pencapaian kinelja sesuai dengan dokumen RPD dan Renstra.

Pasal 4

Penyusunan penetapan kinerja, 1aporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh setiap Pimpinan PD untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 14 Tahun 2020 tentang tentang lndikator Kinerja Utaffia di LiHgfuHgan PemeriHtah KabupateH B©md®w®s© TahuH 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB . . .

Pasal 6

Peraturan Pup_ati ini mulct berlaku pada tanggal diHndangkan6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso. Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 9 ]anuar. co}6 BUPATI BONDOWOSO, ADD. IIAM[D WAHID Diundangkan di Bondowoso pada tanggal 9 5anuori }o26 SEKRTARIs DAEEun RABupATEN BONDowoSo, ha FATHUR ROZI BERITA DAERAH RABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2026 NOMOR 1 LAMPIRAN pnRATURAN BupATI BONDowOsO NOMOR a 'TAHUN 2026 TENTANG PBNRTAPAN INDITRA"OR KINBRJA UTAMA D[ LINGKUNGAN,, PEMERINTAH RABUPATEN BONDOWOSO INDIRATOR RINERIA UThRAA (IKU| KABURATEN BOHDOWOSO 1''1'''''''1''1'1'''1-1''`11''111'''1'1''''1- a Bran in s yi ®r, € I I 1 Meningkathya 1 Persentase Pertumbuham +EPSRB .IBHS SS+t€to~r Pertt#`€ar± t±h nfi - B adan Pu sat D in as Pertanian Pertumbuhan Sektor PDRB Kategori Pertaniam `-p`_¥£5f?.H5.85..Esefi-`f=r=fpf=frf.?ff-=`=--.i:--,..=oo=-.= Statistik dan Ketah an an. Ung8ulan (ADHB) Pan8an 2 Persentase Pertumbuhani `LPDRB iDHB Sektor lndustr.` {th. i`) - Badan Pu sat Dinas Kop erasi PDRB Kategori Industri¢Pengolahan(ADHB) ¥g£%],¥##g#f=:fk°r::¥„dus±r*!'r:±¥„"_-1:}H108grp Statistik Perindustrian danPerdagangan 3 Persentase Pertumbuhani E:\PDRE ADHB Sekeor R8rdagangan (Th n) - B adam Pu sat D in as Koperasi PD RB Kategori l!Perdagangan(ADHB) -i PDRB ADHB sekeor perdrigarigan`(Th.nil) X 100EPDREADHBSehiorPerdagangan(Th\n-1) Statistik Perindustrian damPerdagangan 2 Meningkathya 4 Per sentase KDntribu si I T_P9R`B.i.3`_E=B.=`e==3G=.E..PE==_`.`tv.=:-`=.`=tG`{`=`'-n:-`±..{|00* Badan Pu sat Dinas Pariwisata, Pemanfaafan Potehsi PDRB Kategori Pariwiisata Statistik Kebudayaan, Pariwisata terhadap PDRE (ADHB} Pemm da dan®lahraga 3 Meningkathya Usaha Skala 5 Persentase Usaha Mi]ff®¢ `-==-`'t=±-`:±:.`,:t..*E.`,-`{+=.==.3=f+c=````.oa..,==GSC±-a...`-`.oo.* Dinas Koperasi, Dinas Koperasi, Mikro naik kelas Perindustrian, danPerdagangan Perindustrian, danPerdagangan 4 M eningkathya ITnvestasi 6 Persentase Pertumbuhani £fltL*g£Sc5g~ {£h ut} -EmS&8ftes!-{gfa " -&} +¥ i88%E!A"`€5£Bgi-{ffaft-1} Dinas PenarLaman Dinas Penanam.an Daerah Investasi Daerah Modal, PelayananTexpaduSatuPintudanTenagaKerja Modal, `PelayananTerpaduSatuELntudanTenagaKeria Ind Farmufa I i, H , ` ' 5 M eningkathya Ku alitas 7 Persentase kcmdisi mantapt pan±angrJal¢_n5gb.u:Tale.±±gmgutapxioo%PanjangTotal]alanKabapaten Dinas Bina Marga, Dinas Bina Margr, Infrastruktur Penunj ang jalan kabupaten dan jalam Sumber Daya AIr, Sumber Daya Alr, Ekonomi strateals dan BinaKonstruksi dan BinaKonstruksi 8 Rasio Jaringan Irigasii PanjangjaringanlrigastKabapaten¢km)]unlchI:RAasLahamDaerahlrigast(ha) Dinas Bina Marga, Dinas Bina Marga, Daerah Kewenangan r! Sumber Daya Alr, `Sumber Daya Alr, Kabupaten yang dilayani¢ dan Bina dan Bina oleh jaringan irigasi;idenganbalk Konsrfuksi Konstruksi 6 M eningkathya Koncktivitas 9 Rasio Konektivitas ;i ]aymlahritrayek yang terlaya;nd Dinas Dinas Wilayah Kabupaten Jwilah trayek yckng dibutwhkan Perhubungan Perhubungan` 7 Terkemdalinya 10 Laj u Pertumbuhan i I penderd#* {£h rd -I ?rmdndlt* {f?* " -t} ff iSSSS£penrd'udrfe#fara-1} Dinas Sosial , Dinas Sosial , Pertumbuhan Pendudrik Penduduk Pemfoerday-Perempuan,PerlindunganAnck, danKeluargaBerencana PemftyerdayaanPerempuan,PerlindungannAnak, danKeluargaBerencana 8 Menurunnya Amgka lli An gka Tin gkat TTf*&Pnensfmas'*&an9REKr=}=a*i€hh%3X±®®% B adam Pu sat Dinas Penanam.an Timgkat Pengangguman Statistik Modal, :Pelayanan Terbuka Pen gamggtl r arm Terbu ka ri(TIT) Terp adu S atuffintudanTenagaKerja 9 Meningkathya 12 Indek~ Desa Membangum 1 /3 X (Indeks Sosial + Indeks Ekomomi + Badan Pu sat Dinas Keherdayaan. Masyarakat (IDM) Indeks Lingkungan) Statistik PemfroerdayaanMasyarakat danDesa 10 Menin9kathya Kualitas Air, 13 Indeks Kualitas Air Nilal yang membandingkan. data kualilfas Dinas Lingkungan Dines Lin8kungan Udara dan 'nitupan Lahan air dengan baku mutu air Hidup Hidup 1# Indeks Kualitas Udara Nilai yam.g memban.dingkan data kualiftyasudaradenEanftyakumutuudara 15 Indeks Kualiths 'mtupan§ Nilal yang memban.dingkan. data kualiVAas Lahan 1ahan dengan tegakan pohon terhadap luaswhayah Ho Sasaran Stmt€gis Ind±hator :ELeda grtama |lrm} Formula Sumber Data :Penanggrngf,awab 11 M eningkatmya Ku alitas 16 Persentase Lingkungan i `LL`%#€Li:#fEuuphatenxL" Dinas Perumahan, Dinas Perumahan, Lingkungan Permuttdman Permukiman Kumuh KawasanPemurfuan,CiptaKarya, danTataRuang Ka"asan~Permukiman,,CiptaKnya, danTataRuang 12 M eningkatmya Ku alitas 17 Indeks Kepuasam Nilai rata-rata idari nilalii timban.g x 25 Sekmetariat Se]aretariat Daerah Pelayanan PubELik Masyarakat Daerah 18 Indek SPBE Nilai yang menstntegrasikan setiap indek 4 Kementerian§ Dinas Krmunikasi domain SPBE (kebijakan, tata kel®1a, Pendayagurraan dan ,Informatika manajemem dan layanan) yang dicapai oleh Aparatur Negara Pemerintah DaerahL dan. Reform asiBir®krasi 13 Meningkathya 19 Nilai SAKH,P Nilai dan predikat hasil evaluasi SARIP Kementerian„ Sekretarifit Afuntabilifas Pemerintah pada tahun ke-n oleh Kememterian PAN-illtB Pendayagurraan Daerah/Badan Daerah Aparatur NegaradanReformasiBirokrasi PeremcanaanPembangunan,Penelitiam d anPengembanganDaerah/thspektolfat

20.Nilai ®pini BPK Nilai dan Fredikat ,atas Laporan! Keuangan Badan Pemeriksa Badan Pengelolaan Daerah pada tahun ke-n oleh Badan Keuangan Keu angan dan Pemeriksa Keuangan Aset Daerah /haspektorat 2li Nilai EKphi'D Nilai dan I+edikat. atas Laporan Kementerian.i Sekretariat Daerah Penyelenggaraan. Pemerin`tahan Daerah(LPPD!)ipadatahunke-`nolehKememterianDalaniNegeri Dalrm INegeri --` : . . -: ` J' Farmufa I i . „ . . '- 11{1 14 Terwuj indrrya ketentraman 22 Persentase Potensi Konflik `LPote1\S`.konfl.`k Badan Kesatuan Badan kesatuan dan ketertiban masyarakat SARA Yang Ditangani S`E±%.a`t==t±kdotnsfG££=ksast±E.nndxIOQ% Bangsa idanPoritik Bangsa dan Politik 23 Indeks Kapasitas Daerah, Nilai integrasi^ aspek kesiapan. daerah Badan Badan (I KD) dalami dalam pemanggulangan¢ bencana meliputi: Perrmggulangan Penanggulangan penanggulangrn bencan.a kebijakan dan kelembagaan, pengajianrisiko,sistemEinformasidanhogistik,tematikkawasan.rawanbencana,mitigasi,kesiapsiagaandankedaruratan,sertapemulihanpascabencan.a. Bencana Daerah Bencana Daerah 15' M eningkathya Deraj at 24 Indek. Pendidikan 1/2 X (Indeks Rata Lama Sekolah + Indeks Badan Pu sat Dinas Pendidikan,1 Pendidikan Harapan Lama ,sek®lah)I: X 100% Statistik 16 M eningkathya Deraj atKesehatan 25 Indek Kesehatan Indeks Harapan. Hidup X 100% B adam Pu satStatistik Dinas Kesehatan 17 Meningkathya 26. Indeks Pemb angun an Indeks. Pencapaian Kemanpuan Dasar Dinas Sosial , Dinas Sosial , Pemberdayaan Gender Gender (IFPG) Pembangu nan M anu sia dengap Pemfoerdayaun Pemtherdayaan s erta berlin du ngan Mempertimbangkan Ke.timpangan Gender Perempuan, Perempuan, Perempuan dan Anak, serta Perlindungan Perlindumgan¢t pemberdayaan pemu da chak , danKeluargaBerencana Anak, danKeluarga~Berencana 27 Status Kabumatem kayak Status,: Kalbupaten/Kota yang Mempunyai Dinas So sial , Dinas Sosial , Amak Sistem Pembangunan. Berbasis Hak Anak PemfoerdayarmPerempuan,PerlindunganAnak, danKeluargaBerencana PemftyerdayaanPerenpuan,perlindun8antfiAnck, danKeluargaBerencana Formula (t 28 Status Kabupatem liayak: Status; Kabupate" 1ayak pemuda aitas Dinas Pariwisata, Dinas P.ariwisata, Pemuda pememuhan terhad`ap indikator regulasi, Kebudayaan, Kebudayaan, infrastruktur , kelemb agaan dan Pemu da , dan Pemu da , dan kemandirian. pemuda 01ahraga Olahraga BUPATI BONDOWOSO, ADD. HAMID `WAHID LAMPIRAN pnRATURAN BupATI BONDowoso NOMOR 2. .TAHUN 2026 TnNTANG pnNETAPAN ,INDITKAThoR KINERjA UTAMA nl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO INDIKATOR RINERIIA uTAmA (IKu) KABUDATEH BOREDowOsO '''1''11''111''''''1111-11'1'-- in •Ormu emanggrn anra 1 Meningkatmya 1 Persentase Pertumbuhan.i `LPDRB IDHB Sektor P®rtai\`,on (th. r\..I - Badan Pu sat Din as Pertanian Pertumbuhan Sektor PDRB Kategori Pertaniam TPE%RBBR±h%±HB£B£SsksskB±rorp%#En&%SFa±±##tt=±3X1®®EL Statistik dan Ketah an an Un88ulan (ADHB) Pangan 2 Persentase Pertumbuham EpnRB ADHB S€ktor lndustrg S±h rib - B adam PLl sat Dinas Koperasi PDRB Kategori lndustri¢Pengolahan(ADHB) E=££EE`**¥##Hf¥¥frc*::raf::[¥f§r:±:n#_-1;3+¥1C8ife Statistik Perindustriari dan.Perdagangan 3 Persentase Pertumbuhan!! E;,`PDRE ADHB Sekeor Berdagangan (Th n) - B adam Pu sat Dinas Kqperasi PD RB Kategorit;Perdagangan,(ADHB) -i PDRE ADHB sekeor perdrigarigan`(Th,nil) X looEPDRBADHBSekfrorPerdagangan(Th\n-1) Statistik Perindustrian dan.Perdagangan 2 Meningkatmya 4 Persentase Kontribu si§: TkpDRBABEHPBBSRaBk:±£DrHPH=r#``=hftat±hnSXIO0RE Badan Pu sat Dinas Pariwisata, Pemanfaafan Potensi PDRB Kategori Pariwisata Statistik Kebudayaan, Pariwisata terhadap PDRB (ADHB} Pemu da damOlahraga 3 Meningkathya Usaha Skala 5 Persentase Usaha Mikr® T-:;-`.t=±-`.i.,.i.,.E.`,-:{=.==*,`.==*..f.`=.=,==GSC-'-a.-.`-`+®o=+. Dinas Koperasi, Dinas Koperasi, Mikro nark kelas Perindu§trian , danPerdagangan Perindustrian, danPerdagangan 4 M eningkathya thvestasi 6 Persentase Pertumbuhan§ EfFt#*€s±za=! €£+* rd -£iltL'8S'&es=+ {ffe '¥ -±} *¥ i8o&rfeE!P}L`¢Sfa5i+{fhn-1} Dinas Penanalnan Dinas Penananan Daerch Investasi .Daerch Modal, PelayananTerpaduSatuHnfudanTenagaKerja Modal, `PelayananTerpaduSatuELntudanTenagaKerja §aran ra fi s a-u -,\, 5 M ehingkatnya Ku alitas 7 Persentase kondisi mantapi pan_:jar,¥j ala;_in, ¥F:b.11:gate.± ¥9 mgutap x ioooMoPamjan,gTotal]alanKabapaten Dinas Bina Marga, Dinas Bina Marga, Infrastruktur Penumj ang jalan kabupaten dan jalam Sumber Daya Air, Sumber Daya AIr, Ekononi strategis dan B inaKonstruksi dan BinaKonstruksi 8 Rasio Jaringan Irigasi§ Panjang]aringanlrigasiKchapatenukm)]unldihaasLahanDaerahlrigast(hal Dinns Bina Marga, Dinas Bina Marga, D'aer ah Kewen an gain Sumber Daya Air, Sumber Daya Alr, Kabupaten yang dilayani!i dan Bina d an Bin a oleh jaringan irigasiidenganbaik KonstrLlksi Konstruksi 6 M eningkathya Konektivitas 9 Rasio Ko nektivitas <:; Jwilah`trayek yang terlaya:rvi Dinas Dinas Wilayah Kabupaten Jwmlah trayek yang dibutuhkan Perhubungan Perhubungan 7 Terkendalinya 10 Laj u Pertum bu h an,i I p®ndaedayk {Sfe #} -£ ¥esrirdng# {th " -t3 ff i8c%£pondttdtt*{gfa`n-1} Dinas So sial , Dinas Sosial , Pertumbuhan Pendu duk Penduduk PemberdayaanPerempuan,PeriindunganAnak, danKeluargaBerencana PemberdayaanPerempuan,PerlindumgantiAnak, danKeluargaBerencana 8 Menurunnya Angka 1" An gkfl Tin gkat =±*hpt=S£&at"agtt9%T=}¥a{ithh%*X±00% B adan Pu sat Dinas Penamamam Timgkat Pemgangguran Statistik Modal, Pelayanan Terbuka Pen gen ggu r arm Terbu kai(TIT) Terp adu S atuffintudanTenagaKerja 9 Meningkatnya 12 Indek Desa Membangum 1/3 X (Indeks Sosial + Indeks Ekonomi + Badan Pu sat Dinas Keberdayaari Masyarahat (IBM) Indeks ,Linrfungan) Statistik PemtoerdayaanMasyarckat danDesa 10 Meninckathya Kualitas Air , 13 Indeks Ku'alitas Air Nilai yam.g membandingkan data kualifas Dinas Lingkungan Dinas Lingkungan Udara dan 'I\itupan Lahan air dengan baku mutu air Hidup Hidup 1# Indeks Kualitas Udara Nilai yang membandingkan data kualiffiasudaradenEan.ftyakumutuudara 15 Indeks Kualiftyas 'Thtupam Nilal yang membandingkan data kualifas Lahan lahan dengan tegakan pohon terhadap luaswhayah 1'`'''1`'''11- a§aran € s i a ama Cimu urn er a a enanggHn ,?w& 11 M eningkathya Ku alitas 16 Per sentase I+ingkungan E `_ffifff\:.--.`ff`rfGG.I-.'F.-;==-`pr`.:`:Loo--±¥ Dinas Perumahan, Dines Perumchan, Lingkungan, Perm.ulriman Perlnukiman Kumuh KawasanPermukinan'.`,CiptaKarya; danTataRuang KawasanPermukimarL,CiptaKnya, danTataRuang 12 M eningkathya Ku alitas 17 Indeks Kepuasan i Nilal rata-rata dari nilal!i tiinbang x 25 Sekmetariat Sekretariat Daerch Pelayanan Putffik Masyarakat Daerah 18 IndekSPBE Nilai yan.g ,menstntegrasikan setiap indek 4 Kementeriani Dinas Komunikasi domain SPBE„ (kebijakan, tata kel®la, Pendayagurraan dan : Informatika manajemem dan layanan.) yang dicapai oLeh Aparatur Negara Pemerintah DaerahL dan Reform asiBir®krasi 13 Meningkathya 19 Nilai SAREP Nilal dan predikat hasil evaluasi SAKIP Kementchan!i Sekretari&t Ahaintabififas Pemerintah pada tahun ke-n oleh Kememterian PAN-HRB Pendayagurman Daerah/Badan Daerah Aparatur NegaradanReformasiBirokrasi Peremc-anPemftyangrnan,Penelitiam d anPengembanganDaerah/Hhspektorat 20 Nilai ®pini BPK Nilai din Predikat .atas Laporani Keuangapi Badan Pemeriksa Badan Pengelolaan Daerarfu pada tahun ke-n dish Badan Keuangan Keu angan d an Pemeriksa Keuangan Aset D aerah /haspektorat 2li Nilai EKPPD Nilai dan Predikat` atas Laporan Kementerian§ 7Sekretariat Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah(LPPD!)ipadatahunke-,nolehKementerianDalanRNe8eri Dalrm Negeri ''''- 1`''''`'11'''11'''11'`'1'1'_ aEsaram rate a n ¢r\, ffi a, rna I ermu urn er ,a a eREn8gHn \+a" 14 Terwuti udnya ketentraman 22 Persentase Pctenst Konflik `LPotens`.kor\fi`..H: Badan Kesatuan Badan Kesatuan dan ketertiban masyarakat SARA A Yang Ditangani s¥Rp±t±=€*%%sfS€£%ast*±E.=x±®0% Bangsa idanPolitik Bangsa dan PoHtik 23 Indeks Kapasitas Daerah Nilal integradi aspek kesiapan daerah Badan Badan (IKD) dalam I dalam pemanggulangan{! bencan.a meliputi: Perrmggulangan Penanggrlan'gan penanggulangan bencan.a kebijakan dan kelembagaan, pengajianrisiko,sistemiinformasidaml®alstik,tematikkawasan.rawan.bencana,mitigasi,kesiapsiagaandankedaruratan,sertapemulihanpascabencana. Bencana Daerah Bencana Daerah 15 M eningkathya D eraj at 2fl: Indek Pendidikan 1/2 X (Indeks Rata Lama Sekolah + Indeks Badan Pu sat Dinas Pendidikarm Pendidikan' Harapan Lama <se]sola" X 100%~ Statistik 16 M eningkathya D eraj atKesehatan 25 Indek Kesehatan Indeks Harapan Hidup X 100% Badan Pu satStatistik Dinas Kesehatan 17 Meningkathya 26 Indeks Pembangunan I Indeks.. Pencapaian, Kemampuan Dasar Dinas Sosial , Dinas Sosial , Pemb erd ayaan Gen der Gender {IPG) Pemb angu nan. M an.u sia dengprl Pemberdayaan Pemftyerdayaan s erta berlin du mgan Mempertimbamdran Kctimpangan Gender Perempuan, Perempuan, Perempuan dall Anak, serta Perlindungan ill'erlindungan{ pemberdayaan pemuda Anak , danKeluargaBerencana Anak, danKeluarga.Berencana 27 Status Kabupatem Iiay.ak Status: Kalbupaten/Kota yang Mempunyai Dinas Sosial , Dinas Sosial , Anak Sistem Pembangunan Berbasis Hak Anak Pemherday-Perempuan,PerlindunganAnak, danKeluargaBerencana PemtherdayaanPerenpuan,PerlindumganfiAnak, danKeluargaBerencana n rata a I- a a u 8I ta 8gun uaw&ta a b 28 Status Kabupatem kayak: Status; Kabupatem layak pemuda alas Dinas Pariwisata, Dinas P-atwisata, Pemuda pemenuhan terhadap dhdikator regulasi, Kebudayaan, Kebudayaan, infrastru ktu r , kelemb agaan d an Pemu da, dan Pemu da, dan kemandirian. pemuda Olahragr ®lahraga BuPATI BOAVDOWOS®, ADD. HAMID 'WAVID

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…