DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 14 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang inovasi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup tujuan dan prinsip; bentuk inovasi daerah; kriteria inovasi daerah; pengusulan inisiatif inovasi daerah; penetapan inovasi daerah; uji coba inovasi daerah; penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan inovasi daerah; pendanaan; informasi inovasi daerah; pembinaan dan pengawasan; ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangr|ya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah. {2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a.untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak;
b.untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna DPRD dan setelah diveriikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi Daerah;
c.untuk inisiatif inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi riset dan inovasi Daerah.

(3)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1} paling sedikit memuat:
1. a.Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
2. b.bentuk Inovasi Daerah;
3. c.rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
4. d.tujuan Inovasi Daerah;
5. e.manfaat yang diperoleh
6. f.waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  1. 9.anggaran, jika diperlukan. {4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba inovasi Daerah. Pasal 8. . .

Pasal 8

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan oleh Bupati kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri. BAB.VII UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 9

(1)Uji coba lnovasi Daerah dila]oukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba. {2) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatari manusia dan lingkungan. {3) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilari setiap tahap pelaksanaari uji coba Inovasi Daerah. {2} Selama nasa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat mclakukan pcnyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan lnovasi Daerah yang diinginkan.
(3)Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. {4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat {3} dilakukan atas persetujuan Bupati dan diberitahukan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Ne8eri. Pasal 1 1 {1) Pelaksana Inovasi Dacrah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. {2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah. {3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba lnovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Bupati.

Pasal 12

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB VIII

PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Pasal 13

(1)Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. {2) Penerapan hasil Inovasi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, untuk penerapan lnovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(3)Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.

Pasal 14

( 1) Bupati melafukan penilalan terhadap ASN, Perangkat Daerah, Pemerintah D e sa , dan / atau masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Daerah. {2) Penilaian terhadap lnovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

Pasal 15

Bupati dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Daerah yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan penyelenggaraan Inovasi Daerah dapat bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b.sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. BABX INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 17

{ 1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah. (2} Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat { 1} bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan potensi sumber daya Daerah.

Pasal 18

Informasi lnovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 melalui sistem informasi yang dikelola Pemerintah Daerah.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

{1} Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Bupati. {2} Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyeienggaraan Pemerintahan Daerah.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…