DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2026

Nomor: 6
Tahun: 2026
Ditetapkan: 21 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan mal pelayanan publik untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat meliputi ketentuan umum; penyelenggaran mal pelayanan publik; monitoring dan evaluasi; pembiayaan; dan ketentuan umum.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso
3.Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
7.Mat Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, 1embaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 {satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
8.Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik dan badan hukum lain yarig dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 9.Penyelenggara...
9.Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingfungan institusi penyelenggara negara, korporasi, 1embaga independen yang dibentuk berdasarkan undang- undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Fhablik.
10.Pelaksana Pelayanan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan fublik.
11.Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP.
12.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah baik yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah maupun Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan MPP dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.
(2)Penyelenggaraan MPP bertujuan:
1. a.memberikan dan mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan kepada masyarakat; dan
2. b.meningkatkan daya saing serta memberikan kemudahan berusaha di Daerah. {3} MPP dilaksanakan dengan prinsip:
3. a.keterpaduan;
4. b.berdayaguna;
5. c.koordinasi;
6. d.akuntabilitas;
7. e.aksesibilitas;
8. f.kenyamanan; dan
  1. 9.bebas dari pungutan liar.
(4)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat {3) huruf a merupakan pengintegrasian proses penyelesaian berbagai jenis pelayanan dalam satu tempat.
(5)Berdayaguna sebagalmana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan dapat memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat. {6)Koordinasi...
(6)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat {3) huruf c merupakan pengaturan dan pengorganisasian berbagai jenis elemen sehingga semuanya terintegrasi dan dapat bekerjasama secara harmonis dan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. {7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan pemberian pelayanan kepada masyarakat yang dapat dipertanggungj awabkan se suai p e raturan perundang-undangan.
(8)Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan kemudahan masyarakat memperoleh akses untuk mendapatkan pelayanan. {9) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f merupakan keadaan nyaman yang diperoleh oleh masyarakat ketika mendapatkan pelayanan. BAB 11 PENIELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

Pasal 3

Lokasi MPP terletak di Jalan Letnan Jenderal Ahmad Yani Nomor 137 Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

Pasal 4

(1} Penyelenggara MPP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu.

(2)Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaks anakan koordinas i penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Gerai Pelayanan. (3} Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , Penyelenggara MPP memiliki fungsi:
1. a.penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
2. b.penataan dan pengaturan pola pelayanan dalarn penyelenggaraan MPP;
3. c.pengoordinasian ketersediaan standar pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
4. d.penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai Standar Pelayanan ;
5. e.penyediaan tata tertib yang harus dipatuhi oleh pihak- pihak yang memberikan layanan pada MPP; .
6. f.penyediaan. . .
7. f.penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dalam sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dalam penyelenggaraan MPP; dan
  1. 9.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.

Pasal 5

{1) Pemberi layanan pada MPP paling sedikit berasal dari:

a.Kementerian atau Lembaga;
b.Badan Usaha Milik Negara;
c.Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur;
d.Perangkat Daerah;
e.BUMD; dan/atau
f.Unit layanan pendukung lainnya.

(2)Pemberi layanan pada MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Kesepakatan Bersama sebelum melakukan layanan dalam MPP. (3} Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditindaklanjuti dengan perianjian kerjasama antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu dengan pihak pemberi layanan dalam rangka penggunaan ruang pelayanan dalam gedung dan sarana prasarana serta fasilitasnya. {4) Pemberi Layanan pada MPP sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dapat melakukan publikasi kepada masyarakat pengguna layanan publik dalam rangka pemanfaatan MPP.

Pasal 6

{ 1) Jenis Layanan MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nan perizinan yang menjadi wewenang Organisasi Penyelenggara. {2} Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP terdiri atas:

a.pelayanan langsung;
b.pelayanan secara elektronik;
c.pelayanan mandiri; dan/atau
d.pelayanan bergerak. (3} Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf a merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan secara tatap muka.

(4)Pelayanan...
(4)Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan dalaln bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (5} Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pelayanan yang dilakukan sendiri oleh penerima pelayanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia.
(6)Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf d merupakan pelayanan yang disediakan oleh Penyelenggara MPP dan/atau Gerai Pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 7

(1)Waktu pelayanan publik dalam MPP adalah sebagai berikut:
1. a.Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB, dengan jam istirahat puful 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB; dan
2. b.Jum'at mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB tanpa istirahat.
(2)Waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan atau kebijakan masing-masing pemberi layanan pada MPP dengan persetujuan darn Penyelenggara MPP.

Pasal 8

( 1 } Ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP pada masing-masing jenis layanan menjadi tanggung jawab masing-masing pemberi layanan pada MPP.

(2)Administrasi kepegawaian pada ketersediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1} menjadi tanggung jawab masing-masing pemberi layanan pada MPP. {3) Pembinaan sumber daya manusia MPP dan peningkatan kompetensi pelaksana untuk menjamin kualitas pelayanan di MPP dilafukan oleh pemberi layanan dan/atau Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ba8ian...

Pasal 9

(1)Mekanisme Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan MPP dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab, kewenangan, standar pelayanan dan standar operasional prosedur masing-masing Pemberi Layanan pada MPP yang dikoordinasi oleh Penyelenggara MPP. (2} Standar pelayanan dan standar operasional prosedur pemberian Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing pemberi layanan pada MPP. (3} Setiap pemberi layanan pada MPP bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dari pemberi layanan pada MPP berdasarkan ketentuan peraturari perundang-undangan. {4} Mekanisme pelayanan publik dalam penyelenggaran MPP diatur lebih lanjut dalaln tata tertib yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yarig menyeleng8arakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 10

Ketentuan mengenai tata tertib penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, Pasal 7, dan Pasal 8 ayat (4) diatur dalam Peraturan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. {3) Penyampaian pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {2) berbentuk laporan penyelenggaraan MPP paling sedikit meliputi:

a.jumlah layanan publik;
b.jumlah pemberi layanan publik;
c.jumlah pengguna layanan publik;
d.sarana dan prasarana;
e.survei kepuasan masyarakat;
f.pengelolaan pengaduan;
1. 9.jumlah produk layanan publik yang terbit; dan/atau
h.kendala dan solusi.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 12

(1} Pembiayaan penyelenggaraan MPP dibebankan pada Penyelenggara MPP yang bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, dan pelayanarl terpadu satu pintu; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. {2} Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri atas:
a.penyediaan telepon, air, 1istrik dan internet;
b.pengelolaan gedung;
c.penyediaan sarana dan prasarana sesuai standarisasi peralatan kelja; dan
d.biaya pendukung lainnya sepanjang untuk operasional penyelenggaraan MPP.

(3)Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan pada Gerai Pelayanan oleh Organisasi Penyelenggara yang tergabung dalam MPP menjadi tanggung jawab Pemberi Layanan pada MPP.
(4)Pembiayanan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.pembiayaan sumber daya manusia; dan
2. b.biaya lain sepanjang terkait dengan pelayanan pada MPP. BABV

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berla]ou pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya , mem erint ahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso. Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 2i januori 2orc ADD. IIAMID WAHID Diundangkan di Bondowoso pada tanggal 2` januar` 2o26 SEKRETARIS DAERAII KABUPATEN BONDOWOSO AbeJ FATHUR ROZI BERITA DAERAH RABUPATEN BONDOWOSO.TAHUN 2026 NOMOR 6

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…